[[ Download Tentang Perda RTRW Jatim ]]

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI

TAHUN 2011—2031

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

 

GUBERNUR JAWA TIMUR,

 

Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 23 ayat (6) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011—2031;

Mengingat :

  1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan PeraturanPeraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
  5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
  6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
  7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
  8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
  9. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
  10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
  11. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4327);
  12. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
  13. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
  14. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
  15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  16. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
  17. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  18. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
  19. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  20. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
  21. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  22. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
  23. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
  24. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
  25. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
  26. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
  27. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
  28. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
  29. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
  30. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
  31. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
  32. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
  33. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
  34. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  35. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066);
  36. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
  37. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
  38. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
  39. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  40. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
  41. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934);
  42. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
  43. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
  44. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
  45. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5019);
  46. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
  47. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
  48. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
  49. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
  50. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  51. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4777);
  52. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
  53. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
  54. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
  55. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
  56. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
  57. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
  58. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
  59. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5004);
  60. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);
  61. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
  62. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5097);
  63. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098);
  64. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
  65. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
  66. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
  67. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112);
  68. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5116);
  69. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5151);
  70. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5154);  
  71. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
  72. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
  73. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5186);
  74. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217);
  75. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
  76. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
  77. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar;
  78. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional;
  79. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan Lindung untuk Penambangan Bawah Tanah; 
  80. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172) ;
  81. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011—2025;
  82. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kebijakan Nasional Pengelolaan Sumber Daya Air;
  83. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali;
  84. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
  85. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penetapan Cekungan Air Tanah;
  86. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 11 Tahun 1991 tentang Penetapan Kawasan Lindung di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun 1991 Nomor 1 Seri C);
  87. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Hutan di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2003 Nomor 1 Seri E);
  88. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2005 tentang Penertiban dan Pengendalian Hutan Produksi di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 Nomor 2 Seri E);
  89. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005—2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
  90. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2);

 

 

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

dan

GUBERNUR JAWA TIMUR

MEMUTUSKAN:

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI TAHUN 2011—2031.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

  1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
  3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
  4. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di Jawa Timur.
  5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk lain hidup melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
  6. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
  7. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.  
  8. Struktur Ruang adalah susunan sistem pusat pelayanan dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
  9. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
  10. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya yang ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
  11. Sistem wilayah adalah struktur ruang dan pola ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat wilayah.
  12. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
  13. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. 
  14. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
  15. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
  16. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur yang selanjutnya disingkat RTRW Provinsi adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah provinsi, yang merupakan penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, dan yang berisi tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah provinsi; rencana struktur ruang wilayah provinsi; rencana pola ruang wilayah provinsi; penetapan kawasan strategis provinsi; arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi; dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi.   
  17. Kebijakan penataan ruang wilayah provinsi adalah arahan pengembangan wilayah provinsi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi guna mencapai tujuan penataan ruang wilayah provinsi dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.
  18. Strategi penataan ruang wilayah provinsi adalah penjabaran kebijakan penataan ruang ke dalam langkah langkah pencapaian tindakan yang lebih nyata yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang wilayah provinsi.
  19. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung dan budi daya.
  20. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
  21. Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
  22. Sistem perkotaan di wilayah provinsi adalah susunan kota dan kawasan perkotaan di dalam wilayah provinsi yang menunjukkan keterkaitan antarkota/antarper kotaan yang membentuk hierarki pelayanan dengan cakupan dan dominasi fungsi tertentu dalam wilayah provinsi.
  23. Wilayah Pengembangan yang selanjutnya disingkat WP adalah suatu kesatuan wilayah yang terdiri atas satu dan/atau beberapa kabupaten/kota yang membentuk kesatuan struktur pelayanan secara berhierarki yang di dalamnya terdapat pusat pertumbuhan dan wilayah pendukung.
  24. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disingkat PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, kegiatan nasional, atau kegiatan beberapa provinsi.
  25. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau kegiatan beberapa kabupaten/kota.
  26. Pusat Kegiatan Wilayah Promosi yang selanjutnya disingkat PKWP adalah pusat kegiatan yang dipromosikan untuk kemudian hari dapat ditetapkan sebagai PKW.
  27. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau melayani kegiatan beberapa kecamatan.
  28. Pusat Kegiatan Lokal Promosi yang selanjutnya disingkat PKLP adalah pusat kegiatan yang dipromosikan untuk kemudian hari dapat ditetapkan sebagai PKL.
  29. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, serta pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
  30. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
  31. Kawasan metropolitan adalah kawasan perkotaan yang terdiri atas sebuah kawasan perkotaan yang berdiri sendiri atau kawasan perkotaan inti dengan kawasan perkotaan di sekitarnya yang saling memiliki keterkaitan fungsional yang dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi dengan jumlah penduduk secara keseluruhan sekurang-kurangnya 1.000.000 (satu juta) jiwa.
  32. Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agribisnis.
  33. Kawasan andalan adalah bagian dari kawasan budi daya, baik di ruang darat maupun di ruang laut yang pengembangannya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bagi wilayah tersebut dan wilayah sekitarnya.
  34. Kawasan pesisir adalah kawasan yang merupakan peralihan antara ekosistem darat dan laut, ke arah darat mencakup wilayah administrasi kecamatan dan ke arah laut sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai.
  35. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat KSN adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
  36. Kawasan Strategis Provinsi yang selanjutnya disingkat KSP adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
  37. Wilayah sungai yang selanjutnya disingkat WS adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulaupulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km².
  38. Daerah aliran sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungai yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alamiah, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
  39. Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan, merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
  40. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
  41. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
  42. Mitigasi bencana adalah upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik secara struktur atau fisik melalui pembangunan fisik alami dan/atau buatan maupun nonstruktur atau nonfisik melalui peningkatan kemampuan menghadapi bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
  43. Imbuhan Air Tanah adalah daerah resapan air yang mampu menambah air tanah secara alamiah pada cekungan air tanah.
  44. Cekungan Air tanah yang selanjutnya disingkat CAT adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
  45. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka dan tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
  46. Lahan produktif adalah lahan yang sedang digunakan untuk kegiatan usaha manusia di bidang pertanian, khususnya sawah.
  47. Kawasan minapolitan adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan/atau kegiatan pendukung lainnya.
  48. Kawasan peruntukan pertambangan adalah wilayah yang memiliki potensi sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair, atau gas berdasarkan peta/data geologi dan merupakan tempat dilakukannya sebagian atau seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi penelitian, penyidikan umum, eksplorasi, operasi produksi/eksploitasi dan pasca tambang, baik di wilayah daratan maupun perairan, serta tidak dibatasi oleh penggunaan lahan, baik kawasan budidaya maupun kawasan lindung.
  49. Kawasan pertahanan negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
  50. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  51. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat BKPRD adalah badan bersifat adhoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Gubernur dalam koordinasi penataan ruang di Provinsi Jawa Timur.
  52. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
  53. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penataan ruang.
  54. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN FUNGSI RTRW PROVINSI JAWA TIMUR

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

 

Pasal 2

  1. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur memuat:
    • visi, misi, tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah provinsi;
    • rencana struktur ruang wilayah provinsi;
    • rencana pola ruang wilayah provinsi;
    • penetapan kawasan strategis provinsi;
    • arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi; dan
    • arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi.
  2. Wilayah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur mencakup perencanaan seluruh wilayah administrasi Provinsi Jawa Timur, yang meliputi daratan seluas kurang lebih 4.779.975 Ha terdiri dari 38 Kabupaten/Kota, wilayah pesisir dan laut sejauh 12 mil dari garis pantai, ruang di dalam bumi serta wilayah udara, dengan batas-batas sebagai berikut :
    • Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa - Pulau Kalimantan (Provinsi Kalimantan Selatan)
    • Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Bali - Pulau Bali
    • Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia
    • Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah

 

Bagian Kedua

Fungsi

 

Pasal 3

Fungsi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur sebagai pedoman:

  • penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
  • penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
  • pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi;
  • perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah kabupaten/kota, serta keserasian antarsektor;
  • penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi;
  • penataan ruang kawasan strategis provinsi; dan
  • penataan ruang wilayah kabupaten/kota.

 

BAB III

VISI, MISI, TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI

PENATAAN RUANG

 

Bagian Kesatu

Visi dan Misi Penataan Ruang

 

Pasal 4

Visi Penataan Ruang Provinsi adalah “terwujudnya ruang wilayah Provinsi berbasis agribisnis dan jasa komersial yang berdaya saing global dalam pembangunan berkelanjutan”.

 

Pasal 5

Misi penataan ruang adalah mewujudkan:

  • keseimbangan pemerataan pembangunan antarwilayah dan pertumbuhan ekonomi;
  • pengembangan pusat pertumbuhan wilayah dalam meningkatkan daya saing daerah dalam kancah Asia;
  • penyediaan sarana dan prasarana wilayah secara berkeadilan dan berhierarki serta bernilai tambah tinggi;
  • pemantapan fungsi lindung dan kelestarian sumber daya alam dan buatan;
  • optimasi fungsi budi daya kawasan dalam meningkatkan kemandirian masyarakat dalam persaingan global;
  • keterpaduan program pembangunan berbasis agribisnis dan jasa komersial yang didukung seluruh pemangku kepentingan; dan
  • kemudahan bagi pengembangan investasi daerah serta peningkatan kerja sama regional.

 

Bagian Kedua

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Provinsi

 

Pasal 6

Penataan Ruang Wilayah Provinsi bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah provinsi yang berdaya saing tinggi dan berkelanjutan melalui pengembangan sistem agropolitan dan sistem metropolitan. 

 

Bagian Ketiga

Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Provinsi

 

Pasal 7

Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah provinsi meliputi pengembangan:

  • wilayah;
  • struktur ruang;
  • pola ruang; dan
  • kawasan strategis.


Paragraf 1 Pengembangan Wilayah


Pasal 8

  1. Kebijakan pengembangan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:
    • pemantapan sistem perkotaan PKN sebagai kawasan metropolitan di Jawa Timur;     dan
    • peningkatan keterkaitan kantong-kantong produksi utama di Jawa Timur dengan pusat pengolahan dan pemasaran sebagai inti pengembangan sistem agropolitan.
  2. Strategi untuk memantapkan sistem perkotaan PKN sebagai kawasan metropolitan di Jawa Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
    • pengembangan ekonomi wilayah berbasis strategi pemasaran kota;
    • pemantapan fungsi-fungsi perdagangan jasa berskala nasional dan internasional;
    • pengembangan infrastruktur transportasi dan telekomunikasi skala internasional;
    • peningkatan kemudahan investasi untuk pembangunan infrastruktur metropolitan;
    • peningkatan aksesibilitas barang, jasa, dan informasi antara kawasan metropolitan dan perkotaan lainnya; dan
    • pengembangan kawasan metropolitan berbasis ekologi.
  3. Strategi untuk meningkatkan keterkaitan kantong-kantong produksi utama di Jawa Timur dengan pusat pengolahan dan pemasaran sebagai inti pengembangan sistem agropolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
    • pemantapan sentra-sentra produksi pertanian unggulan sebagai penunjang agrobisnis dan agroindustri;
    • pengembangan sarana dan prasarana produksi pertanian ke pusat-pusat pemasaran hingga ke pasar internasional;
    • pemantapan suprastruktur pengembangan pertanian yang terdiri atas lembaga tani dan lembaga keuangan; dan
    • pengembangan pertanian dan kawasan perdesaan berbasis eco-region.

Paragraf 2

Pengembangan Struktur Ruang

 

Pasal 9

Kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi:

  • kebijakan dan strategi pengembangan sistem pusat pelayanan; dan
  • kebijakan dan strategi pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah.

 

Pasal 10

  1. Kebijakan pengembangan sistem pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi:
    • pembentukan sistem perkotaan;
    • pengembangan sistem perdesaan; dan
    • pembentukan sistem dan fungsi perwilayahan.
  2. Strategi untuk pembentukan sistem perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
    • penetapan sistem perkotaan secara berhierarki dengan membentuk PKN, PKW, dan PKL;
    • revitalisasi dan percepatan pembangunan kawasan metropolitan sebagai pusat pertumbuhan utama di Jawa Timur yang didukung oleh pusat-pusat pertumbuhan wilayah dan pusat-pusat pertumbuhan lokal; dan
    • pengembangan kawasan perkotaan sesuai dengan fungsi dan perannya.
  3. Strategi untuk pengembangan sistem perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
    • penguatan dan memantapkan hubungan desa-kota melalui pemantapan sistem agropolitan;
    • pengembangan pusat-pusat pertumbuhan pada kawasan perdesaan sebagai inti kawasan agropolitan;
    • pengembangan kawasan perdesaan berbasis agropolitan untuk dua atau lebih wilayah kabupaten dilaksanakan oleh Provinsi sebagai kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi; dan
    • peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur, terutama infrastruktur jalan untuk mendukung sistem agropolitan.
  4. Strategi untuk pembentukan sistem dan fungsi perwilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
    • pembentukan WP berdasarkan potensi dan permasalahan;
    • pembentukan struktur pelayanan dan sistem kegiatan pada setiap WP; dan
    • pengembangan WP sesuai dengan fungsi dan perannya.

 

Pasal 11

  1. Kebijakan pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi pemantapan penyediaan prasarana wilayah dengan meningkatkan kelengkapan, skala pelayanan, pemerataan, serta sistem interkonektivitas dan keterpaduan antarjenis prasarana dengan wilayah-wilayah yang dilayani secara efisien pada:
    • sistem jaringan transportasi;
    • sistem jaringan energi;
    • sistem jaringan telekomunikasi dan informatika;
    • sistem jaringan sumber daya air; dan
    • sistem jaringan prasarana pengelolaan lingkungan.
  2. Strategi pengembangan sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
    • pemantapan dan pengembangan jaringan transportasi darat, laut, dan udara yang terintegrasi dengan kebijakan pengembangan wilayah;
    • peningkatan integrasi intermoda dan antarmoda yang didukung dengan sarana dan prasarana; dan
    • pengembangan sistem jaringan transportasi turut mempertimbangkan kepentingan evakuasi bencana.
  3. Strategi pengembangan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
    • pengembangan diversifikasi sumber energi baru dan terbarukan, antara lain: energi mikrohidro, energi angin, energi surya, energi air, energi panas bumi, energi gelombang laut, energi biogas, dan energi biomassa;
    • pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik di kawasan perkotaan dan perdesaan;
    • peningkatan eksplorasi dan eksploitasi migas dengan teknologi dan metode yang ramah lingkungan; dan
    • pembukaan peluang investasi sumber energi potensial berupa panas bumi sebagai sumber energi baru yang ramah lingkungan.
  4. Strategi pengembangan sistem jaringan telekomunikasi dan informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
    • pengembangan jaringan primer dengan sistem kabel dan nirkabel; dan
    • pengembangan sistem prasarana telekomunikasi dan informatika yang efektif dan efisien.
  5. Strategi pengembangan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
    • pengembangan pemanfaatan air permukaan yang meliputi sungai, danau, rawa, dan sumber air permukaan lainnya;
    • perlindungan dan pelestarian sumber air melalui konservasi kawasan lindung;
    • peningkatan kualitas air dan pengendalian pencemaran air;
    • pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
    • pengembangan sarana pengendali banjir yang didukung kerja sama antara pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
    • pengendalian daya rusak air yang dilakukan pada sungai, danau, waduk, dan/atau bendungan, rawa, cekungan air tanah, sistem irigasi yang mencakup pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan; dan
    • penyediaan informasi sumber daya air yang meliputi informasi kondisi hidrologis, hidrometeorologis, hidrogeologis, kebijakan sumber daya air, prasarana sumber daya air, teknologi sumber daya air, dan lingkungan pada sumber daya air dan sekitarnya.
  6. Strategi pengembangan sistem jaringan prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
    • pembangunan dan pemfasilitasan kerja sama antardaerah dalam pengelolaan sampah;
    • pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu antarwilayah yang dikelola secara bersama;
    • pembangunan dan pengembangan sistem pengelolaan limbah B3 yang melayani wilayah provinsi;
    • pengendalian pencemaran di sekitar tempat pengolahan sampah dan limbah B3; dan
    • mengkoordinasi pengembangan sistem drainase di kawasan perkotaan.

 

Paragraf 3

Pengembangan Pola Ruang

Pasal 12

Kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi:

  • kebijakan dan strategi pengembangan kawasan lindung;
  • kebijakan dan strategi pengembangan kawasan budi daya; dan
  • kebijakan dan strategi pengembangan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.

 

Pasal 13

  1. Kebijakan pengembangan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a meliputi pemantapan, pelestarian, dan perlindungan kawasan lindung untuk mencapai perlindungan lingkungan sumber daya alam/buatan dan ekosistemnya, meminimalkan risiko dan mengurangi kerentanan bencana, mengurangi efek pemanasan global yang berprinsip partispasi, menghargai kearifan lokal, serta menunjang pariwisata, penelitian, dan edukasi pada:
    • kawasan hutan lindung;
    • kawasan perlindungan setempat;
    • kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;
    • kawasan rawan bencana alam;
    • kawasan lindung geologi; dan
    • kawasan lindung lainnya.
  2. Strategi pengembangan kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan meningkatkan upaya preservasi dan konservasi hutan lindung untuk menjaga luas kawasan dan meminimalkan kerusakan melalui:
    • pengembangan sistem tata batas (deliniasi) persebaran hutan lindung di seluruh wilayah Jawa Timur sehingga jelas batasan antara kawasan hutan lindung dan sekitarnya untuk meminimalkan potensi perusakan oleh masyarakat;
    • penetapan luas kawasan hutan minimal 30% dari luas daratan dalam setiap DAS dan/atau pulau;
    • pengembangan upaya untuk mempertahankan dan menambah luasan hutan, terutama hutan dengan fungsi lindung;
    • pemantapan fungsi lindung dengan prinsip pengelolaan berkelanjutan; dan
    • pengendalian perubahan fungsi kawasan hutan lindung.
  3. Strategi pengembangan kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melalui:
    • penetapan dan/atau penegasan batas lapangan kawasan perlindungan setempat;
    • pengamanan kawasan perlindungan setempat dengan prinsip konservasi;
    • pengendalian kegiatan yang tidak berkaitan dengan perlindungan; dan
    • peningkatan nilai ekonomis kawasan dengan tetap mempertahankan fungsi lindungnya.
  4. Strategi pengembangan kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
    • penetapan dan/atau penegasan batas lapangan kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;
    • pemantapan perlindungan kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;
    • mempertahankan dan peningkatan kelestarian keanekaragaman hayati yang masih berkembang beserta ekosistemnya;
    • peningkatan nilai ekonomis kawasan dengan tetap mempertahankan fungsi lindung kawasan; dan
    • peningkatan keterpaduan pembangunan kawasan konservasi dengan pembangunan wilayah, terutama peningkatan kesejahteraan dan kepedulian masyarakat di sekitar kawasan konservasi.
  5. Strategi untuk kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan mengelola kawasan rawan bencana alam yang terdiri atas kawasan rawan longsor, kawasan rawan gelombang pasang, kawasan rawan banjir, dan kawasan rawan bencana kebakaran hutan yang meliputi:
    • penetapan kawasan rawan bencana alam;
    • pengidentifikasian tingkat risiko wilayah pada kawasan rawan bencana alam; dan
    • pengembangan manajemen pengelolaan pada kawasan rawan bencana alam.
  6. Strategi pengembangan kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan dengan mengelola kawasan lindung geologi yang terdiri atas cagar alam geologi, kawasan rawan bencana alam geologi, dan kawasan imbuhan air tanah dengan cara:
    • menetapkan kawasan lindung geologi;
    • mengembangkan pengelolaan kawasan cagar alam geologi;
    • mengidentifikasi tingkat risiko wilayah pada kawasan rawan bencana alam geologi; dan
    • mengembangkan manajemen pengelolaan pada kawasan rawan bencana alam geologi.
  7. Strategi pengembangan kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan melalui upaya pelestarian ekosistem terumbu karang dengan cara:
    • memantapkan perlindungan terumbu karang;
    • melarang pemakaian alat atau bahan berbahaya untuk mencari ikan;
    • merehabilitasi terumbu karang yang telah rusak; dan
    • mengembangkan terumbu karang pada kawasan-kawasan yang potensial.

 

Pasal 14

  1. Kebijakan pengembangan kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilakukan melalui upaya pengembangan kawasan budi daya sesuai dengan karakter dan daya dukung yang dimiliki, terutama untuk mendukung pemantapan sistem metropolitan dan sistem agropolitan dalam rangka peningkatan pertumbuhan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat, meliputi:
    • kawasan peruntukan hutan produksi;
    • kawasan hutan rakyat;
    • kawasan peruntukan pertanian;
    • kawasan peruntukan perkebunan;
    • kawasan peruntukan peternakan;
    • kawasan peruntukan perikanan;
    • kawasan peruntukan pertambangan;
    • kawasan peruntukan industri;
    • kawasan peruntukan pariwisata;
    • kawasan peruntukan permukiman;
    • kawasan andalan; dan
    • peruntukan kawasan budi daya lainnya.
  2. Strategi pengembangan kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan:
    • mengembangkan kawasan hutan produksi dengan pemanfaatan secara lestari dan partisipatif;
    • membatasi alih fungsi hutan produksi untuk kegiatan di luar kehutanan; dan
    • mengawasi pemanfaatan hutan produksi.
  3. Strategi pengembangan kawasan hutan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan membangun dan mengembangkan kegiatan hutan rakyat secara partisipatif.
  4. Strategi pengembangan kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan menetapkan wilayah Jawa Timur sebagai lumbung pangan nasional yang dicapai melalui:
    • pemertahanan luasan sawah beririgasi termasuk lahan pertanian pangan berkelanjutan dengan mengendalikan secara ketat alih fungsi sawah dan lahan produktif;
    • peningkatan upaya pengelolaan untuk mengoptimalkan hasil produksi pertanian;
    • pengoptimalan pengolahan dan peningkatan nilai tambah hasil produksi pertanian melalui pengembangan agropolitan;
    • peningkatan pemasaran yang terintegrasi dengan kawasan agropolitan;
    • peningkatan pembinaan, penyuluhan, dan pelatihan untuk pengembangan pertanian;
    • pengembangan kemitraan antarpemangku kepentingan; dan
    • pengembangan sarana dan prasarana pendukung kawasan agropolitan.
  5. Strategi pengembangan kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan:
    • mengembangkan komoditas unggulan perkebunan di wilayah potensial dan prospektif; dan
    • mengoptimalkan pengolahan dan peningkatan nilai tambah hasil perkebunan melalui pengembangan agropolitan.
  6. Strategi pengembangan kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan dengan:
    • mengembangkan komoditas unggulan peternakan besar, kecil, serta unggas di wilayah potensial dan prospektif; dan
    • mengoptimalkan pengolahan dan peningkatan nilai tambah hasil peternakan melalui pengembangan agropolitan.
  7. Strategi pengembangan kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan dengan:
    • meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi perikanan;
    • membentuk sentra pengolahan hasil perikanan untuk mendukung pengoptimalan pengolahan dan peningkatan nilai tambah hasil perikanan melalui pengembangan minapolitan;
    • menata wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan daya dukung yang dimiliki untuk menjamin keberlangsungan ekosistem pada wilayah tersebut;
    • pemantapan kawasan tambak garam;
    • pemertahanan luasan dan sebaran kawasan tambak garam; dan f. pengoptimalan produksi garam dan peluang pengembangan serta kerja sama produksi garam dengan investor.
  8. Strategi pengembangan kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilakukan dengan mengembangkan kawasan pertambangan yang meliputi pertambangan mineral, minyak dan gas bumi (migas) serta panas bumi secara berkelanjutan dan dilakukan melalui:
    • pengidentifikasian potensi kandungan bahan tambang;
    • peningkatan eksplorasi dan eksploitasi potensi minyak dan gas bumi dengan berwawasan lingkungan; dan
    • pengembangan kawasan pertambangan berdasarkan potensi bahan galian, kondisi geologi, dan geohidrologi dengan prinsip kelestarian lingkungan.
  9. Strategi pengembangan kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dilakukan dengan mengembangkan industri berdasarkan potensi sumber daya, jaringan infrastruktur, dan pasar melalui:
    • pengembangan kawasan peruntukan industri yang memperhatikan keseimbangan antara pertumbuhan wilayah, pemerataan, dan keberlanjutan;
    • pengidentifikasian potensi pengembangan industri;
    • pengembangan industri melalui penyediaan ruang dan didukung pengembangan infrastruktur wilayah;
    • pengembangan industri berteknologi tinggi dan ramah lingkungan di kawasan perkotaan;
    • pengembangan industri kecil, menengah, dan rumah tangga;
    • pengembangan perindustrian berdasarkan prinsip keterkaitan antara kegiatan hulu-hilir, klaster, dan sentra; dan
    • pengembangan sarana dan prasarana pendukung industri.
  10. Strategi pengembangan kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dilakukan dengan mengembangkan daya tarik wisata yang meliputi wisata alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang terintegrasi secara spasial dengan memperhatikan keunggulan dan daya saing secara global melalui:
    • pengidentifikasian potensi daya tarik wisata alam, budaya, dan hasil buatan manusia;
    • penetapan potensi daya tarik wisata unggulan;
    • pembentukan jalur pengembangan wisata yang terintegrasi dengan pengembangan infrastruktur wilayah;
    • pengembangan kegiatan penunjang wisata;
    • pelestarian tradisi atau kearifan masyarakat lokal; dan
    • peningkatan pembinaan, penyuluhan, dan pelatihan kepada masyarakat dan/atau perajin lokal untuk pengembangan pariwisata.
  11. Strategi pengembangan kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j meliputi:
    • pengembangan kawasan permukiman perkotaan, terutama pengembangan permukiman yang efisien dan terintegrasi dengan sistem transportasi;
    • pengembangan kawasan permukiman yang mendukung pengembangan agropolitan di kawasan perdesaan;
    • pengembangan penyediaan perumahan dengan pola hunian berimbang;
    • pengembangan penyediaan perumahan untuk semua lapisan masyarakat; dan
    • pengembangan kawasan perumahan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan dengan dukungan sarana dan prasarana permukiman yang memadai.
  12. Strategi pengembangan kawasan andalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k dilakukan dengan mengembangkan kegiatan budi daya unggulan di dalam kawasan beserta prasarana secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan dan wilayah sekitarnya melalui:
    • mengakomodasi penetapan kawasan andalan di wilayah Provinsi Jawa Timur sebagai bagian dari pengembangan kawasan andalan nasional; dan
    • mendukung pengembangan kawasan andalan agar terintegrasi dan operasional.
  13. Strategi pengembangan peruntukan kawasan budi daya lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l dilakukan dengan mengoptimalkan fungsi dan peran kawasan pertahanan dan keamanan melalui :
    • penetapan dan/atau penegasan batas lapangan kawasan pertahanan dan keamanan;
    • penetapan jarak bebas aman kawasan pertahanan dan keamanan dengan guna lahan lainnya, terutama permukiman;
    • pengendalian pemanfaatan lahan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan secara ketat;
    • mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;
    • mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan strategis nasional untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan negara;
    • mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan strategis nasional sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan strategis nasional dengan kawasan budidaya tidak terbangun; dan
    • turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan negara.

 

Pasal 15

  1. Kebijakan pengembangan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c meliputi:
    • peningkatan konservasi ekosistem kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang menjadi fungsi perlindungan, baik perlindungan bagi kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, maupun cagar alam; dan
    • pengoptimalan pengembangan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.
  2. Strategi peningkatan konservasi ekosistem kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang menjadi fungsi perlindungan, baik perlindungan bagi kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, maupun cagar alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
    • penetapan zonasi pemanfaatan ruang kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumber daya dan daya dukung serta proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan dalam ekosistem pesisir;
    • pempertahanan dan penjagaan kelestarian ekosistem kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
    • pembatasan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya ekosistem di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.
  3. Strategi pengoptimalan pengembangan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
    • pengoptimalan pemanfaatan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai kawasan permukiman, pelabuhan, dan industri;
    • peningkatan kegiatan kepariwisataan dan penelitian di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
    • peningkatan operasionalisasi perwujudan pengembangan kawasan andalan laut melalui pengembangan produk unggulan sektor kelautan dan perikanan.

 

Paragraf 4

Pengembangan Kawasan Strategis

 

Pasal 16

  1. Kebijakan pengembangan kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d meliputi:
    • pengembangan kawasan ekonomi potensial yang dapat mempercepat perkembangan wilayah;
    • percepatan perkembangan dan kemajuan kawasan tertinggal untuk mengurangi kesenjangan tingkat perkembangan antarkawasan;
    • pemantapan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan wilayah nasional di provinsi;
    • pemantapan dan peningkatan fungsi dan peran kawasan sosial dan budaya;
    • pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan 
    • pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati, mempertahankan dan meningkatkan fungsi perlindungan kawasan, serta melestarikan keunikan bentang alam.
  2. Strategi pengembangan kawasan ekonomi potensial yang dapat mempercepat perkembangan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui upaya peningkatan dan pemantapan fungsi dan peran kawasan industri berteknologi tinggi, kawasan ekonomi unggulan, kawasan agropolitan, kawasan koridor metropolitan, kawasan perbatasan antarprovinsi, dan kawasan perbatasan antarkabupaten/antarkota di wilayah provinsi dengan cara:
    • mengoptimalkan pengembangan kawasan melalui peningkatan nilai ekonomis kawasan;
    • meningkatkan komoditas unggulan, sarana, dan prasarana pendukung proses produksi;
    • meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, baik sebagai tenaga ahli maupun tenaga pendukung;
    • mempercepat alih teknologi yang lebih efisien dan efektif;
    • memberikan dukungan kebijakan melalui pemberian instrumen insentif antara lain berupa keringanan pajak dan pembebasan pajak sementara;
    • menjalin kerja sama dengan pihak investor, terkait pemberian kredit/modal usaha;
    • menelusuri potensi kawasan atau subsektor strategis yang dapat dikembangkan dengan penetapan kawasan ekonomi unggulan baru; dan
    • meningkatkan kerja sama antardaerah untuk mengoptimalkan pertumbuhan daerah perbatasan, baik antarkabupaten/antarkota di Jawa Timur maupun antarkawasan perbatasan provinsi.
  3. Strategi percepatan perkembangan dan kemajuan kawasan tertinggal untuk mengurangi kesenjangan tingkat perkembangan antarkawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
    • penelusuran potensi kawasan atau subsektor strategis yang dapat dikembangkan di kawasan tertinggal;
    • pemasukan subsektor strategis ke kawasan tertinggal sebagai pemacu pertumbuhan wilayah;
    • penyediaan infrastruktur strategis sebagai pemacu pertumbuhan wilayah;
    • peningkatan kualitas sumber daya manusia, baik sebagai tenaga ahli maupun tenaga pendukung; dan
    • pemberian dukungan kebijakan melalui pemberian instrumen insentif.
  4. Strategi pemantapan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan wilayah nasional di provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan mengakomodasi dan mendukung pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan dalam lingkup nasional.
  5. Strategi pemantapan dan peningkatan fungsi dan peran kawasan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan memelihara nilai sejarah dan budaya yang tinggi serta nilai-nilai yang asli dengan pengelolaan yang mengapreasiasi nilai tersebut melalui:
    • pelestarian kawasan sosial dan budaya;
    • pengendalian perkembangan lahan terbangun di sekitar kawasan;
    • peningkatan nilai ekonomis kawasan, antara lain pemanfaatan sebagai aset wisata, penelitian, dan pendidikan; dan
    • pembinaan masyarakat sekitar untuk ikut berperan dalam menjaga peninggalan sejarah.
  6. Strategi pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
    • pengoptimalan pengembangan kawasan melalui peningkatan nilai ekonomis kawasan, antara lain dengan pengembangan kegiatan penunjang dan/atau kegiatan turunan dari pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi;
    • peningkatan keterkaitan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi dengan kegiatan penunjang dan/atau turunannya; dan
    • pencegahan dampak negatif pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi terhadap fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat.
  7. Strategi pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati, mempertahankan dan meningkatkan fungsi perlindungan kawasan, serta melestarikan keunikan bentang alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
    • pembatasan dan pencegahan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengurangi fungsi perlindungan kawasan;
    • pelarangan alih fungsi pada kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan lindung;
    • pembatasan pengembangan sarana dan prasarana di dalam dan di sekitar kawasan yang ditetapkan untuk fungsi lindung yang dapat memicu perkembangan kegiatan budi daya;
    • perehabilitasian fungsi lindung yang menurun akibat dampak pemanfaatan ruang yang berkembang di dalam dan di sekitar kawasan lindung;
    • pengoptimalan pengembangan kawasan dengan peningkatan nilai ekonomis kawasan lindung melalui pemanfaatan untuk daya tarik wisata, pendidikan, dan penelitian berbasis lingkungan hidup, dan/atau pemanfaatan bakau dan terumbu karang sebagai sumber ekonomi perikanan yang berkelanjutan;
    • peningkatan kerja sama antara Pemerintah Daerah Provinsi dan masyarakat setempat;
    • pengembalian kegiatan yang mendorong pengembangan fungsi lindung;
    • peningkatan keanekaragaman hayati kawasan lindung; dan
    • pengendalian kawasan sekitar perlindungan ekosistem dan lingkungan hidup secara ketat.

