Penataan ruang wilayah Kabupaten Blitar bertujuan mewujudkan Kabupaten Blitar sebagai kawasan Agroindustri dan Pariwisata yang berbasis kerharmonisan lingkungan serta mampu memantapkan keseimbangan pertumbuhan ekonomi wilayah 

Visi penataan ruang wilayah Kabupaten Blitar adalah terwujudnya ruang wilayah yang produktif berkelanjutan, dan berkeadilan bagi masyarakat.

Misi penataan ruang wilayah Kabupaten Blitar  adalah :

a. mewujudkan pertumbuhan wilayah yang selaras dengan daya dukung di Kabupaten Blitar disertai pengurangan kesenjangan antar wilayah ;

b. mewujudkan tersedianya SDM berbasis potensi ekonomi wilayah yang didukung oleh berbagai deregulasi bidang ekonomi; dan

c. penyediaan sarana dan prasarana wilayah secara proporsional terhadap perkembangan wilayah. 

 

>> Download Perda No. 5 Tahun 2013 Tentang RTRW Blitar <<

Dibawah ini merupakan isi detil dari Dokumen RTRW Kabupaten yang telah dibagi kedalam beberapa Bab.

PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR

NOMOR      TAHUN

 

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BLITAR

TAHUN 2011 – 2031

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

 

BUPATI BLITAR,

 

Menimbang  

a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Blitar dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan dalam rangka  meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah ;

b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah dan masyarakat, maka Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat dan atau dunia usaha ;

c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, maka strategi dan arahan kebijaksanaan pemanfaatan ruang wilayah nasional perlu dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah  Provinsi dan Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota; dan

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c,  perlu menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blitar dengan Peraturan Daerah.

 

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perubahan Kedua;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

10. Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);

12. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

14. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4327);

15. Undang-Undang Nomor 7 Tahun  2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

16. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);

17. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

18. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

19. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4444);

20. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

21. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);

22. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

23. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

24. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

25. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);

26. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);

27. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

28. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

29. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

30. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

31. Undang-Undang Nomor. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4925);

32. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);

33. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);

34. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

35. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);

36. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

37. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);

38. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

39. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066);

40. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);

41. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

42. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

43. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Informasi Geospasial ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);

44. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

45. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun (Lembaran Negara epublik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);

46. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

47. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);

48. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);

49. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934);

50. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);

51. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2003 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 67);

52. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);

53. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);

54. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem

Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);

55. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);

56. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);

57. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

58. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Lahan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663) 

59. Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

60. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);

61. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828); 

62. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

63. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);

64. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859); 

65. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861); 

66. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987); 

67. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5004); 

68. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);

69. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);

70. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5097);

71. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098);

72. Peraturan Pemerintah Nomor  15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaan Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

73. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);

74. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 5111);

75. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112);

76. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5125);

77. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5116);

78. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5154);

79. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5160); 

80. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);

81. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Insentif perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

82. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

83. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 Tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

84. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);

85. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung; 

86. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum; 

87. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar; 

88. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional;

89. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan Lindung untuk Penambangan Bawah Tanah;

90. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011—2025;

91. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kebijakan Nasional Pengelolaan Sumber Daya Air;

92. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1998 tentang Tata Cara Peran serta Masyarakat dalam Proses Perencanaan Tata Ruang di Daerah;

93. Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi;

94. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib di Lengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;

95. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/A/PRT/M/2006 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai;

96. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/OT.140/10/2006 Tentang Pedoman Umum Budidaya Pertanian Pada Lahan Pegunungan;

97. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2007 Tentang Analisis Aspek Fisik dan Lingkungan, Ekonomi Serta Sosial Budaya Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang;

98. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2007 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Letusan Gunung Berapi dan Kawasan Rawan Gempa Bumi;

99. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 41/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budidaya;

100. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2007 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Bencana Tanah Longsor; 

101. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan;

102. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; 

103. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Raperda tentang Rencana Tata Ruang Daerah;

104. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2009 tentang Pedoman Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, beserta Rencana Rincinya;

105. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2009 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang;

106. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi; 

107. Peraturan Meteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRTM/M/2009 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

108. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.28/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konsultasi dalam rangka Pemberian Persetujuan Substansi Kehutanan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah;

109. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/OT.140/9/2009 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian; 

110. Peraturan menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.

111. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;

112. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 11 Tahun 2010 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional;

113. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

114. Keputusan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 1456.K/20/MEM/2000 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Karst;

115. Keputusan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 1457.K/20/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Lingkungan di Bidang Pertambangan dan Energi;

116. Keputusan Menteri  Pekerjaan Umum Nomor. 11A Tahun 2006 Tentang Penetapan Wilayah Sungai;

117. Kepmen Menteri  Pekerjaan Umum Nomor.390 Tahun 2007 tentang Kewenangan Daerah Irigasi; 

118. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No 390/KPTS/M/2007 tentang Penetapan Status Daerah Irigasi yang Pengelolaannya menjadi Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;

119. Keputusan Menteri Perindustrian No 41/M-Ind/Per/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan, dan Tanda Daftar Industri; 

120. Keputusan Menteri PU No. 630/KPTS/M/2009 tentang Penetapan Ruas-ruas Jalan dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya Sebagai Jalan Arteri dan Kolektor 1;

121. Keputusan Menteri PU No. 631/KPTS/M/2009 tentang Penetapan Ruas-ruas Jalan Menurut Statusnya sebagai Jalan Nasional yang memuat jalan nasional bukan jalan tol, jalan nasional jalan tol, dan jalan strategis nasional rencana;

122. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No 32/MEN/2010 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan;

123. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 11 Tahun 1991 tentang Penetapan Kawasan Lindung di Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun 1991 Nomor 1, Seri C);

124. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Hutan di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2003 Nomor 1, Seri E);

125. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pengendalian Pemanfaatan Flora dan Fauna Yang Tidak Dilindungi Lintas Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2003 Nomor 2, Seri C); 

126. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2005 tentang Penertiban dan Pengendalian Hutan Produksi di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 Nomor 2, Seri E);  

127. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1, Seri E);

128. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 24 Tahun 2008 Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2005 – 2025  

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

 

Dalam peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan:

  1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
  3. Pemerintah Provinsi adalah gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi Jawa Timur.
  4. Kabupaten adalah Kabupaten Blitar.
  5. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten Blitar.
  6. Kepala Daerah adalah Bupati Blitar.
  7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar.
  8. Ruang adalah  wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan kehidupannya.
  9. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
  10. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
  11. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
  12. Penataan Ruang adalah  suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
  13. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.
  14. Pengaturan Penataan Ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang.
  15. Pembinaan Penataan Ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
  16. Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
  17. Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  18. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan pan penetapan rencana tata ruang.
  19. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan program beserta pembiayaannya.
  20. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
  21. Rencana Tata Ruang adalah  hasil perencanaan tata ruang.
  22. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blitar  yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten Blitar adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kabupaten, rencana struktur ruang wilayah kabupaten, rencana pola ruang wilayah kabupaten, penetapan kawasan strategis kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
  23. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional di Kabupaten Blitar.
  24. Sistem Wilayah adalah struktur ruang dan pola ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat wilayah.
  25. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
  26. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
  27. Kawasan Agroindustri adalah kawasan yang meliputi satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
  28. Kawasan Minapolitan adalah kawasan yang membentuk kota perikanan, yang memudahkan masyarakat untuk bisa membudidayakan ikan darat, dengan kemudahan memperoleh benih melalui unit perbenihan rakyat, pengolahan ikan, pasar ikan dan mudah mendapatkan pakan ikan, yang dikelola oleh salah satu kelompok yang dipercaya oleh pemerintah.
  29. Kawasan Strategis Provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
  30. Kawasan Strategis Kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
  31. Kawasan Andalan adalah bagian dari kawasan budi daya, baik di ruang darat maupun di ruang laut yang pengembangannya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bagi wilayah tersebut dan wilayah sekitarnya.
  32. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.
  33. Pusat Kegiatan Lokal promosi yang selanjutnya disebut PKLp adalah pusat kegiatan yang dipromosikan untuk kemudian hari dapat ditetapkan sebagai PKL. 
  34. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
  35. Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumberdaya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 (dua ribu) kilometer persegi.
  36. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
  37. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disebut RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
  38. Kegiatan Pertanian adalah kegiatan pertanian dalam arti luas, yaitu kegiatan pertanian, perkebunan dan perikanan.
  39. Unggul dan berdaya saing adalah memiliki kemampuan untuk berkompetisi dengan produk-produk lain.
  40. Saluran Utama Tegangan Tinggi adalah saluran udara yag mendistribusikan energi listrik dengan kekuatan 150 KV yang mendistribusikan dari pusat-pusat sebab menuju gardu-gardu listrik.
  41. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
  42. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung dan budidaya.
  43. Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna pembangunan berkelanjutan.
  44. Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan.
  45. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung baik berupa kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal/lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
  46. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan di bawahnya adalah kawasan bergambut dengan kriteria ketebalan gambut 3 (tiga) meter atau lebih yang terdapat di rawa/hilir.
  47. Kawasan perlindungan setempat adalah merupakan upaya dalam melindungi dan melestarikan ruangterbuka hijau di sepanjang atau sekitar kawasan sumber daya air yang dapat bermanfaat bagi kelestarian lingkungan.
  48. Suaka alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai kawasan penyangga kehidupan.
  49. Kawasan hutan adalah kawasan hutan produksi dan hutan rakyat yang dapat dikelola untuk peningkatan kesejahteraan penduduk, dalam arti keberadaan hutan dapat difungsikan sebagai lahan produktif dengan tidak mengganggu tegakan dan yang diambil hanya hasil dari tanaman tersebut.
  50. Kawasan pertanian meliputi persawahan dan lahan kering.
  51. Kawasan  perikanan adalah kawasan budidaya sumberdaya perikanan air tawar. 
  52. Kawasan perkebunan adalah kawasan yang dikembangkan dengan fungsi tanaman komoditi skala besar yang meliputi perkebunan tanaman tahunan, atau perkebunan tanaman semusim. 
  53. Kawasan peternakan meliputi kawasan sentra usaha peternakan ternak besar, peternakan ternak kecil, dan peternakan unggas. 
  54. Kawasan pariwisata terdiri atas wisata alam di dalam kawasan konservasi; wisata alam di luar kawasan konservasi; wisata rekreasi.
  55. Kawasan industri merupakan kawasan yang dialokasikan khusus sebagai lokasi pengolahan sumberdaya alam dengan mempertimbangkan ketersediaan bahan baku, ketersediaan tenaga kerja, permintaan pasar, ketersediaan infrastruktur dan perkembangan wilayah, industri menurut nilai investasi dan jumlah tenaga kerjanya terbagi menjadi industri kecil, industri menengah dan industri besar. 
  56. Kawasan peruntukan industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  57. Kawasan peruntukan pertambangan adalah wilayah yang memiliki potensi sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair, atau gas berdasarkan peta/data geologi dan merupakan tempat dilakukannya seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi penelitian, penyelidikan umum, eksplorasi, operasi produksi/eksploitasi dan pasca tambang, baik di wilayah daratan maupun perairan, serta tidak dibatasi oleh penggunaan lahan, baik kawasan budi daya maupun kawasan lindung.
  58. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.
  59. Kawasan perdagangan adalah kawasan dengan fungsi dominan perdagangan dan jasa yang meliputi perdagangan skala lingkungan, skala kota kecamatan, dan skala kabupaten.
  60. Kawasan tertentu adalah kawasan yang ditetapkan secara nasional mempunyai nilai strategis yang penataan ruangnya termasuk kawasan yang diprioritaskan.
  61. Kawasan pertahanan negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
  62. Indikasi program utama jangka menengah lima tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, waktu pelaksanaan, sumber dana, dan instansi pelaksana dalam rangka mewujudkan ruang Kabupaten yang sesuai dengan rencana tata ruang.
  63. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem Kabupaten adalah ketentuan umum yang mengatur persyaratan pemanfaatan ruang/penataan Kabupaten dan unsur-unsur pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang sesuai dengan RTRW Kabupaten.
  64. Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  65. Ketentuan perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum pemanfaatan ruang, yang digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan keruangan yang tertib sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan.
  66. Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan  rencana tata ruang.
  67. Disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
  68. Arahan sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.
  69. Analisa mengenai dampak lingkungan hidup  yang selanjutnya disebut AMDAL, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan /atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan.
  70. Kajian lingkungan hidup strategis, yang selanjutnya disebut KLHS  adalah rangkaian analisa yang sistematis menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip  pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan serta status wilayah atau kebijakan, rencana dan program.
  71. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
  72. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. 
  73. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten Blitar dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.
  74. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
  75. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang penataan ruang. 

 

Bagian Kedua

Peran dan Fungsi

Pasal 2

 

RTRW Kabupaten Blitar disusun sebagai alat operasionalisasi pelaksanaan pembangunan di wilayah Kabupaten Blitar.

 

Pasal 3

RTRW Kabupaten Blitar menjadi pedoman untuk :

a. Acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);

b. Acuan dalam pemanfaatan ruang/pengembangan wilayah kabupaten;

c. Acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah kabupaten;

d. Acuan lokasi investasi dalam wilayah kabupaten yang dilakukan pemerintah, masyarakat, dan swasta;

e. Pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang di wilayah kabupaten; dan

f. Dasar pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan/pengembangan wilayah kabupaten yang meliputi penetapan peraturan zonasi, perijinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi.

 

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

 

Paragraf 1

Ruang Lingkup Muatan

Pasal 4

 

RTRW Kabupaten Blitar memuat :

a. Tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang;

b. Rencana struktur ruang;

c. Rencana pola ruang;

d. Penetapan kawasan strategis kabupaten;

e. Arahan pemanfaatan ruang; dan

f. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang.

 

Paragraf 2

Ruang Lingkup Wilayah Perencanaan

Pasal 5

 

(1) Lingkup wilayah perencanaan merupakan daerah dengan batas yang ditentukan berdasarkan aspek administratif mencakup wilayah daratan, wilayah perairan dan wilayah udara.

(2) Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Kecamatan Bakung;

b. Kecamatan Wonotirto;

c. Kecamatan Panggungrejo;

d. Kecamatan Wates;

e. Kecamatan Binangun;

f. Kecamatan Sutojayan;

g. Kecamatan Kademangan;

h. Kecamatan Kanigoro;

i. Kecamatan Talun;

j. Kecamatan Selopuro;

k. Kecamatan Kesamben;

l. Kecamatan Selorejo;

m. Kecamatan Doko;

n. Kecamatan Wlingi;

o. Kecamatan Gandusari;

p. Kecamatan Garum;

q. Kecamatan Nglegok;

r. Kecamatan Sanankulon;

s. Kecamatan Ponggok;

t. Kecamatan Srengat;

u. Kecamatan Wonodadi; dan 

v. Kecamatan Udanawu.

 

(3) Batas-batas wilayah Kabupaten Biltar meliputi:

a. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Kediri dan Kabupaten Malang;

b. Sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia;

c. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Tulungagung;dan

d. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Malang.

(4) Luas wilayah administrasi Kabupaten Blitar 1.588,79 Km2 (seribu lima ratus delapan puluh delapan koma tujuh puluh sembilan) kilometer persegi.

BAB II

ASAS, VISI, MISI, TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI

PENATAAN RUANG WILAYAH

 

Bagian Kesatu

Asas Penataan Ruang Wilayah

Pasal 6

 

RTRW disusun berasaskan :

a. Keterpaduan;

b. Keserasian, keselarasan dan keseimbangan;

c. Keberlanjutan;

d. Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;

e. Keterbukaan;

f. Kebersamaan dan kemitraan;

g. Perlindungan kepentingan umum;

h. Kepastian hukum dan keadilan; dan

i. Akuntabilitas.

 

Bagian Kedua

Visi dan Misi Penataan Ruang

Pasal 7

 

(1) Visi penataan ruang wilayah Kabupaten Blitar adalah terwujudnya ruang wilayah yang produktif berkelanjutan, dan berkeadilan bagi masyarakat.

(2) Misi penataan ruang wilayah Kabupaten Blitar  adalah :

a. mewujudkan pertumbuhan wilayah yang selaras dengan daya dukung di Kabupaten Blitar disertai pengurangan kesenjangan antar wilayah ;

b. mewujudkan tersedianya SDM berbasis potensi ekonomi wilayah yang didukung oleh berbagai deregulasi bidang ekonomi; dan

c. penyediaan sarana dan prasarana wilayah secara proporsional terhadap perkembangan wilayah.

 

Bagian Ketiga

Tujuan Penataan Ruang Wilayah

Pasal 8

 

Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Blitar adalah mewujudkan Kabupaten Blitar sebagai kawasan Agroindustri dan Pariwisata yang berbasis kerharmonisan lingkungan serta mampu memantapkan keseimbangan pertumbuhan ekonomi wilayah

 

Bagian Keempat

Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah

 

Paragraf 1

Umum

Pasal 9

 

Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah seperti yang dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan kebijakan dan strategi perencanaan ruang wilayah.

Paragraf 2

Kebijakan

Pasal 10

 

Kebijakan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi:

a. pengembangan sistem perkotaan dalam membentuk pusat pertumbuhan secara berjenjang;

b. pengembangan kawasan perdesaan sesuai potensi yang dimiliki setiap wilayah di kabupaten blitar yang dihubungkan dengan pusat kegiatan pada setiap kawasan perdesaan;

c. pengembangan sistem agroindustri pada kawasan yang potensial di kabupaten blitar;

d. pengembangan dan peningkatan produk-produk unggulan dalam menunjang perwujudan pengembangan kawasan agribisnis  pada kawasan potensial;

e. pengembangan prasarana jalan guna menunjang pertumbuhan dan pemerataan pembangunan wilayah;

f. pengembangan infrastruktur wilayah pada sentra-sentra produksi, pusat kegiatan, pusat pertumbuhan dan pusat pelayanan secara seimbang dan terpadu;

g. pemantapan kawasan lindung dalam menjaga keberlanjutan pembangunan;

h. peningkatan pengelolaan kawasan lindung dalam memitigasi kemungkinan terjadinya bencana ;

i. pengembangan sentra produksi tanaman pertanian pangan, hortikultura, peternakan, dan perikanan  pada masing-masing wilayah kecamatan sesuai dengan jenis tanaman yang cocok dan produksi yang dominan;

j. pengembangan kawasan pariwisata sebagai penunjang pengembangan agroindustri di kabupaten; 

k. peningkatan kualitas kawasan permukiman perdesaan dan perkotaan;

l. pengembangan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil;

m. pengembangan kawasan strategis dalam mendorong pengembangan wilayah; dan

n. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

 

Pasal 11

 

(1) Strategi Pengembangan sistem perkotaan dalam membentuk pusat pertumbuhan secara berjenjang di Kabupaten Blitar sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi: 

a. mengembangkan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang berfungsi sebagai pusat pengembangan utama kabupaten dan melayani beberapa kecamatan disekitarnya;

b. mengembangkan Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp) yang berfungsi sebagai pusat pelayanan beberapa kecamatan di luar PKL; dan

c. mengembangkan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) yang berfungsi sebagai pusat pelayanan kecamatan.

(2) Strategi  Pengembangan kawasan perdesaan sesuai potensi yang dimiliki setiap wilayah di Kabupaten Blitar yang dihubungkan dengan pusat kegiatan pada setiap kawasan perdesaan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi:

a. membangun kawasan peternakan berskala besar atau kawasan industri peternakan di wilayah Kabupaten;

b. meningkatkan pertanian berbasis agribisnis di wilayah Blitar bagian utara yang berada di jalur strategis disertai pengolahan dan perluasan jaringan pemasara; 

c. mengembangkan kawasan penghasil perikanan di wilayah Blitar selatan; serta

d. mengembangkan sistem informasi dan teknologi untuk menunjang kegiatan peternakan di kabupaten.

(3) Strategi  Pengembangan sistem agroindustri pada kawasan yang potensial di Kabupaten Blitar, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 huruf c meliputi:

a. menetapkan pengembangan kawasan agroindustri pada kecamatan potensial;

b. mengembangkan sistem informasi dan teknologi untuk menunjang kegiatan pertanian di kabupaten; dan

c. meningkatkan kemampuan permodalan melalui kerjasama dengan swasta dan pemerintah. 

(4) Strategi Pengembangan dan peningkatan produk-produk unggulan dalam menunjang perwujudaan pengembangan kawasan agribisnis  pada kawasan potensial, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 huruf d meliputi:

a. mengembangkan sentra produksi peternakan yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang kawasan peternakan berskala besar atau kawasan industri peternakan, khususnya pada kawasan perdesaan yang berpotensi ; 

b. mengembangkan fungsi kawasan perdesaan sesuai dengan potensi wilayah, yakni perdesaan terletak di kawasan pegunungan sebagai hutan lindung, hutan produksi, perkebunan dan hortikultura, perdesaan di dataran rendah untuk pertanian pangan, dan perdesaan pesisir untuk kawasan pengembangan perikanan ;

c. meningkatkan nilai tambah produk pertanian dengan pengolahan hasil; 

d. mengembangkan fasilitas sentra produksi-pemasaran untuk menunjang perkembangan kawasan yang berpotensi yang ada di kabupaten;

e. membentuk sentra pengembangan kawasan agribisnis pada kecamatan – kecamatan potensial ;

f. mengembangkan saluran pasar produk agribis yang bermutu untuk meningkatkan penjualan; dan

g. membuat fasilitas promosi produk agribisnis bermutu melalui program Putri Kencana di Kabupaten; dan an

h. menyediakan sarana dan prasarana pemasaran yang dilengkapi dengan sarana penanganan pasca panen. 

(5) Strategi Pengembangan prasarana jalan guna menunjang pertumbuhan dan pemerataan pembangunan wilayah, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 huruf e meliputi:

a. mengembangkan jalan kolektor primer jalur Jalan Lintas Selatan (JLS) dan jalan yang menghubungkan Malang – Blitar – Tulungagung;

b. mengembangkan jalan kolektor primer yang menghubungkan Kota Blitar ke Pantai Serang dan menyatu dengan JLS;

c. mengembangkan jalan lokal primer pada semua jalan penghubung utama antar kecamatan dan penghubung dengan fungsi utama di kabupaten yang tidak terletak di jalan arteri maupun kolektor; dan

d. mengembangkan jalan penghubung perdesaan dan perkotaan.

(6) Strategi Pengembangan infrastruktur wilayah pada sentra-sentra produksi, pusat kegiatan, pusat pertumbuhan dan pusat pelayanan secara seimbang dan terpadu, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10  huruf f meliputi:

a. meningkatkan dan mengembangkan Infrastruktur jaringan jalan dan fasilitas perhubungan, jaringan air bersih, jaringan energi, telekomunikasi dan jaringan sumberdaya air yang terpadu dan merata;

b. meningkatkan dan mengembangkan penyediaan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman secara seimbang;

c. meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana pertanian, perinakan, industri dan perdagangan;

d. meningkatkan kualitas sarana dan prasarana wilayah sesuai dengan kebutuhan dan rencana pengembangannya; dan

e. meningkatkan dan mengembangkan sistem distribusi perdagangan dan jasa serta akses pasar yang kondusif.

(7) Strategi Pemantapan kawasan lindung dalam menjaga keberlanjutan pembangunan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 huruf g meliputi:

a. memantapkan penetapan kawasan hutan lindung meliputi:

1). melarang dan mengendalikan perubahan terhadap kawasan hutan lindung;

2). memulihkan kawasan lindung yang mengalami kerusakan, melalui penanganan secara teknis dan vegetatif;

3). meningkatkan peran serta dari masyarakat sekitar kawasan; dan

4). meningkatkan kesadaran akan lingkungan melalui pendidikan, pariwisata, penelitian dan kerjasama pengelolaan kawasan.

b. memantapkan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan dibawahnya meliputi:

1). membatasi perkembangan pada kawasan yang terjadi alih fungsi dan mengembangkan tanaman yang memiliki fungsi lindung;

2). mempertahankan kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan resapan air; dan

3). melestarikan kawasan yang termasuk hulu das dengan pengembangan hutan atau perkebunan tanaman keras tegakan tinggi. 

c. Memantapkan kawasan perlindungan setempat meliputi:

1). membatasi kegiatan yang tidak berkaitan dengan perlindungan setempat;

2). membatasi kegiatan pariwisata pada kawasan perlindungan setempat sepanjang sungai;

3). mengembangkan sungai sebagai latar belakang kawasan fungsional;

4). memanfaatkan sumber air dan waduk untuk irigasi pertanian; 

5). membatasi perkembangan fisik dan kegiatan pariwisata pada kawasan perlindungan setempat sekitar waduk dan mata air; dan

6). menetapkan kawasan lindung spiritualitas dan kearifan lokal lainnya sebagai warisan budaya khas blitar.

d. Memantapkan kawasan suaka alam dan pelestarian alam meliputi: 

1). menetapkan kawasan suaka alam hanya diperuntukan bagi kegiatan yang berkaitan dengan pelestarian kawasan;

2). memelihara habitat dan ekosistem khusus yang ada dan sifatnya setempat; dan

3). meningkatan nilai dan fungsi kawasan dengan menjadikan kawasan sebagai objek penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan, dan pendidikan.

(8) Strategi untuk meningkatkan pengelolaan kawasan lindung dalam memitigasi terjadinya bencana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 huruf h meliputi:

a. menghindari kawasan yang rawan terhadap bencana alam gunung api, gempa bumi, bencana geologi, banjir, longsor dan bencana alam lainnya sebagai kawasan terbangun;

b. mengembangkan peringatan dini dari kemungkinan adanya bencana alam; dan

c. mengembangkan bangunan tahan gempa pada kawasan yang terindikasi rawan gempa.

(9) Strategi untuk Pengembangan kawasan agroindustri di Kabupaten Blitar sesuai dengan potensi ungulan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 huruf i meliputi:

a. mengembangkan sentra produksi tanaman pertanian pada masing-masing wilayah kecamatan sesuai dengan jenis tanaman yang cocok dan produksi yang dominan,meliputi: 

1). membatasi dan mengawasi kegiatan pengembangan pertanian pada kawasan konservasi ;

2). menjaga kualitas lahan, melalui kegiatan pergiliran budidaya tanaman pertanian ;

3). meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pertanian melalui kegiatan intensifikasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna;

4). mempertahankan fungsi kawasan pertanian yang sudah ada, sesuai dengan peruntukannya;

5). mengembangkan kegiatan ekstensifikasi melalui peningkatan kelas lahan perkebunan agar menjadi lebih produktif; dan

6). menetapkan sentra pengembangan kegiatan pertanian pada masing-masing wilayah. 

b. Mengembangkan kawasan perikanan untuk mendorong kawasan agroindustri, meliputi:

1). mengembangkan Kawasan Minapolitan di Kecamatan Nglegok;

2). mengembangkan budidaya ikan hias dengan perbaikan pangsa pasar pada jaringan yang lebih luas;

3). mengembangkan budidaya perikanan tambak/air tawar sebagai salah satu sektor perekonomian yang mulai berkembang;

4). meningkatkan kuantitas hasil tangkapan melalui pemanfaatan teknologi penangkapan yang lebih modern;

5). memperluas pangsa pasar, dengan memanfaatkan teknologi informasi serta promosi yang gencar oleh aparat pemerintah maupun masyarakat secara umum;

6). meningkatkan kualitas hasil tangkapan dengan sistem pengemasan yang lebih baik; dan

7). mengoptimalkan fungsi koperasi nelayan sebagai tulang punggung pemenuhan kebutuhan nelayan.

c. Mengembangkan kawasan perkebunan untuk mendorong kawasan agroindustri, meliputi:

1). meningkatkan produktivitas dan pengolahan hasil perkebunan;

2). memperluas pangsa pasar untuk penjualan produk hasil perkebunan yang dibantu oleh pemerintah dalam bentuk promosi;

3). mengembangkan kemitraan antara masyarakat dengan pihak swasta;

4). meningkatkan kegiatan koperasi usaha yang dapat menunjang perkembangan hasil perkebunan; dan

5). menyediakan sarana dan prasarana untuk menyejahterakan masyarakat yang tinggal di sekitar perkebunan.

d. Mengembangkan kawasan peternakan untuk mendorong kawasan agroindustri,meliputi:

1). mengembangkan kawasan peternakan berskala besar atau kawasan industri peternakan ayam ras petelur sebagai salah satu sektor perekonoman yang berkembang di kecamatan kademangan;

2). mengembangkan industri pengelolaan pakan ternak untuk mendukung adanya pengembangan kawasan peternakan berskala besar atau kawasan industri peternakan di kabupaten blitar;

3). mengembangkan dan mengelola hasil peternakan dengan industri;

4). mendorong investor menanamkan modalnya di sektor ini yang didukung lembaga penjamin finansial; 

5). mengembangkan konsep cluster sentra produksi peternakan (terutama terkait dengan industri pakan ternak dan pemanfaatan kotoran ternak);

6). memperkuat cluster sentra produksi peternakan terutama koordinasi antar instansi;

7). mengorganisir peternak agar dapat bersaing dengan pasar global;

8). mengembangkan bahan baku pakan ternak dari sumber lokal dengan dukungan dari pihak pemerintah;

9). mengembangkan kawasan peternakan yang ramah lingkungan;

10). menyediakan infrastruktur pendukung pengembangan peternakan; dan

11). menggalakan kerja sama antara pemerintah, masyarakat dan swasta untuk pengembangan kawasan peternakan.

(10) Pengembangan kawasan pariwisata sebagi penunjang pengembangan agroindustri di Kabupaten Blitar, sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf j dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut:

a. mengembangkan obyek dan daya tarik wisata (ODTW) secara diversifikatif dengan memperhatikan linkage yang ada untuk menciptakan paket wisata yang berdaya saing;

b. mengembangkan atraksi penunjang wisata utama sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh wilayah wisata potensial;

c. menyediakan akomodasi wisata yang lebih memadai sesuai dengan standar kebutuhan wisata;

d. menetapkan pangsa pasar wisata, sehingga dapat ditentukan jenis sarana yang dibutuhkan pada masing-masing jenis obyek wisata;

e. mengembangkan obyek wisata unggulan di Kabupaten Blitar dengan bekerjasama dengan Kota Blitar diantaranya pada wisata makam Bung Karno dengan Candi Penataran dan beberapa obyek wisata potensial;

f. mengembang potensi wisata di Kabupaten Blitar dengan melakukan kerjasama pihak dan atau lembaga swasta; dan

g. menetapkan kawasan wisata.

(11) Peningkatan kualitas kawasan permukiman perdesaan dan perkotaan, sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf k dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut:

a. mengembangkan permukiman perdesaan disesuaikan dengan karakter fisik, sosial-budaya dan ekonomi masyarakat perdesaan;

b. menyediakan dan mengembangkan sarana dan prasarana permukiman perdesaan;

c. meningkatkan kualitas permukiman perkotaan;

d. mengembangkan perumahan terjangkau; dan

e. mengembangkan kawasan siap bangun (kasiba) dan lingkungan siap bangun (lisiba) di Desa Maliran Kecamatan Ponggok.

(12) Pengembangan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf l dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut:

a. mengembangkan sumberdaya perikanan dan kelautan serta pariwisata yang lestari dan berkelanjutan;

b. menjaga dan melestarikan pulau-pulau kecil, pesisir pantai dari kerusakan lingkungan; dan

c. mengembangkan sarana dan prasarana sektor perikanan.

(13) Pengembangan kawasan strategis dalam mendorong pengembangan wilayah, sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf m dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut

a. mengembangkan Kawasan Peternakan Berskala Besar atau Kawasan Industri Peternakan di Desa Kebonsari Kecamatan Kademangan, dengan strategi pengembangan sebagai berikut:

1). mendorong investor menanamkan modalnya di Kawasan Peternakan Berskala Besar atau Kawasan Industri Peternakan;

2). mawasan Peternakan Berskala Besar atau Kawasan Industri Peternakan dibangun dengan menonjolkan nilai-nilai plus yang merupakan daya tarik investor untuk menanamkan modalnya;

3). mawasan Peternakan Berskala Besar atau Kawasan Industri Peternakan dikembangkan dengan konsep cluster industri, yang diperkuat dengan koordinasi antar instansi;

4). meningkatkan efisiensi produksi Kawasan Peternakan Berskala Besar atau Kawasan Industri Peternakan dengan menerapkan peternakan terpadu (ecofarming);

5). mendorong sentra produksi peternakan untuk mengembangkan industri pakan ternak sendiri; dan

6). mendorong sentra produksi peternakan untuk melakukan diversifikasi produk berbasis telur unggas.

b. mengembangkan Kawasan Minapolitan di Kecamatan Nglegok, dengan strategi pengembangan sebagai berikut :

1). menyediakan infrastruktur untuk mendukung perkembangan kawasan minapolitan di Kecamatan Nglegok ;

2). mengembangkan pemasaran dan jaringan kerjasama antara para pelaku produksi dan pemasaran; dan

3). memperhatikan dan melihat peluang pasar yang cukup potensial, dimana akan diarahkan melalui strategi pemasaran yang tepat melalui strategi produk, promosi, tempat dan harga.

c. mengembangkan kegiatan pendukung kawasan pantai sekitar pantai selatan di Kabupaten Blitar (Pantai Jolosutro Kecamatan Wates, Pantai Serang Kecamatan Panggungrejo dan Pantai Tambakrejo Kecamatan Wonotirto) untuk kegiatan perikanan dan pariwisata dengan strategi pengembangan sebagai berikut: 

1). meningkatkan Kerjasama dalam penyediaan tanah disertai lahan pengganti agar luas hutan tetap;

2). menyediakan infrastruktur untuk mendorong pengembangan keberadaan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) 

3). mengembangkan kegiatan ekonomi yang menunjang keberadaan PPI; dan

4). mengembangkan wisata alam pantai di Pantai Jolosutro Kecamatan Wates, Pantai Serang Kecamatan Panggungrejo dan Pantai Tambakrejo Kecamatan Wonotirto.

d. mengembangkan Kawasan Agroindustri di Desa Sidorejo Kecamatan Ponggok, dengan strategi pengembangan sebagai berikut : 

1). memasarkan produk-produk agribis di tempat-tempat yang khusus menjual produk buah bermutu seperti swalayan, supermarket dan lain-lain);

2). memfasilitasi promosi produk agrobis yang bermutu; 

3). mengembangkan rantai pemasaran dan jaringan kerjasama antara para pelaku produksi dan pemasaran agribis; dan

4). menyediakan sarana pemasaran berupa terminal atau sub terminal agribisnis yang dilengkapi dengan sarana penanganan pasca panen.

e. mengembangkan kawasan agroindustri di seluruh Kecamatan Kanigoro, dengan strategi pengembangannya adalah :

1). menyediakan sarana dan prasarana penunjang kegiatan agroindustri ;

2). memperhatikan manajemen sarana dan prasarana produksi melalui ketepatan waktu, ketepatan jumlah dan ketepatan mutu; dan

3). memperhatikan dan melihat peluang pasar yang cukup potensial, dimana akan diarahkan melalui strategi pemasaran yang tepat melalui strategi produk, promosi, tempat dan harga.

f. meningkatkan prasarana jalan dari dan menuju pusat kawasan agroindustri ke kawasan sentra produksi ;

1). membuka jalur lalu lintas (trayek) kendaraan umum dari pusat kawasan agroindustri ke kawasan sentra produksi;

2). mengembangkan terminal agribisnis di kawasan agroindustri;

3). memberikan pinjaman modal kepada kelembagaan petani yang sudah terbentuk dan berfungsi; dan

4). memberikan kemudahan bagi investor yang ingin membuka usaha di kawasan agroindustri  berupa perizinan, pajal dan lain – lain.

g. mengembangkan kawasan pariwisata di gunung kelud dan candi penataran, dengan strategi pengembangan sebagai berikut : 

1). menyediakan sarana dan prasarana penunjang kegiatan ekonomi ;

2). meningkatkan pemanfaatan bangunan kuno dan peninggalan sejarah untuk penelitian pendidikan dan sebagai wisata budaya yang perlu dilestarikan; dan

3). mengendalikan perkembangan kegiatan di sekitar bangunan kuno dan peninggalan sejarah.

h. memantapkan fungsi lindung pada kawasan sosio-kultural, dengan strategi sebagai berikut:

1). melindungi dan melestarikan desa-desa dan lokasi-lokasi yang memiliki kemurnian tradisi dari budaya luar;

2). mengembangkan kawasan wisata harus ditunjang pula dengan pengembangan sarana dan prasarana penunjang wisata; dan

3). mempromosikan obyek-obyek wisata di Kabupaten Blitar. 

i. Pengembangan kawasan perlindungan ekosistem dan lingkungan hidup, dengan strategi sebagai berikut:

1). meningkatkan pengawasan dan pelarangan fungsi pada kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan lindung; 

2). mengembangkan pendidikan dan penelitian berbasis lingkungan hidup;

3). mengembalikan kegiatan yang mendorong pengembangan fungsi lindung; dan

4). mengembangkan keanekaragaman hayati kawasan lindung.

