Visi Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk adalah

Memajukan Kabupaten Nganjuk sebagai pusat pertanian di wilayah tengah Provinsi Jawa Timur yang didukung pengembangan sektor pariwisata, perdagangan, jasa dan industri.

 

Misi Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk adalah:

  • Memajukan ekonomi masyarakat melalui pembangunan pertanian, pariwisata, perdagangan, jasa dan industry yang berwawasan lingkungan dengan didukung oleh ketersediaan infrastruktur yang memadai;
  • Mengembangkan struktur ekonomi berdaya saing;
  • Pemerataan pembangunan di segala bidang di setiap wilayah kecamatan, desa/kelurahan;
  • Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dan buatan dengan berwawasan kelestarian lingkungan;dan
  • Mewujudkan kemudahan memperoleh akses untuk meningkatkan kualitas hidup. 

 

>> Download Perda No. 2 Tahun 2011 Tentang RTRW Nganjuk <<

Dibawah ini merupakan isi detil dari Dokumen RTRW Kabupaten yang telah dibagi kedalam beberapa Bab.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 02 TAHUN 2011


TENTANG


RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2010-2030


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


BUPATI NGANJUK,

Menimbang : a. bahwa untuk pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan diperlukan penyelenggaraan penataan ruang yang transparan, efektif dan partisipatif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dipandang perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
b. bahwa dengan ditetapkannya Undang – undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang maka perlu menyusun kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Nganjuk Tahun 1999/2000 – 2009 disesuaikan dengan kebutuhan pengaturan penataan ruang;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu mengatur Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2010-2030 dengan Peraturan Daerah.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2106);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
- 2 -
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86);
7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4247);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4389);
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
13. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4722);
15. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
16. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 3 -
17. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
18. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
19. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4956);
20. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
21. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
22. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5015);
23. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
24. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
25. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
26. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
27. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
28. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
29. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3643);
- 4 -
31. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3745);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara 3934);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
40. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
41. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
42. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
43. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
- 5 -
44. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
45. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
46. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
47. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
48. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5097);
49. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
50. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
51. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
52. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112);
53. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1560);
54. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
55. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2007 Tentang Jaringan Data Spasial Nasional;
56. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT/1993 Tahun 1993 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Pemanfaatan Sungai dan Daerah Penguasaan Sungai dan Batas Sungai;
57. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
58. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2007 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat;
- 6 -
59. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Raperda tentang Rencana Tata Ruang Daerah;
60. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2007 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Bencana Tanah Longsor;
61. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008, tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
62. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di Daerah;
63. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/OT.140/9/ 2009 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian;
64. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
65. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2009 tentang Pedoman Persetujuan Substansi Rancangan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota;
66. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
67. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 Nomor 4);

 

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK
dan
BUPATI NGANJUK


MEMUTUSKAN :


Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG

WILAYAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2010-2030.

BAB I
KETENTUAN UMUM


Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
2. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Nganjuk.
4. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
- 7 -
5. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
6. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
7. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
8. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
9. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
10. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
11. Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
12. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
13. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
14. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
15. Kawasan strategis adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.
16. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.
17. Pusat Kegiatan Lokal yang dipromosikan selanjutnya disebut PKLp adalah kawasan yang kemudian hari ditetapkan sebagai PKL.
18. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa;
19. Pusat Pelayanan Lokal yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa;
20. Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten adalah arahan untuk mewujudkan struktur ruang, pola ruang dan kawasan strategis wilayah kabupaten sesuai dengan
- 8 -
rencana tata ruang wilayah kabupaten melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya, dalam suatu indikasi program utama jangka menengah lima tahunan kabupaten yang berisi usulan program utama, instansi yang berwenang, dan waktu pelaksanaan.
21. Kawasan Strategis Kabupaten adalah kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, dan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi.
22. Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten adalah arahan pengembangan wilayah yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten guna mencapai tujuan penataan ruang wilayah kabupaten kurun waktu 20 tahun.
23. Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten adalah ketentuan-ketentuan yang dibuat/disusun dalam upaya mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten agar sesuai dengan RTRW Kabupaten yang dirupakan dalam bentuk ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.
24. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Sistem Kabupaten adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
26. Ketentuan Insentif dan Disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan juga perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana.
27. Arahan Sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.
28. Ketentuan Perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum pemanfaatan ruang, yang digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan keruangan yang tertib sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan.
29. Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten adalah rencana yang mencakup sistem perkotaan wilayah kabupaten yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan jaringan prasarana wilayah kabupaten yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten selain untuk melayani kegiatan skala kabupaten yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan
- 9 -
telekomunikasi, dan sistem jaringan sumber daya air, termasuk seluruh daerah hulu bendungan atau waduk dari daerah aliran sungai, serta prasarana lainnya yang memiliki skala layanan satu kabupaten.
30. Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah kabupaten yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budidaya yang dituju sampai dengan akhir masa berlakunya RTRW Kabupaten 20 (dua puluh) tahun yang dapat memberikan gambaran pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang dituju sampai dengan akhir masa berlakunya perencanaan 20 (dua puluh) tahun.
31. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang merupakan penjabaran dari RTRW berupa rencana operasional pembangunan wilayah kabupaten sesuai dengan peran dan fungsi wilayah yang telah ditetapkan dalam RTRW yang akan menjadi landasan dalam pelaksanaan pembangunan di wilayah kabupaten.
32. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
33. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/ atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
34. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mempunyai fungsi membantu tugas Kepala Daerah dalam koordinasi penataan ruang di daerah.

 

Pasal 2

(1) Lingkup Wilayah Kabupaten adalah daerah dalam pengertian wilayah administrasi mencakup 20 (dua puluh) kecamatan seluas dibawah 1.224,33 Km2 (122.433,10 Ha), dengan batas-batas:
a. sebelah utara : Kabupaten Bojonegoro
b. sebelah timur : Kabupaten Jombang dan Kabupaten Kediri
c. sebelah selatan : Kabupaten Kediri dan Kabupaten Tulungagung
d. sebelah barat : Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Madiun.
(2) Lingkup muatan RTRW mencakup:
a. tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
b. rencana struktur ruang wilayah kabupaten;
c. rencana pola ruang wilayah kabupaten;
d. penetapan kawasan strategis wilayah kabupaten;
e. arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten;
f. arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten; dan
- 10 -
g. pengawasan penataan ruang.
(3) Masa berlaku RTRW Kabupaten adalah 20 (dua puluh) tahun dan akan ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun sekali.

BAB II
VISI DAN MISI, TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGIS PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu
Visi dan Misi Penataan Ruang

Pasal 3

(1) Visi Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk adalah memajukan Kabupaten Nganjuk sebagai pusat pertanian di wilayah tengah Provinsi Jawa Timur yang didukung pengembangan sektor pariwisata, perdagangan, jasa dan industri.
(2) Misi Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk adalah:
a. memajukan ekonomi masyarakat melalui pembangunan pertanian, pariwisata, perdagangan, jasa dan industry yang berwawasan lingkungan dengan didukung oleh ketersediaan infrastruktur yang memadai;
b. mengembangkan struktur ekonomi berdaya saing;
c. pemerataan pembangunan di segala bidang di setiap wilayah kecamatan, desa/kelurahan;
d. mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dan buatan dengan berwawasan kelestarian lingkungan;dan
e. mewujudkan kemudahan memperoleh akses untuk meningkatkan kualitas hidup.

 

Bagian Kedua
Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 4

Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten adalah mewujudkan ruang wilayah Kabupaten Nganjuk sebagai pusat kawasan peruntukan pertanian di wilayah tengah pada wilayah Provinsi Jawa Timur yang didukung dengan pengembangan kawasan peruntukan pariwisata, perdagangan, jasa dan industri yang berdaya saing.

 

Bagian Ketiga
Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 5

Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan kebijakan penataan ruang Kabupaten, meliputi:
- 11 -
a. penetapan, pengembangan dan pengendalian fungsi kawasan peruntukan pertanian;
b. pengendalian kawasan fungsi lindung dan penyangga serta pengembangan kawasan sumber daya air;
c. pengembangan dan optimalisasi fungsi kawasan peruntukan pariwisata;
d. pengembangan dan pengendalian kawasan peruntukan industri, perdagangan dan jasa, dan periwisata didukung dengan pengembangan dan optimalisasi sistem jaringan transportasi;
e. pengembangan pusat-pusat pelayanan kawasan permukiman dengan penataan pusat pelayanan perdagangan dan jasa;
f. pengembangan jangkauan pelayanan jaringan prasarana telekomunikasi, energi, dan sumber daya air serta pengendalian lingkungan yang mendukung pengembangan pemanfaatan ruang lokasi industri, perdagangan dan jasa, dan pariwisata;
g. penetapan dan pengaturan pengelolaan kawasan budidaya untuk mendukung perekonomian wilayah sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
h. identifikasi sumber-sumber ekonomi potensial, pelestarian cagar budaya, serta daya dukung lingkungan hidup pada kawasan strategis; dan
i. pengendalian dan pengelolaan pemanfaatan ruang melalui pengaturan izin serta pemantapan sistem kelembagaan penataan ruang.

 

Bagian Keempat
Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 6

(1) Strategi yang dilaksanakan dalam rangka penetapan, pengembangan dan pengendalian fungsi kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi :
a. menetapkan lokasi fungsi peruntukan lahan sawah yang dipertahankan;
b. mengembangkan potensi lahan sawah produktif dan meningkatkan status fungsi sawah yang dipertahankan;dan
c. mengendalikan secara ketat alih fungsi lahan sawah beririgasi.
(2) Strategi yang dilaksanakan dalam rangka pengendalian kawasan fungsi lindung dan penyangga serta kawasan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi :
a. meningkatkan pengendalian pemanfaatan fungsi hutan lindung, kawasan penyangga dan kawasan sumberdaya air;
b. mengembangkan kawasan peruntukan sumberdaya air;
c. mengatur pola penggunaan lahan di sekitar kawasan lindung;
- 12 -
d. memulihkan fungsi kawasan lindung dengan rehabilitasi, reboisasi dan konservasi kawasan lindung yang rusak;dan
e. meningkatkan kerjasama antar wilayah dalam pengelolaan kawasan hutan lindung.
(3) Strategi yang dilaksanakan dalam rangka pengembangan dan optimalisasi fungsi kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, meliputi :
a. menetapkan lokasi pengembangan baru, pengaturan manajemen serta optimalisasi obyek-obyek wisata;
b. mengembangkan dan meningkatkan prasarana sistem transportasi, akomodasi, dan informasi;dan
c. mengendalikan dampak lingkungan dan pengaturan kawasan wisata.
(4) Strategi yang dilaksanakan dalam rangka pengembangan dan pengendalian kawasan peruntukan industri, perdagangan dan jasa, dan pariwisata didukung dengan pengembangan dan optimalisasi sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, meliputi :
a. mengembangkan dan pengaturan serta pengendalian peruntukan kawasan industri terhadap optimalisasi dan pengembangan sistem jaringan transportasi;
b. mengembangkan dan pengaturan serta pengendalian peruntukan kawasan perdagangan dan jasa terhadap optimalisasi dan pengembangan sistem jaringan transportasi; dan
c. mengembangkan dan pengaturan serta pengendalian peruntukan kawasan pariwisata terhadap optimalisasi dan pengembangan sistem jaringan transportasi.
(5) Strategi yang dilaksanakan dalam rangka pengembangan pusat-pusat pelayanan kawasan permukiman dengan penataan pusat pelayanan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, meliputi :
a. menetapkan sistem pusat pelayanan kegiatan skala wilayah kabupaten, kawasan dan lingkungan; dan
b. menetapkan fungsi peruntukan pusat perdagangan dan jasa sesuai dengan fungsi peruntukan skala wilayah kabupaten, kawasan dan lingkungan.
(6) Strategi yang dilaksanakan dalam rangka pengembangan jangkauan pelayanan jaringan prasarana telekomunikasi, energi, dan sumber daya air serta pengendalian lingkungan yang mendukung pengembangan pemanfaatan ruang lokasi industri, perdagangan dan jasa, dan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, meliputi :
a. meningkatkan jaringan pelayanan telekomunikasi dengan pengembangan sistem jaringan bawah tanah dan sistem satelit;
b. meningkatkan ketersediaan energi listrik dan pengembangan sistem jaringan transmisi listrik
c. menjaga kelestarian kawasan peruntukan sumber daya air untuk menjaga keseimbangan ketersediaan air yang optimal;
d. mengendalikan pencemaran guna perlindungan terhadap baku mutu air;
- 13 -
e. meningkatkan dan mengembangkan cakupan pelayanan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM); dan
f. meningkatkan pengelolaan sanitasi lingkungan dan peningkatan pengendalian dampak lingkungan.
(7) Strategi yang dilaksanakan dalam rangka penetapan dan pengaturan pengelolaan kawasan budidaya untuk mendukung perekonomian wilayah sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, meliputi :
a. mengatur pola pemanfaatan lahan untuk meningkatkan produktivitas lahan pada peruntukan pertanian perdagangan, jasa, industri dan pariwisata;
b. mengendalikan perubahan alih fungsi lahan untuk mendukung pengembangan peruntukan pertanian, perdagangan dan jasa, industri dan pariwisata dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
c. mengembangkan dan mengendalikan pertumbuhan permukiman yang aman, nyaman, serta seimbang dengan mempertimbangkan kemampuan daya dukung lingkungan.
(8) Strategi yang dilaksanakan dalam rangka identifikasi sumber-sumber ekonomi potensial, pelestarian cagar budaya, serta daya dukung lingkungan hidup pada kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h, meliputi :
a. mengindentifikasi potensi sumber-sumber ekonomi dalam rangka mendorong pengembangan kawasan strategis serta pengembangan agrobisnis; dan
b. menganalisis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup pada peruntukan strategis serta upaya pelestarian potensi alam dan cagar budaya.
(9) Strategi yang dilaksanakan dalam rangka pengendalian dan pengelolaan pemanfaatan ruang melalui pengaturan izin serta pemantapan sistem kelembagaan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i, meliputi :
a. menetapkan peraturan daerah tentang izin penataan ruang;
b. mengoptimalkan sistem koordinasi penataan ruang daerah; dan
c. meningkatkan pengelolaan pemanfaatan dan pengendalian tata ruang.