BAB IV

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH PROVINSI

Bagian Kesatu

Umum

 

Pasal 17

  1. Rencana struktur ruang wilayah provinsi terdiri atas:
    • sistem pusat pelayanan; dan
    • sistem jaringan prasarana wilayah provinsi.
  2. Rencana struktur ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dengan ketelitian peta skala 1:250.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

 

Bagian Kedua

 

Rencana Sistem Pusat Pelayanan

 

Pasal 18

Rencana sistem pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) terdiri atas rencana sistem perkotaan disertai dengan penetapan fungsi WP-nya dan sistem perdesaan.

Paragraf 1 

Rencana Sistem Perkotaan

 

Pasal 19

  1. Sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, meliputi:
  2. Fungsi setiap pusat kegiatan dalam sistem perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan skala pelayanan perkotaan masing-masing.
  3. WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 terdiri atas 8 (delapan) WP yang meliputi:
    • WP Germakertosusila Plus dengan pusat di Kota Surabaya meliputi: Kota Surabaya, Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto, Kabupaten Jombang, Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, dan Kabupaten Sumenep, dengan fungsi: pertanian tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, kehutanan, perikanan, peternakan, pertambangan, perdagangan, jasa, pendidikan, kesehatan, pariwisata, transportasi, dan industri;
    • WP Malang Raya dengan pusat di Kota Malang meliputi: Kota Malang, Kota Batu, dan Kabupaten Malang, dengan fungsi: pertanian tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, kehutanan, perikanan, peternakan, pertambangan, perdagangan, jasa, pendidikan, kesehatan, pariwisata, dan industri;
    • WP Madiun dan sekitarnya dengan pusat di Kota Madiun meliputi: Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Magetan, Kabupaten Pacitan, dan Kabupaten Ngawi dengan fungsi: pertanian tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, kehutanan, peternakan, pertambangan, pariwisata, pendidikan, kesehatan, dan industri;
    • WP Kediri dan sekitarnya dengan pusat di Kota Kediri, meliputi: Kota Kediri, Kabupaten Kediri, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Trenggalek, dan Kabupaten Tulungagung dengan fungsi: pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kehutanan, peternakan, pertambangan, pendidikan, kesehatan, pariwisata, perikanan, dan industri;
    • WP Probolinggo–Lumajang dengan pusat di Kota Probolinggo meliputi: Kota Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, dan Kabupaten Lumajang, dengan fungsi: pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, pertambangan, pariwisata, pendidikan, dan kesehatan;
    • WP Blitar dengan pusat di Kota Blitar meliputi: Kota Blitar dan Kabupaten Blitar dengan fungsi: pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan, pertambangan, pendidikan, kesehatan dan pariwisata;
    • WP Jember dan sekitarnya dengan pusat di Perkotaan Jember meliputi: Kabupaten Jember, Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Situbondo dengan fungsi pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan, pertambangan, pendidikan, kesehatan, dan pariwisata; dan
    • WP Banyuwangi dengan pusat di Perkotaan Banyuwangi meliputi: Kabupaten Banyuwangi dengan fungsi: pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri, pendidikan, kesehatan, dan pariwisata.

Paragraf 2

Rencana Sistem Perdesaan

 

Pasal 20

  1. Rencana sistem perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan dengan membentuk pusat pelayanan perdesaan secara berhierarki.
  2. Pusat pelayanan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berhierarki memiliki hubungan dengan:
    • pusat pelayanan wilayah kecamatan sebagai kawasan perkotaan terdekat;
    • perkotaan sebagai pusat pelayanan sub-WP; dan
    • ibukota kabupaten masing-masing.
  3. Sistem pelayanan perdesaan dikembangkan seiring dengan pengembangan sistem agropolitan.
  4. Keterkaitan antara sistem pelayanan perkotaan dan sistem pelayanan perdesaan dapat berbentuk sistem agroindustri.
  5. Pengembangan sistem agropolitan dan sistem agroindustri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat dilaksanakan oleh provinsi dan/atau kabupaten/kota.

Bagian Ketiga

Rencana Sistem Jaringan Prasarana Wilayah

 

Pasal 21

Rencana sistem jaringan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b meliputi:

  • rencana sistem jaringan transportasi;
  • rencana sistem jaringan energi;
  • rencana sistem jaringan telekomunikasi dan informatika;
  • rencana sistem jaringan sumber daya air; dan
  • rencana sistem prasarana pengelolaan lingkungan.

 

Paragraf 1

Rencana Sistem Jaringan Transportasi

 

Pasal 22

  1. Rencana sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a terdiri atas:
    • sistem jaringan transportasi darat;
    • sistem jaringan transportasi laut; dan
    • sistem jaringan transportasi udara.
  2. Rencana sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk:
    • mengembangkan sistem transportasi yang mengintegrasikan antarpusat pengembangan;
    • mengembangkan sistem transportasi antarpulau;
    • mengembangkan sistem transportasi pendukung perdagangan ekspor komoditi unggulan; dan
    • mengembangkan sistem transportasi pembuka akses wilayah tertinggal, terutama di wilayah selatan Jawa Timur dan Kepulauan Madura serta pembuka akses wilayah terisolir, terutama pulau-pulau kecil.
  3. Rencana sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sistem jaringan transportasi yang sudah ada dan yang akan dikembangkan.

 

Pasal 23 

Rencana sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a meliputi:

  • jaringan jalan;
  • jaringan kereta api; dan
  • jaringan sungai, danau, dan penyeberangan.

 

Pasal 24

  1. Rencana jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a terdiri atas:
    • jalan; dan
    • terminal.
  2. Rencana jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b terdiri atas:
    • jaringan jalur kereta api umum;
    • stasiun;
    • dry port; dan
    • terminal barang.
  3. Rencana jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c berupa pelabuhan penyeberangan.

 

Pasal 25

  1. Rencana jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a meliputi jalan nasional dan jalan provinsi.
  2. Rencana jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jalan bebas hambatan, jalan nasional arteri primer, jalan nasional kolektor primer, dan jalan strategis nasional rencana.
  3. Rencana jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jalan provinsi kolektor primer dan jalan strategis provinsi.

 

Pasal 26

  1. Jalan bebas hambatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) yang sudah ada terdiri atas:
    • jalan bebas hambatan antarkota, yaitu:
    1. Jembatan Surabaya–Madura (Jembatan Suramadu).
  2. Rencana pengembangan jalan bebas hambatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) meliputi:
  3. Jalan nasional arteri primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) meliputi:
  4. Jalan nasional kolektor primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) meliputi:
  5. Jalan strategis nasional rencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) meliputi:
    • Jalan Merr II-C (Surabaya);
    • Jalan Lingkar Timur Sidoarjo (Sidoarjo);
    • Jalan Airlangga (Mojosari);
    • Padangan–Batas Jawa Tengah (Cepu);
    • Madiun–Batas Kabupaten Ponorogo;
    • batas Kabupaten Madiun–Ponorogo;
    • Ponorogo–Dengok;
    • Jalan Diponegoro (Ponorogo);
    • Jalan Alun-Alun Barat (Ponorogo);
    • Jalan Gatot Subroto (Ponorogo);
    • Dengok–Batas Kabupaten Trenggalek;
    • Trenggalek–Batas Kabupaten Ponorogo;
    • Jalan Soekarno Hatta (Trenggalek);
    • Jalan Panglima Sudirman (Trenggalek);
    • Jalan Yos Sudarso (Trenggalek);
    • Jalan Mayjen Sungkono (Trenggalek);
    • Panggul–Manjungan–Prigi;
    • Durenan (Jalan Raya Tulungagung)–Prigi;
    • Prigi–Ngrejo;
    • Ngrejo–Batas Kabupaten Tulungagung/Kabupaten Blitar;
    • Batas Kabupaten Tulungagung/Kabupaten Blitar–Pantai Serang;
    • Pantai Serang–Batas Kabupaten Malang;
    • Batas Kabupaten Malang–Wonogoro;
    • Wonogoro–Sendangbiru;
    • Sendangbiru–Talok;
    • Jarit–Batas Jember;
    • Batas Jember–Puger;
    • Puger–Sumberejo;
    • Sumberejo–Tengkinol;
    • Tengkinol–Glenmore;
    • Situbondo–Garduatak;
    • Garduatak–Silapak;
    • Silapak–Paltuding;
    • Paltuding–Banyuwangi;
    • Bangkalan–Pelabuhan Tanjung Bumi;
    • Krian By Pass–Legundi;
    • Legundi–Pertigaan Bunder;
    • Ponorogo–Biting;
    • Jalan Trunojoyo (Ponorogo);
    • Jalan Hayam Wuruk (Ponorogo);
    • Bangkalan–Tanjung Bulupandan–Ketapang–Sotabar–Sumenep; dan
    • Kamal–Kwanyar–Modung–Sampang.

 

Pasal 27

  1. Jalan provinsi kolektor primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) meliputi:
    • Nganjuk–Bojonegoro–Ponco–Jatirogo–Batas Jawa Tengah;
    • Ponco–Pakah;
    • Kandangan–Pulorejo–Jombang–Ploso–Babat;
    • Mojokerto–Gedek–Lamongan;
    • Mojokerto–Mlirip–Legundi–Driyorejo–Wonokromo;
    • Gedek–Ploso;
    • Padangan–Cepu;
    • Turen–Malang–Pendem–Kandangan–Pare–Kediri;
    • Batu–Pacet–Mojosari–Krian–Legundi–Bunder;
    • Karanglo–Pendem;
    • Pare–Pulorejo;
    • Pandaan–Tretes;
    • Purwodadi–Nongkojajar;
    • Purwosari–Kejayan–Pasuruan;
    • Kejayan–Tosari;
    • Pilang–Sukapura;
    • Lumajang–Kencong–Kasihan–Balung–Ambulu–Mangli;
    • Kasihan–Puger;
    • Jember–Bondowoso–Situbondo;
    • Gentengkulon–Wonorekso–Rogojampi;
    • Dengok–Trenggalek;
    • Blitar–Srengat–Kediri–Nganjuk;
    • Arjosari–Nawangan;
    • Pacitan–Arjosari–Dengok–Ponorogo–Madiun;
    • Maospati–Magetan–Cemorosewu;
    • Bangkalan–Tanjung Bumi–Ketapang–Sotobar–Sumenep –Lumbang;
    • Ponorogo–Biting;
    • Ngantru–Srengat;
    • Gemekan–Gondang–Pacet–Trawas;
    • Talok–Druju–Sendang Biru;
    • Grobogan–Pondok Dalem;
    • Balung–Rambipuji;
    • Situbondo–Buduan;
    • Maesan–Kalisat–Sempolan;
    • Genteng–Temuguruh–Wonorekso;
    • Jajag–Bangorejo–Pasanggaran;
    • Benculuk–Grajagan;
    • Glagahagung–Tegaldlimo;
    • Sampang–Ketapang;
    • Sampang–Omben–Pamekasan; dan
    • Pamekasan–Sotabar.
  2. Rencana pengembangan jalan strategis provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) meliputi:
    • Lakarsantri–Bringkang;
    • Jalan Raya Menganti (Kota Surabaya);
    • Cemeng Kalang–Sukodono;
    • Sukodono–Dungus;
    • Dungus–Kletek;
    • Ploso–Batas Kabupaten Nganjuk;
    • Batas Kabupaten Jombang–Kertosono;
    • Blitar–Pantai Serang;
    • Jalan Bali (Kota Blitar);
    • Batas Kota Malang–Bandara Abdul Rachman Saleh;
    • Jalan Laksda Adisucipto (Kota Malang);
    • Karangploso–Giri Purwo (Batas Kota Batu);
    • Batas Kabupaten Malang–Simpang Tiga Jalan Brantas (Kota Batu);
    • Sukapura–Lambang Kuning;
    • Sukapura–Ngadisari;
    • Tempeh–Kunir;
    • Kunir–Karangrejo;
    • Karangrejo–Yosowilangun;
    • Asembagus–Jangkar;
    • Rogung–Torjun;
    • Sampang–Rogung;
    • Kedungpring–Mantup; dan
    • Slopeng–Lombang.

 

Pasal 28

  1. Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b yang sudah ada terdiri atas:
    1. Terminal Pacitan di Kabupaten Pacitan;
    2. Terminal Seloaji di Kabupaten Ponorogo;
    3. Terminal Tulungagung di Kabupaten Tulungagung;
    4. Terminal Tawangalun di Kabupaten Jember;
    5. Terminal Sri Tanjung di Kabupaten Banyuwangi;
    6. Terminal Ngawi di Kabupaten Ngawi;
    7. Terminal Kambang Putih di Kabupaten Tuban;
    8. Terminal Aryawiraraja di Kabupaten Sumenep;
    9. Terminal Tamanan di Kota Kediri;
    10. Terminal Patria di Kota Blitar;
    11. Terminal Arjosari di Kota Malang;
    12. Terminal Bayuangga di Kota Probolinggo;
    13. Terminal Purbaya di Kota Madiun;
    14. Terminal Purabaya di Kabupaten Sidoarjo;
    15. Terminal Tambak Oso Wilangun di Kota Surabaya;
    16. Terminal Pandaan di Kabupaten Pasuruan;
    17. Terminal Rejakwesi di Kabupaten Bojonegoro;
    18. Terminal Bangkalan di Kabupaten Bangkalan; dan
    19. Terminal Ceguk di Kabupaten Pamekasan.
    • Terminal tipe B meliputi:
      1. Terminal Trenggalek di Kabupaten Trenggalek;
      2. Terminal Purwoasri di Kabupaten Kediri;
      3. Terminal Kepanjen dan Terminal Dampit di Kabupaten Malang;
      4. Terminal Minak Koncar di Kabupaten Lumajang;
      5. Terminal Arjasa di Kabupaten Jember;
      6. Terminal Wiroguno dan Terminal Brawijaya di Kabupaten Banyuwangi;
      7. Terminal Bondowoso di Kabupaten Bondowoso;
      8. Terminal Situbondo dan Terminal Besuki di Kabupaten Situbondo;
      9. Terminal Larangan di Kabupaten Sidoarjo;
      10. Terminal Kepuhsari di Kabupaten Jombang;
      11. Terminal Anjuk Ladang dan Terminal Kertosono di Kabupaten Nganjuk;
      12. Terminal Caruban di Kabupaten Madiun;
      13. Terminal Magetan di Kabupaten Magetan;
      14. Terminal Padangan di Kabupaten Bojonegoro;
      15. Terminal Lamongan dan Terminal Babat di Kabupaten Lamongan;
      16. Terminal Bunder di Kabupaten Gresik;
      17. Terminal Sampang di Kabupaten Sampang;
      18. Terminal Landungsari dan Terminal Hamid Rusdi di Kota Malang;
      19. Terminal Untung Suropati di Kota Pasuruan;
      20. Terminal Kertajaya di Kota Mojokerto;
      21. Terminal Joyoboyo di Kota Surabaya; dan
      22. Terminal Batu di Kota Batu.
  2. Rencana pengembangan terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b terdiri atas:
    • Terminal tipe A meliputi:
      1. Terminal Situbondo di Kabupaten Situbondo;
      2. Terminal Sidoarjo di Kabupaten Sidoarjo;
      3. Terminal Kepuhsari di Kabupaten Jombang;
      4. Terminal Rajegwesi di Kabupaten Bojonegoro;
      5. Terminal Burneh di Kabupaten Bangkalan;
      6. Terminal Minak Koncar di Kabupaten Lumajang;
      7. Terminal Sumenep di Kabupaten Sumenep;
      8. Terminal Pasuruan di Kabupaten Pasuruan;
      9. Terminal Paciran di Kabupaten Lamongan;
      10. Terminal Kertajaya di Kota Mojokerto;
      11. Terminal Joyoboyo di Kota Surabaya;
      12. Terminal Trenggalek di Kabupaten Trenggalek; dan
      13. Terminal Batu di Kota Batu
    • Terminal tipe B meliputi:
      1. Terminal Kraksaan di Kabupaten Probolinggo;
      2. Terminal Wlingi di Kabupaten Blitar;
      3. Terminal Sendang Biru di Kabupaten Malang;
      4. Terminal Prigi di Kabupaten Trenggalek;
      5. Terminal Pare di Kabupaten Kediri; dan
      6. Terminal Maospati di Kabupaten Magetan.
  3. Arahan pengembangan terminal selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dengan mengikuti peraturan perundang-undangan.

 

Pasal 29

  1. Jalur perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a yang sudah ada meliputi:
    • Jalur Utara : Surabaya (Pasar Turi)–Lamongan–Babat–Bojonegoro–Cepu;
    • Jalur Tengah : Surabaya (Semut)–Surabaya (Gubeng)–Surabaya (Wonokromo)–Jombang–Kertosono–Nganjuk–Madiun–Solo;
    • Jalur Timur : Surabaya (Semut)–Surabaya (Gubeng)–Surabaya (Wonokromo)–Sidoarjo–Bangil–Pasuruan–Probolinggo–Jember–Banyuwangi; dan
    • Jalur Lingkar : Surabaya (Semut)–Surabaya (Gubeng)–Surabaya (Wonokromo)–Sidoarjo–Bangil–Lawang–Malang–Blitar–Tulungagung–Kediri–Kertosono–Surabaya.
  2. Rencana pengembangan jalur kereta api umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a meliputi:
    • jalur Tulangan–Gunung Gangsir sebagai relokasi jalur kereta api akibat luapan lumpur Sidoarjo;
    • jalur kereta api ganda meliputi:
      1. Jalur Utara : Surabaya (Pasar Turi)–Lamongan–Babat–Bojonegoro–Cepu;
      2. Jalur Tengah : Surabaya (Semut)–Surabaya (Gubeng)–Surabaya (Wonokromo)– Jombang–Kertosono–Nganjuk– Madiun–Solo;
      3. Jalur Timur : Surabaya (Semut)–Surabaya (Gubeng)–Surabaya (Wonokromo)– Sidoarjo–Bangil–Pasuruan– Probolinggo–Jember–Banyuwangi;
      4. Jalur Lingkar : Surabaya (Semut)–Surabaya (Gubeng)–Surabaya (Wonokromo)– Sidoarjo–Bangil–Lawang–Malang–Blitar–Tulungagung–Kediri–Kertosono–Surabaya;
      5. Sidoarjo–Tulangan–Tarik; dan
      6. Gubeng–Juanda.
    • konservasi jalur perkeretaapian mati meliputi:
      1. Bojonegoro–Jatirogo;
      2. Madiun–Ponorogo–Slahung;
      3. Mojokerto–Mojosari–Porong;
      4. Ploso–Mojokerto–Krian;
      5. Malang–Turen–Dampit;
      6. Malang–Pakis–Tumpang;
      7. Babat–Jombang;
      8. Babat–Tuban;
      9. Kamal–Bangkalan–Sampang–Pamekasan–Sumenep;
      10. Jati–Probolinggo–Paiton;
      11. Klakah–Lumajang–Pasirian;
      12. Lumajang–Gumukmas–Balung–Rambipuji;
      13. Panarukan–Situbondo–Bondowoso–Kalisat–Jember;
      14. Rogojampi–Benculuk; dan
      15. Perak–Wonokromo (bekas jalur Trem).
    • pengembangan jalur kereta api di Pulau Madura yang menghubungkan Bangkalan–Kamal–Sampang–Pamekasan–Sumenep yang terintegrasi dengan jaringan perkeretaapian di Surabaya;
    • pengembangan jalur kereta api melayang pada wilayah Kota Surabaya dan sekitarnya;
    • revitalisasi perlintasan tidak sebidang di seluruh wilayah Jawa Timur; dan
    • pembangunan peringatan dini di seluruh perlintasan sebidang.
  3. Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b yang sudah ada meliputi:
    • Stasiun Nganjuk dan Stasiun Kertosono di Kabupaten Nganjuk;
    • Stasiun Jombang di Kabupaten Jombang;
    • Stasiun Tulungagung di Kabupaten Tulungagung;
    • Stasiun Bojonegoro di Kabupaten Bojonegoro;
    • Stasiun Lamongan di Kabupaten Lamongan;
    • Stasiun Sidoarjo di Kabupaten Sidoarjo;
    • Stasiun Bangil di Kabupaten Pasuruan;
    • Stasiun Klakah di Kabupaten Lumajang;
    • Stasiun Jember di Kabupaten Jember;
    • Stasiun Banyuwangi Baru di Kabupaten Banyuwangi;
    • Stasiun Lawang di Kabupaten Malang;
    • Stasiun Madiun di Kota Madiun;
    • Stasiun Kediri di Kota Kediri;
    • Stasiun Blitar di Kota Blitar;
    • Stasiun Mojokerto di Kota Mojokerto;
    • Stasiun Surabaya Pasar Turi, Stasiun Surabaya Kota, Stasiun Sidotopo, Stasiun Kalimas, Stasiun Wonokromo, Stasiun Surabaya Gubeng di Kota Surabaya;
    • Stasiun Probolinggo di Kota Probolinggo;
    • Stasiun Pasuruan di Kota Pasuruan; dan
    • Stasiun Kota Baru dan Kota Lama di Kota Malang.
  4. Rencana pengembangan stasiun kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b meliputi:
    • Stasiun Kamal dan Stasiun Bangkalan di Kabupaten Bangkalan;
    • Stasiun Sampang di Kabupaten Sampang;
    • Stasiun Pamekasan di Kabupaten Pamekasan; dan
    • Stasiun Sumenep di Kabupaten Sumenep.
  5. Pengembangan stasiun kereta api juga dapat dilakukan pada lokasi yang potensial, strategis, dan yang mempunyai permintaan pasar yang tinggi dengan tetap mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

 

Pasal 30

  1. Dry port sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c yang sudah ada yaitu Rambipuji di Kabupaten Jember.
  2. Rencana pengembangan dry port sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c meliputi dry port di Kota Malang, Kota Madiun, dan Kota Kediri.

 

Pasal 31

  1. Terminal barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf d yang sudah ada meliputi:
    • Terminal Barang Waru di Kabupaten Sidoarjo;
    • Terminal Barang Babat di Kabupaten Lamongan; dan
    • Terminal Barang Pasar Turi di Kota Surabaya.
  2. Rencana pengembangan terminal barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf d yaitu Kalimas di Kota Surabaya.
  3. Arahan pengembangan terminal barang selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dengan mengikuti peraturan perundang-undangan.

 

Pasal 32

  1. Pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3), yang sudah ada, yaitu:
  2.  Rencana pengembangan pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) terdiri atas:
    • pelabuhan penyeberangan dengan pelayanan antarprovinsi, meliputi:
      1. Pelabuhan Ketapang di Kabupaten Banyuwangi; dan
      2. Pelabuhan Paciran di Kabupaten Lamongan.
    • pelabuhan penyeberangan dengan pelayanan antarkabupaten/kota dalam provinsi meliputi:
      1. Pelabuhan Ujung di Kota Surabaya;
      2. Pelabuhan Kamal di Kabupaten Bangkalan;
      3. Pelabuhan Bawean di Kabupaten Gresik;
      4. Pelabuhan Jangkar di Kabupaten Situbondo;
      5. Pelabuhan Kalianget, Pelabuhan Raas, Pelabuhan Kangean dan Pelabuhan Sapudi di Kabupaten Sumenep;
      6. Pelabuhan Gili Ketapang di Kabupaten Probolinggo;
      7. Pelabuhan Probolinggo di Kota Probolinggo; dan
      8. Pelabuhan Paciran di Kabupaten Lamongan.
    • Pelabuhan penyeberangan dengan pelayanan dalam wilayah kabupaten dikembangkan sesuai kebutuhan di masing-masing kabupaten/kota yang bersangkutan.

 

Pasal 33

  1. Rencana pengembangan sistem transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 didukung oleh pengembangan sistem angkutan umum massal yang terdiri atas:
    • angkutan umum perkotaan; dan
    • angkutan umum antarkota.
  2. Sistem angkutan umum massal sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

 

Pasal 34

Rencana sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b dilakukan dengan pengembangan pelabuhan laut, terdiri atas:

  • pelabuhan utama;
  • pelabuhan pengumpul; dan
  • pelabuhan pengumpan.

 

Pasal 35

  1. Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 yang sudah ada terdiri atas:
    • pelabuhan utama, yaitu Pelabuhan Tanjung Perak di Kota Surabaya;
    • pelabuhan pengumpul meliputi:
      1. Pelabuhan Kamal di Kabupaten Bangkalan;
      2. Pelabuhan Bawean dan Pelabuhan Gresik di Kabupaten Gresik;
      3. Pelabuhan Tanjung Wangi di Kabupaten Banyuwangi;
      4. Pelabuhan Pasuruan di Kota Pasuruan;
      5. Pelabuhan Paiton di Kabupaten Probolinggo;
      6. Pelabuhan Tanjung Tembaga di Kota Probolinggo;
      7. Pelabuhan Kalbut di Kabupaten Situbondo; dan
      8. Pelabuhan Kangean, Pelabuhan Sapudi, dan Pelabuhan Sepeken di Kabupaten Sumenep.
    • pelabuhan pengumpan meliputi:
      1. Pengumpan Regional, yaitu:
        • Pelabuhan Boom Banyuwangi di Kabupaten Banyuwangi;
        • Pelabuhan Panarukan di Kabupaten Situbondo;
        • Pelabuhan Brondong di Kabupaten Lamongan;
        • Pelabuhan Branta dan Pelabuhan Pasean di Kabupaten Pamekasan;
        • Pelabuhan Telaga Biru di Kabupaten Bangkalan;
        • Pelabuhan Kalianget di Kabupaten Sumenep; dan
        • Pelabuhan Boom di Kabupaten Tuban.
      2. Pengumpan Lokal, yaitu:
        • Pelabuhan Masa Lembo, Pelabuhan Gayam, Pelabuhan Giliraja, dan Pelabuhan Keramaian, dan Pelabuhan Raas di Kabupaten Sumenep;
        • Pelabuhan Gilimandangin dan Pelabuhan Tanlok di Kabupaten Sampang;
        • Pelabuhan Jangkar dan Pelabuhan Besuki di Kabupaten Situbondo; dan
        • Pelabuhan Sepulu di Kabupaten Bangkalan.
  2. Rencana pengembangan pelabuhan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 meliputi:
    • pelabuhan utama yang terdiri atas:
      1. Pelabuhan Tanjung Perak di Kota Surabaya dalam satu sistem dengan rencana pengembangan pelabuhan di wilayah antara Teluk Lamong sampai Kabupaten Gresik, Pelabuhan Socah di Kabupaten Bangkalan, dan untuk jangka panjang diarahkan ke Pelabuhan Tanjung Bulupandan di Kabupaten Bangkalan; dan
      2. Pelabuhan Tanjung Wangi di Kabupaten Banyuwangi.
    • pelabuhan pengumpul meliputi:
      1. pelabuhan Gelon di Kabupaten Pacitan;
      2. Pelabuhan Sampang/Taddan di Kabupaten Sampang;
      3. Pelabuhan Sendang Biru di Kabupaten Malang;
      4. Pelabuhan Prigi d Kabupaten Trenggalek; dan
      5. Pelabuhan Pasuruan di Kota Pasuruan.
    • pelabuhan pengumpan meliputi:
      1. Pelabuhan pengumpan regional berupa Pelabuhan Tuban di Kabupaten Tuban; dan
      2. Pelabuhan pengumpan lokal berupa Pelabuhan Dungkek, Pelabuhan Pagerungan dan Pelabuhan Nunggunung di Kabupaten Sumenep.

 

Pasal 36

Pengembangan pelabuhan selain yang telah disebutkan pada pasal 35 juga dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat umum dan khusus dengan memperhatikan persyaratan teknis, ekonomi, dan lingkungan.

 

Pasal 37

  1. Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c terdiri atas:
    • tatanan kebandarudaraan; dan
    • ruang udara untuk penerbangan.
  2. Rencana pengembangan tatanan kebandarudaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
    • bandar udara umum; dan
    • bandar udara khusus.
  3. Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, kelas E, kelas F, dan kelas G.

 

Pasal 38

  1. Bandar udara umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a yang sudah ada meliputi:
  2. Rencana pengembangan bandar udara umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a meliputi:
    • bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan primer, yaitu:
      1. bandar udara Juanda di Kabupaten Sidoarjo; dan
      2. alternatif pembangunan bandar udara baru di Kabupaten Lamongan;
    • bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan tersier, yaitu peningkatan fungsi bandar udara Abdulrachman Saleh di Kabupaten Malang untuk penerbangan sipil; c. bandar udara pengumpan meliputi:
      1. pengembangan bandar udara Trunojoyo di Kabupaten Sumenep;
      2. pengembangan bandar udara Blimbingsari di Kabupaten Banyuwangi;
      3. pengembangan bandar udara Bawean di Kabupaten Gresik;
      4. pengembangan bandar udara Noto Hadinegoro di Kabupaten Jember;
      5. pengembangan bandar udara di Kabupaten Blitar; dan
      6. pengembangan bandar udara di Kabupaten Bojonegoro.
  3. Bandar udara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b yang sudah ada meliputi:
    • bandar udara khusus militer terdiri atas:
      1. Lapangan Udara TNI AU Iswahyudi di Kabupaten Magetan;
      2. Lapangan Udara TNI AU Pacitan di Kabupaten Pacitan;
      3. Lapangan Udara TNI AL Raci di Kabupaten Pasuruan; dan
      4. Lapangan Udara TNI AD Melik di Kabupaten Situbondo.
    • bandar udara khusus sipil, yaitu bandar udara khusus di Pagerungan Kabupaten Sumenep.
  4. Arahan pengembangan bandar udara khusus selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dengan mengikuti peraturan perundang-undangan.