(14) Strategi untuk peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 huruf n meliputi :

a. mendukung penetapan kawasan pertahanan dan keamanan ;

b. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan strategis pertahanan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;

c. menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan/TNI. 

BAB III

RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

 

(1) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Blitar meliputi:

a. sistem pusat kegiatan; 

b. sistem jaringan prasarana utama;dan

c. sstem jaringan prasarana lainnya. 

(2) Rencana struktur ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Blitar dengan tingkat ketelitian minimal 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

 

Bagian Kedua

Sistem Pusat Kegiatan

Pasal 13

 

Sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf a dikembangkan secara hierarki dan dalam bentuk pusat kegiatan, sesuai kebijakan nasional dan Provinsi, potensi, dan rencana pengembangan wilayah kabupaten.

 

Pasal 14

 

Rencana sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a meliputi:

a. sistem perkotaan; dan

b. sistem perdesaan.

 

Pasal 15

 

(1) Sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a meliputi:

a. penetapan pusat - pusat perkotaan dan wilayah pelayanan;

b. rencana fungsi pusat pelayanan; 

c. pengembangan fasilitas kawasan perkotaan, dan

d. jaringan prasarana wilayah lainnya.

(2) Penetapan pusat - pusat perkotaan dan wilayah pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: 

a. Pusat Kegiatan Lokal (PKL)

b. Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp);

c. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK); dan

d. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).

(3) PKL sebagaimana di maksud pada ayat (2) huruf a, adalah Perkotaan Kanigoro berfungsi sebagai pusat pemerintahan kabupaten, pusat perkantoran,  pusat perdagangan dan jasa skala kabupaten, industri agro, pusat pelayanan pendidikan, pusat pelayanan kesehatan, pusat peribadatan dan pusat rekreasi, olah raga dan wisata.

(4) PKLp sebagaimana di maksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari:

a. Perkotaan Wlingi yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, perdagangan dan jasa, pusat pelayanan kesehatan, pusat pelayanan pendidikan, pusat pengembangan transportasi; dan

b. Perkotaan Srengat yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, perdagangan dan jasa, pusat pelayanan kesehatan, pusat pelayanan pendidikan, industri pengolahan, pusat pengembangan transportasi; dan

(5) PPK sebagaimana di maksud pada ayat (2) huruf c terletak di Perkotaan Nglegok, Perkotaan Kademangan, Perkotaan Talun, Perkotaan Selopuro, Perkotaan Kesamben, Perkotaan Sutojayan, Perkotaan Wonodadi, Kecamatan Ponggok Perkotaan Selorejo, Perkotaan Udanawu, Perkotaan Gandusari, Perkotaan Garum,  dan Perkotaan Sanankulon yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pusat perdagangan dan jasa skala kecamatan, pusat kesehatan, pusat rekreasi, olahraga dan wisata, perikanan, industri pengolahan, pusat pendidikan, simpul transportasi dan pusat peribadatan.

(6) PPL sebagaimana di maksud pada ayat (2) huruf d terdiri dari 

a. Perdesaan Plandirejo, Kecamatan Bakung;

b. Perdesaan Tambakrejo, Kecamatan Wonotirto;

c. Perdesaan Serang, Kecamatan Panggungrejo;

d. Perdesaan Ringinrejo, Kecamatan Wates;

e. Perdesaan Salamrejo, Kecamatan Binangun; dan

f. Perdesaan Doko Kecamatan Doko

 

Yang berfungsi sebagai pusat pendidikan, pusat kesehatan, pusat peribadatan, pasar lokal, pariwisata, perikanan, industri pengolahan dan kerajinan tangan skala beberapa desa.

 

Pasal 16

 

(1). Sistem perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dilakukan berdasarkan pelayanan perdesaan secara berhirarki meliputi: 

a. pusat pelayanan antar desa;

b. pusat pelayanan setiap desa; dan 

c. pusat pelayanan pada setiap dusun atau kelompok permukiman.

(2). Rencana pengembangan potensi pedesaan pengembangan kawasan perdesaan berbasis hasil agroindustri dan pariwisata pada wilayah pengembangan kawasan agroindustri pada kecamatan potensial dan dijadikan sebagai pengembangan pusat pengolahan hasil pertanian, serta pengembangan ekonomi masyarakat berbasis agroindustri pada kawasan pendukung.

 

Bagian Ketiga

Sistem Jaringan Prasarana Utama

Pasal 17

 

(1). Rencana sistem jaringan prasarana utama wilayah sebagaimana dimaksud dalam 12 ayat (1) huruf b meliputi :

a. sistem jaringan transportasi darat; 

b. sistem jaringan perkeretaapian; dan

c. sistem jaringan transportasi udara.

(2). Rencana sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

a. jaringan jalan;

b. jaringan prasarana lalu lintas; dan

c. jaringan pelayanan lalu lintas

(3). Rencana sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :

a. tatanan kebandarudaraan; dan

b. ruang udara untuk penerbangan.

 

Pasal 18

 

(1). Rencana jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a meliputi:

a. jaringan jalan nasional;

b. jaringan jalan provinsi; dan

c. jaringan jalan kabupaten 

(2). Rencana jaringan jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang berfungsi sebagai :

a. Jalan nasional sebagai jalan Kolektor Primer meliputi : Bts. Kabupaten Tulungagung – Bts. Kota Blitar, Bts. Kota Blitar – Bts. Kota Wlingi, Jl. P.Sudirman (Wlingi), Jl. A. Yani (Wlingi), Jl. Duku (Wlingi), Jl. Langsep (Wlingi), Jl. Gajah mada (Wlingi), Jl. Hayam Muruk (Wlingi), Jl. Untung Suropati (Wlingi), Jl. Flamboyan (Wlingi), dan Bts Kota Wlingi – Bts. Kab. Malang; dan

b. Pelurusan jalan brongkos (Kabupaten Blitar) – karangkates (Kabupaten Malang)

c. Sebagai jalan strategis nasional rencana meliputi : Bts. Kab. Tulungagung/ kab. Blitar – P. Serang, dan P. Serang – Bts. Kab. Malang.

(3). Rencana jaringan jalan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang berfungsi sebagai jalan kolektor primer meliputi : 

a. Batas. Kabupaten Kediri – Srengat;

b. Batas Kabupaten Tulungagung – Srengat; dan

c. Srengat - Batas Kota Blitar.

(4). Rencana jaringan jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang berfungsi sebagai jalan lokal primer, meliputi:

a. Jalan penghubung antar ibukota kecamatan di Kabupaten Blitar;

b. Jalan menuju wisata Gunung Kelud melalui Garum, Nglegok, Gandusari;

c. Pengembangan jaringan jalan yang menghubungkan antara Wlingi – Krisik arah Selorejo (Kabupaten Malang) ;

d. Pengembangan jaringan jalan yang menghubungkan antara Kesamben – Binangun – Wates arah Pantai Jolosutro dan arah ke Kecamatan Donomulyo (Kabupaten Malang) ; 

e. Pengembangan jalan strategis Kabupaten yang menghubungkan : Ruas Jalan Kanigoro - Selopuro - Kesamben ; Ruas Jalan Kawedusan - Ponggok - Sidorejo - Bts. Kabupaten Kediri ; Ruas Jalan Kademangan - Suruhwadang - Gawang / Wonotirto - Pantai Tambakrejo; Batas Kota Blitar - Kanigoro – Sutojayan – Panggungrejo - Pantai Serang;

f. Peningkatan jaringan jalan lingkar berupa pelebaran jalan meliputi:

1) Jalan lingkar Kanigoro Utara meliputi ruas Tlogo – Banggle, Ruas Banggle - Sawentar, Ruas Sawentar – Sombong;

2) Jalan lingkar Kanigoro Selatan meliputi ruas Sombong – Santrean, Ruas Santrean – Karangsono, Ruas Karangsono – Gogodesa, Ruas Gogodesa – Jatinom, Ruas Jatinom – Minggirsari;

3) Jalan lingkar Kota Blitar Utara meliputi ruas Garum – Ngrobyong, Ruas Ngrebyong – Jiwud, Ruas Jiwud – Bangsri, Ruas Bangsri – Sumberingin, Ruas Sumberingin – Sumber, Sumber – Kalipucung.

4) Jalan lingkar Kota Blitar Selatan meliputi ruas Kalipucung – Bendosari, Ruas Bendosari – Purworejo, Ruas Purworejo – Bendowulung, Ruas Bendowulung – Tuliskriyo;

5) Jalan lingkar Wlingi Utara meliputi Kaweron – Simpang Wlingi dan Jembatan Kali Lekso;

6) Jalan lingkar Srengat meliputi ruas Tagokan – Langon, Ruas Langon – Kebonduren, Ruas Sumberdiren – Ponggok, Ruas Ponggok – Kawedusan; dan

7) Jalan menuju lapangan terbang Ponggok meliputi ruas Kawedusan – Maliran, Ruas Maliran – Sumber, Ruas Ponggok – Sidorejo.

g. Pengembangan jaringan jalan yang menghubungkan lbu Kota Kecamatan dengan tbu Kota Desa dan jaringan jalan antar Desa (Jalan Poros Desa).

 

Pasal 19

 

Rencana prasarana lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b meliputi:

a. pengembangan Terminal tipe B yaitu Terminal Wlingi di Kabupaten Blitar;

b. pengembangan Terminal Penumpang Kesamben (Brongkos) di Kecamatan Kesamben;

c. pembangunan terminal di Kecamatan Srengat; 

d. peningkatan infrastruktur pendukung dan pelayanan terminal yang memadai; dan

e. pengembangan jembatan. 

 

Pasal 20

 

Rencana jaringan pelayanan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c meliputi:

a. pengembangan trayek angkutan penumpang dengan jalur lintas selatan yang menghubungkan Kabupaten Malang dengan Kabupaten Tulungagung guna mendukung keberadaan potensi-potensi pariwisata yang direncanakan akan dilalui oleh jalur lintas selatan.

b. pengembangan trayek angkutan penumpang yang menghubungkan Kota Blitar dengan lokasi-lokasi wisata yang terdapat di Blitar Selatan, yaitu : 

1). Kota Blitar – Kademangan – Bakung – Goa Umbul Tuk - Pantai Pangi;

2). Kota Blitar – Kademangan – Wonotirto – Pantai Tambakrejo

3). Kota Blitar – Sutojayan – Panggungrejo – Pantai Serang 

4). Kota Blitar – Sutojayan – Binangun – Wates – Pantai Jolosutro

5). Disamping itu untuk menunjang kelancaran sistem perangkutan maka fungsi angkutan perdesaan dapat dioptimalkan, terutama pada daerah yang mempunyai pola topografi yang terjal dan belum terlayani sarana angkutan pedesaan; dan

6). Pengembangan rute transportasi ini perlu studi kelayakan lebih lanjut.

c. peningkatan status terminal diantaranya Kecamatan Kesamben, Kecamatan Sutojayan, Kecamatan Kademangan dan bila dimungkinkan menghidupkan kembali terminal Srengat;

d. peningkatan infrastruktur pendukung dan pelayanan terminal yang memadai; dan

e. pemasukkan tempat pengujian bermotor yang berada di Kecamatan Srengat, Kecamatan Wlingi;

 

Pasal 21

 

Rencana jaringan perkeretapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b meliputi:

a. rencana pengembangan jalur perkeretaapian, pengembangan prasarana transportasi kereta api untuk keperluan penyelenggaraan angkutan penumpang dan angkutan barang;

b. rencana Pengembangan jalur kereta api umum berupa jalur kereta api ganda pada jalur lingkar : Surabaya (Semut)-Surabaya (Gubeng)-Surabaya (Wonokromo)-Sidoarjo-Bangil-Lawang-Malang-Blitar-Tulungagung-Kediri-Kertosono-Surabaya.

c. rencana pengembangan jalur perkeretaapian akan dikembangkan jalur kereta api Kediri – Tulungagung – Blitar kelas III, dan penataan jalur perkeretaapian di wilayah Kabupaten Blitar yang meliputi jalur  Tulungagung – Blitar – Banyuwangi, KA Penataran jurusan Blitar – Malang – Surabaya, KA Doho jurusan Blitar – Kertosono – Surabaya, KA Mataremaja dan Gajayana jurusan Malang – Blitar – Jakarta, KA Malabar jurusan Malang – Blitar – Bandung; dan

d. prasarana kereta api yang ada di Kabupaten Blitar  terdiri dari 5 (lima) unit stasiun kereta api, yaitu meliputi : stasiun kereta api Kesamben, stasiun kereta api Wlingi, sebagai stasiun induk kabupaten, stasiun kereta api Talun, stasiun kereta api Pohgajih. dan stasiun kereta api Garum. 

 

Pasal 22

 

(1) Tatanan kebandarudaraan di Kabupaten Blitar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a berupa pengembangan bandar udara pengumpan  di Kecamatan Ponggok.

(2) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf b diatur lebih lanjut dalam rencana induk bandar udara.

 

Bagian Keempat

Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 23

 

Rencana sistem prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c meliputi:

a. rencana sistem jaringan energi dan kelistrikan;

b. rencana sistem jaringan telekomunikasi;

c. rencana sistem jaringan sumber daya air; dan

d. rencana sistem jaringan prasarana wilayah lainnya

 

Paragraf 1

Sistem Jaringan Prasarana Energi dan Kelistrikan

Pasal 24

 

Rencana sistem jaringan prasarana energi dan kelistrikan sebagaimana tertuang dalam Pasal 23 huruf a berupa pembangkit tenaga listrik terdiri atas:

a. PLTA Bendungan Wlingi di Kecamatan Sutojayan, dan

b. PLTA Bendungan Lodoyo di Kecamatan Kanigoro

c. sumber energi listrik alternatif yang dapat dikembangkan adalah:

1). Energi listrik mikrohidro (PLTMH) dengan memanfaatkan energi air skala kecil, seperti jaringan irigasi, sungai maupun air terjun,

2). Listrik tenaga angin, yaitu dengan memanfaatkan energi angin,

3). Energi listrik tenaga matahari (PLTM). dan energi alternatif lainnya; dan

d. pengembangan energi gelombang laut di sepanjang pesisir selatan kabupaten

 

Paragraf 2

Sistem Jaringan Prasarana Telekomunikasi

Pasal 25

 

(1) Sistem jaringan prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b meliputi :

a. sistem jaringan kabel; dan

b. sistem jaringan nirkabel.

(2) Sistem jaringan kabel sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a sudah melayani seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Blitar; 

(3) Rencana penyediaan infrastruktur telematika, berupa tower Base Transceiver Station (BTS) dilakukan secara bersama-sama.

 

Paragraf 3

Sistem Jaringan Prasarana Sumber Daya Air

Pasal 26

 

(1) Rencana sistem jaringan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c meliputi:

a. Wilayah Sungai (WS);

b. Daerah Irigasi (DI);

c. prasarana air baku untuk air bersih; dan

d. sistem pengendalian banjir.

(2) Wilayah sungai sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

a. Wilayah Sungai (WS) Brantas kewenangan pemerintah pusat

b. DAS Kabupaten Blitar yang terletak di WS Brantas Yaitu :

1). DAS Brantas;

2). DAS Wonosari;

3). DAS Ringinrejo;

4). DAS Gufimas;

5). DAS Tulungrejo Wetan;

6). DAS Tulungrejo Kun;

7). DAS Gayam;

8). DAS Bendo;

9). DAS Rawa Banyubiru;

10). DAS Buk Penceng;

11). DAS Sumber Asih;

12). DAS Pehpulo;

13). DAS Seran Kulon;

14). DAS sumberasih;

15). DAS Leweng Lembek;

16). DAS Lembak Ujung;

17). DAS Serang;

18). DAS Serang kulon;

19). DAS Klatak;

20). DAS Ngadipuro Wetan;

21). DAS Ngadipuro;

22). DAS Ngadipuro Wetan;

23). DAS Kenongo;

24). DAS Banteng Mati;

25). DAS Gondo Mayet;

26). DAS Setro;

27). DAS Benjol;

28). DAS Centong;

29). DAS Muara Centong;

30). DAS Tambak rejo Lor;

31). DAS Tambakrejo Tengah;

32). DAS Tambakrejo Wetan;

33). DAS Legundi;

34). DAS Legundi Tengah;

35). DAS Legundi Kulon;

36). DAS Pasiraman;

37). DAS Gayasan;

38). DAS Tumpak Kepuh;

39). DAS Sanggung Bendo;

40). DAS Ulaman;

41). DAS Ulo Wetan;

42). DAS Putuk;

43). DAS Bawang Wetan; 

44). DAS Bawang;

45). DAS Pacar;

46). DAS Ringin Bandul;

47). DASTemas;

48). DAS Gedog;

49). DAS Kajar;

50). DAS Srengat Barat;

51). DAS Srengat Timur;

52). DAS Kunir;

53). DAS Jatiplen;

54). DAS Ngaglik;

55). DAS Cerme;

56). DAS Lahar;

57). DAS Nglegok;

58). DAS Kreweng;

59). DAS Abab;

60). DPK Tanggung;

61). DAS Jurang ludruk;

62). DAS Judelingas;

63). DAS Glondong;

64). DAS Putih;

65). DAS Dander;

66). DAS Jari;

67). DAS Semut;

68). DAS Lekso;

69). DAS Bambang;

70). DAS Tuwuh;

71). DAS Sembung manis;

72). DAS Lekso wetan;

73). DAS Jimbe;

74). DAS Judge;

75). DAS Kedung biru;

76). DAS Klatak;

77). DAS Lemon; dan

78). DAS Jolosutro

c. pengembangan sistem irigasi teknis yang berada di DAS Ringin Bandulan.

(3) Daerah Irigasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi Daerah Irigasi (DI) yang terdapat di Kabupaten Blitar sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

(4) Prasarana air baku untuk air bersih sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu pengembangan waduk, DAM dan embung serta pompanisasi meliputi:

a. Bendungan Lodoyo di perbatasan antara Kecamatan Kademangan dengan Kecamatan Kanigoro tepatnya di Desa Gogodeso;

b. Bendungan Wlingi Raya yang lokasinya di perbatasan antara Kecamatan Sutojayan dengan Kecamatan Talun;

c. Bendungan Lahor yang lokasinya berada di perbatasan antara Kecamatan Selorejo dengan Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang;dan

d. Waduk Nyunyur di Kecamatan Gandusari.

(5) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdapat pada kawasan DAS Sungai Brantas yang terdiri dari : Kecamatan Selorejo, Kecamatan Kesamben, Kecamatan Binangun, Kecamatan Selopuro, Kecamatan Talun, Kecamatan Panggungrejo, Kecamatan Sutojayan, Kecamatan Kanigoro, Kecamatan Kademangan, Kecamatan Sanankulon, Kecamatan Srengat dan Kecamatan Wonodadi meliputi pengembangan waduk/bendungan, DAM serta pompanisasi; dan

 

Paragraf 4

Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Lainnya

Pasal 27

 

(1) Rencana sistem jaringan prasarana wilayah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d meliputi:

a. sistem jaringan persampahan;

b. sistem air minum kota;

c. sistem pengelolaan air limbah;

d. sistem drainase; dan

e. jalur dan ruang evakuasi bencana.

(2) Rencana sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a  berupa:

a. pengembangan TPA Regional, yang melayani Kota Blitar dan Kabupaten Blitar; dan

b. pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) untuk menampung dan mengelola sampah tiap Kecamatan meliputi Kecamatan Wlingi, Kecamatan Kesamben, Kecamatan Sutojayan, Kecamatan Srengat, Kecamatan Nglegok dan Kecamatan Kademangan.

(3) Rencana sistem air minum kota sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa 

a. pelayanan pemenuhan air bersih berada di: seluruh kecamatan

b. pengembangan SPAM (Sistem Pengelolaan Air Minum) di Kecamatan Kanigoro dan Kecamatan Garum;

c. pipanisasi dari Kendalrejo ke Kecamatan Kanigoro; dan

d. pinpanisai dari Sumber air Rambut Monte dan Dandang ke Kota Blitar

(4) Rencana sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

a. pengelolaan limbah domestik terdapat di seluruh kecamatan wilayah Kabupaten Blitar;dan

b. pengelolaan limbah non domestik terdapat di perkotaan Kanigoro, perkotaan Srengar dan Perkotaan Wlingi.

(5) Rencana sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:

a. jaringan drainase primer meliputi:

1). Sungai Temas Lama;

2). Sungai Temas Baru;

3). Sungai Sumber Tapan;

4). Sungai Kajar

5). Sungai Wonokraman;

6). Sungai Kunir;

7). Sungai Jatiplan

8). Sungai Ngaglik

9). Sungai Cerme

10). Sungai Lahar;

11). Sungai Nglegok;

12). Sungai Kereweng;

13). Sungai Abab;

14). Sungai Tanggung;

15). Sungai Judilingas;

16). Sungai Glondong;

17). Sungai Putih;

18). Sungai Dander;

19). Sungai Jari;

20). Sungai Semut;

21). Sungai Lekso;

22). Sungai Bambang;

23). Sungai Tuwuh;

24). Sungai Sembungmanis;

25). Sungai Leksowetan;

26). Sungai Kalisat;

27). Sungai BLT II;

28). Sungai Judeg;

29). Sungai Ngrejo;

30). Sungai Klatak;

31). Sungai Lemon; 

32). Sungai Sumberejo;

33). Sungai.Bogel;

34). Sungai Kedung Unut;

35). Sungai Kedung Sumuk;

36). Sungai Kedurig Puring;

37). Sungai Gondang Legi;

38). Sungai Jambu Jono; 

39). Sungai Wedi; dan

40). Sungai Gandekan.

b. jaringan drainase sekunder terdapat di sepanjang jaringan jalan utama perkotaan dan pedesaan.

(6) Rencana jalur evakuasi bencana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:

a. jalur dan ruang evakuasi bencana Letusan Gunung Kelud meliputi:

1). titik rawan bencana Gunung Kelud di Kecamatan Ponggok dengan jalur dan ruang evakuasi di Gunung Pegat, Desa Dermajayan Srengat, Desa Slemanan Udanawu, Pabrik Timul, Desa Sumber Sanankulon dan Desa Kalipucung Sanankulon;

2). titik rawan bencana Gunung Kelud di Kecamatan Udanawu dengan jalur dan ruang evakuasi di SMPN Udanawu, Gunung Pegad, Lapangan dan Balai Desa Tunjung;

3). titik rawan bencana Gunung Kelud di Kecamatan Wonodadi dengan jalur dan ruang evakuasi di Lapangan Wonodadi, Rejosari, Kaliboto, dan lapangan desa;

4). titik rawan bencana Gunung Kelud di Kecamatan Srengat dengan jalur dan ruang evakuasi di Gunung Pegat, Gunung tumpuk purwokerto, desa wonorejo, Desa purwokerto, kunir, dan desa bendosari;

5). titik rawan bencana Gunung Kelud di Kecamatan Talun dengan jalur dan ruang evakuasi di Desa jajar, Lk.Pagak, Balai Kelurahan Talun, Desa Wonorejo, Bendelonje Kendalrejo, wonorejo, jabung timur, dan sambong satreyan;

6). titik rawan bencana Gunung Kelud di Kecamatan Wlingi dengan jalur dan ruang evakuasi di Balai Kelurahan Babada, Dukuh Galor Tembalang, Balai Kelurahan Beru, Tangkil, Wlingi, dan lapangan Desa Ngadirenggo;

7). titik rawan bencana Gunung Kelud di Kecamatan Selopuro dengan jalur dan ruang evakuasi di Balai Desa Tegalrejo, Balai Desa Jabewangi, Balai Desa Jatitengah, Balai Desa Mandesan, dan Balai Desa Mronjo;

8). titik rawan bencana Gunung Kelud di Kecamatan Kanigoro dengan jalur dan ruang evakuasi di Balai Desa Papungan, Balai Desa Kuningan, Klampok Kota Blitar, Boro Tuliskriyo Sanankulon, Balai Kelurahan dan Kecamatan Kanigoro, Masjid Tegalrejo, Putuk, Masjid Kr. Sono, Monggalan, dan selatan Bendungan Serut;

9). titik rawan bencana Gunung Kelud di Kecamatan Nglegok dengan jalur dan ruang evakuasi di Komplek Pabrik, Dusun Sumbersari Sb. Asri, SDN Sumberasri I, Pos Pengamat DAS Kelud, Dsn Pacuh/ Sumberkecek, Dusun Kedawung, Dusun Ngoran I dan Kemloko, Nglegok II dan Karanganom, dan Klampok Jiwut;

10). titik rawan bencana Gunung Kelud di Kecamatan Garum dengan jalur dan ruang evakuasi di Lapangan Desa karangrejo, SDN Karangrejo I, Dusun Ringinrejo, Lapangan Transad Slorok, Kantor Desa Slorok, Kelurahan Sumberdiren, dan Manukan Pojok; dan

11). titik rawan bencana Gunung Kelud di Kecamatan Gandusari dengan jalur dan ruang evakuasi di Watugede/ SDN Sb. Agung, Lapangan Holding, Balai Desa/ SDN, lapangan sukoreno, SDN Dawuhan, Balai Ds Gadungan,

MI SD, Dusun Dawuhan, Balai Desa Gadungan, Dusun Dawuhan, SDN Ngaringan V/ masjid Ngaringan, SDN Ngaringan III, lapangan, SDN Inpres Soso, Komplek Pabrik Nyunyur, Sumbergondo semen, balai desa semen, tirtomoyo, balai desa tulungrejo, dan komplek pabrik bantaran.

b. jalur dan ruang evakuasi bencana longsor melalui evakuasi Kecamatan Wlingi – Kecamatan Talun – Kecamatan Selorejo – Kecamatan Kesamben;

c. jalur dan ruang evakuasi bencana banjir melalui evakuasi Kecamatan Selorejo – Kesamben – Talun – Kanigoro dan Kecamatan Panggungrejo – Wonotirto – Kademangan dan Kecamatan Kesamben – Sutojayan – Kanigoro – Sanankulon – Srengat – Wonodadi; dan

d. jalur dan ruang evakuasi bencana tsunami melalui Kecamatan Wates – Binangun -  Kesamben dan Kecamatan Pangungrejo – Sutojayan – Kanigoro dan Kecamatan Bakung – Kecamatan Wonotirto – Kademangan dengan ruang evakuasi di dataran tinggi Bululawang, dataran tinggi Pasiraman, dataran tinggi Serang dan dataran tinggi Brakangin 

BAB IV

RENCANA POLA RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 28

 

(1) Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Blitar meliputi :

a. kawasan lindung; dan 

b. kawasan budidaya.

(2) Pola ruang wilayah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

 

Bagian Kedua

Kawasan Lindung

Pasal 29

 

Pola ruang untuk kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a meliputi:

a. kawasan hutan lindung;

b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;

c. kawasan perlindungan setempat; 

d. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya; 

e. kawasan rawan bencana alam; 

f. kawasan lindung cagar geologi; dan

g. kawasan lindung lainnya

 

Paragraf 1

Kawasan Hutan Lindung

Pasal 30

 

Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a dengan luas kurang lebih 12.754 Ha (Dua Belas Ribu Tujuh Ratus lima Puluh Empat hektar) tersebar di 5 BKPH, meliputi:

a. BKPH Wlingi meliputi Kecamatan Doko, Kecamatan Gandusari, Kecamatan Wlingi, Kecamatan Garum;

b. BKPH Kesamben meliputi Kecamatan Kesamben, Kecamatan Selorejo, Kecamatan Wates, Kecamatan Binangun;

c. BKPH Lodoyo Timur meliputi Kecamatan Panggungrejo, Kecamatan Sutojayan;

d. BKPH Lodoyo Barat meliputi Kecamatan Sutojayan, Kecamatan Wonotirto, Kecamatan Kademangan; dan

e. BKPH Rejotangan meliputi Kecamatan Bakung, Kecamatan Ponggok, Kecamatan Sanankulon, Kecamatan Kademangan

 

Paragraf 2

Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 31

 

(1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b terdiri dari kawasan resapan air.

(2) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas kurang lebih 6.280,08 Ha (enam ribu dua ratus delapan puluh koma nol delapan) hektar meliputi daerah pegunungan yang terdapat sumber air, sungai atau daerah cekungan yang ada dibawahnya meliputi :

a. Kecamatan Gandusari;

b. Kecamatan Bakung;

c. Kecamatan Wonotirto; 

d. Kecamatan Panggungrejo;

e. Kecamatan Wlingi;

f. Kecamatan Wates;

g. Kecamatan Binangun;

h. Kecamatan Kesamben;

i. Kecamatan Doko;

j. Kecamatan Sutojayan;

k. Kecamatan Nglegok; dan 

l. Kecamatan Kademangan.

 

Paragraf 3

Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 32

 

(1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c meliputi:

a. kawasan sempadan pantai;

b. kawasan sempadan sungai;

c. kawasan sekitar danau atau waduk;

d. kawasan sekitar mata air;

e. kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal; dan

f. kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

(2) Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa sempadan pantai dengan luas kurang lebih 450 Ha (empat ratus lima puluh) hektar di Kecamatan Bakung, Kecamatan Wonotirto, Kecamatan Panggungrejo dan Kecamatan Wates.

(3) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa sempadan yang terletak pada: 

a. sempadan sungai berjarak 100 (seratus) meter dari kiri kanan sungai besar dengan berupa sungai Brantas terdiri dari sempadan sungai dengan luas kurang lebih 517 (lima ratus tujuh belas) hektar meliputi :

1). Kecamatan Selorejo;

2). Kecamatan Wlingi;

3). Kecamatan Sutojayan;

4). Kecamatan Kademangan;

5). Kecamatan Kanigoro; dan

6). Kecamatan Sanan Kulon.

b. Perlindungan pada anak sungai ditetapkan minimum 50 (lima puluh) meter  diukur dari elevasi air tertinggi dari wilayah darat dengan luas kurang lebih 2.821 Ha (dua ribu delapan ratus dua puluh satu) hektar meliputi:

1). Sungai Temas Lama;

2). Sungai Temas Baru;

3). Sungai Sumber Tapan;

4). Sungai Kajar

5). Sungai Wonokraman;

6). Sungai Kunir;

7). Sungai Jatiplan

8). Sungai Ngaglik

9). Sungai Cerme

10). Sungai Lahar;

11). Sungai Nglegok;

12). Sungai Kereweng;

13). Sungai Abab;

14). Sungai Tanggung;

15). Sungai Judilingas;

16). Sungai Glondong;

17). Sungai Putih;

18). Sungai Dander;

19). Sungai Jari;

20). Sungai Semut;

21). Sungai Lekso;

22). Sungai Bambang;

23). Sungai Tuwuh;

24). Sungai Sembungmanis;

25). Sungai Leksowetan;

26). Sungai Kalisat;

27). Sungai BLT II;

28). Sungai Judeg;

29). Sungai Ngrejo;

30). Sungai Klatak;

31). Sungai Lemon; 

32). Sungai Sumberejo;

33). Sungai.Bogel;

34). Sungai Kedung Unut;

35). Sungai Kedung Sumuk;

36). Sungai Kedurig Puring;

37). Sungai Gondang Legi;

38). Sungai Jambu Jono; 

39). Sungai Wedi; dan

40). Sungai Gandekan.