BAB III
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

(1) Struktur ruang wilayah digambarkan dengan perwujudan sistem pusat pelayanan terkait dengan sistem jaringan prasarana wilayah.
- 14 -
(2) Rencana struktur ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

 

Bagian Kedua
Sistem Pusat Pelayanan

Pasal 8

Sistem Pusat Pelayanan meliputi :
a. sistem Perkotaan;dan
b. sistem Perdesaan.

 

Pasal 9

(1) Sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, meliputi :
a. PKL berada di Perkotaan Nganjuk;
b. PKLp meliputi Kecamatan Kertosono, Kecamatan Tanjunganom, Kecamatan Berbek, Kecamatan Rejoso dan Kecamatan Lengkong;dan
c. PPK sebagai pusat pengembangan kecamatan meliputi Kecamatan Loceret, Kecamatan Pace, Kecamatan Sukomoro, Kecamatan Bagor, Kecamatan Wilangan, Kecamatan Baron, Kecamatan Prambon, Kecamatan Ngronggot, Kecamatan Sawahan, Kecamatan Ngetos, Kecamatan Gondang, Kecamatan Ngluyu, Kecamatan Patianrowo, dan Kecamatan Jatikalen;
(2) Sistem perdesaan sebagaimana dimaksud Pasal 8 huruf b meliputi : PPL dikembangkan sebagai desa pusat pertumbuhan meliputi :
a. Desa Kebonagung dan Desa Margopatut Kecamatan Sawahan;
b. Desa Blongko Kecamatan Ngetos;
c. Desa Salamrojo Kecamatan Brebek;
d. Desa Bajulan Kecamatan Loceret;
e. Desa Kecubung dan Desa Plosoharjo Kecamatan Pace;
f. Desa Kedungombo, Desa Sambirejo dan Desa Kedungrejo Kecamatan Tanjunganom;
g. Desa Baleturi dan Desa Kurungrejo Kecamatan Prambon;
h. Desa Klurahan Kecamatan Ngronggot;
i. Desa Kudu Kecamatan Kertosono;
j. Desa Ngepung dan Desa Babadan Kecamatan Patianrowo,
k. Desa Katerban Kecamatan Baron;
l. Desa Ngujung dan Desa Karangsemi Kecamatan Gondang;
m. Desa Nglundo dan Desa Blitaran Kecamatan Sukomoro;
n. Desa Selorejo, Desa Girirejo dan Desa Gemenggeng Kecamatan Bagor;
o. Desa Ngadipiro dan Desa Sudimoroharjo Kecamatan Wilangan;dan
- 15 -
p. Desa Mlorah, Desa Ngadiboyo, Desa Sidokare, Desa Talun dan Desa Mungkung Kecamatan Rejoso.
(3) Penetapan batas fungsional kawasan fungsi perkotaan sebagaimana pada ayat (1) huruf b dan huruf c akan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

 

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Prasarana Wilayah

Pasal 10

Sistem jaringan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), terdiri atas :
a. sistem jaringan transportasi,
b. sistem jaringan energi;
c. sistem jaringan telekomunikasi;
d. sistem jaringan sumber daya air; dan
e. sistem jaringan prasarana lingkungan.

 

Paragraf 1
Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 11

(1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, berupa sistem jaringan transportasi darat.
(2) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
a. jaringan jalan;
b. jaringan jalur kereta api;dan
c. moda angkutan jalan.
(3) Jalan sesuai dengan peruntukannya terdiri atas jalan umum dan jalan khusus.
(4) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikelompokan menurut sistem,fungsi,status, dan kelas.
(5) Pengelompokan jalan berdasarkan sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder.
(6) Pengelompokan jalan berdasarkan fungsi jalan dibagi menjadi jalan arteri,jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan.
(7) Pengelompokan jalan berdasarkan status dibagi menjadi jalan nasional, jalan provinsi,jalan kabupaten, jalan kota dan jalan desa.

 

Pasal 12

(1) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a berdasarkan hirarki dan fungsi pelayanan, meliputi :
a. Jalan nasional sebagai jalan arteri primer dimaksud dalam Pasal 11 ayat (7), meliputi ruas; Surabaya-Mojokerto-Jombang-Kertosono-Nganjuk-Caruban-Ngawi-Mantingan;
- 16 -
b. Jalan provinsi sebagai jalan kolektor primer dimaksud dalam Pasal 11 ayat (7), meliputi ruas:
1. Nganjuk-Bojonegoro;
2. Kediri-Nganjuk;dan
3. Kertosono-Lengkong-Jatikalen merupakan jalan strategis Provinsi.
c. Jalan kabupaten sebagai jalan kolektor dan lokal primer/sekunder, meliputi:
1. ruas jalan kolektor Loceret-Tanjunganom-Prambon-Ngronggot-Kelutan, Prambon-Tanjunganom-Baron, Guyangan – Tiripan - Candirejo, Nganjuk- Rejoso-Gondang – Lengkong - Jatikalen, Jalan masuk (Interchange) TOL Jombang-Kertosono-Nganjuk-Ngawi dan rencana jalan lingkar Willis yang menghubungkan perbatasan Madiun-Nganjuk sampai Perbatasan Kediri-Nganjuk, jalan kolektor dalam kawasan perkotaan Nganjuk, jalan Loceret-Berbek-Sawahan;
2. ruas jalan Kertosono-Trayang-Banjarsari-Kelutan merupakan jalan strategis kabupaten;dan
3. ruas jalan lokal antar kecamatan di wilayah Kabupaten Nganjuk dan jalan penghubung Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk-Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro.
d. Rencana pengembangan jalan bebas hambatan meliputi ruas:
1. Ngawi-Kertosono;dan
2. Kertosono-Mojokerto.
(2) Sistem jaringan transportasi kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, meliputi:
a. optimalisasi fungsi stasiun kereta penumpang dan barang;
b. penyiapan pengembangan jaringan rel kereta api jalur ganda Surabaya-Nganjuk-Madiun-Solo.
(3) Moda angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, meliputi:
a. terminal penumpang; dan
b. terminal barang.
(4) Lokasi terminal penumpang dikembangkan sebagai berikut:
a. peningkatan terminal penumpang kota Nganjuk menjadi tipe A;
b. pengembangan terminal penumpang tipe C di Kecamatan Kertosono dan Kecamatan Tanjunganom;
c. pembangunan terminal penumpang tipe C di Kecamatan Rejoso, Kecamatan Gondang, Kecamatan Berbek, dan Kecamatan Sawahan; dan
d. pengembangan terminal tipe C di PPK.
(5) Pengembangan lokasi terminal barang di wilayah Perkotaan Nganjuk.

 

Paragraf 2
Rencana Sistem Jaringan Energi
Pasal 13

(1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, terdiri atas :
- 17 -
a. jaringan pipa gas;
b. jaringan transmisi tenaga listrik; dan
c. gardu induk.
(2) Jaringan pipa gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan mulai Kecamatan Kertosono, Kecamatan Baron, Kecamatan Tanjunganom, Kecamatan Sukomoro, Kecamatan Nganjuk, Kecamatan Bagor dan Kecamatan Wilangan dikembangkan untuk:
a. menyalurkan gas bumi dari fasilitas produksi ke kilang pengolahan dan atau tempat penyimpanan; dan
b. menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan atau tempat penyimpanan ke konsumen khususnya pada kegiatan industri di Kecamatan Kertosono, Kecamatan Sukomoro, Kecamatan Nganjuk, Kecamatan Rejoso, Kecamatan Patianrowo, Kecamatan Gondang, Kecamatan Lengkong, dan Kecamatan Jatikalen.
(3) Jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa :
a. tenaga listrik yang menggunakan kawat jaringan transmisi sepanjang jalur Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) berlokasi di Kecamatan Kertosono, Kecamatan Tanjunganom, Kecamatan Sukomoro, Kecamatan Nganjuk, Kecamatan Bagor, Kecamatan Wilangan, Kecamatan Prambon, Kecamatan Pace, Kecamatan Loceret, Kecamatan Berbek dan Kecamatan Sawahan dilakukan pengendalian dan pengamanan;
b. tenaga listrik yang menggunakan kawat Jaringan Transmisi Rendah (JTR) dan Jaringan Transmisi Menengah (JTM) dikembangkan diseluruh wilayah kabupaten;
(4) Gardu induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang berlokasi di Kecamatan Nganjuk, Kecamatan Kertosono dan Kecamatan Berbek diarahkan untuk dilakukan pengamanan serta dikembangkan di kawasan industri.

 

Paragraf 3
Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi
Pasal 14

(1) Rencana sistem prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c meliputi :
a. jaringan terestrial (kabel); dan
b. sistem satelit (seluler).
(2) Pembangunan sistem prasarana telekomunikasi sistem jaringan kabel sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sampai dengan Tahun 2030 sudah melayani seluruh kawasan kecamatan di wilayah kabupaten.
(3) Pembangunan sistem prasarana telekomunikasi sistem seluler sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dilakukan di seluruh wilayah, baik perkotaan dan perdesaan, sehingga pada Tahun 2030 seluruh wilayah daerah sudah dilayani jaringan sistem seluler.
- 18 -
(4) Pembangunan sistem prasarana telekomunikasi untuk mendukung sistem seluler dan jaringan kabel harus mempertimbangkan ketentuan yang terkait dengan :
a. tingkat isolasi dan aksesibilitas antar kawasan;
b. jarak menara telekomunikasi dengan bangunan terdekat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
c. jenis konstruksi yang digunakan mempertimbangkan kondisi fisik alam dan karakter kawasan (tata guna tanah).
d. pemanfaatan menara bersama.

 

Paragraf 4
Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air
Pasal 15

(1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, meliputi sungai lintas kabupaten, sumber mata air, waduk, jaringan irigasi dan air bersih ditujukan untuk:
a. pelayanan kawasan strategis lintas kabupaten;
b. kelangsungan dan ketersediaan air; dan
c. pengembangan sektor pertanian secara luas.
(2) Rencana pengembangan sumber-sumber mata air untuk penyediaan pemenuhan kebutuhan air bersih di wilayah kabupaten, meliputi:
a. mata air Margo Tresno berada di Desa Sugih waras, Kecamatan Ngluyu;
b. mata air Ubalan berada di Desa Suru, Kecamatan Ngetos;
c. mata air Singokromo berada di Desa Ngliman, Kecamatan Sawahan;
d. mata air Mamang berada di Desa Bajulan, Kecamatan Loceret;
e. mata air Ubalan berada di Desa Klodan, Kecamatan Ngetos;
f. mata air Belerang dan Manik berada di Desa Blongko, Kecamatan Ngetos; dan
g. sumber-sumber mata air lain yang berpotensi untuk dikembangkan.
(3) Rencana pengembangan Waduk dan Embung di wilayah kabupaten meliputi:
a. Waduk Mbah Irun atau Pohsalak, terdapat di Desa Ngumpul, Kecamatan Bagor;
b. Waduk Sumber Suko, berada di Desa Ngumpul, Kecamatan Bagor;
c. Waduk Sumberkepuh, terdapat di Desa Sumberkepuh, Kecamatan Lengkong;
d. Waduk Sumbersono, berada di Desa Sumbersono, Kecamatan Lengkong;
e. Waduk Logawe, berada di Desa Sumberkepuh, Kecamatan Lengkong;
f. Waduk Kedung Sengon, yang berada di Desa Balonggebang, Kecamatan Gondang;
- 19 -
g. Waduk Sumberagung, yang berada di Desa Sumberagung, Kecamatan Gondang;
h. Waduk Perning, berada di Desa Perning, Kecamatan Jatikalen;
i. Waduk Manggarejo, berada di Desa Awar-awar, Kecamatan Wilangan;
j. Waduk Ngomben, berada di Desa Sambikerep, Kecamatan Rejoso;
k. Embung Kulak Secang, berada di Desa Jatigreges, Kecamatan Pace;
l. Embung Oro-oro Ombo, berada di Desa Oro-oro Ombo, Kecamatan Ngetos;
m.Embung Sumberurip, berada di Sumberurip, Kecamatan Berbek;
n. Embung Bajulan, berada di Bajulan, Kecamatan Loceret;
o. Embung Gedang Kluthuk, berada di Desa Sawahan, Kecamatan Sawahan.
p. Embung Gondang (Pojok Dua), berada di Desa Gondang, Kecamatan Pace; dan
q. Embung Tempuran, berada di Desa Tempuran, Kecamatan Ngluyu;
r. Embung Joho, berada di Desa Joho, Kecamatan Pace;dan
s. Pembangunan Waduk Semantok Desa Sambikerep Kecamatan Rejoso, Embung di Desa Sawahan Kecamatan Sawahan, Bajulan kecamatan Loceret dan Joho Kecamatan serta dam pada kawasan rawan kekeringan.
(4) Rencana pengembangan sistem jaringan irigasi meliputi jaringan primer, sekunder dan tersier di wilayah Kabupaten untuk mendukung pengembangan kawasan pertanian dengan mengembangkan dan mengoptimalisasi jaringan irigasi primer, meliputi Widas Utara, Ngudikan Kiri, Ngudikan Kanan, Bulakmojo dan Mrican Kiri Warujayeng-Kertosono serta jaringan sekunder dan tersier.
(5) Rencana pengembangan sistem jaringan air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. penyediaan sumber daya air bersih pada daerah rawan air bersih di Kecamatan Sawahan, Kecamatan Ngetos, Kecamatan Loceret, Kecamatan Berbek, Kecamatan Pace, Kecamatan Wilangan, Kecamatan Bagor, Kecamatan Rejoso, Kecamatan Gondang, Kecamatan Sukomoro, Kecamatan Ngluyu, Kecamatan Lengkong, Kecamatan Jatikalen , Kecamatan Patianrowo, Kecamatan Kertosono dan Kecamatan Baron; dan
b. pengembangan sistem jaringan air bersih dikembangkan di Kecamatan Nganjuk, Kecamatan Kertosono, Kecamatan Berbek, Kecamatan Wilangan, Kecamatan Lengkong, Kecamatan Loceret, Kecamatan Bagor, Kecamatan Gondang, Kecamatan Rejoso, Kecamatan Tanjunganom, Kecamatan Baron, Kecamatan Prambon, Kecamatan Jatikalen dan Kecamatan Ngetos.