 

Paragraf 2

Rencana Sistem Jaringan Energi

 

Pasal 39

  1. Pengembangan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dimaksudkan untuk menunjang penyediaan energi listrik dan pemenuhan energi lainnya.
  2. Rencana pengembangan energi baru dan terbarukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menunjang penyediaan sumber daya energi listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    • energi air untuk pembangkit listrik tenaga mikrohidro di Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Jember, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Malang, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Blitar, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Jombang, Kabupaten Gresik dan Kota Batu;
    • energi angin di Kabupaten Pacitan, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Blitar, Kabupaten Malang, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Tuban, dan kabupaten lainnya di wilayah pesisir dan kepulauan;
    • energi surya di seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur;
    • energi air untuk PLTA di Karangkates, Wlingi, Ledoyo, Selorejo, Sengguruh, Tulungagung, Mendalan, Siman, Madiun, Kesamben, dan Kalikonto;
    • energi panas bumi di Melati dan Arjosari di Kabupaten Pacitan, Telaga Ngebel–Wilis di Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Madiun, Gunung Pandan di Kabupaten Madiun, Kabupaten Bojonegoro, dan Kabupaten Nganjuk, Gunung Arjuno Welirang di Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Pasuruan, dan Kabupaten Malang, Cangar dan Songgoriti di Kota Batu dan Kabupaten Malang, Aeng Panas Tirtosari di Kabupaten Sumenep, Argopuro di Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Bondowoso, dan Kabupaten Jember, Tiris (Gunung Lamongan) di Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Lumajang, Belawan-Ijen di Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo, dan Kabupaten Banyuwangi, serta Gunung Lawu di Kabupaten Magetan;
    • energi gelombang laut di Kabupaten Pacitan, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Blitar, Kabupaten Malang, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Tuban, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, dan Kabupaten Sumenep;
    • energi biogas di seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur; dan
    • energi biomassa di seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur.

 

Pasal 40

  1. Pengembangan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) meliputi:
    • pembangkit tenaga listrik;
    • jaringan transmisi tenaga listrik; dan
    • jaringan pipa minyak dan gas bumi.
  2. Rencana pengembangan pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
    • Plant di Grindulu PS (4 x 250 MW);
    • IPP on Going di PLTU Paiton 3-4 (800 MW);
    • Percepatan di PLTU Tanjung Awar-Awar (2 x 350 MW);
    • PLTU Jatim Selatan (2 x 315 MW);
    • PLTU Paiton Baru (1 x 660 MW);
    • Penanganan Krisis di Madura (2 x 100 MW); dan
    • Panas bumi di Ngebel (3 x 55 MW), dan Belawan Ijen (2 x 55 MW).
  3. Rencana pengembangan jaringan transmisi untuk pengembangan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
    • pengembangan sistem transmisi 500 kV, melalui:
      1. Program penambahan trafo IBT 500 MVA 500/150 kV di Kediri dan Paiton;
      2. Pembangunan GITET baru berikut transmisi terkait sistem Jawa–Bali di Surabaya Selatan, Ngimbang, KebonAgung, dan Ngoro;
      3. Pembangunan transmisi 500 kV baru terkait dengan proyek pembangkit Paiton–Grati sirkit 3; dan
      4. Pembangunan transmisi 500 kV Paiton–Kapal, termasuk overhead line 500 kV menyeberangi selat Bali (Jawa–Bali Crossing) sebagai solusi jangka panjang pasokan listrik ke pulau Bali;
    • pengembangan sistem transmisi 150 kV melalui:
      1. pembangunan GI Baru dan program penambahan trafo distribusi 150/20 kV dalam rangka memenuhi pertumbuhan kebutuhan listrik mengenai kapasitas keseimbangan gardu induk, sedangkan penambahan trafo distribusi 70/20 kV merupakan program relokasi trafo dari Jawa Barat ke Jawa Timur;
      2. pembangunan transmisi baru 150 kV terkait dengan proyek pembangkit PLTU percepatan, PLTU IPP, dan PLTP IPP; dan
      3. perkuatan transmisi 150 kV eksisting dilokasi tersebar di sistem Jawa Bali dalam rangka memenuhi kriteria keandalan.
  4. Pelaksanaan rencana pengembangan jaringan transmisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
    • pengembangan jaringan transmisi, yakni:
      1. pengembangan sistem transmisi 500 kV di Ngimbang-Inc. (Sbrat-Ungar), Paiton New-Paiton Old, Surabaya Selatan-Grati, Paiton-Grati 3rd, Grindulu PS-Kebonagung, Kapal JB Crossing-Paiton, Grati-Kediri 1st, Kebonagung-Inc. (Grati-Kediri) 1st, Ngoro-Inc (Paiton-Kediri) 2nd, dan Tanjung Pelang PLTU-Kediri;
      2. pengembangan sistem transmisi 150 kV di Babat-Tuban, Bambe/Bringkang-Karangpilang, Buduran II/Sedati-Inc (Bangil-Waru), Cerme–Inc (Sgmdu-Lmgan), Grati-Gondangwetan, Jatim Selatan PLTU-Pacitan II, Jatim Selatan PLTU-Wonogiri, Jombang-Jayakertas, Kabel Jawa Madura-Suramadu, Kalisari-Surabaya Selatan, Ketapang-Gilimanuk, Kraksaan-Probolinggo, New Ngimbang-Babat, New Ngimbang-Mliwang, Paciran- Brondong–Lamongan, Pacitan II-Ponorogo, Padangsambian-Pesanggaran, Paiton New-Paiton Old, Perak-Ujung, Sambi Kerep/Tandes II-Inc (Waru-Gresik), Simogunung/Gsari (Swhan-Waru), Tanjung Awar-awar PLTU-Tuban, Tulungagung II-Kediri, Wlingi II-Kediri, Banyuwangi-Gilimanuk, Banyuwangi-Ketapang, Blimbing II-Inc. (PIER-Pakis), Ponorogo II-Manisrejo, Purwosari/Sukorejo II-Inc. (PIER-Pakis), Waru-Darmo Granti, New Porong-Ngoro Sidoarjo/Porong I-Bangil, Ijen PLTP-Banyuwangi, New Banyuwangi-Genteng, Ponorogo II-New Tulungagung, Madura PLTU-Inc. (Spang-Pksan), Kalikonto PLTA-Bumi Cokro, Wilis/Ngebel PLTP-Pacitan II, Arjuno PLTP-Mojokerto, Iyang Argopuro PLTP-Probolinggo, dan Turen II-Inc. (Kbagn Pakis); dan
      3. pengembangan sistem transmisi 70 kV di Driyorejo-Miwon.
    • pengembangan gardu induk (GI), yakni:
      1. pengembangan gardu induk 500/150 kV di Kediri, Paiton, Surabaya Selatan, Grati, Krian, Kebonagung, dan Ngoro;
      2. pengembangan gardu induk 150/70 kV di Sekarputih, dan Bangil (GIS);
      3. pengembangan gardu induk 150/20 kV di Bondowoso, Buduran, Driyorejo, Segoromadu, Sekarputih, Sengkaling, Situbondo, Sumenep, Tulungagung II, Wlingi II, Blimbing II, Gondang Wetan, Ponorogo II, Purwosari/Sukorejo II, Sidoarjo, Ujung, Kebonagung, New Porong, Buduran I/Sedati, Petrokimia, Banyuwangi, Genteng, Kedinding, Kraksaan, Kupang, Lawang, Manyar, Surabaya Selatan, Tuban, Wlingi I, Cerme, Jombang, Paiton, PIER, PLTP Ijen, Simpang, Undaan, Rungkut, Wonokromo, Bangkalan, Bojonegoro, Jember, Perak, PLTA Kesamben, PLTA Kalikonto, Tanggul, Babat, Lamongan, Mojoagung, Ngawi, Balongbendo, Bangil, Kasih Jatim, Lumajang, Ngagel, Ngoro, Pamekasan, Pemaron, Sawahan, Gunungsari/ Simogunung, Karangkates, Karangpilang, Kediri Baru, Kertosono II, Krian, Ngimbang, Paciran/Brondong, Padang Sambian, PLTP Iyang Argopuro, Probolinggo, Simpang, Sukolilo, Waru, Bringkang/Bambe, Bulukandang, Gembong, Jayakertas, Kalisari, Sampang, Sedati/Buduran II, Turen II, Babadan, Baturiti, Darmogrand, Pacitan II, dan Wlingi; dan
      4. pengembangan gardu induk 70/20 di Blimbing, Tarik, Trenggalek, Nganjuk, Turen, Dolopo, Selorejo PLTA, Pare, Sengguruh PLTA, Magetan, Siman, Blitar Baru, Ponorogo, Caruban, Mranggen, Polehan, Tulungagung PLTA, dan Sukorejo.
  5. Rencana pengembangan jaringan pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
    • Beji–Gunung Gangsir–Pandaan dengan panjang 5,37 km;
    • Wunut–R/S Porong dengan panjang 8,7 km;
    • Wunut–Taman dengan panjang 28,8 km;
    • R/S Porong–Kota Sidoarjo dengan panjang 15,3 km;
    • Cerme–Legundi dengan panjang 20,67 km;
    • Manyar - Panceng dengan panjang 30,13 km;
    • Kota Pasuruan dengan panjang 11,08 km; h. Pandaan sepanjang 5,6 km;
    • Jetis sepanjang 20,1 km;
    • Mojokerto–Jombang dengan panjang 50,09 km;
    • Panceng–Tuban dengan panjang 70,2 km;
    • Jombang–Nganjuk dengan panjang 40,1 km;
    • Kertosono–Kediri dengan panjang 40,3 km;
    • Bunder–Lamongan dengan panjang 30,08 km;
    • Lamongan–Babat dengan panjang 29,16 km;
    • Pandaan–Purwodadi dengan panjang 35,07 km;
    • Babat–Bojonegoro dengan panjang 35,16 km;
    • Purwodadi–Lawang dengan panjang 15,08 km;
    • Nganjuk–Madiun dengan panjang 50,07 km; dan
    • Kangean - R/S Porong (Kabupaten Sidoaarjo) - Kecamatan Bungah (Kabupaten Gresik);
    • Jaringan gas ke arah utara menjangkau Kecamatan Bungah dan Pulau Bawean di Kabupaten Gresik;
    • jaringan gas ke arah selatan terbatas pada Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan;
    • jaringan gas ke arah barat terbatas pada Kota Mojokerto;
    • jaringan gas ke arah timur menjangkau Kabupaten dan Kota Probolinggo serta Leces; dan
    • jaringan pipa minyak, gas, dan bangunan lepas pantai di Ujungpangkah, Poleng, Ojong, dan di sekitar perairan Pulau Kangean hingga ke provinsi Jawa Tengah dan Pulau Kalimantan.
  6. Selain rencana pengembangan jaringan pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), terdapat rencana pengembangan sumber dan prasarana minyak dan gas bumi yang meliputi:
    • Kabupaten Bojonegoro;
    • Kabupaten Bangkalan;
    • Kabupaten Gresik;
    • Kabupaten Lamongan;
    • Kabupaten Pamekasan;
    • Kabupaten Sidoarjo;
    • Kabupaten Sampang;
    • Kabupaten Sumenep;
    • Kabupaten Tuban; dan
    • Kabupaten/kota lain berdasarkan hasil eksplorasi.

 

Paragraf 3

Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi dan Informatika

 

Pasal 41

  1. Sistem jaringan telekomunikasi dan informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c merupakan perangkat komunikasi dan pertukaran informasi yang dikembangkan untuk tujuan pengambilan keputusan dan peningkatan kualitas pelayanan publik ataupun privat.
  2. Sistem jaringan telekomunikasi dan informatika yang dikembangkan meliputi:
    • jaringan terestrial; dan
    • jaringan satelit.
  3. Rencana jaringan terestrial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
    • jaringan terestrial yang menggunakan sistem kabel yang diarahkan untuk melayani seluruh wilayah kabupaten/kota sampai wilayah terpencil; dan
    • jaringan terestrial yang menggunakan sistem nirkabel atau base transceiver station (BTS) diarahkan untuk melayani seluruh wilayah kabupaten/kota.
  4. Rencana sistem jaringan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat menggunakan tower ataupun nontower yang melayani wilayah terpencil.

 

Paragraf 4

Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air

 

Pasal 42

Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d meliputi:

  • jaringan sumber daya air untuk mendukung air baku pertanian;
  • jaringan sumber daya air untuk kebutuhan air baku industri dan kebutuhan lain yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  • jaringan sumber daya air untuk kebutuhan air minum; dan
  • pengelolaan sumber daya air untuk pengendalian daya rusak air di wilayah provinsi serta mendukung pengelolaan sumber daya air lintas provinsi.

 

Pasal 43

  1. Pengembangan jaringan sumber daya air untuk mendukung air baku pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a dilakukan dengan prinsip keberlanjutan dan kesamaan hak antarwilayah.
  2. Rencana pengembangan jaringan irigasi dalam rangka mendukung air baku pertanian dilaksanakan dengan memperhatikan rencana pengembangan air baku pada wilayah sungai yang bersangkutan, yaitu:
    • di Wilayah Sungai Bengawan Solo meliputi:
      1. Waduk Kedung Bendo di Kabupaten Pacitan;
      2. Telaga Ngebel Dam, Waduk Bendo, Waduk Slahung, dan Bendungan Badegan di Kabupaten Ponorogo;
      3. Bendung Gerak Bojonegoro, Waduk Nglambangan, Waduk Kedung Tete, Waduk Pejok, Waduk Kerjo, Waduk Gonseng, Waduk Mundu, Waduk Belung, dan Bendungan Belah di Kabupaten Bojonegoro;
      4. Bendung Gerak Karangnongko, Waduk Kedung Bendo, Waduk Sonde, Waduk Pakulon, Waduk Alastuwo, dan Bendungan Genen di Kabupaten Ngawi;
      5. Waduk Kresek dan Waduk Tugu di Kabupaten Madiun;
      6. Waduk Tawun dan Waduk Ngampon di Kabupaten Tuban;
      7. Bendung Gerak Sembayat, Waduk Gondang, dan Waduk Cawak di Kabupaten Lamongan; dan
      8. Waduk Gonggang di Kabupaten Magetan;
    • di Wilayah Sungai Brantas meliputi:
      1. Bendungan Genteng I, Bendungan Lesti III, Bendungan Kepanjen, Bendungan Lumbangsari, Bendungan Kesamben, Bendungan Kunto II, dan Karangkates III, IV di Kabupaten Malang;
      2. Bendungan Tugu di Kabupaten Trenggalek;
      3. Bendungan Beng dan Bendungan Kedungwarok di Kabupaten Jombang;
      4. Bendungan Ketandan, Bendungan Semantok, dan Bendungan Kuncir di Kabupaten Nganjuk;
      5. Bendungan Babadan di Kabupaten Kediri; dan
      6. Bendungan Wonorejo di Kabupaten Tulungagung;
    • di Wilayah Sungai Welang Rejoso meliputi:
      1. Bendung Licin di Kabupaten Pasuruan; dan
      2. Waduk Suko, Waduk Kuripan, dan Embung Boto di Kabupaten Probolinggo;
    • di Wilayah Sungai Pekalen Sampean meliputi:
      1. Waduk Taman, Embung Pace, Embung Gubri, Embung Klabang, Waduk Tegalampel, Waduk Karanganyar, Waduk Sukokerto, Waduk Botolinggo, Embung Blimbing, dan Embung Krasak di Kabupaten Bondowoso; dan
      2. Embung Banyuputih, Embung Tunjang, Embung Wringinanom, dan Embung Nogosromo di Kabupaten Situbondo;
    • di Wilayah Sungai Baru Bajulmati meliputi Embung Singolatri, Waduk Kedawang, Waduk Bajulmati, Embung Bomo, dan Embung Sumber Mangaran di Kabupaten Banyuwangi;
    • di Wilayah Sungai Bondoyudo Bedadung, yaitu Waduk Antrogan di Kabupaten Jember;
    • di Wilayah Sungai Kepulauan Madura meliputi:
      1. Waduk Nipah di Kabupaten Sampang;
      2. Waduk Blega di Kabupaten Bangkalan;
      3. Waduk Samiran di Kabupaten Pamekasan; dan
      4. Waduk Tambak Agung di Kabupaten Sumenep.
  3. Daerah Irigasi di Provinsi meliputi:
    • kewenangan pusat lintas provinsi;
    • kewenangan pusat lintas kabupaten/kota;
    • kewenangan pusat utuh kabupaten/kota;
    • kewenangan provinsi lintas kabupaten/kota;
    • kewenangan provinsi utuh kabupaten/kota; dan
    • kewenangan kabupaten/kota utuh kabupaten/kota diatur oleh kabupaten/kota masing-masing.
  4. Selain rencana pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga terdapat rencana pengembangan sistem irigasi teknis yang meliputi:
    • DAS Kondang Merak di Kabupaten Malang;
    • DAS Ringin Bandulan di Kabupaten Blitar dan Kabupaten Tulungagung; dan
    • DAS Tengah di Kabupaten Situbondo.

 

Pasal 44

Rencana pengembangan jaringan air baku untuk industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b meliputi:

  • Jaringan Telaga Sarangan-Magetan;
  • Sumber mata air Umbulan;
  • Wilayah Sungai (WS); dan
  • Pengambilan air tanah.

 

Pasal 45

Rencana pengembangan jaringan air baku untuk air minum regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c meliputi:

  • Sistem Penyediaan Air Minum Regional Pantura;
  • Sistem Penyediaan Air Minum Regional Lintas Tengah;
  • Sistem Penyediaan Air Minum Regional Malang Raya; dan
  • Sistem Penyediaan Air Minum Regional Umbulan.

 

Pasal 46

Rencana pengendalian daya rusak air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf d meliputi:

  • pengaturan sungai dan sistem pompa banjir DAS Kali Madiun tersebar di Kabupaten Madiun, Kota Madiun, Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Ponorogo;
  • pintu darurat banjir floodway Pelangwot–Sedayu Lawas di Kabupaten Lamongan;
  • perkuatan tanggul dan Jabung retarding basin di Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Lamongan;
  • pengaturan sungai dan sistem pengendali banjir Kali Lamong tersebar di Kabupaten Gresik, Kabupaten Mojokerto dan Kota Surabaya;
  • sistem pengendali banjir Kali Kemuning di Kabupaten Sampang;
  • sistem pengendali banjir Kali Kedunglarangan dan sungai-sungai di Wilayah Sungai Welang Rejoso di Kota Pasuruan dan Kabupaten Pasuruan;
  • kemungkinan pembangunan sistem pengendali banjir di wilayah lainnya sesuai dengan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan; dan
  • pengaturan sistem drainase baik eksisting dan rencana di wilayah provinsi.

 

Pasal 47

Selain rencana pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 46, terdapat rencana pengembangan WS, yaitu:

  • WS Strategis Nasional yaitu WS Brantas;
  • WS Lintas Provinsi yaitu WS Bengawan Solo; dan c. WS Lintas Kabupaten/Kota dalam provinsi yang meliputi:
  1. WS Welang–Rejoso;
  2. WS Pekalen–Sampean;
  3. WS Baru–Bajulmati;
  4. WS Bondoyudo–Bedadung; dan
  5. WS Kepulauan Madura.

 

Paragraf 5

Rencana Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan

 

Pasal 48

  1. Rencana pengembangan sistem prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e berupa:
    • kawasan pengelolaan sampah dan limbah terpadu yang disebut sebagai Kawasan Daur Ulang Ramah Lingkungan; dan
    • sistem drainase perkotaan.
  2. Rencana pengembangan prasarana lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan rencana pengelolaan prasarana yang digunakan lintas kabupaten/kota.
  3. Rencana pengembangan sistem drainase perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan oleh kabupaten/kota.
  4. Rencana pengembangan prasarana yang digunakan lintas kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
    • tempat pemrosesan akhir (TPA) yang dilengkapi dengan instalasi pemanfaatan limbah untuk energi yang dikelola bersama untuk kepentingan antarwilayah;
    • instalasi pengolahan limbah tinja; dan
    • pengelolaan limbah B3;
  5. Pengembangan sistem prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan sanitasi lingkungan bagi kegiatan permukiman, produksi, jasa, dan kegiatan sosial ekonomi lainnya.
  6. Rencana pengembangan TPA regional meliputi:
    • Kabupaten Gresik yang melayani Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Gresik;
    • Malang Raya yang melayani Kota Malang, Kota Batu, dan Kabupaten Malang;
    • Mojokerto yang melayani Kota Mojokerto dan Kabupaten Mojokerto;
    • Madiun yang melayani Kota Madiun dan Kabupaten Madiun;
    • Kediri yang melayani Kota Kediri dan Kabupaten Kediri;
    • Blitar yang melayani Kota Blitar dan Kabupaten Blitar;
    • Pasuruan yang melayani Kota Pasuruan dan Kabupaten Pasuruan; dan
    • Probolinggo yang melayani Kota Probolinggo dan Kabupaten Probolinggo.

BAB V 

RENCANA POLA RUANG WILAYAH PROVINSI

Bagian Kesatu Umum

 

Pasal 49

  1. Rencana pola ruang wilayah provinsi terdiri atas:
    • rencana kawasan lindung;
    • rencana kawasan budi daya; dan
    • rencana kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.
  2. Rencana pola ruang wilayah provinsi digambarkan dengan ketelitian peta skala 1:250.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

 

Bagian Kedua

Rencana Kawasan Lindung

 

Pasal 50

Rencana kawasan lindung provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a terdiri atas:

  • kawasan hutan lindung;
  • kawasan perlindungan setempat;
  • kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;
  • kawasan rawan bencana alam;
  • kawasan lindung geologi; dan f. kawasan lindung lainnya.

 

Paragraf 1

Kawasan Hutan Lindung

 

Pasal 51

  1. Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a ditetapkan dengan luas sekurang-kurangnya 344.742 Ha meliputi:
    • Kabupaten Bangkalan;
    • Kabupaten Banyuwangi;
    • Kabupaten Blitar;
    • Kabupaten Bojonegoro;
    • Kabupaten Bondowoso;
    • Kabupaten Jember;
    • Kabupaten Jombang;
    • Kabupaten Kediri;
    • Kabupaten Lamongan;
    • Kabupaten Lumajang;
    • Kabupaten Madiun;
    • Kabupaten Magetan;
    • Kabupaten Malang;
    • Kabupaten Mojokerto;
    • Kabupaten Nganjuk;
    • Kabupaten Ngawi;
    • Kabupaten Pacitan;
    • Kabupaten Pamekasan;
    • Kabupaten Pasuruan;
    • Kabupaten Ponorogo;
    • Kabupaten Probolinggo;
    • Kabupaten Situbondo;
    • Kabupaten Sumenep;
    • Kabupaten Trenggalek;
    • Kabupaten Tuban;
    • Kabupaten Tulungagung;
    • Kota Batu; dan
    • Kota Kediri.
  2. Arahan pengelolaan kawasan hutan lindung meliputi:
    • pengawasan dan pemantauan untuk pelestarian kawasan konservasi dan kawasan hutan lindung;
    • mempertahankan luasan kawasan hutan lindung;
    • pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistemnya;
    • pengembangan kerja sama antarwilayah dalam pengelolaan kawasan lindung;
    • percepatan rehabilitasi hutan dan lahan yang termasuk kriteria kawasan lindung dengan melakukan penanaman pohon lindung yang dapat digunakan sebagai perlindungan kawasan bawahannya yang dapat dimanfaatkan hasil hutan nonkayunya;
    • pemanfaatan jalur wisata alam jelajah/pendakian untuk menanamkan rasa memiliki terhadap alam; dan
    • pemanfaatan kawasan lindung untuk sarana pendidikan penelitian dan pengembangan kecintaan terhadap alam.

 

Paragraf 2

Kawasan Perlindungan Setempat

 

Pasal 52

  1. Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b meliputi:
    • sempadan pantai;
    • sempadan sungai;
    • kawasan sekitar danau atau waduk;
    • kawasan sekitar mata air; dan
    • kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal.
  2. Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
    • wilayah pesisir kepulauan Jawa Timur;
    • sempadan pantai utara Jawa Timur;
    • sempadan pantai timur Jawa Timur; dan
    • sempadan pantai selatan Jawa Timur.
  3. Arahan pengelolaan kawasan sempadan pantai meliputi:
    • perlindungan kawasan sempadan pantai 100 meter dari pasang tertinggi dan dilarang melakukan alih fungsi lindung yang menyebabkan kerusakan kualitas pantai;
    • perlindungan sempadan pantai dan sebagian kawasan pantai yang merupakan pesisir terdapat ekosistem bakau, terumbu karang, padang lamun, dan estuaria dari kerusakan;
    • pengaturan reorientasi pembangunan di kawasan permukiman, baik di kawasan perdesaan maupun perkotaan dengan menjadikan pantai dan laut sebagai bagian dari latar depan;
    • penanaman bakau di kawasan yang potensial untuk menambah luasan area bakau;
    • pemanfaatan kawasan sepanjang pantai di dalam kawasan lindung disesuaikan dengan rencana tata ruang kawasan pesisir;
    • penyediaan sistem peringatan dini terhadap kemungkinan terjadinya bencana;
    • pemantapan fungsi lindung di daratan untuk menunjang kelestarian kawasan lindung pantai;
    • mengarahkan lokasi bangunan di luar sempadan pantai, kecuali bangunan yang harus ada di sempadan pantai; dan
    • penetapan kawasan lindung sepanjang pantai yang memiliki nilai ekologis sebagai daya tarik wisata dan penelitian.
  4. Sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terletak di sepanjang aliran sungai di Jawa Timur.
  5. Arahan pengelolaan kawasan sempadan sungai meliputi:
    • pembatasan dan pelarangan pengadaan alih fungsi lindung yang menyebabkan kerusakan kualitas sungai;
    • pembatasan dan pelarangan penggunaan lahan secara langsung untuk bangunan sepanjang sempadan sungai yang tidak memiliki kaitan dengan pelestarian atau pengelolaan sungai;
    • reorientasi pembangunan dengan menjadikan sungai sebagai bagian dari latar depan pada kawasan permukiman perdesaan dan perkotaan; dan
    • penetapan wilayah sungai sebagai salah satu bagian dari wisata perairan dan transportasi sesuai dengan karakter masing-masing.
  6. Kawasan sekitar danau atau waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terletak di sekitar danau atau waduk di Jawa Timur.
  7. Arahan pengelolaan kawasan sekitar danau atau waduk meliputi:
    • perlindungan sekitar danau atau waduk dari kegiatan yang menyebabkan alih fungsi lindung dan menyebabkan kerusakan kualitas sumber air;
    • pelestarian waduk beserta seluruh tangkapan air di atasnya;
    • pengembangan kegiatan pariwisata dan/atau kegiatan budi daya lainnya di sekitar lokasi danau atau waduk diizinkan membangun selama tidak mengurangi kualitas tata air; dan
    • pengembangan tanaman perdu, tanaman tegakan tinggi, dan penutup tanah untuk melindungi pencemaran dan erosi terhadap air.
  8. Kawasan sekitar mata air sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) huruf d terletak di seluruh kawasan sekitar mata air di Jawa Timur.
  9. Arahan pengelolaan kawasan sekitar mata air meliputi:
    • penetapan perlindungan pada sekitar mata air minimum berjari-jari 200 meter dari sumber mata air jika di luar kawasan permukiman dan 100 meter jika di dalam kawasan permukiman;
    • perlindungan sekitar mata air untuk kegiatan yang menyebabkan alih fungsi lindung dan menyebabkan kerusakan kualitas sumber air;
    • pembuatan sistem saluran bila sumber dimanfaatkan untuk air minum atau irigasi;
    • pengembangan tanaman perdu, tanaman tegakan tinggi, dan penutup tanah untuk melindungi pencemaran dan erosi terhadap air;
    • pembatasan penggunaan lahan secara langsung untuk bangunan yang tidak berhubungan dengan konservasi mata air; dan
    • perlindungan sekitar mata air yang terletak pada kawasan lindung tidak dilakukan secara khusus sebab kawasan lindung tersebut sekaligus berfungsi sebagai pelindung terhadap lingkungan dan air.
  10. Kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
    • kawasan permukiman budaya suku Samin di Kabupaten Bojonegoro;
    • kawasan permukiman budaya suku Tengger di Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, Kabupaten Pasuruan, dan Kabupaten Lumajang;
    • kawasan permukiman budaya suku Osing di Kabupaten Banyuwangi; dan
    • kawasan permukiman budaya di Gunung Kawi.
  11. Arahan pengelolaan kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal meliputi:
    • pelestarian kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal yang masih terdapat di berbagai wilayah kabupaten/kota;
    • pembatasan dan pelarangan perubahan keaslian kawasan dengan pemodernan ke bentuk lain; dan
    • perlindungan terhadap kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal ditetapkan dalam peraturan yang terdapat pada rencana tata ruang kabupaten/kota.

 

Pasal 53

Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c meliputi:

  • suaka margasatwa;
  • cagar alam;
  • kawasan pantai berhutan bakau;
  • taman nasional;
  • taman hutan raya;
  • taman wisata alam; dan
  • kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.

 

Pasal 54

  1. Suaka margasatwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a ditetapkan seluas kurang lebih 18.009 ha yang merupakan kawasan lindung nasional meliputi:
    • Suaka Margasatwa Dataran Tinggi Yang terletak di Kecamatan Krucil, Sumber Malang, Panti, dan Sukorambi, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Probolinggo, dan Kabupaten Jember ditetapkan dengan luas sekurang-kurangnya 14.177 ha; dan
    • Suaka Margasatwa Pulau Bawean terletak di Kecamatan Sangkapura dan Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik ditetapkan dengan luas sekurang-kurangnya 3.832 ha.
  2. Arahan pengelolaan kawasan suaka margasatwa meliputi:
    • pelestarian ekosistem yang masih berkembang;
    • pemerketatan patroli untuk menghindari adanya penebangan pohon liar serta membatasi merambahnya kawasan budi daya ke kawasan lindung; dan
    • penerapan kerja sama antarwilayah dalam pengelolaan kawasan tersebut, terutama dalam melakukan pengawasan terhadap ancaman berkurangnya lahan kawasan lindung.

 

Pasal 55

  1. Cagar alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b ditetapkan dengan luas sekurang-kurangnya 10.958 ha terdiri atas:
    • Besowo Gadungan di Kabupaten Kediri dengan luas sekurang-kurangnya 7 ha;
    • Cagar Alam Ceding di Kabupaten Bondowoso dengan luas sekurang-kurangnya 2 ha;
    • Cagar Alam Sungai Kolbu Iyang Plateu di Kabupaten Bondowoso dengan luas sekurang-kurangnya 19 ha;
    • Cagar Alam Watangan Puger I di Kabupaten Jember dengan luas sekurang-kurangnya 2 ha;
    • Curah Manis I–VIII di Kabupaten Jember dengan luas sekurang-kurangnya 17 ha;
    • Gunung Abang di Kabupaten Pasuruan dengan luas sekurang-kurangnya 50 ha;
    • Gunung Picis di Kabupaten Ponorogo dengan luas sekurang-kurangnya 28 ha;
    • Gunung Sigogor di Kabupaten Ponorogo dengan luas sekurang-kurangnya 190,50 ha;
    • Guwo Lowo/Nglirip di Kabupaten Tuban dengan luas sekurang-kurangnya 3 ha;
    • Kawah Ijen Merapi Unggup-Unggup di Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Banyuwangi dengan luas sekurang-kurangnya 2.468 ha;
    • Manggis Gadungan di Kabupaten Kediri dengan luas sekurang-kurangnya 12 ha;
    • Nusa Barong di Kabupaten Jember dengan luas sekurang-kurangnya 6.100 ha;
    • Pancuran Ijen I dan II di Kabupaten Bondowoso dengan luas sekurang-kurangnya 9 ha;
    • Pulau Bawean di Kabupaten Gresik dengan luas sekurang-kurangnya 725 ha;
    • Pulau Noko dan Pulau Nusa di Kabupaten Gresik dengan luas sekurang-kurangnya 15 ha;
    • Pulau Saobi di Kepulauan Kangean Kabupaten Sumenep dengan luas sekurang-kurangnya 430 ha;
    • Pulau Sempu di Kabupaten Malang dengan luas sekurang-kurangnya 877 ha; dan
    • Janggangan Rogojampi I/II di Kabupaten Banyuwangi dengan luas sekurang-kurangnya lebih 7,50 ha.
  2. Arahan pengelolaan kawasan cagar alam meliputi:
    • rehabilitasi tanah rusak/kawasan kritis terutama pada kelerengan 40%;
    • pengelolaan cagar alam;
    • peningkatan fungsi lindung cagar alam; dan
    • pengembangan kegiatan secara lebih spesifik berdasarkan karakteristik kawasan dengan mengedepankan fungsi lindung kawasan.