(4) Kawasan sempadan danau atau waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa kawasan bendungan dengan jarak sempadan 200 (dua ratus) meter dari titik pasang tertinggi meliputi:

a. Bendungan Serut di perbatasan antara Kecamatan Kademangan dengan Kecamatan Kanigoro tepatnya di Desa Daringan;

b. Bendungan Wlingi Raya yang lokasinya di perbatasan antara Kecamatan Sutojayan dengan Kecamatan Talun; dan

c. Bendungan Lahor yang lokasinya berada di perbatasan antara Kecamatan Selorejo dengan Kabupaten Malang;

d. Waduk Nyunyur di Kecamatan Gandusari.

(5) Kawasan sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa kawasan mata air dengan jarak sempadan 200 (dua ratus) meter sekeliling mata air di luar kawasan permukiman dan 100 (seratus) meter sekeliling mata air di dalam kawasan permukiman.

(6) Kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdapat di kawasan Petilasan Rambut Monte, petilasan Kedung Banteng di Kecamatan Nglegok  dan Petilasan Arcawara di Kecamatan Gandusari.

(7) Kawasan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f dengan diarahkan dengan luas minimum kurang lebih 8.937 (delapan ribu Sembilan ratus tiga puluh tujuh) hektar atau 30% dari kawasan perkotaan yang direncanakan untuk kawasan perkotaan yang memiliki perkembangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kawasan perkotaan yang ada di sekitarnya, meliputi: 

 

a.

Perkotaan Bakung

=

347,07

ha

b.

Perkotaan Wonotirto

=

876,99

ha

c.

Perkotaan Panggungrejo

=

542,94

ha

d.

Perkotaan Wates

=

216,42

ha

e.

Perkotaan Binangun

=

529,2

ha

f.

Perkotaan Sutojayan

=

673,77

ha

g.

Perkotaan Kademangan

=

249,42

ha

h.

Perkotaan Kanigoro

=

246,6

ha

i.

Perkotaan Talun

=

476,64

ha

j.

Perkotaan Selopuro

=

227,31

ha

k.

Perkotaan Kesamben

=

363,06

ha

l.

Perkotaan Selorejo

=

122,25

ha

m.

Perkotaan Doko

=

253,41

ha

n.

Perkotaan Wlingi

=

567,27

ha

o.

Perkotaan Gandusari

=

386,55

ha

p.

Perkotaan Garum

=

652,65

ha

q.

Perkotaan Nglegok

=

159,27

ha

r.

Perkotaan Sanankulon

=

160,53

ha

s.

Perkotaan Ponggok

=

451,05

ha

t.

Perkotaan Srengat

=

469,2

ha

u.

Perkotaan Wonodadi

=

504,39

ha

v.

Perkotaan Udanawu

=

460,56

ha

 

Paragraf 4

Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam , dan Cagar Budaya

Pasal 33

 

(1) Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d meliputi:

a. kawasan suaka alam; dan

b. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan. 

(2) Kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa suaka alam perairan laut di wilayah Blitar bagian selatan.

(3) Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa lingkungan non gedung, lingkungan bangunan non gedung, dan lingkungan bangunan gedung.

a. lingkungan non gedung, meliputi :

1). Monumen Trisula di Kecamatan Bakung ;

2). Prasasti Munggut di Kecamatan Wlingi ; dan

3). Situs Sukosewu di Kecamatan Gandusari, Situs Mronjo.

b. lingkungan bangunan non gedung , meliputi : 

1). Candi Penataran dan Candi Gambar Wetan di Kecamatan Nglegok ;

2). Candi Kotes, Candi Wringin Branjang dan Petilasan Rambut Monte di Kecamatan Gandusari ;

3). Candi Simping di Kecamatan Kademangan ;

4). Candi Mleri di Kecamatan Srengat ;

5). Candi Sumber Nanas  (Candi Tikus ) dan Candi Kali Cilik di Kecamatan Ponggok ;

6). Candi Sawentar di Kecamatan Kanigoro ;

7). Candi Plumbangan di Kecamatan Doko ;

8). Candi Sirahkencong di Kecamatan Wlingi ; dan

9). Candi Tepas dan Candi Watutumpuk di Kecamatan Kesamben.

c. lingkungan bangunan gedung dan halamannya meliputi:

1). Petilasan Kyai Pradah Kecamatan Sutojayan; 

2). Eyang Jugo di Kecamatan Kesamben;

3). Syekh Subakir di Kecamatan Nglegok;

4). Upacara Rambut Monte di Kecamatan Gandusari;

5). Upacara Siraman Gong Kyai Dudo di Kecamatan Binangun; dan

6). Upacara Siraman Wayang Krucil Kyai Bondoh Kecamatan Kademangan.

 

Paragraf 5

Kawasan Rawan Bencana Alam

Pasal 34

 

(1) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf e, meliputi:

a. kawasan rawan bencana longsor;

b. kawasan rawan bencana banjir; dan

c. kawasan rawan bencana lainnya

(2) Kawasan rawan bencana longsor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, meliputi wilayah Blitar berada di wilayah pegunungan dan perbukitan seperti di Kecamatan Bakung, Kecamatan Panggungrejo, Kecamatan Wates, Kecamatan Binagun, Kecamatan Kademangan, Kecamatan Kesamben, Kecamatan Selorejo, Kecamatan Doko, Kecamatan Gandusari, Kecamatan Wlingi.

(3) Kawasan rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, yaitu kawasan sekitar DAS Brantas yang meliputi : Kecamatan Udanawu, Kecamatan Wonotirto, Kecamatan Sutojayan, Kecamatan Panggungrejo, Kecamatan Binangun, Kecamatan Kademangan, Kecamatan Wonodadi, Kecamatan Wlingi, Kecamatan Talun,  Kecamatan Selopuro, dan Kecamatan Kesamben.

(4) Kawasan rawan bencana alam lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf  c berupa :

a. kawasan yang rawan bahaya Angin Punyuh/ Angin Puting Beliung terdapat di seluruh kecamatan;

b. kawasan yang rawan bahaya kekeringan, meliputi : Kecamatan Nglegok, Kecamatan Bakung, Kecamatan Wonotirto, Kecamatan Kademangan, Kecamatan Panggungrejo, Kecamatan Wates, dan Kecamatan Binangun;

c. bencana Alam Non-Alam yang biasanya berhubungan dengan wilayah yang terdapat tambang/ galian tipe C yang meliputi : Kecamatan Nglegok, Kecamatan Gandusari, Kecamatan Bakung, Kecamatan Wates, Kecamatan Wlingi, Kecamatan Wonotirto, Kecamatan Panggungrejo, dan Kecamatan Kademangan;

d. kawasan yang rawan Bencana Sosial yang berhubungan dengan daerah yang berpotensi rawan konflik. Hal ini sering berkaitan dengan perebutan lahan, perkebunan, areal tambang, dan sebagainya, dimana daerah-daerah tersebut antara lain: di Kecamatan Bakung, Kecamatan Wonotirto, Kecamatan Panggungrejo, Kecamatan Wates, Kecamatan Gandusari, Kecamatan Kademangan, dan Kecamatan Nglegok.

 

Paragraf 5

Kawasan Lindung Cagar Geologi

Pasal 35

(1) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf f berupa:

a. kawasan cagar alam geologi; dan

b. kawasan rawan bencana geologi

(2) Kawasan cagar alam geologi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a berupa kawasan karst kelas 1 yang berada Kecamatan Bakung, Kecamatan Wonotirto, Kecamatan Panggungrejo, dan Kecamatan Wates.

(3) Kawasan rawan bencana geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi

a. kawasan rawan bencana letusan gunung berapi berada :

1) wilayah Blitar Utara khususnya wilayah yang berada di sekitar Gunung Kelud dan di sekitar jaringan aliran lahar (di Desa Pasirharjo dan sekitar Desa Soso) serta di sekitar jaringan aliran lahar yaitu sekitar Sungai Lekso, Sungai Putih, Sungai Lahar, Sungai Darapdurgo, Sungai Kuning, Sungai Putih, Sungai Semut (Kali Badak, Kali Termas I dan Kali Termas II).dengan jalur evakuasi Kecamatan Gandusari- Kecamatan Wlingi - Kecamatan Talun - Kecamatan Ponggok - Kecamatan Udanawu;

2) Dam-dam penahan lahar Gunung Kelud lokasinya meliputi Kecamatan Gandusari, Kecamatan Wlingi, Kecamatan Talun, Kecamatan Ponggok dan Kecamatan Udanawu; dan

3) Daerah rawan letusan dalam Ring 1 (satu) meliputi: Kecamatan Ponggok, Kecamatan Udanawu, Kecamatan Wonodadi, Kecamatan Srengat, Kecamatan Talun, Kecamatan Selopuro, Kecamatan Kanigoro; dan

4) Daerah rawan letusan dalam Ring 2 (dua) meliputi Kecamatan Garum dan Kecamatan Gandusari.

b. kawasan rawan bencana tsunami terdapat di  kawasan  pantai selatan antara lain : pantai Pasur Kecamatan Bakung, pantai Tambakrejo Kecamatan Wonotirto, pantai Serang Kecamatan Panggungrejo, dan pantai Jolosutro Kecamatan Wates. 

c. kawasan rawan bencana gempa bumi terdapat pada wilayah kabupaten bagian selatan. 

 

Paragraf 6

Kawasan Lindung Lainnya

Pasal 36

 

(4) Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf g berupa kawasan sepanjang rel kereta api.

(5) Kawasan sempadan jalan kereta api sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi jaringan jalan kereta api yang menghubungkan ke Malang – Blitar -Tulungagung yang melalui Kecamatan Selorejo, Kecamatan Kesamben, Kecamatan Wlingi, Kecamatan Talun, Kecamatan Garum dan Kecamatan Sanankulon.

 

Bagian Ketiga

Kawasan Budidaya

Pasal 37

 

Pola ruang untuk kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b terdiri dari:

a. kawasan peruntukan hutan produksi;

b. kawasan peruntukan hutan rakyat; 

c. kawasan peruntukan pertanian; 

d. kawasan peruntukan perikanan dan kelautan;

e. kawasan peruntukan pertambangan;

f. kawasan peruntukan industri;

g. kawasan peruntukan pariwisata;

h. kawasan peruntukan permukiman;

i. kawasan peruntukan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil; dan

j. kawasan peruntukan lainnya.

 

Paragraf 1

Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Pasal 38

 

Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Blitar dengan luas kurang lebih 23.706 Ha (dua puluh tiga ribu tujuh ratus enam) hektar meliputi:

a. Jenis tumbuhan akasia, jati dan mahoni di Kecamatan Bakung 

b. Jenis tumbuhan akasia, jati dan mahoni di Kecamatan Wonotirto

c. Jenis tumbuhan akasia, jati dan mahoni di Kecamatan Panggungrejo;

d. Jenis tumbuhan jati, akasia, mahoni dan sengon di Kecamatan Wates ;

e. Jenis tumbuhan akasia, jati dan mahoni di Kecamatan Binangun;

f. Jenis tumbuhan akasia, jati dan mahoni di Kecamatan Sutojayan ;

g. Jenis tumbuhan akasia, jati dan mahoni di Kecamatan Kademangan;

h. Jenis tumbuhan akasia, jati, mahoni dan sengon di Kecamatan Kesamben;

i. Jenis tumbuhan akasia, jati dan mahoni di Kecamatan Selorejo ;

j. Jenis tumbuhan mahoni, pinus dan sengon di Kecamatan Doko ;

k. Jenis tumbuhan mahoni dan sengon di Kecamatan Wlingi ;

l. Jenis tumbuhan mahoni, pinus, damar dan sengon di Kecamatan Gandusari;dan

m. Jenis tumbuhan mahoni dan sengon di Kecamatan Sanan kulon;

 

Paragraf 2

Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat

Pasal 39

 

Kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Blitar dengan luas kurang lebih 29.839 Ha (dua puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh sembilan) hektar.

 

Paragraf 3

Kawasan Peruntukan Pertanian

Pasal 40

 

(1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c meliputi: 

a. kawasan pertanian tanaman pangan; 

b. kawasan hortikultura;

c. kawasan perkebunan;dan

d. kawasan peternakan.

(2) Kawasan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. pertanian tanaman pangan lahan basah meliputi sawah irigasi dan sawah bukan irigasi;

b. pertanian tanaman pangan lahan kering;dan

c. pertanian tanaman pangan berkelanjutan.

(3) Pertanian tanaman pangan lahan basah dengan arahan pengembangan berada pada tersebar di seluruh wilayah kabupaten dengan luas kurang lebih 31.725 Ha (tiga puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh lima hektar).

(4) Sawah irigasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan luas kurang lebih 30.520 (tiga puluh ribu lima ratus dua puluh) hektar meliputi:

a. Kecamatan Bakung;

b. Kecamatan Wonotirto;

c. Kecamatan Panggungrejo;

d. Kecamatan Wates;

e. Kecamatan Binangun;

f. Kecamatan Sutojayan;

g. Kecamatan Kademangan;

h. Kecamatan Kanigoro;

i. Kecamatan Talun;

j. Kecamatan Selopuro;

k. Kecamatan Kesamben;

l. Kecamatan Selorejo;

m. Kecamatan Doko;

n. Kecamatan Wlingi;

o. Kecamatan Gandusari;

p. Kecamatan Garum;

q. Kecamatan Nglegok;

r. Kecamatan Sanankulon;

s. Kecamatan Ponggok;

t. Kecamatan Srengat;

u. Kecamatan Wonodadi; dan

v. Kecamatan Udanawu;

(5) Sawah bukan irigasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan luas kurang lebih 1.205 Ha ( seribu dua ratus lima) hektar meliputi:

a. Kecamatan Bakung;

b. Kecamatan Kanigoro;

c. Kecamatan Kademangan;

d. Kecamatan Ponggok;

e. Kecamatan Selorejo;

f. Kecamatan Sanankulon;

g. Kecamatan Sutojayan;

h. Kecamatan Wates;

i. Kecamatan Wlingi;

j. Kecamatan Panggungrejo;

k. Kecamatan Wonodadi; dan

l. Kecamatan Wonotirto

(6) Pertanian tanaman pangan lahan kering sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf b arahan pengembangan berada pada tersebar di seluruh wilayah kabupaten dengan luas kurang lebih 44.968 (empat puluh empat ribu sembilan ratus enam  puluh delapan) hektar.

(7) Kawasan pertanian tanaman pangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) dengan luas kurang lebih 28.403,32 Ha (dua puluh delapan ribu empat ratus tiga koma tiga puluh dua)  hektar, berupa :

a. sawah irigasi dengan luas kurang lebih 27.598,57 ha ( dua puluh tujuh ribu lima ratus Sembilan puluh delapan koma lima puluh tujuh hektar; dan

b. sawah non irigasi dengan luas kurang lebih 804,75 ha (delapan ratus empat koma tujuh puluh lima hektar.

(8) Kawasan holtikultura sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. tanaman sayuran dengan luas area panen kurang lebih 4.651 Ha (empat ribu enam ratus lima puluh satu hektar) dengan komoditas Kobis, Sawi, Kacang Panjang, Cabe Besar, Cabe Kecil, Tomat Terung, Ketimun, Buncis, Bayam, melon, Semangka, Kentang, dan Kembang kol yang terdapat pada seluruh kecamatan di Kabupaten Blitar; dan

b. tanaman buah-buahan dengan komoditas Apokat, Mangga, Salak, Belimbing, Duku, Jambu Air, Durian, Rambutan, Jeruk Siam, Jeruk Besar, Nanas, Pepaya, Mlinjo, Blimbing, Jambu Biji, Manggis, Nangka, Pisang, Sawo, Sirsak, Sukun, Semangka, dan Melon yang terdapat di seluruh wilayah Kabupaten Blitar

(9) Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas kurang 38.487,61 (tiga puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh tujuh koma enam puluh satu hektar) berada pada:

a. Budidaya tebu terdapat pada Kecamatan Wonotirto, Kecamatan Nglegok, Kecamatan Udanawu, Kecamatan Garum, Kecamatan Wonodadi, Kecamatan Ponggok, Kecamatan Gandusari, Kecamatan Bakung, Kecamatan Panggungrejo, Wates, Kecamatan Binangun, Kecamatan Sutojayan, Kademangan, Kecamatan Kanigoro, Kecamatan Talun, Kecamatan Selopuro, Kecamatan Kesamben, Kecamatan Selorejo, Kecamatan Doko, Kecamatan Wlingi, Kecamatan Sanankulon, Kecamatan Srengat;

b. budidaya tembakau lokal terdapat pada Kecamatan Selopuro, Kecamatan Talun, Kecamatan Wlingi, Kecamatan Gandusari, Kecamatan Kanigoro, Kecamatan Garum, Kecamatan Kademangan, Kecamatan Wates, Kecamatan Sanankulon, Kecamatan Nglegok, Kecamatan Lodoyo, Kecamatan Kesamben, Kecamatan Srengat;

c. budidaya tembakau virginia terdapat pada kecamatan Gandusari, Kecamatan Talun, Kecamatan Wlingi, Kecamatan Nglegok, Kecamatan Sanankulon, Kecamatan Garum, Kecamatan Kademangan, Kecamatan Ponggok;

d. budidaya nilam terdapat pada Kecamatan Doko, Kecamatan Wlingi, Kecamatan Nglegok, Kecamatan Kesamben;

e. budidaya kakao terdapat pada Kecamatan Bakung, Kecamatan Gandusari, Kecamatan Wates, Kecamatan Ponggok, Kecamatan Kademangan, Kecamatan Udanawu, Kecamatan Wonodadi, Kecamatan Binangun, Kecamatan Kesamben, Kecamatan Wonotirto, Kecamatan Panggungrejo, Kecamatan Srengat, Kecamatan Talun, Kecamatan Nglegok, Kecamatan Garum, Kecamatan Selorejo, Kecamatan Sutojayan, Kecamatan Doko, Kecamatan Wlingi, Kecamatan Sanankulon, Kecamatan Kanigoro;

f. budidaya kelapa terdapat pada Kecamatan Bakung, Kecamatan Gandusari, Kecamatan Srengat, Kecamatan Panggungrejo, Kecamatan Kademangan, Kecamatan Kanigoro, Kecamatan Ponggok, Kecamatan Udanawu, Kecamatan Sutojayan, Kecamatan Binangun, Kecamatan Talun, Kecamatan Wonotirto, Kecamatan Wates, Kecamatan Kesamben, Kecamatan Doko, Kecamatan Wlingi, Kecamatan Sanankulon, Kecamatan Nglegok, Kecamatan Garum, Kecamatan Wonodadi, Kecamatan Selorejo, Kecamatan Selopuro;

g. budidaya cengkeh terdapat pada Kecamatan Doko, Kecamatan Wlingi, Kecamatan Gandusari, Kecamatan Nglegok, Kecamatan Kesamben, Kecamatan Garum, Kecamatan Talun, Kecamatan Wates, Kecamatan Selorejo, Kecamatan Wonotirto;

h. budidaya kopi terdapat pada Kecamatan Gandusari, Kecamatan Nglegok, Kecamatan Wlingi, Kecamatan Garum, Kecamatan Selorejo, Kecamatan Doko, Kecamatan Wates, Kecamatan Talun, Kecamatan Srengat, Kecamatan Ponggok, Kecamatan Selopuro;

i. budidaya kenanga terdapat pada Kecamatan Kecamatan Ponggok, Kecamatan Kademangan, Kecamatan Wonodadi, Kecamatan Udanawu, Kecamatan Sanankulon, Kecamatan Bakung, Kecamatan Panggungrejo, Kecamatan Sutojayan, Kecamatan Wates, Kecamatan Binangun, Kecamatan Kanigoro, Kecamatan Srengat, Kecamatan Nglegok, Kecamatan Wonotirto, Kecamatan Wlingi, Kecamatan Garum;

j. budidaya kelapa Sawit terdapat pada Kecamatan Wonotirto, Kecamatan Panggungrejo, Kecamatan Wates dan Kecamatan Binangun;

k. budidaya karet terdapat pada Kecamatan Wlingi, Kecamatan Gandusari dan Kecamatan Nglegok;

l. budidaya vanili terdapat pada Kecamatan Nglegok; dan

m. budidaya teh terdapat pada Kecamatan Wates, Kecamatan Binangun, Kecamatan Kademangan, Kecamatan Talun, Kecamatan Selopuro, Kecamatan Kesamben, Kecamatan Selopuro, Kecamatan Doko, Kecamatan Wlingi, Kecamatan Gandusari, Kecamatan Garum, Kecamatan Nglegok, Kecamatan Ponggok, Kecamatan Srengat dan Kecamatan Wonodadi.

(10) Kawasan peternakan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:

a. Pengembangan peternakan besar yang meliputi sapi potong berada di seluruh Wilayah Kabupaten Blitar; 

b. Pengembangan peternakan besar sapi perah meliputi: 

1). Kecamatan Binangun;

2). Kecamatan Sutojayan;

3). Kecamatan Kademangan;

4). Kecamatan Kanigoro;

5). Kecamatan Talun;

6). Kecamatan Selopuro;

7). Kecamatan Kesamben;

8). Kecamatan Selorejo;

9). Kecamatan Doko;

10). Kecamatan Wlingi;

11). Kecamatan Gandusari;

12). Kecamatan Garum;

13). Kecamatan Nglegok;

14). Kecamatan Sanankulon;

15). Kecamatan Ponggok;

16). Kecamatan Srengat;

17). Kecamatan Wonodadi; dan

18). Kecamatan Udanawu;

(11) pengembangan peternakan kecil dan unggas yang meliputi, kambing, domba, babi, ayam kampung, ayam ras dan itik diarahkan di seluruh Wilayah Kecamatan di Kabupaten Blitar.

 

Paragraf 4

Kawasan Peruntukan Perikanan dan Kelautan

Pasal 41

 

(1) Kawasan peruntukan perikanan dan kelautan sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 huruf d  meliputi:

a. kawasan peruntukan perikanan tangkap; dan

b. kawasan peruntukan perikanan budidaya; 

(2) Kawasan peruntukan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa komoditas tongkol, kakap, kerapu, kembung berada pada Kecamatan Bakung, Kecamatan Wonotirto, Kecamatan Panggungrejo, dan Kecamatan Wates.

(3) Kawasan peruntukan perikanan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa perikanan waduk dan tambak dengan luas kurang lebih 134 (seratus tiga puluh empat) Ha meliputi:

a. komoditas koi dan komoditas ikan hias lainnya di Kecamatan Nglegok, Kecamatan Udanawu, Kecamatan Wonodadi, Kecamatan Kecamatan Gandusari, Kecamatan Talun dan Kecamatan Wlingi, Kecamatan Sanankulon:

b. komoditas ikan Gurami, Tombro, Nila, Mujaer, Lele, Tawes dan terdapat hampir di seluruh kecamatan yang ada di Kabuparen Blitar kecuali di Kecamatan Kademangan dan Kecamatan Sutojayan, sedangkan Udang Faname (ikan konsumsi) berada di Kecamatan Bakung, Kecamatan, Wonotirto dan Kecamatan Panggungrejo;

c. komoditas di Kawasan Minapolitan berupa komoditas utama yaitu ikan koi, sedangkan komoditas pendukung berupa ikan Gurame, Nila dan Lele.

 

Paragraf 5

Kawasan Peruntukan Pertambangan

Pasal 42

 

(1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf e berupa pertambangan mineral.

(2) Pertambangan mineral sebagaimana yang dimaksud ayat (1) meliputi:

a. emas berada di Kecamatan Wates dan Kecamatan Wonotirto;

b. perak berada di Kecamatan Binangun;

c. besi laterit berada di Kecamatan Doko;

d. pasir besi berada di Kecamatan Bakung, Kecamatan Wonotirto, Kecamatan Wates, dan Kecamatan Panggungrejo;;

e. mangan berada di Kecamatan Kesamben dan Kecamatan Binangun;

f. sirtu berada di Kecamatan Gandusari, Kecamatan Nglegok, Kecamatan Talun, Kecamatan Ponggok, Kecamatan Wlingi, Kecamatan Udanawu, Kecamatan Wonodadi dan Kecamatan Selopuro;

g. batu gamping berada di Kecamatan Kesamben, Binangun, Kecamatan Kademangan dan Kecamatan Panggungrejo;

h. feldspar berada di Kecamatan Wonotirto, Kecamatan Kademangan;  

i. kaolin berada di Kecamatan Wonotirto; 

j. ball clay berada di Kecamatan Wates dan Kecamatan Wonotirto

k. tras berada di Kecamatan Gandusari; 

l. zeolit berada di Kecamatan Panggungrejo dan Kecamatan Wonotirto;

m. bentonit berada di Kecamatan Wates, Kecamatan Binangun, dan Kecamatan Panggungrejo;

n. onyx berada di Kecamatan Panggungrejo;

o. kalsit berada di Kecamatan Panggungrejo dan Kecamatan Binangun; dan

p. batu gunung (adesit) berada di Kecamatan Selorejo, Kecamatan Srengat.

 

Paragraf 6

Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 43

 

(1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf f meliputi:

a. industri besar dan sedang; dan

b. industri kecil dan mikro.

(2) Industri besar dan sedang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. Kecamatan Wonotirto;

b. Kecamatan Panggungrejo; 

c. Kecamatan Binangun; 

d. Kecamatan Sutojayan; 

e. Kecamatan Kademangan;

f. Kecamatan Talun;

g. Kecamatan Selopuro; 

h. Kecamatan Garum;

i. Kecamatan Nglegok;

j. Kecamatan Sanankulon;

k. Kecamatan Ponggok;

l. Kecamatan Srengat;

m. Kecamatan Wonodadi dan

n. Kecamatan Udanawu.

(3) Industri kecil dan mikro sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa industri kecil dan mikro meliputi:

a. industri gula kelapa terdapat di Kecamatan Gandusari, Kecamatan Nglegok, Kecamatan Ponggok, Kecamatan Sanankulon, Kecamatan Srengat dan Kecamatan Sanan kulon;

b. industri emping melinjo terdapat di Kecamatan Wates, Kecamatan Kesamben, Kecamatan Sanankulon, dan Kecamatan Wonodadi;

c. industri kerupuk terdapat di terdapat di seluruh kecamatan yang ada di kabupaten blitar;

d. industri tahu terdapat di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Blitar;

e. industri tempe terdapat di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Blitar;

f. industri minyak atsiri di Kecamatan Ponggok, Kecamatan Srengat, Kecamatan Doko, Kecamatan Kesamben, Kecamatan Gandusari, Dan Kecamatan Udanawu;

g. industri bubut terdapat di Kecamatan Talun, Kecamatan Garum Dan Kecamatan Nglegok ;

h. industri kue dan makanan terdapat di seluruh kecamatan yang ada di Kecamatan Bakung; Kecamatan Wonotirto; Kecamatan Wates; Kecamatan Sutojayan; Kecamatan Kademangan; Kecamatan Kanigoro; Kecamatan Talun; Kecamatan Selopuro; Kecamatan Kesamben; Kecamatan Selorejo; Kecamatan Doko; Kecamatan Wlingi; Kecamatan Gandusari; Kecamatan Garum; Kecamatan Nglegok; Kecamatan Sanankulon; Kecamatan Ponggok;  Kecamatan Srengat; Kecamatan Wonodadi; Kecamatan Udanawu;

i. industri pande besi terdapat di seluruh kecamatan yang ada di Kecamatan Bakung; Kecamatan Wonotirto; Kecamatan Panggungrejo; Kecamatan Wates; Kecamatan Binangun; Kecamatan Sutojayan; Kecamatan Kademangan; Kecamatan Kanigoro; Kecamatan Talun; Kecamatan Selopuro; Kecamatan Kesamben; Kecamatan Doko; Kecamatan Wlingi; Kecamatan Gandusari; Kecamatan Garum; Kecamatan Nglegok; Kecamatan Sanankulon; Kecamatan Ponggok;  Kecamatan Udanawu;

j. industri mebel terdapat di seluruh kecamatan yang ada di kabupaten blitar kecuali di Kecamatan Kanigoro;

k. industri anyaman terdapat di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Blitar;

l. industri genteng terdapat di seluruh kecamatan yang ada di kabupaten blitar kecuali Kecamatan Selorejo, Kecamatan Gandusari, Kecamatan Wlingi, Kecamatan Wonodadi Dan Kecamatan Udanawu ;

m. industri batu bata terdapat di Kecamatan Binangun, Kecamatan Kademangan, Kanigoro, Kecamatan Talun, Kecamatan Selopuro, Kecamatan Kesamben, Kecamatan Doko, Kecamatan Wlingi, Kecamatan Sanankulon, Kecamatan Ponggok, Kecamatan Srengat Dan Kecamatan Udanawu ;

n. industri gamping terdapat di Kecamatan Bakung, Kecamatan Wonotirto, Kecamatan Panggungrejo, Kecamatan Binangun, Kecamatan Sutojayan Dan Kecamatan Kademangan ;

o. industri gerabah terdapat di Kecamatan Bakung, Kecamatan Sutojayan Dan Kecamatan Kademangan ;

p. industri jamu terdapat di Kecamatan Bakung, Kecamatan Panggungrejo, Kecamatan Sutojayan, Kecamatan Kademangan, Kecamatan Kanigoro, Kecamatan Selopuro, Kecamatan Wlingi, Kecamatan Gandusari, Kecamatan Garum,  Kecamatan  Sanankulon, Kecamatan Srengat Dan Kecamatan Udanawu ; dan

q. industri tape terdapat di Kecamatan Wates, Kecamatan Sutojayan, Kecamatan Kademangan, Kecamatan Kanigoro, Kecamatan Talun, Kecamatan Selopuro, Kecamatan Kesamben, Kecamatan Selorejo, Kecamatan Doko, Kecamatan Wlingi, Kecamatan Nglegok, Kecamatan Sanankulon, Kecamatan Ponggok Dan Kecamatan Udanawu.

 

Paragraf 7

Kawasan Peruntukan Pariwisata

Pasal 44

 

(1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf g meliputi:

a. kawasan wisata alam;

b. kawasan wisata budaya dan ilmu pengetahuan;

c. kawasan wisata buatan atau taman rekreasi; dan

d. kawasan wisata lainnya.

(2) Kawasan wisata alam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi :

a. wisata alam pantai meliputi : Pantai Tambak Rejo di Kecamatan Wonotirto, Pantai Pasur, Pantai Gayasan dan Pantai Pangi di Kecamatan Bakung, Pantai Serang dan Pantai Peh Pulo di Kecamatan Panggungrejo, Pantai Gurah dan Pantai Jolosutro di Kecamatan Wates;

b. wisata alam goa meliputi : Goa Embul Tuk dan Goa Ngetup di Kecamatan Bakung, serta Goa Jambangan di Kecamatan Kademangan ;

c. wisata alam pegunungan berupa obyek wisata lembah Gunung Kelud di Kecamatan Gandusari; dan

d. wisata Alam Sungai berupa arung jeram di Desa Tegalasri Kecamatan Wlingi; dan

e. wisata Alam pegunungan berupa Obyek Wisata Gunung Kelud, Gunung Sumbing dan Gunung Gedog.

(3) Kawasan wisata budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b meliputi :

a. Candi Penataran di Kecamatan Nglegok;

b. Candi Gambar Wetan di Kecamatan Nglegok;

c. Candi Kotes di Kecamatan Gandusari;

d. Candi Wringin Branjang di Kecamatan Gandusari;

e. Petilasan Rambut Monte di Kecamatan Gandusari;

f. Candi Simping di Kecamatan Kademangan;

g. Candi Mleri di Kecamatan Srengat;

h. Candi Sumber Nanas  (Candi Tikus) di Kecamatan Ponggok ;

i. Candi Kali Cilik di Kecamatan Ponggok;

j. Candi Sawentar di Kecamatan Kanigoro;

k. Candi Plumbangan di Kecamatan Doko;

l. Candi Sirahkencong di Kecamatan Wlingi;

m. Candi Tepas di Kecamatan Kesamben; 

n. Candi Watutumpuk di Kecamatan Kesamben;

o. Upacara adat siraman Gong kyai Pradah;

p. Upacara adat Larung Sesaji di Pantai Tambakrejo dan Pantai Serang;

q. Upacara Eyang Jugo di Kecamatan Kesamben;

r. Pesona Seruling Penataran;

s. Pesona Bumi Penataran;

t. Makam Syekh Subakir Kecamatan Nglegok; dan

u. Makam KH. Dimyati di Kecamatan Seloropu

(4) Kawasan wisata buatan atau taman rekreasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c meliputi :

a. wisata Bendungan Wlingi Raya di Kecamatan Sutojayan;

b. wisata Bendungan Lodoyo di Kecamatan Kanigoro;

c. wisata Kolam renang di dalam kawasan wisata Candi Penataran;

d. wisata Agro berupa perkebunan teh di Kecamatan Gandusari, perkebunan sengon dan Pijiombo di Kecamatan Tegalsari, perkebunan kopi dan kakao di Karanganyar Kecamatan Nglegok;

e. kawasan wisata buatan yang dapat dikembangkan sesuai potensi dan kondisi wilayah; dan

f. kawasan  Mata air Njambangan di Kecamatan Kademangan.

(5) Kawasan wisata lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d berupa obyek wisata penangkaran rusa maliran lokasinya di Kecamatan Ponggok.

 

Paragraf 8

Kawasan Peruntukan Permukiman

Pasal 45

 

(1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf h meliputi :

a. permukiman perkotaan; dan

b. permukiman perdesaan.

(2) Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi :

a. pengembangan kawasan perumahan skala besar diarahkan di Desa Maliran Kecamatan Ponggok dan kawasan-kawasan yang berada di sekitar perbatasan Kota Blitar seperti di Kecamatan Sanankulon, Kecamatan Nglegok, Kecamatan Garum,  Kecamatan  Kademangan, Kecamatan Kanigoro dan Kecamatan Talun;

b. pengembangan perumahan secara individu diupayakan menyatu dengan perumahan penduduk yang sudah ada efesiensi lahan;

c. didalam kawasan permukiman perkotaan, kabupaten harus menyediakan peruntukan lahan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah seluas areal berdasarkan kebutuhan dan atau sesuai dengan ketentuan dalam pembangunan perumahan dan permukiman dengan lingkungan berimbang;

d. penyediaan perumahan dilakukan penyediaan kapling siap bangun (Kasiba) dan lingkungan siap bangun (Lisiba) di Maliran  Kecamatan Ponggok; dan

e. wilayah permukiman perkotaan di Kabupaten Blitar meliputi perkotaan di seluruh kecamatan di Kabupaten Blitar.