 

Paragraf 5
Rencana Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan
Pasal 16

(1) Sistem prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e, meliputi pengelolaan persampahan, sistem drainase dan sanitasi lingkungan.
(2) Pelayanan pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan sistem pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir serta sistem Reduce, Reuse, Recycle (3R), meliputi:
a. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Kedungdowo Kecamatan Nganjuk untuk melayani pengelolaan persampahan kawasan Perkotaan Nganjuk, kawasan Kecamatan Bagor, kawasan Kecamatan Sukomoro dan akan dilakukan pengembangan lebih lanjut sesuai dengan timbulan sampah dan pertumbuhan permukiman dengan direlokasi diluar kawasan Perkotaan Nganjuk;
b. TPA Pandantoyo Kecamatan Kertosono untuk melayani pengelolaan persampahan di Perkotaan Kertosono, kawasan Kecamatan Baron dan kawasan Kecamatan Patianrowo serta kawasan Kecamatan Lengkong akan dikembangkan kebutuhan lahannya sesuai dengan pertumbuhan penduduk dan timbulan sampah;
c. TPA Brendil Kecamatan Berbek untuk melayani pengelolaan persampahan di kawasan Perkotaan Berbek, kawasan Kecamatan Loceret, kawasan Kecamatan Pace, kawasan Kecamatan Sawahan dan kawasan Kecamatan Ngetos dan akan dikembangkan sesuai dengan pertumbuhan penduduk dan timbulan sampah;
d. TPA Sugihwaras Kecamatan Prambon dikembangkan untuk melayani kawasan Perkotaan Tanjunganom, kawasan Kecamatan Prambon dan kawasan Kecamatan Ngronggot;
e. pengembangan TPA untuk melayani kawasan Kecamatan Rejoso, kawasan Kecamatan Gondang dan kawasan sekitar; dan
f. ketentuan sistem pengelolaan persampahan akan diatur dengan Peraturan Daerah.
(3) Sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi saluran primer, sekunder dan tersier yang digunakan untuk pembuangan air hujan meliputi :
a. drainase primer berupa jaringan sungai alami dan saluran buatan yang melewati kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan meliputi Sungai Widas, Sungai Kuncir Kanan, Sungai Kuncir Kiri, Saluran Kali Asri, Saluran Kali Maria, Avur di kawasan Kecamatan Kertosono termasuk anak-anak sungai yang tersebar di kawasan kecamatan lainnya;
b. drainase sekunder untuk pembuangan air hujan dari saluran-saluran tersier di lingkungan permukiman perkotaan dan perdesaan di wilayah kabupaten;
c. drainase tersier untuk pembuangan air hujan dari saluran-saluran tersier di lingkungan permukiman perkotaan dan perdesaan di wilayah kabupaten;dan
- 21 -
d. kolam retensi akan dikembangkan pada kawasan-kawasan permukiman yang mempunyai permasalahan genangan air dilingkungan permukiman perkotaan.
(4) Sanitasi lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. penerapan sistem pengelolaan limbah oleh masing-masing rumah tangga dan menerapkan sistem sanitasi komunal pada kawasan permukiman padat penduduk;
b. pengendalian sistem Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) industri, jasa dan rumah sakit;
c. pengembangan jaringan perpipaan air limbah cair domestik dan sistem pengolahan limbah cair domestik pada kawasan peruntukan permukiman terpadu di perkotaan; dan
d. pengendalian dan pengembangan sistem pembuangan limbah domestik dengan menyediakan pengolah limbah setempat pada lingkungan perumahan, fasilitas umum, fasilitas sosial dan perdagangan.

BAB IV
RENCANA POLA RUANG
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 17

(1) Rencana pola ruang wilayah terdiri atas:
a. kawasan lindung; dan
b. kawasan budidaya.
(2) Rencana pola ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam lampiran II.

 

Bagian Kedua
Kawasan Lindung
Pasal 18

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, meliputi:
a. kawasan hutan lindung;
b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
c. kawasan perlindungan setempat;
d. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
e. kawasan rawan bencana alam; dan
f. kawasan lindung lainnya.

 

Pasal 19

Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, berada di kawasan Gunung Wilis di Kecamatan
Sawahan, Kecamatan Ngetos dan Kecamatan Loceret serta sebagian berada di Gunung Pandan Kecamatan Rejoso dengan luas kurang lebih 7.708,60 Ha.

 

Pasal 20

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b berupa kawasan resapan air, yang berada di kawasan sekitar kawasan hutan lindung tersebar di Kecamatan Sawahan, Kecamatan Ngetos, Kecamatan Loceret, Kecamatan Pace, Kecamatan Rejoso, Kecamatan Lengkong, Kecamatan Wilangan, dan Kecamatan Ngluyu.

 

Pasal 21

(1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, meliputi sempadan sungai, kawasan sekitar mata air, sekitar waduk dan embung, sempadan jalan kereta api, kawasan jaringan listrik SUTT, SUTET.
(2) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
a. Sungai bertanggul
1. di luar kawasan permukiman ditetapkan sekurang-kurangnya 5 (lima) meter;dan
2. di dalam kawasan permukiman ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) meter.
b. Sungai tak bertanggul
1. di luar kawasan permukiman ditetapkan sekurang-kurangnya 100 (seratus) meter kanan kiri pada sungai besar dan 50 (lima puluh) meter kanan kiri anak sungai;
2. di dalam kawasan permukiman:
a. sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3 (tiga) meter ditetapkan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dihitung dari tepi sungai;
b. sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 3 (tiga) meter sampai 20 (dua puluh) meter ditetapkan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) meter dihitung dari tepi sungai;dan
c. sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 20 (dua puluh) meter ditetapkan sekurang-kurangnya , 30 (tiga puluh) meter dihitung dari tepi sungai.
3. sungai yang berbatasan dengan jalan atau bahu jalan, dengan ketentuan konstruksi menjamin kelestarian dan keamanan fungsi sungai serta sarana prasarana sungai.
(3) Kawasan sekitar waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan kriteria daratan sepanjang tepian waduk yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik waduk sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) meter diukur dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
- 23 -
(4) Kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan kriteria jarak sekurang-kurangnya dengan jari-jari 200 (dua ratus) meter dari sekitar mata air;
(5) Kawasan sempadan jalan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kawasan sepanjang jalan kereta api, dengan sempadan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) meter diukur dari rel kereta api terluar;
(6) Kawasan lindung di bawah jaringan transmisi tenaga listrik berupa SUTT dan SUTET sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. kawasan sepanjang jaringan listrik SUTT dengan sempadan berjarak 20 (dua puluh) meter dari kanan dan kiri menara tower; dan
b. kawasan sepanjang jaringan listrik SUTET dengan sempadan berjarak 25 (dua puluh lima) meter dari kanan dan kiri menara tower.
(7) Ketentuan kawasan peruntukan Ruang Terbuka Hijau (RTH) akan diatur lebih lanjut dalam rencana detail pada masing-masing kawasan.

 

Pasal 22

(1) Kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d meliputi kawasan perlindungan setempat di sekitar mata air pada alam Air terjun dan mata air di Pegunungan Wilis Kecamatan Sawahan dan Kecamatan Ngetos serta kawasan alam sekitar Air Merambat Roro Kuning Kecamatan Loceret, kawasan alam dan mata air sekitar Goa Margotrisno Kecamatan Ngluyu
(2) Kawasan cagar budaya meliputi :
a. Candi Lor di Desa Candirejo Kecamatan Loceret;
b. Candi Ngetos di Desa Ngetos Kecamatan Ngetos;
c. Masjid Al Mubarok dan Makam Kanjeng Jimat berada di Desa Kacangan Kecamatan Berbek;
d. Makam Syekh Suluki berada di Desa Wilangan Kecamatan Wilangan;
e. Monumen Jenderal Sudirman berada di Desa Bajulan Kecamatan Loceret;
f. Monumen dan Museum Dr. Sutomo berada di Desa Ngepeh Kecamatan Loceret;
g. Museum Anjuk Ladang berada di Kota Nganjuk;
h. Makam Ki Ageng Ngaliman berada di Desa Ngliman Kecamatan Sawahan;
i. Makam Menteri Supeno berada di. Desa Ngliman Kecamatan Sawahan;
j. Pertapaan Sadepok berada di Desa Ngliman Kecamatan Sawahan;
k. Pura Kerta Bhuwana Giri Wilis berada di Desa Bajulan Kecamatan Loceret;
l. Petilasan Kadipaten Posono berada di Desa Ngrombot Kecamatan Patianrowo;
- 24 -
m. makam dan masjid desa wisata religi di Desa Pakuncen Kecamatan Patianrowo;
n. Makam Nyi Ageng Sepet berada di Desa Joho Kecamatan Pace;
o. Makam Sentono Kocek berada di Desa Pace Kulon, Kecamatan Pace;
p. Makam Kyai Poleng di Desa Mojoduwur Kecamatan Ngetos;
q. Makam Keniten berada di Desa Kedungrejo Kecamatan Tanjunganom;
r. Klenteng Sukomoro berada di Kelurahan Sukomoro Kecamatan Sukomoro;
s. Makam Sonogedong berada di Desa Ngluyu Kecamatan Ngluyu;
t. Makam Rajegwesi berada di Desa Sugihwaras Kecamatan Ngluyu; dan
u. Pertapaan Argojali berada di Desa Blongko Kecamatan Ngetos.

 

Pasal 23

(1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e, meliputi kawasan rawan longsor dan gerakan tanah, rawan banjir dan jalur evakuasi.
(2) Kawasan rawan longsor dan gerakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kawasan Kecamatan Sawahan, Kecamatan Ngetos dan Kecamatan Loceret.
(3) Kawasan rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi wilayah Kecamatan Prambon, Kecamatan Kertosono, Kecamatan Patianrowo, Kecamatan Tanjunganom, Kecamatan Pace, Kecamatan Nganjuk, Kecamatan Lengkong, Kecamatan Gondang, Kecamatan Sukomoro dan Kecamatan Jatikalen.
(4) Jalur evakuasi bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. penetapan jalur evakuasi apabila terjadi bencana dengan mengoptimalkan jaringan jalan yang ada.
b. jalur evakuasi bencana longsor dan gerakan tanah melalui jalan yang ada di Kecamatan Sawahan, Kecamatan Ngetos dan Kecamatan Loceret

 

Pasal 24

Kawasan lindung lainnya berupa peruntukan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf f, ditetapkan minimal seluas 30 % (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan dan/atau kawasan permukiman pada pusat pelayanan kawasan di kawasan kecamatan di wilayah kabupaten, meliputi 20% (dua puluh persen) RTH publik dan 10% (sepuluh persen) RTH privat, berada di Perkotaan Nganjuk, Perkotaan Kertosono, Perkotaan Tanjunganom, Perkotaan Berbek, Perkotaan Rejoso, Perkotaan Lengkong, dan kawasan permukiman di Kecamatan Loceret, Kecamatan Pace, Kecamatan Sukomoro, Kecamatan Bagor,Kecamatan Wilangan, Baron, Kecamatan Prambon, Kecamatan Ngronggot, Kecamatan Sawahan, Kecamatan Ngetos, Kecamatan Gondang, Kecamatan Ngluyu, Kecamatan Patianrowo, dan Kecamatan Jatikalen.