 

Pasal 56

  1. Kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c tersebar di sepanjang pantai utara, pantai timur, dan pantai selatan Jawa Timur serta wilayah pesisir kepulauan.
  2. Arahan pengelolaan kawasan pantai berhutan bakau meliputi:
    • pengelolaan kawasan pantai berhutan bakau yang dilakukan melalui penanaman tanaman bakau dan nipah di pantai; dan
    • pengembangan pariwisata berwawasan edukasi tanpa mengubah rona alam di kawasan pantai berhutan bakau.

 

Pasal 57

  1. Taman Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf d ditetapkan dengan luas sekurang-kurangnya 180.202 ha yang terdiri atas:
    • Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dengan luas sekurang-kurangnya 50.276 ha;
    • Taman Nasional Baluran dengan luas sekurang-kurangnya 25.000 ha;
    • Taman Nasional Meru Betiri dengan luas sekurang-kurangnya 58.000 ha;
    • Taman Nasional Alas Purwo dengan luas sekurang-kurangnya 43.420 ha; dan
    • Taman Nasional Perairan Baluran dengan luas sekurang-kurangnya 3.506 ha.
  2. Arahan pengelolaan Taman Nasional meliputi:
    • pengembalian fungsi konservasi pada kawasan taman nasional; dan
    • pengembangan kegiatan secara lebih spesifik berdasarkan karakteristik kawasan dengan mengedepankan fungsi lindung kawasan.

 

Pasal 58

  1. Taman Hutan Raya (Tahura) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf e yaitu Tahura R. Soeryo ditetapkan dengan luas sekurang-kurangnya 27.868,30 ha, terletak di Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Malang, Kabupaten Jombang, dan Kota Batu;
  2. Arahan pengelolaan Tahura meliputi:
    • pelestarian alam, yaitu flora, fauna, dan ekosistemnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    • pengelolaan tahura partisipatif dengan masyarakat desa penyangga;
    • reboisasi dengan melakukan penanaman pohon endemik/konservatif yang dapat digunakan sebagai perlindungan; dan
    • pemanfaatan jalur wisata alam jelajah/pendakian untuk menanamkan rasa memiliki terhadap alam.

 

Pasal 59

  1. Taman Wisata Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf f ditetapkan dengan luas sekurang-kurangnya 298 ha yang terdiri atas:
    • Taman Wisata Alam Tretes di Kabupaten Pasuruan dengan luas sekurang-kurangnya 10 ha;
    • Taman Wisata Gunung Baung di Kabupaten Pasuruan dengan luas sekurang-kurangnya 195 ha; dan
    • Taman Wisata Alam Ijen Merapi Unggup-Unggup di Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Banyuwangi dengan luas sekurang-kurangnya 92 ha.
  2. Arahan pengelolaan Taman Wisata Alam meliputi:
    • pemerketatan/pengendalian izin mendirikan bangunan pada lokasi yang telah ditetapkan sebagai kawasan konservasi atau sesuai kriteria kawasan lindung;
    • pengembalian fungsi lindung pada wilayah yang telah dibuka dengan reboisasi sesuai dengan jenis tumbuhan dengan tegakan yang dapat memberikan fungsi lindung; dan
    • pengembangan kegiatan pariwisata alam.

 

Pasal 60

  1. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf g terdiri atas:
    • lingkungan nonbangunan;
    • lingkungan bangunan non-gedung;
    • lingkungan bangunan gedung dan halamannya; dan
    • kebun raya.
  2. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan berupa lingkungan nonbangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
    • Monumen keganasan PKI di Kabupaten Madiun;
    • Monumen Trisula di Kabupaten Blitar;
    • Petilasan Gunung Kawi di Kabupaten Malang;
    • Petilasan Sri Aji Joyoboyo di Kabupaten Kediri; dan
    • Situs Purbakala Trinil di Kabupaten Ngawi.
  3. Arahan pengelolaan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan berupa lingkungan nonbangunan meliputi:
    • pelestarian kawasan sekitar dan pemberian gambaran berupa relief atau sejarah yang menerangkan objek/situs tersebut;
    • pembinaan masyarakat sekitar dan ikut berperan dalam menjaga peninggalan sejarah;
    • pemanfaatan kawasan tersebut sebagai obyjek wisata sejarah; dan
    • pelestarian budaya sekitar.
  4. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan berupa lingkungan bangunan non-gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
    • Arca Totok Kerot di Kabupaten Kediri;
    • Candi Cungkup, Makam Gayatri, dan Candi Dadi di Kabupaten Tulungagung;
    • Candi Jawi di Kabupaten Pasuruan;
    • Candi Jolotundo di Kabupaten Mojokerto;
    • Candi Penataran dan Candi Simping di Kabupaten Blitar;
    • Candi Singosari, Candi Jago, Candi Kidal, dan Candi Badut di Kabupaten Malang;
    • Kawasan Trowulan di Kabupaten Mojokerto;
    • Kompleks Makam K.H. Hasyim Asy’ari, K.H. Wachid Hasyim, Gus Dur, dan Sayyid Sulaiman di Kabupaten Jombang;
    • Makam Asta Tinggi di KabupatenSumenep;
    • Makam Batoro Katong di Kabupaten Ponorogo;
    • Makam Batu Ampar di Kabupaten Pameksan;
    • Makam Maulana Malik Ibrahim, Makam Sunan Giri (Giri Kedaton), Makam Fatimah Binti Maimun, Makam Kanjeng Sepuh, dan Kawasan Gunung Surowiti di Kabupaten Gresik;
    • Makam Sunan Bonang di Kabupaten Tuban;
    • Makam Sunan Drajat di Kabupaten Lamongan;
    • Makam Syaikona Kholil dan Pesarean Aer Mata Ebu di Kabupaten Bangkalan;
    • Recolanang di Kabupaten Mojokerto;
    • Situs Sarchopagus dan Megalith di Kabupaten Bondowoso; dan
    • Makam Sunan Ampel dan Mbah Bungkul di Kota Surabaya.
  5. Arahan pengelolaan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan berupa lingkungan bangunan non-gedung meliputi:
    • peningkatan pelestarian situs, candi, dan artefak lain yang merupakan peninggalan sejarah;
    • pengembangan pencarian situs bersejarah, terutama di kawasan Jolotundo, Trowulan di Kabupaten Mojokerto serta di wilayah lainnya;
    • pendirian museum purbakala sebagai sarana penelitian dan pendidikan bagi masyarakat; dan
    • pengembangan kawasan sebagai objek daya tarik wisata sejarah.
  6. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan berupa lingkungan bangunan gedung dan halamannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas :
    • Benteng Pendem Van den Bosch di Kabupaten Ngawi;
    • pelestarian bangunan pabrik gula di Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Kediri, dan Kabupaten Malang;
    • Makam Proklamator, Museum Bung Karno, Istana Gebang, Petilasan Aryo Blitar, dan Monumen PETA (Soeprijadi) di Kota Blitar; dan
    • bangunan bersejarah dan cagar budaya di Kota Surabaya.
  7. Arahan pengelolaan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan berupa lingkungan bangunan gedung dan halamannya meliputi:
    • pelestarian bangunan kuno;
    • penjagaan keaslian bangunan;
    • pemfungsian bangunan tersebut sehingga dapat terkontrol dan terawat kelestariannya; dan
    • pelindungan bangunan peninggalan sejarah.
  8. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan berupa kebun raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yaitu Kebun Raya Purwodadi di Kabupaten Pasuruan seluas kurang lebih 85 ha.

 

Pasal 61

Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf d meliputi:

  • kawasan rawan tanah longsor;
  • kawasan rawan gelombang pasang;
  • kawasan rawan banjir;
  • kawasan rawan bencana kebakaran hutan; dan
  • kawasan rawan angin kencang dan puting beliung.

 

Pasal 62

  1. Kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a meliputi:
    • Kabupaten Banyuwangi;
    • Kabupaten Blitar;
    • Kabupaten Bojonegoro;
    • Kabupaten Bondowoso;
    • Kabupaten Jember;
    • Kabupaten Kediri;
    • Kabupaten Lumajang
    • Kabupaten Madiun;
    • Kabupaten Magetan;
    • Kabupaten Malang;
    • Kabupaten Nganjuk;
    • Kabupaten Ngawi;
    • Kabupaten Pacitan;
    • Kabupaten Pasuruan;
    • Kabupaten Ponorogo;
    • Kabupaten Probolinggo;
    • Kabupaten Situbondo;
    • Kabupaten Trenggalek;
    • Kabupaten Tuban;
    • Kabupaten Tulungagung; dan
    • Kota Batu.
  2. Arahan pengelolaan kawasan rawan tanah longsor meliputi:
    • penataan ruang; dan
    • rekayasa teknologi.
  3. Arahan pengelolaan kawasan rawan tanah longsor melalui penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
    • pengidentifikasian lokasi rawan longsor;
    • pengarahan pembangunan pada tanah yang stabil;
    • pemanfaatan wilayah rentan longsor tinggi sebagai ruang terbuka hijau;
    • pengendalian daerah rawan bencana untuk pembangunan permukiman dan fasilitas utama lainnya; dan
    • penghijauan dengan tanaman yang sistem perakarannya dalam dan jarak tanamnya tepat.
  4. Arahan pengelolaan kawasan rawan tanah longsor melalui rekayasa teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
    • perbaikan drainase tanah;
    • pembangunan berbagai pekerjaan struktur;
    • pembangunan terasering dengan sistem drainase yang tepat;
    • pembuatan tanggul penahan, khusus untuk runtuhan batu; dan
    • peningkatan dan pemeliharaan drainase, baik air permukaan maupun air tanah.

 

Pasal 63

  1. Kawasan rawan gelombang pasang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b di kawasan pesisir sepanjang pantai adalah kawasan yang berbatasan dengan Laut Jawa, Selat Bali, Selat Madura, Samudera Hindia, atau dengan kawasan kepulauan.
  2. Arahan pengelolaan kawasan rawan gelombang pasang meliputi:
    • reklamasi pantai;
    • pembangunan pemecah ombak;
    • penataan bangunan di sekitar pantai;
    • pengembangan kawasan hutan bakau; dan
    • pembangunan tembok penahan ombak.

 

Pasal 64

  1. Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c meliputi:
    • Kabupaten Bangkalan;
    • Kabupaten Banyuwangi;
    • Kabupaten Blitar;
    • Kabupaten Bojonegoro;
    • Kabupaten Bondowoso;
    • Kabupaten Gresik;
    • Kabupaten Jember;
    • Kabupaten Jombang;
    • Kabupaten Kediri;
    • Kabupaten Lamongan;
    • Kabupaten Lumajang;
    • Kabupaten Madiun
    • Kabupaten Magetan;
    • Kabupaten Malang;
    • Kabupaten Mojokerto;
    • Kabupaten Nganjuk;
    • Kabupaten Ngawi;
    • Kabupaten Pacitan;
    • Kabupaten Pasuruan;
    • Kabupaten Ponorogo;
    • Kabupaten Probolinggo;
    • Kabupaten Sampang;
    • Kabupaten Sumenep;
    • Kabupaten Sidoarjo;
    • Kabupaten Situbondo;
    • Kabupaten Trenggalek;
    • Kabupaten Tuban;
    • Kabupaten Tulungagung;
    • Kota Malang;
    • Kota Pasuruan; dan
    • Kota Surabaya.
  2. Arahan pengelolaan kawasan rawan banjir meliputi:
    • penataan ruang; dan
    • mitigasi struktural.
  3. Arahan pengelolaan kawasan rawan banjir melalui penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
    • identifikasi wilayah rawan banjir;
    • pengarahan pembangunan untuk menghindari daerah rawan banjir yang dilanjutkan dengan kontrol penggunaan lahan;
    • revitalisasi fungsi resapan tanah;
    • pembangunan sistem dan jalur evakuasi yang dilengkapi sarana dan prasarana;
    • penyuluhan kepada masyarakat mengenai mitigasi dan respon terhadap kejadian bencana banjir; dan
    • peningkatan koordinasi antarpemangku kepentingan.
  4. Arahan pengelolaan kawasan rawan bencana banjir dengan upaya mitigasi struktural sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b meliputi:
    • pembangunan tembok penahan dan tanggul di sepanjang sungai serta tembok laut sepanjang pantai yang rawan badai atau tsunami;
    • pengaturan kecepatan aliran dan debit air permukaan dari daerah hulu sangat membantu mengurangi terjadinya bencana banjir; dan
    • pengerukan sungai dan pembuatan sudetan sungai, baik saluran terbuka maupun tertutup atau terowongan.

 

Pasal 65

  1. Kawasan rawan bencana kebakaran hutan di Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf d meliputi:
    • kawasan di Gunung Arjuno;
    • kawasan di Gunung Kawi;
    • kawasan di Gunung Welirang;
    • kawasan di Gunung Kelud; dan
    • kawasan Tahura R. Soeryo
  2. Arahan pengelolaan kawasan rawan bencana kebakaran hutan meliputi:
    • pelaksanaan kampanye dan sosialisasi kebijakan pengendalian kebakaran lahan dan hutan;
    • peningkatan penegakan hukum;
    • pembentukan pasukan pemadaman kebakaran, khususnya untuk penanggulangan kebakaran secara dini;
    • pengembangan sumber air untuk pemadaman api;
    • pembuatan sekat bakar, terutama antara lahan, perkebunan, pertanian, dan hutan;
    • pencegahan pembukaan lahan dengan cara pembakaran;
    • pencegahan penanaman tanaman sejenis untuk daerah yang luas;
    • pengawasan pembakaran lahan untuk pembukaan lahan secara ketat;
    • penanaman kembali daerah yang telah terbakar dengan tanaman yang heterogen;
    • partisipasi aktif dalam pemadaman awal kebakaran di daerahnya;
    • pengembangan teknologi pembukaan lahan tanpa membakar; dan
    • pembentukan kesatuan persepsi dalam pengendalian kebakaran lahan dan hutan.

 

Pasal 66

  1. Kawasan rawan bencana angin kencang dan puting beliung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf e meliputi seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur.
  2. Arahan pengelolaan kawasan rawan bencana angin kencang dan puting beliung meliputi:
    • pengembangan tanaman tahunan tegakan tinggi yang rapat di sekitar permukiman;
    • penerapan aturan standar bangunan yang memperhitungkan beban angin; dan
    • pengembangan struktur bangunan yang memenuhi syarat teknis untuk mampu bertahan terhadap gaya angin.

 

Pasal 67 

Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf e meliputi:

  • kawasan cagar alam geologi;
  • kawasan rawan bencana alam geologi; dan
  • kawasan imbuhan air tanah.

 

Pasal 68

  1. Kawasan cagar alam geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a terdiri atas:
    • kawasan keunikan bentang alam;
    • kawasan keunikan batuan dan fosil; dan
    • kawasan keunikan proses geologi. 
  2. Kawasan keunikan bentang alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa kawasan karst lindung meliputi:
    • Kabupaten Bangkalan;
    • Kabupaten Blitar;
    • Kabupaten Lamongan;
    • Kabupaten Malang;
    • Kabupaten Pacitan;
    • Kabupaten Pamekasan;
    • Kabupaten Ponorogo;
    • Kabupaten Sampang;
    • Kabupaten Sumenep;
    • Kabupaten Trenggalek;
    • Kabupaten Tuban; dan
    • Kabupaten Tulungagung.
  3. Arahan pengelolaan kawasan karst lindung meliputi:
    • penetapan lahan sebagai kawasan konservasi dan tidak diizinkan untuk alih fungsi lahan serta mutlak tidak boleh dieksploitasi;
    • percepatan reboisasi lahan yang rusak agar sifat peresapannya masih tetap berfungsi; dan
    • peningkatan pengawasan dan pengendalian untuk menjaga agar fungsi kawasan karst lindung tidak berubah.
  4. Kawasan keunikan batuan dan fosil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
    • situs geologi–arkeologi (geoarkeologi) Trowulan di Kabupaten Mojokerto;
    • Pantai Watu Ulo di Kabupaten Jember;
    • Kabuh di Kabupaten Jombang;
    • situs geologi–arkeologi (geoarkeologi) Perning di Kabupaten Mojokerto;
    • situs geologi–arkeologi (geoarkeologi) Wringanom di Kabupaten Gresik;
    • situs geologi–arkeologi (geoarkeologi) Trinil di Kabupaten Ngawi;
    • formasi kujung Kecamatan Panceng di Kabupaten Gresik;
    • Pantai Popoh di Kabupaten Tulungagung;
    • Teluk Grajagan di Kabupaten Banyuwangi;
    • Desa Trinil di Kabupaten Mojokerto, lokasi penemuan pertama fosil manusia homo erectus;
    • Sepanjang Bengawan Solo di sekitar Ngandong, lokasi penemuan homo ngandongensis; dan
    • Kedungbrubus di timur laut Ngawi, lokasi penemuan fosil vertebrata.
  5. Arahan pengelolaan kawasan keunikan batuan dan fosil meliputi:
    • penetapan kawasan sebagai kawasan konservasi dan tidak diizinkan untuk melakukan kegiatan pertambangan dan membangun bendungan di atasnya;
    • pembuatan papan nama yang menunjukkan pentingnya kawasan tersebut; dan
    • pembuatan papan narasi geologi di kawasan-kawasan tersebut dan brosur sebagai media sosialisasi ke masyarakat dan pelajar/mahasiswa.
  6. Kawasan keunikan proses geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
    • Mud Vulcano desa Katol Barat kecamatan Geger di Kabupaten Bangkalan, Gununganyar di Kota Surabaya, dan Kalanganyar di Kabupaten Sidoarjo; dan
    • Semburan Lumpur Sidoarjo di Kabupaten Sidoarjo.
  7. Arahan pengelolaan kawasan keunikan proses geologi meliputi:
    • penetapan kawasan sebagai kawasan konservasi dan tidak diizinkan untuk melakukan kegiatan pertambangan dan membangun bendungan di atasnya;
    • pembuatan papan nama yang menunjukkan pentingnya kawasan tersebut; dan
    • pembuatan papan narasi geologi di kawasan-kawasan tersebut dan brosur sebagai media sosialisasi ke masyarakat dan pelajar/mahasiswa.

 

Pasal 69

  1. Kawasan rawan bencana alam geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b meliputi:
    • kawasan rawan letusan gunung api;
    • kawasan rawan gempa bumi;
    • kawasan rawan tsunami; dan
    • kawasan rawan luapan lumpur.
  2. Kawasan rawan letusan gunung api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
    • kawasan sekitar Gunung Ijen;
    • kawasan sekitar Gunung Semeru;
    • kawasan sekitar Gunung Bromo;
    • kawasan sekitar Gunung Lamongan;
    • kawasan sekitar Gunung Arjuno-Welirang;
    • kawasan sekitar Gunung Kelud; dan
    • kawasan sekitar Gunung Raung.
  3. Arahan pengelolaan kawasan rawan letusan gunung api meliputi:
    • identifikasi daerah bahaya letusan gunung api;
    • perencanaan lokasi pemanfaatan lahan untuk aktivitas penting jauh atau di luar dari kawasan rawan bencana letusan gunung api;
    • penghindaran kegiatan budi daya di kawasan risiko bencana letusan gunung api;
    • penerapan desain bangunan yang tahan terhadap tambahan beban akibat abu gunung api;
    • pembangunan sistem dan jalur evakuasi yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana;
    • penyuluhan kepada masyarakat tentang pengenalan risiko bermukim di kawasan sekitar gunung api, mitigasi bencana, dan tindakan dalam menghadapi bencana gunung api; dan
    • peningkatan kesiapan dan koordinasi segenap pemangku kepentingan dalam mengantisipasi dan menghadapi kejadian bencana gunung api.
  4. Kawasan rawan gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
    • Kabupaten Banyuwangi;
    • Kabupaten Blitar;
    • Kabupaten Bondowoso;
    • Kabupaten Jember;
    • Kabupaten Jombang;
    • Kabupaten Kediri;
    • Kabupaten Lumajang;
    • Kabupaten Madiun;
    • Kabupaten Magetan;
    • Kabupaten Malang;
    • Kabupaten Mojokerto;
    • Kabupaten Nganjuk;
    • Kabupaten Ngawi;
    • Kabupaten Pacitan;
    • Kabupaten Pasuruan;
    • Kabupaten Ponorogo;
    • Kabupaten Probolinggo;
    • Kabupaten Situbondo;
    • Kabupaten Trenggalek; dan
    • Kabupaten Tulungagung.
  5. Arahan pengelolaan kawasan rawan gempa bumi meliputi:
    • penataan ruang; dan
    • rekayasa teknologi.
  6. Arahan pengelolaan kawasan rawan gempa bumi melalui penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a meliputi:
    • identifikasi lokasi dan tingkat risiko gempa bumi;
    • penempatan bangunan perumahan dan fasilitas umum yang vital di wilayah yang aman dari gempa bumi;
    • pengarahan struktur bangunan sesuai dengan karakteristik risiko gempa bumi;
    • pembangunan sistem dan jalur evakuasi yang dilengkapi sarana dan prasarana;
    • penyuluhan kepada masyarakat tentang pengenalan upaya dalam menghadapi kejadian gempa; dan
    • peningkatan kesiapan dan koordinasi seluruh pemangku kepentingan dalam mengantisipasi dan menghadapi kejadian bencana gempa bumi.
  7. Arahan pengelolaan kawasan rawan gempa bumi melalui rekayasa teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi:
    • pengembangan teknik konstruksi tahan gempa; dan
    • verifikasi kapabilitas bangunan dan pekerjaan rekayasa untuk menahan kekuatan gempa, terutama bendungan.
  8. Kawasan rawan tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
    • Kabupaten Banyuwangi;
    • Kabupaten Jember;
    • Kabupaten Pacitan;
    • Kabupaten Trenggalek;
    • Kabupaten Malang (bagian selatan);
    • Kabupaten Blitar (bagian selatan);
    • Kabupaten Lumajang; dan
    • Kabupaten Tulungagung.
  9. Arahan pengelolaan kawasan rawan tsunami meliputi:
    • melalui penataan ruang; dan
    • melalui rekayasa teknologi.
  10. Arahan pengelolaan kawasan rawan tsunami melalui penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a meliputi:
    • pembatasan pembangunan fasilitas umum di zona rawan bencana tsunami;
    • penyediaan zona penyangga untuk mengurangi energi tsunami; dan
    • pembangunan sistem dan jalur evakuasi yang dilengkapi sarana dan prasarana. (
  11. Arahan pengelolaan kawasan rawan tsunami melalui rekayasa teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b meliputi:
    • pelengkapan sistem peringatan dini;
    • pemerkuatan bangunan agar tahan terhadap tekanan gelombang dan arus kuat;
    • pemodifikasian sistem transportasi untuk dapat memfasilitasi evakuasi massal secara cepat; dan
    • penggunaan struktur penahan gelombang laut untuk menahan atau mengurangi tekanan tsunami.
  12. Kawasan luapan lumpur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi area terdampak dari bahaya luapan lumpur, polusi gas beracun, dan penurunan permukaan tanah di wilayah Kabupaten Sidoarjo.
  13. Arahan pengelolaan kawasan luapan lumpur meliputi:
    • penanganan luapan lumpur;
    • penanganan infrastruktur sekitar semburan lumpur;
    • pengamanan Kali Porong; dan
    • penanganan dampak sosial masyarakat akibat luapan lumpur.
  14. Arahan pengelolaan kawasan luapan lumpur dengan penanganan luapan lumpur sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf a meliputi:
    • peningkatan kapasitas tampungan kolam lumpur yang dilaksanakan secara bertahap dan dapat berfungsi melindungi permukiman dan infrastruktur vital; dan
    • pemanfaatan debit Kali Porong yang cukup besar di musim hujan untuk melancarkan aliran endapan lumpur dengan pengerukan di muara sungai, pengerukan dasar laut di muara, membangun dermaga (jetty) untuk mengendalikan aliran lumpur, dan memanfaatkan sebagian lumpur untuk mereklamasikan daerah pantai. 
  15. Arahan pengelolaan kawasan luapan lumpur dengan penanganan infrastruktur sekitar semburan lumpur sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf b meliputi:
    • penanganan sistem drainase dengan memperbaiki atau membuat saluran drainase baru agar dapat mengalirkan air hujan/drainase lingkungan;
    • normalisasi saluran drainase utama (Kali Ketapang dan Afvour Jatianom);
    • perbaikan jalan lingkungan untuk mengurangi beban lalu lintas di jalan arteri Porong dengan memanfaatkan jalan lingkungan;
    • perbaikan sebagian ruas jalan arteri Porong;
    • peningkatan jalan alternatif lainnya sepanjang ± 14 km untuk mengurangi beban lalu lintas di jalan arteri Porong; dan
    • pengadaan tanah untuk pembangunan jalan bebas hambatan Surabaya–Gempol (segmen Porong–Gempol), relokasi jalur kereta api Sidoarjo–Gunung Gangsir, relokasi saluran udara tegangan tinggi (SUTET), dan konstruksi relokasi pipa air baku PDAM Kota Surabaya.
  16. Arahan pengelolaan kawasan luapan lumpur dengan pengamanan Kali Porong sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf c meliputi:
    • penjagaan kapasitas pengaliran Kali Porong; dan
    • penjagaan keamanan tanggul dan tebing sungai dengan memasang perlindungan tebing sungai/tanggul.
  17. Arahan pengelolaan kawasan luapan lumpur dengan penanganan dampak sosial masyarakat akibat luapan lumpur sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf d meliputi:
    • pemberian bantuan sosial kepada masyarakat yang terkena dampak luapan lumpur maupun penurunan tanah;
    • perlindungan sosial terhadap hak-hak masyarakat atas harta benda miliknya yang hilang atau berkurang karena dampak luapan lumpur; dan
    • pemulihan sosial masyarakat yang terkena dampak luapan lumpur.

 

Pasal 70

  1. Kawasan imbuhan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf c, yaitu kawasan imbuhan air tanah pada Cekungan Air Tanah (CAT), meliputi:
    • CAT Lintas Provinsi yaitu CAT Lasem, CAT Randublatung, dan CAT Ngawi-Ponorogo.
    • CAT Lintas Kabupaten/Kota yaitu CAT Surabaya-Lamongan, CAT Tuban, CAT Panceng, CAT Brantas, CAT Bulukawang, CAT Pasuruan, CAT Probolinggo, CAT Jember-Lumajang, CAT Besuki, CAT Bondowoso-Situbondo, CAT Wonorejo, CAT Ketapang, CAT Sampang-Pamekasan, dan CAT Sumenep.
    • CAT Kabupaten yaitu CAT Sumberbening, CAT Banyuwangi, CAT Blambangan, CAT Bangkalan, dan CAT Toranggo.
  2. Arahan pengelolaan kawasan imbuhan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    • pemertahanan kemampuan imbuhan air tanah;
    • pelarangan kegiatan pengeboran, penggalian atau kegiatan lain dalam radius 200 (dua ratus) meter dari lokasi pemunculan mata air; dan
    • pembatasan penggunaan air tanah, kecuali untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari.

 

Pasal 71

  1. Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf f, terdiri atas:
    • Kawasan terumbu karang; dan
    • Kawasan tanah timbul.
  2. Kawasan terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
    • Kabupaten Banyuwangi;
    • Kabupaten Jember;
    • Kabupaten Malang;
    • Kabupaten Pacitan;
    • Kabupaten Probolinggo;
    • Kabupaten Situbondo; dan
    • Kabupaten Sumenep.
  3. Arahan pengelolaan kawasan terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
    • pencegahan perusakan terumbu karang;
    • pemanfaatan sumber daya laut yang tidak merusak terumbu karang;
    • rehabilitasi terumbu karang yang rusak;
    • pengembangan penelitian dan pariwisata; dan
    • perluasan terumbu karang buatan.
  4. Kawasan tanah timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu kawasan timbul (tanah oloran) di muara Sungai Lamong perbatasan antara Kota Surabaya dengan Kabupaten Gresik. 
  5. Arahan pengelolaan kawasan tanah timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
    • pengembangan kegiatan konservasi; dan
    • pemanfaatan berupa kegiatan budidaya yang tidak merusak fungsi konservasi.

 

Bagian Ketiga

Rencana Kawasan Budi daya

 

Pasal 72

Rencana pola ruang untuk kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b meliputi:

  • kawasan peruntukan hutan produksi;
  • kawasan hutan rakyat;
  • kawasan peruntukan pertanian;
  • kawasan peruntukan perkebunan;
  • kawasan peruntukan peternakan;
  • kawasan peruntukan perikanan;
  • kawasan peruntukan pertambangan;
  • kawasan peruntukan industri;
  • kawasan peruntukan pariwisata;
  • kawasan peruntukan permukiman; dan
  • peruntukan kawasan budi daya lainnya.

 

Paragraf 1

Rencana Kawasan Budidaya

 

Pasal 73

  1. Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf a berupa Hutan Produksi Tetap (HP) ditetapkan dengan luas sekurang-kurangnya 782.772 ha yang meliputi:
    • Kabupaten Bangkalan;
    • Kabupaten Banyuwangi;
    • Kabupaten Blitar;
    • Kabupaten Bojonegoro;
    • Kabupaten Bondowoso;
    • Kabupaten Gresik;
    • Kabupaten Jember;
    • Kabupaten Jombang;
    • Kabupaten Kediri;
    • Kabupaten Lamongan;
    • Kabupaten Lumajang;
    • Kabupaten Madiun;
    • Kabupaten Magetan;
    • Kabupaten Malang;
    • Kabupaten Mojokerto;
    • Kabupaten Nganjuk;
    • Kabupaten Ngawi;
    • Kabupaten Pacitan;
    • Kabupaten Pamekasan;
    • Kabupaten Pasuruan;
    • Kabupaten Ponorogo;
    • Kabupaten Probolinggo;
    • Kabupaten Sampang;
    • Kabupaten Situbondo;
    • Kabupaten Sumenep;
    • Kabupaten Trenggalek;
    • Kabupaten Tuban;
    • Kabupaten Tulungagung;
    • Kota Batu; dan
    • Kota Kediri.
  2. Arahan pengelolaan kawasan peruntukan hutan produksi meliputi:
    • pengusahaan hutan produksi dengan menerapkan sistem silvikultur tebang habis permudaan buatan (THPB);
    • reboisasi dan rehabilitasi lahan pada bekas tebangan dan tidak diizinkan pengalihfungsian ke budi daya nonkehutanan;
    • pemantauan dan pengendalian kegiatan pengusahaan hutan serta gangguan keamanan hutan lainnya;
    • pengembalian fungsi hutan semula dengan reboisasi pada kawasan yang mengalami perambahan atau bibrikan;
    • percepatan reboisasi dan pengayaan tanaman di kawasan hutan produksi yang mempunyai tingkat kerapatan tegakan rendah;
    • pengembangan zona penyangga di kawasan hutan produksi yang berbatasan dengan hutan lindung; dan
    • pengembalian kondisi hutan bekas tebangan melalui reboisasi dan rehabilitasi lahan kritis.