(3) Kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b berupa kawasan perdesaan berbentuk kawasan agroindustri, yang meliputi satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan adanya keterkaitan fungsional dan hirarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agroindustri.

 

Paragraf 9

Kawasan Peruntukan pesisir dan pulau-pulau kecil

Pasal 46

 

Kawasan peruntukan pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 huruf i berupa 

a. pengembangan pesisir pantai selatan Pulau Jawa di Kecamatan Wates, Kecamatan Panggungrejo, Kecamatan Wonotirto dan Kecamatan Bakung.

b. Pengembangan pulau-pulau kecil meliputi:

1) Pulau Bathok, Pulau Cengger Ayam, Pulau Gunungalit, Pulau Gununglanang, Pulau Gununggede, Pulau Gunungpegat, Pulau Leminti, Pulau Cengger Kulon di kecamatan wates;

2) Pulau Kodok, Pulau Bangkong Kulon, Pulau Watulempar, Pulau Watugundul, Pulau Watujaran, Pulau Watukapal, Pulau Rowogedang, Pulau Wedhiombo, Pulau Wedhiciut, Pulau Pehpulo, Pulau Celeng, Pulau Kisut di Kecamatan Panggungrejo; dan

3) Pulau Selolajar Kulon, Pulau Selolajar Wetan, Pulau Perengguk, Pulau Watubuto, Pulau Panji, Pulau Bangkong Kecil, Pulau Watu Centing di Kecamatan Wonotirto.

c. [erencanaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil diatur dalam peraturan daerah tersendiri.

 

Paragraf 10

Kawasan Peruntukan Lainnya

Pasal 47

 

(1) Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 37 huruf j meliputi 

a. Kawasan sektor informal; 

b. Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan; 

(2) Kawasan peruntukan sektor informal di Kabupaten Blitar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pedagang kaki lima yang terdapat pada kawasan perkotaan di Kabupaten Blitar

(3) Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan di Kabupaten Blitar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :

a. komplek markas Kepolisian Resor (POLRES) Kabupaten Blitar di Kecamatan Talun;

b. komplek markas Kepolisian Sektor (POLSEK) berada di Kecamatan Bakung, Kecamatan Wonotirto, Kecamatan Panggungrejo, Kecamatan Wates, Kecamatan Binangun, Kecamatan Sutojayan, Kecamatan Kademangan, Kecamatan Kanigoro, Kecamatan Talun, Kecamatan Selopuro, Kecamatan Kesamben, Kecamatan Selorejo, Kecamatan Doko, Kecamatan Wlingi, Kecamatan Gandusari, Kecamatan Garum, Kecamatan Nglegok, Kecamatan Sanankulon, Kecamatan Ponggok, Kecamatan Srengat, Kecamatan Wonodadi, dan Kecamatan Udanawu; dan

c. Komando Rayon Militer (Koramil) yang terdapat di Kecamatan Bakung, Kecamatan Wonotirto, Kecamatan Panggungrejo, Kecamatan Wates, Kecamatan Binangun, Kecamatan Sutojayan, Kecamatan Kademangan, Kecamatan Kanigoro, Kecamatan Talun, Kecamatan Selopuro, Kecamatan Kesamben, Kecamatan Selorejo, Kecamatan Doko, Kecamatan Wlingi, Kecamatan Gandusari, Kecamatan Garum, Kecamatan Nglegok, Kecamatan Sanankulon, Kecamatan Ponggok, Kecamatan Srengat, Kecamatan Wonodadi, dan Kecamatan Udanawu.

 

Paragraf 11

Kawasan Andalan

Pasal 48

 

(1) Kawasan andalan yang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 meliputi kawasan andalan Kediri – Tulungagung – Blitar

(2) Kawasan andalan di Kabupaten Blitar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) mempunyai sektor unggulan meliputi :

a. pertanian;

b. perkebunan;

c. industri;

d. pPerikanan; 

e. pariwisata; dan

f. pembangunan taman kota dan tempat rekreasi. 

BAB V

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

Pasal 49

 

(1) Kawasan strategis yang terdapat di Kabupaten Blitar meliputi :

a. kawasan strategis Provinsi; dan

b. kawasan strategis kabupaten.

(2) Rencana kawasan strategis digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(3) Kawasan strategis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Rencana Rinci Kawasan Strategis Kabupaten yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 50

 

(1) Kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (1) huruf a strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan berupa wilayah sungai (WS) Brantas.

(2) kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b meliputi:

a. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi;

b. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial budaya; dan

c. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

(3) kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:

a. pengembangan Kawasan Peternakan Berskala Besar atau Kawasan Industri Peternakan di Kecamatan Kademangan, Kecamatan Srengat, Kecamatan Kesamben, Kecamatan Gandusari dan Kecamatan Garum ;

b. pengembangan Kawasan Minapolitan di Kecamatan Nglegok;

c. pengembangan kawasan agroindustri di Desa Sidorejo Kecamatan Ponggok dan Kecamatan Kanigoro; 

d. pengembangan komplek wisata di Pantai Serang dan Pantai Jolosutro;dan

e. pengembangan kawasan pariwisata di Gunung Kelud dan Candi Penataran.

(4) kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berada pada:

a. Kawasan Candi Penataran di Desa Penataran Kecamatan Nglegok;

b. Candi Simping di Desa Sumberjati Kecamatan Kademangan; dan

c. Candi Sawentar di Desa Sawentar Kecamatan Kanigoro.

(5) kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi Kawasan lindung di sekitar Gunung Kelud di Kecamatan Gandusari. 

BAB VI

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 51

 

(1) Arahan penataan ruang wilayah dalam arahan RTRW Kabupaten Blitar merupakan matra ruang kebijakan pembangunan sektoral yang disusun sinergis dengan arahan RPJPD dan RPJMD

(2) Arahan pemanfaatan ruang  berisikan indikasi program pembangunan utama jangka menengah lima tahunan kabupaten.

(3) Arahan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. perwujudan rencana struktur ruang;

b. perwujudan rencana pola ruang; dan 

c. perwujudan kawasan strategis.

(4) Arahan pemanfaatan ruang wilayah berupa indikasi program sebagaimana terlampir dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(5) Prioritas pembangunan yang menjadi komitmen seluruh jajaran pemerintahan Kabupaten Blitar dan masyarakatnya, meliputi:

a. pengembangan Perkotaan Kanigoro sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Blitar sekaligus sebagai pusat pengembangan utama Kabupaten;

b. membuka dan mengembangkan potensi kawasan strategis yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah seperti pengembangan agroindustri, pengembangan kawasan industrial estate, pengembangan kawasan agroindustri, pariwisata dan pertanian tanaman pangan;

c. membuka dan mengembangkan kawasan perbatasan, tertinggal dan terisolir dengan pengembangan sistem jaringan jalan yang dapat menghubungkan antar pusat-pusat kegiatan wilayah, perkotaan dan perdesaan;

d. pengembangan dan peningkatan sistem transportasi yang terintegrasi dengan wilayah pusat-pusat pertumbuhan regional-nasional;

e. membangun prasarana dan sarana pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa, pendidikan, kesehatan di masing-masing pusat pertumbuhan wilayah dimana pembangunan sesuai fungsi dan peranannya baik wilayah perkotaan maupun perdesaan;

f. gukungan pembangunan sarana dasar wilayah seperti jaringan listrik, telepon dan air bersih, agribisnis hulu dan hilir, promosi yang dapat menunjang perkembangan pusat-pusat pelayanan wilayah, industri, pertanian dan pariwisata;

g. penanganan dan pengelolaan kawasan daerah aliran sungai, anak sungai, sumber mata air, pembangunan dan pengembangan sumber daya alam berlandaskan kelestarian lingkungan; dan

h. peningkatan sumber daya manusia dengan penguasaan ilmu dan teknologi, ketrampilan dan kewirausahaan dalam mempersiapkan penduduk pada semua sektor, menghadapi tantangan globalisasi dan pasar bebas.

(6) Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten disusun dengan kriteria:

a. mendukung perwujudan struktur ruang, pola ruang, dan kawasan strategis kabupaten; 

b. mendukung program utama penataan ruang nasional dan provinsi;

c. Realistis, objektif, terukur, dan dapat dilaksanakan dalam jangka waktu perencanaan;

d. Konsisten dan berkesinambungan terhadap program yang disusun, baik dalam jangka waktu tahunan maupun antar lima tahunan; dan

e. Sinkronisasi antar program harus terjaga

 

Bagian Kedua

Perwujudan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten

 

Paragraf 1

Perwujudan Rencana Struktur Ruang

Pasal 52

 

Perwujudan rencana struktur ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf a meliputi:

a. perwujudan sistem pusat kegiatan;

b. perwujudan sistem prasarana utama;dan

c. perwujudan sistem prasarana lainnya.

 

Pasal 53

 

(1) Perwujudan pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 huruf a meliputi:

a. pengembangan dan pemantapan Pusat Kegiatan Lokal (PKL);

b. pengembangan Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp);

c. pemantapan fungsi Pengembangan Kawasan (PPK); dan

d. pemantapan fungsi Pengembangan Lingkungan (PPL);

(2) Pengembangan pusat kegiatan lokal (PKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pembangunan Perkotaan Kanigoro  meliputi:

a. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Kanigoro;

b. pengembangan perkantoran skala kabupaten (Ibukota Kabupaten Blitar),  

c. pembangunan pusat perdagangan skala sub regional, meliputi:

1). pengembangan pasar sub regional Kanigoro berupa pasar induk;

2). pembangunan pasar swalayan;

3). pengembangan pertokoan;

4). pengembangan showroom;

5). pengembangan minimarket;

6). pengembangan rumah makan/restoran;

7). pengembangan Apotek

8). pembangunan SPBU/SPPBE; dan

9). pembangunan toko kerajinan/souvenir.

d. pembangunan pusat jasa skala sub regional, meliputi:

1). pembangunan Bank, Koperasi, Pegadaian; 

2). pembangunan biro perjalanan (tour and travel);

3). pembangunan jasa pertukaran uang (money canger); dan

4). pembangunan hotel/penginapan.

e. pengembangan pusat kesehatan, meliputi:

1). pembangunan rumah sakit khusus speasialis; 

2). pembangunan Rumah Sakit Ibu dan Anak;

3). pembangunan poliklinik;

4). pembangunan Laboratorium Kesehatan Daerah 

5). pengembangan puskesmas rawat jalan menjadi rawat inap;

6). pengembangan pustu menjadi puskesmas rawat jalan skala kecamatan;. dan

7). pembangunan rumah sakit bersalin.

f. pengembangan pusat pendidikan skala kabupaten;

1). pembangunan balai pelatihan teknologi informasi, otomotif dan tata boga;

2). pengembangan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri;

3). pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);

4). pengembangan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri; dan

5). pembangunan Islamic Center.

g. pembangunan masjid / gereja/ wihara skala kabupaten.

h. pengembangan dan pembangunan pelayanan transportasi, meliputi:

1). pengembangan terminal Tipe C;

2). pembangunan jalur evakuasi dan penyediaan peralatan penanggulangan bahaya banjir; dan

3). pembangunan Sub Terminal Agribisnis (STA).

i. pembangunan fasilitas dan utilitas penunjang kegiatan agrobisnis;

j. peningkatan pengelolaan sampah dan penyediaan Tempat Pengolahan Sampah (TPS) Sementara yang ramah lingkungan;

k. penataan, perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman;

l. pembangunan pusat rekreasi, olahraga dan wisata:

1). pembangunan pembangunan taman rekreasi;

2). pembangunan taman kota ;

3). pembangunan lapangan olah raga; dan

4). pembangunan dan pengembangan taman pemakaman umum.

m. pembangunan Pengolahan limbah perumahan.

(3) Pengembangan Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp) Perkotaan Wlingi :

1). Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kawasan Perkotaan Wlingi;

2). pengembangan perkantoran skala kecamatan;

3). pembangunan pusat perdagangan sub regional, meliputi:

a) pembangunan pertokoan/ruko;

b) pengembangan showroom;

c) pengembangan minimarket;

d) pengembangan rumah makan/restoran;

e) pembangunan SPBU/SPBE; 

f) pembangunan pasar hewan terpadu;

g) pengembangan apotek; 

h) pengembangan pasar induk Wlingi; dan

i) pemgembangan toko kerajinan/souvenir.

4). pembangunan jasa skala kecamatan, meliputi:

a) pembangunan Bank, Koperasi, Pegadaian;

b) pengembangan bengkel;

c) pengembangan salon kecantikan; dan

d) Pembangunan hotel/ penginapan.

5). pengembangan pusat kesehatan, meliputi:

a) pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tipe B;

b) pembangunan rumah sakit swasta khusus speasialis;

c) pembangunan rumah sakit bersalin.

d) Pengembangan puskesmas rawat jalan menjadi rawat inap; dan

e) Pengembangan pustu menjadi puskesmas rawat jalan

6). pengembangan pusat rekreasi, olahraga dan wisata, meliputi:

a) Pembangunan lapangan olahraga; dan

b) Pembangunan taman kota; 

7). pengembangan pusat pendidikan skala kabupaten;

a) pembangunan sekolah akademi keperawatan; 

b) pembangunan sekolah kepariwisataan; 

c) pembangunan balai latihan kerja;

d) pengembangan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri;

e) pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK); dan

f) pembangunan pondok pesantren.

g) pembangunan Sekolah Menengah Pertaman (SMP) Negeri

8). pengembangan dan pembangunan pelayanan transportasi, meliputi:

a) pengembangan jaringan rel Kereta Api (KA); dan

b) pengembangan Stasiun Wlingi;

9). pembangunan masjid / gereja/ wihara skala kecamatan.

10). penataan, perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman;

11). peningkatan pengelolaan sampah dan penyediaan Tempat Pengolahan Sampah (TPS) Sementara yang ramah lingkungan; dan

12). pengolahan limbah perumahan.

b. Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp) Perkotaan Srengat :

1). Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kawasan Perkotaan Srengat;

2). pengembangan perkantoran skala kecamatan;

3). pembangunan pusat perdagangan sub regional, meliputi:

a) pembangunan pertokoan/ruko;

b) pembangunan SPBU; 

c) pengembangan showroom;

d) pengembangan minimarket;

e) pengembangan rumah makan/restoran;

f) pengembangan apotek;

g) pembangunan pasar hewan terpadu; dan

h) pembangunan toko kerajinan/souvenir.

4). Pembangunan jasa skala kecamatan, meliputi:

a) Pembangunan koperasi simpan pinjam/pegadaian;

b) pengembangan bengkel;

c) pengembangan salon kecantikan;  dan

d) Pembangunan hotel/ penginapan.

5). Pengembangan pusat kesehatan, meliputi:

a) pembangunan rumah sakit khusus speasialis;

b) pembangunan rumah sakit bersalin.

c) Pengembangan puskesmas rawat jalan menjadi rawat inap; dan

d) Pengambangan pustu menjadi puskesmas rawat jalan

6). Pengembangan pusat rekreasi, olahraga dan wisata, meliputi:

a) pembangunan Gedung Olah Raga (GOR) dan kesenian;

b) pembangunan gedung serbaguna/ balai pertemuan umum;

c) pembangunan Lapangan olahraga; dan

d) pembangunan taman kota.

7). Pengembangan pusat pendidikan;

a) Pembangunan Sekolah Akademi Keperawatan; 

b) Pembangunan Sekolah Kepariwisataan; 

c) Pembangunan Balai Latihan Kerja;

d) Pengembangan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri;

e) Pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK); dan

f) Pembangunan pondok pesantren.

8). pengembangan dan pembangunan pelayanan transportasi, meliputi:

a) pengembangan jaringan rel Kereta Api (KA); dan

b) pengembangan terminal Srengat;

9). Pembangunan masjid / gereja/ wihara skala kecamatan.

10). Penataan, perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman;dan

11). Peningkatan pengelolaan sampah dan penyediaan Tempat Pengolahan Sampah (TPS) Sementara yang ramah lingkungan; 

(4) Pengembangan pusat pelayanan kawasan (PPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: 

a. Pengembangan pusat pelayanan kawasan (PPK) Perkotaan Nglegok, Perkotaan Kademangan, Perkotaan Talun, Perkotaan Selopuro, Perkotaan Kesamben, Perkotaan Sutojayan, Perkotaan Wonodadi, Kecamatan Ponggok Perkotaan Selorejo, Perkotaan Udanawu, Perkotaan Gandusari, Perkotaan Garum,  dan Perkotaan Sanankulon meliputi :

b. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kawasan Perkotaan Nglegok, Perkotaan Kademangan, Perkotaan Talun, Perkotaan Selopuro, Perkotaan Kesamben, Perkotaan Sutojayan, Perkotaan Wonodadi, Kecamatan Ponggok Perkotaan Selorejo, Perkotaan Udanawu, Perkotaan Gandusari, Perkotaan Garum,  dan Perkotaan Sanankulon.

c. Pengembangan perkantoran skala kecamatan;

d. Pembangunan pusat perdagangan skala kecamatan, meliputi:

1) pengembangan pasar;

2) pembangunan pertokoan/ruko;

3) pembangunan SPBU.

4) pengembangan showroom;

5) pengembangan minimarket;

6) pengembangan apotek;

7) pengembangan rumah makan/restoran;

e. Pembangunan jasa skala kecamatan, meliputi:

1) pembangunan bank, koperasi, pegadaian;dan

2) pengembangan bengkel;

3) pengembangan warung internet, laundry,

4) pengembangan jasa notariat;

5) pengembangan salon kecantikan; dan

6) Pembangunan koperasi simpan pinjam/pegadaian;

f. Pengembangan pusat kesehatan skala kecamatan, meliputi:

1) pembangunan rumah sakit khusus ibu dan anak

2) pengembangan poliklinik;

3) pengembangan rumah sakit bersalin;

4) pengembangan puskesmas rawat jalan menjadi rawat inap; dan

5) pengambangan pustu menjadi puskesmas rawat jalan

g. Pengembangan pusat rekreasi, olahraga dan wisata, meliputi:

1) pembangunan stadion kabupaten;

2) pembangunan lapangan olahraga; 

3) pengembangan gedung serbaguna; dan

4) pembangunan taman kota.

h. Pembangunan dan Pengembangan pusat pendidikan;

1) gedung serbaguna untuk pameran hasil karya siswa (expo) di Kecamatan Garum;

2) pembangunan balai pelatihan peternakan dan perikanan di Kecamatan Nglegok;

3) pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kecamatan Gandusari; dan

4) pembangunan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di Kecamatan Sanan Kulon.

i. pengembangan dan pembangunan pelayanan transportasi, meliputi:

1) pembangunan bandar udara pengumpan di Kecamatan Ponggok

2) pengembangan jaringan rel Kereta Api (KA); dan

3) pengembangan stasiun Kesamben, Stasiun Talun, Stasiun Pohgajih dan Stasiun Garum

4) pengembangan terminal tipe B Kesamben, terminal Sutojayan

j. pembangunan industri hasil pertanian;

k. pembangunan industri hasil perikanan;

l. pembangunan masjid / gereja/ wihara skala kecamatan.

m. penataan, perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman; dan

n. peningkatan pengelolaan sampah dan penyediaan Tempat Pengolahan Sampah (TPS) Sementara yang ramah lingkungan.

(5) Pengembangan pusat pelayanan lingkungan (PPL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:

a. Penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi Perdesaan meliputi Perdesaan Plandirejo, Kecamatan Bakung, Perdesaan Tambakrejo, Kecamatan Wonotirto, Perdesaan Serang, Kecamatan Panggungrejo, Perdesaan Ringinrejo, Kecamatan Wates, Perdesaan Salamrejo, Kecamatan Binangun; dan Perdesaan

b. Pembangunan pusat perdagangan, meliputi:

1) pengembangan pasar desa;

2) pengembangan pertokoan;

3) pengembangan Apotek; dan

4) pengembangan warung/rumah makan/restoran.

c. Pembangunan jasa skala kecamatan, meliputi:

1) pengembangan koperasi simpan pinjam;

2) pengembangan koperasi unit desa;

3) pengembangan bengkel;

4) pengembangan warung internet, laundry; dan

5) pengembangan penggilingan padi;

d. Pembangunan dan Pengembangan pendidikan;

1). pembangunan balai pelatihan peternakan dan perikanan di Kecamatan Wates

2). pembangunan pondok pesantren di Kecamatan Bakung, Kecamatan Wonotirto dan Kecamatan Wates;

3). pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kecamatan Wonodadi, Kecamatan Wates dan Kecamatan Binangun; dan

4). pembangunan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di Kecamatan Udanawu.

e. Pengembangan Pusat Kesehatan, meliputi:

1). pengembangan poliklinik;

2). pengembangan pustu; dan

3). pengembangan posyandu/BKIA.

f. Pengembangan masjid;

g. Pengembangan lapangan olahraga;

h. pembangunan industri hasil perikanan;

i. Pengembangan industri kecil dan kerajinan tangan; dan.

j. penataan, perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman.

 

Pasal 54

 

(1) Perwujudan sistem prasarana utama sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 52 huruf b meliputi:

a. perwujudan sistem transportasi darat; 

b. perwujudan sistem perkeretaapian; dan

c. perwujudan sistem transportasi udara.

(2) Perwujudan sistem transportasi darat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a meliputi:

a. perwujudan jaringan jalan;

b. perwujudan prasarana lalu lintas; 

c. perwujudan jaringan pelayanan lalu lintas; dan

d. perwujudan jaringan kereta api

(3) Perwujudan rencana jaringan jalan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a meliputi:

a. pengembangan jaringan jalan nasional yang berfungsi sebagai jalan kolektor primer : 

1) pengembangan Jalan nasional sebagai jalan Kolektor Primer meliputi : Bts. Kabupaten Tulungagung – Bts. Kota Blitar, Bts. Kota Blitar – Bts. Kota Wlingi, Jl. P.Sudirman (Wlingi), Jl. A. Yani (Wlingi), Jl. Duku (Wlingi), Jl. Langsep (Wlingi), Jl. Gajah mada (Wlingi), Jl. Hayam Muruk (Wlingi), Jl. Untung Suropati (Wlingi), Jl. Flamboyan (Wlingi), dan Bts Kota Wlingi – Bts. Kab. Malang; 

2) pelurusan jalan brongkos (Kabupaten Blitar) – karangkates (Kabupaten Malang); dan

3) pebagai jalan strategis nasional rencana meliputi : Batas Kab. Tulungagung/ Kabupaten Blitar – Pantai Serang, dan Pantai Serang – Batas Kabupaten Malang.

b. Pengembangan jaringan jalan provinsi yang berfungsi sebagai kolektor primer meliputi: 

1) batas. Kabupaten Kediri – Srengat;

2) batas Kabupaten Tulungagung – Srengat; dan

3) Srengat - Batas Kota Blitar.

c. Pengembangan jaringan jalan kabupaten yang berfungsi sebagai jalan lokal primer, meliputi:

1) jalan penghubung antar ibukota kecamatan di Kabupaten Blitar;

2) jalan menuju wisata Gunung Kelud melalui Garum, Nglegok, Gandusari;

3) pengembangan jaringan jalan yang menghubungkan antara Wlingi – Krisik arah Selorejo (Kabupaten Malang);

4) pengembangan jaringan jalan yang menghubungkan antara Kesamben – Binangun – Wates arah Pantai Jolosutro dan arah ke Kecamatan Donomulyo (Kabupaten Malang); 

5) pengembangan jalan strategis Kabupaten yang menghubungkan : Ruas Jalan Kanigoro - Selopuro - Kesamben ; Ruas Jalan Kawedusan - Ponggok - Sidorejo - Bts. Kabupaten Kediri ; Ruas Jalan Kademangan - Suruhwadang - Gawang / Wonotirto - Pantai Tambakrejo; Batas Kota Blitar - Kanigoro – Sutojayan – Panggungrejo - Pantai Serang; dan

6) peningkatan jaringan jalan lingkar berupa pelebaran jalan meliputi: Jalan lingkar Kanigoro Utara (ruas Tlogo – Banggle, Ruas Banggle - Sawentar, Ruas Sawentar – Sombong) ; Jalan lingkar Kanigoro Selatan (ruas Sombong – Santrean, Ruas Santrean – Karangsono, Ruas Karangsono – Gogodesa, Ruas Gogodesa – Jatinom, Ruas Jatinom – Minggirsari), Jalan lingkar Kota Blitar Utara meliputi (ruas Garum – Ngrobyong, Ruas Ngrebyong – Jiwud, Ruas Jiwud – Bangsri, Ruas Bangsri – Sumberingin, Ruas Sumberingin – Sumber, Sumber – Kalipucung), Jalan lingkar Kota Blitar Selatan (ruas Kalipucung – Bendosari, Ruas Bendosari – Purworejo, Ruas Purworejo – Bendowulung, Ruas Bendowulung – Tuliskriyo), Jalan lingkar Wlingi Utara (Kaweron – Simpang Wlingi dan Jembatan Kali Lekso), Jalan lingkar Srengat (ruas Tagokan – Langon, Ruas Langon – Kebonduren, Ruas Sumberdiren – Ponggok, Ruas Ponggok – Kawedusa), Jalan menuju lapangan terbang Ponggok (ruas Kawedusan – Maliran, Ruas Maliran – Sumber, Ruas Ponggok – Sidorejo).

7) pengembangan jaringan jalan yang menghubungkan lbu Kota Kecamatan dengan ibu Kota Desa dan jaringan jalan antar Desa ( Jalan Poros Desa )

(4) Perwujudan rencana prasarana lalu lintas sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b meliputi:

a. pengembangan Terminal tipe B yaitu Terminal Wlingi di Kabupaten Blitar;

b. pengembangan Terminal Penumpang Kesamben (Brongkos) di Kecamatan Kesamben;

c. pembangunan terminal di Kecamatan Srengat; 

d. peningkatan infrastruktur pendukung dan pelayanan terminal yang memadai; dan

e. pengembangan jembatan. 

(5) Perwujudan rencana jaringan pelayanan lalu lintas sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c meliputi:

a. pengembangan trayek angkutan penumpang dengan jalur lintas selatan yang menghubungkan Kabupaten Malang dengan Kabupaten Tulungagung guna mendukung keberadaan potensi-potensi pariwisata yang direncanakan akan dilalui oleh jalur lintas selatan;

b. pengembangan trayek angkutan penumpang yang menghubungkan Kota Blitar dengan lokasi-lokasi wisata yang terdapat di Blitar Selatan, yaitu : 

1). Kota Blitar – Kademangan – Bakung – Goa Umbul Tuk - Pantai Pangi;

2). Kota Blitar – Kademangan – Wonotirto – Pantai Tambakrejo;

3). Kota Blitar – Sutojayan – Panggungrejo – Pantai Serang;

4). Kota Blitar – Sutojayan – Binangun – Wates – Pantai Jolosutro;

5). Disamping itu untuk menunjang kelancaran sistem perangkutan maka fungsi angkutan perdesaan dapat dioptimalkan, terutama pada daerah yang mempunyai pola topografi yang terjal dan belum terlayani sarana angkutan pedesaan; dan

6). Pengembangan rute transportasi ini perlu studi kelayakan lebih lanjut.

c. Peningkatan status terminal diantaranya Kecamatan Kesamben, Kecamatan Sutojayan, Kecamatan Kademangan dan bila dimungkinkan menghidupkan kembali terminal Srengat;

d. Peningkatan infrastruktur pendukung dan pelayanan terminal yang memadai; dan

e. Memasukkan tempat pengujian bermotor yang berada di Kecamatan Srengat, Kecamatan Wlingi.

(6) Perwujudan transportasi kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:

a. pengembangan jalur perkeretaapian, pengembangan prasarana transportasi kereta api untuk keperluan penyelenggaraan angkutan penumpang dan angkutan barang;

b. Pengembangan jalur kereta api umum berupa jalur kereta api ganda pada jalur lingkar : Surabaya (Semut)-Surabaya (Gubeng)-Surabaya (Wonokromo)-Sidoarjo-Bangil-Lawang-Malang-Blitar-Tulungagung-Kediri-Kertosono-Surabaya;

c. Pengembangan jalur perkeretaapian akan dikembangkan jalur kereta api Kediri – Tulungagung – Blitar kelas III;

d. Pengembangan jalur  perkeretaapian di wilayah Kabupaten Blitar yang meliputi jalur  Tulungagung – Blitar – Banyuwangi, KA Penataran jurusan Blitar – Malang – Surabaya, KA Doho jurusan Blitar – Kertosono – Surabaya, serta KA Mataremaja dan Gajayana jurusan Malang – Blitar – Jakarta, serta KA Malabar jurusan Malang – Blitar – Bandung;dan

e. Peningkatan fungsi prasarana kereta api yang ada di Kabupaten Blitar  terdiri dari 5 (lima) unit stasiun kereta api, yaitu meliputi  stasiun kereta api Kesamben, stasiun kereta api Wlingi, sebagai stasiun induk kabupaten, stasiun kereta api Talun, stasiun Pohgajih, dan stasiun kereta api Garum

(7) Perwujudan sistem transportasi udara berupa pembangunan Bandar udara pengumpan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b diarahkan di Kecamatan Ponggok.

 

Pasal 55

 

(1) Perwujudan sistem prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c meliputi:

a. perwujudan sistem jaringan prasarana energi dan kelistrikan;

b. perwujudan sistem jaringan prasarana telekomunikasi;

c. perwujudan sistem jaringan prasarana sumber daya air; dan

d. perwujudan sistem jaringan prasarana wilayah lainnya.

(2) Perwujudan sistem jaringan prasarana energi dan kelistrikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :

a. Pembangunan sarana untuk pengembangan listrik meliputi pengembangan PLTA di loksai yang potensial untuk di kembangan untuk daerah aliran Sungai Brantas seperti pembangkit listrik Bendungan Wlingi Raya dan Bendungan Lodoyo, 

b. Peningkatan pelayanan listrik;

c. Pengembangan jaringan listrik; dan

d. Pengembangan sumber energi alternatif meliputi Pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH); Pembangkit listrik tenaga angin; Pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) ; dan energi alternatif lainnya.

e. Pengembangan energi gelombang laut di sepanjang pesisir selatan kabupaten

(3) Perwujudan sistem jaringan prasarana telekomunikasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :

a. fasilitasi pengembangan usaha pelayanan telekomunikasi operator swasta/ Badan Usaha Milik Negara (BUMN);

b. penataan dan efisiensi penempatan Base Transceiver Station (BTS); dan

c. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi untuk operasionalisasi kegiatan pemerintahaan dan usaha penduduk.

d. terwujudnya jaringan informasi teknologi secara on line di Kabupaten Blitar;

e. merencanakan terbangunnya infrastruktur jaringan teknologi informatikan di Kabupaten Blitar; 

f. terlaksannya pemeliharaan jaringan teknologi informatika; dan

g. tersedianya terminal sarana terminal data (server) untuk pengembangan jaringan data antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan pemerintah Kabupaten Blitar.

(4) Perwujudan sistem jaringan prasarana sumber daya air sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :

a. pembangunan jaringan irigasi;

b. perbaikan dan pengembangan jaringan lrigasi yang telah terbangun dengan areal kurang dari 1000 Ha (seribu) Hektar.

c. penambahan jaringan irigasi yang mengairi  lahan pertanian;

d. Inventarisasi lahan dan pemilik pertanian serta potensial kebutuhan air baku bagi pertanian;

e. peningkatan kapasitas dan jaringan distribusi sistem kecamatan;

f. inventarisasi kebutuhan pembangunan air bersih sistem non perpipaan; 

g. pengendalian DAS dan Bantaran Sungai;

h. pengembangan sistem irigasi teknis yang berada di DAS Ringin Bandulan.

i. pengendalian konservasi dan pengamanan kawasan sumber air; dan

j. penghijauan atau menghutankan kembali wilayah yang meniadi catchment area.

 

Pasal 56

 

(1) Perwujudan sistem jaringan prasarana wilayah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf d meliputi:

a. sistem persampahan;

b. sistem air minum perkotaan;

c. sistem pengelolaan air limbah;

d. sistem jaringan drainase; dan

e. jalur dan ruang evakuasi bencana.

(2) Perwujudan sistem persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. penyusunan rencana induk pengolahan persampahan;

b. pengembangan TPA Regional, yang melayani Kota Blitar dan Kabupaten Blitar;

c. pengembangan tempat pemrosesan akhir (TPA) untuk menampung dan mengelola sampah tiap kecamatan yang berada pada Kecamatan Wlingi, Kecamatan Kesamben, Kecamatan Sutojayan, Kecamatan Srengat, Kecamatan Nglegok dan Kecamatan Kademangan; 

d. pengembangan tempat penampungan sementara (TPS) di seluruh kecamatan;

e. penerapan pengelolaan sampah dengan menggunakan pendekatan konsep 4R, yaitu reduce (mengurangi), reuse (memakai kembali), recycle (mendaur ulang) dan replace (mengganti);

f. peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam penyelenggaraan sistem pengelolaan persampahan;

g. peningkatan fungsi tempat pemrosesan akhir (TPA) dari sistem open dumping ke sanitary landfill;

h. peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas sistem pelayanan;

i. pengembangan tempat penampungan sampah sementara atau penyediaan kontainer pada setiap wilayah kecamatan sebagai tempat penampungan sampah pasar dan rumah tangga sebelum diangkut ke tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah; 

j. penyediaan sarana pengangkutan sampah yang memadai dan mendistribusikan-nya secara proporsional di setiap wilayah; dan

k. pegembangan sistem pengelolaan sampah terpadu satuan operasional kebersihan lingkungan (SOKLI) termasuk didalamnya membangun instalasi pengelolaan sampah terpadu (IPST) yang tipologinya disesuaikan dengan karakter kawasan, pada daerah-daerah permukiman, khususnya kawasan permukiman perkotaan di pusat-pusat pelayanan.

(3) Perwujudan air minum perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. pelayanan pemenuhan air bersih berada di: seluruh kecamatan;

b. pengembangan SPAM (Sistem Pengelolaan Air Minum) di Kecamatan Kanigoro dan Kecamatan Garum;

c. pengembangan pipanisasi dari Kendalrejo ke Kecamatan Kanigoro;

d. pengembangan pinpanisai dari Sumber air Rambut Monte dan Dandang ke Kota Blitar;

e. peningkatan area pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM); dan

f. pembangunan embung di daerah Blitar selatan.