 

Bagian Ketiga
Kawasan Budidaya
Pasal 25

Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b terdiri atas :
a. kawasan peruntukan hutan produksi;
b. kawasan peruntukan hutan rakyat;
c. kawasan peruntukan pertanian;
d. kawasan peruntukan perikanan;
e. kawasan peruntukan pertambangan;
f. kawasan peruntukan industri;
g. kawasan peruntukan pariwisata;
h. kawasan peruntukan permukiman; dan
i. kawasan peruntukan lainnya.

 

Paragraf 1
Kawasan Peruntukan Hutan Produksi
Pasal 26

Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a berada di Kecamatan Rejoso, Kecamatan Gondang, Kecamatan Ngluyu, Kecamatan Lengkong, Kecamatan Jatikalen, Kecamatan Wilangan, Kecamatan Berbek, Kecamatan Sawahan, Kecamatan Ngetos, Kecamatan Loceret dan Kecamatan Pace, dengan luas kurang lebih 43.341,10 Ha.

 

Paragraf 2
Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat
Pasal 27

Kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, tersebar di Kecamatan Rejoso, Kecamatan Gondang, Kecamatan Ngluyu, Kecamatan Lengkong, Kecamatan Jatikalen, Kecamatan Wilangan, Kecamatan Berbek, Kecamatan Sawahan, Kecamatan Ngetos dan Kecamatan Loceret, Kecamatan Pace, Kecamatan Bagor.

 

Paragraf 3
Kawasan Peruntukan Pertanian
Pasal 28

(1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, meliputi :
a. tanaman pangan;
- 26 -
b. hortikultura;
c. perkebunan; dan
d. peternakan.
(2) Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
a. penetapan lokasi kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan tersebar di seluruh kecamatan di wilayah kabupaten; dan
b. kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan yang dipertahankan dan dikembangkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dengan luas kurang lebih 51.630.9 Ha;
(3) Kawasan peruntukan pertanian hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
a. Lereng Wilis tersebar di Kecamatan Sawahan, Kecamatan Ngetos, dan Kecamatan Loceret;
b. DAS Brantas tersebar di Kecamatan Prambon, Kecamatan Patianrowo dan Kecamatan Ngronggot; dan
c. Sub DAS Widas tersebar di Kecamatan Wilangan, Kecamatan Bagor, Kecamatan Rejoso, Kecamatan Sukomoro, Kecamatan Gondang dan Kecamatan Ngluyu.
(4) Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
a. penetapan lokasi untuk pengembangan kawasan perkebunan jenis tanaman cengkeh, kopi, dan coklat meliputi Kecamatan Sawahan, Kecamatan Ngetos, dan kecamatan Loceret sebagian di Kecamatan Berbek;
b. penetapan lokasi untuk pengembangan kawasan perkebunan jenis tanaman karet dan vanili meliputi Kecamatan Loceret, Kecamatan Ngetos, Kecamatan Sawahan, dan sebagian di Kecamatan Pace;
c. penetapan lokasi untuk pengembangan kawasan perkebunan jenis tanaman tembakau meliputi Kecamatan Lengkong, Kecamatan Ngluyu dan Kecamatan Gondang;
d. penetapan lokasi untuk pengembangan kawasan perkebunan jenis tanaman tebu meliputi seluruh kecamatan wilayah kabupaten terkecuali Kecamatan Sawahan dan Kecamatan Ngetos;
e. penetapan lokasi untuk pengembangan kawasan perkebunan jenis tanaman porang meliputi Kecamatan Bagor, Kecamatan Rejoso, Kecamatan Ngluyu dan Kecamatan Ngetos;
f. penetapan lokasi untuk pengembangan kawasan perkebunan jenis tanaman mente meliputi Kecamatan Ngetos, Kecamatan Loceret dan Kecamatan Sawahan.
(5) Kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
a. penetapan lokasi untuk pengembangan kawasan peruntukan peternakan ternak besar meliputi Kecamatan Tanjunganom, Kecamatan Bagor, Kecamatan Pace, Kecamatan Rejoso, dan Kecamatan Baron;
b. penetapan lokasi untuk pengembangan kawasan peruntukan peternakan ternak kecil dan industri peternakan meliputi Kecamatan Pace, Kecamatan Loceret, Kecamatan
Gondang, Kecamatan Jatikalen, Kecamatan Wilangan dan Kecamatan Lengkong;

 

Paragraf 4
Kawasan Peruntukan Perikanan
Pasal 29

Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d, ditetapkan dengan ketentuan:
a. pengembangan sentra perikanan yang berada di Kecamatan Tanjunganom, Kecamatan Ngronggot, Kecamatan Wilangan, Kecamatan Patianrowo dan Kecamatan Prambon;
b. kegiatan budidaya perikanan dikembangkan dengan memanfaatkan sumber daya air dari sungai, waduk, embung, sumber mata air dan air tanah.

 

Paragraf 5
Kawasan Peruntukan Pertambangan
Pasal 30

Penetapan lokasi kawasan peruntukan kegiatan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e terdiri dari mineral batuan, meliputi :
a. kegiatan pertambangan batuan lempung terdapat di Kecamatan Ngronggot dan Kecamatan Bagor;
b. kegiatan pertambangan Andesit berada di Kecamatan Loceret, Kecamatan Berbek, Kecamatan Ngetos, Kecamatan Sawahan, Kecamatan Wilangan, Kecamatan Rejoso,dan Kecamatan Lengkong;
c. kegiatan pertambangan Pasir Batu dan tanah uruk berada di Kecamatan Bagor, Kecamatan Wilangan, Kecamatan Rejoso, Kecamatan Berbek, Kecamatan Loceret, Kecamatan Ngetos, Kecamatan Pace, Kecamatan Gondang, Kecamatan Lengkong, dan Kecamatan Jatikalen ;
d. kegiatan pertambangan batu gamping berada di Kecamatan Ngluyu dan Kecamatan Rejoso;
e. kegiatan jenis pertambangan batuan onyx berada di Kecamatan Lengkong;dan
f. kegiatan pertambangan di wilayah kabupaten dalam upaya pemantauan dan pengelolaan lingkungan serta kelestarian pemanfaatannya mengenai tata cara pengelolaanya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

 

Paragraf 6
Kawasan Peruntukan Industri
Pasal 31

(1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf f, terdiri atas :
a. industri sedang sampai besar;dan
b. industri kecil dan rumah tangga .
(2) Kawasan peruntukan Industri sedang sampai besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a industri yang
- 28 -
mempunyai skala produksi regional sampai nasional dan ekspor dengan jenis industri permesinan dan alat angkutan, listrik dan elektronika, tekstil, pengolahan bahan galian bukan logam, kertas, tekstil, jasa, dan industri lainnya, ditetapkan lokasinya di sepanjang koridor jalan arteri mulai dari kawasan Kecamatan Kertosono, kawasan Kecamatan Baron, sebagian kawasan Kecamatan Tanjunganom, Kecamatan Sukomoro, Kecamatan Nganjuk, Kecamatan Bagor, Kecamatan Wilangan. Koridor jalan kolektor terletak di kawasan Kecamatan Nganjuk, Kecamatan Rejoso, Kecamatan Gondang, Kecamatan Lengkong, Kecamatan Jatikalen, Kecamatan Patianrowo, Kecamatan Loceret, dan Kecamatan Pace.
(3) Kawasan peruntukan Industri kecil dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis industri makanan, minuman, dan kerajinan dengan lokasi terletak tersebar permukiman pada koridor jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal maupun jalan lingkungan di seluruh kecamatan di wilayah kabupaten.

 

Paragraf 7
Kawasan Peruntukan Pariwisata
Pasal 32

(1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf g, terdiri atas :
a. wisata alam;
b. wisata cagar budaya; dan
c. wisata buatan.
(2) Kawasan peruntukan wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi lokasi wisata alam pegunungan dan Air Terjun Sedudo di Kecamatan Sawahan, wisata alam dan air Merambat Roro Kuning di Kecamatan Loceret dan wisata alam dan Goa Margo Tresno berada di Desa Sugihwaras Kecamatan Ngluyu.
(3) Kawasan peruntukan wisata cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. Candi Lor di Desa Candirejo Kecamatan Loceret;
b. Candi Ngetos di Desa Ngetos Kecamatan Ngetos;
c. Masjid Al Mubarok dan Makam Kanjeng Jimat berada di Desa Kacangan Kecamatan Berbek;
d. Makam Syekh Suluki berada di Desa Wilangan Kecamatan Wilangan;
e. Monumen Jenderal Sudirman berada di Desa Bajulan Kecamatan Loceret;
f. Monumen dan Museum Dr. Sutomo berada di Desa Ngepeh Kecamatan Loceret;
g. Museum Anjuk Ladang berada di Kota Nganjuk;
h. Makam Ki Ageng Ngaliman berada di Desa Ngliman Kecamatan Sawahan;
i. Makam Menteri Supeno berada di. Desa Ngliman Kecamatan Sawahan;
- 29 -
j. Pertapaan Sadepok berada di Desa Ngliman Kecamatan Sawahan;
k. Pura Kerta Bhuwana Giri Wilis berada di Desa Bajulan Kecamatan Loceret;
l. Petilasan Kadipaten Posono berada di Desa Ngrombot Kecamatan Patianrowo;
m. makam dan masjid desa wisata religi di Desa Pakuncen Kecamatan Patianrowo;
n. Makam Nyi Ageng Sepet berada di Desa Joho Kecamatan Pace;
o. Makam Sentono Kocek berada di Desa Pace Kulon, Kecamatan Pace;
p. Makam Kyai Poleng di Desa Mojoduwur Kecamatan Ngetos;
q. Makam Keniten berada di Desa Kedungrejo Kecamatan Tanjunganom;
r. Klenteng Sukomoro berada di Kelurahan Sukomoro Kecamatan Sukomoro;
s. Makam Sono Gedong berada di Desa Ngluyu Kecamatan Ngluyu;
t. Makam Rajegwesi berada di Desa Sugihwaras Kecamatan Ngluyu; dan
u. Pertapaan Argojali berada di Desa Blongko Kecamatan Ngetos.
(4) Wisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c di Kecamatan Nganjuk, Kecamatan Kertosono, Kecamatan Loceret, Kecamatan Sawahan dan rencana pengembangan diarahkan di Kecamatan Tanjunganom dan Kecamatan Berbek.

 

Paragraf 8
Kawasan Peruntukan Permukiman
Pasal 33

(1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf h meliputi:
a. kawasan permukiman perkotaan; dan
b. kawasan permukiman perdesaan.
(2) Kawasan peruntukan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a penetapan lokasi meliputi :
a. perkotaan pusat kegiatan lokal meliputi:seluruh desa / kelurahan di Kecamatan Nganjuk serta sebagian kawasan Kecamatan Sukomoro, Kecamatan Bagor, Kecamatan Loceret dan Kecamatan Berbek;
b. perkotaan pusat kegiatan lokal promosi meliputi wilayah Ibukota Kecamatan Kertosono, Ibukota Kecamatan Tanjunganom, Ibukota Kecamatan Berbek, Ibukota Kecamatan Rejoso, Ibukota Kecamatan Lengkong; dan
c. perkotaan pusat pelayanan kawasan atau kecamatan meliputi Ibukota Kecamatan Loceret, Ibukota Kecamatan Pace, Ibukota Kecamatan Sukomoro, Ibukota Kecamatan Bagor, Ibukota Kecamatan Wilangan, Ibukota Kecamatan Baron, Ibukota Kecamatan prambon, Ibukota Kecamatan
- 30 -
Ngronggot, Ibukota Kecamatan Sawahan, Ibukota Kecamatan Ngetos, Ibukota Kecamatan Gondang, Ibukota Kecamatan Ngluyu, Ibukota Kecamatan Patianrowo, dan Ibukota Kecamatan Jatikalen.
(3) Kawasan peruntukan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b penetapan lokasi sebagai fungsi kawasan peruntukan permukiman perdesaan meliputi seluruh wilayah perdesaan di Kabupaten Nganjuk.

 

Paragraf 9
Kawasan Peruntukan Lainnya
Pasal 34

(1) Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf i,meliputi:
a. Kawasan peruntukan perdagangan;dan
b. Kawasan peruntukan lahan cadangan.
(2) Kawasan peruntukan perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi perdagangan skala lokal, skala kota, dan perdagangan sektor informal.
a. Perdagangan skala lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah wilayah yang memiliki fasilitas perdagangan seperti pasar induk, grosir diarahkan di tiap pusat PKL dan PKLp;
b. Perdagangan skala kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi perdagangan jenis pertokoan dan perdagangan pasar yang diarahkan disetiap wilayah ibukota kecamatan;dan
c. Perdagangan sektor informal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah perdagangan yang berkembang di setiap wilayah perkotaan dan perdesaan, akan di tetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.
(3) Kawasan peruntukan lahan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
a. pengembangan permukiman perkotaan dan perdesaan serta peruntukan industri, pertanian dan pergudangan dan jasa;
b. pengembangan dampak kebijakan nasional dan regional diwilayah Kabupaten Nganjuk; dan
c. Pengembangan lokasi agrobisnis dan sektor informal.
(4) Penetapan lokasi peruntukan lahan cadangan sebagaimana di maksud pada ayat (3) akan di tetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB V
PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN

Pasal 35

Kawasan strategis di wilayah kabupaten ditentukan berdasarkan sudut kepentingan yang meliputi:
- 31 -
a. pertumbuhan ekonomi;
b. sosial dan budaya;
c. fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; dan
d. pertahanan dan keamanan.