 

Pasal 74

Kawasan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf b ditetapkan dengan luas sekurang-kurangnya 425.570,43 ha meliputi:

  • Kabupaten Bangkalan;
  • Kabupaten Banyuwangi;
  • Kabupaten Blitar;
  • Kabupaten Bojonegoro;
  • Kabupaten Bondowoso;
  • Kabupaten Gresik;
  • Kabupaten Jember;
  • Kabupaten Jombang;
  • Kabupaten Kediri;
  • Kabupaten Lamongan;
  • Kabupaten Lumajang;
  • Kabupaten Madiun;
  • Kabupaten Magetan;
  • Kabupaten Malang;
  • Kabupaten Mojokerto;
  • Kabupaten Nganjuk;
  • Kabupaten Ngawi;
  • Kabupaten Pacitan;
  • Kabupaten Pamekasan;
  • Kabupaten Pasuruan;
  • Kabupaten Ponorogo;
  • Kabupaten Probolinggo;
  • Kabupaten Sampang;
  • Kabupaten Sidoarjo;
  • Kabupaten Situbondo;
  • Kabupaten Sumenep;
  • Kabupaten Trenggalek;
  • Kabupaten Tuban;
  • Kabupaten Tulungagung; dan
  • Kota Batu.

 

Pasal 75

  1. Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf c meliputi:
    • pertanian lahan basah;
    • pertanian lahan kering; dan
    • hortikultura.
  2. Pertanian lahan basah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa sawah beririgasi direncanakan dengan luas sekurang-kurangnya 957.239 ha dan dengan luas sekurang-kurangnya 802.357,9ha ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan meliputi:
    • Kabupaten Bangkalan;
    • Kabupaten Banyuwangi;
    • Kabupaten Blitar;
    • Kabupaten Bojonegoro;
    • Kabupaten Bondowoso;
    • Kabupaten Gresik;
    • Kabupaten Jember;
    • Kabupaten Jombang;
    • Kabupaten Kediri;
    • Kabupaten Lamongan;
    • Kabupaten Lumajang;
    • Kabupaten Madiun;
    • Kabupaten Magetan;
    • Kabupaten Malang;
    • Kabupaten Mojokerto;
    • Kabupaten Nganjuk;
    • Kabupaten Ngawi;
    • Kabupaten Pacitan;
    • Kabupaten Pamekasan;
    • Kabupaten Pasuruan;
    • Kabupaten Ponorogo;
    • Kabupaten Probolinggo;
    • Kabupaten Sampang;
    • Kabupaten Sidoarjo;
    • Kabupaten Situbondo;
    • Kabupaten Sumenep;
    • Kabupaten Trenggalek;
    • Kabupaten Tuban;
    • Kabupaten Tulungagung;
    • Kota Batu;
    • Kota Blitar;
    • Kota Kediri;
    • Kota Madiun;
    • Kota Mojokerto;
    • Kota Pasuruan; dan
    • Kota Probolinggo.
  3. Pertanian lahan kering sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan dengan luas sekurang-kurangnya 849.033 ha dan dengan luas sekurang-kurangnya 215,191.83 ha ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan yang tersebar di seluruh kabupaten/kota.
  4. Pengembangan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan di wilayah:
    • sentra penghasil sayur;
    • sentra penghasil bunga;
    • sentra penghasil buah; dan
    • sentra penghasil biofarmaka.
  5. Pengembangan hortikultura di wilayah sentra penghasil sayur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a direncanakan di kawasan pertanian lahan basah dan lahan kering di seluruh kabupaten/kota.
  6. Pengembangan hortikultura di wilayah sentra penghasil bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b direncanakan di wilayah-wilayah:
    • Kabupaten Gresik;
    • Kabupaten Magetan;
    • Kabupaten Malang;
    • Kabupaten Mojokerto;
    • Kabupaten Pasuruan; dan
    • Kota Batu.
  7. Pengembangan hortikultura di wilayah sentra penghasil buah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c direncanakan berdasarkan komoditas:
    • pisang dikembangkan di wilayah:
      1. Kabupaten Banyuwangi;
      2. Kabupaten Blitar;
      3. Kabupaten Jember;
      4. Kabupaten Lumajang;
      5. Kabupaten Magetan;
      6. Kabupaten Malang;
      7. Kabupaten Pacitan;
      8. Kabupaten Trenggalek; dan
      9. Kabupaten Tulungagung.
    • jeruk dikembangkan di wilayah:
      1. Kabupaten Banyuwangi;
      2. Kabupaten Jember;
      3. Kabupaten Jombang
      4. Kabupaten Madiun;
      5. Kabupaten Magetan;
      6. Kabupaten Malang;
      7. Kabupaten Pacitan;
      8. Kabupaten Pamekasan;
      9. Kabupaten Tuban; dan
      10. Kota Batu.
    • rambutan dikembangkan di wilayah:
      1. Kabupaten Bangkalan;
      2. Kabupaten Blitar; dan
      3. Kabupaten Jember.
    • mangga dikembangkan di wilayah:
      1. Kabupaten Bondowoso;
      2. Kabupaten Gresik;
      3. Kabupaten Kediri;
      4. Kabupaten Magetan;
      5. Kabupaten Nganjuk.
      6. Kabupaten Pasuruan;
      7. Kabupaten Probolinggo; dan
      8. Kabupaten Situbondo.
    • apel dikembangkan di wilayah:
      1. Kabupaten Malang;
      2. Kabupaten Pasuruan; dan
      3. Kota Batu.
    • jambu air dikembangkan di wilayah:
      1. Kabupaten Jombang.
      2. Kabupaten Tuban; dan
      3. Kepulauan Madura.
    • blimbing dikembangkan di wilayah:
      1. Kabupaten Blitar;
      2. Kabupaten Tuban; dan
      3. Kota Blitar.
    • salak dikembangkan di wilayah:
      1. Kabupaten Bangkalan;
      2. Kabupaten Bojonegoro;
      3. Kabupaten Lumajang;
      4. Kabupaten Malang
      5. Kabupaten Mojokerto; dan
      6. Kabupaten Pasuruan.
    • alpukat dikembangkan di wilayah Kabupaten Lumajang.
    • durian dikembangkan di wilayah:
      1. Kabupaten Bondowoso;
      2. Kabupaten Jember;
      3. Kabupaten Jombang;
      4. Kabupaten Madiun;
      5. Kabupaten Malang;
      6. Kabupaten Pasuruan; dan
      7. Kabupaten Trenggalek.
    • manggis dikembangkan di wilayah:
      1. Kabupaten Banyuwangi;
      2. Kabupaten Blitar;
      3. Kabupaten Jember;
      4. Kabupaten Ponorogo;
      5. Kabupaten Probolinggo; dan
      6. Kabupaten Trenggalek.
  8. Pengembangan hortikultura di wilayah sentra penghasil biofarmaka sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d direncanakan di wilayah:
    • Kabupaten Pacitan;
    • Kabupaten Ponorogo;
    • Kabupaten Probolinggo; dan
    • Kabupaten Trenggalek.
  9. Arahan pengelolaan kawasan peruntukkan pertanian meliputi:
    • area lahan sawah beririgasi harus dipertahankan agar tidak berubah fungsi menjadi peruntukan yang lain;
    • pengalihan fungsi areal sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib disediakan lahan pengganti;
    • pengembangan sawah beririgasi teknis dilakukan dengan memprioritaskan perubahan sawah nonirigasi menjadi sawah irigasi melalui dukungan pengembangan dan perluasan jaringan irigasi, pembukaan areal baru pembangunan irigasi, dan pengembangan waduk/embung;
    • peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan dengan mengembangkan kawasan pertanian terpadu (cooperative farming), dan hortikultura dengan mengembangkan kawasan budi daya pertanian ramah lingkungan (good agriculture practices); dan
    • pengembangan kelembagaan kelompok tani ke arah kelembagaan ekonomi/koperasi.
  10. Penggantian lahan pertanian yang dialihfungsikan sebagaimana dimaksud pada ayat 9 huruf b mengikuti aturan:
    • apabila yang dialihfungsikan merupakan lahan beririgasi, penggantiannya paling sedikit sebanyak 3 (tiga) kali luas lahan;
    • apabila yang dialihfungsikan merupakan lahan reklamasi rawa pasang surut dan nonpasang surut, penggantiannya paling sedikit 2 (dua) kali luas lahan; dan
    • apabila yang dialihfungsikan adalah lahan tidak beririgasi (lahan kering), penggantiannya paling sedikit adalah 1 (satu) kali luas lahan.

 

Pasal 76

  1. Kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf d direncanakan dengan luas sekurang-kurangnya 398.036 ha yang meliputi:
    • Kabupaten Bangkalan;
    • Kabupaten Banyuwangi;
    • Kabupaten Blitar;
    • Kabupaten Bojonegoro;
    • Kabupaten Bondowoso;
    • Kabupaten Gresik;
    • Kabupaten Jember;
    • Kabupaten Jombang;
    • Kabupaten Kediri;
    • Kabupaten Lamongan;
    • Kabupaten Lumajang;
    • Kabupaten Madiun;
    • Kabupaten Magetan;
    • Kabupaten Malang;
    • Kabupaten Mojokerto;
    • Kabupaten Nganjuk;
    • Kabupaten Ngawi;
    • Kabupaten Pacitan;
    • Kabupaten Pamekasan;
    • Kabupaten Pasuruan;
    • Kabupaten Ponorogo;
    • Kabupaten Probolinggo;
    • Kabupaten Sampang;
    • Kabupaten Sidoarjo;
    • Kabupaten Situbondo;
    • Kabupaten Sumenep;
    • Kabupaten Trenggalek;
    • Kabupaten Tuban;
    • Kabupaten Tulungagung;
    • Kota Batu;
    • Kota Kediri;
    • Kota Madiun;
    • Kota Malang; dan
    • Kota Probolinggo.
  2. Kawasan peruntukan perkebunan di wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    • perkebunan tanaman semusim; dan
    • perkebunan tanaman tahunan.
  3. Pengembangan perkebunan tanaman semusim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
    • tembakau meliputi:
      1. Kabupaten Bangkalan;
      2. Kabupaten Bojonegoro;
      3. Kabupaten Bondowoso;
      4. Kabupaten Jember;
      5. Kabupaten Jombang;
      6. Kabupaten Lamongan;
      7. Kabupaten Pamekasan;
      8. Kabupaten Probolinggo;
      9. Kabupaten Sampang;
      10. Kabupaten Situbondo; dan 1
      11. Kabupaten Sumenep.
    • tebu meliputi:
      1. Kabupaten Bangkalan;
      2. Kabupaten Blitar;
      3. Kabupaten Bojonegoro;
      4. Kabupaten Bondowoso;
      5. Kabupaten Gresik;
      6. Kabupaten Jember;
      7. Kabupaten Jombang;
      8. Kabupaten Kediri;
      9. Kabupaten Lamongan;
      10. Kabupaten Lumajang;
      11. Kabupaten Madiun;
      12. Kabupaten Magetan;
      13. Kabupaten Malang;
      14. Kabupaten Mojokerto;
      15. Kabupaten Ngawi;
      16. Kabupaten Probolinggo;
      17. Kabupaten Sampang;
      18. Kabupaten Sidoarjo;
      19. Kabupaten Situbondo;
      20. Kabupaten Tuban; dan
      21. Kabupaten Tulungagung.
  4. Perkebunan tanaman tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
    • kapas meliputi:
      1. Kabupaten Lamongan;
      2. Kabupaten Mojokerto;
      3. Kabupaten Pasuruan; dan
      4. Kabupaten Ponorogo.
    • jambu mete meliputi:
      1. Kabupaten Bangkalan;
      2. Kabupaten Ngawi;
      3. Kabupaten Pamekasan;
      4. Kabupaten Ponorogo;
      5. Kabupaten Sampang;
      6. Kabupaten Sumenep; dan
      7. Kabupaten Tuban.
    • kopi meliputi:
      1. Kabupaten Banyuwangi;
      2. Kabupaten Blitar;
      3. Kabupaten Bondowoso;
      4. Kabupaten Jember;
      5. Kabupaten Kediri;
      6. Kabupaten Lumajang.
      7. Kabupaten Magetan;
      8. Kabupaten Malang;
      9. Kabupaten Pacitan;
      10. Kabupaten Pasuruan;
      11. Kabupaten Probolinggo; dan
      12. Kabupaten Situbondo.
    • cengkeh meliputi:
      1. Kabupaten Jombang;
      2. Kabupaten Nganjuk;
      3. Kabupaten Ponorogo; dan
      4. Kabupaten Trenggalek.
    • teh meliputi:
      1. Kabupaten Malang;
      2. Kabupaten Mojokerto;
      3. Kabupaten Ngawi;
      4. Kabupaten Pasuruan; dan
      5. Kota Batu.
    • karet meliputi:
      1. Kabupaten Banyuwangi.
      2. Kabupaten Bondowoso; dan
      3. Kabupaten Jember;
    • kakao meliputi:
      1. Kabupaten Banyuwangi;
      2. Kabupaten Blitar;
      3. Kabupaten Jombang;
      4. Kabupaten Madiun;
      5. Kabupaten Malang;
      6. Kabupaten Nganjuk;
      7. Kabupaten Ngawi;
      8. Kabupaten Pacitan;
      9. Kabupaten Ponorogo; dan
      10. Kabupaten Trenggalek.
    • panili meliputi:
      1. Kabupaten Jombang;
      2. Kabupaten Malang; dan
      3. Kota Batu.
    • kelapa meliputi:
      1. Kabupaten Bangkalan;
      2. Kabupaten Banyuwangi;
      3. Kabupaten Blitar;
      4. Kabupaten Bojonegoro;
      5. Kabupaten Gresik;
      6. Kabupaten Jember;
      7. Kabupaten Kediri;
      8. Kabupaten Lumajang;
      9. Kabupaten Madiun;
      10. Kabupaten Malang;
      11. Kabupaten Nganjuk;
      12. Kabupaten Ngawi;
      13. Kabupaten Pacitan;
      14. Kabupaten Pamekasan;
      15. Kabupaten Ponorogo;
      16.  Kabupaten Sidoarjo;
      17.  Kabupaten Situbondo;
      18. Kabupaten Sumenep;
      19. Kabupaten Trenggalek;
      20. Kabupaten Tuban; dan
      21. Kabupaten Tulungagung.
    • nilam meliputi:
      1. Kabupaten Blitar;
      2. Kabupaten Malang; dan
      3. Kabupaten Nganjuk.
  5. Arahan pengelolaan kawasan peruntukan perkebunan meliputi:
    • pemertahanan luasan lahan perkebunan saat ini;
    • peningkatan produktivitas, nilai tambah, dan daya saing produk perkebunan;
    • pewilayahan komoditi sesuai dengan potensinya yakni pengembangan wilayah Madura, Pantura, wilayah tengah, dan wilayah selatan; dan
    • pengembangan kelembagaan kelompok tani ke arah kelembagaan ekonomi/koperasi.

 

Pasal 77

  1. Kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf e meliputi:
    • sentra peternakan ternak besar;
    • sentra peternakan ternak kecil; dan
    • sentra peternakan unggas dan lainnya.
  2. Sentra peternakan ternak besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikembangkan di wilayah:
    • kawasan sentra ternak besar meliputi:
      1. Kabupaten Bangkalan;
      2. Kabupaten Banyuwangi;
      3. Kabupaten Blitar;
      4. Kabupaten Bojonegoro;
      5. Kabupaten Bondowoso;
      6. Kabupaten Jember;
      7. Kabupaten Jombang;
      8. Kabupaten Kediri;
      9. Kabupaten Lamongan;
      10. Kabupaten Lumajang;
      11. Kabupaten Magetan;
      12. Kabupaten Malang;
      13. Kabupaten Mojokerto;
      14. Kabupaten Nganjuk;
      15. Kabupaten Ngawi;
      16. Kabupaten Pacitan;
      17. Kabupaten Pamekasan;
      18. Kabupaten Pasuruan;
      19. Kabupaten Ponorogo;
      20. Kabupaten Probolinggo;
      21. Kabupaten Sampang;
      22. Kabupaten Situbondo;
      23. Kabupaten Sumenep;
      24. Kabupaten Trenggalek;
      25. Kabupaten Tuban; dan
      26. Kabupaten Tulungagung.
    • pengembangan sapi Madura sebagai genetik ternak asli meliputi seluruh kabupaten di Pulau Madura.
  3. Sentra peternakan ternak kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikembangkan di seluruh kabupaten.
  4. Sentra peternakan unggas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
    • Kabupaten Blitar;
    • Kabupaten Jombang;
    • Kabupaten Kediri;
    • Kabupaten Mojokerto;
    • Kabupaten Pasuruan;
    • Kabupaten Sidoarjo; dan
    • Kabupaten Tulungagung.
  5. Pengembangan kawasan peruntukan peternakan yang memerlukan persyaratan khusus diatur oleh pemerintah daerah kabupaten/kota masing-masing.
  6. Arahan pengelolaan kawasan peruntukan peternakan meliputi:
    • pengembangan kawasan peternakan yang mempunyai keterkaitan dengan pusat distribusi pakan ternak dan sektor industri pendukung lainnya;
    • pemertahanan ternak plasma nuftah sebagai potensi daerah;
    • pengembangan kawasan peternakan diarahkan pada pengembangan komoditas ternak unggulan;
    • kawasan budi daya ternak yang berpotensi menularkan penyakit dari hewan ke manusia atau sebaliknya pada permukiman padat penduduk ditempatkan terpisah sesuai dengan standar teknis kawasan usaha peternakan dengan memperhatikan kesempatan berusaha dan melindungi daerah permukiman penduduk dari penularan penyakit hewan menular;
    • pengaturan pemeliharaan hewan yang diternakkan serta tata niaga hewan dan produk bahan asal hewan di kawasan perkotaan;
    • peningkatan nilai ekonomi ternak dengan mengelola dan mengolah hasil ternak; dan
    • pengembangan kelembagaan kelompok tani ke arah kelembagaan ekonomi/koperasi.
  7. Pengaturan pemeliharaan hewan yang diternakan serta tata niaga hewan dan produk asal hewan di kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf e diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

 

Pasal 78

  1. Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf f merupakan kawasan minapolitan meliputi:
    • peruntukan perikanan tangkap;
    • peruntukan perikanan budi daya; dan
    • pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
  2. Pengembangan kawasan peruntukan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
    • pengembangan komoditi utama perikanan meliputi Tamperan di Kabupaten Pacitan, Prigi di Kabupaten Trenggalek, Sendangbiru di Kabupaten Malang, Puger di Kabupaten Jember, Ujungpangkah di Kabupaten Gresik, Brondong di Kabupaten Lamongan, Pondokmimbo di Kabupaten Situbondo, Bulu di Kabupaten Tuban, dan Pasongsongan di Kabupaten Sumenep;
    • pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) meliputi Prigi di Kabupaten Trenggalek dan Brondong di Kabupaten Lamongan;
    • pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) meliputi Muncar di Kabupaten Banyuwangi, Puger di Kabupaten Jember, Pondokdadap di Kabupaten Malang, Mayangan di Kota Probolinggo, Paiton di Kabupaten Probolinggo, Lekok di Kabupaten Pasuruan, Tamperan di Kabupaten Pacitan, dan Bawean di Kabupaten Gresik; dan
    • pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) meliputi Pancer di Kabupaten Banyuwangi, Bulu di Kabupaten Tuban, dan Pasongsongan di Kabupaten Sumenep.
  3. Pengembangan kawasan peruntukan perikanan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
    • perikanan budi daya air payau;
    • perikanan budi daya air tawar; dan
    • perikanan budi daya air laut.
  4. Pengembangan kawasan perikanan budi daya air payau sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a yaitu:
    • komoditas perikanan air payau, meliputi:
      1. Kabupaten Bangkalan;
      2. Kabupaten Banyuwangi;
      3. Kabupaten Blitar;
      4. Kabupaten Gresik;
      5. Kabupaten Jember;
      6. Kabupaten Lamongan;
      7. Kabupaten Lumajang;
      8. Kabupaten Malang;
      9. Kabupaten Pacitan;
      10. Kabupaten Pamekasan;
      11. Kabupaten Pasuruan;
      12. Kabupaten Probolinggo;
      13. Kabupaten Sampang;
      14. Kabupaten Sidoarjo;
      15. Kabupaten Situbondo;
      16. Kabupaten Sumenep;
      17. Kabupaten Trenggalek; 
      18. Kabupaten Tuban;
      19. Kabupaten Tulungagung;
      20. Kota Pasuruan;
      21. Kota Probolinggo; dan
      22. Kota Surabaya.
    • komoditas garam, meliputi:
      1. Kabupaten Bangkalan;
      2. Kabupaten Gresik;
      3. Kabupaten Lamongan;
      4. Kabupaten Pamekasan;
      5. Kabupaten Pasuruan;
      6. Kabupaten Probolinggo;
      7. Kabupaten Sampang;
      8. Kabupaten Sumenep;
      9. Kabupaten Tuban;
      10. Kota Pasuruan; dan
      11. Kota Surabaya.
  5. Pengembangan kawasan perikanan budi daya air tawar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dibagi berdasarkan:
    • komoditas ikan konsumsi; dan
    • komoditas ikan hias.
  6. Pengembangan kawasan perikanan budi daya air tawar untuk budi daya komoditas ikan konsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dikembangkan di seluruh kabupaten/kota.
  7. Pengembangan kawasan perikanan budi daya air tawar untuk budi daya komoditas ikan hias sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dikembangkan di wilayah:
    • Kabupaten Blitar;
    • Kabupaten Kediri;
    • Kabupaten Tulungagung; dan
    • Kota Kediri.
  8. Pengembangan kawasan perikanan budi daya air laut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
    • Kabupaten Bangkalan;
    • Kabupaten Banyuwangi;
    • Kabupaten Blitar;
    • Kabupaten Gresik;
    • Kabupaten Jember;
    • Kabupaten Lamongan;
    • Kabupaten Lumajang;
    • Kabupaten Malang;
    • Kabupaten Pacitan;
    • Kabupaten Pamekasan;
    • Kabupaten Pasuruan;
    • Kabupaten Probolinggo;
    • Kabupaten Sampang;
    • Kabupaten Situbondo;
    • Kabupaten Sumenep;
    • Kabupaten Trenggalek;
    • Kabupaten Tuban; dan
    • Kabupaten Tulungagung.
  9. Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
    • Kabupaten Banyuwangi;
    • Kabupaten Blitar;
    • Kabupaten Gresik;
    • Kabupaten Lamongan;
    • Kabupaten Malang;
    • Kabupaten Pacitan;
    • Kabupaten Pasuruan;
    • Kabupaten Sidoarjo;
    • Kabupaten Sumenep;
    • Kabupaten Trenggalek;
    • Kabupaten Tuban; dan
    • Kota Probolinggo.
  10. Arahan pengelolaan kawasan peruntukan perikanan meliputi:
    • pemertahanan, perehabilitasian, dan perevitalisasian tanaman bakau/mangrove dan terumbu karang;
    • pengembangan perikanan tangkap dan perikanan budi daya;
    • penjagaan kelestarian sumber daya air terhadap pencemaran limbah industri;
    • pengendalian pemanfaatan sumber daya di wilayah pesisir melalui penetapan rencana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
    • pengembangan sarana dan prasarana pendukung perikanan;
    • peningkatan nilai ekonomi perikanan dengan meningkatkan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
    • pengembangan kelembagaan kelompok nelayan ke arah kelembagaan ekonomi/koperasi.
    • pemertahanan luasan dan sebaran kawasan tambak garam agar tidak berubah fungsi;
    • pembukaan peluang pengembangan tambak garam baru dalam rangka meningkatkan produksi garam dan membuka peluang investasi;
    • pengembangan teknologi dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi garam; dan
    • pengembangan kawasan tambak garam dengan mempertimbangkan aspek lingkungan hidup yang keberlanjutan.

 

Pasal 79

  1. Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf g meliputi:
    • pertambangan mineral;
    • pertambangan minyak dan gas bumi; dan
    • pertambangan panas bumi.
  2. Pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
    • pertambangan mineral logam;
    • pertambangan mineral bukan logam; dan
    • pertambangan batuan.
  3. Pertambangan mineral logam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
    • Kabupaten Banyuwangi;
    • Kabupaten Blitar;
    • Kabupaten Jember;
    • Kabupaten Lumajang;
    • Kabupaten Malang;
    • Kabupaten Pacitan;
    • Kabupaten Trenggalek; dan
    • Kabupaten Tulungagung.
  4. Pertambangan mineral bukan logam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tersebar di seluruh wilayah kabupaten.
  5. Pertambangan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tersebar di seluruh wilayah kabupaten.
  6. Pertambangan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
    • Kabupaten Bangkalan;
    • Kabupaten Bojonegoro;
    • Kabupaten Gresik;
    • Kabupaten Jombang;
    • Kabupaten Lamongan;
    • Kabupaten Mojokerto;
    • Kabupaten Nganjuk;
    • Kabupaten Pamekasan;
    • Kabupaten Sampang;
    • Kabupaten Sidoarjo;
    • Kabupaten Sumenep;
    • Kabupaten Tuban; dan
    • Kota Surabaya.
  7. Pertambangan panas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
    • Argopuro di Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Jember, Kabupaten Probolinggo, dan Kabupaten Situbondo;
    • Belawan-Ijen di Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bondowoso, dan Kabupaten Situbondo;
    • Cangar dan Songgoriti di Kabupaten Malang dan Kota Batu;
    • Gunung Arjuno-Welirang di Kabupaten Malang, Kabupaten Mojokerto, dan Kabupaten Pasuruan;
    • Gunung Lawu di Kabupaten Magetan;
    • Gunung Pandan di Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Madiun, dan Kabupaten Nganjuk;
    • Melati dan Arjosari di Kabupaten Pacitan;
    • Telaga Ngebel di Kabupaten Madiun dan Kabupaten Ponorogo;
    • Tiris (Gunung Lamongan) di Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Probolinggo; dan
    • Tirtosari di Kabupaten Sumenep.
  8. Arahan pengelolaan kawasan peruntukan pertambangan meliputi:
    • pengembangan kawasan pertambangan dengan mempertimbangkan potensi bahan galian, kondisi geologi dan geohidrologi dalam kaitannya dengan kelestarian lingkungan;
    • pengelolaan kawasan bekas penambangan sebagai kawasan hijau atau kegiatan budi daya lainnya dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup; dan
    • penyimpanan dan pengamanan lapisan tanah atas (top soil) terhadap setiap kegiatan usaha pertambangan untuk keperluan rehabilitasi dan/atau reklamasi lahan bekas penambangan.

 

Pasal 80

  1. Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf h direncanakan dengan luas sekurang-kurangnya 69.288,52 Ha meliputi:
    • kawasan industri;
    • kawasan peruntukan industri di luar kawasan industri; dan
    • sentra industri.
  2. Kawasan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di seluruh wilayah kabupaten/kota di Jawa Timur dengan prioritas pengembangan meliputi:
    • Kabupaten Bangkalan;
    • Kabupaten Banyuwangi;
    • Kabupaten Gresik;
    • Kabupaten Jombang;
    • Kabupaten Lamongan;
    • Kabupaten Malang;
    • Kabupaten Mojokerto;
    • Kabupaten Pasuruan;
    • Kabupaten Probolinggo;
    • Kabupaten Sidoarjo;
    • Kabupaten Tuban;
    • Kota Madiun; dan
    • Kota Surabaya.
  3. Kawasan peruntukan industri di luar kawasan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
    • Kabupaten Bangkalan;
    • Kabupaten Bojonegoro;
    • Kabupaten Gresik;
    • Kabupaten Jember;
    • Kabupaten Jombang;
    • Kabupaten Lamongan;
    • Kabupaten Madiun;
    • Kabupaten Malang;
    • Kabupaten Mojokerto; 
    • Kabupaten Nganjuk;
    • Kabupaten Ngawi;
    • Kabupaten Pasuruan;
    • Kabupaten Probolinggo;
    • Kabupaten Sidoarjo;
    • Kabupaten Situbondo;
    • Kabupaten Tuban;
    • Kota Kediri;
    • Kota Madiun; dan
    • Kota Surabaya.
  4. Sentra industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan di seluruh kabupaten/kota.
  5. Arahan pengelolaan kawasan peruntukan industri meliputi:
    • Pengembangan kawasan peruntukan industri yang dilakukan dengan mempertimbangkan aspek ekologis dan tidak dilakukan pada lahan produktif;
    • pengembangan kawasan peruntukan industri yang harus didukung oleh adanya jalur hijau sebagai penyangga antarfungsi kawasan;
    • Pengembangan kawasan peruntukan industri yang terletak pada sepanjang jalan arteri atau kolektor yang harus dilengkapi dengan jalan pengantar (frontage road) untuk kelancaran aksesibilitas;
    • pengembangan kegiatan industri yang harus didukung oleh sarana dan prasarana industri;
    • pengelolaan kegiatan industri yang dilakukan dengan mempertimbangkan keterkaitan proses produksi mulai dari industri dasar/hulu dan industri hilir serta industri antara yang dibentuk berdasarkan pertimbangan efisiensi biaya produksi, biaya keseimbangan lingkungan, dan biaya aktivitas sosial;
    • setiap kegiatan industri yang harus dilengkapi dengan upaya pengelolaan terhadap kemungkinan adanya bencana industri; dan
    • relokasi industri yang terkena dampak bencana lumpur Sidoarjo dan infrastruktur yang dibutuhkannya ke arah barat menjauhi semburan lumpur, khususnya di sebelah utara Sungai Porong yang merupakan batas Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Pasuruan.