(4) Perwujudan pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

a. pengelolaan limbah non domestik terdapat di perkotaan Kanigoro, Perkotaan Srengat dan Perkotaan Wlingi.

b. pengembangan prasarana sarana pengolahan lumpur tinja berupa truk pengangkut tinja dan modul IPLT (instalasi pengolahan lumpur tinja) komunal yang diprioritaskan berada di setiap unit-unit lingkungan kota;

c. pengembangan sistem sanitasi masyarakat dengan mengupayakan dengan on site sistem (septic tank) dan mandi cuci kakus (MCK) umum pada lingkungan permukiman kumuh kabupaten blitar;

d. pembangunan instalasi pengolahan limbah untuk kawasan industri rumah tangga dan kawasan peternakan berskala besar;

e. pengendalian limbah hasil kegiatan industri menengah-besar dan jasa melalui kajian lingkungan hidup strategis;

f. pengendalian setiap kegiatan industri wajib memiliki instalasi pengolahan limbah; 

g. penerapan sanksi dan pola insentif-disinsentif terkait pengendalian limbah, khususnya kegiatan industri;dan

h. pengembangan instalasi pengolahan limbah untuk B3 pada setiap kegiatan industri.

(5) Perwujudan jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:

a. pengembangan sistem dan saluran drainase yang ada dan merevitalisasi saluran  drainase eksisting sesuai dengan jenis dan klasifikasi saluran;

b. pengembangan sistem drainase terpadu khususnya bagi kawasan perkotaan PKL, dan PPK serta kawasan peruntukan industri;

c. pengembangan penahan sekaligus pengatur aliran hasil limpasan air hujan yang tidak sempat diserap tanah sehingga aliran tidak terpusat pada salah satu saluran drainase yang dapat menyebabkan terjadi limpasan pada daerah sekitarnya; dan

d. pembangunan pengendali banjir pada kawasan di sepanjang aliran sungai.

(6) Perwujudan jalur dan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:

a. jalur dan ruang evakuasi bencana Letusan Gunung Kelud meliputi:

1). titik rawan bencana Gunung Kelud di Kecamatan Ponggok dengan jalur dan ruang evakuasi di Gunung Pegat, Desa Dermajayan Srengat, Desa Slemanan Udanawu, Pabrik Timul, Desa Sumber Sanankulon dan Desa Kalipucung Sanankulon;

2). titik rawan bencana Gunung Kelud di Kecamatan Udanawu dengan jalur dan ruang evakuasi di SMPN Udanawu, Gunung Pegad, Lapangan dan Balai Desa Tunjung;

3). titik rawan bencana Gunung Kelud di Kecamatan Wonodadi dengan jalur dan ruang evakuasi di Lapangan Wonodadi, Rejosari, Kaliboto, dan lapangan desa;

4). titik rawan bencana Gunung Kelud di Kecamatan Srengat dengan jalur dan ruang evakuasi di Gunung Pegat, Gunung Tumpuk Purwokerto, Desa Wonorejo, Desa purwokerto, Desa Kunir, dan Desa Bendosari; dan

5). titik rawan bencana Gunung Kelud di Kecamatan Talun dengan jalur dan ruang evakuasi di Desa jajar, Lk.Pagak, Balai Kelurahan Talun, Desa Wonorejo, Bendelonje Kendalrejo, wonorejo, jabung timur, dan sambong satreyan.

6). titik rawan bencana Gunung Kelud di Kecamatan Wlingi dengan jalur dan ruang evakuasi di Balai Kelurahan Babada, Dukuh Galor Tembalang, Balai Kelurahan Beru, Tangkil, Wlingi, dan lapangan Desa Ngadirenggo;

7). Titik rawan bencana Gunung Kelud di Kecamatan Selopuro dengan jalur dan ruang evakuasi di Balai Desa Tegalrejo, Balai Desa Jabewangi, Balai Desa Jatitengah, Balai Desa Mandesan, dan Balai Desa Mronjo;

8). titik rawan bencana Gunung Kelud di Kecamatan Kanigoro dengan jalur dan ruang evakuasi di Balai Desa Papungan, Balai Desa Kuningan, Klampok Kota Blitar, Boro Tuliskriyo Sanankulon, Balai Kelurahan dan Kecamatan Kanigoro, Masjid Tegalrejo, Putuk, Masjid Kr. Sono, Monggalan, dan selatan Bendungan Serut;

9). titik rawan bencana Gunung Kelud di Kecamatan Nglegok dengan jalur dan ruang evakuasi di Komplek Pabrik, Dusun Sumbersari Sb. Asri, SDN Sumberasri I, Pos Pengamat DAS Kelud, Dsn Pacuh/ Sumberkecek, Dusun Kedawung, Dusun Ngoran I dan Kemloko, Nglegok II dan Karanganom, dan Klampok Jiwut;

10). titik rawan bencana Gunung Kelud di Kecamatan Garum dengan jalur dan ruang evakuasi di Lapangan Desa karangrejo, SDN Karangrejo I, Dusun Ringinrejo, Lapangan Transad Slorok, Kantor Desa Slorok, Kelurahan Sumberdiren, dan Manukan Pojok;

11). titik rawan bencana Gunung Kelud di Kecamatan Gandusari dengan jalur dan ruang evakuasi di Watugede/ SDN Sb. Agung, Lapangan Holding, Balai Desa/ SDN, lapangan sukoreno, SDN Dawuhan, Balai Ds Gadungan, MI SD, Dusun Dawuhan, Balai Desa Gadungan, Dusun Dawuhan, SDN Ngaringan V/ masjid Ngaringan, SDN Ngaringan III, lapangan, SDN Inpres Soso, Komplek Pabrik Nyunyur, Sumbergondo Semen, balai Desa Semen, Tirtomoyo, balai Desa Tulungrejo, dan komplek pabrik Bantaran.

b. jalur dan ruang evakuasi bencana longsor melalui evakuasi Kecamatan Wlingi – Kecamatan Talun – Kecamatan Selorejo – Kecamatan Kesamben;

c. jalur dan ruang evakuasi bencana banjir melalui evakuasi Kecamatan Selorejo – Kesamben – Talun – Kanigoro dan Kecamatan Panggungrejo – Wonotirto – Kademangan dan Kecamatan Kesamben – Sutojayan – Kanigoro – Sanankulon – Srengat – Wonodadi;

d. jalur dan ruang evakuasi bencana tsunami melalui Kecamatan Wates – Binangun -  Kesamben dan Kecamatan Pangungrejo – Sutojayan – Kanigoro dan Kecamatan Bakung – Kecamatan Wonotirto – Kademangan dengan ruang evakuasi di dataran tinggi Bululawang, dataran tinggi Pasiraman, dataran tinggi Serang dan dataran tinggi Brakangin; dan

e. Penyusunan mitigasi bencana.

 

Paragraf 3

Perwujudan Rencana Pola Ruang

Pasal 57

 

Perwujudan pola ruang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf b meliputi :

a. rencana perwujudan kawasan lindung; dan

b. rencana perwujudan kawasan budidaya.

 

Pasal 58

 

Perwujudan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam pada pasal 57 huruf a meliputi:

a. perwujudan kawasan hutan lindung;

b. perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;

c. perwujudan kawasan perlindungan setempat; 

d. perwujudan kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya; 

e. perwujudan kawasan rawan bencana alam; 

f. perwujudan kawasan geologi; dan

g. perwujudan kawasan lindung lainnya.

 

Pasal 59

 

Perwujudan kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 huruf a meliputi:

a. penetapan batas kawasan hutan lindung;

b. meningkatkan dan mengembangkan cakupan kawasan program hkm pada kawasan hutan lindung yang sudah rusak/alih fungsi non hutan;

c. pembentukan dan pengembangan kesatuan pengelolaan hutan lindung (KPHL);

d. penguatan manajemen kawasan dan pemantapan blok lindung pada kawasan hl untuk mendukung kawasan konservasi di atasnya;

e. penegakan hukum bagi kegiatan illegal logging dengan penanganan represif, persuasif, dan preventif secara kontinu;

f. melakukan kegiatan rehabilitasi dan redeliniasi kawasan hutan;

g. pelibatan masyarakat sekitar dalam pengelolaan kawasan;

h. pemberian insentif terhadap masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan kawasan;dan

i. rehabilitasi hutan diselengggarakan melalui reboisasi, penghijauan, pemeliharaan, pengayaan tanaman, konservasi tanah.

 

Pasal 60

 

Perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b meliputi:

a. penghijauan kawasan;

b. pengendalian kegiatan budidaya pada kawasan tersebut agar tidak mengganggu fungsi lindung kawasan;

c. pemberian insentif terhadap kegiatan budidaya pada kawasan tersebut yang menunjang fungsi lindung kawasan;

d. penyusunan rencana rinci tata ruang kawasan resapan air;

e. penyusunan peraturan zonasi; 

f. pembuatan sumur-sumur resapan;

g. pelestarian hutan pada kawasan hulu sampai dengan hilir;

h. pengolahan sistem terasering dan vegetasi yang mampu menahan dan meresapkan air; dan

i. sosialisasi dan workshop pengelolaan kawasan resapan air.

 

Pasal 61

 

(1) Perwujudan kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 huruf c meliputi:

a. kawasan sempadan pantai;

b. kawasan sempadan sungai;

c. kawasan sekitar danau atau waduk;

d. kawasan sekitar mata air; 

e. kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal; dan

f. kawasan ruang terbuka hijau (RTH).

(2) Perwujudan kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. perlindungan kawasan sempadan pantai 100 meter dari pasang tertinggi dan dilarang mengadakan alih fungsi lindung yang menyebabkan kerusakan kualitas pantai;

b. perlindungan sempadan pantai dan sebagian kawasan pantai yang merupakan pesisir terdapat, terur-nbu karang, padang larnun, dan estuaria dari kerusakan;

c. pengaturan re-orientasi pembangunan di kawasan permukiman baik di kawasan perdesaan dan perkotaan dengan menjadikan pantai dan laut sebagaibagian dan latar depan;

d. pemanfaatartkawasan sepanjang pantai di dalam kawasan lindung disesuaikan dengan rencana tata ruang kawasan pesisir;

e. penyediaan sistem peringatan dini terhadap kemungkinan terjadinya bencana;

f. pemantapan fungsi lindung di daratan untuk menunjang kelestarian kawasan lindung pantai;

g. mengarahkan lokasi bangunan di luar sempadan pantai, kecuali bangunan yang harus ada di sempadan pantai seperti dermaga, tower penjaga keselamatan pelayaran dan pengunjung pantai; dan

h. penetapan kawasan lindung sepanjang pantai yang memiliki nilai ekologis sebagai daya tarik wisata dan penelitian.

(3) Perwujudan kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. pembatasan dan melarang mengadakan alih fungsi lindung yang menyebabkan kerusakan kualitas sungai;

b. pembatasan dan melarang menggunakan lahan secala langsung untuk bangunan sepanjang sempadan sungai yang tidak memiliki kaitan dengan pelestarian atau pengelolaan sungai;

c. melakukan re-oientasi pembangunan dengan menjadikan sungai sebagai bagian dari latardepanpadakawasanpermukimanperdesaandanperkotaan; dan

d. penetapan wilayah sungai sebagai salah satu bagian dari wisata perairan dan transportasi sesuai karakter masing-masing

(4) Perwujudan kawasan sempadan danau atau waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

a. perlindungan sekitar danau atau waduk dari kegiatan yang menyebabkan alih fungsi lindung dan kerusakan kualitas sumber air;

b. pelestarian waduk beserta seluruh tangkapan air di atasnya;

c. pengembangan kegiatan pariwisata dan/atau kegiatan budidaya lainnya di sekitar lokasi danau atau waduk diijinkan membangun selama tidak mengurangi kualitas tata air; dan

d. pengembangan tanaman perdu, tanaman tegakan tinggi, dan penutup tanah atau ground cover untuk melindungi pencemaran dan erosi terhadap air.

(5) Perwujudan kawasan sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:

a. penetapan perlindungan pada sekitar mata air ini adalah minimum bedari-jari 200 meter dari sumber air tersebut jika di luar kawasan permukiman dan 100 meter;

b. pengamanan kawasan sekitar mata air;

c. penertiban bangunan permukiman, publik dan komersial yang berada pada sempadan mata air secara bertahap sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memperhatikan kearifan lokal;

d. normalisasi dan rehabilitasi kawasan sempadan mata air; dan

e. pengembangan ruang terbuka hijau dan kegiatan pariwisata.

(6) Perwujudan kawasan sempadan lindung spiritual dan kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:

a. kawasan perlindungan setempat dalam melindungi dan melestarikan ruang terbuka hijau di sepanjang atau sekitar kawasan sumber daya air yang dapat bermanfaat bagi kelestarian lingkungan;

b. pelestarian kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal yang masih terdapat di berbagai wilayah kabupaten/kota; dan

c. pembatasan dan melarang perubahan keaslian kawasan dengan modernisasi ke bentuk lain. perlindungan terhadap kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal tersebut, ditetapkan dalam peraturan yang terdapat di rencana tata ruang kabupaten/kota.

(7) Perwujudan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:

a. mengembangkan ruang terbuka hijau publik di gedung-gedung atau kawasan perkantoran milik pemerintah, sarana pendidikan, sarana perdagangan, dan lainnya;

b. membangun taman-taman kota pada pusat-pusat kegiatan seperti di kawasan terbagus yang juga dapat berfungsi sebagai pusat interaksi sosial dan landmark kawasan; dan

c. mewajibkan penyediaan ruang terbuka hijau pada perumahan, perkantoran swasta, sarana perdagangan, kawasan industri, dan tempat-tempat komersil lainnya dengan pengaturan KDB (koefisien dasar bangunan) maksimum dan KDH (koefisien dasar hijau) minimum.

 

Pasal 62

 

(1) Perwujudan kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 huruf d meliputi:

a. perwujudan kawasan suaka alam; dan 

b. perwujudan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.

(2) Perwujudan kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. pengawasan dan pengamanan kawasan suaka alam; dan

b. pengendalian pembangunan fisik dan perkembangan aktifitas binaan pada kawasan dan pemberdayaan masyarakat.

(3) Perwujudan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. rehabilitasi kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan, penguatan program dan pemberdayaan masyarakat;

b. pengawasan dan pengamanan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan; dan

c. pengendalian pembangunan fisik dan perkembangan aktifitas binaan pada kawasan dan pemberdayaan masyarakat.

 

Pasal 63

 

(1) Perwujudan pengelolaan kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 huruf e meliputi:

a. mitigasi bencana longsor; 

b. mitigasi bencana banjir; dan

c. mitigasi bencana lainnya.

(2) Perwujudan pengelolaan mitigasi bencana tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. menutup dan melarang kegiatan alih fungsi lahan serta revitalisasi kawasan lindung lainnya;

b. penerapan sanksi yang tegas bagi kegiatan maupun pelaku yang merusak kawasan lindung; 

c. pengenaan kewajiban kepada pemanfaat ruang di kawasan rawan bencana longsor (penghijauan,pembangunan retaining wall, dsb) dalam cakupan yang lebih luas daripada lahan yang dikuasai; 

d. pemberian prefensi kepada pemanfaat ruang yang tersedia untuk membebaskan dan menghutankan lahan kawasan rawan bencana longsor;

e. pengelolaan bersama antara pemerintah dengan masyarakat baik dalam mengelola hutan maupun perkebunan, selanjutnya dilakukan pemilihan komoditas yang memiliki nilai ekonomi tinggi dari sisi hasil buah seperti durian, kopi; bunga seperti cengkeh, dan getahnya seperti karet dan pinus;

f. pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) dengan membuat terasering dan penanaman tanaman keras produktif bersama masyarakat; dan

g. penamanam vegetasi yang berkayu dengan tegakan tinggi dan pengembangan tutupan tanah atau ground cover yang memiliki fungsi ekonomi seperti rumput gajah yang dapat digunakan untuk pakan ternak.

(3) Perwujudan pengelolaan mitigasi bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. pemetaan kawasan rawan banjir;

b. pembuatan tanggul pada sungai-sungai;

c. pembuatan kolam penampung air berupa embung pada daerah-daerah yang memiliki potensi banjir;

d. pengembangan kegiatan-kegiatan reboisasi atau penghijauan dan penyuluhan terhadap masyarakat yang tinggal pada wilayah yang memiliki potensi bahaya banjir;

e. pengamanan kawasan sempadan sungai dan konservasi kawasan hulu sungai;

f. normalisasi wilayah sungai secara berkala;

g. pelestarian dan pengelolaan das brantas secara lintas wilayah;

h. pembuatan tanggul pada kawasan das brantas, dengan prioritas pada kawasan dataran dan rawan banjir;

i. peningkatan fungsi kawasan lindung dan kawasan resapan air; dan

j. pembangunan fisik berupa pengembangan saluran drainase diutamakan.

(4) Perwujudan pengelolaan mitigasi bencana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

a. penanaman pohon pelindung yang dapat mengantisipasi kekuatan angin pada daerah-daerah yang dianggap rawan bencana angin puyuh; dan

b. pembangunan fisik dan orientasi bangunan yang perlu mempertimbangkan

 

Pasal 64

 

(1) Perwujudan kawasan cagar geologi sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 huruf f meliputi:

a. kawasan cagar alam geologi; dan

b. Kawasan rawan bencana geologi yang berupa bencana letusan gunung berapi,  gempa bumi dan bencana tsunami.

(2) Perwujudan cagar alam geologi yang berupa kawasan karst kelas 1 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi;

a. pengawasan dan pengamanan kawasan karst kelas 1; dan

b. pengendalian pembangunan fisik dan perkembangan aktifitas binaan pada kawasan dan pemberdayaan masyarakat.

(3) Perwujudan pengelolaan mitigasi bencana letusan gunung berapi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b meliputi;

a. membagi kategori  atau zona kawasan rawan bencana letusan gunung berapi yaitu 

1). kawasan terlarang, adalah kawasan yang berada di puncak gunung kelud yaitu kawasan di sekitar kawah.

2). kawasan bahaya 1, adalah kawasan lahar panas, pada saat terjadi letusan yaitu kawasan yang berada di bawahnya kawasan terlarang.

3). kawasan bahaya 2, yaitu kawasan yang dilalui lahar dingin, dalam hal ini berupa kawasan di sepanjang jalur lahar dingin.

b. adanya pengendalian ketat, khususnya untuk pengembangan permukiman penduduk dan kegiatan budidaya tanaman semusim ;

c. konservasi secara ketat terhadap jaringan aliran lahar dan di sekitar bendungan lahar, meliputi lokasi bendungan lahar di desa pasirharjo dan di sekitar desa soso dan sungai yang berfungsi sebagai aliran lahar seperti Sungai Lekso, Sungai Putih, Sungai Laharberni, Sungai Darapdurgo, Sungai Kuning, Sungai Putih, Sungai Semut; dan

d. mengupayakan pada pembatasan kawasan budidaya khususnya pengembangan permukiman dan kawasan terbangun di sepanjang sungai aliran lahar.

(4) Perwujudan pengelolaan mitigasi bencana tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. pemetaaan kawasan rawan bencana tsunami;

b. pengembangan kawasan perbukitan di sekitar pantai perlu adanya penghijauan dengan tanaman keras;

c. untuk kawasan dataran sebagain besar terdapat permukiman penduduk, kegiatan nelayan dan kegiatan pariwisata, sehingga perlu adanya:

1). wilayah dataran dengan dan ada aktivitas, pengembangannya dibatasi (tidak dikembangkan lebih lanjut).

2). penetapan peringatan dini adanya bencana dan penyiapan ruang untuk evakuasi dini bila terjadi bencana.

3). pengembangan akses ke lokasi yang lebih tinggi untuk penyelamatan.

4). mengidentifikasi kawasan-kawasan sepanjang pesisir pantai selatan, sehingga dapat diketahui kawasan-kawasan yang aman atau berbahaya jika terjadi bahaya stunami.

5). Memantau keadaan laut, sehinga bahaya dapat dideteksi sedini mungkin.

(5) Perwujudan pengelolaan mitigasi bencana Gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. identifikasi lokasi dan tingkat risiko gempa bumi; 

b. penempatan bangunan perumahan dan fasilitas umum yang vital di wilayah yang aman dari gempa bumi;

c. pengarahan struktur bangunan sesuai dengan karakteristik risiko gempa bumi; 

d. pembangunan sistem dan jalur evakuasi yang dilengkapi sarana dan prasarana;

e. penyuluhan kepada masyarakat tentang pengenalan upaya dalam menghadapi kejadian gempa;

f. peningkatan kesiapan dan koordinasi seluruh pemangku kepentingan dalam mengantisipasi dan menghadapi kejadian bencana gempa bumi.

g. pengembangan teknik konstruksi tahan gempa; dan

h. verifikasi kapabilitas bangunan dan pekerjaan rekayasa untuk menahan kekuatan gempa, terutama bendungan.

 

Pasal 65

 

(1) Perwujudan pengelolaan kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 58 huruf g berupa kawasan sempadan rel kereta api.

(2) Perwujudan pengelolaan kawasan sempadan rel kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. melakukan pembebasan lahan pada lahan sempadan rel kereta api yang belum menjadi lahan milik PT. KAI (Kereta Api Indonesia) atau pemerintah Kabupaten;

b. melakukan penanaman pohon atau vegetasi yang dapat diperuntukan sebagai ruang terbuka hijau; dan

c. melarang pembangunan rumah atau bangunan lainnya di sempadan rel kereta api.

Pasal 66

perwujudan kawasan budidaya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 56 huruf b meliputi :

a. perwujudan kawasan hutan produksi;

b. perwujudan kawasan hutan rakyat;

c. perwujudan kawasan pertanian; 

d. perwujudan kawasan perikanan dan kelautan;

e. perwujudan kawasan pertambangan;

f. perwujudan kawasan industri; 

g. perwujudan kawasan pariwisata;

h. perwujudan kawasan permukiman;

i. perwujudan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil; dan

j. perwujudan kawasan peruntukan lainnya.

 

Pasal 67

 

Perwujudan kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 huruf a meliputi:

a. penetapan batas kawasan;

b. penetapan jenis komoditas dan cara penebangan;

c. pengolahan hasil hutan produksi baik berupa kayu maupun non kayu;

d. pelibatan masyarakat sekitar dalam pengelolaan hutan; dan

e. pengelolaan hutan produksi dengan kegiatan lain yang saling mendukung.

 

Pasal 68

 

Perwujudan kawasan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf b meliputi :

a. pengembangan area hutan rakyat;

b. penetapan jenis komoditas dan cara penebangan;

c. pengolahan hasil hutan produksi baik berupa kayu maupun non kayu

d. mensinergikan pengelolaan hutan rakyat dengan kegiatan lain yang saling mendukung;

e. sosialisasi pengelolaan kawasan hutan rakyat kepada masyarakat pemilik atau pengelola hutan rakyat; dan

f. peningkatan rehabilitasi hutan.

 

Pasal 69

 

(1) Perwujudan pengembangan kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 huruf c meliputi:

a. perwujudan kawasan pertanian lahan basah;

b. perwujudan kawasan pertanian lahan kering & hortikultura;

c. perwujudan kawasan perkebunan; dan

d. perwujudan kawasan peternakan. 

(2) Perwujudan pengembangan kawasan pertanian lahan basah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. penetapan batas kawasan pertanian tanaman pangan;

b. mempertahankan luasan lahan pertanian pangan berkelanjutan (lp2b) yang telah ditetapkan;

c. peningkatan jaringan irigasi;

d. peningkatan intensifikasi lahan;

e. penyediaan sarana dan prasarana produksi;

f. penguatan kelembagaan petani terkait dengan pengelolaan sumber daya air untuk irigasi, pengadaan sarana produksi, panen, pasca panen dan pemasaran; dan

g. pengembangan kawasan pertanian melalui pendekatan agropolitan pada kawasan-kawasan potensial.

(3) Perwujudan pengembangan kawasan pertanian lahan kering & hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. penetapan kawasan sentra hortikultura dan penetapan komoditas unggulan;

b. peningkatan sarana dan prasarana hortikultura;

c. penguatan kelembagaan petani terkait dengan pengelolaan sumber daya air untuk irigasi, pengadaan sarana produksi, panen, pasca panen dan pemasaran; dan

d. pengembangan sentra agropolitan.

(4) Perwujudan pengembangan kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

a. penetapan kawasan sentra perkebunan dan penetapan komoditas unggulan;

b. peningkatan sarana dan prasarana perkebunan;

c. penguatan kelembagaan petani terkait dengan pengadaan sarana produksi, panen, pasca panen dan pemasaran; dan

d. pengembangan sentra perkebunan.

(5) Perwujudan pengembangan kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:

a. pengembangan peternakan besar yang meliputi sapi potong, dan sapi perah diarahkan di wilayah Blitar bagian utara, yaitu di Kecamatan Udanawu, Ponggok, Nglegok, Gandusari, Wlingi, Doko dan Selorejo, Sanankulon, Garum.

b. pengembangan peternakan kecil dan unggas yang meliputi, kambing, domba, babi, ayam kampung, ayam ras dan itik diarahkan di wilayah Blitar Selatan, yaitu di Kecamatan Kademangan, Bakung, Wonotirto, Panggungrejo, Wates dan Binangun.

c. pada wilayah Kecamatan Wonodadi, Srengat, Sanankulon, Garum, Kanigoro, Talun, Selopuro, Kesamben, Sutojayan dan Binangun dapat dikembangkan peternakan jenis besar, kecil maupun unggas.

d. pengembangan kawasan integrasi seperti :

1). kawasan integrasi perternakan – tanaman pangan dan hortikultura (organic farm);

2). kawasan integrasi perternakan – perkebunan; 

3). kawasan integrasi perternakan – perikanan. 

4). pengembangan pakan ternak lokal dengan mengandalkan hasil pertanian dan perikanan local; dan

5). pengembangan pengolahan hasil peternakan.

6). pengembangan pakan ternak lokal dengan mengandalkan hasil pertanian dan perikanan lokal

 

Pasal 70

 

Perwujudan pengembangan kawasan perikanan dan kelautan sebagaimana dimaksud pada pasal 66 huruf d meliputi :

a. Pengembangan produksi dan pemasaran komoditas perikanan melalui peningkatan kerjasama kemitraan permodalan dan pemasaran. Arahan kegiatan yang akan dilaksanakan pada program ini meliputi : 

1). pemberdayaan ekonomi masyarakat, meliputi petani/pembudidaya ikan;

2). peningkatan usaha perikanan kolam, sungai, rawa, sawah dan laut;

3). pengendalian dan peningkatan pelayanan perizinan usaha;

4). peningkatan pemasaran, standar mutu, dan nilai tambah produk perikanan;

5). penguatan kelembagaan dan tata laksana kelembagaan. pemasaran produk perikanan;

6). pengembangan sistem data, statistik dan informasi perikanan; 

7). peningkatan akses nelayan dan pembudidaya ikan terhadap lembaga keuangan dan bank; dan

8). pengembangan kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) di Kecamatan Wonotirto.

b. Pengembangan kawasan minapolitan di Kecamatan Nglegok.

c. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian terhadap interaksi manusia dalam memanfaatkan Sumberdaya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta proses alamiah secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Blitar meliputi:

1). Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RSWP3K;

2). Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RZWP3K;

3). Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RPWP3K;dan

4). Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RAPWP3K.

 

Pasal 71

 

Perwujudan pengembangan kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 huruf e melalui perwujudan dan pengembangan jenis pertambangan; yang berprospek untuk dikembangkan dan pengelolaan kawasan pertambangan, meliputi:

a. penetapan wilayah pertambangan;

b. pengelolaan wilayah pertambangan secara berkelanjutan;

c. pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan tambang;

d. pengendalian secara ketat pengelolaan tambang; 

e. sosialisasi dan workshop pengelolaan tambang; dan

f. upaya rekalamasi tambang untuk perbaikan kualitas lingkungan.

Pasal 72

Perwujudan pengembangan kawasan industri sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 huruf f meliputi:

a. penetapan batas kawasan peruntukan industri;

b. penetapan sentra-sentra industri beserta produk unggulan masing-masing;

c. penyusunan masterplan industri; 

d. pengembangan dan peningkatan jaringan infrastruktur penunjang kawasan peruntukan industry;

e. pengelolaan kawasan peruntukan industri secara berkelanjutan;

f. pengembangan sistem pengolahan limbah industri terpadu; dan

g. pembangunan infrastruktur pendukung industri dan pergudangan.

Pasal 73

Perwujudan kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 huruf g meliputi:

a. penyusunan  rencana  induk pengembangan pariwisata daerah (RIPPDA);

b. peningkatan kualitas obyek wisata;

c. pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana penunjang wisata;

d. mendorong kegiatan ekonomi penunjang wisata;

e. pengembangan desa wisata;

f. mensinergikan kegiatan lainnya yang memiliki potensi sebagai daya tarik wisata; dan

g. peningkatan sistem informasi wisata.

 

Pasal 74

 

(1) Perwujudan pengembangan kawasan permukiman dimaksud pada pasal 66 huruf h meliputi:

a. perwujudan kawasan permukiman perkotaan; dan

b. perwujudan kawasan permukiman perdesaan.

(2) Perwujudan kawasan permukiman perkotaan meliputi:

a. penyediaan perumahan yang memadai, aman dan nyaman bagi masyarakat perkotaan;

b. penyediaan sarana dan prasarana permukiman sesuai daya dukung kawasan;

c. pengembangan permukiman produktif dan berkelanjutan;

d. perbaikan lingkungan permukiman kumuh dan kurang layak huni;

e. rehabilitasi dan/atau relokasi permukiman yang terletak pada kawasan rawan bencana;

f. konservasi kawasan  tradisional/etnis/ bersejarah;

g. pencadangan kawasan permukiman baru (kasiba dan lisiba) dengan rencana pembangunan prasarana permukiman yang lebih terarah, efektif, efisien, produktif, aman dan berkelanjutan; 

h. penataan, perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman; dan

i. sosialisasi penggunaan bangunan bertingkat.

(3) Perwujudan kawasan permukiman perdesaan meliputi:

a. penyediaan perumahan yang memadai, aman dan nyaman bagi masyarakat perdesaan;

b. penyediaan perumahan masyarakat perdesaan tetap memperhatikan sistem kearifan lokal dan sistem kekerabatan yang berlaku;

c. penyediaan sarana dan prasarana permukiman sesuai daya dukung kawasan;

d. pengembangan permukiman produktif dan berkelanjutan;

e. perbaikan lingkungan permukiman kumuh dan kurang layak huni;

f. rehabilitasi dan/atau relokasi permukiman yang terletak pada kawasan rawan bencana;

g. konservasi kawasan  tradisional/etnis/ bersejarah; dan

h. penataan, perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman.

 

Pasal 75

 

Perwujudan kawasan peruntukan pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 huruf i meliputi:

a. penyusunan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;

b. pembatasan pengembangan kawasan terbangun pada kawasan perlindungan ekosistem; dan

c. mengembangkan kegiatan budi daya yang bersinergi dengan potensi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.  

 

Pasal 76

 

Perwujudan kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 huruf j berupa kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan meliputi:

a. penetapan jenis kawasan yang mempunyai fungsi pertahanan dan keamanan;

b. penetapan batas keamanan dan kepemilikan pada kawasan pertahanan dan keamanan;

c. penyediaan sarana dan prasarana kawasan pertahanan dan keamanan; dan

d. pengendalian perkembangan kegiatan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan yang tidak sesuai dengan kepentingan umum; 

 

Paragraf 3

Perwujudan Kawasan Strategis

Pasal 77

 

(1) Perwujudan kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf c meliputi:

a. perwujudan kawasan strategis provinsi; dan

b. perwujudan kawasan strategis kabupaten

(2) Perwujudan kawasan strategis provinsi sebagaimana pada ayat (1) huruf a strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan meliputi:

a. pengamanan kawasan wilayah sungai dan konservasi kawasan hulu sungai;

b. pelestarian dan pengelolaan DAS brantas secara lintas wilayah;

c. pembuatan tanggul pada kawasan DAS brantas, dengan prioritas pada kawasan dataran dan rawan banjir;

d. peningkatan fungsi kawasan lindung dan kawasan resapan air.

(3) Perwujudan kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. perwujudan kawasan strategis aspek ekonomi; 

b. perwujudan kawasan strategis aspek sosial budaya; dan 

c. perwujudan kawasan strategis aspek fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

(4) Perwujudan kawasan strategis aspek ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. pengembangan dan penyediaan sarana dan prasarana penunjang keberadaan kawasan peternakan berskala besar atau kawasan industri peternakan di kabupaten blitar.

b. pengembangan dan penyediaan sarana dan prasarana penunjang minapolitan di kecamatan nglegok.

c. penyediaan sarana dan prasarana pendukung kawasan agroindustri.

d. penyediaan sarana dan prasarana pendukung pariwisata, meningkatkan asksesbilitas menuju obyek wisata serta peningkatan promosi wisata bagi wisata candi penataran, candi kencong, pantai serang, pantai tambakrejo, pantai jolosutro; dan

e. peningkatan dan penyediaan akses serta sarana prasarana penunjang kawasan pariwisata gunung kelud dan candi penataran melalui paket wisata dan promosi.

(5) Perwujudan kawasan strategis aspek sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. zonasi kawasan pengembangan di sekitar candi; 

b. pelestarian dan penyediaan sarana dan prasarana pendukung sebagai kawasan obyek wisata ritual serta; dan

c. pengamanan terhadap kawasan atau melindungi tempat serta ruang di sekitar bangunan bernilai sejarah, situs purbakala dan kawasan dengan bentukan geologi tertentu dengan membuat ketentuan-ketentuan yang perlu perhatian.

(6) Perwujudan kawasan strategis aspek fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

a. mengadakan kegiatan reboisasi terhadap hutan gundul dengan mengikutsertakan masyarakat.

b. membatasi perkembangan kawasan budidaya pada kawasan lindung.

c. meningkatkan fungsi lindung dan mempertahankan keanekaragaman tumbuhan, satwa dan sumber daya alam lainnya. 

BAB VII

KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 78

 

(1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

(2) Ketentuan umum pemanfaatan ruang terdiri dari:

a. ketentuan umum peraturan zonasi;

b. ketentuan perizinan;

c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan

d. arahan sanksi. 