 

Pasal 36

(1) Kawasan strategis dari sudut pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a adalah mempunyai kriteria :
a. merupakan aglomerasi dari berbagai kegiatan ekonomi yang memiliki potensi cepat tumbuh
b. adanya sektor unggulan yang dapat menggerakan ekonomi
c. adanya potensi potensi ekspor yang didukung kawasan perumahan dan permukiman yang dilengkapi dengan jaringan prasarana dan utilitas, serta sarana pemerintah penunjang kegiatan ekonomi
d. adanya kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi
e. mempunyai fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahan pangan atau
f. mempunyai fungsi mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi,
(2) Kawasan strategis dari sudut pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) penetapan lokasi dalam wilayah kabupaten, meliputi :
a. Kawasan strategis agropolitan lingkar wilis ditetapkan di kawasan Kecamatan Sawahan, Kecamatan Ngetos dan kawasan Loceret;
b. kawasan strategis perbatasan Jombang-Nganjuk-Kediri;
c. kawasan agropolitan Sukomoro dan sekitarnya;dan
d. kawasan strategis sepanjang koridor jalan arteri.
(3) Kawasan strategis dari sudut sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b adalah mempunyai kriteria:
a. sebagai tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya;
b. prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya
c. aset yang harus dilindungi dan dijaga;
d. sebagai tempat perlindungan peninggalan budaya;
e. tempat yang memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya; atau
f. tempat yang memiliki pontesi kerawanan terhadap konflik sosial;
(4) Kawasan strategis dari sudut sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) penetapan lokasi dalam wilayah kabupaten, meliputi :
a. Candi Lor di Desa Candirejo Kecamatan Loceret;
b. Candi Ngetos di Desa Ngetos Kecamatan Ngetos;
c. Masjid Al Mubarok dan Makam Kanjeng Jimat berada di Desa Kacangan Kecamatan Berbek;
- 32 -
d. Makam Syekh Suluki berada di Desa Wilangan Kecamatan Wilangan;
e. Monumen Jenderal Sudirman berada di Desa Bajulan Kecamatan Loceret;
f. Monumen dan Museum Dr. Sutomo berada di Desa Ngepeh Kecamatan Loceret;
g. Museum Anjuk Ladang berada di Kota Nganjuk;
h. Makam Ki Ageng Ngaliman berada di Desa Ngliman Kecamatan Sawahan;
i. Makam Menteri Supeno berada di. Desa Ngliman Kecamatan Sawahan;
j. Pertapaan Sadepok berada di Desa Ngliman Kecamatan Sawahan;
k. Pura Kerta Bhuwana Giri Wilis berada di Desa Bajulan Kecamatan Loceret;
l. Petilasan Kadipaten Posono berada di Desa Ngrombot Kecamatan Patianrowo;
m. makam dan masjid desa wisata religi di Desa Pakuncen Kecamatan Patianrowo;
n. Makam Nyi Ageng Sepet berada di Desa Joho Kecamatan Pace;
o. Makam Sentono Kocek berada di Desa Pace Kulon, Kecamatan Pace;
p. Makam Kyai Poleng di Desa Mojoduwur Kecamatan Ngetos;
q. Makam Keniten berada di Desa Kedungrejo Kecamatan Tanjunganom;
r. Klenteng Sukomoro berada di Kelurahan Sukomoro Kecamatan Sukomoro;
s. Makam Sono Gedong berada di Desa Ngluyu Kecamatan Ngluyu;
t. Makam Rajegwesi berada di Desa Sugihwaras Kecamatan Ngluyu; dan
u. Pertapaan Argojali berada di Desa Blongko Kecamatan Ngetos.
(5) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c adalah mempunyai kriteria:
a. tempat perlindungan keanekaragaman hayati;
b. kawasan lindung yang ditetapakan bagi perlindungan ekosistem, flora atau fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan;
c. kawasan yang memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian, kawasan yang meberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim mikro;
d. kawasan yang menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan hidup;
e. kawasan rawan bencana alam; atau
f. kawasan yang sangat menentukan dalam perubahan rona awal dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan.
- 33 -
(6) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (5) penetapan lokasi dalam wilayah kabupaten, meliputi Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas dan sub DAS Widas, kawasan rawan bencana alam dan bencana gunung berapi berada di Kecamatan Sawahan, Kecamatan Ngetos, Kecamatan Loceret dan sebagian di Kecamatan Rejoso.
(7) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d adalah mempunyai kriteria :
a. kawasan dengan peruntukan bagi kepentingan pemeliharan dan keamanan negara berdasarkan geostrategi nasional;
b. kawasan dengan peruntukan bagi basis militer, daerah latihan militer, daerah pembuangan amunisi dan peralatan pertahanan lainnya, gudang amunisi, daerah uji coba sistem persenjataan, dan/atau kawasan industri sistem pertahanan dan aset-aset pertahanan lainnya;dan
c. Kawasan strategis dari sudut-sudut kepentingan pertahanan dan keamanan penetapan lokasi di wilayah kabupaten meliputi seluruh kecamatan di Kabupaten Nganjuk yang berupa spot-spot.

BAB VI
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 37

Arahan pemanfaatan ruang diselenggarakan untuk :
a. untuk mewujudkan struktur ruang, pola ruang dan kawasan strategis yang menjamin keberlangsungan kehidupan masyarakat secara berkualitas ; dan
b. mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan yang direncanakan secara terpadu.

 

Pasal 38

(1) arahan pelaksanakan pemanfaatan ruang merupakan pelaksanaan pembangunan sektoral dan pengembangan wilayah, baik yang dilaksanakan pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten maupun oleh masyarakat dengan mengacu pada rencana tata ruang.
(2) Dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten, Pemerintah Kabupaten menyediakan pencadangan lahan dimasing-masing wilayah disetiap tahun anggaran.
(3) Pelaksanaan pemanfaatan ruang dilakukan melalui penyusunan indikasi program yang meliputi :
a. penyusunan dan sinkronisasi program pemanfaatan ruang;
b. pembiayan program pemanfaatan ruang; dan
c. pelaksanaan program pemanfaatan ruang.
(4) Indikasi program utama arahan pemanfaatan ruang diwujudkan pada rencana struktur ruang dan pola ruang kabupaten dalam bentuk program jangka panjang dan jangka menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a;
(5) Rincian tahapan pelaksanaan program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

 

Bagian Kedua
Indikasi Program Utama Perwujudan Struktur Ruang
Pasal 39

Indikasi program utama perwujudan struktur ruang diwujudkan dalam program pelaksanaan pemanfaatan ruang yang meliputi :
a. perwujudan sistem perkotaan;
b. perwujudan sistem perdesaan;
c. perwujudan sistem transportasi;
d. perwujudan sistem jaringan energi;
e. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;
f. perwujudan sistem jaringan sumber daya air;dan
g. perwujudan sistem prasarana pengelolaan lingkungan.

 

Pasal 40

Indikasi program utama perwujudan sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a, program kegiatannya meliputi:
a. penetapan batas wilayah fungsional kawasan perkotaan fungsi PKL, fungsi PKLp dan fungsi PPK;
b. penataan ruang kawasan perkotaan fungsi PKL, fungsi PKLp dan fungsi PPK.

 

Pasal 41

Indikasi program utama perwujudan sistem perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b, program kegiatannya meliputi:
a. penetapan batas wilayah fungsional kawasan perdesaan fungsi PPL, kawasan agrobisnis dan kawasan strategis;dan
b. penataan ruang kawasan perdesaan fungsi PPL, kawasan agrobisnis dan kawasan strategis.

 

Pasal 42

Indikasi program utama perwujudan sistem transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c, program kegiatannya meliputi:
a. pengkajian dan pengembangan fungsi jalan di wilayah kabupaten;
b. pengembangan fungsi jaringan jalan yang menghubungkan antar kawasan kecamatan dan antar kabupaten;
- 35 -
c. pengembangan jalan bebas hambatan yang menghubungkan Kertosono-Nganjuk-Ngawi;
d. pengembangan dan peningkatan jalan yang melayani antar pusat kegiatan lingkungan dan antar kawasan peruntukan;
e. pengembangan dan peningkatan jalan penghubung antar lingkungan pelayanan desa dan pusat pelayanan kawasan;
f. pengembangan jembatan lintas kabupaten dan antar kawasan kecamatan;
g. pengembangan dan penetapan lokasi fungsi terminal angkutan penumpang dan barang (cargo); dan
h. menyusun ketentuan dan persyaratan tata bangunan dan lingkungan.

 

Pasal 43

Indikasi program utama perwujudan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf d, program kegiatannya meliputi:
a. pengkajian rencana pengembangan jaringan gas;
b. pengembangan dan peningkatan pelayanan jaringan listrik JTR dan JTM pada lingkungan permukiman di seluruh kecamatan dan lokasi pengembangan kawasan peruntukan lainnya; dan
c. menyusun ketentuan dan persyaratan lingkungan.

 

Pasal 44

Indikasi program utama perwujudan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf e, program kegiatannya meliputi:
b. pengembangan pelayanan jaringan telekomunikasi bawah tanah pada pusat-pusat pelayanan permukiman dan kawasan peruntukan lainnya;
c. pengendalian dan pengembangan lokasi Base Transceiver Station (BTS); dan
d. menyusun ketentuan dan persyaratan tata bangunan dan lingkungan.

 

Pasal 45

Indikasi program utama perwujudan sistem sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf f, program kegiatannya meliputi:
a. pengendalian sungai lintas kabupaten beserta anak sungai dalam rangka kelangsungan dan ketersediaan air di wilayah kabupaten dan wilayah Jawa Timur;
b. pengembangan sumber daya air dalam rangka pelayanan pengembangan kawasan peruntukan pertanian diwilayah kabupaten;
c. pengembangan, pengendalian dan pemanfaatan waduk dan embung;
- 36 -
d. pengembangan, pemanfaatan dan pengendalian sumber-sumber mata air alam dan buatan dalam rangka penyediaan sumber daya air untuk pertanian dan air bersih;
e. pengembangan, pemanfaatan dan pengendalian sumber-sumber mata air alam dan buatan dalam rangka penyediaan pemenuhan kebutuhan air bersih di lingkungan rawan air bersih;dan
f. menyusun ketentuan dan persyaratan lingkungan.

 

Pasal 46

Indikasi program utama perwujudan sistem prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf g, program kegiatannya meliputi:
a. pengembangan lokasi dan pelayanan serta pengendalian TPA;
b. pengembangan sistem drainase primer dan sekunder kawasan peruntukan permukiman perkotaan dan perdesaan;
c. kajian pengembangan dan penyediaan sistem kolam retensi pada kawasan rawan banjir/tergenang;
d. pengembangan sistem pengelolaan limbah domestik komunal dan setempat serta sistem jaringan terpusat pada kawasan peruntukan permukiman padat;
e. pengendalian pemanfaatan penyediaan sistem pengelolaan limbah pada peruntukan kawasan industri, jasa dan rumah sakit; dan
f. menyusun ketentuan dan persyaratan lingkungan.

 

Bagian Ketiga
Indikasi Program Utama Perwujudan Pola Ruang
Pasal 47

Indikasi program utama perwujudan pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 terdiri atas:
a. perwujudan kawasan lindung:
1. kawasan hutan lindung;
2. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
3. kawasan perlindungan setempat;
4. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
5. kawasan rawan bencana alam; dan
6. kawasan lindung lainnya.
b. perwujudan kawasan budidaya:
1. kawasan peruntukan hutan produksi;
2. kawasan peruntukan hutan rakyat;
3. kawasan peruntukan pertanian;
4. kawasan peruntukan perikanan;
5. kawasan peruntukan pertambangan;
6. kawasan peruntukan industri;
7. kawasan peruntukan pariwisata;
8. kawasan peruntukan permukiman; dan
9. kawasan peruntukan lainnya

 

Pasal 48

Indikasi program utama perwujudan kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a angka 1 meliputi:
a. penetapan dan identifikasi batas peruntukan kawasan hutan lindung;
b. penetapan dan identifikasi lahan kritis kawasan hutan;
c. pengembangan jenis tanaman lindung dan reboisasi;
d. pengendalian dan pencegahan alih fungsi hutan lindung; dan
e. Menyusun ketentuan dan persyaratan lingkungan hidup.

 

Pasal 49

Indikasi program utama perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a angka 2 meliputi:
a. pengendalian dan pencegahan alih fungsi kawasan lindung resapan air;
b. penetapan dan identifikasi lahan kritis kawasan penyangga;
c. pengembangan jenis tanaman lindung dan reboisasi kawasan lindung resapan air; dan
d. Menyusun ketentuan dan persyaratan lingkungan hidup.

 

Pasal 50

Indikasi program utama perwujudan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a angka 3 meliputi:
a. penetapan lokasi, identifikasi dan perencanaan sempadan peruntukan perlindungan setempat;
b. pengendalian dan pencegahan alih fungsi kawasan sempadan sekitar sungai, mata air, waduk dan embung;
c. pengembangan jenis tanaman lindung dan penyediaan sarana prasarana pada kawasan peruntukan perlindungan setempat; dan
d. menyusun ketentuan dan persyaratan lingkungan hidup.