 

Pasal 81

  1. Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf i meliputi:
    • daya tarik wisata alam;
    • daya tarik wisata budaya; dan
    • daya tarik wisata hasil buatan manusia.
  2. Daya tarik wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
    • Air Terjun Dlundung di Kabupaten Mojokerto;
    • Air Terjun Sedudo dan Pemandian Sumber Karya di Kabupaten Nganjuk;
    • Air Terjun Madakaripura, Bromo-Ngadisari, dan Pantai Bentar di Kabupaten Probolinggo;
    • Air Terjun Watu Ondo di perbatasan Kabupaten Mojokerto dan Kota Batu;
    • Api Abadi di Kabupaten Pamekasan;
    • Arak-Arak di Kabupaten Bondowoso;
    • Banyuanget, Gua Gong, Gua Tabuhan, dan Pantai Teleng Ria di Kabupaten Pacitan;
    • Bukit Bededung dan Pantai Pasir Putih di Kabupaten Situbondo;
    • Coban Glotak, Pantai Balekambang, dan Pantai Ngliyep di Kabupaten Malang;
    • Danau Kastoba dan Pantai Labuhan di Pulau Bawean Kabupaten Gresik;
    • Grajagan, Pantai Plengkung, Pantai Sukamade, dan Kawah Ijen di Kabupaten Banyuwangi;
    • Gua Lowo, Pantai Karanggongso, Pantai Prigi, dan Tirta Jualita di Kabupaten Trenggalek;
    • Gua Maharani dan Pantai Tanjung Kodok di Kabupaten Lamongan;
    • Gunung Kelud di Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri;
    • Gunung Wilis di Kabupaten Kediri, Kabupaten Madiun, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Trenggalek, dan Kabupaten Tulungagung;
    • Hutan Bambu, Pantai Watu Godeg, Ranu Bedali, Ranu Klakah, dan Ranu Pane di Kabupaten Lumajang;
    • Hutan Surya, Pemandian Talun, dan Waduk Pondok di Kabupaten Ngawi;
    • Kakek Bodo di Kabupaten Pasuruan;
    • Kayangan di Kabupaten Bojonegoro;
    • Kawah ijen di Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Bondowoso;
    • Pantai Lombang dan Pantai Slopeng di Kabupaten Sumenep;
    • Pantai Popoh di Kabupaten Tulungagung;
    • Pantai Rongkang di Kabupaten Bangkalan;
    • Pantai Watu Ulo di Kabupaten Jember;
    • Pemandian Air Panas Cangar Tahura R. Soerjo di Kota Batu;
    • Tahura R. Soeryo di Kabupaten Jombang, Kabupaten Malang, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Pasuruan, dan Kota Batu;
    • Taman Nasional Bromo–Tengger–Semeru (BTS) di Kabupaten Lumajang, Kabupaten Malang, Kabupaten Pasuruan, dan Kabupaten Probolinggo;
    • Telaga Ngebel dan Tirto Manggolo di Kabupaten Ponorogo; dan
    • Telaga Sarangan di Kabupaten Magetan.
  3. Daya tarik wisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
    • Asta Yusuf, Asta Tinggi, Keraton, Masjid Agung, dan Museum di Kabupaten Sumenep;
    • Candi Jabung di Kabupaten Malang;
    • Candi Jabung Tirto di Kabupaten Probolinggo;
    • Candi Penampihan di Kabupaten Tulungagung;
    • Candi Penataran di Kabupaten Blitar;
    • Gereja Poh Sarang dan Petilasan Jayabaya di Kabupaten Kediri;
    • Gua Akbar, Makam Bekti Harjo, Makam Ibrahim Asmorokondi, dan Makam Sunan Bonang di Kabupaten Tuban;
    • Kompleks Makam K.H. Hasyim Asy’ari, K.H. Wachid Hasyim, Gus Dur, dan Sayid Sulaiman di Kabupaten Jombang;
    • Makam Aer Mata Ebu di Kabupaten Bangkalan;
    • Makam Batoro Katong di Kabupaten Ponorogo;
    • Makam Proklamator Bung Karno di Kota Blitar;
    • Makam Ratu Ebu di Kabupaten Sampang;
    • Makam Sunan Ampel dan Mbah Bungkul di Kota Surabaya;
    • Makam Sunan Drajat di Kabupaten Lamongan;
    • Makam Sunan Giri, Makam Maulana Malik Ibrahim, dan Fatimah Binti Maemun di Kabupaten Gresik;
    • Makam Troloyo di Kabupaten Mojokerto;
    • Pura Mandara Giri Semeru Agung di Kabupaten Lumajang; dan
    • Situs Peninggalan Budaya Majapahit di Kabupaten Mojokerto.
  4. Daya tarik wisata hasil buatan manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
    • Bendungan Widas dan Taman Umbul di Kabupaten Madiun;
    • Kawasan Kaki Jembatan Suramadu (KKJS) di Kabupaten Bangkalan dan Kota Surabaya;
    • Kebun Binatang Surabaya di Kota Surabaya;
    • Kebun Raya Purwodadi dan Pemandian Banyubiru di Kabupaten Pasuruan;
    • Kolam Renang Ubalan di Kabupaten Mojokerto;
    • Pemandian Blambangan, Pemandian Kebon Agung, dan Pemandian Petemon di Kabupaten Jember;
    • Pemandian Talun dan Waduk Pondok di Kabupaten Ngawi;
    • Sumber Boto dan Tirta Wisata di Kabupaten Jombang;
    • Taman Kosala Tirta, Taman Manunggal, dan Tirtosari di Kabupaten Magetan;
    • Taman Safari di Kabupaten Pasuruan;
    • Taman Sengkaling dan Waduk Selorejo di Kabupaten Malang;
    • Taman Suruh di Kabupaten Banyuwangi;
    • Ubalan Kalasan di Kabupaten Kediri;
    • Waduk Gondang dan Wisata Bahari Lamongan (WBL) di Kabupaten Lamongan; dan
    • Waduk Wonorejo di Kabupaten Tulungagung.
  5. Arahan pengelolaan kawasan peruntukan pariwisata meliputi:
    • pelengkapan sarana dan prasarana pariwisata sesuai dengan kebutuhan, rencana pengembangan, dan tingkat pelayanan setiap kawasan daya tarik wisata;
    • penguatan sinergitas daya tarik wisata unggulan dalam bentuk koridor pariwisata;
    • pengembangan daya tarik wisata baru di destinasi pariwisata yang belum berkembang kepariwisataannya; dan
    • pengembangan pemasaran pariwisata melalui pengembangan pasar wisatawan, citra destinasi wisata, kemitraan pemasaran pariwisata, dan perwakilan promosi pariwisata.
  6. Rencana pengembangan koridor pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b terdiri atas:
    • Jalur Pengembangan Koridor A;
    • Jalur Pengembangan Koridor B;
    • Jalur Pengembangan Koridor C; dan
    • Jalur Pengembangan Koridor D.
  7. Jalur pengembangan koridor A sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a meliputi:
    • Api Abadi di Kabupaten Pamekasan;
    • Asta Yusuf, Asta Tinggi, Keraton, Museum, Pantai Lombang, dan Pantai Slopeng di Kabupaten Sumenep;
    • Gua Akbar, Makam Bekti Harjo, Makam Ibrahim Asmorokondi, dan Makam Sunan Bonang di Kabupaten Tuban;
    • Gua Maharani, Makam Sunan Drajat, Pantai Tanjung Kodok, Waduk Gondang, dan Wisata Bahari Lamongan (WBL) di Kabupaten Lamongan;
    • Kawasan Kaki Jembatan Suramadu (KKJS), Kebun Binatang Surabaya, dan Makam Sunan Ampel di Kota Surabaya;
    • Kawasan Kaki Jembatan Suramadu (KKJS), Makam Aer Mata Ebu, dan Pantai Rongkang di Kabupaten Bangkalan;
    • Makam Sunan Giri, Makam Maulana Malik Ibrahim, dan Fatimah Binti Maemun di Kabupaten Gresik; dan
    • Makam Ratu Ebu di Kabupaten Sampang.
  8. Jalur pengembangan koridor B sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b meliputi:
    • Air Terjun Dlundung, Candi Tikus, dan Kolam Renang Ubalan di Kabupaten Mojokerto;
    • Air Terjun Sedudo dan Pemandian Sumber Karya di Kabupaten Nganjuk;
    • Bendungan Widas dan Taman Umbul di Kabupaten Madiun;
    • Hutan Surya, Pemandian Talun, dan Waduk Pondok di Kabupaten Ngawi;
    • Sumber Boto dan Tirta Wisata di Kabupaten Jombang;
    • Taman Kosala Tirta, Taman Manunggal, Telaga Sarangan, dan Tirtosari di Kabupaten Magetan; dan
    • Kota Surabaya.
  9. Jalur pengembangan koridor C sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c meliputi:
    • Banyuanget, Gua Gong, Gua Tabuhan, dan Pantai Teleng Ria di Kabupaten Pacitan;
    • Candi Penampihan dan Pantai Popoh di Kabupaten Tulungagung;
    • Candi Penataran di Kabupaten Blitar;
    • Coban Glotak, Pantai Balekambang, Pantai Ngliyep, Taman Sengkaling, dan Waduk Selorejo di Kabupaten Malang;
    • Gereja Poh Sarang, Petilasan Jayabaya, dan Ubalan Kalasan di Kabupaten Kediri;
    • Gua Lowo, Pantai Karanggongso, Pantai Prigi, dan Tirta Jualita di Kabupaten Trenggalek;
    • Makam Batoro Katong, Telaga Ngebel, dan Tirto Manggolo di Kabupaten Ponorogo;
    • Makam Proklamator Bung Karno di Kota Blitar; dan
    • Kota Malang.
  10. Jalur pengembangan koridor D sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d meliputi:
    • Arak-Arak, Bukit Bededung, dan Pantai Pasir Putih di Kabupaten Situbondo;
    • Bromo-Ngadisan, Candi Jabung Tirto, dan Pantai Bentar di Kabupaten Probolinggo;
    • Grajagan, Kawah Ijen, Pantai Plengkung, Pantai Sukamade, dan Taman Suruh di Kabupaten Banyuwangi;
    • Gunung Bromo, Kakek Bodo, Kebun Raya Purwodadi, Pemandian Banyubiru, dan Taman Safari di Kabupaten Pasuruan;
    • Hutan Bambu, Pantai Watu Godeg, Pura Mandara Giri Semeru Agung, Ranu Bedali, Ranu Klakah, dan Ranu Pane di Kabupaten Lumajang; dan
    • Pantai Watu Ulo, Pemandian Blambangan, Pemandian Kebon Agung, dan Pemandian Petemon di Kabupaten Jember.
  11. Penetapan pusat pelayanan koridor wisata meliputi:
    • Jalur pengembangan koridor A dengan pusat pelayanan wisata di Kabupaten Tuban dan Kota Surabaya;
    • Jalur pengembangan koridor B dengan pusat pelayanan di Kabupaten Magetan dan Kota Surabaya;
    • Jalur pengembangan koridor C dengan pusat pelayanan di Kabupaten Pacitan dan Kota Malang; dan
    • Jalur pengembangan koridor D dengan pusat pelayanan di Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Situbondo, dan Kota Probolinggo.

 

Pasal 82

  1. Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf j meliputi:
    • permukiman perdesaan; dan
    • permukiman perkotaan.
  2. Kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan tersebar di seluruh kawasan perdesaan.
  3. Arahan pengelolaan kawasan permukiman perdesaan meliputi:
    • pengelompokan lokasi permukiman perdesaan yang sudah ada;
    • pengembangan permukiman perdesaan sedapat mungkin menghindari terjadinya alih fungsi lahan produktif;
    • Penanganan kawasan permukiman kumuh di perdesaan melalui perbaikan rumah tidak layak huni; dan
    • penataan kawasan permukiman perdesaan melalui konsolidasi tanah.
  4. Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan tersebar di seluruh kawasan perkotaan.
  5. Arahan pengelolaan kawasan permukiman perkotaan meliputi:
    • pengaturan perkembangan pembangunan permukiman perkotaan baru;
    • pengembangan permukiman perkotaan dengan memperhitungkan daya tampung perkembangan penduduk, sarana, dan prasarana yang dibutuhkan;
    • penanganan kawasan permukiman kumuh perkotaan dapat dilakukan melalui pembangunan rumah susun; dan
    • penataan kawasan permukiman perkotaan melalui konsolidasi tanah.
  6. Rencana pengembangan kawasan permukiman yang terkait dengan pengembangan industri, pertambangan, pelabuhan, perdagangan, pariwisata, sekitar gerbang jalan bebas hambatan, dan kawasan rawan bencana diatur lebih lanjut dalam rencana tata ruang yang lebih rinci.

 

Pasal 83

  1. Peruntukan kawasan budi daya lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf k, yaitu kawasan pertahanan dan keamanan terdiri atas:
    • TNI AD meliputi:
      1. Kodam V Brawijaya beserta Badan Pelaksananya serta Satuan Jajaran Kodam;
      2. Brigif – 16 Wirayudha di Mojoroto Kediri;
      3. daerah latihan militer Rindam V/BRWJ: Blitar, Lodoyo, dan Suruh Wadang;
      4. daerah latihan militer Dodilatpur: Panarukan, Situbondo, Bondowoso, Sumbergading, Asembagus, Tanjung Sumber Batok, Blawan, Bajulmati, Tamanan, Gunung Raung, Sumber Jati, Kalibaru, Gunung Merapi, P. Tabacan, Rogojampi, dan Banyuwangi;
      5. daerah latihan militer Dodik Secaba: Jember Utara, Jember Selatan, Sumber Jati, Tamanan, dan Durung;
      6. daerah latihan militer Dodikjur: Kepanjen, Turen, dan Tumpang;
      7. daerah latihan militer Dodik Secata: Magetan, Gunung Lawu, dan Madiun;
      8. daerah latihan militer Yonif-500/R: Mojosari, Mojokerto, Gunung Arjuno, Mojoagung, dan Pasuruan;
      9. daerah latihan militer Yonif-511/DY: Blitar, Wlingi, Pujon, dan Lodoyo;
      10. daerah latihan militer Yonif-512/QY: Kepanjen, Turen, dan Tumpang;
      11. daerah latihan militer Yonif-516/BY: Gunung Sari, Ujung Pangkah, Driyorejo, dan Wonorejo;
      12. daerah latihan militer Yonif-521/DY: Gunung Klotok Desa Kasijen Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri, dan Desa Parang Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri;
      13. daerah latihan militer Yonif-512: Semen Gresik Desa Palang Kecamatan Palang Kabupaten Tuban;
      14. daerah latihan militer Yonkav-3/Serbu: Gunung Unpuk Kecamatan Malang, Dawar Blandong Mojokerto, Bedali Lawang, Pandanwangi Lumajang, dan Sumber Manjing Kabupaten Malang;
      15. daerah latihan militer Yonarmed-1/105: Bedali Lawang, Purwasari, Godang Wetan, dan Pasuruan;
      16. daerah latihan militer Yonhamudse-8: Sidoarjo, Pandanwangi, dan Lumajang;
      17. daerah latihan militer Yonzipur-5/ABW: Kepanjen, Gunung Kawi, Pagat, Turen, dan Gunung Pegan;
      18. daerah militer, Konstrad Div-2: Kecamatan Kemlagi Jetis Kabupaten Mojokerto;
      19. daerah latihan militer, Kostrad Div-2: Asem Bagus Situbondo, Pandanwangi Lumajang, Seputih Jember, Klucing Bondowoso, Kali Tengah Tanggul Jember, Kotakan Situbondo, Curanpoh Bondowoso, Arak-Arak Besuki dan Silosanen Jember;
      20. daerah latihan militer, Kostrad Div-2:Gunung Payung, Warak Komplek, Tuntang Komplek dan Kedung Ombo Komplek;
      21. daerah latihan militer, Kostrad Div-2: Jabung Malang, Gunung Buring Malang, Pandanwangi Lumajang, dan Gunung Arjuna Malang;
      22. daerah latihan militer, Kostrad Div-2: Secaba Rindam V/BRW Sukorejo, Panyangan Ambulu Jember, Pandanwangi Lumajang, Asembagus Situbondo, Damar, Lantangan, Wuluhan dan Lap Ambulu Jember;
      23. daerah latihan militer, Kostrad Div-2: Lap. Yonarmed 12 Ngawi, Lapbak Ngantru Kodim Ngawi, Pandanwangi Lumajang, dan Ngawi sekitarnya;
      24. daerah latihan militer, Kostrad Div-2: Asembagus Kabupaten Situbondo, Grati Kabupaten Pasuruan, dan Pantai Pandanwangi Lumajang;
      25. daerah latihan militer, Kostrad Div-2: Tumpang-Wajak, Jabung, Trajeng-Sidorejo, dan Busu Kabupaten Malang; dan
      26. Daerah Latihan Yonif – 527 / BY di Lumajang.
    • TNI AL meliputi:
      1. instalasi militer: Koarmatim dan Ujung di Kota Surabaya;
      2. instalasi militer: Lanmar di Kota Surabaya;
      3. instalasi militer: Lanudal Juanda di Kabupaten Sidoarjo;
      4. instalasi militer: Fasharkan di Kota Surabaya;
      5. instalasi militer: Fasharkan Batu Poron di Kabupaten Bangkalan;
      6. instalasi militer: Lanal di Kabupaten Banyuwangi;
      7. instalasi militer: Posal Muncar di Kabupaten Banyuwangi;
      8. instalasi militer: Posal Pancer di Kabupaten Banyuwangi;
      9. instalasi militer: Posal Paiton di Kabupaten Probolinggo;
      10. instalasi militer: Lanal Sumenep/Batuporon di Kabupaten Bangkalan;
      11. instalasi militer: Posal Pagerungan di Kabupaten Sumenep;
      12. instalasi militer: Lanal Malang di Kabupaten Malang;
      13. instalasi militer: Posal Sendang Biru di Kabupaten Malang;
      14. daerah latihan militer: Grati di Kabupaten Pasuruan;
      15. daerah latihan militer: Paiton (Sukodadi) di Kabupaten Probolinggo;
      16. daerah latihan militer (kobangdikal): Sumber Anyar di Kabupaten Probolinggo;
      17. daerah latihan militer: Laut Jawa;
      18. daerah latihan militer: Puslatpur Baluran di Kabupaten Situbondo;
      19. daerah latihan militer: Purboyo di Kabupaten Malang;
      20. daerah latihan militer: Gunung Bentar di Kabupaten Probolinggo;
      21. daerah latihan militer: Selogiri di Kabupaten Banyuwangi;
      22. daerah latihan militer: Lampon di Kabupaten Banyuwangi;
      23. daerah latihan militer: Wringinanom Asembagus di Kabupaten Situbondo;
      24. daerah latihan militer: Tanjung Jangkar di Kabupaten Situbondo;
      25. daerah latihan militer: Bancar di Kabupaten Tuban; dan
      26. daerah latihan militer (uji coba senjata dan amunisi): Pengpanjung Modung di Kabupaten Bangkalan.
    • TNI AU meliputi:
      1. Lanud Iswahyudi di Magetan beserta jajarannya;
      2. Lanud Abdurrahman Saleh di Malang beserta jajarannya;
      3. instalasi militer Pangkalan Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan;
      4. instalasi militer Pangkalan Desa Keldokan Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan;
      5. instalasi militer Pemancar Desa Karang Rejo Kecamatan Karang Rejo Kabupaten Magetan;
      6. instalasi militer Gudang Ammo 60 Desa Nitikan Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan;
      7. instalasi militer Poliklinik Teratai Desa Kejoran Kecamatan Taman Kabupaten Madiun;
      8. instalasi militer Pangkalan/Lanud Pacitan Desa Sidoharjo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan;
      9. instalasi militer Demolisi Desa Poko Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan;
      10. instalasi militer AWR Pulung Desa Suren Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo;
      11. instalasi militer Gudang Amunisi Desa Kaliwono Kecamatan Kedung Gelar Kabupaten Ngawi;
      12. instalasi militer AWR Pulung Desa Kaponan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo;
      13. instalasi militer Gudang Amunisi Desa Nitikan Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan;
      14. instalasi militer Gudang Bom Desa Nitikan Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan;
      15. instalasi militer Desa Durenan Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan;
      16. instalasi militer Pelepasan Tekanan Air Desa Tambran Kecamatan Tambran Kabupaten Magetan;
      17. instalasi militer Pangkalan Desa Dengkol Kecamatan Singosari Kabupaten Malang;
      18. instalasi militer Pangkalan Desa Gunung Jati Kecamatan Jabung Kabupaten Malang;
      19. instalasi militer Lapangan Apel Desa Sapto Renggo Kecamatan Pakis Kabupaten Malang;
      20. instalasi militer Air Stip Hellyped Desa Ngrancah Senggren Kecamatan Sumber Pucung Kabupaten Malang;
      21. instalasi militer Air Strip Desa Ponggok Pojok Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar;
      22. instalasi militer Gudang Ammo Desa Gunung Jati Kecamatan Jabung Kabupaten Malang;
      23. instalasi militer NDB Desa Kali Rejo Kecamatan Lawang Kabupaten Malang;
      24. instalasi militer Sumber Air Desa Kemiri Kecamatan Jabung Pucung Kabupaten Malang;
      25. instalasi militer Sumber Air Desa Lowok Baru Kecamatan Lowok Baru Kabupaten Malang;
      26. instalasi militer Sumber Air Desa Kedung Salam Kecamatan Donomulyo Baru Kabupaten Malang;
      27. instalasi militer Satrat 252 Desa Ngliyep Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang;
      28. instalasi militer AWR Desa Pandan Wangi Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang;
      29. instalasi militer Pelepasan Tekanan Air Desa Tawang Anom Kecamatan Tawang Anom Kabupaten Magetan;
      30. instalasi militer Pelepasan Tekanan Air Desa Kalang Kecamatan Kalang Kabupaten Magetan;
      31. instalasi militer Pelepasan Tekanan Air Desa Sidorejo Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan; dan
      32. instalasi militer Pro Air Bersih Desa Pancalan Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan.
  2. Pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan di luar dari yang telah disebutkan dapat diakomodasi lebih lanjut di kabupaten/kota.
  3. Arahan pengelolaan peruntukan kawasan pertahanan keamanan meliputi:
    • pembatasan antara lahan terbangun di sekitar kawasan pertahanan keamanan dengan kawasan lainnya yang belum terbangun sehingga diperoleh batas yang jelas dalam pengelolaannya;
    • pemberian hak pengelolaan kepada masyarakat atau pemerintah berdasarkan kerja sama; dan
    • pemanfaatan kawasan pertahanan keamanan dilakukan dengan memperhatikan aspek lingkungan.

 

Paragraf 2

Rencana Kawasan Andalan

 

Pasal 84

  1. Rencana penetapan kawasan andalan terdiri atas:
    • kawasan andalan darat; dan
    • kawasan andalan laut.
  2. Kawasan andalan darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
    • Kawasan Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan (Gerbangkertosusila) dengan sektor unggulan pertanian, perikanan, industri, dan pariwisata;
    • Kawasan Malang dan sekitarnya dengan sektor unggulan pertanian, perikanan, industri, perkebunan, dan pariwisata;
    • Kawasan Probolinggo-Pasuruan-Lumajang dengan sektor unggulan pertanian, industri, pertambangan, perkebunan, pariwisata, dan perikanan;
    • Kawasan Tuban-Bojonegoro dengan sektor unggulan pariwisata, industri, perkebunan, pertanian, perikanan, dan pertambangan;
    • Kawasan Kediri-Tulungagung-Blitar dengan sektor unggulan pertanian, perkebunan, industri, perikanan, dan pariwisata;
    • Kawasan Situbondo-Bondowoso-Jember dengan sektor unggulan perkebunan, pertanian, industri, pariwisata, dan perikanan laut;
    • Kawasan Madiun dan sekitarnya dengan sektor unggulan pertanian, industri, perikanan, perkebunan, dan pariwisata;
    • Kawasan Banyuwangi dan sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan dan pertanian; dan
    • Kawasan Madura dan Kepulauan dengan sektor unggulan pertanian, perkebunan, industri, pariwisata, dan perikanan.
  3. Kawasan andalan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yakni Kawasan Andalan Laut Madura dan sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan, pertambangan, dan pariwisata.

 

Bagian Keempat

Rencana Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

 

Pasal 85

  1. Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 ayat (1) huruf c berupa kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di seluruh wilayah Jawa Timur.
  2. Arahan pengelolaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan dengan:
    • membatasi pengembangan kawasan terbangun pada kawasan perlindungan ekosistem; dan
    • mengembangkan kegiatan budi daya yang bersinergi dengan potensi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.
  3. Perencanaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil diatur dalam peraturan daerah tersendiri.

BAB VI

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS PROVINSI JAWA TIMUR

 

Pasal 86

  1. Kawasan strategis di wilayah provinsi meliputi:
  2. Rencana kawasan strategis wilayah provinsi digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:250.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

 

Pasal 87

Rencana pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf a meliputi:

  • rencana kawasan strategis yang berada dalam lingkup pengelolaan pemerintah pusat yaitu kawasan Gerbangkertosusila (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan) sebagai KSN.
  • rencana kawasan strategis yang berada dalam lingkup pengelolaan Pemerintah Daerah Provinsi sebagai KSP meliputi:
    1. kawasan industri berteknologi tinggi Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER) di Kota Surabaya dan Berbek di Kabupaten Sidoarjo;
    2. kawasan ekonomi unggulan terdiri atas LIS (Lamongan Integrated Shorebase) dan sekitarnya di Kabupaten Lamongan, Pelabuhan Tanjung Bulupandan dan sekitarnya di Kabupaten Bangkalan, Pelabuhan Sendang Biru dan sekitarnya di Kabupaten Malang, Pelabuhan Teluk Lamong dan sekitarnya di Kabupaten Gresik dan Kota Surabaya, dan Industri Perhiasan Gemopolis di Kabupaten Sidoarjo;
    3. kawasan agropolitan regional yang terdiri atas Sistem Agropolitan Wilis (meliputi Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Ponorogo, dan Kota Madiun), Sistem Agropolitan Bromo-Tengger-Semeru (meliputi Kabupaten Lumajang, Kabupaten Malang, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, dan Kabupaten Sidoarjo), Sistem Agropolitan Ijen (meliputi Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Jember, dan Kabupaten Situbondo), dan Sistem Agropolitan Kepulauan Madura (meliputi Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Sumenep);
    4. kawasan agroindustri, yaitu Agroindustri Gelang (Gresik dan Lamongan) Utara;
    5. kawasan koridor metropolitan meliputi Kawasan Kaki Jembatan Suramadu di Kabupaten Bangkalan, Kawasan Kaki Jembatan Suramadu di Kota Surabaya, kawasan pusat bisnis Kota Surabaya, kawasan industri berteknologi tinggi di Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo, Kawasan Industri Gempol di Kabupaten Pasuruan, Kawasan Komersial Lawang di Kabupaten Malang dan perkotaan Malang, kawasan pusat bisnis Kota Malang, dan pusat pariwisata di Kota Batu;
    6. Kawasan perbatasan antarprovinsi, yaitu Provinsi Jawa Timur-Jawa Tengah-DI Yogyakarta dilakukan melalui kerja sama regional meliputi Ratubangnegoro (Kabupaten Blora, Kabupaten Tuban, Kabupaten Rembang, dan Kabupaten Bojonegoro), Karismapawirogo (Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sragen, Kabupaten Magetan, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Ngawi, dan Kabupaten Ponorogo), Pawonsari (Kabupaten Pacitan, Kabupaten Wonogiri, dan Kabupaten Wonosari), dan Golekpawon (Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Pacitan, dan Kabupaten Wonogiri);
    7. Kawasan perbatasan antarkabupaten/kota meliputi Gerbangkertosusila (GKS) dan segitiga emas pertumbuhan Tuban–Lamongan-Bojonegoro; dan
    8. Kawasan tertinggal berupa kabupaten/kota dengan keberadaan desa-desa tertinggal yang di dalamnya memiliki pengaruh signifikan terhadap pemerataan dan pertumbuhan ekonomi wilayah kota/kabupaten dan provinsi yang penyebarannya meliputi Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sampang, dan Kabupaten Situbondo.

 

Pasal 88

Rencana pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf b yaitu rencana kawasan strategis yang berada dalam lingkup pengelolaan pemerintah pusat sebagai KSN, berupa kawasan perbatasan negara pulau kecil terluar yang berhadapan dengan laut lepas meliputi:

  • Pulau Barung di Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember dengan luas sekurang-kurangnya 8.008,83 Ha;
  • Pulau Panehan di Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek dengan luas sekurang-kurangnya 15,55 Ha; dan
  • Pulau Sekel di Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek dengan luas sekurang-kurangnya 14,11 Ha.

 

Pasal 89

Rencana pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 86 ayat (1) huruf c yang berada dalam lingkup pengelolaan Pemerintah Daerah Provinsi sebagai KSP meliputi:

  • Majapahit Park di Kabupaten Mojokerto; dan
  • Bromo-Tengger-Semeru beserta pemukiman adat suku Tengger di Kabupaten Lumajang, Kabupaten Malang, Kabupaten Pasuruan, dan Kabupaten Probolinggo.

 

Pasal 90

Rencana pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan Sumber Daya Alam dan/atau kepentingan teknologi tinggi sebagaimana dimaksud pada Pasal 86 ayat (1) huruf d meliputi:

  • rencana kawasan strategis yang berada dalam lingkup pengelolaan pemerintah pusat, yaitu kawasan Stasiun Pengamat Dirgantara Watukosek di Kabupaten Pasuruan sebagai KSN;
  • rencana kawasan strategis yang berada dalam lingkup pengelolaan Pemerintah Daerah Provinsi sebagai KSP, terdiri atas:
    1. kawasan pertambangan minyak dan gas bumi meliputi Bangkalan dan sekitarnya, Bojonegoro dan sekitarnya, Gresik dan sekitarnya, Sidoarjo dan sekitarnya, Sumenep dan sekitarnya, serta Tuban dan sekitarnya;
    2. kawasan Pembangkit PLTG, PLTU, dan PLTD meliputi Lekok di Kabupaten Pasuruan, Ngadirojo di Kabupaten Pacitan, Paiton di Kabupaten Probolinggo, Singosari di Kabupaten Gresik, dan Tanjung Awar-awar di Kabupaten Tuban; dan
    3. kawasan pengembangan potensial panas bumi, meliputi Argopuro di Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Jember, Kabupaten Probolinggo, dan Kabupaten Situbondo; Belawan-Ijen di Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bondowoso, dan Kabupaten Situbondo; Cangar di Kota Batu; Gunung Arjuno Welirang di Kabupaten Malang, Kabupaten Mojokerto, dan Kabupaten Pasuruan; Telaga Ngebel di Kabupaten Madiun dan Kabupaten Ponorogo; dan Tiris (Gunung Lamongan) di Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Probolinggo.

 

Pasal 91

Rencana pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 86 ayat (1) huruf e meliputi rencana kawasan strategis yang berada dalam lingkup Pemerintah Daerah Provinsi sebagai KSP, yakni WS Bengawan Solo dan WS Brantas.

 

Pasal 92

  1. Kewenangan Pemerintah Pusat dalam pengelolaan kawasan strategis meliputi pelaksanaan KSN Gerbangkertosusila, KSN kawasan pengamat dirgantara di daerah Watukosek di Kabupaten Pasuruan, KSN kawasan perbatasan Negara pulau kecil terluar yang meliputi Pulau Barung, Sekel, dan Panehan.
  2. Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dalam pengelolaan KSP meliputi penetapan, perencanaan, pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang KSP Germakertosusila meliputi :
    • kawasan industri berteknologi tinggi (High Tech Industrial Park/HTIP) SIER-Berbek di Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo;
    • Kawasan Ekonomi Unggulan (KEU) berupa Lamongan Integrated Shorebase (LIS) dan sekitarnya di Kabupaten Lamongan, Pelabuhan Tanjung Bulupandan dan sekitarnya di Kabupaten Bangkalan, Pelabuhan Teluk Lamong dan sekitarnya di Kabupaten Gresik dan Kota Surabaya, Industri Perhiasan Gemopolis di Kabupaten Sidoarjo;
    • Kawasan Agroindustri Gresik dan Lamongan (Gelang) Utara;
    • Kawasan Metropolitan berupa Kawasan Kaki Jembatan Suramadu di Kabupaten Bangkalan, Kawasan Kaki Jembatan Suramadu di Kota Surabaya, Kawasan Pusat Bisnis (Central Bussines District/CBD) Surabaya, High tech industrial Park (HTIP) SIER-Berbek di Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo;
    • Kawasan Perbatasan antarkabupaten/kota meliputi Gerbangkertosusila dan segitiga emas pertumbuhan Tuban–Lamongan-Bojonegoro;
    • Mojopahit Park di Kabupaten Mojokerto;
    • kawasan pertambangan minyak dan gas bumi, meliputi: Sidoarjo dan sekitarnya, Gresik dan sekitarnya, Tuban dan sekitarnya, Bangkalan dan sekitarnya; dan
    • Kawasan Pembangkit PLTG, PLTU, dan PLTD meliputi Singosari di Kabupaten Gresik, Tanjung Awar-awar di Kabupaten Tuban. 