 

Bagian Kedua

Ketentuan Umum Peraturan zonasi

Pasal 79

 

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun peraturan zonasi.

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi meliputi:

a. ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang;

b. ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang; dan

c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis.

 

Paragrap 1

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Struktur Ruang

Pasal 80

 

Ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) huruf a meliputi:

a. ketentuan umum peratura zonasi sistem pusat kegiatan;

b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana utama; dan

c. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana lainnya.

 

Pasal 81

 

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem pusat kegiatan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 80 huruf a meliputi:

a. sistem perkotaan; dan

b. sistem perdesaan.

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem perkotaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. kawasan perkotaan diperuntukan bagi kegiatan intensitas tinggi dengan mengutamakan fungsi perdagangan dan jasa, industri, permukiman, dan fasilitas umum sesuai dengan karakter perkotaan di Kabupaten Blitar;

b. intensitas kegiatan tinggi dengan kondisi dasar bangunan (KDB), kondisi lantai bangunan (KLB) dan kondisi dasar hijau (KDH) sesuai dengan peruntukan masing-masing dengan menyediakan RTH minimum 20% (dua puluh persen) sebagai RTH publik dan 10% (sepuluh persen) RTH privat; dan

c. pengendalian fungsi kawasan sesuai dengan peraturan zonasi dan perkembangan yang ada pada setiap kawasan perkotaan.

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem perdesaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. kawasan perdesaan diperuntukan bagi kegiatan intensitas rendah dengan mengutamakan fungsi pertanian dan pendukung kegiatan agropolitan sesuia dengan potensi kawasan perdesaan di Kabupaten Blitar;

b. intensitas kegiatan rendah dengan kondisi dasar bangunan (KDB), kondisi lantai bangunan (KLB) dan kondisi dasar hijau (KDH) sesuai dengan peruntukan masing-masing; dan

c. pengendalian fungsi kawasan sesuai dengan peraturan zonasi dan perkembangan yang ada pada setiap kawasan perdesaan.

 

Pasal 82

 

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 huruf b terdiri atas:

a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi darat; dan

b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi udara.

 

Pasal 83

 

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 huruf a meliputi:

a. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan jalan;

b. ketentuan umum peraturan zonasi prasarana lalu lintas; 

c. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan pelayanan lalu lintas; dan

d. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan kereta api

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. jaringan jalan arteri primer;

b. jaringan jalan kolektor primer; dan

c. jaringan jalan lokal primer.

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menghubungkan secara berdaya guna antar pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.

(4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memiliki karakter menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.

(5) Ketentuan zonasi untuk jaringan jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:

a. kegiatan yang diijinkan meliputi :

1). kegiatan budidaya yang dapat dikembangkan sepanjang memperhatikan rumija, rumaja dan garis sempadan yang telah ditetapkan oleh pemerintah;

2). pada zona inti rumija diijinkan kegiatan yang menunjang pergerakan orang dan barang dan arus lalu lintas;

3). pada zona inti rumija diijikan terbatas prasarana pelengkap jalan;

4). pada zona inti ruwasja diijinkan kegiatan pernghijauan;

5). pada zona inti ruwasja diijinkan kegiatan prasarana pelengkap jalan;

6). diijinkan kegiatan permukiman berkepadatan tinggi dan sedang serta kawasan pertanian; 

7). kegiatan budidaya berupa perdagangan/komersial, jasa berupa pendidikan dan pemerintahan, keuangan dan perkantoran; dan

8). permukiman kepadatan tinggi berupa rumah tunggal, apartemen, cluster perumahan; 

9). penggunaan lahan campuran berupa perumahan, perdagangan dan jasa; 

10). kegiatan industri berupa industri kayu dan kerajinan; 

11). kegiatan perdagangan, jasa, komersial, dan perkantoran berupa took, grosir, swalayan, mall dan perkantoran; 

12). diijikan terbatas berupa peruntukan rumah tunggal; 

13). kawasan konservasi berupa penghijauan, RTH, taman kota dan hutan; dan

14). permukiman kepadatan sedang diijinkan rumah tunggal, cluster perumahan, rumah susun (flat).

b. kegiatan yang diijinkan bersyarat meliputi 

1). kegiatan budidaya yang dapat dikembangkan sepanjang memperhatikan garis sempadan bangunan yang telah ditetapkan oleh pemerintah;

2). permukiman kepadatan sedang diijinkan perdagangan dan jasa skala lokal dan regional; 

3). permukiman kepadatan tinggi diijinkan perdagangan dan jasa skala regional dan nasional; 

4). penggunaan lahan campuran berupa perdaganga, jasa dan perkantoran; 

5). industri skala kecil, menengah dengan limbah tidak berbahaya atau beracun; 

6). kawasan konservasi berupa pertanian; 

7). kawasan pertanian dapat dikembangkan perdagangan dan asa tertentu; dan

8). kegiatan budidaya berupa industri berteknologi tinggi.

c. Kegiatan yang dilarang meliputi:

1). pada jalan kolektor primer lalu lintas jarak jauh tidak boleh terganggu oleh lalu lintas ulang alik, lalu lintas lokal dan kegiatan lokal; 

2). pelarangan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan provinsi; dan

3). kegiatan budidaya berupa industri berat dengan limbah yang berbahaya atau beracun.

(6) Ketentuan teknis untuk jaringan jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:

a. intensitas KDB, KLB dan KDH menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang akan dilakukan memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan.

b. prasarana dan sarana minimum berupa rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat, dan fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan.

c. ketentuan lain-lain meliputi:

1). jalan kolektor primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 40 (empat puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 9 (sembilan) meter;

2). jalan kolektor primer mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata;

3). jumlah jalan masuk dibatasi dan direncanakan sehingga ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) masih tetap terpenuhi;

4). persimpangan sebidang pada jalan kolektor primer dengan pengaturan tertentu harus tetap memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) jalan kolektor primer yang memasuki kawasan perkotaan dan/atau kawasan pengembangan perkotaan tidak boleh terputus; dan

5). lebar ruang pengawasan jalan kolektor  primer minimal 15 (sepuluh) meter.

(7) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c memiliki karakter menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.

(8) Ketentuan zonasi untuk jaringan jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (7)  meliputi:

a. kegiatan yang diijinkan meliputi:

1). kegiatan budidaya yang dapat dikembangkan sepanjang memperhatikan rumija, rumaja dan garis sempadan yang telah ditetapkan oleh pemerintah;

2). pada zona inti rumija diijinkan kegiatan yang menunjang pergerakan orang dan barang dan arus lalu lintas;

3). pada zona inti rumija diijikan terbatas prasarana pelengkap jalan;

4). pada zona inti ruwasja diijinkan kegiatan pernghijauan;

5). pada zona inti ruwasja diijinkan kegiatan prasarana pelengkap jalan;

6). diijinkan kegiatan permukiman berkepadatan tinggi dan sedang serta kawasan pertanian; 

7). kegiatan budidaya berupa perdagangan/komersial, jasa berupa pendidikan dan pemerintahan, keuangan dan perkantoran; dan

8). permukiman kepadatan tinggi berupa rumah tunggal, apartemen, cluster perumahan; 

9). penggunaan lahan campuran berupa perumahan, perdagangan dan jasa; 

10). kegiatan industri berupa industri kayu dan kerajinan; 

11). kegiatan perdagangan, jasa, komersial, dan perkantoran berupa toko, grosir, swalayan, mall dan perkantoran; 

12). diijikan terbatas berupa peruntukan rumah tunggal; 

13). kawasan konservasi berupa penghijauan, RTH, taman kota dan hutan; dan

14). permukiman kepadatan sedang diijinkan rumah tunggal, cluster perumahan, rumah susun (flat).

b. Kegiatan yang diijinkan bersyarat meliputi:

1). kegiatan budidaya yang dapat dikembangkan sepanjang memperhatikan garis sempadan bangunan yang telah ditetapkan oleh pemerintah;

2). permukiman kepadatan sedang diijinkan perdagangan dan jasa skala lokal dan regional; 

3). permukiman kepadatan tinggi diijinkan perdagangan dan jasa skala regional dan nasional; 

4). penggunaan lahan campuran berupa perdaganga, jasa dan perkantoran; 

5). industri skala kecil, menengah dengan limbah tidak berbahaya atau beracun; 

6). kawasan konservasi berupa pertanian; 

7). kawasan pertanian dapat dikembangkan perdagangan dan asa tertentu; dan

8). kegiatan budidaya berupa industri berteknologi tinggi.

c. Kegiatan yang dilarang meliputi:

1). pada jalan lokal primer lalu lintas jarak jauh tidak boleh terganggu oleh lalu lintas ulang alik, lalu lintas lokal dan kegiatan lokal; 

2). pelarangan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan kabupaten; dan

3). kegiatan budidaya berupa industri berat dengan limbah yang berbahaya atau beracun.

(9) Ketentuan teknis untuk jaringan jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (7) meliputi:

a. Intensitas KDB, KLB dan KDH menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang akan dilakukan memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan; 

b. prasarana dan sarana minimum berupa rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat, dan fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan; dan

c. ketentuan lain-lain meliputi:

1). jalan lokal primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 (dua puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 7,5 (tujuh koma lima) meter;

2). jalan lokal primer yang memasuki kawasan perdesaan tidak boleh terputus; dan

3). lebar ruang pengawasan jalan arteri primer minimal 7 (tujuh) meter.

 

Pasal 84

 

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi prasarana lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) huruf b merupakan prasarana untuk menunjang kelancaran perpindahan orang dan/atau barang serta keterpaduan intramoda dan antarmoda di tempat tertentu.

(2) Ketentuan zonasi prasarana lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. kegiatan yang diijinkan berupa fasilitas terminal yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan;

b. kegiatan yang diijinkan bersyarat dapat membangun terminal barang dan fasilitas pelayanan jasa lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

c. dilarang melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan prasarana jalan.

(3) Ketentuan teknis prasarana lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. intensitas KDB, KLB dan KDH menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang akan dilakukan memenuhi ketentuan prasarana jalan;

b. prasarana dan sarana minimum berupa parkir, toko, ruang retribusi, fasilitas umum yang menunjang terminal; dan

c. ketentuan lain-lain meliputi:

1). lokasi terminal tipe a dan b diarahkan lokasi yang strategis dan memiliki akses ke jalan arteri primer sesuai peraturan perundangan yang berlaku;

2). setiap penyelenggara terminal wajib memberikan pelayanan jasa terminal sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan; dan

3). pelayanan jasa terminal dikenakan retribusi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Pasal 85

 

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan pelayanan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) huruf c merupakan serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubungkan untuk penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.

(2) ketentuan zonasi jaringan pelayanan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. kegiatan yang diijinkan berupa kegiatan yang mendukung jaringan pelayanan lalu lintas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku:

b. kegiatan yang diijinkan bersyarat berupa kegiatan yang mendukung jaringan pelayanan lalu lintas yang memenuhi persyaratan keamanan dan kenyamanan; dan

c. kegiatan yang dilarang berupa kegiatan yang menggangu jaringan pelayanan lalu lintas.

(3) Ketentuan teknis jaringan pelayanan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. intensitas KDB, KLB dan KDH menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang akan dilakukan memenuhi ketentuan pelayanan lalu lintas; 

b. prasarana dan sarana minimum berupa rambu lalu lintas, alat penerangan jalan, dan fasilitas pendukung kegiatan pelayanan lalu lintas; dan

c. ketentuan lain-lain berupa pengembangan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan berpedoman pada rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 86

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) huruf d merupakan rangkaian sistem jalur transportasi kereta api untuk melayani kegiatan transportasi penumpang dan barang serta mendukung kegiatan pertambangan dan industri.

(2) Ketentuan zonasi sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. kegiatan yang diijinkan meliputi:

1). kegiatan bongkar muat barang; dan

2). kegiatan pelayanan jasa yang mendukung sistem jaringan kereta api.

b. kegiatan yang diijinkan bersyarat berupa kegiatan usaha penunjang angkutan kereta api dengan syarat tidak mengganggu fungsi stasiun.

c. kegiatan yang dilarang meliputi:

1). kegiatan di sekitar stasiun dan jalur kereta api yang berdampak pada keberadaan jalur kereta api; dan

2). pembatasan pemanfaatan ruang yang berdampak pada keberadaan jalur kereta api.

 

Pasal 87

 

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 huruf b merupakan sistem jaringan transportasi terdiri dari atas tatanan kebandar-udaraan dan ruang udara untuk penerbangan.

(2) Ketentuan zonasi sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. kegiatan yang diijinkan yaitu kegiatan yang berkaitan dengan fungsi kelengkapan fasilitas pendukung sesuai dengan fungsi dari kebandar-udaraan;

b. kegiatan yang diijinkan bersyarat berupa kegiatan usaha penunjang sesuai dengan penetapan kawasan keselamatan operasional penerbangan (KKOP).

c. kegiatan yang dilarang meliputi:

1). untuk mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan, serta menanam atau memelihara pepohonan di dalam kawasan keselamatan operasi penerbangan (kkop) tidak boleh melebihi batas ketinggian yang ada dalam ketentuan kawasan keselamatan operasi penerbangan (kkop) yang ditetapkan oleh menteri.

2). bangunan yang melebihi batasan sebagaimana dalam (b), wajib di informasikan melalui pelayanan informasi aeronautika (aeronautical infomation service).

 

Pasal 88

 

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 huruf c terdiri atas:

a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan energi;

b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan telekomunikasi;

c. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan sumber daya air; dan

d. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana wilayah lainnya.

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a memperhatikan pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit listrik dengan memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain.

(3) Ketentuan zonasi sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

a. kegiatan yang diijinkan meliputi:

1). kegiatan budidaya dapat dilakukan dengan persyaratan tertentu;

2). setiap kegiatan harus melalui tahap kajian dan dokumen lingkungan yang sesuai; 

3). kegiatan yang tidak merusak keseimbangan ekologis; 

4). pada zona inti diijinkan kegiatan yang menunjang fungsi konservasi;

5). pada zona terpengaruh diijinkan penggunaan untuk peruntukan RTH dan kegiatan pertanian; dan

6). pada zona terpengaruh diijinkan bersyarat kegiatan permukiman, komersial berupa toko dan perkantoran.

b. Kegiatan yang diijinkan bersyarat meliputi :

1). kegiatan budidaya yang dilakukan dengan radius 20-25 meter dari prasarana energi; dan

2). pada zona terpengaruh diijinkan bersyarat kegiatan industri kecil dan sedang.

c. Kegiatan yang dilarang meliputi:

1). kegiatan yang dapat mencemari dan merusak kelestarian lingkungan;

2). kegiatan yang dapat menimbulkan radiasi berbahaya;

3). kegiatan yang dilakukan tanpa melalui standar keamanan dan prosedur yang berlaku;

4). kegiatan yang dapat mengganggu fungsi kawasan di sekitarnya; 

5). kegiatan menimbulkan kerusakan permanen pada habitat alami; 

6). pada zona inti dilarang semua jenis pemanfaatan ruang; dan

7). pada zona terpengaruh dilarang pemanfaatan ruang untuk kegiatan fasilitas pendidikan dan kesehatan berupa rumah sakit dan sekolah.

(4) Ketentuan teknis sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

a. Intensitas KDB, KLB, dan KDH menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang akan dilakukan dengan radius 20-25 meter dan pada zona terpengaruh dengan ketentuan KDB 40% dan KLB 1,6;

b. prasarana dan sarana minimum berupa jaringan transmisi dan gardu induk; dan

c. ketentuan lain-lain berupa pengendalian yang ketat dan pemeberian sanksi bagi yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dan pada zona inti jarak aman sutet terhadap jalan dan rel kereta 15 meter, terhadap bangunan 15 meter, terhadap pohon 8,5 meter, terhadap RTH sepanjang 10-11 meter, dan terhadap sutt lainnya dan jembatan besi 8,5 meter.

Pasal 89

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 88 ayat (1) huruf b merupakan pemanfaatan ruang untuk penempatan menara pemancar telekomunikasi yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktifitas kawasan disekitarnya.

(2) Ketentuan zonasi sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. kegiatan yang diijinkan meliputi:

1). kegiatan budidaya dapat dilakukan dengan persyaratan tertentu;

2). kegiatan budidaya yang dapat dikembangkan sepanjang memperhatikan rumija, rumaja dan garis sempadan yang telah ditetapkan oleh pemerintah setempat;

3). setiap kegiatan harus melalui tahap kajian dan dokumen pengelolaan lingkungan yang sesuai;

4). kegiatan budidaya diperbolehkan sepanjang tidak merusak kelestarian lingkungan dan ekologi alamiah; dan

5). diperbolehkan sepanjang tidak mengganggu kegiatan disekitarnya.

b. kegiatan yang diijinkan bersyarat berupa kegiatan budidaya yang dilakukan dengan radius 20-25 meter dari prasarana telekomunikasi.

c. kegiatan yang dilarang meliputi:

1). Kegiatan yang mengganggu keseimbangan ekologis;

2). Kegiatan yang menimbulkan polusi terutama yang dekat dengan kawasan permukiman; dan

3). Kegiatan yang dapat mengganggu kegiatan disekitarnya. 

(3) Ketentuan teknis sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Intensitas KDB, KLB, dan KDH menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang akan dilakukan dengan radius 20-25 meter.

b. prasarana dan sarana minimum berupa jaringan telekomunikasi dan tower.

c. ketentuan lain-lain meliputi:

1). ketinggian tower tidak boleh lebih dari 72 meter berdasarkan ketetapan yang dikeluarkan pangkalan TNI AU;

2). perlu pengendalian yang ketat dan pemberian sanksi bagi yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan; 

3). Tidak pada zona bebas menara; 

4). struktur menara yang ada tidak memiliki tinggi dan daya dukung antenna sebagaimana diperlukan dalam sistem telekomunikasi sehingga tidak dapat dimanfaatkan untuk menara bersama; 

5). struktur menara yang dibangun mengikuti standar ketinggian bangunan yang diberlakukan pada daerah otonomi; 

6). struktur menara telekomunikasi sesuai dengan arahan visualisasi sebagaimana yang diatur dalam zona bebas visual menara dan persyaratan kamuflase pada setiap zona yang disyaratkan; 

7). struktur menara telekomunikasi sesuai dengan standar keamanan dan keselamatan bangunan yang dipersyaratkan sesuai peraturan perundangan yang berlaku;

8). tidak ditemukan alternatif lain dengan standar konstruksi yang memenuhi persyaratan, seperti penggunaan struktur eksisting bangunan, menara air, dan prasarana lainnya; dan

9). mempunyai luas lahan minimal yang cukup untuk mendukung pembangunan menara bersama dan akses pelayanan/pemeliharaan menara sesuai peraturan perundang-undangan terkait.

 

Pasal 90

 

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf c merupakan upaya mempertahankan keberlanjutan kualitas lingkungan di kawasan sekitar prasarana sumber daya air.

(2) Ketentuan zonasi sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. kegiatan yang diijinkan 

1). pemanfaatan ruang pada kawasan di sekitar wilayah sungai dan kawasan sekitar mata air dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan;

2). kegiatan  budidaya yang dapat menunjang fungsi sumber daya air; dan

3). setiap kegiatan harus melalui tahap kajian dan dokumen pengelolaan lingkungan yang sesuai.

b. kegiatan yang diijinkan bersyarat meliputi:

1). ketentuan pelarangan pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksud untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air; dan

2). pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi taman rekreasi;

c. kegiatan yang dilarang meliputi: 

1). kegiatan yang dilakukan diluar kegiatan yang menunjang prasarana sumber daya air dilarang untuk dilakukan;

2). kegiatan yang dapat merusak kualitas dan kuantitas sumber daya air; dan

3). kegiatan yang menimbulkan polusi.

(3) Ketentuan teknis sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. intensitas sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan sempadan sungai.

b. prasarana dan sarana minimum berupa pelindung sumber daya air dan pengontrol/pengukur debit air.

c. ketentuan lain-lain, meliputi:

1). pengendalian terutama IMB yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah

 

 

2). penetapan lebar sempadan sungai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

3). pemanfaatan ruang di sekitar wilayah sungai lintas negara dan lintas provinsi secara selaras dengan pemanfaatan ruang pada wilayah sungai di negara /provinsi yang berbatasan

 

Pasal 91

 

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana wilayah lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 88 ayat (1) huruf d meliputi:

a. sistem persampahan merupakan kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

b. sistem air minum perkotaan merupakan satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan nonfisik dr prasarana dan sarana air minum;

c. sistem pengelolaan air limbah merupakanrangkaian kegiatan yang mencakup reduksi, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan limbah;

d. sistem jaringan drainase merupakan jaringan prasarana yang berfungsi mengalirkan limpasan air permukaan ke badan air penerima atau ke bangunan resapan batuan; dan

e. jalur dan ruang evakuasi bencana merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.

(2) Ketentuan zonasi sistem persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. kegiatan yang diijinkan meliputi :

1). pemanfaatan ruang yang diperbolehkan di kawasan tempat pemrosesan akhir (TPA) dan tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) meliputi kegiatan bongkar muat sampah, pemilahan dan pengolahan sampah, kegiatan budidaya pertanian dan kegiatan lain yang mendukung; 

2). pemanfaatan ruang di sekitar di kawasan TPA dan TPST sebagai ruang terbuka hijau;

3). kegiatan yang menunjang pembatasan timbulan sampah;

4). kegiatan yang menunjang proses pendauran ulang sampah; dan

5). kegiatan yang menunjang pemanfaatan kembali sampah.

b. kegiatan yang diijinkan bersyarat berupa kegiatan yang mendukung sistem persampahan dengan syarat ketentuan yang berlaku seperti pemilahan dan pengolahan sampah.

c. kegiatan yang dilarang meliputi :

1). pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan di sekitar kawasan TPA dan TPST adalah kegiatan permukiman; 

2). pelarangan kegiatan yang menimbulkan pencemaran lingkungan di kawasan tpa dan tpst; 

3). mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan;

4). melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir; dan

5). membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.

(3) Ketentuan zonasi sistem air minum perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. kegiatan yang diijinkan berupa kegiatan yang menunjang sistem air minum perkotaan;

b. kegiatan yang diijinkan bersyarat berupa kegiatan yang menunjang sistem air minum perkotaan dengan syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

c. kegiatan yang dilarang berupa kegiatan yang mengganggu sistem air minum perkotaan.

(4) Ketentuan zonasi sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

a. kegiatan yang diijinkan meliputi :

1). pemanfaatan ruang yang diperbolehkan ruang terbuka hijau; dan 

2). kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jaringan;

b. kegiatan membuang limbah yang dihasilkannya itu secara langsung ke dalam media lingkungan hidup, tanpa pengolahan terlebih dahulu; dan

c. kegiatan yang dilarang meliputi:

1). kegiatan yang merusak jaringan air limbah; dan

2). dilarang melakukan pengenceran untuk maksud menurunkan konsentrasi zat racun dan bahaya limbah B3.

(5) Ketentuan zonasi sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:

a. kegiatan yang diijinkan berupa kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jaringan.

b. kegiatan yang diijinkan bersyarat berupa kegiatan yang menunjang sistem jaringan drainase dengan syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. kegiatan yang dilarang meliputi :

1). kegiatan yang menimbulkan pencemaran saluran; dan 

2). kegiatan yang menutup dan merusak jaringan drainase.

(6) Ketentuan zonasi jalur dan ruang evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:

a. kegiatan yang diijinkan meliputi :

1). pemanfaatan ruang terbuka hijau; dan

2). kegiatan perhubungan dan komunikasi.

b. kegiatan yang diijinkan bersyarat berupa kegiatan yang menunjang jalur dan ruang evakuasi dengan syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. kegiatan yang dilarang berupa kegiatan yang menghambat kelancaran akses jalur evakuasi.

(7) Ketentuan teknis sistem jaringan prasarana wilayah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. sistem persampahan;

1). intensitas besaran KDB yang diijinkan lebih kurang 10%(sepuluh persen), KLB lebih kurang 10% (sepuluh persen), dan KDH lebih kurang 90% (sembilan puluh persen);

2). prasarana dan sarana minimum berupa bak penampung dan bak pengelolaan sampah; dan

3). ketentuan lain-lain berupa pemerintah dan pemerintahan daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam perundang-undangan yang berlaku. 

b. sistem air minum perkotaan;

1). intensitas besaran KDB yang diijinkan lebih kurang 10%(sepuluh persen), KLB lebih kurang 10% (sepuluh persen), dan KDH lebih kurang 90% (sembilan puluh persen);

2). prasarana dan sarana minimum berupa bak penampung air dan saluran distribusi air minum; dan

3). ketentuan lain-lain berupa pengelolaan air minum perkotaan harus seuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Sistem pengelolaan air limbah;

1). intensitas besaran KDB yang diijinkan lebih kurang 10%(sepuluh persen), KLB lebih kurang 10% (sepuluh persen), dan KDH lebih kurang 90% (sembilan puluh persen);

2). prasarana dan sarana minimum berupa bak pengolahan limbah, saluran limbah, tempat penampungan sementara limbah sebelum diolah, dan alat pencegah pencemaran limbah; dan

3). ketentuan lain-lain meliputi memperhatikan karakteristik limbah B3,  mempunyai laboratorium yang dapat mendeteksi karakteristik limbah B3 kecuali untuk toksikologi,  memiliki perlengkapan untuk penanggulangan terjadinya kecelakaan, memiliki konstruksi bangunan kedap air dan bahan bangunan disesuaikan dengan karakteristik limb ah B3, mempunyai lokasi pengumpulan yang bebas banjir.

d. Sistem jaringan drainase;

1). intensitas besaran KDB yang diijinkan lebih kurang 10%(sepuluh persen), KLB lebih kurang 10% (sepuluh persen), dan KDH lebih kurang 90% (sembilan puluh persen);

2). prasarana dan sarana minimum berupa saluran drainase dan sarana yang mendukung sistem jaringan drainase; dan

3). ketentuan lain-lain berupa perencanaan drainase haruslah sedemikian rupa sehingga fungsi fasilitas drainase sebagai penampung, pembagi dan pembuang air dapat sepenuhnya berdaya guna dan berhasil guna.

e. Jalur dan ruang evakuasi;

1). intensitas besaran KDB yang diijinkan lebih kurang 10%(sepuluh persen), KLB lebih kurang 10% (sepuluh persen), dan KDH lebih kurang 90% (sembilan puluh persen);

2). prasarana dan sarana minimum berupa rambu petunjuk jalur dan ruang evakuasi, kebutuhan air bersih dan sanitasi,  sarana kesehatan, penampungan dan tempat hunian sementara; dan

3). ketentuan lain-lain berupa penyelenggaraan penanggulangan bencana, pemerintah dapat menetapkan daerah rawan bencana menjadi daerah terlarang untuk pemukiman;dan/atau mencabut atau mengurangi sebagian atau seluruh hak kepemilikan setiap orang atas suatu benda sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

 

Paragrap 2

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Pola Ruang

Pasal 92

 

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf b meliputi:

a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung; dan

b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya.

(2) Ketentuan umum  peraturan zonasi pada kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: 

a. kawasan hutan lindung;

b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;

c. kawasan perlindungan setempat; 

d. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya; 

e. kawasan rawan bencana alam; 

f. kawasan lindung geologi; dan

g. kawasan lindung lainnya

 

Pasal 93

 

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam pasal 92 ayat (2) huruf a memiliki karakter sebagai kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan, sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, pencegahan banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

(2) Ketentuan zonasi pada kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. kegiatan yang diijinkan meliputi:

1). diperbolehkan untuk wisata alam dengan syarat tidak merubah bentang alam; 

2). diperbolehkan untuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dengan syarat tidak merubah bentang alam;

3). memanfaatkan kawasan hutan, jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu; dan

4). pemanfaatan lahan untuk lokasi evakuasi bencana.

b. kegiatan yang diijinkan bersyarat meliputi:

1). penggunaan kawasan hutan lindung untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dilakukan dalam kawasan hutan;

2). penggunaan kawasan hutan dapat dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan; dan

3). penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian izin pinjam pakai oleh menteri dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta pelestarian lingkungan hidup.

c. kegiatan yang dilarang meliputi:

1). kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan;

2). penambangan dengan pola penambangan terbuka; dan

3). pencegahan kegiatan budidaya baru dan budidaya yang telah ada di kawasan lindung yang dapat mengganggu fungsi lindung dan kelestarian lingkungan hidup.

(3) Ketentuan teknis pada kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. intensitas berupa kegiatan pembangunan di kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b disertai ketentuan pembanguan dengan besaran KDB yang diijinkan lebih kurang 10%(sepuluh persen), KLB lebih kurang 10% (sepuluh persen), dan KDH lebih kurang 90% (sembilan puluh persen)

b. prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan sarana dan prasarana kegiatan pembangunan yang menunjang dengan tanpa merubah bentang alam hutan lindung antara lain penyediaan jalan setapak, bangunan non permanen yang tidak merusak lingkungan, dan penyediaan prasarana lain penunjang kegiatan.

c. ketentuan lain-lain meliputi:

1). pada kawasan hutan yang mengalami penurunan fungsi maka dapat dilakukan rehabilitasi hutan melalui reboisasi, penghijauan, pemeliharaan, pengayaan tanaman dan penerapan teknis konservasi tanah;

2). rehabilitasi hutan dan lahan dilaksanakan berdasarakan kondisi spesifik biofisik;

3). penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan diutamakan pelaksanaannya melalui pendekatan partisipatif dalam rangka mengembangkan potensi dan memberdayakan masyarakat; dan

4). reklamasi pada kawasan hutan bekas area tambang wajib dilaksanakan oleh pemegang izin pertambangan sesuai dengan tahapan kegiatan pertambangan.

 

Pasal 94

 

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 92 ayat (2) huruf b memiliki karakter sebagai kawasan penyangga yang memiliki fungsi menjaga keseimbangan antara hulu dan hillir.

(2) Ketentuan zonasi pada kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. kegiatan yang diijinkan meliputi:

1). diperbolehkan untuk wisata alam dengan syarat tidak merubah bentang alam; 

2). diperbolehkan untuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dengan syarat tidak merubah bentang alam;

3). memanfaatkan kawasan hutan, jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu; dan

4). pemanfaatan lahan untuk lokasi evakuasi bencana.

b. kegiatan yang diijinkan bersyarat meliputi:

1). penggunaan kawasan hutan lindung untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dilakukan dalam kawasan hutan;

2). penggunaan kawasan hutan dapat dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan; dan

3). penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian izin pinjam pakai oleh menteri dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta pelestarian lingkungan hidup.

c. kegiatan yang dilarang meliputi:

1). kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan;

2). penambangan dengan pola penambangan terbuka; dan

3). pencegahan kegiatan budidaya baru dan budidaya yang telah ada di kawasan lindung yang dapat mengganggu fungsi lindung dan kelestarian lingkungan hidup.

(3) Ketentuan teknis pada kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. intensitas berupa kegiatan pembangunan di kawasan hutan lindung sebagaiman dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b disertai ketentuan pembanguan dengan besaran KDB yang diijinkan lebih kurang 10%(sepuluh persen), KLB lebih kurang 10% (sepuluh persen), dan KDH lebih kurang 90% (sembilan puluh persen);

b. prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan sarana dan prasarana kegiatan pembangunan yang menunjang dengan tanpa merubah bentang alam hutan lindung antara lain penyediaan jalan setapak, bangunan non permanen yang tidak merusak lingkungan, dan penyediaan prasarana lain penunjang kegiatan.

c. ketentuan lain-lain meliputi:

1). pada kawasan hutan yang mengalami penurunan fungsi maka dapat dilakukan rehabilitasi hutan melalui reboisasi, penghijauan, pemeliharaan, pengayaan tanaman dan penerapan teknis konservasi tanah;

2). rehabilitasi hutan dan lahan dilaksanakan berdasarakan kondisi spesifik biofisik;

3). penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan diutamakan pelaksanaannya melalui pendekatan partisipatif dalam rangka mengembangkan potensi dan memberdayakan masyarakat; dan

4). reklamasi pada kawasan hutan bekas area tambang wajib dilaksanakan oleh pemegang izin pertambangan sesuai dengan tahapan kegiatan pertambangan.