 

Pasal 51

Indikasi program utama perwujudan kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a angka 4 meliputi:
a. penetapan lokasi, identifikasi dan perencanaan kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
b. pengendalian dan pencegahan alih fungsi kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
c. pengembangan manajemen perlindungan dan sarana prasarana pada kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya; dan
d. menyusun ketentuan dan persyaratan lingkungan hidup.

 

Pasal 52

Indikasi program utama perwujudan kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a angka 5 meliputi:
a. penetapan lokasi, identifikasi, dan perencanaan jalur evakuasi dan kawasan rawan bencana alam; dan
b. pengembangan mitigasi dan sarana prasarana pada jalur evakuasi dan lokasi kawasan rawan bencana alam; dan
c. menyusun ketentuan dan persyaratan tata bangunan dan lingkungan hidup.

 

Pasal 53

Indikasi program utama perwujudan kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b angka 1 meliputi:
a. penetapan dan identifikasi batas peruntukan jenis kawasan hutan produksi;
b. penetapan dan identifikasi lahan kritis kawasan hutan produksi;
c. pengembangan , reboisasi dan diversifikasi jenis tanaman produksi;
d. penetapan lokasi dan pengembangan pengelolaan hutan bersama masyarakat; dan
e. menyusun ketentuan dan persyaratan lingkungan hidup.

 

Pasal 54

Indikasi program utama perwujudan kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b angka 2 meliputi:
a. penetapan lokasi dan identifikasi batas peruntukan hutan rakyat;
b. penetapan lokasi dan identifikasi lahan kritis kawasan hutan rakyat; dan
c. pengembangan, penataan jenis tanaman dan diversifikasi pola tanam fungsi hutan.

 

Pasal 55

Indikasi program utama perwujudan kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b angka 3 meliputi:
a. penetapan lokasi, identifikasi batas dan potensi serta perencanaan pengembangan peruntukan pertanian berkelanjutan;
b. penetapan arahan lokasi dan identifikasi pola tanam sesuai jenis komoditas pada kawasan peruntukan pertanian;
c. penetapan arahan lokasi peruntukan pengembangan produksi peternakan di wilayah kabupaten;
d. pengembangan dan penataan intensitas pelayanan sistem irigasi tersier;
e. pengendalian alih fungsi pemanfaatan pertanian lahan basah;
f. optimalisasi kelembagaan himpunan petani dalam pemanfaatan lahan pertanian; dan
g. menyusun ketentuan persyaratan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

 

Pasal 56

Indikasi program utama perwujudan kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b angka 4 meliputi:
a. penetapan lokasi, identifikasi potensi dan perencanaan pengembangan peruntukan perikanan berkelanjutan;
b. penetapan lokasi dan arahan jenis budidaya perikanan;
c. pengembangan sarana dan prasarana pendukung budidaya perikanan; dan
d. kerjasama dan optimalisasi pemanfaatan dengan peruntukan lahan pertanian dan prasarana sumber daya air yang ada; dan
e. menyusun ketentuan dan persyaratan lingkungan.

 

Pasal 57

Indikasi program utama perwujudan kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b angka 5 meliputi:
a. penetapan lokasi, identifikasi potensi dan perencanaan pengembangan peruntukan pertambangan;
b. pengendalian, pengelolaan dan pemanfaatan hasil pertambangan;
c. reklamasi lokasi pasca pertambangan; dan
d. menyusun ketentuan dan persyaratan lingkungan hidup.

 

Pasal 58

Indikasi program utama perwujudan kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b angka 6 meliputi:
a. penetapan lokasi, identifikasi lahan dan rencana rinci arahan pengembangan kawasan peruntukan industri;
b. pengembangan dan pengaturan sarana prasarana dan sistem jaringan penunjang kawasan peruntukan industri;
c. pengendalian dan penyiapan perangkat terhadap dampak lingkungan pada kawasan peruntukan industri; dan
d. menyusun ketentuan dan persyaratan tata bangunan dan lingkungan.

 

Pasal 59

Indikasi program utama perwujudan kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b angka 7 meliputi:
a. penetapan lokasi, pengembangan dan optimalisasi obyek wisata dan rencana tata guna lahan pada kawasan peruntukan periwisata;
b. pengembangan dan pengaturan pengelolaan jaringan transportasi, akomodasi, prasarana dan informasi serta penunjang kawasan peruntukan pariwisata;
c. pengendalian dampak lingkungan dan pengaturan pemanfaatan kawasan wisata; dan
d. menyusun ketentuan dan persyaratan tata bangunan dan lingkungan.

 

Pasal 60

Indikasi program utama perwujudan kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b angka 8 meliputi:
a. penetapan lokasi dan pengembangan permukiman fungsi perkotaan dan perdesaan;
b. penetapan lokasi dan penataan ruang terbuka hijau pada kawasan permukiman fungsi perkotaan;
c. penataan tata guna fungsi lahan dan intensitas pemanfaatan ruang:
d. pengembangan sarana prasarana dasar permukiman perkotaan dan perdesaan;
e. pengendalian daya tamping dan daya dukung lingkungan pemanfaatan ruang pada kawasan peruntukan permukiman;dan
f. menyusun ketentuan dan persyaratan tata bangunan dan lingkungan.

 

Pasal 61

Indikasi program utama perwujudan kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b angka 9 meliputi:
a. Indikasi program utama perwujudan kawasan perdagangan meliputi:
1. Penetapan lokasi dan pengembangan kawasan perdagangan di PKL, PKLp dan PPK;
2. Pengembangan perdagangan sector informal di setiap wilayah perkotaan dan perdesaan;
3. Pengembangan sarana dan prasarana pada kawasan perdagangan;
4. Pengendalian daya tamping dan daya dukung lingkungan terhadap pemanfaatan ruang pada kawasan perdagangan;dan
5. Menyusun ketentuan dan persyaratan pemanfaatan bangunan.
b. Indikasi program utama perwujudan kawasan lahan cadangan meliputi:
1. penetapan lokasi dan pengembangan penyediaan lahan cadangan;
2. penataan pemanfaatan ruang fungsi cadangan guna penyiapan pengembangan peruntukan permukiman dan peruntukan lainnya;
3. pengembangan sarana prasarana pada lahan cadangan;
4. pengendalian daya tampung dan daya dukung lingkungan terhadap pemanfaatan ruang pada lahan cadangan; dan
5. menyusun ketentuan dan persyaratan pemanfaatan bangunan.

 

Bagian Ketiga
Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten

 

Pasal 62

Indikasi program utama perwujudan kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 meliputi:
a. penetapan, identifikasi potensi dan perencanaan kawasan strategis kepentingan pertumbuhan ekonomi;
b. penetapan, identifikasi potensi dan perencanaan kawasan strategis kepentingan sosial budaya;
c. penetapan, identifikasi potensi dan perencanaan kawasan strategis kepentingan fungsi daya dukung lingkungan hidup; dan
d. penetapan dan identifikasi potensi kawasan strategis kepentingan pertahanan dan keamanan.

BAB VII
ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 63

Pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan untuk menjamin terwujudnya tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

 

Pasal 64

Arahan pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dilaksanakan melalui :
a. ketentuan umum peraturan zonasi;
b. ketentuan perizinan;
c. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan
d. pengenaan sanksi.

 

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
Pasal 65

Ketentuan pengaturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a memuat ketentuan mengenai :
a. jenis kegiatan yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat dan tidak diperbolehkan;
b. intensitas pemanfaatan ruang paling sedikit mencakup koefisien dasar bangunan maksimum, koefisien lantai bangunan maksimum, koefisien ketinggian bangunan maksimum dan koefisien dasar hijau minimum;
c. prasarana dan sarana minimum sebagai kelengkapan dasar fisik lingkungan yang mendukung berfungsinya zona secara optimal; dan
d. ketentuan lain yang dibutuhkan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan cagar budaya, kawasan rawan bencana, dan kawasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;

 

Pasal 66

Peraturan zonasi kabupaten akan disusun dan ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah.

 

Pasal 67

Ketentuan umum zonasi wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a ditetapkan untuk mengatur pada rencana pola ruang wilayah yang meliputi :
a. ketentuan umum zonasi pada rencana kawasan lindung;
b. ketentuan umum zonasi pada rencana kawasan budidaya; dan
c. ketentuan umum zonasi pada kawasan sekitar sistem prasarana nasional dan wilayah kabupaten.

 

Pasal 68

Ketentuan umum zonasi pada rencana kawasan lindung sebagai mana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a meliputi :
a. kawasan hutan lindung;
b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
c. kawasan perlindungan setempat;
d. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
e. kawasan rawan bencana alam; dan
f. kawasan lindung lainnya.

 

Pasal 69

Ketentuan umum zonasi pada kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf a dengan ketentuan :
a. diperbolehkan untuk wisata alam dengan syarat tidak mengubah bentang alam;
b. diperbolehkan untuk kegiatan pendidikan dan penelitian dengan syarat tidak mengubah bentang alam;
c. tidak diperbolehkan untuk kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan;
d. tidak diperbolehkan untuk kegiatan yang berpotensi merusak kesuburan dan keawetan tanah, merusak fungsi hidrologi, mengganggu kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian lingkungan hidup pada umumnya;
e. diperbolehkan dengan syarat pengambilan sumber mata air untuk kepentingan umum; dan
f. dipersyaratkan sesuai ketentuan lingkungan hidup.

 

Pasal 70

Ketentuan umum zonasi pada kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf b dengan ketentuan :
a. diperbolehkan untuk kegiatan hutan rakyat;
b. diperbolehkan terbatas untuk kegiatan budidaya tidak terbangun;
c. diperbolehkan untuk wisata alam dengan syarat tidak mengubah bentang alam;
d. diperbolehkan untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan, penelitian dengan syarat tidak mengubah bentang alam;
e. diperbolehkan untuk kegiatan cek dam, waduk dan embung dengan persyaratan teknis;
f. tidak diperbolehkan untuk seluruh jenis kegiatan yang mengganggu fungsi resapan air;
g. tidak diperbolehkan untuk membuang limbah padat dan cair pada sungai, waduk, embung dan mata air; dan
h. ditentukan persyaratan tata bangunan dan lingkungan.

 

Pasal 71

Ketentuan umum zonasi pada kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf c dengan ketentuan :
a. diperbolehkan dengan syarat ketat adanya kegiatan dan bangunan pada kawasan sempadan sungai ,waduk dan embung;
b. diperbolehkan pemanfaatan untuk kegiatan penghijauan dan pelestarian sumber mata air;
c. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan menunjang budidaya perikanan, pemanfaatan air bersih dan irigasi pengairan;
d. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan yang mengancam merusak sempadan dan menurunkan kualitas sungai;
e. diperbolehkan dengan syarat pendirian bangunan untuk menunjang fungsi rekreasi dan wisata air; dan
f. ditentukan persyaratan tata bangunan dan lingkungan.

 

Pasal 72

Ketentuan umum zonasi pada kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf d dengan ketentuan :
a. diperbolehkan dengan syarat untuk pemanfaatan kegiatan pendidikan, penelitian, dan wisata;
b. diperbolehkan dengan syarat untuk pendirian bangunan yang menunjang kegiatan pendidikan, penelitian, penggalian benda–benda arkeologi dan wisata;
c. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu atau merusak kekayaan budaya;
d. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu kelestarian lingkungan di sekitar peninggalan sejarah, bangunan arkeologi, monumen nasional, serta bentukan geologi tertentu;
e. tidak diperbolehkan kegiatan yang mempunyai potensi menimbulkan kerawanan terhadap konflik sosial; dan
f. ditentukan persyaratan tata bangunan dan lingkungan.

 

Pasal 73

Ketentuan umum zonasi pada kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf e dengan ketentuan :
a. diperbolehkan pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum;
b. diperbolehkan pemanfaatan lahan untuk kegiatan pengendalian banjir dan menambah ruang terbuka hijau; dan
c. ditentukan persyaratan tata bangunan dan lingkungan.

 

Pasal 74

Ketentuan umum zonasi pada rencana kawasan budidaya sebagai mana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b meliputi :
a. kawasan peruntukan hutan produksi;
b. kawasan peruntukan hutan rakyat;
c. kawasan peruntukan pertanian;
d. kawasan peruntukan perikanan;
e. kawasan peruntukan pertambangan;
f. kawasan peruntukan industri;
g. kawasan peruntukan pariwisata;
h. kawasan peruntukan permukiman; dan
i. kawasan peruntukan lainnya

 

Pasal 75

Ketentuan umum zonasi pada kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf a dengan ketentuan :
a. tidak diperbolehkan kegiatan yang merubah peruntukan kawasan hutan yang berpengaruh terhadap kondisi geofisik dan kondisi sosial ekonomi masyarakat;

b. diperbolehkan penggunaan kawasan hutan dengan syarat menyiapkan lahan pengganti sesuai dengan peraturan perundangan; dan
c. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan lahan hutan untuk kepentingan pengelolaan hutan bersama masyarakat.

 

Pasal 76

Ketentuan umum zonasi pada kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam pasal 74 huruf b dengan ketentuan :
a. diperbolehkan dengan syarat pendirian bangunan serta bangunan penunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan;
b. diperbolehkan dengan syarat penanaman sesuai dengan ketentuan Pemerintah Daerah; dan
c. tidak diperbolehkan pembangunan yang merusak tebing dan menimbulkan kelongsoran.