BAB VII

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH

Bagian Pertama

Umum

 

Pasal 93

  1. Pemanfaatan ruang dilakukan melalui pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya.
  2. Pemanfaatan ruang mengacu pada fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang yang dilaksanakan dengan menyelenggarakan penatagunaan tanah, penatagunaan air, penatagunaan udara, dan penatagunaan sumber daya alam lainnya.
  3. Program pemanfaatan ruang dapat didukung melalui penyelenggaraan pencadangan lahan.

 

Bagian Kedua

Pemanfaatan Ruang Wilayah

 

Paragraf 1

Kebijakan Strategis Operasional Penataan Ruang

 

Pasal 94

  1. Penataan ruang sesuai dengan RTRW Provinsi dilaksanakan secara sinergis dengan peraturan daerah lain yang ada di provinsi.
  2. Penataan ruang dilaksanakan secara terus menerus dan sinergis antara perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
  3. Pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
    • dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang, kepala daerah mempersiapkan kebijaksanaan yang berisi pengaturan bagi wilayah atau kawasan yang akan dimanfaatkan sesuai dengan fungsi lindung dan budi daya yang ditetapkan dalam rencana tata ruang;
    • pengaturan berupa penetapan keputusan kepala daerah tentang ketentuan persyaratan teknis bagi pemanfaatan ruang untuk kawasan lindung dan kawasan budi daya;
    • ketentuan persyaratan teknis bagi pemanfaatan ruang dalam kawasan lindung dan kawasan budi daya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan; dan
    • penetapan ketentuan persyaratan teknis yang dilakukan oleh Gubernur berupa kebijakan umum dengan mempertimbangkan rona dari kemampuan wilayah serta nilai budaya setempat.

 

Paragraf 2

Program Pembiayaan dan Prioritas Pembangunan

 

Pasal 95

  1. Program pembiayaan terdiri atas:
    • program utama;
    • lokasi;
    • instansi pelaksana;
    • sumber pembiayaan: APBN, APBD Provinsi, APBD kota/kabupaten, investasi swasta, dan/atau kerja sama pendanaan; dan
    • jangka waktu pelaksanaan 5 tahunan.
  2. Prioritas pelaksanaan pembangunan disusun berdasarkan atas perkiraan kemampuan pembiayaan dan kegiatan yang mempunyai efek pengganda (multiplier effects) sesuai dengan arahan umum pembangunan daerah.
  3. Indikasi pemanfaatan ruang lima tahunan provinsi dicantumkan dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

BAB VIII

ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

 

Pasal 96

Pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan melalui penetapan indikasi:

  • arahan peraturan zonasi;
  • arahan perizinan;
  • arahan insentif dan disinsentif; dan
  • arahan pengenaan sanksi.

 

Paragraf 1

Arahan Peraturan Zonasi

 

Pasal 97

  1. Indikasi arahan peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf a, disusun sebagai dasar pelaksanaan pemanfaatan ruang, menyeragamkan arahan peraturan zonasi di seluruh wilayah provinsi untuk peruntukan ruang yang sama, dan sebagai arahan peruntukan fungsi ruang yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat, dan dilarang, serta intensitas pemanfaatan ruang.
  2. Indikasi arahan peraturan zonasi sistem Provinsi meliputi:
    • indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan prasarana wilayah provinsi; dan
    • indikasi arahan peraturan zonasi untuk pola ruang wilayah provinsi.
  3. Indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan prasarana wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memuat:
    • ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan di sekitar jaringan prasarana; dan
    • ketentuan prasarana dan sarana minimum.
  4. Indikasi arahan peraturan zonasi untuk pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memuat antara lain:
    • ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
    • ketentuan intensitas pemanfaatan ruang; dan/atau
    • ketentuan khusus jika diperlukan.

 

Pasal 98

  1. Indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan prasarana wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) huruf a meliputi:
    • Indikasi arahan peraturan zonasi sistem jaringan prasarana utama; dan
    • Indikasi arahan peraturan zonasi sistem jaringan prasarana lainnya.
  2. Indikasi arahan peraturan zonasi sistem jaringan prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
    • Indikasi arahan peraturan zonasi sistem jaringan transportasi darat;
    • Indikasi arahan peraturan zonasi sistem jaringan transportasi laut; dan
    • Indikasi arahan peraturan zonasi sistem jaringan transportasi udara.
  3. Indikasi arahan peraturan zonasi sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
    • Indikasi arahan peraturan zonasi sistem jaringan energi;
    • Indikasi arahan peraturan zonasi sistem jaringan telekomunikasi dan informatika;
    • Indikasi arahan peraturan zonasi sistem jaringan sumber daya air; dan
    • Indikasi arahan peraturan zonasi sistem jaringan prasarana pengelolaan lingkungan.

 

Pasal 99

  1. Indikasi arahan peraturan zonasi sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) huruf a terdiri atas:
    • Indikasi arahan peraturan zonasi sistem jaringan jalan;
    • Indikasi arahan peraturan zonasi sistem jaringan kereta api; dan
    • Indikasi arahan peraturan zonasi jaringan sungai, danau, dan penyeberangan.
  2. Indikasi arahan peraturan zonasi sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
    • jaringan jalan bebas hambatan;
    • jaringan jalan arteri primer; dan
    • jaringan jalan kolektor primer.
  3. Indikasi arahan peraturan zonasi jaringan jalan bebas hambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
    • ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan di sekitar jalan bebas hambatan terdiri dari:
      1. diizinkan pengembangan kegiatan pemanfaatan ruang budidaya dan lindung yang tidak mengakses secara langsung ruas jalan bebas hambatan; dan
      2. diizinkan pengembangan fasilitas dan pelayanan penunjang operasional jalan bebas hambatan, namun dilarang dihubungkan dengan akses apapun dari luar jalan bebas hambatan.
    • ketentuan prasarana dan sarana minimum terdiri dari:
      1. setiap ruas jalan bebas hambatan harus dilakukan pemagaran, dan dilengkapi dengan fasilitas penyeberangan jalan dalam bentuk jembatan atau terowongan;
      2. pada tempat-tempat yang membahayakan pengguna jalan bebas hambatan, diharuskan penyediaan bangunan pengamanan yang mempunyai kekuatan dan struktur yang dapat menyerap energi benturan kendaraan;
      3. dilengkapi dengan perlengkapan jalan antara lain rambu lalu lintas, marka jalan, dan/atau alat pemberi isyarat lalu lintas;
      4. dilengkapi sarana komunikasi, sarana deteksi pengamanan lain yang memungkinkan pertolongan dapat segera sampai ke tempat kejadian, serta upaya pengamanan terhadap pelanggaran, kecelakaan, dan gangguan keamanan lainnya; dan
      5. dilengkapi tempat istirahat dan pelayanan.
  4. Indikasi arahan peraturan zonasi jaringan jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
    • ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan di sekitar jalan arteri primer terdiri dari:
      1. diizinkan pemanfaatan ruang di sepanjang jalan arteri primer dengan intensitas rendah dan sedang yang dibatasi akses langsungnya dengan jarak minimal antar jalan masuk/akses langsung minimal 500 meter;
      2. diizinkan pemanfaatan ruang dengan intensitas sedang dan tinggi dengan syarat tidak berdampak langsung terhadap hambatan samping lalu lintas sepanjang jalan arteri primer dengan wajib menyediakan jalur lambat (frontage road);
      3. diizinkan peletakan jaringan utilitas secara paralel dengan tidak saling mengganggu fungsi antarprasarana; dan
      4. dilarang semua pemanfaatan pada zona inti, kecuali untuk pergerakan orang/barang dan kendaraan.
    • ketentuan prasarana dan sarana minimum terdiri dari:
      1. jalan arteri primer dengan 4 lajur atau lebih dilengkapi median jalan; dan
      2. mempunyai perlengkapan jalan yang cukup, antara lain rambu, marka, lampu pengatur lalu lintas, lampu penerangan jalan, dan lain-lain.
  5. Indikasi arahan peraturan zonasi jaringan jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
    • ketentuan kegiatan dan penggunan lahan di sekitar jalan kolektor primer terdiri dari:
      1. diizinkan pemanfaatan ruang di sepanjang jalan kolektor primer dengan intensitas sedang dan tinggi yang dibatasi akses langsungnya dengan jarak minimal antar jalan masuk/akses langsung minimal 250 meter;
      2. diizinkan pemanfaatan ruang dengan intensitas tinggi dengan syarat tidak berdampak langsung terhadap hambatan samping lalu lintas sepanjang jalan dengan wajib menyediakan jalur lambat (frontage road);
      3. diizinkan peletakan jaringan utilitas secara paralel dengan tidak saling mengganggu fungsi antarprasarana; dan
      4. dilarang semua pemanfaatan pada zona inti, kecuali untuk pergerakan orang/barang dan kendaraan.
    • ketentuan prasarana dan sarana minimum terdiri dari:
      1. jalan kolektor primer dengan 4 lajur atau lebih dilengkapi median jalan; dan
      2. mempunyai perlengkapan jalan yang cukup, antara lain rambu, marka, lampu pengatur lalu lintas, lampu penerangan jalan, dan lain-lain.
  6. Indikasi arahan peraturan zonasi sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
    • ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan di sekitar jalur kereta api terdiri dari:
      1. diizinkan pemanfaatan ruang budidaya dan lindung di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api diluar dari daerah milik jalur kereta api;
      2. diizinkan pemanfaatan ruang di ruang pengawasan jalur kereta api dengan persyaratan tidak membahayakan operasi kereta api;
      3. diiizinkan kegiatan atau pemanfaatan ruang yang dapat bersinergi dengan jaringan transportasi kereta api sesuai dengan persyaratan yang berlaku;
      4. dilarang pemanfaatan lahan yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian; dan
      5. dilarang pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang daerah pengawasan jalur kereta api.
    • ketentuan prasarana dan sarana minimum terdiri dari:
      1. dilengkapi dengan stasiun kereta api dan fasilitas operasi kereta api; dan
      2. dilengkapi dengan tanda batas daerah manfaat jalur kereta api.
  7. Indikasi arahan peraturan zonasi jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
    • ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan di sekitar sungai, danau, dan penyeberangan meliputi:
      1. diizinkan pengembangan kegiatan yang menunjang operasionalisasi transportasi laut berupa pelabuhan dan prasarana penunjang;
      2. diizinkan pengembangan kegiatan yang dapat memanfaatkan transportasi laut;
      3. dilarang kegiatan selain fasilitas pokok dan fasilitas penunjang di daerah lingkungan kerja pelabuhan;
      4. dilarang kegiatan yang mengganggu operasional kerja sistem transportasi laut; dan
      5. dilarang kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pada keberadaan jalur transportasi laut.
    • ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi:
      1. dilengkapi dengan tanda batasan yang jelas pada daerah lingkungan kerja pelabuhan; dan
      2. dilengkapi penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang, dan barang serta jasa terkait dengan kepelabuhanan.

 

Pasal 100

Indikasi arahan peraturan zonasi sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) huruf b meliputi:

  • ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan di sekitar jaringan transportasi laut meliputi:
    1. diizinkan pengembangan kegiatan yang menunjang operasionalisasi transportasi laut berupa pelabuhan dan prasarana penunjang;
    2. diizinkan pengembangan kegiatan yang dapat memanfaatkan transportasi laut;
    3. dilarang kegiatan selain fasilitas pokok dan fasilitas penunjang di daerah lingkungan kerja pelabuhan;
    4. dilarang kegiatan yang mengganggu operasional kerja sistem transportasi laut; dan
    5. dilarang kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pada keberadaan jalur transportasi laut.
  • ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi:
    1. dilengkapi dengan tanda batasan yang jelas pada daerah lingkungan kerja pelabuhan; dan
    2. dilengkapi penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang, dan barang serta jasa terkait dengan kepelabuhanan.

 

Pasal 101

Indikasi arahan peraturan zonasi sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) huruf c meliputi:

  • ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan di sekitar jaringan transportasi udara terdiri dari:
    1. diizinkan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan bandara pada kawasan sekitar bandara;
    2. diizinkan mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan, serta menanam atau memelihara pepohonan di dalam kawasan keselamatan operasi penerbangan dengan syarat tidak boleh melebihi batas ketinggian kawasan keselamatan operasi penerbangan;
    3. Dilarang pengembangan kegiatan yang mengurangi fungsi keselamatan pada Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan; dan
    4. Setiap orang dilarang berada di daerah tertentu di bandar udara, membuat halangan (obstacle), dan/atau melakukankegiatan lain di kawasan keselamatan operasi penerbangan yang dapat membahayakan keselamatan dan keamananpenerbangan, kecuali memperoleh izin dari otoritas bandar udara.
  • ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi:
    1. fasilitas penunjang pelayanan jasa kebandarudaraan meliputi pelayanan jasa pesawat udara, penumpang, barang, dan pos; dan
    2. fasilitas penunjang pelayanan jasa terkait bandar udara.

 

Pasal 102

Indikasi arahan peraturan zonasi sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (3) huruf a meliputi:

  • ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan di sekitar jaringan energi terdiri dari:
    1. diizinkan pengembangan pertanian dan perkebunan di zona penyangga selama tidak mengganggu operasional dan keselamatan sistem jaringan energi;
    2. diizinkan pengembangan perumahan, perdagangan dan jasa, serta industri skala kecil dan sedang pada kawasan yang berbatasan dengan zona penyangga;
    3. dilarang kegiatan yang beresiko menimbulkan gangguan terhadap keamanan dan operasional sistem jaringan energi; dan
    4. dilarang kegiatan permukiman sedang hingga padat, fasilitas penting dan aktivitas manusia lainnya dengan intensitas tinggi di sekitar zona penyangga.
  • ketentuan prasarana dan sarana minimum terdiri dari:
    1. terdapat penanda antarzona di fasilitas energi dan disertai dengan informasi yang cukup untuk menjamin operasional dan keselamatan kegiatan enegi maupun sekitarnya; dan
    2. terdapat penanda dan batasan yang jelas pada sepanjang jaringan energi yang disesuaikan dengan karakterisitiknya masing-masing, berupa daerah bebas, daerah terbatas, daerah perlakuan khusus, dan lainnya.

 

Pasal 103

Indikasi arahan peraturan zonasi sistem jaringan telekomunikasi dan informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (3) huruf b meliputi:

  • ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan di sekitar jaringan telekomunikasi dan informatika terdiri dari:
    1. diizinkan kegiatan budidaya non bangunan pada zona penyangga di sekitar fasilitas dan jaringan telekomunikasi dan informatika berupa pertanian dan perkebunan;
    2. diizinkan pengembangan jaringan lainnya dalam ruang yang dapat dimanfaatkan bersama dan tidak saling mengganggu; dan
    3. dilarang mengembangkan kegiatan di dalam zona inti dan zona penyangga pada jaringan dan/atau fasilitas telekomunikasi dan informatika yang dapat megganggu kelancaran operasional telekomunikasi.
  • ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi:
    1. disediakan penada dan batas pada zona inti dan zona penyangga di sekitar jaringan dan fasilitas telekomunikasi dan informatika; dan
    2. disediakan fasilitas penyedia energi cadangan, dan fasilitas lainnya untuk menunjang operasional dan menjamin kelancaran telekomunikasi dan informatika.

 

Pasal 104

  1. Indikasi arahan peraturan zonasi sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (3) huruf c meliputi:
    • ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan di sekitar sistem jaringan sumber daya air terdiri dari:
      1. diizinkan kegiatan konservasi pada kawasan sekitar sumber air dan jaringan distribusi air;
      2. diizinkan pemanfaatan ruang budidaya non terbangun berupa pertanian, perkebunan pada sekitar sumber air dan jaringan tanpa mengurangi fungsi penyediaan air dan sistem distribusi air;
      3. diizinkan pengembangan perumahan, perdangangan dan jasa, serta industri skala kecil dan sedang pada kawasan di luar dari zona penyangga;
      4. dilarang semua pemanfaatan selain lndung pada zona inti; dan
      5. dilarang pemanfaatan lahan yang mengganggu fungsi fasilitas dan jaringan sumber daya air yang berakibat pada terganggunya penyediaan air dan pengendalian daya rusak air.
    • ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi:
      1. dilengkapi prasarana dan sarana untuk mendukung keamanan dan operasional sistem jaringan sumber daya air; dan
      2. dilengkapi dengan tanda peringatan pada jaringan sumber daya air terutama jaringan bawah tanah untuk menghindari konflik dengan kegiatan lainnya.
  2. Indikasi arahan peraturan zonasi sistem jaringan sumber daya air sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari pengelolaan pola ruang dan peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat.

 

Pasal 105

Indikasi arahan peraturan zonasi sistem prasarana pengelolaan lingkungan berupa tempat pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (3) huruf d meliputi:

  • ketentuan kegiatan dan pola ruang di sekitar jaringan pengelolaan lingkungan terdiri dari:
    1. kegiatan yang diizinkan pada zona penyangga berupa 0 – 100 meter diharuskan berupa sabuk hijau dan 101 – 500 meter untuk pertanian non pangan dan hutan;
    2. kegiatan yang diizinkan pada zona budidaya terbatas berupa semua kegiatan yang terkait dengan pengelolaan sampah antara lain industri terkait pengolahan sampah, rekreasi, RTH, pertanian non pangan, dan perumahan penunjang kegiatan pengelolaan sampah;
    3. diizinkan kegiatan budidaya perumahan pada zona budidaya; dan
    4. dilarang kegiatan yang beresiko terganggu oleh keberadaan fasilitas pengelolaan sampah.
  • ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi:
    1. disediakan akses dan jaringan jalan masuk ke tempat pengelolaan sampah;
    2. disediakan sistem drainase yang baik;
    3. disediakan fasilitas parkir dan bongkar muat sampah terpilah yang akan didaur ulang di lokasi lain; dan
    4. disediakan fasilitas pemilahan, pengemasan, dan penyimpanan sementara.

 

Pasal 106

  1. Indikasi arahan peraturan zonasi pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) huruf b meliputi:
    • Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan lindung; dan
    • Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan budidaya.
  2. Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
    • Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan hutan lindung;
    • Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat;
    • Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;
    • Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam;
    • Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan lindung geologi; dan
    • Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan lindung lainnya.
  3. Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
    • Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan produksi dan hutan rakyat;
    • Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian;
    • Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan peruntukan perkebunan;
    • Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan peruntukan peternakan;
    • Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan peruntukan perikanan;
    • Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan peruntukan pertambangan;
    • Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan peruntukan industri;
    • Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwasata;
    • Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman; dan
    • Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan peruntukan budidaya lainnya.

 

Pasal 107

Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) huruf a meliputi:

  • ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan terdiri dari:
    1. diizinkan pemanfaatan hutan lindung berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu dengan syarat tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi utama hutan lindung;
    2. diizinkan pemanfaatan kawasan hutan untuk lokasi evakuasi bencana dengan tidak merubah bentang alam;
    3. diizinkan penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan di dalam kawasan hutan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan;
    4. diizinkan penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan melalui pemberian izin pinjam pakai oleh Menteri dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan;
    5. dilarang kegiatan yang berpotensi mengurangi fungsi utama kawasan dan luas kawasan hutan;
    6. dilarang kegiatan pertambangan dengan pola pertambangan terbuka; dan
    7. dilarang kegiatan budidaya baru dan budidaya yang telah ada di kawasan lindung yang dapat mengganggu fungsi lindung dan kelestarian hutan.
  • intensitas pemanfaatan ruang selain hutan lindung yang diizinkan maksimum adalah 10% berupa kegiatan yang tidak mengurangi fungsi lindung.

 

Pasal 108

  1. Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) huruf b terdiri atas:
    • Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan sempadan pantai;
    • Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan sempadan sungai;
    • Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan sekitar danau atau waduk;
    • Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan sekitar mata air; dan
    • Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan lindung spritual dan kearifan lokal.
  2. Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
    • ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan terdiri dari:
      1. diizinkan penanaman tanaman hutan bakau di pantai yang landai dan berlumpur atau tanaman keras pada pantai yang terjal/bertebing curam serta aktivitas konservasi lainnya;
      2. diizinkan pembangunan bangunan pelindung atau pengaman pantai antara lain tanggul-tanggul pantai/cerucuk pantai/pemecah gelombang sebagai pengaman wilayah daratan dari pengaruh negatif dinamika laut;
      3. diizinkan pemanfaatan ruang sempadan pantai untuk pemenuhan kebutuhan jalan dan infrastruktur penting lainnya;
      4. diizinkan pemanfaatan ruang yang mendukung fungsi konservasi seperti ruang terbuka hijau;
      5. diizinkan kegiatan budidaya terbatas dengan syarat tidak mengganggu fungsi lindung kawasan setempat dan disertai dengan kegiatan pengawasan dan penertiban pemanfaatan ruang;
      6. dilarang kegiatan budidaya yang mengganggu bentang alam, berdampak negatif terhadap fungsi pantai, dan mengganggu akses terhadap kawasan sempadan pantai; dan
      7. dilarang semua kegiatan yang mengancam fungsi konservasi pada pantai.
    • intensitas pemanfaatan ruang berupa kegiatan budidaya di sempadan pantai adalah maksimum 30 % pada kawasan perdesaan, 50% pada kawasan perkotaan.
    • ketentuan khusus untuk menunjang sinergi antara fungsi lindung dan budidaya yang diperbolehkan perlu dilengkapi dengan bangunan dan fasilitas pelindung atau pengaman terhadap kemungkinan abrasi pantai antara lain tanggul-tanggul pantai/cerucuk pantai/pemecah gelombang.
  3. Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
    • ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan terdiri dari:
      1. diizinkan untuk budidaya perikanan, hutan produksi, pertanian, serta perkebunan dengan jenis tanaman yang diizinkan antara lain tanaman keras, perdu, tanaman pelindung sungai;
      2. diizinkan untuk pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan peringatan, serta rambu-rambu pekerjaan/pengamanan;
      3. diizinkan untuk pemasangan rentangan kabel listrik, kabel telepon, dan pipa air minum;
      4. diizinkan pemancangan tiang atau pondasi prasarana jalan/jembatan baik umum maupun kereta api;
      5. diizinkan untuk pembangunan prasarana lalu lintas air dan bangunan pengambilan dan pembuangan air;
      6. diizinkan kegiatan bangunan untuk menunjang pengelolaan sungai seperti pengontrol debit dan kualitas air;
      7. diizinkan kegiatan pertambangan bahan galian golongan C dan golongan lainnya di sungai dengan syarat tidak mengganggu fungsi konservasi dan kegiatan budidaya lainnya;
      8. diizinkan kegiatan/bangunan penunjang pariwisata dengan memperhatikan prinsip-prinsip konservasi;
      9. dilarang pendirian bangunan yang tidak berhubungan secara langsung dengan fungsi sungai; dan 10) dilarang kegiatan budidaya yang berpotensi mencemari sungai dan mengganggu fungsi sungai.
    • intensitas pemanfaatan ruang berupa kegiatan budidaya pada sempadan sungai yang diizinkan adalah sebesar maksimum 90% untuk kegiatan non terbangun selain pertambangan dan 30% pada kegiatan terbangun.
  4. Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan sekitar danau atau waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
    • ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan terdiri dari:
      1. diizinkan untuk budidaya perikanan, hutan produksi, pertanian, serta perkebunan dengan jenis tanaman yang diizinkan antara lain tanaman keras, perdu, dan tanaman pelindung;
      2. diizinkan untuk pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan peringatan, serta rambu-rambu pekerjaan/pengamanan;
      3. diizinkan kegiatan budidaya yang terkait dengan keberadaaan waduk antara lain: pengolahan ikan, pelabuhan, pariwisata dan lainnya selama tidak mengganggu kualitas tata air; dan
      4. dilarang kegiatan dan pemanfaatan lahan yang mengganggu konservasi waduk.
    • ketentuan intensitas pemanfaatan ruang berupa kegiatan budidaya pada sempadan sungai yang diizinkan adalah sebesar maksimum 90% untuk kegiatan non terbangun selain pertambangan dan 30% pada kegiatan terbangun.
  5. Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
    • ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan terdiri dari:
      1. diizinkan untuk budidaya perikanan, hutan produksi, pertanian, serta perkebunan dengan jenis tanaman yang diizinkan antara lain tanaman keras, perdu, dan tanaman pelindung;
      2. diizinkan untuk pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan peringatan, serta rambu-rambu pekerjaan/pengamanan;
      3. diizinkan kegiatan budidaya yang terkait dengan keberadaaan waduk antara lain: pengolahan ikan, pelabuhan, pariwisata dan lainnya selama tidak mengganggu kualitas tata air; dan
      4. dilarang kegiatan dan pemanfaatan lahan yang mengganggu konservasi sekitar mata air.
    • ketentuan intensitas pemanfaatan ruang berupa kegiatan budidaya pada sekitar mata air yang diizinkan adalah sebesar maksimum 30% untuk kegiatan non terbangun selain pertambangan dan 10% pada kegiatan terbangun.
  6. Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan lindung spritual dan kearifan lokal sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf e diatur sesuai dengan rencana rinci tata ruang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

Pasal 109

  1. Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) huruf c terdiri atas:
    • Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan suaka margasatwa;
    • Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan cagar alam;
    • Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan pantai berhutan bakau;
    • Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan taman nasional;
    • Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan taman hutan raya;
    • Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan taman wisata alam; dan
    • Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.
  2. Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan suaka margasatwa sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf a meliputi:
    • ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan terdiri dari:
      1. diizinkan pengembangan kegiatan wisata alam dan fasilitas penunjangnya secara terbatas pada blok rimba atau zona pemanfataan dan kawasan penyangga;
      2. diizinkan kegiatan budidaya berupa permukiman penduduk yang telah ada dengan metode enclave; dan
      3. dilarang pemanfaatan pada blok inti bagi kegiatan selain penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.
    • ketentuan intensitas pemanfaatan ruang berupa kegiatan budidaya pada kawasan suaka marga satwa yang diizinkan adalah sebesar maksimum 5% untuk kegiatan yang mendukung konservasi.
  3. Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan cagar alam sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf b meliputi:
    • ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan terdiri dari:
      1. diizinkan pemanfaatan ruang hanya untuk penelitian dan ilmu pengetahuan;
      2. diizinkan pengembangan kegiatan wisata alam secara terbatas;
      3. dilarang memasukkan jenis tumbuhan dan satwa yang bukan asli ke kawasan yang merusak kekhasan potensi sebagai pembentuk ekosistem;
      4. dilarang adanya perubahan bentang alam kawasan yang menggangu kehidupan tumbuhan dan satwa; dan
      5. dilarang adanya kegiatan yang berpotensi mengganggu kelestarian dan kekhasan obyek perlindungan.
    • ketentuan intensitas pemanfaatan ruang berupa kegiatan budidaya pada kawasan cagar alam yang diizinkan adalah sebesar maksimum 5% untuk kegiatan yang mendukung konservasi.
  4. Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf c meliputi:
    • ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan terdiri dari:
      1. diizinkan untuk kegiatan rehabilitasi/reboisasi lahan;
      2. diizinkan untuk kegiatan penelitian, pendidikan, dan wisata alam;
      3. diizinkan memanfaatkan hasil hutan bakau; 4) dilarang pemanfaatan kayu bakau;
      4. dilarang kegiatan yang mengurangi luas bakau atau mencemari ekosistem bakau; dan
      5. dilarang kegiatan yang mengubah bentang alam dan ekosistem, mengganggu kelestarian flora fauna serta keanekaragaman hayati.
    • ketentuan intensitas pemanfaatan ruang berupa kegiatan budidaya pada kawasan pantai berhutan bakau yang diizinkan adalah sebesar maksimum 5 % untuk kegiatan yang mendukung konservasi.
  5. Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan taman nasional sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf d meliputi:
    • ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan terdiri dari:
      1. diizinkan pemanfataan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, penunjang budidaya, serta pariwisata dan rekreasi dengan syarat perlindungan keanekaragaman (biodiversity) dan ekosistemnya;
      2. diizinkan pemanfaatan lahan untuk lokasi evakuasi bencana;
      3. diizinkan penggunaan kawasan taman nasional untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dilakukan dalam kawasan taman nasional;
      4. diizinkan penggunaan kawasan taman nasional dapat dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan taman nasional;
      5. dilarang kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan taman nasional; dan
      6. pencegahan kegiatan budidaya baru dan budidaya yang telah ada di kawasan lindung yang dapat mengganggu fungsi lindung dan kelestarian lingkungan hidup.
    • ketentuan intensitas pemanfaatan ruang berupa kegiatan budidaya pada kawasan taman nasional yang diizinkan adalah sebesar maksimum 5 % untuk kegiatan yang mendukung konservasi.
  6. Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan taman hutan raya sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
    • ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan terdiri dari:
      1. diizinkan aktivitas pendidikan, penelitian, dan wisata alam;
      2. diizinkan pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan pendidikan, penelitian, dan wisata alam;
      3. dilarang kegiatan lainnya yang merusak atau mengganggu koleksi flora dan fauna; dan
      4. dilarang kegiatan lainnya yang mengubah bentang alam dan ekosistem, mengganggu kelestarian flora fauna serta keanekaragaman hayati.
    • ketentuan intensitas pemanfaatan ruang berupa kegiatan budidaya pada kawasan taman hutan raya yang diizinkan adalah sebesar maksimum 5 % untuk kegiatan yang mendukung konservasi.
  7. Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan taman wisata alam sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf f terdiri atas:
    • ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan terdiri dari:
      1. diizinkan untuk wisata alam, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dengan syarat tidak merubah bentang alam;
      2. diizinkan pemanfaatan lahan untuk lokasi evakuasi bencana;
      3. diizinkan bangunan penunjang pariwisata dan fasilitas pendukunnya secara terbatas; dan
      4. dilarang kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman wisata alam.
    • ketentuan intensitas pemanfaatan ruang berupa kegiatan budidaya pada kawasan taman wisata alam yang diizinkan adalah sebesar maksimum 10 % untuk kegiatan yang mendukung fungsi wisata alam.
  8. Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf g terdiri atas:
    • ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan terdiri dari:
      1. diizinkan pemanfaatan dan pendirian bangunan untuk kegiatan pendidikan, penelitian, dan wisata;
      2. dilarang kegiatan yang mengubah bentukan geologi tertentu yang mempunyai manfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan;
      3. dilarang kegiatan yang mengganggu atau merusak kekayaan budaya dan upaya pelestariannya; dan
      4. dilarang kegiatan yang mengganggu kelestarian lingkungan di sekitar peninggalan sejarah, bangunan arkeologi, monumen nasional, serta wilayah dengan bentukan geologi tertentu.
    • ketentuan intensitas pemanfaatan ruang berupa kegiatan budidaya pada kawasan cagar budaya yang diizinkan adalah sebesar maksimum 10 % untuk kegiatan yang mendukung fungsi cagar budaya.