 

Pasal 95

 

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 92 ayat (2) huruf c terdiri atas:

a. kawasan sempadan pantai merupakan daratan sepanjang tepian yang lebarnya proposional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 m (seratus meter) dari titik pasang tertinggi ke arah barat mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian lingkungan;

b. kawasan sempadan sungai merupakan kawasan sepanjang kiri-kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai;

c. kawasan sempadan danau/waduk merupakan kawasan tertentu di sekeliling waduk yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi danau/waduk;

d. kawasan sempadan mata air merupakan daratan di sekeliling air yang mempunyai manfaat untuk mempertahankan fungsi mata air; dan

e. kawasan RTH merupakan area memanjang atau jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

(2) Ketentuan zonasi kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatas meliputi:

a. kawasan sempadan pantai;

1) kegiatan yang diizinkan berupa: penanaman tanaman hutan bakau di pantai yang landai dan berlumpur atau tanaman keras pada pantai yang terjal/bertebing curam serta aktivitas konservasi lainnya, pembangunan bangunan pelindung atau pengaman pantai antara lain tanggul-tanggul pantai/cerucuk pantai/pemecah gelombang sebagai pengaman wilayah daratan dari pengaruh negatif dinamika laut, pemanfaatan ruang sempadan pantai untuk pemenuhan kebutuhan jalan dan infrastruktur penting lainnya, pemanfaatan ruang yang mendukung fungsi konservasi seperti ruang terbuka hijau; 

2) kegiatan yang diijinkan bersyarat berupa budidaya terbatas dengan syarat tidak mengganggu fungsi lindung kawasan setempat dan disertai dengan kegiatan pengawasan dan penertiban pemanfaatan ruang; dan

3) kegiatan yang dilarang berupa kegiatan budidaya yang mengganggu bentang alam, berdampak negatif terhadap fungsi pantai, dan mengganggu akses terhadap kawasan sempadan pantai; dan dilarang semua kegiatan yang mengancam fungsi konservasi pada pantai.

b. kawasan sempadan sungai;

1). kegiatan yang diijinkan berupa: kawasan sempadan sungai yang belum terbangun diijinkan kegiatan pertanian dengan jenis tanaman yang sesuai seperti tanaman keras, perdu, pelindung sungai, pemasangan papan reklame/ pengumuman, pemasangan fondasi dan rentangan kabel listrik, fondasi jembatan/jalan yang bersifat sosial kemasyarakatan, bangunan bendung/bendungan dan bangunan lalu lintas air (seperti dermaga), gardu listrik, bangunan telekomunikasi dan pengontrol/pengukur debit air;

2). kegiatan yang diijinkan bersyarat berupa: kegiatan lain yang justru memperkuat fungsi perlindungan kawasan sempadan sungai tetap boleh dilaksanakan tapi dengan pengendalian agar tidak mengubah fungsi kegiatannya di masa yg akan datang; dan

3). kegiatan yang dilarang berupa: mendirikan bangunan di kawasan sempadan sungai yang belum terbangun (imb tidak diberikan), dan kegiatan/bentuk bangunan yang secara sengaja dan jelas menghambat arah dan intensitas aliran air sama sekali tidak diperbolehkan.

c. kawasan sempadan danau/waduk;

1). kegiatan yang diijinkan berupa: kegiatan perikanan, ekowisata, pertanian dengan jenis tanaman yang diijinkan, pemasangan papan pengumuman, pemasangan fondasi dan rentang kabel, fondasi jalan/jembatan, bangunan lalu lintas air, pengambilan dan pembuangan air serta bangunan yang mendukung kelestarian kawasan;

2). kegiatan yang diijinkan bersyarat berupa: kegiatan yang diperkenankan adalah kegiatan yang berkaitan dengan wisata seperti hotel, rumah makan, tempat rekreasi dengan tetap mengupayakan pembangunan fisik yang mampu mencegah terjadinya sedimentasi ke dalam waduk/danau; dan

3). kegiatan yang dilarang berupa: menyelenggarakan kegiatan yang mengganggu kelestarian daya tampung waduk seperti pendirian bangunan, permukiman dan penanaman tanaman semusim yang mempercepat pendangkalan.

d. kawasan sempadan mata air; 

1). kegiatan yang diijinkan berupa kegiatan penghutanan atau tanaman tahunan yang produksinya tidak dengan menebang pohon; 

2). kegiatan yang diijinkan bersyarat berupa: persawahan dan perikanan masih diperkenankan serta kegiatan pertanian dengan jenis tanaman yang tidak mengganggu mata air, pemasangan papan reklame/pengumuman, pondasi dan rentangan kabel listrik, kegiatan sosial masyarakat yang tidak menggunakan tanah secara menetap atau terus menerus dan bangunan lalu lintas air; dan

3). kegiatan yang dilarang berupa: penggalian atau perubahan bentuk medan atau pembangunan bangunan fisik yang mengakibatkan penutupan jalannya mata air serta mengganggu keberadaan dan kelestarian mata air.

e. kawasan RTH;

1). Kegiatan yang diijinkan berupa pemanfaatan sebagai tempat utilitas tertentu (resapan air), tempat menanam tanaman hias dan tanama produktif dan pemanfaatan sebagai area parkir terbuka, carport dan tempat untuk menyelenggarakan berbagai aktivitas di luar ruangan seperti upacara, bazar, olah raga, dan lain-lain.

2). Kegiatan yang diijinkan bersyarat berupa penyediaan dan pemanfaatan RTH privat yang dilaksanakan oleh masyarakat serta penyediaan dan pemanfaatan RTH publik yang dilaksanakan oleh pemerintah disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku; dan

3). Kegiatan yang dilarang berupa dilarang apabila kegiatan yang mengganggu fungsi RTH sebagai fungsi sosial, ekologis dan estetis dan dilarang untuk penggunaan lain yang menyebabkan terhadap pertumbuhan tanaman.

(3) Ketentuan teknis kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. kawasan sempadan pantai

1). intensitas berupa KDB yang diijinkan  10%(sepuluh persen), KLB 10% (sepuluh persen), dan KDH 90% (sembilan puluh persen);

2). prasarana dan sarana minimum berupa pelindung pantai, prasarana perikanan kelautan, penjaga pantai kegiatan penelitian, bangunan pengendali air, dan sistem peringatan dini (early warning system); dan

3). ketentuan lain-lain berupa perlindungan terhadap gempa dan/atau tsunami; perlindungan pantai dari erosi atau abrasi; perlindungan sumber daya buatan di pesisir dari badai, banjir, dan bencana alam lainnya; perlindungan terhadap ekosistem pesisir, seperti lahan basah, mangrove, terumbu karang, padang lamun, gumuk pasir, estuaria, dan delta; pengaturan akses publik; dan pengaturan untuk saluran air dan limbah.

a. kawasan sempadan sungai

1). intensitas berupa KDB yang diijinkan  10%(sepuluh persen), KLB 10% (sepuluh persen), dan KDH 90% (sembilan puluh persen) dan sempadan sungai besar di luar kawasan permukiman adalah 100 meter, sedangkan sempadan anak-anak sungai sebesar 50 meter, sempadan sungai dan anak sungai yang melewati permukiman minimal 15 meter;

2). prasarana dan sarana minimum berupa pelindung sungai, pemasangan papan reklame/pengumuman, pemasangan fondasi dan rentangan kabel listrik, fondasi jembatan/jalan yang bersifat social kemasyarakatan, bangunan bendung/bendungan dan bangunan lalu lintas air, gardu listrik, bangunan telekomunikasi dan pengontrol/pengukur debit air dan jalan setapak dan gazebo; dan

3). ketentuan lain-lain berupa prioritas pemberian hak tanah diberikan kepada bekas pemilik tanah yang tanahnya terkena aliran sungai yang baru, sekaligus sebagai kompensasi tanahnya yang hilang.

b. Kawasan sempadan danau/waduk;

1). intensitas berupa: KDB yang diijinkan 10%(sepuluh persen), KLB 10% (sepuluh persen), dan KDH 90% (sembilan puluh persen), sempadan waduk 50-100 meter dari titik pasang tertinggi kearah barat;

2). prasarana dan sarana minimum berupa pelindung sungai, pemasangan papan reklame/pengumuman, pemasangan fondasi dan rentangan kabel listrik, fondasi jembatan/jalan yang bersifat sosial kemasyarakatan, bangunan bendung/bendungan dan bangunan lalu lintas air, gardu listrik, bangunan telekomunikasi dan pengontrol/pengukur debit air dan jalan setapak dan gazebo; dan

3). ketentuan lain-lain berupa penggunaan tanah terus diusahakan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan konservasi atau green belt wajib diusahakan, pada kawasan yang sudah terbangun diadakan program konsolidasi dan pemeliharaan lingkungan, tanah pada kawasan sekitar waduk dikuasai oleh negara dan apabila dimiliki oleh masyarakat dibebaskan dengan penggantian yang layak dan dapat diberikan hak pakai pada dinas pekerjaan umum pengairan, pemilikan atau penguasaan tanah yang tidak sesuai, dibina untuk menyesuaikan kegiatannya agar serasi atau  sejalan secara bertahap,dengan jalan membebaskan mereka dari pengenaan pajak bumi dan bangunan atau bentuk sumbangan lainnya yang dikaitkan dengan pemilikan atau penguasaan tanah, dan apabila yang tidak mampu melaksanakan penyesuaian dengan sukarela, maka pemerintah baik pusat maupun daerah dapat melakukan pembebasan lahan secara bertahap yang peruntukannya diprogramkan untuk kegiatan sabuk hijau/green belt.

c. kawasan sempadan mata air;

1). intensitas berupa penetapan kawasan perlindungan setempat radius 150 m (seratus lima puluh) meter dari mata air dan kawasan dengan radius 15 m (lima belas) meter daerah mata air harus bebas dari bangunan kecuali bangunan penyaluran air;

2). prasarana dan sarana minimum berupa prasarana dan sarana yang mendukung pada aspek fungsi lindung kawasan kegiatan yang masih diperkenankan adalah pertanian dengan jenis tanaman yang tidak mengganggu mata air, pemasangan papan reklame/pengumuman, pondasi dan rentangan kabel listrik, kegiatan social masyarakat yang tidak menggunakan tanah secara menetap atau terus menerus dan bangunan lalu lintas air; dan

3). ketentuan lain-lain berupa kegiatan yang sudah ada dan dapat mengganggu fungsi kawasan dipindahkan dengan penggantian yang layak.

 

Pasal 96

 

Ketentuan zonasi RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf e berupa kawasan RTH yang diatur sesuai dengan rencana detail tata ruang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

Pasal 97

 

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) huruf d terdiri atas:

a. kawasan suaka alam merupakan kawasan pelestarian yang memiliki ekosistem asli dikelola untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, pariwisata, rekreasi, pendidikan

b. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan merupakan kawasan yang merupakan lokasi bangunan hasil budaya manusia yang bernilai tinggi maupun bentukan geologi alami yang khas, kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan ditetapkan dengan kriteria sebagai hasil budaya manusia yang bernilai tinggi yang dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

(2) Ketentuan zonasi kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. Kawasan taman wisata alam;

1). kegiatan yang diijinkan berupa: kegiatan ecotourisme terbatas dan penelitian yang tidak merusak taman wisata alam;

2). kegiatan yang diijinkan bersyarat berupa: pembatasan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam; dan

3). kegiatan yang dilarang berupa: kegiatan yang tidak menunjang perlindungan terhadap taman wisata alam.

b. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan; 

1). kegiatan yang diijinkan berupa:

a) pemanfaatan ruang untuk kegiatan penelitian, pendidikan, dan wisata alam; 

b) kegiatan budidaya yang diperkenankan adalah kegiatan yang tidak mengolah tanah secara intensif seperti hutan atau tanaman keras yang panennya atas dasar penebangan pohon secara terbatas/terpilih sehingga tidak terjadi erosi tanah dan abrasi;

c) kegiatan yang menunjang pelestarian alam dan cagar budaya;

d) pemanfaataan kekayaan laut dengan mempertimbangkan kelestarian ekosistem biota laut; dan

e) kegiatan budidaya yang mendukung keberadaan kawasan cagar budaya.

2). kegiatan yang diijinkan bersyarat berupa:

a) pembatasan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam;

b) pemanfaatan hutan bakau dengan ketentuan jenis – jenis tanaman tertentu yang boleh ditebang; penangkapan ikan diperbolehkan pada zona-zona penangkapan ikan;

c) siapapun dilarang melakukan penebangan pohon dalam radius/ jarak tertentu dari mata air, tepi jurang, waduk, sungai, dan anak sungai yang terletak di dalam kawasan hutan, hutan cadangan dan hutan lainnya;

d) tidak diperbolehkan adanya perbuatan hukum yang potensial mempersulit perwujudan kegiatan hutan lindung seperti pewarisan untuk permukiman, atau jual beli pada pihak yang ingin mengolah tanah secara intensif atau membangun bangunan fisik;

e) pembatasan pembangunan sarana dan prasarana di kawasan hutan lindung; 

f) dilarang untuk melakukan penangkapan ikan dengan penggunaan bahan kimia dan/atau bahan peledak yang berpotensi merusak biota laut; dan

g) pembatasan pendirian bangunan baru disekitar kawasan cagar budaya yang dapat merusak citra visual secara keseluruhan.

3). kegiatan yang dilarang berupa:

a) pelarangan pemanfaatan biota yang dilindungi;

b) pelarangan kegiatan yang dapat mengurangi daya dukung dan daya tampung lingkungan;

c) pelarangan kegiatan yang dapat mengubah bentang alam dan ekosistem; 

d) pelarangan terhadap penanaman flora dan pelepasan satwa yang bukan flora dan satwa endemik kawasan; dan

e) pelarangan kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan.

(3) Ketentuan teknis kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. Kawasan taman wisata alam;

1). intensitas berupa: KDB yang diijinkan 10%(sepuluh persen), KLB 10% (sepuluh persen), dan KDH 90% (sembilan puluh persen);

2). prasarana dan sarana minimum berupa:

a) pembangunan jalan patroli dalam kawasan dengan memperhatikan aspek ekologis, misal: bukan merupakan jalur migrasi satwa;

b) pusat informasi, dimaksudkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian

c) menara pengintai;

d) pos penjagaan batas perbatasan; dan

e) jalan setapak, gazebo, gardu pandang.

3). ketentuan lain-lain berupa: kegiatan yang sudah ada di dalam kawasan wisata alam yang tidak sesuai dan mengganggu fungsi kawasan secara bertahap akan dipindahkan dengan diberi penggantian yang layak oleh pemerintah.

b. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;

1). Intensitas berupa: KDB yang diijinkan 10%(sepuluh persen), KLB 10% (sepuluh persen), dan KDH 90% (sembilan puluh persen);

2). Prasarana dan sarana minimum berupa:  

a) pembangunan jalan patroli dalam kawasan dengan memperhatikan aspek ekologis, misal: bukan merupakan jalur migrasi satwa;

b) pusat informasi, dimaksudkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian

c) menara pengintai;

d) pos penjagaan batas perbatasan; dan

e) jalan setapak, gazebo, gardu pandang.

3). ketentuan lain-lain berupa: kegiatan yang sudah ada di dalam kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan yang tidak sesuai dan mengganggu fungsi kawasan secara bertahap akan dipindahkan dengan diberi penggantian yang layak oleh pemerintah. 

 

Pasal 98

 

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) huruf e memiliki karakter kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

(2) Ketentuan zonasi kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. kegiatan yang diijinkan berupa:

1). pemanfaatan untuk penelitian dan pendidikan; 

2). pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan ancaman bencana; 

3). pembangunan saluran drainase dan kegiatan yang pencegah bencana banjir; dan

4). pada zona waspada dan zona siaga di kawasan rawan bencana alam, masih diperkenankan adanya budidaya yang bersifat sementara, pertanian tanaman semusim dan tahunan.

b. Kegiatan yang diijinkan bersyarat berupa:

1). pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum;

2). dilarang melaksanakan kegiatan permukiman;

3). dilarang melakukan kegiatan yang berdampak buruk dan mempengaruhi kelancaran tata drainase dan penanggulangan banjir lainnya;

4). kawasan dengan kemiringan diatas 40% (empat puluh persen) mutlak menjadi kawasan lindung;

5). perkembangan kawasan permukiman yang sudah terbangun di dalam kawasan rawan bencana alam harus dibatasi dan diterapkan peraturan bangunan (building code) sesuai dengan potensi bahaya/bencana alam, serta dilengkapi jalur evakuasi; 

6). kegiatan budidaya yang dapat menjadi potensi terjadinya bencana;

7). tertutup bagi kegiatan permukiman, persawahan, tanaman semusim dan kegiatan budidaya lainnya yang berbahaya bagi keselamatan manusia dan lingkungan;

8). dilarang melaksanakan kegiatan permukiman; dan

9). dilarang melakukan kegiatan yang berdampak buruk dan mempengaruhi kelancaran tata drainase dan penanggulangan banjir lainnya.

c. Kegiatan yang dilarang berupa:

1). pelarangan pemanfaatan ruang untuk permukiman;

2). kawasan dengan kemiringan dibawah 40% (empat puluh persen) diperbolehkan dengan ketentuan dan syarat yang sesuai dengan standar keselamatan bangunan;

3). pembangunan saluran drainase dan kegiatan yang pencegah bencana banjir;

4). dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian/perikanan dengan tetap mengantisipasi banjir; dan

5). kegiatan untuk penelitian atau untuk kepentingan kemajuan ilmu pengetahuan.

(3) Ketentuan teknis kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. intensitas berupa: KDB 30-50%, KLB 30-50% dan KDH 50-70%; 

b. prasarana dan sarana minimum berupa: peningkatan sarana dan prasarana mitigasi di kawasan rawan bencana melalui penyediaan sistem peringatan dini dan tidak diberikannya sarana dan prasarana penunjang kegiatan budidaya di kawasan lindung; dan

c. ketentuan lain-lain berupa:

1). penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk; dan

2). untuk daerah yang sudah terbangun, hendaknya diadakan penyuluhan akan bahaya yang mungkin terjadi pada masa yang akan datang, secara bertahap dan terencana permukiman dipindahkan. 

 

Pasal 99

 

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) huruf f berupa:

a. kawasan cagar alam geologi memiliki karakter kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu; dan .

b. kawasan rawan bencana geologi memiliki karakter kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

(2) Ketentuan zonasi kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. kawasan cagar alam geologi:

1). diizinkan kegiatan yang dapat membantu perlindungan di lokasi cagar alam geologi;

2). diizinkan pemanfaatan ruang hanya untuk penelitian dan ilmu pengetahuan; dan

3). diizinkan pengembangan kegiatan wisata alam secara terbatas. 

b. kawasan rawan bencana geologi:

1). dilarang mengembangkan kegiatan budidaya yang bersifat permanen pada kawasan terkena dampak letusan gunung berapi; 

2). diizinkan kegiatan permukiman terbatas yang dilengkapi dengan jalur evakuasi pada kawasan letusan gunung api, gempa bumi, dan tsunami; 

3). diizinkan pengembangan pemanfataan lahan terbangun yang dilengkapi dengan struktur yang tahan terhadap resiko bencana di kawasan rawan gempa bumi; dan

4). diizinkan pengembangan pemanfaatan lahan terbangun dengan jarak aman tertentu dari bibir pantai pada kawasan rawan tsunami.

(3) Ketentuan teknis kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. kawasan cagar geologi :

1). kegiatan budidaya pada kawasan rawan cagar alam geologi berupa situs adalah keseluruhannya merupakan kawasan lindung; dan

2). kegiatan budidaya pada kawasan rawan cagar alam geologi berupa area atau kawasan adalah maksimum 10% untuk kegiatan terbangun yang menunjang fungsi lindung dan 30% untuk budidaya non terbangun selain pertambangan.

b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang mengikuti pengaturan intensitas pemanfaatan ruang sesuai dengan jenis kegiatan lindung dan budidaya di wilayah atasnya.

 

Pasal 100

 

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) huruf g meliputi:

a. intensitas  KDB yang diijinkan 5% (lima persen), KLB 5% (lima persen), dan KDH 70-80%(tujuh puluh sampai dengan delapan puluh persen);

b. prasarana dan sarana minimum berupa fasilitas yang disediakan berupa lapangan untuk berbagai kegiatan, baik olahraga maupun aktivitas lainnya seperti bangku taman, jalur trek lari; dan

c. ketentuan lain-lain meliputi: penyediaan RTH harus disesuaikan dengan peruntukan yang telah ditentukan dalam rencana tata ruang (RDTR Perkotaan/RTR Kawasan Strategis Kota/Rencana Induk RTH) yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat; Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik yaitu taman kota, taman pemakaman umum, dan jalur hijau sepanjang jalan, sungai, dan pantai, dengan proporsi paling sedikit 20% (dua puluh persen); dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) privat yaitu kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/ swasta yang ditanami tumbuhan, dengan proporsi 10% (sepuluh persen).

 

Pasal 101

 

Ketentuan umum  peraturan zonasi pada kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) huruf b meliputi: 

a. kawasan peruntukan hutan produksi; 

b. kawasan peruntukan hutan rakyat;

c. kawasan peruntukan pertanian; 

d. kawasan peruntukan perikanan dan kelautan;

e. kawasan peruntukan pertambangan;

f. kawasan peruntukan industri;

g. kawasan peruntukan pariwisata;

h. kawasan peruntukan permukiman; 

i. kawasan peruntukan budidaya pesisir dan pulau-pulau kecil; dan

j. kawasan peruntukan lainnya.

 

Pasal 102

 

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a memiliki karakter sebagai kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

(2) Ketentuan zonasi pada kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. kegiatan yang diijinkan meliputi:

1). pemanfaatan kawasan hutan, jasa lingkungan, hasil hutan kayu dan bukan kayu dan pemungutan hasil hutan kayu dan kayu.

2). kawasan  lindung yang berada di hutan produksi boleh diusahakan tapi harus ada kejelasan deliniasi kawasan hutan produksi dan izin untuk melakukan kegiatan;

3). pemanfaatan hutan produksi yang menebang tanaman/pohon diwajibkan untuk melakukan penanaman kembali sebagai salah satu langkah konservasi;

4). kegiatan budidaya yang diperkenankan pada kawasan hutan produksi adalah kegiatan yang tidak mengolah tanah secara intensif atau merubah bentang alam yang dapat menjadi penyebab bencana alam; dan

5). kegiatan budidaya di hutan produksi diperbolehkan dengan syarat kelestarian sumber air dan kekayaan hayati di dalam kawasan hutan produksi dipertahankan.

b. kegiatan yang diijinkan bersyarat meliputi:

1). pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan; dan

2). pemanfaatan hasil hutan hanya untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan.

c. kegiatan yang dilarang meliputi:

1). dilarang apabila kegiatan yang ada di hutan produksi tidak menjamin keberlangsungan kehidupan di daerah bawahnya atau merusak ekosistem yang dilindungi;

2). siapapun dilarang melakukan penebangan pohon dalam radius/ jarak tertentu dari mata air, tepi jurang, waduk, sungai, dan anak sungai yang terletak di dalam kawasan hutan;

3). tidak diperbolehkan adanya perbuatan hukum yang potensial merusak kelestarian hayati seperti pewarisan untuk permukiman, atau jual beli pada pihak yang ingin mengolah tanah secara intensif atau membangun bangunan fisik;

4). pembatasan pembangunan sarana dan prasarana di kawasan hutan produksi; dan

5). kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang tanpa ada izin dari pihak terkait.

(3) Ketentuan teknis pada kawasan hutan produksi sebagaiman dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Intensitas  KDB yang diijinkan 5% (lima persen), KLB 5%(lima persen), dan KDH 95% (Sembilan puluh lima persen).

b. Prasarana dan sarana minimum berupa pembangunan infrastruktur yang menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan.

c. Ketentuan lain-lain, meliputi:

1). Hutan produksi di luar kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat (hutan rakyat) dapat diberikan Hak Pakai atau Hak Milik sesuai dengan syarat subyek sebagai pemegang hak;

2). Apabila kriteria kawasan berubah fungsinya menjadi hutan lindung, pemanfaatannya disesuaikan dengan lebih mengutamakan upaya konservasi, misal: kawasan hutan produksi dengan tebang pilih;

3). diadakan penertiban penguasaan dan pemilikan tanah serta pembinaan dan pemanfaatannya yang seimbangn anatara kepentingan KPH dengan masyarakat setempat bagi kawasan yang fisiknya berupa hutan rakyat, tegalan, atau penggunaan non hutan dan sudah menjadi lahan garapan masyarakat.

 

Pasal 103

 

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf b merupakan upaya mempertahankan keberlanjutan terhadap hutan yang pengelolaannya diserahkan kepada masyarakat.

(2) Ketentuan zonasi kawasan hutan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. kegiatan yang diijinkan meliputi:

1). hutan rakyat yang berada di hutan lindung boleh diusahakan tapi harus ada kejelasan deliniasi kawasan hutan rakyat dan izin untuk melakukan kegiatan;

2). pemanfaatan hutan rakyat yang menebang tanaman/pohon diwajibkan untuk melakukan penanaman kembali sebagai salah satu langkah konservasi;

3). kegiatan budidaya yang diperkenankan pada kawasan hutan rakyat adalah kegiatan yang tidak mengolah tanah secara intensif atau merubah bentang alam yang dapat menjadi penyebab bencana alam; dan

4). kegiatan budidaya di hutan rakyat diperbolehkan dengan syarat kelestarian sumber air dan kekayaan hayati di dalam kawasan hutan produksi dipertahankan.

b. kegiatan yang diijinkan bersyarat berupa pengalihfungsian untuk kegiatan lain setelah potensi hutan tersebut dimanfaatkan dan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

c. kegiatan yang dilarang meliputi:

1). dilarang apabila kegiatan yang ada di hutan rakyat tidak menjamin keberlangsungan kehidupan di daerah bawahnya atau merusak ekosistem yang dilindungi;

2). siapapun dilarang melakukan penebangan pohon dalam radius/ jarak tertentu dari mata air, tepi jurang, waduk, sungai, dan anak sungai yang terletak di dalam kawasan hutan;

3). tidak diperbolehkan adanya perbuatan hukum yang potensial merusak lingkungan seperti pewarisan untuk permukiman, atau jual beli pada pihak yang ingin mengolah tanah secara intensif atau membangun bangunan fisik;

4). pembatasan pembangunan sarana dan prasarana di kawasan hutan rakyat; dan

5). kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang tanpa ada izin dari pihak terkait.

(3) Ketentuan teknis kawasan hutan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. intensitas KDB yang diijinkan 5% (lima persen), KLB 5%(lima persen), dan KDH 95% (Sembilan puluh lima persen);

b. prasarana dan sarana minimum berupa berupa pembangunan infrastruktur yang menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan; dan

c. ketentuan lain-lain meliputi:

1). pengelolaan hutan rakyat harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

2). pengusahaan hutan rakyat oleh badan hukum dilakukan harus dengan melibatkan masyarakat setempat.

 

Pasal 104

 

(1) Karakteristik kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf c meliputi:

a. pertanian tanaman pangan merupakan bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian tanaman pangan;

b. hortikultura merupakan bidang lahan yang digunakan untuk usaha hortikultura;

c. perkebunan merupakan segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainya dalam ekositenm yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat; dan

d. peternakan merupakan bidang lahan yang digunakan untuk usaha peternakan. 

(2) Ketentuan zonasi kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. pertanian tanaman pangan;

1). kegiatan yang diijinkan berupa bangunan prasarana wilayah dan bangunan yang bersifat mendukung kegiatan pertanian.

2). kegiatan yang diijinkan bersyarat berupa kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian dan pendidikan serta peruntukan budidaya pertanian pangan lahan beririgasi dan lahan tidak beririgasi diperkenankan untuk dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3). kegiatan pertanian tidak diperkenankan dilakukan di dalam kawasan lindung, lahan pertanian pangan berkelanjutan tidak boleh dialihfungsikan, dan tidak diperkenankan menggunakan lahan yang dikelola dengan mengabaikan kelestarian lingkungan, misalnya penggunaan pupuk yang menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, dan pengolahan tanah yang tidak memperhatikan aspek konservasi.

b. hortikultura;

1). kegiatan yang diijinkan berupa bangunan prasarana wilayah dan bangunan yang bersifat mendukung kegiatan hortikultura.

2). kegiatan yang diijinkan bersyarat berupa kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian dan pendidikan serta peruntukan hortikultura diperkenankan untuk dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3). kegiatan hortikultura tidak diperkenankan dilakukan di dalam kawasan lindung.

c. perkebunan; 

1). kegiatan yang diijinkan berupa pendirian bangunan yang bersifat mendukung kegiatan perkebunan dan jaringan prasarana wilayah dan penanaman tanaman perkebunan secara terus menerus sesuai dengan pola tanam dan daya dukung lingkungan, serta diizinkan untuk pengembangan komoditas baru yang potensial dan memiliki kesesuaian lahan dengan kategori sesuai;

2). kegiatan yang diijinkan bersyarat berupa alih fungsi kawasan perkebunan menjadi fungsi lainnya sesuai dan mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan

3). kegiatan yang dilarang berupa kegiatan yang merubah jenis tanaman perkebuann yang tidak sesuai dengan perizinan yang diberikan dan berdampak negative terhadap keseimbangan ekologis.

d. peternakan. 

1). kegiatan yang diijinkan meliputi pemanfaatan lahan untuk kegiatan pemeliharaan, pembiakan dan penyediaan pakan, kepemilikan izin usaha peternakan skala besar dari instansi/pejabat yang berwenang dan studi kelayakan lingkungan yang hasilnya disetujui oleh tim evaluasi dan lembaga yang berwenang sebelum kegiatan peternakan skala besar dilakukan;

2). kegiatan yang diijinkan bersyarat berupa kegiatan wisata alam, penelitian, dan pendidikan, alih fungsi kawasan peternakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan kegiatan lain yang bersifat mendukung kegiatan peternakan dan pembangunan sistem jaringan prasarana.

3). kegiatan yang dilarang meliputi kawasan budidaya peternakan lokasinya dekat dengan kawasan yang bersifat polutif, dan kegiatan peternakan di dalam kawasan permukiman dan kawasan lindung.

(3) ketentuan teknis kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. pertanian tanaman pangan

1). intensitas alih fungsi sawah irigasi teknis di kawasan perkotaan diijinkan maksimum 50% (lima puluh persen) dan di kawasan pedesaan maksimum 20% (dua puluh persen) fterutama di ruas jalan utama dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan pemerintah daerah;

2). prasarana dan sarana minimum berupa pemanfaatan untuk pembangunan infrastruktur penunjang kegiatan pertanian (irigasi) dan pembangunan gedung, perumahan dan pabrik atau bangunan fisik di kawasan pertanian lahan basah di luar kawasan perkotaan tidak diperkenankan kecuali bangunan fisik pendukung prasarana irigasi; dan

3). ketentuan lain-lain meliputi perubahan pengunaan lahan dari pertanian ke non pertanian wajib memperhatikan  rencana produksi pangan secara nasional maupun regional serta ada izin lokasi dan izin perubahan penggunaan tanah dan pelaksanaan konservasi tanah atas dasar status irigasi, produktivitas, sifat penggunaan tanah (perkotaan dan perdesaan) dan letak serta luas tanah dilakukan secara bertahap.

b. hortikultura

1). intensitas KDB yang diijinkan 50-60%, KLB 50-180%, dan KDH 40-50%;

2). prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan sarana dan prasarana yang tidak menurunkan daya dukung kawasan hortikultura; dan

3). ketentuan lain-lain berupa mempertahankan tanaman keras yang ada.

c. perkebunan

1). intensitas KDB yang diijinkan 50-60%, KLB 50-180%, dan KDH 40-50%;

2). prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan sarana dan prasarana yang tidak menurunkan daya dukung kawasan perkebunan;

3). ketentuan lain-lain berupa mempertahankan tanaman keras yang ada.

d. peternakan

1). intensitas KDB yang diijinkan 50-60%, KLB 50-180%, dan KDH 40-50%;

2). prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan sarana dan prasarana yang tidak menurunkan daya dukung kawasan peternakan.

 

Pasal 105

 

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perikanan dan kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf d merupakan upaya mempertahankan keberlanjutan terhadap kawasan – kawasan yang menjadi sentra produksi perikanan.

(2) Ketentuan zonasi kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. kegiatan yang diijinkan meliputi:

1). sarana dan prasarana pendukung budidaya ikan dan kegiatan perikanan lainnya;

2). dalam kawasan perikanan masih diperkenankan adanya kegiatan lain  yang bersifat mendukung kegiatan perikanan dan pembangunan sistem jaringan prasarana sesuai ketentuan yang berlaku;

3). dalam kawasan perikanan masih diperkenankan dilakukan kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian dan pendidikan;

4). dapat dibangun bangunan hunian, fasilitas sosial dan ekonomi secara terbatas dan sesuai kebutuhan; dan

5). kegiatan minapolitan.

b. kegiatan yang diijinkan bersyarat meliputi:

1). kegiatan pemijahan, pemeliharaan dan pendinginan ikan serta penelitian yang bertujuan untuk pengembangan kegiatan budidaya perikanan dan ecotourisme yang tidak merusak lingkungan; 

2). kawasan perikanan diperkenankan untuk dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

3). pemanfaatan ruang untuk permukiman petani atau nelayan dengan kepadatan rendah.

c. kegiatan yang dilarang meliputi:

1). tidak diperkenankan pemanfaatan lahan untuk fungsi-fungsi non perikanan;

2). tidak diperkenankan pemanfaatan lahan untuk fungsi-fungsi yang berdampak negatif terhadap keseimbangan ekologis;

3). kawasan budidaya perikanan tidak diperkenankan berdekatan dengan kawasan yang bersifat polutif;

4). kegiatan perikanan tidak diperkenankan dilakukan di dalam kawasan lindung;

5). pemanfaatan lahan untuk fungsi-fungsi non perikanan; dan

6). pemanfaatan lahan untuk fungsi-fungsi yang berdampak negatif terhadap keseimbangan ekologis.

(3) Ketentuan teknis kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. intensitas KDB yang diijinkan 50-60%, KLB 50-180%, dan KDH 40-50%;

b. prasarana dan sarana minimum berupa sarana dan prasarana pendukung budidaya ikan dan kegiatan lainnya.

c. ketentuan lain-lain meliputi:

1). perlu pemeliharaan air untuk menjaga kelangsungan usaha pengembangan perikanan;

2). untuk perairan umum  perlu diatur jenis dan alat tangkapnya untuk menjaga kelestarian sumber hayati perikanan;

3). kegiatan yang sudah ada dan tidak sejalan dengan kegiatan perikanan tetap dipertahankan dengan syarat tidak melakukan perluasan dan pengembangan.

 

Pasal 106

 

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf e merupakan upaya mempertahankan keberlanjutan kelestarian lingkungan kawasan pertambangan baik ketika masih dilakukan penambangan maupun pasca kegiatan penambangan itu selesai.

(2) Ketentuan zonasi kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. kegiatan yang diijinkan meliputi:

1). pemanfaatan ruang di kawasan pertambangan harus sesuai dengan fungsi pokok dari kegiatan pertambangan;

2). diperbolehkan pembangunan sarana prasarana penunjang kegiatan pertambangan;

3). pelaksanaan kegiatan penambangan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan pelaksanaan kegiatan penambangan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

b. kegiatan yang diijinkan bersyarat 

1). wajib melaksanakan reklamasi pada lahan-lahan bekas galian/penambangan;

2). melengkapi perizinan sesuai ketentuan yang berlaku.