 

Pasal 77

Ketentuan umum zonasi pada kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf c dengan ketentuan :
a. diperbolehkan penggunaan lahan sawah untuk kegiatan bangunan peternakan dan perikanan serta bangunan lainnya sepanjang saling menunjang antar kegiatan pertanian, perkebunan dan holtikultura;
b. diperbolehkan dengan syarat mendirikan rumah tinggal dan bangunan lain tidak mengganggu fungsi sarana produksi pada lahan pertanian dengan intensitas pemanfaatan ruang;
c. diperbolehkan dengan syarat budidaya yang mengurangi luas lahan pada kawasan sawah non irigasi teknis;
d. tidak diperbolehkan aktivitas budidaya yang mengurangi luas lahan pada kawasan sawah beririgasi teknis;
e. tidak diperbolehkan kegiatan budidaya yang mempengaruhi fungsi lahan dan kualitas tanah untuk perkebunan;
f. tidak diperbolehkan untuk membuang limbah padat dan cair pada lahan pertanian dan perkebunan;
g. pemanfaatan ruang untuk kegiatan pertanian yang sesuai dengan kemampuan penggunaan teknologi, potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia di wilayah sekitarnya; dan
h. ditentukan persyaratan memenuhi daya dukung dan daya tampung lingkungan.

 

Pasal 78

Ketentuan umum zonasi pada kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf d dengan ketentuan :
a. diperbolehkan dengan syarat budidaya perikanan dengan memanfaatkan sumber daya air dari waduk, sungai, sumber mata air dan embung;
b. tidak diperbolehkan kegiatan pembuatan sarana budidaya perikanan yang menimbulkan dampak lingkungan;
c. pemanfaatan ruang pada permukiman dengan kepadatan rendah;
d. pemanfaatan ruang dengan syarat pada kawasan pemijahan dan/atau kawasan sabuk hijau; dan
e. dipenuhi persyaratan tata lingkungan.

 

Pasal 79

Ketentuan umum zonasi pada kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf e dengan ketentuan :
a. diperbolehkan dengan syarat pengambilan tambang galian batuan dan tanah sesuai ketentuan penetapan lokasi pertambangan;
b. tidak diperbolehkan pengambilan bahan galian pasir dan batuan pada lokasi yang tidak ditetapkan; dan
c. tidak diperbolehkan pengambilan bahan batuan, tanah dan pasir pada lokasi yang menimbulkan rawan longsor serta merusak sarana lingkungan permukiman dan sistem jaringan prasarana.

 

Pasal 80

Ketentuan umum zonasi pada kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf f dengan ketentuan :
a. diperbolehkan pembangunan kegiatan industri sesuai dengan arahan peruntukan;
b. diperbolehkan dengan syarat bangunan kegiatan industri sesuai persyaratan sempadan jalan dan intensitas bangunan yang ditentukan;
c. diperbolehkan dengan syarat penyediaan perumahan karyawan, fasilitas pendukung lainnya dengan intensitas bangunan yang dipersyaratkan;
d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan kegiatan industri dengan menyediakan ruang terbuka hijau minimal 20 % (dua puluh persen) dari luas kapling industri dan penyediaan sarana pengolahan limbah yang dipersyaratkan;
e. tidak diperbolehkan khususnya industri yang berpotensi limbah cair dan berbahaya dibuang langsung ke saluran air terdekat;
f. pemanfaatan ruang untuk peruntukan pergudangan, industri jasa, stasiun pengisian bahan bakar dan sejenis diijinkan pemanfaatannya dalam kawasan permukiman dengan pembatasan pada luasan lahan, dan dampak yang ditimbulkan sesuai peraturan yang berlaku; dan
g. ditentukan persyaratan tata bangunan dan tata lingkungan.

 

Pasal 81

Ketentuan umum zonasi pada kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf g dengan ketentuan :
a. diperbolehkan dengan syarat pengembangan aktivitas komersial dengan tidak merusak daya tarik yang ada;
b. diperbolehkan dengan syarat pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pariwisata; dan
c. tidak diperbolehkan pengembangan perumahan atau fasiltas kegiatan lain dalam lokasi batas-batas peruntukan wisata alam dan cagar budaya yang telah ditetapkan.
d. pengembangan kegiatan pariwisata diarahkan agar tidak mengganggu fungsi lindung serta mendukung upaya pelestarian lingkungan hidup;
e. kawasan peruntukan pariwisata harus menyediakan fasilitas fisik meliputi jaringan listrik, telepon, jaringan jalan raya, tempat pembuangan sampah, drainase dan saluran air limbah; dan
f. ditentukan persyaratan tata bangunan dan tata lingkungan.

 

Pasal 82

Ketentuan umum zonasi pada kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf h dengan ketentuan :
a. diperbolehkan dengan syarat pengembangan pembangunan perumahan oleh pengembang pada lahan cadangan dengan ketentuan penyediaan sarana dan prasarana dan ketentuan intensitas bangunan;
b. diperbolehkan dengan syarat pembangunan perumahan, perdagangan, jasa dan fasilitas lain dengan memperhatikan ketentuan intensitas bangunan, sempadan jalan dan jarak antar bangunan;
c. diperbolehkan dengan syarat penyediaan pengolah limbah domestik pada skala rumah tangga, perdagangan dan jasa serta bangunan lainnya;
d. tidak diperbolehkan semua bangunan membuang limbah domestik secara langsung masuk saluran drainase;
e. pemenuhan kebutuhan ruang terbuka hijau minimal seluas 30 % ( tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan, meliputi 20% (dua puluh persen) RTH publik dan 10% (sepuluh persen) RTH privat serta permukiman perdesaan RTH 60 % (enam puluh persen) dari luas kawasan perdesaan; dan
f. ditentukan persyaratan tata bangunan dan lingkungan.

 

Pasal 83

Ketentuan umum zonasi pada rencana kawasan sekitar sistem prasarana nasional dan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf c meliputi :
a. sistem jaringan transportasi;
b. sistem jaringan energi;
c. sistem jaringan telekomunikasi;dan
d. sistem jaringan sumber daya air;

 

Pasal 84

Ketentuan umum zonasi pada sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf a dengan ketentuan :
a. diperbolehkan kegiatan pemasangan infrastruktur jaringan listrik dan komunikasi dengan memperhatikan ketentuan sempadan jalan;
b. diperbolehkan dengan syarat pembangunan jembatan dan gorong-gorong minimum sama dengan ruang manfaat jalan;
c. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang yang melanggar sempadan jalan pada fungsi arteri, kolektor, lokal dan jalan lingkungan;
d. tidak diperbolehkan alih fungsi lindung di sepanjang bahu jalan arteri, kolektor, dan lokal; dan
e. tidak diperbolehkan pendirian bangunan liar pada sempadan jalan;

 

Pasal 85

Ketentuan umum zonasi pada sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf b dengan ketentuan :
a. diperbolehkan dengan syarat mendirikan bangunan untuk kepentingan darurat pada sistem jaringan energi;
b. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan di atas jaringan pipa gas Negara;
c. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan di bawah SUTT dan SUTET;
d. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan di sekitar gardu induk; dan
e. ditentukan persyaratan tata bangunan dan lingkungan.

 

Pasal 86

Ketentuan umum zonasi pada sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf c dengan ketentuan :
a. diperbolehkan mendirikan bangunan pemancar/tower diluar kawasan permukiman;
b. diperbolehkan dengan syarat mendirikan bangunan pemancar/tower pada kawasan permukiman dan perumahan dengan mempertimbangkan radius bahaya keamanan dan keselamatan; dan
c. diperbolehkan dengan syarat pemasangan jaringan bawah tanah pada lahan hak milik perorangan dan/atau dikuasai pemerintah.

 

Pasal 87

Ketentuan umum zonasi pada sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf d dengan ketentuan :
a. diperbolehkan dengan syarat mendirikan bangunan untuk mendukung sarana sumber daya air.
b. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan di atas jaringan perpipaan air bersih;
c. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan di dalam sempadan sumber mata air, sempadan sungai, waduk atau embung.

 

Bagian Ketiga
Ketentuan Perizinan
Pasal 88

Ketentuan Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b memuat ketentuan dalam pemanfaatan ruang setiap orang wajib memiliki izin pemanfataan ruang dan wajib melaksanakan setiap ketentuan perizinan dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang.

 

Pasal 89

(1) Izin pemanfaatan ruang diberikan untuk:
a. menjamin pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang, peraturan zonasi, dan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang;
b. mencegah dampak negatif pemanfaatan ruang; dan
c. melindungi kepentingan umum dan masyarakat luas.
(2) Izin pemanfaatan ruang diberikan kepada calon pengguna ruang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang pada suatu kawasan/zona berdasarkan rencana tata ruang.

 

Pasal 90

(1) Dalam proses perolehan izin pemanfaatan ruang dapat dikenakan retribusi;
(2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan biaya untuk administrasi perizinan; dan
(3) Ketentuan biaya retribusi akan diatur dalam Peraturan Daerah / Peraturan Bupati.

 

Pasal 91

(1) Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) dapat berupa:
a. izin prinsip;
b. izin lokasi;
c. izin penggunaan pemanfaatan tanah;
d. izin mendirikan bangunan; dan
e. izin lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten.

 

Pasal 92

(1) Izin prinsip dan izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan berdasarkan rencana tata ruang wilayah kabupaten.
(2) Izin penggunaan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf c diberikan berdasarkan izin lokasi.
(3) Izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf d diberikan berdasarkan rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi.

 

Pasal 93

(1) Pemberian izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) disertai dengan persyaratan teknis dan persyaratan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Apabila dasar pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 belum ada, maka izin diberikan atas dasar rencana tata ruang yang berlaku dengan tetap memperhatikan pedoman bidang penataan ruang yang ditetapkan oleh Menteri/menteri teknis.

 

Bagian Keempat
Prosedur Pemberian Izin
Pasal 94

(1) Prosedur pemberian izin pemanfaatan ruang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
(2) Pemberian izin diberikan oleh pejabat yang berwenang dengan mengacu pada rencana tata ruang dan peraturan zonasi.
(3) Pemberian izin dilakukan secara terkoordinasi dengan memperhatikan kewenangan dan kepentingan berbagai instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pemberian izin pemanfaatan ruang diatur dengan peraturan daerah / Peraturan Kepala Daerah.

 

Bagian Kelima
Penggantian Yang Layak Terhadap Kerugian
Pasal 95

(1) Setiap orang dapat mengajukan penggantian yang layak terhadap kerugian yang diderita akibat perubahan rencana tata ruang.
(2) Bentuk penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
a. uang;
b. ruang pengganti;
c. pemukiman kembali;
d. kompensasi; dan/atau
e. urun saham.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan perundangan.

 

Bagian Keenam
Ketentuan Pemberian Insentif dan Disinsentif
Pasal 96

Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c, terdiri atas:
a. Insentif yang diberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang;dan;
b. Disinsentif yang diberikan untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.

 

Paragraf 1
Ketentuan Pemberian Insentif
Pasal 97

(1) Insentif yang diberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf a, terdiri atas:
a. insentif yang diberikan kepada masyarakat yang mau lahannya dijadikan lahan pertanian berkelanjutan;
b. insentif yang diberikan kepada pengusaha dan swasta dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang;dan
c. insentif yang diberikan Pemerintah kepada Pemerintah Daerah, atau dengan Pemerintah Daerah lainnya apabila dalam pelaksananaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.
(2) Insentif yang diberikan kepada masyarakat yang mau lahannya dijadikan lahan pertanian berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
a. kemudahan memperoleh pinjaman dengan bunga rendah, pupuk dan pemasaran;
b. pembangunan serta pengadaan infrastruktur;
c. kemudahan prosedur perizinan;dan
d. pemberian penghargaan kepada masyarakat.
(3) Insentif yang diberikan kepada pengusaha dan swasta dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
a. kemudahan prosedur perizinan;dan
b. kembangunan serta pengadaan infrastruktur.
(4) Insentif yang diberikan Pemerintah kepada Pemerintah Daerah, atau dengan Pemerintah Daerah lainnya apabila dalam pelaksananaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
a. kemudahan prosedur perizinan;
b. kemudahan dalam mendapatkan kegiatan pembangunan serta pengadaan infrastruktur; dan
c. pemberian penghargaan dan kenaikan pangkat.