 

Pasal 110

  1. Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat huruf d terdiri atas:
    • Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan rawan tanah longsor;
    • Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan rawan gelombang pasang;
    • Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan rawan banjir;
    • Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan rawan bencana kebakaran hutan; dan
    • Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan rawan angin kencang dan puting beliung.
  2. Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
    • ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan terdiri dari:
      1. diizinkan kegiatan kehutanan, perkebunan, dan pertanian yang tidak menambah resiko terjadi tanah longsor;
      2. diizinkan bangunan dan kegiatan untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan umum;
      3. dilarang membangun prasarana wilayah melintasi kawasan rawan bencana tanah longsor; dan
      4. dilarang seluruh kegiatan berupa kawasan terbangun.
    • ketentuan intensitas pemanfaatan ruang berupa kegiatan budidaya pada kawasan rawan tanah longsor yang diizinkan adalah sebesar maksimum 10% untuk kegiatan budidaya non bangunan.
  3. Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan rawan gelombang pasang sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
    • ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan terdiri dari:
      1. diizinkan kegiatan konservasi mangrove sebagai sistem barier alamiah terhadap abrasi dan penahan gelombang;
      2. diizinkan pembangunan bangunan pelindung atau pengaman pantai antara lain tanggul-tanggul pantai/cerucuk pantai/pemecah gelombang sebagai pengaman wilayah daratan dari pengaruh negatif dinamika laut;
      3. diizinkan kegiatan budidaya perikanan;
      4. diizinkan secara terbatas pemanfaatan ruang/kegiatan pada kawasan yang beresiko mengalami bencana air pasang;
      5. dilarang seluruh kegiatan yang meningkatkan dampak bencana air pasang; dan
      6. dilarang merubah fungsi konservasi mangrove.
    • ketentuan intensitas pemanfaatan ruang berupa kegiatan budidaya terbangun pada kawasan rawan gelombang pasang yang diizinkan adalah sebesar maksimum 10% yang memiliki struktur bangunan tahan bencana.
  4. Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf c meliputi:
    • ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan terdiri dari:
      1. diizinkan pengembangan kegiatan berupa hutan, perkebunan, pertanian, peternakan dan perikanan;
      2. diizinkan pembangunan sarana dan prasarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana khususnya di wilayah perkotaan yang luas dan pada antara lain sistem peringatan dini, pembuatan sumur resapan, saluran pengendali banjir dan lainnya;
      3. diizinkan bangunan pendukung pengembangan peternakan dan perikanan dengan intensitas rendah;
      4. diizinkan pengembangan permukiman dengan turut serta memperhatikan sistem drainase sebagai upaya penanggulangan banjir;
      5. diizinkan pembangunan infrastruktur yang tidak terganggu oleh bencana banjir dan tidak meningkatkan resiko banjir; dan
      6. dilarang kegiatan dan penggunaan lahan yang meningkatkan resiko bencana banjir.
    • ketentuan intensitas pemanfaatan ruang yang beresiko pada peningkatan bencana banjir mengikuti ketentuan pada kawasan lindung dan kawasan budidaya.
    • ketentuan khusus berupa pengembangan kawasan permukiman perkotaan harus disertai dengan pengembangan sistem drainase yang terintegrasi dengan kawasan sekitarnya.
  5. Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan rawan bencana kebakaran hutan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
    • ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan terdiri dari:
      1. diizinkan pengembangan kawasan lindung;
      2. diizinkan pengembangan kegiatan yang dapat mengurangi resiko terjadinya bencana kebakaran hutan; dan
      3. dilarang semua kegiatan budidaya terutama pemanfaatan lahan terbangun.
    • ketentuan khusus berupa penyediaan tanda pada zona rawan kebakaran hutan yang dilengkapi dengan papan informasi.
  6. Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan rawan angin kencang dan puting beliung sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
    • ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan terdiri dari:
      1. diizinkan pengembangan kegiatan budidaya dengan memperhatikan keselamatan terhadap resiko bencana angin kencang dan puting beliung;
      2. diizinkan pengembangan pemanfaatan lahan terbangun dengan dilengkapi sistem struktur bangunan yang tahan terhadap angin; dan
      3. dilarang mengubah bentang alam yang dapat meningkatkan resiko dan kejadian bencana angin kencang dan puting beliung. b. ketentuan khusus berupa pada kawasan yang rawan terjadi angin kencang dan puting beliung dikembangkan kegiatan yang dapat mengurangi dampak bencana.

 

Pasal 111

  1. Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) huruf e terdiri atas:
    • Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan cagar alam geologi; dan
    • Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam geologi.
  2. Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan cagar alam geologi sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
    • ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan terdiri dari:
      1. diizinkan kegiatan yang dapat membantu perlindungan di lokasi cagar alam geologi;
      2. diizinkan pemanfaatan ruang hanya untuk penelitian dan ilmu pengetahuan; dan
      3. diizinkan pengembangan kegiatan wisata alam secara terbatas.
    • ketentuan intensitas pemanfaatan ruang terdiri dari:
      1. kegiatan budidaya pada kawasan rawan cagar alam geologi berupa situs adalah keseluruhannya merupakan kawasan lindung; dan
      2. kegiatan budidaya pada kawasan rawan cagar alam geologi berupa area atau kawasan adalah maksimum 10% untuk kegiatan terbangun yang menunjang fungsi lindung dan 30% untuk budidaya non terbangun selain pertambangan.
  3. Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam geologi sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
    • ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan terdiri dari:
      1. dilarang mengembangkan kegiatan budidaya yang bersifat permanen pada kawasan terkena dampak letusan gunung berapi;
      2. diizinkan kegiatan permukiman terbatas yang dilengkapi dengan jalur evakuasi pada kawasan letusan gunung api, gempa bumi, dan tsunami;
      3. diizinkan pengembangan pemanfataan lahan terbangun yang dilengkapi dengan struktur yang tahan terhadap resiko bencana di kawasan rawan gempa bumi;
      4. diizinkan pengembangan pemanfaatan lahan terbangun dengan jarak aman tertentu dari bibir pantai pada kawasan rawan tsunami; dan
      5. dilarang pengembangan pemanfaatan lahan terbangun dan infrastruktur penting pada kawasan yang terkena dampak luapan lumpur.
    • ketentuan intensitas pemanfaatan ruang mengikuti pengaturan intensitas pemanfaatan ruang sesuai dengan jenis kegiatan lindung dan budidaya di wilayah atasnya.

 

Pasal 112

Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan lindung lainnya berupa kawasan terumbu karang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) huruf f meliputi:

  • ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan terdiri dari:
    1. diizinkan kegiatan perikanan dengan memperhatikan aspek kelestarian sumber daya kelautan;
    2. diizinkan kegiatan wisata dan pendidikan dengan memperhatikan aspek kelestarian terumbu karang;
    3. dilarang kegiatan pembuangan dan penyaluran air buangan permukiman dan industri tanpa disertai pengelolaan sesuai baku mutu air buangan; dan
    4. dilarang pengembangan kegiatan yang mengganggu ekosistem terumbu karang.
  • ketentuan khusus berupa penyediaan tanda pada kawasan terumbu karang yang dilindungi.

 

Pasal 113

Indikasi arahan zonasi kawasan peruntukan hutan produksi dan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) huruf a meliputi:

  • ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan terdiri dari:
    1. diizinkan aktivitas yang tidak mengolah tanah secara intensif seperti pertanian tumpang sari;
    2. diizinkan kegiatan pertambangan melalui pemberian izin pinjam pakai oleh Menteri terkait dengan memperhatikan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian hutan/lingkungan;
    3. diizinkan secara terbatas kegiatan wisata alam berbasis ekowisata, penelitian dan pendidikan;
    4. dilarang pemanfaatan selain peruntukan hutan produksi/hutan rakyat yang berpotensi mengganggu produtivitas hasil hutan; dan
    5. dilarang kegiatan eksploitasi hutan produksi/hutan rakyat yang beresiko merusak kelestarian hayati serta berdampak pada penurunan daya dukung lingkungan hidup dan menimbulkan bencana.
  • ketentuan Intensitas pemanfaatan ruang untuk klasifikasi non hutan adalah maksimum 20% dan berupa jenis pemanfaatan ruang yang tidak mengganggu aktivitas kehutanan.
  • ketentuan khusus mempertimbangkan pengembangan hutan produksi dan hutan rakyat merupakan bagian dari upaya pencapaian target kawasan hutan seluas minimum 30% dari luas daratan hingga diberlakukan kaidah konservasi dan pelestarian.

 

Pasal 114

Indikasi arahan zonasi kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) huruf b meliputi:

  • ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan terdiri dari:
    1. diizinkan pemanfaatan ruang untuk permukiman perdesaan dengan kepadatan rendah terutama pada lahan pertanian non irigasi;
    2. diizinkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan perkebunan tanaman tahunan tanpa mengganggu sistem ketahanan pangan;
    3. diizinkan secara terbatas kegiatan penunjang pertanian, wisata alam berbasis ekowisata, penelitian dan pendidikan;
    4. dilarang adanya aktivitas budidaya yang mengurangi luas kawasan sawah irigasi dan/atau memutus jaringan irigasi, kecuali untuk pembangunan jaringan prasarana utama dan kepentingan umum sesuai peraturan perundang-undangan;
    5. dilarang aktivitas budidaya yang mengurangi atau merusak fungsi lahan dan kualitas tanah untuk pertanian;
    6. dilarang mendirikan bangunan pada kawasan sawah irigasi; dan
    7. dilarang mengalihfungsikan lahan pertanian pangan berkelanjutan selain untuk kegiatan pertanian.
  • ketentuan intensitas pemanfaatan ruang untuk klasifikasi non pertanian adalah maksimum 30% dan berupa jenis pemanfaatan ruang yang tidak mengganggu aktivitas pertanian.
  • ketentuan khusus berupa penggunaan lahan hortikultura untuk kegiatan yang lain diizinkan selama tidak mengganggu produk unggulan daerah dan merusak lingkungan hidup.

 

Pasal 115

Indikasi arahan zonasi kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) huruf c meliputi:

  • Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan terdiri dari:
    1. diizinkan pemanfaatan ruang untuk permukiman perdesaan dengan kepadatan rendah;
    2. diizinkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pertanian non irigasi tanpa mengganggu produktivitas perkebunan;
    3. diizinkan aktivitas pendukung perkebunan, misalnya penyelenggaraan aktivitas pembenihan;
    4. diizinkan secara terbatas kegiatan penunjang perkebunan, wisata alam berbasis ekowisata, penelitian dan pendidikan;
    5. dilarang aktivitas budidaya yang mengurangi atau merusak fungsi lahan dan kualitas tanah untuk perkebunan dan/atau memiliki potensi pencemaran; dan
    6. dilarang pengembangan kawasan terbangun pada lahan yang ditetapkan sebagai lahan perkebunan yang produktivitasnya tinggi.
  • Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang untuk klasifikasi non perkebunan adalah maksimum 30 % dan berupa jenis pemanfaatan ruang yang tidak mengganggu aktivitas perkebunan.

 

Pasal 116

Indikasi arahan zonasi kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 106 ayat (3) huruf d meliputi:

  • ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan terdiri dari:
    1. diizinkan pemanfaatan ruang untuk permukiman perdesaan dengan kepadatan rendah;
    2. diizinkan pemanfaatan ruang untuk kawasan pemijahan;
    3. diizinkan pemanfaatan ruang untuk usaha tani baik berbasis tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, maupun perikanan tanpa mengganggu produktivitas peternakan;
    4. diizinkan secara terbatas kegiatan penunjang peternakan, wisata alam berbasis ekowisata, penelitian dan pendidikan; dan
    5. dilarang adanya aktivitas maupun kawasan terbangun yang mengganggu produktivitas peternakan.
  • ketentuan Intensitas pemanfaatan ruang berupa untuk klasifikasi non peternakan adalah maksimum 30% dan berupa jenis pemanfaatan ruang yang tidak mengganggu aktivitas peternakan.

 

Pasal 117

Indikasi arahan zonasi kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 106 ayat (3) huruf e meliputi:

  • ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan terdiri dari:
    1. diizinkan kegiatan non perikanan pada areal budidaya perikanan darat berupa pertanian dalam kondisi kering;
    2. diizinkan pemanfaatan ruang untuk permukiman perdesaan dengan kepadatan rendah, kegiatan pertanian dan perkebunan tanaman tahunan disekitar areal budidaya ikan tanpa mengganggu produktivitas perikanan;
    3. diizinkan pengembangan kawasan perikanan secara bersama-sama dengan fungsi wisata berbasis ekowisata, penelitian dan pendidikan;
    4. dilarang adanya kawasan budidaya yang mengganggu produktivitas perikanan;
    5. dilarang segala aktivitas budidaya yang akan mengganggu kualitas air sungai, waduk, pantai, rawa dan kawasan lainnya yang berpotensi untuk pengembangan kegiatan perikanan;
    6. diizinkan membangun sarana dan prasarana produksi garam;
    7. dilarang semua kegiatan dan bangunan yang mengancam penurunan kuantitas dan kualitas produksi garam; dan
    8. dilarang aktivitas budidaya yang memiliki potensi pencemaran dan menggaganggu produktivitas kawasan tambak garam.
  • ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar kegiatan perikanan terdiri dari:
    1. mengikuti ketentuan pada kawasan perlindungan setempat dan kawasan budidaya lainnya; dan
    2. untuk klasifikasi non tambak garam adalah maksimum 10 % untuk kegiatan permukiman dan industri pendukung kawasan tambak garam.
  • ketentuan khusus bagi sekitar kawasan perikanan merupakan bagian tidak terpisahkan dari kawasan perlindungan setempat.

 

Pasal 118

Indikasi arahan zonasi kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 106 ayat (3) huruf f meliputi:

  • ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan terdiri dari:
    1. diizinkan pemanfaatan ruang untuk mengembangkan aktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan kehutanan pada zona penyangga;
    2. diizinkan secara terbatas kegiatan budi daya lainnya di kawasan pertambangan dengan menyesuaikan dengan rencana pengembangan dan reklamasi, tidak mendirikan bangunan permanen, tidak mengganggu aktivitas penambangan, serta memperhatikan ketentuan yang berlaku dalam lingkungan kegiatan eksploitasi;
    3. diizinkan secara terbatas, pengembangan industri terkait dengan pengolahan pertambangan di luar zona inti pertambangan;
    4. diizinkan pengembangan kawasan pertambangan secara bersama-sama dengan penelitian dan pendidikan;
    5. diizinkan pengembangan infrastruktur yang mendukung kegiatan pertambangan;
    6. dilarang pengembangan permukiman di kawasan penyangga; dan
    7. dilarang pengembangan industri yang tidak berhubungan dengan kegiatan pertambangan.
  • ketentuan intensitas pemanfaatan ruang untuk klasifikasi non pertambangan disesuaikan dengan jenis tambang.

 

Pasal 119

Indikasi arahan zonasi kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada Pasal 106 ayat (3) huruf g meliputi:

  • Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan terdiri dari:
    1. diizinkan mengembangkan aktivitas permukiman skala kecil untuk buruh/karyawan di dalam kawasan industri dengan intensitas bangunan berkepadatan sedang;
    2. diizinkan mengembangkan aktivitas budidaya produktif lain di luar zona penyangga peruntukan industri;
    3. dilarang adanya kegiatan atau pemanfaatan ruang yang mengurangi fungsi perindustrian pada kawasan peruntukan industri; dan
    4. dilarang pengembangan kawasan peruntukan industri yang tidak disertai dengan upaya-upaya mengurangi dampak buruk aktivitas perindustrian.
  • Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang berupa ruang untuk klasifikasi non industri adalah maksimum 30 % dan pada kawasan sentra industri mengikuti ketentuan kawasan permukiman.
  • Ketentuan khusus terdiri dari:
    1. pengembangan kawasan industri harus dilengkapi dengan jalur hijau (greenbelt) sebagai penyangga antar fungsi kawasan, dan sarana pengolahan limbah;
    2. pengembangan zona industri yang terletak pada sepanjang jalan arteri atau kolektor harus dilengkapi dengan frontage road untuk kelancaran aksesibilitas;
    3. kegiatan industri harus dilengkapi dengan instalasi pengolahan limbah;
    4. pengembangan zona industri harus dilengkapi dengan upaya pengelolaan lingkungan, sistem pengelolaan limbah dan upaya pematauan lingkungan serta dilakukan studi AMDAL; dan
    5. pengembangan sentra industri menjadi bagian dari kawasan permukiman serta harus memperhatikan upaya pelestarian lingkungan hidup dan tidak boleh mengganggu kegiatan permukiman.

 

Pasal 120

Indikasi arahan zonasi kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud Pasal 106 ayat (3) huruf h meliputi:

  • ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan terdiri dari:
    1. diizinkan pengembangan aktivitas dan bangunan komersial sesuai dengan skala daya tarik pariwisata dengan syarat di luar zona utama pariwisata dan tidak mengganggu bentang alam daya tarik pariwisata;
    2. diizinkan secara terbatas pengembangan aktivitas permukiman dengan syarat di luar zona utama pariwisata dan tidak mengganggu bentang alam daya tarik pariwisata;
    3. diizinkan secara terbatas pengembangan bangunan penunjang pendidikan dan pelatihan;
    4. dilarang kegiatan dan penggunaan lahan yang mengganggu dan mengurangi kualitas daya tarik wisata;
    5. dilarang mendirikan bangunan selain untuk menunjang pariwisata pada zona inti pariwisata; dan
    6. dilarang pengembangan aktivitas industri dan pertambangan skala besar yang mengganggu fungsi daya tarik wisata.
  • ketentuan intensitas pemanfaatan ruang untuk kegiatan lainnya di kawasan pariwisata mengikuti jenis dan karakter daya tarik wisata.
  • ketentuan khusus pada kawasan pariwisata yang bersinergi dengan fungsi lindung berupa tidak boleh mengganggu fungsi konservasi.

 

Pasal 121

Indikasi arahan zonasi kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud Pasal 106 ayat (3) huruf i meliputi:

  • Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan terdiri dari:
    1. diizinkan pengembangan kawasan lindung setempat;
    2. diizinkan pengembangan sarana dan prasarana pendukung permukiman seperti fasilitas umum, fasilitas sosial serta fasilitas ekonomi dengan syarat disesuaikan dengan skalanya;
    3. diizinkan kegiatan pariwisata yang bersinergis dengan kawasan permukiman;
    4. dilarang pengembangan kegiatan industri dan pertambangan skala besar yang mengganggu fungsi permukiman; dan
    5. dilarang pengembangan kawasan permukiman yang bisa menyebabkan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan dan kawasan lindung.
  • Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang untuk klasifikasi non permukiman adalah maksimum 70 % dan berupa jenis pemanfaatan ruang yang tidak mengganggu aktivitas permukiman c. Ketentuan lainnya terdiri dari:
    1. diizinkan pengembangan kawasan permukiman vertikal di kawasan perkotaan;
    2. diizinkan pemindahan permukiman yang terletak pada kawasan rawan bencana, kawasan perlindungan setempat, hutan lindung maupun fungsi lindung lainnya harus memperhatikan kaidah keberlanjutan permukiman; dan
    3. penyediaan RTH secara proporsional dengan fungsi kawasan setidaknya 30% dari kawasan peruntukan permukiman.

 

Pasal 122

  1. Indikasi arahan zonasi kawasan peruntukan budidaya lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 106 ayat (3) huruf j adalah berupa kawasan pertahanan keamanan, meliputi:
    • ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan di sekitar kawasan pertahanan keamanan terdiri dari:
      1. diizinkan pengembangan kegiatan budidaya non terbangun di sekitar zona penyangga; dan
      2. dilarang menyelenggarakan kegiatan yang menyebabkan terganggunya fungsi pertahanan keamanan seperti pengembangan industri yang menyerap banyak tenaga kerja sehingga berpotensi mengganggu mobilisasi kepentingan hankam.
    • ketentuan intensitas pemanfaatan ruang untuk klasifikasi kawasan pertahanan keamanan diatur sesuai dengan peraturan perundangan terkait.
    • ketentuan khusus untuk kawasan sekitar pertahanan dan keamanan memperhatikan karakter, tingkat keamanan dan resiko konflik yang ditimbulkan terhadap kegiatan budidaya lain di sekitarnya.

 

Paragraf 2

Arahan Perizinan

 

Pasal 123

  1. Arahan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf b ditujukan pada perizinan yang terkait dengan izin pemanfaatan ruang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan harus dimiliki sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang.
  2. Untuk pemanfaatan ruang yang izinnya diterbitkan sebelum penetapan rencana tata ruang dan dapat dibuktikan bahwa izin tersebut diperoleh sesuai dengan prosedur yang benar, kepada pemegang izin diberikan penggantian yang layak.
  3. Dalam memberikan pertimbangan secara substansi, pemberi izin melakukan kajian dan evaluasi teknis dan yuridis antara lain berdasarkan pada:
    • kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;
    • kesesuaian dengan peraturan zonasi;
    • kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan bidang teknis lainnya;
    • kesesuaian rencana penggunaan tanah dengan jenis hak atas tanahnya; dan
    • kelayakan desain dan lokasi lahan.
  4. Arahan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
    • dasar pemerintah daerah kabupaten/kota dalam menyusun ketentuan perizinan;
    • alat pengendali pengembangan kawasan;
    • penjamin pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang, peraturan zonasi, standar pelayanan minimal, dan kualitas minimum yang ditetapkan;
    • alat untuk menghindari dampak negatif; dan
    • pelindung kepentingan umum.
  5. Arahan perizinan wilayah provinsi terdiri atas:
    • bentuk izin pemanfaatan ruang yang mengacu pada RTRW yang menjadi kewenangan provinsi dan rekomendasi bagi pemerintah kabupaten/kota;
    • mekanisme perizinan pemanfaatan ruang yang menjadi wewenang Pemerintah Daerah Provinsi; dan
    • aturan lain mengenai keterlibatan lembaga pengambil keputusan dalam mekanisme perizinan.

 

Pasal 124

  1. Gubernur menerbitkan perizinan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah berupa kawasan pengendalian ketat, yaitu kawasan yang memerlukan pengawasan secara khusus dan dibatasi pemanfaatannya untuk mempertahankan daya dukung, mencegah dampak negatif, menjamin proses pembangunan berkelanjutan yang meliputi:
    • kawasan perdagangan regional;
    • kawasan kaki jembatan Suramadu di Kota Surabaya dan Kabupaten Bangkalan yang meliputi kawasan tertentu/fair ground, interchange (simpangan) jalan akses, dan/atau rencana reklamasi pantai;
    • wilayah aliran sungai, sumber air, dan stren kali dengan sempadannya;
    • kawasan yang berhubungan dengan aspek pelestarian Iingkungan hidup yang meliputi kawasan resapan air atau sumber daya air dan kawasan konservasi hutan bakau;
    • transportasi terkait kawasan jaringan jalan, jalur perkeretaapian, daerah kepentingan pelabuhan, dan kawasan sekitar bandara;
    • prasarana wilayah dalam skala regional lainnya seperti area di sekitar jaringan pipa gas, jaringan SUTET, dan TPA terpadu;
    • kawasan rawan bencana;
    • kawasan lindung prioritas dan pertambangan skala regional;
    • kawasan konservasi alami, budaya, dan yang bersifat unik dan khas;
    • kawasan untuk kegiatan yang menggunakan bahan baku dan/atau mempunyai pengaruh antarwilayah di Jawa Timur; dan
    • kawasan untuk kegiatan yang mengubah rona wilayah dan administratif Jawa Timur; dan
    • kawasan lainnya yang dianggap memenuhi kriteria kawasan pengendalian ketat.
  2. Setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan perizinan dilarang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
  3. Penjabaran dari setiap butir bentuk perizinan pemanfaatan ruang, mekanisme perizinan, dan aturan terkait lainnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.
  4. Gubernur mempunyai kewenangan untuk menetapkan lokasi dalam rangka pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

 

Paragraf 3

Arahan Insentif dan Disinsentif

 

Pasal 125

  1. Arahan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf c, yaitu bahwa insentif merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang, sedangkan disinsentif merupakan perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
  2. Arahan insentif dan disinsentif disusun berdasarkan:
    • struktur ruang, pola ruang, dan KSP;
    • indikasi arahan peraturan zonasi; dan
    • peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.
  3. Arahan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk:
    • arahan penyusunan perangkat untuk mendorong kegiatan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
    • katalisator perwujudan pemanfaatan ruang; dan
    • stimulan untuk mempercepat perwujudan struktur ruang dan pola pemanfaatan ruang.
  4. Arahan insentif diberikan dalam bentuk:
    • arahan insentif fiskal yang berupa keringanan atau pembebasan pajak atau retribusi daerah; dan
    • arahan insentif nonfiskal yang berupa arahan penambahan dana alokasi khusus, pemberian kompensasi, subsidi silang, kemudahan prosedur perizinan, imbalan, sewa ruang, urun saham, pembangunan dan pengadaan infrastruktur, pengurangan retribusi, prasarana dan sarana, penghargaan dari pemerintah kepada masyarakat, swasta, dan/atau pemerintah daerah provinsi, dan/atau publisitas atau promosi.
  5. Arahan insentif meliputi:
    • arahan insentif kepada pemerintah daerah provinsi lainnya;
    • arahan insentif dari pemerintah daerah provinsi kepada pemerintah daerah kabupaten/kota atau pemerintah daerah provinsi lainnya dalam bentuk pemberian kompensasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota penerima manfaat kepada pemerintah daerah kabupaten/kota pemberi manfaat atas manfaat yang diterima oleh pemerintah penerima manfaat; arahan penyediaan sarana dan prasarana; serta arahan pemberian publisitas atau promosi daerah;
    • arahan insentif dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada masyarakat umum dalam bentuk arahan untuk pemberian kompensasi insentif; arahan untuk pengurangan retribusi; arahan untuk pemberian imbalan, pemberian sewa ruang dan urun saham, penyediaan sarana dan prasarana, pemberian kemudahan perizinan dari Pemerintah Daerah Provinsi penerima manfaat kepada masyarakat umum; dan
    • pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta, dan/atau pemerintah daerah.
  6. Arahan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
  7. Arahan disinsentif diberikan dalam bentuk:
    • arahan disinsentif fiskal berupa arahan pengenaan pajak/retribusi daereah yang tinggi yang disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang, dan
    • arahan disinsentif nonfiskal berupa arahan untuk pembatasan penyediaan infrastruktur, pengenaan kompensasi, pemberian penalti, pengurangan dana alokasi khusus, persyaratan khusus dalam perizinan, dan/atau pemberian status tertentu dari pemerintah atau Pemerintah Daerah Provinsi.
  8. Arahan disinsentif meliputi:
    • arahan disinsentif dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada pemerintah daerah kabupaten/kota dalam wilayah provinsi dan kepada wilayah provinsi lainnya diberikan dalam bentuk arahan untuk pengajuan pemberian kompensasi dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota pelanggar penataan ruang yang berdampak pada wilayah kabupaten/kota pemberi kompensasi dan/atau arahan untuk pembatasan penyediaan sarana dan prasarana; dan
    • arahan disinsentif dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada masyarakat umum yang diberikan dalam bentuk arahan untuk pemberian kompensasi disinsentif, arahan untuk ketentuan persyaratan khusus perizinan dalam rangka kegiatan pemanfaatan ruang oleh masyarakat umum/lembaga komersial, arahan untuk ketentuan kewajiban membayar imbalan, dan/atau arahan untuk pembatasan penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur.
  9. Ketentuan mengenai tata laksana dan penetapan insentif dan disinsentif diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

 

Paragraf 4

Arahan Sanksi

 

Pasal 126

  1. Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf d merupakan tindakan penertiban yang dilakukan terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi.
  2. Apabila terjadi penyimpangan dalam penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang melakukan penyimpangan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  3. Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak hanya diberikan kepada pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan ketentuan perizinan pemanfaatan ruang, tetapi dikenakan pula kepada pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

BAB IX

KELEMBAGAAN

 

Pasal 127

  1. Dalam rangka mengoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerja sama antarsektor dan antardaerah bidang penataan ruang dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD), yang bersifat ad hoc.
  2. Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Gubernur.

BAB X

HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG

 

Pasal 128

Dalam penataan ruang setiap orang berhak untuk:

  • mengetahui rencana tata ruang;
  • menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
  • memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
  • mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
  • mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
  • mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

 

Pasal 129

Dalam pemanfaatan ruang setiap orang wajib:

  • menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
  • memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
  • mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
  • memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

 

Pasal 130

  1. Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan peran masyarakat.
  2. Peran masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, antara lain, melalui:
    • perencanaan tata ruang;
    • pemanfaatan ruang; dan
    • pengendalian pemanfaatan ruang. 
  3. Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa:
    • masukan mengenai:
      1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
      2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
      3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
      4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
      5. penetapan rencana tata ruang.
    • kerja sama dengan pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.
  4. Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa:
    • masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
    • kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
    • kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
    • peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    • kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
    • kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  5. Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa:
    • masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
    • keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
    • pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
    • pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

 

Pasal 131

  1. Peran masyarakat di bidang penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis.
  2. Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan kepada:
    • gubernur, untuk rencana tata ruang provinsi; dan/atau
    • bupati/walikota, untuk rencana tata ruang kabupaten/kota.
  3. Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dapat disampaikan melalui unit kerja terkait pada gubernur/bupati/walikota.

 

Pasal 132

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, Pemerintah Daerah Provinsi membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

 

Pasal 133

Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRATIF

 

Pasal 134

  1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 dikenai sanksi administratif.
  2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
    • peringatan tertulis;
    • penghentian sementara kegiatan;
    • penghentian sementara pelayanan umum;
    • penutupan lokasi;
    • pencabutan izin;
    • pembatalan izin;
    • pembongkaran bangunan;
    • pemulihan fungsi ruang; dan/atau
    • denda administratif.
  3. Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif yang lain.
  4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara serta penetapan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XII

KETENTUAN PENYIDIKAN

 

Pasal 135

  1. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi diberi wewenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam peraturan daerah ini.
  2. Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
    • menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
    • meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan bidang penataan ruang;
    • meminta keterangan dan bahan bukti dari pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang;
    • memeriksa buku catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang;
    • melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
    • meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang penataan ruang;
    • menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
    • memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang;
    • memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
    • menghentikan penyidikan; dan
    • melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang penataan ruang menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
  3. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

 

Pasal 136

  1. Setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan rencana tata ruang sehingga mengakibatkan perubahan fungsi ruang, kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, dan/atau kematian orang dikenai sanksi pidana.
  2. Pengenaan sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

KETENTUAN LAIN-LAIN

 

Pasal 137

  1. RTRW Provinsi memiliki jangka waktu 20 (dua puluh) tahun ditetapkan dalam Peraturan Daerah dan dapat dilakukan peninjauan kembali minimum 5 (lima) tahun sekali.
  2. Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah provinsi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, RTRW Provinsi dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
  3. Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang provinsi dan/atau dinamika internal provinsi.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

 

Pasal 138

  1. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka pelaksanaan peraturan daerah yang berkaitan dengan Penataan Ruang Daerah yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini.
  2. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
    • izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
    • izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
      1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
      2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan
      3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.
    • pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini;
    • pemanfaatan ruang di daerah yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut:
      1. yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini;
      2. yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.
  3. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua rencana terkait pemanfaatan ruang dan sektoral yang berkaitan dengan penataan ruang di provinsi tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan RTRW Provinsi.
  4. Pengaturan lebih lanjut mengenai teknis penggantian yang layak diatur dengan Peraturan Gubernur.

 

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

 

Pasal 139

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2006 Nomor 2 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 

Pasal 140

  1. Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.
  2. Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkannya peraturan daerah ini.

 

Pasal 141

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur. 

Ditetapkan di Surabaya 

pada tanggal

 

GUBERNUR JAWA TIMUR

 

 

 

Dr. H. SOEKARWO