3). pengembangan kawasan pertambangan dilakukan dengan mempertimbangkan potensi bahan tambang, kondisi geologi dan geohidrologi dalam kaitannya dengan kelestarian lingkungan;

4). pengelolaan kawasan bekas penambangan harus direhabilitasi sesuai dengan zona peruntukan yang ditetapkan, sehingga menjadi lahan yang dapat digunakan kembali sebagai kawasan hijau, ataupun kegiatan budi daya lainnya dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup;

5). pada kawasan yang teridentifikasi keterdapatan minyak dan gas bumi serta panas bumi yang bersifat strategis nasional dan bernilai ekonomi tinggi, sementara lahan pada bagian atas kawasan tersebut meliputi kawasan lindung atau kawasan budi daya sawah yang tidak boleh alih fungsi, maka pengeboran eksplorasi dan/atau eksploitasi minyak dan gas bumi  serta panas bumi dapat dilaksanakan, namun harus disertai dokumen pengelolaan lingkungan yang sesuai;

6). kewajiban melakukan pengelolaan lingkungan selama dan setelah berakhirnya kegiatan penambangan

c. kegiatan yang dilarang meliputi:

1). tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi kawasan lindung atau fungsi budidaya lainnya di sekitar kawasan pertambangan; 

2). tidak diperbolehkan menambang batuan di perbukitan yang di bawahnya terdapat mata air penting atau pemukiman;

3). tidak diperbolehkan menambang bongkah-bongkah batu dari dalam sungai yang terletak di bagian hulu dan di dekat jembatan;

4). percampuran kegiatan penambangan dengan fungsi kawasan lain diperbolehkan sejauh mendukung atau tidak merubah fungsi utama kawasan; dan

5). penambangan pasir atau sirtu di dalam badan sungai hanya diperbolehkan pada ruas-ruas tertentu yang dianggap tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.

(3) Ketentuan teknis kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. intensitas KDB yang diijinkan 20% (dua puluh persen), KLB 20%(dua puluh persen) dan KDH 80%(delapan puluh persen).

b. prasarana dan sarana minimum berupa bangunan pengolahan dan penunjang, fasilitas pengangkutan dan penunjangnya, pos pengawasan dan kantor pengelola, balai penelitian;

c. ketentuan lain-lain meliputi:

1). keseimbangan antara biaya dan manfaat serta keseimbangan antara resiko dan manfaat; 

2). pengembangan kawasan pertambangan dilakukan dengan mempertimbangkan potensi bahan galian, kondisi geologi dan geohidrologi dalam kaitannya dengan kelestarian lingkungan;

3). pengelolaan kawasan bekas penambangan harus direhabilitasi sesuai dengan zona peruntukan yang ditetapkan, sehingga menjadi lahan yang dapat digunakan kembali sebagai kawasan hijau, ataupun kegiatan budidaya lainnya dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup;

4). setiap kegiatan usaha pertambangan harus menyimpan dan mengamankan tanah atas untuk keperluan rehabilitasi lahan bekas penambangan;

5). menghindari dan meminimalisir kemungkinan timbulnya dampak negatif dari kegiatan sebelum, saat dan setelah kegiatan penambangan, sekaligus disertai pengendalian yang ketat; 

6). pemanfaatan lahan bekas tambang yang merupakan lahan marginal untuk pengembangan komoditas lahan dan memiliki nilai ekonomi seperti tanaman jarak pagar dan tanaman nilam; dan

7). pengaturan bangunan lain disekitar instalasi dan peralatan kegiatan pertambangan yang berpotensi menimbulkan bahaya dengan memperhatikan kepentingan daerah.

Pasal 107

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf f merupakan upaya mempertahankan keberlanjutan industri sebagai penggerak perekonomian masyarakat serta keberlanjutan kelestarian lingkungan di sekitar kawasan industri.

(2) Ketentuan zonasi kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. kegiatan yang diijinkan meliputi:

1). penguasaan/pemilikan penggunaan dan pemanfaatan lahan yang telah ada sepanjang mendukung kegiatan utama diijinkan pada kawasan industri;

2). penguasaan/pemilikan tanah yang telah ada dan tidak sejalan dengan kegiatan industri dengan syarat tidak diintensifkan atau diperluas pada kawasan industri; dan

3). pemanfaatan lahan untuk pembangunan bangunan dan infrastruktur yang menunjang kegiatan industri.

b. kegiatan yang diijinkan bersyarat meliputi:

1). alih fungsi kawasan industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2). adanya sarana prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

3). adanya permukiman penunjang kegiatan industri seuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c.  kegiatan yang dilarang meliputi:

1). untuk kegiatan atau bangunan baru yang tidak serasi dengan kegiatan industri seperti permukiman, pertanian, perusahaan dan jasa perkantoran yang tidah ada hubungannya dengan industri tidak diperkenankan; dan

2). pemanfaatan lahan untuk fungsi-fungsi yang berdampak negatif terhadap keseimbangan ekologis.

(3) Ketentuan teknis kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. intensitas pemanfaatan permukiman, perdagangan, dan jasa serta fasilitas umum maksimum 25% dari luas areal yang ada, KDB yang diijinkan 50%, KLB 50% dan KDH 50%.

b. prasarana dan sarana minimum berupa bangunan produksi/ pengolahan dan penunjang, fasilitas pengangkutan dan penunjangnya, pos pengawasan dan kantor pengelola.

c. ketentuan lain-lain meliputi:

1). pengembangan kawasan industri harus dilengkapi dengan jalur hijau (greenbelt) sebagai penyangga antar fungsi kawasan, dan sarana pengolahan limbah;

2). pengembangan zona industri yang terletak pada sepanjang jalan arteri atau kolektor harus dilengkapi dengan frontage road  untuk kelancaran aksesibilitas; dan

3). setiap kegiatan industri harus dilengkapi dengan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan serta dilakukan studi pengelolaan lingkungan yang sesuai.

Pasal 108

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf g merupakan upaya mempertahankan keberlanjutan kelestarian lingkungan alami dan lingkungan buatan di kawasan pariwisata.

(2) Ketentuan zonasi kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. kegiatan yang diijinkan meliputi:

1). jenis bangunan yang diijinkan adalah gardu pandang, restoran dan fasilitas penunjang lainnya, fasilitas rekreasi,olahraga, tempat pertunjukan, pasar dan pertokoan wisata, serta fasilitas parkir, fasilitas pertemuan, hotel, cottage, kantor pengelola dan pusat informasi serta bangunan lainnya yang dapat mendukung upaya pengembangan wisata yang ramah lingkungan, disesuaikan dengan karakter dan lokasi wisata yang akan dikembangkan; dan

2). kegiatan yang diijinkan adala kunjungan atau pelancongan, olahraga dan rekreasi, pertunjukan dan hiburan, komersial, menginap/bermalam, pengamatan, pemantauan, pengawasan dan pengelolaan kawasan.

b. kegiatan yang diijinkan bersyarat meliputi:

1). adanya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pariwisata dan sistem prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan

2). kegiatan lain terkait dengan kegiatan pariwisata sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c. kegiatan yang dilarang meliputi:

1). vandalisme dan tindakan-tindakan lainnya yang dapat mengurangi nilai obyek wisata serta dapat mencemari lingkungan; dan

2). untuk kegiatan ecotourism, pengembangan yang dilakukan tidak bertentangan dengan fungsi kawasan, sehingga harus disesuaikan dengan fungsi kawasan tersebut, terutama pada kawasan lindung.

(3) Ketentuan teknis kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Intensitas pemanfaatan permukiman, perdagangan, dan jasa serta fasilitas umum maksimum 20% dari luas areal yang ada, KDB yang diijinkan 30%, KLB 30% dan KDH 70%;

b. Prasarana dan sarana minimum berupa bangunan yang dapat mendukung upaya pengembangan wisata yang ramah lingkungan disesuaikan dengan karakter dan lokasi wisata yang akan dikembangkan; dan

c. Ketentuan lain-lain meliputi:

1). Untuk mempertahankan kawasan wisata diperlukan pengawasan dan pengendalian daya tamping kegiatan pariwisata agar tetap terjamin kenyaman dan keamanan lingkungannya; dan

2). Menguasai dan mengendalikan kegiatan pariwisata agar tidak menggangu kelancaran lalulintas regional.

 

Pasal 109

 

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam pasal 101 huruf h merupakan upaya mempertahankan keberlanjutan kualitas lingkungan di kawasan permukiman baik yang berada di kawasan perkotaan maupun yang berada di kawasan perdesaan.

(2) Ketentuan zonasi kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. kegiatan yang diijinkan meliputi:

1). peruntukan kawasan permukiman diperkenankan untuk dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2). pada kawasan permukiman diperkenankan adanya sarana dan prasarana pendukung fasilitas permukiman sesuai dengan petunjuk teknis dan peraturan yang berlaku;

3). dalam kawasan permukiman masih diperkenankan dibangun prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;dan

4). dalam kawasan permukiman masih diperkenankan adanya kegiatan industri skala rumah tangga dan fasilitas sosial ekonomi lainnya dengan skala pelayanan lingkungan.

b. kegiatan yang diijinkan bersyarat berupa alihfungsi bangunan lama/kuno asalkan tidak merusak bentuk dan kondisi bangunannya;

c. kegiatan yang dilarang meliputi:

1). kawasan permukiman tidak diperkenankan dibangun di dalam kawasan lindung/konservasi dan lahan pertanian dengan irigasi teknis; 

2). dalam kawasan permukiman tidak diperkenankan dikembangkan kegiatan yang mengganggu fungsi permukiman dan kelangsungan kehidupan sosial masyarakat

(3) Ketentuan teknis kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Intensitas pemanfaatan permukiman, perdagangan, dan jasa serta fasilitas umum maksimum 20% dari luas areal yang ada, KDB yang diijinkan 60-70%, KLB 60-120% dan KDH 30-40%, kawasan perdagangan dan jasa di lingkungan permukiman yang diijinkan KDB 70-80%, KLB 70-240%, dan KDH 20-30 %, kawasan fasilitas umum di lingkungan permukiman yang diijinkan KDB 50-60%, KLB 50-180%, dan KDH 40-50%.

b. Prasarana dan sarana minimum berupa semua jenis bangunan dapat dikembangkan kecuali untuk industri-industri berpolutan yang mengancam kualitas kehidupan masyarakat akibat limbah yang dihasilkan.

c. Ketentuan lain-lain meliputi:

1). kawasan permukiman harus dilengkapi dengan fasilitas sosial termasuk RTH perkotaan;

2). pengembangan kawasan permukiman harus dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku di bidang perumahan dan permukiman;dan

3). pembangunan hunian dan kegiatan lainnya di kawasan permukiman harus sesuai dengan peraturan teknis dan peraturan lainnya yang berlaku.

 

Pasal 110

 

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan pesisir kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf i meliputi:

a. kawasan pesisir untuk ekosistem laut dan pesisir;

b. kawasan pesisir berkaitan dengan permukiman nelayan;

c. kawasan pesisir untuk pelabuhan;

d. kawasan pesisir untuk pertambangan; dan

e. kawasan Pesisir untuk konservasi.

(2) Arahan ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan pesisir untuk ekosistem laut dan pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. kawasan yang telah ditetapkan memiliki fungsi kawasan hutan lindung antara lain ekosistem laut terumbu karang, mangrove, dan lainnya

b. zona penunjang pengembangan ekosistem dapat digunakan sebagai kawasan wisata alam dan wisata edukasi

c. tidak boleh melakukan alih fungsi yang menganggu fungsi lindung untuk perlindungan kehidupan terhadap satwa maupun tanaman langka yang dilindungi

(3) Arahan ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan pesisir berkaitan dengan permukiman nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. perbaikan kondisi kampung nelayan yang sudah ada;

b. kawasan permukiman nelayan harus dapat menjadikan sebagai tempat hunian yang aman, nyaman dan produktif, serta didukung oleh sarana dan prasarana permukiman;

c. setiap kawasan permukiman dilengkapi dengan sarana dan prasarana permukiman sesuai hirarki dan tingkat pelayanan masing-masing;

d. permukiman nelayan yang berlokasi di pesisir dikembangkan dengan berbasis perikanan, disertai pengolahan hasil perikanan;

e. membentuk klaster-klaster permukiman untuk menghindari penumpukan dan penyatuan antar kawasan permukiman, dan diantara klaster permukiman disediakan ruang terbuka hijau (RTH);

f. pengembangan permukiman kawasan khusus seperti penyediaan tempat peristirahatan pada kawasan pariwisata, kawasan permukiman baru sebagai akibat perkembangan infrastruktur, kegiatan sentra ekonomi, sekitar kawasan industri, dilakukan dengan tetap memegang kaidah lingkungan hidup dan sesuai dengan rencana tata ruang;

g. penetapan pengembangan permukinan nelayan dibatasi dengan kawasan sempadan pantai 100 meter dari pantai;

h. penetapan mitigasi tsunami;

i. penetapan kelengkapan bangunan dan lingkungan; dan 

j. penetapan jenis dan syarat penggunaan bangunan yang diizinkan.

(4) Arahan ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan pesisir untuk pengembangan pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

a. kawasan yang telah ditetapkan memiliki fungsi sebagai pelabuhan perikanan yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana pelabuham perikanan yang memadai misalnya coldstroge, pasar ikan, dan lainnya;

b. pengembangan terbatas dapat dilakukan pada kawasan ini sebagai penunjang pelabuhan; dan

c. tidak boleh atau dilarang melakukan kegiatan yang tidak berkaitan dengan pengembangan perikanan, misalnya kegitan industri, permukiman, dan lainnya

(5) Arahan ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan pesisir untuk pengembangan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:

a. kawasan yang telah ditetapkan memiliki fungsi sebagai pengembangan kawasan yang berhubungan dengan wisata alam laut dan darat, misalnya hotel dan lainnya;

b. pengembangan terbatas dapat dilakukan pada kawasan ini sebagai pengembangan perdagangan dan jasa untuk kepariwisataan; dan

c. tidak boleh atau dilarang melakukan kegiatan yang tidak berkaitan dengan pengembangan pariwisata, misalnya kegitan pertambangan, industri, dan lainnya

(6) Arahan ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan pesisir untuk konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:

a. menjaga kelestarian ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil;

b. melindungi alur migrasi ikan dan biota taut lainnya;

c. melindungi habitat biota laut; dan

d. melindungi situs budaya tradisional.

 

Pasal 111

 

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan lainnya berupa kawasan sektor informal dan Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan; sebagaimana dimaksud dalam pasal 101 huruf j merupakan upaya menata dan mempertahankan keberlanjutan kualitas lingkungan di kawasan permukiman baik yang berada di kawasan perkotaan maupun yang berada di kawasan perdesaan.

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Kawasan sektor informal:

1). kawasan sektor informal diperuntukan bagi kegiatan intensitas tinggi dengan mengutamakan fungsi perdagangan dan jasa, industri, permukiman, dan fasilitas umum sesuai dengan karakter perkotaan di Kabupaten Blitar; alokasi peruntukan yang diperkenankan adalah lahan terbuka yang belum secara khusus ditetapkan fungsi pemanfaatannya dan belum banyak dimanfaatkan oleh manusia serta memiliki akses yang memadai untuk pembangunan infrastruktur;

2). intensitas kegiatan tinggi dengan kondisi dasar bangunan (KDB), kondisi lantai bangunan (KLB) dan kondisi dasar hijau (KDH) sesuai dengan peruntukan masing-masing dengan menyediakan RTH minimum 20% (dua puluh persen) sebagai RTH publik dan 10% (sepuluh persen) RTH privat; dan

3). pengendalian fungsi kawasan sesuai dengan peraturan zonasi dan perkembangan yang ada pada setiap kawasan perkotaan.

b. Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan:

1). kegiatan yang diijinkan meliputi: pembangunan kawasan peruntukan lainnya harus sesuai dengan peraturan teknis dan peraturan lainnya yang berlaku; dan alokasi peruntukan yang diperkenankan adalah lahan terbuka yang belum secara khusus ditetapkan fungsi pemanfaatannya dan belum banyak dimanfaatkan oleh manusia serta memiliki akses yang memadai untuk pembangunan infrastruktur;

2). kegiatan yang diijinkan bersyarat meliputi diperkenankan adanya sarana dan prasarana pendukung fasilitas peruntukan  tersebut sesuai dengan petunjuk teknis dan peraturan yang berlaku; peruntukan kawasan permukiman diperkenankan untuk dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan lokasi berada di dalam kawasan permukiman; dan

3). kegiatan yang dilarang meliputi kawasan permukiman tidak diperkenankan dibangun di dalam kawasan lindung/konservasi dan lahan pertanian dengan irigasi teknis; dan dalam kawasan permukiman tidak diperkenankan dikembangkan kegiatan yang mengganggu fungsi permukiman dan kelangsungan kehidupan sosial masyarakat.

(3) Ketentuan teknis kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Kawasan sektor informal:

1). intensitas KDB yang diijinkan 5% (lima persen), KLB 5%(lima persen), dan KDH 95% (sembilan puluh lima persen);

2). prasarana dan sarana minimum berupa sarana prasarana pendukung kawasan pertahanan dan keamanan; dan

3). ketentuan lain-lain meliputi perlu adanya pengawasan dan pengendalian mengenai kawasan sektor informal dan pemberian sanksi bagi yang melanggar ketentuan yang berlaku.

b. Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan:

1). Intensitas KDB yang diijinkan 5% (lima persen), KLB 5%(lima persen), dan KDH 95% (sembilan puluh lima persen);

2). Prasarana dan sarana minimum berupa sarana prasarana pendukung kawasan pertahanan dan keamanan; dan

3). Ketentuan lain-lain meliputi perlu adanya pengawasan dan pengendalian ketat mengenai kawasan pertahanan dan keamanan; mengendalikan kawasan budidaya pada sekitar kawasan pertahanan dan keamanan; dan pemberian sanksi bagi yang melanggar ketentuan yang berlaku.

Paragrap 3

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Strategis

Pasal 112

 

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) huruf c meliputi:

a. umum peraturan zonasi pada kawasan strategis provinsi; dan

b. umum peraturan zonasi pada kawasan strategis kabupaten.

(2) umum peraturan zonasi pada kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan meliputi

a. kegiatan yang diijinkan berupa: kawasan di sempadan DAS Brantas yang belum terbangun diijinkan kegiatan pertanian dengan jenis tanaman yang sesuai seperti tanaman keras, perdu, pelindung sungai, pemasangan papan reklame/ pengumuman, pemasangan fondasi dan rentangan kabel listrik, fondasi jembatan/jalan yang bersifat sosial kemasyarakatan, bangunan bendung/bendungan dan bangunan lalu lintas air (seperti dermaga), gardu listrik, bangunan telekomunikasi dan pengontrol/pengukur debit air;

b. kegiatan yang diijinkan bersyarat berupa: kegiatan lain yang justru memperkuat fungsi perlindungan kawasan sempadan DAS Brantas tetap boleh dilaksanakan tapi dengan pengendalian agar tidak mengubah fungsi kegiatannya di masa yg akan datang; 

c. kegiatan yang dilarang berupa: mendirikan bangunan di kawasan sempadan sungai yang belum terbangun (IMB tidak diberikan), dan kegiatan/bentuk bangunan yang secara sengaja dan jelas menghambat arah dan intensitas aliran air sama sekali tidak diperbolehkan;

d. prasarana dan sarana minimum berupa pelindung DAS, pemasangan papan reklame/pengumuman, pemasangan fondasi dan rentangan kabel listrik, fondasi jembatan/jalan yang bersifat social kemasyarakatan, bangunan bendung/bendungan dan bangunan lalu lintas air, gardu listrik, bangunan telekomunikasi dan pengontrol/pengukur debit air dan jalan setapak dan gazebo; dan

e. ketentuan lain-lain berupa prioritas pemberian hak tanah diberikan kepada bekas pemilik tanah yang tanahnya terkena aliran sungai yang baru, sekaligus sebagai komensasi tanahnya yang hilang.

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. kawasan strategis untuk kepentingan ekonomi;

b. kawasan strategis untuk kepentingan sosial kultural;dan

c. kawasan strategis untuk kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

(4) Arahan ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan strategis untuk kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. pengembangan kawasan strategis ekonomi yang akan memicu perkembangan kawasan sekitarnya; 

b. penyediaan fasilitas perkotaan pendukung agroindustri; dan

c. penyediaan prasarana pendukung dan pengendalian kawasan sekitar prasarana yang ada. 

(5) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan strategis untuk kepentingan sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. zonasi kawasan pengembangan di sekitar kawasan; dan

b. pengamanan terhadap kawasan atau melindungi tempat serta ruang di sekitar bangunan bernilai sejarah, situs purbakala dan kawasan dengan bentukan geologi tertentu dengan membuat ketentuan-ketentuan yang perlu perhatian.

(6) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan strategis untuk kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

a. kawasan yang telah ditetapkan memiliki fungsi lingkungan dan terdapat kerusakan baik pada zona inti maupun zona penunjang harus dilakukan pengembalian ke rona awal sehingga kehidupan satwa langka dan dilindungi dapat lestari; 

b. menunjang kelestarian dan mencegah kerusakan dalam jangka panjang harus melakukan percepatan rehabilitasi lahan; dan

c. tidak boleh melakukan alih fungsi lahan yang mengganggu fungsi lindung apalagi bila didalamnya terdapat kehidupan berbagai satwa maupun tanaman langka yang dilindungi.

 

Bagian Ketiga

Ketentuan Perizinan

Pasal 113

 

(1) Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf b adalah perizinan yang terkait dengan izin pemanfaatan ruang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan harus dimiliki sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang.

(2) Dalam hal kegiatan perizinan mencakup kegiatan:

a. izin lokasi/fungsi ruang;

b. amplop ruang; dan

c. kualitas ruang.

(3) Penjabaran dari setiap huruf sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) akan diatur dalam perda daerah secara tersendiri diantaranya dalam bentuk perizinan.

(4) Jenis-jenis perizinan terkait dengan pemanfaatan ruang sebagaimana pada ayat (3) antara lain meliputi:

a. izin prinsip;

b. izin lokasi;

c. izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT);

d. izin mendirikan bangunan; dan

e. izin lainnya.

(5) Izin prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:

a. izin diberikan kepada orang atau badan hukum untuk menanamkan modal atau mengembangkan kegiatan atau pembangunan di wilayah kabupaten, yang sesuai dengan arahan kebijakan dan alokasi penataan ruang wilayah;

b. izin prinsip dipakai sebagai kelengkapan persyaratan teknis permohonan izin lainnya, yaitu izin lokasi, izin penggunaan pemanfaatan tanah, izin mendirikan bangunan, dan izin lainnya; dan

c. ketentuan lebih lanjut mengenai izin prinsip akan ditetapkan dengan peraturan bupati. 

(6) Izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:

a. izin diberikan kepada orang atau badan hukum untuk memperoleh tanah/pemindahan hak atas tanah/menggunakan tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal.

b. izin lokasi diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1). untuk luas 1 (satu) hektar sampai 25 (dua puluh lima) hektar diberikan ijin selama 1 (satu) tahun;

2). untuk luas lebih dari 25 dua puluh lima) hektar sampai dengan 50 (lima puluh lima) hektar diberikan ijin selama 2 (dua) tahun; dan

3). untuk luas lebih dari 50 (lima puluh lima) hektar diberikan ijin selama 3 (tiga) tahun.

c. ketentuan lebih lanjut mengenai izin lokasi akan ditetapkan dengan peraturan bupati.

(7) Izin penggunaan pemanfaatan tanah (IPPT) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c meliputi:

a. izin diberikan kepada pengusaha untuk kegiatan pemanfaatan ruang dengan kriteria batasan luasan tanah lebih dari 5.000 m2 (lima ribu meter persegi); dan

b. ketentuan lebih lanjut mengenai izin penggunaan pemanfaatan tanah akan ditetapkan dengan peraturan bupati.

(8) Izin mendirikan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d meliputi:

a. izin yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis; dan

b. ketentuan lebih lanjut mengenai izin mendirikan bangunan akan ditetapkan dengan peraturan bupati.

(9) Izin lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e meliputi:

a. izin lainnya terkait pemanfaatan ruang adalah ketentuan izin usaha pertambangan, perkebunan, pariwisata, industri, perdagangan dan pengembangan sektoral lainnya, yang disyaratkan sesuai peraturan perundangan;

b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;

c. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini berlaku dengan ketentuan:

1). untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan peraturan daerah ini;

2). untuk yang telah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan peraturan daerah ini; dan 

3). untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak mungkin untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan peraturan daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin  tersebut dapat diberikan pengganti yang layak.

d. pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan peraturan daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan peraturan daerah ini; dan

e. ketentuan lebih lanjut mengenai izin usaha pengembangan sektoral akan ditetapkan dengan peraturan bupati.

 

Bagian Keempat

Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Pasal 114

 

(1) Insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf c diberikan oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya dengan tetap menghormati hak masyarakat sesuai ketentuan terhadap pelaksanaan kegiatan/ pemanfaatan ruang yang mendukung dan tidak mendukung terwujudnya arahan RTRW Kabupaten.

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ketentuan yang mengatur tentang pemberian imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan kegiatan yang didorong perwujudannya dalam rencana tata ruang. 

(3) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah  desa dalam wilayah kabupaten dan kepada pemerintah daerah lainnya, dapat diberikan dalam bentuk:

a. pemberian kompensasi;

b. subsidi silang;

c. penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau

d. publisitas atau promosi daerah.

(4) Ketentuan insentif dari pemerintah kabupaten kepada masyarakat umum (investor, lembaga komersial, perorangan, dan lain sebagainya) dapat diberikan dalam bentuk:

a. pemberian kompensasi;

b. pengurangan retribusi;

c. imbalan;

d. sewa ruang dan urun saham;

e. penyediaan prasarana dan sarana;

f. penghargaan; dan/atau

g. kemudahan perizinan.

(5) Ketentuan insentif dimaksud harus dilengkapi dengan besaran dan jenis kompensasi yang dapat diberikan.

(6) Ketentuan lebih lanjut tentang insentif dan aturan pelaksanaannya ditetapkan dalam peraturan bupati.

Pasal 115

(1) Pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (2) merupakan ketentuan yang mengatur tentang pengenaan bentuk-bentuk kompensasi dalam pemanfaatan ruang berfungsi sebagai perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang atau pada non-promoted area.

(2) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa dalam wilayah kabupaten dan kepada pemerintah daerah lainnya, dapat diberikan dalam bentuk:

a. pengenaan retribusi yang tinggi; dan/atau

b. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.

(3) Ketentuan disinsentif dari pemerintah kabupaten kepada masyarakat umum (investor, lembaga komersial, perorangan, dan lain sebagainya), dapat diberikan dalam bentuk:

a. pengenaan pajak/retribusi yang tinggi;

b. pemberian persyaratan khusus dalam proses perizinan;dan

c. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur.

(4) Ketentuan disinsentif dimaksud harus dilengkapi dengan besaran dan jenis kompensasi yang dapat diberikan.

(5) Ketentuan lebih lanjut tentang disinsentif dan aturan pelaksanaannya lebih lanjut ditetapkan dalam peraturan bupati. 

BAB VIII

ARAHAN SANKSI

Pasal 116

 

(1) Arahan sanksi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf d merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pengenaan sanksi adiministratif kepada pelanggar pemanfaatan ruang.

(2) Arahan pengenaan sanksi administratif berfungsi sebagai:

a. perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang; dan

b. penertiban pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

(3) arahan pengenaan sanksi dapat berupa:

a. sanksi administratif; dan/atau

b. sanksi pidana.

(4) arahan pengenaan sanksi administratif ditetapkan berdasarkan:

a. hasil pengawasan penataan ruang;

b. tingkat simpangan implementasi rencana tata ruang;

c. kesepakatan antar instansi yang berwenang; dan

d. peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.

(5) Pengenaan sanksi dilakukan terhadap :

a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang;

b. pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi;

c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan rencana tata ruang wilayah (RTRW) kabupaten;

d. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan rencana tata ruang wilayah (RTRW) kabupaten;

e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan rencana tata ruang wilayah (rtrw) kabupaten;

f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau

g. pemanfaatanruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang  tidak benar.

Pasal 117

(1) Terhadap pelanggaran sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 116 ayat (5) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dikenakan sanksi administrasi berupa:

a. peringatan tertulis;

b. penghentian sementara kegiatan;

c. penghentian sementara pelayanan umum;

d. penutupan lokasi;

e. pencabutan ijin;

f. pembatalan ijin;

g. pembongkaran bangunan;

h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau

i. denda administratif.

(2) Terhadap pelanggaran sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 110 ayat (5) huruf b dikenakan sanksi administrasi berupa :

a. peringatan tertulis;

b. penghentian sementara kegiatan;

c. penghentian sementara pelayanan umum;

d. penutupan lokasi;

e. pembongkaran bangunan;

f. pemulihan fungsi ruang; dan/atau

g. denda administratif.

 

 

Pasal 118

 

Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap rencana tata ruang yang telah ditetapkan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 119

Sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 116 ayat (3) huruf a dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif dan besarannya ditetapkan oleh masing-masing pemerintah daerah kabupaten.

Pasal 120

Ketentuan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 dapat diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.

Pasal 121

Pengenaan sanksi pidana terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (3) huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BAB IX

HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Hak Masyarakat

Pasal 122

 

Dalam penataan ruang wilayah, setiap masyarakat berhak:

a. mengetahui rencana tata ruang wilayah dan rencana rinci;

b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;

c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul;

d. mengajukan tuntutan pembatalan ijin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; 

e. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang ijin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian; dan

f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang ijin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

 

Bagian Kedua

Kewajiban Masyarakat

Pasal 123

 

Dalam pemanfaatan ruang wilayah, setiap orang wajib:

a. menaati RTRW kabupaten dan penjabarannya yang telah ditetapkan;

b. memanfaatkan ruang sesuai dengan ijin pemanfaatan ruang yang diperoleh;

c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan ijin pemanfaatan ruang; dan

d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

 

Pasal 124

 

(1) Pemberian akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 huruf d, adalah untuk kawasan milik umum, yang aksesibilitasnya memenuhi syarat:

a. untuk kepentingan masyarakat umum; dan

b. tidak ada akses lain menuju kawasan dimaksud.

(2) Kawasan milik umum tersebut, diantaranya adalah sumber air, ruang terbuka publik dan fasilitas umum lainnya sesuai ketentuan dan perundang-undang yang berlaku 

 

Bagian Ketiga

Peran Masyarakat

Pasal 125

 

(1) Peran masyarakat dalam penataan ruang di daerah dilakukan antara lain melalui :

a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;

b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan 

c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

(2) Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa:

a. masukan mengenai :

1). persiapan penyusunan rencana tata ruang;

2). penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;

3). pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;

4). perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau

5). penetapan rencana tata ruang.

b. kerjasamapemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

(3) Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa:

a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;

b. kerjasama dengan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;

c. kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;

d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan karifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan

f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(4) Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa:

a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif fan disinsentif serta pengenaan sanksi;

b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;

c. pelaporan terhadap instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menentukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan

d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

 

Bagian Keempat

Sistem Informasi Tata Ruang

Pasal 126

 

(1) Dalam rangka untuk meningkatkan peran masyrakat

(2) Untuk keterbukaan tata ruang melalui sistem web yang terkoneksi antar semua kepentingan

 

Pasal 127

Tata cara dan ketentuan lebih lanjut tentang peran masyarakat dalam penataan ruang di daerah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Kelembagaan

Pasal 128

(1) Dalam rangka mengoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerja sama antarsektor dan antardaerah bidang penataan ruang dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD), yang bersifat ad hoc.

(2) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keenam

Pengawasan

Pasal 129

(1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117, meliputi pengawasan terhadap kinerja pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan penataan ruang, yang terdiri atas tindakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, dalam rangka menjamin tercapainya tujuan penataan ruang wilayah.

(2) Pengawasan dilaksanakan juga terhadap kinerja fungsi dan manfaat penyelenggaraan penataan ruang, dan kinerja pemenuhan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang.

(3) Pengawasan dilakukan dengan mengamati dan memeriksa kesesuaian antara penyelenggaraan penataan ruang dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 130

(1) Apabila hasil pemantauan dan evaluasi terbukti terjadi penyimpangan administratif dan teknis dalam penyelenggaraan penataan ruang, Bupati mengambil langkah penyelesaian sesuai dengan kewenangannya. 

(2) Apabila Bupati tidak melaksanakan langkah penyelesaian, Gubernur dapat mengambil langkah penyelesaian yang tidak dilaksanakan oleh Bupati.

(3) Pihak yang melakukan penyimpangan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Bagian Ketujuh

Sanksi Administratif

Pasal 131

 

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 dikenai sanksi administratif. 

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

a. peringatan tertulis;

b. penghentian sementara kegiatan;

c. penghentian sementara pelayanan umum;

d. penutupan lokasi;

e. pencabutan izin;

f. pembatalan izin;

g. pembongkaran bangunan;

h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau

i. denda administratif.

(3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif yang lain.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara serta penetapan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedelapan

Ketentuan Penyidikan

Pasal 132

(1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi diberi wewenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam peraturan daerah ini.

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan bidang penataan ruang;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang;

d. memeriksa buku catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang penataan ruang;

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; 

j. menghentikan penyidikan; dan 

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang penataan ruang menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

Bagian Kesembilan

KETENTUAN PIDANA

Pasal 133

(1) Setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan rencana tata ruang sehingga mengakibatkan perubahan fungsi ruang, kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, dan/atau kematian orang dikenai sanksi pidana. 

(2) Pengenaan sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 134

 

(1) Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blitar adalah 20 (dua puluh) tahun sejak tanggal ditetapkan dan ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

(2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar, perubahan batas teritorial Negara, dan/atau perubahan batas wilayah yang ditetapkan dengan Undang-Undang, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blitar dapat ditinjau kembali lebih dari 1(satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

(3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten dan/atau dinamika internal kabupaten.

(4) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini, sepenjang mengenai teknis pelaksanaan rencana tata ruang wilayah, diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati. 

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 135

 

(1) Dengan berlakunya peraturan ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini. 

(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

a. Izin penataan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya.

b. Izin Pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:

1). Untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya. Izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah Ini.

2). Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya. Dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perudang-undangan.

3). Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk menyesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.

c. Pemanfaatan ruang di daerah yang diselengarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

d. Pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

(3) Peninjauan kembali dan penyempurnaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blitar dapat dilakukan minimal 5 (lima) tahun sekali.

(4) Pemanfataan ruang yang sah menurut rencana tata ruang sebelumnya diberi masa transisi selama 3 (tiga) tahun untuk penyesuaian. 

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 136

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Blitar 2008-2028 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

 

Pasal 137

 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

 

Pasal 138

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blitar.

 

Ditetapkan di ....

pada tanggal  20...

 

BUPATI BLITAR,

 

 

 

H. HERRY NOEGROHO, SE, MH

 

Daftar Kecamatan di Blitar