 

Paragraf 2
Ketentuan Pemberian Disinsentif
Pasal 98

(1) Pemberian disinsentif untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf b, terdiri atas:
a. disinsentif yang diberikan kepada masyarakat, pengusaha dan swasta dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang; dan
b. disinsentif yang diberikan kepada pemerintah dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
(2) Disinsentif yang diberikan kepada masyarakat, pengusaha dan swasta dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
a. pengenaan pajak yang tinggi, disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang;
b. pembatasan penyediaan infrastruktur;
c. pengenaan kompensasi;
d. Izin tidak diperpanjang; dan
e. penalti.
(3) Disinsentif yang diberikan kepada pemerintah dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, meliputi :
a. di non jobkan dari urusan kepemerintahan; dan
b. di non aktifkan dari jabatan.
c. pemecatan
(4) Ketentuan detail tentang pemberian insentif dan pengenaan disinsentif akan diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

 

Bagian Kelima
Arahan Pengenaan Sanksi
Pasal 99

(1) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf d merupakan tindakan penertiban yang dilakukan terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi.
(2) Peraturan dalam pemberian sanksi, meliputi :
a. terhadap aparatur pemerintah yang melanggar ketentuan, dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan perundang-undangan;
b. mekanisme pemanggilan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi administratif dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan;
c. di samping ketentuan sanksi pidana, bagi pejabat pemerintah daerah yang berwenang yang menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang dapat dikenai
- 53 -
pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya;
d. dalam hal tindak pidana, dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dan atau pencabutan status badan hukum; dan
e. penertiban dengan mengambil tindakan agar pemanfaatan ruang di kawasan perkotaan/perdesaan yang direncanakan dapat terwujud, dengan memberikan sanksi administratif, sanksi perdata dan sanksi pidana.
(3) Dalam hal penyimpangan dalam penyelenggaraan penataan ruang, pihak yang melakukan penyimpangan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, baik yang dilengkapi dengan izin maupun yang tidak memiliki izin, dikenai sanksi adminstratif.
(5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi :
a. peringatan tertulis;
b. penghentian sementara kegiatan;
c. penghentian sementara pelayanan umum;
d. penutupan lokasi;
e. pencabutan izin;
f. pembatalan izin;
g. pembongkaran bangunan;
h. pemulihan fungsi ruang; dan atau
i. denda administratif.
(6) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dapat dilaksanakan dengan prosedur bahwa Pejabat yang berwenang dalam penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang dapat memberikan peringatan tertulis melalui penertiban surat peringatan tertulis sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali.
(7) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dapat dilakukan melalui:
a. penertiban surat perintah penghentian kegiatan sementara dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
b. apabila pelanggar mengabaikan perintah penghentian kegiatan sementara, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara secara paksa terhadap kegiatan pemanfaatan ruang;
c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penghentian kegiatan pemanfaatan ruang dan akan segera dilakukan tindakan penertiban oleh aparat penertiban;
d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan bantuan aparat penertiban melakukan penghentian kegiatan pemanfaatan ruang secara paksa; dan
e. setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan
- 54 -
pemanfaatan ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban pelanggar untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.
(8) Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dapat dilakukan melalui :
a. penertiban surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang (membuat surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum);
b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum kepada pelanggar dengan memuat rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputus;
c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum yang akan segera dilaksanakan, disertai rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputus;
d. pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan pelayanan kepada pelanggar, disertai penjelasan secukupnya; dan
e. penyedia jasa pelayanan umum menghentikan pelayanan kepada pelanggar;
f. pengawasan terhadap penerapan sanksi penghentian sementara pelayanan umum dilakukan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada pelanggar sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.
(9) Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d dapat dilakukan melalui:
a. penertiban surat perintah penutupan lokasi dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
b. apabila pelanggar mengabaikan surat perintah yang disampaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penutupan lokasi kepada pelanggar;
c. pejabat yang berwenang melakukan tidnakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penutupan lokasi yang akan segera dilaksanakan;
d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang dengan bantuan aparat penertiban melakukan penutupan lokasi secara paksa; dan
e. pengawasan terhadap penerapan sanksi penutupan lokasi, untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali
- 55 -
sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.
(10) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e dapat dilakukan melalui :
a. menerbitkan surat pemberitahuan sekaligus pencabutan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi pencabutan izin pemanfaatan ruang;
c. pejabat yang berwenang memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pencabutan izin;
d. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban mengajukan permohonan pencabutan izin kepada pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin;
e. pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin menerbitkan keputusan pencabutan izin;
f. memberitahukan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dicabut, sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang secara permanen yang telah dicabut izinnya; dan
g. apabila pelanggar mengabaikan perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan yang telah dicabut izinnya, pejabat yang berwenang melakukan penertiban kegiatan tanpa izin sesuai peraturan perundang-undangan.
(11) Pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf f dapat dilakukan melalui :
a. membuat lembar evaluasi yang berisikan dengan arahan pola pemanfaatan ruang dalam rencana tata ruang yang berlaku;
b. memberitahukan kepada pihak yang memanfaatkan ruang perihal rencana pembatalan izin, agar yang bersangkutan dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengantisipasi hal-hal akibat pembatalan izin;
c. menerbitkan surat keputusan pembatalan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
d. memberitahukan kepada pemegang izin tentang keputusan pembatalan izin;
e. menerbitkan surat keputusan pembatalan izin dari pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembatalan izin; dan
f. memberitahukan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dibatalkan.
(12) Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf g dapat dilakukan melalui :
a. menerbitkan surat pemberitahuan perintah pembongkaran bangunan dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
- 56 -
b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi pembongkaran bangunan;
c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pembongkaran bangunan yang akan segera dilaksanakan;
d. berdasar surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan bantuan aparat penertiban melakukan pembongkaran bangunan secara paksa.
(13) Pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf h dapat dilakukan melalui :
a. menetapkan ketentuan pemulihan fungsi ruang yang berisi bagian-bagian yang harus dipulihkan fungsinya dan cara pemulihannya;
b. pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang menerbitkan surat pemberitahuan perintah pemulihan fungsi ruang;
c. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang;
d. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban, memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang yang harus dilaksanakan pelanggar dalam jangka waktu tertentu;
e. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi ruang.
f. apabila sampai jangka waktu yang ditentukan pelanggar belum melaksanakan pemulihan fungsi ruang, pejabat yang bertanggung jawab melakukan tindakan penertiban dapat melakukan tindakan paksa untuk melakukan pemulihan fungsi ruang; dan
g. apabila pelanggar pada saat itu dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi ruang, pemerintah dapat mengajukan penetapan pengadilan agar pemulihan dilakukan oleh pemerintah atas beban pelanggar di kemudian hari.
(14) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf i dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif.
(15) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan sanksi adminstratif, sanksi pidana penjara, dan/atau sanksi pidana denda akan diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

 

Bagian Kesatu
Hak Masyarakat

 

Pasal 100

Dalam kegiatan mewujudkan pemanfaatan ruang wilayah, masyarakat berhak:
a. berperan dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
b. mengetahui secara terbuka RTRW, rencana tata ruang kawasan, rencana rinci tata ruang kawasan;
c. menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang; dan
d. memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang.

 

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat
Pasal 101

(1) Dalam kegiatan pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:
a. mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
(2) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

 

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat
Pasal 102

(1) Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dengan melibatkan peran masyarakat, melalui kegiatan dalam bentuk:
a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;
b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
(2) Peran masyarakat dalam proses penyusunan perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berbentuk:
a. pemberian masukan untuk menentukan arah pengembangan yang akan dicapai;
- 58 -
b. pengindetifikasian berbagai potensi dan masalah pembangun termasuk bantuan untuk memperjelas hak atas ruang wilayah, termasuk perencanaan tata ruang kawasan;
c. pemberian masukan dalam merumuskan perencanaan tata ruang;
d. pemberian informasi, saran, pertimbangan atau pendapat dalam penyusunan strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang;
e. pengajuan keberatan terhadap rancangan rencana tata ruang; dan
f. kerja sama dalam penelitian dan pengembangan; dan/atau bantuan tenaga ahli.
(3) Peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berbentuk:
a. pemanfaatan ruang daratan dan ruang udara berdasarkan peraturan perundang-undangan, agama, adat, atau kebiasaan yang berlaku;
b. bantuan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan pemanfaatan ruang;
c. penyelenggaraan kegiatan pembangunan berdasarkan rencana rinci tata ruang;
d. konsolidasi pemanfaatan tanah, air, udara, dan sumber daya alam lain untuk tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas;
e. perubahan atau konversi pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana rinci tata ruang;
f. pemberian usulan dalam penentuan lokasi dan bantuan teknik dalam pemanfaatan ruang; dan atau
g. kegiatan menjaga, memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan kawasan.
(4) Peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berbentuk:
a. pengawasan terhadap pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan, termasuk pemberian informasi atau laporan pelaksanaan pemanfaatan ruang kawasan dimaksud; dan
b. bantuan pemikiran atau pertimbangan berkenaan dengan penertiban pemanfaatan ruang.

 

Pasal 103

(1) Tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang di wilayah Kabupaten dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Pelaksanaan peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah.

 

Pasal 104

(1) Untuk mengetahui rencana tata ruang, selain dari Lembaran Daerah masyarakat dapat mengetahui rencana tata ruang yang telah ditetapkan melalui pengumuman atau penyebarluasan oleh Pemerintah Daerah.
(2) Kewajiban untuk menyediakan media pengumuman atau penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penempelan/pemasangan peta rencana tata ruang yang
bersangkutan pada tempat-tempat umum dan juga pada media massa, serta melalui pembangunan sistem informasi tata ruang.

BAB IX
PENGAWASAN PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 105

Pengawasan penataan ruang diselenggarakan untuk :
a. menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan penataan ruang;
b. menjamin terlaksananya penegakan hukum bidang penataan ruang; dan
c. meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang.

 

Pasal 106

(1) Pemerintahan dan pemerintah daerah melakukan pengawasan penataan ruang sesuai dengan kewenangannya;
(2) Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan penataan ruang;
(3) Dalam rangka meningkatkan efektifitas pengawasan penataan ruang yang dilakukan oleh masyarakat, pemerintah daerah menyediakan sarana penyampaian hasil pengawasan penataan ruang;

 

Pasal 107

Pengawasan penataan ruang dilakukan melalui penilaian terhadap kinerja :
a. pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan penataan ruang;
b. fungsi dan manfaat penyelenggaraan penataan ruang; dan
c. pemenuhan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang.

 

Pasal 108

(1) pengawasan penataan ruang terdiri atas kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
(2) pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan pengamatan terhadap penyelenggaraan penataan ruang secara langsung, tidak langsung, dan/atau melalui laporan masyarakat;
(3) evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan penilaian terhadap tingkat pencapaian penyelenggaraan penataan ruang secara terukur dan objektif.
(4) pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan penyampaian hasil evaluasi.

 

Bagian Kedua
Bentuk dan Tata Cara Pengawasan

Pasal 109

(1) bentuk pengawasan penataan ruang meliputi pengawasan teknis dan pengawasan khusus.
(2) Pengawasan teknis penataan ruang merupakan pengawasan terhadap keseluruhan proses penyelenggaraan penataan ruang yang dilakukan secara berkala.
(3) Pengawasan khusus penataan ruang merupakan pengawasan terhadap permasalahan khusus dalam penyelenggaraan penataan ruang yang dilaksanakan sesuai kebutuhan.

 

Pasal 110

(1) Pengawasan teknis penataan ruang sebagaimna dimaksud dalam Pasal 109 ayat (2) meliputi kegiatan:
a. mengawasi masukan, prosedur, dan keluaran, dalam aspek pengaturan penataan ruang, pembinaan penataan ruang, dan pelaksanaan penataan ruang;
b. mengawasi fungsi dan manfaat keluaran sebagaimna dimaksud pada huruf a; dan
c. mengawasi ketersediaan dan pemenuhan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang.
(2) Pengawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (3) meliputi kegiatan :
a. memeriksa data dan informasi permasalahan khusus dalam pemyelenggaraan penataan ruang; dan
b. melakukan kajian teknis terhadap permasalahan khusus dalam penyelenggaraan penataan ruang.

 

Pasal 111

(1) pengawasan penataan ruang menghasilkan laporan yang memuat penilaian yang mencakup :
a. penataan ruang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
b. penataan ruang diselenggarakan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Penataan ruang yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan menghasilkan rekomendasi untuk mendukung peningkatan kinerja penyelenggaraan penataan ruang.
(3) Peraturan perundang-undangan menghasilkan rekomendasi;
a. untuk dilakukan penyesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
b. untuk penertiban dan pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Pasal 112

Tindak lanjut hasil pengawasan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 meliputi :
a. penyampaian hasil pengawasan kepada pemangku kepentingan terkait;
b. penyampaian hasil pengawasan yang terdapat indikasi pelanggaran pidana dibidang penataan ruang kepada penyidik pegawai negeri sipil; dan
c. pelaksanaan hasil pengawasan.

 

Pasal 113

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan penataan ruang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB X
KELEMBAGAAN
Pasal 114

(1) Dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama antar sektor atau antar daerah bidang penataan ruang dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD).
(2) Tugas, susunan organisasi dan tata kerja BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

B A B XI
PENYIDIKAN
Pasal 115

(1) Selain pejabat penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
(2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berwenang :
a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil
- 62 -
pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.
(3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia;
(4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
(5) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia;
(6) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 116

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini diancam Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 ,- (lima puluh juta rupiah)
(2) Selain ancaman pidana sebagimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dikenakan ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 117

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
a. izin yang telah ada yang dikeluarkan berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang lama masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. izin yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini diberikan waktu 3 (tiga) Tahun untuk menyesuaikan;
c. tata cara penyesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf b akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 118

Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan pedoman bagi:
a. perumusan kebijakan pokok pemanfaatan ruang diwilayah kabupaten;
b. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar kawasan diwilayah kabupaten.
c. penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) ;
d. penetapan lokasi investasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah dan atau masyarakat;dan
e. penyusunan rencana rinci tata ruang kabupaten.

 

Pasal 119

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang mengatur penyelenggaraan penataan ruang yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Perundangan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

 

Pasal 120

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2001 Tentang RTRW Kabupaten Nganjuk Tahun 1999/2000 – 2008/2009 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

 

Pasal 121

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

 

Pasal 122

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk.

Daftar Kecamatan di Nganjuk