Penataan ruang wilayah Kabupaten bertujuan mewujudkan Kabupaten sebagai kawasan agribisnis, industri, minapolitan, dan pariwisata yang produktif dan berkelanjutan.

 

Kebijakan penataan ruang wilayah meliputi:

  1. pengembangan kawasan agribisnis berbasis potensi lokal;
  2. pengembangan industri berbahan baku lokal berdaya saing dan berpotensi;
  3. pengembangan kawasan minapolitan dengan memperhatikan aspek ekologis;
  4. pengembangan kawasan pariwisata terpadu berbasis potensi alam dan budaya;
  5. pengembangan pengaturan resiko pada kawasan rawan bencana;
  6. pengembangan prasarana wilayah;
  7. pemantapan fungsi dan pengendalian secara ketat kawasan lindung dengan berbasis pembangunan berkelanjutan;
  8. pengembangan kawasan budidaya berbasis pendayagunaan potensi wilayah; dan
  9. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.  

 

>> Download Perda No. 15 Tahun 2012 Tentang RTRW Trenggalek <<

Dibawah ini merupakan isi detil dari Dokumen RTRW Kabupaten yang telah dibagi kedalam beberapa Bab.

BUPATI TRENGGALEK
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR TAHUN
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
TAHUN 2011 - 2031


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang: a. bahwa keberadaan ruang yang terbatas dan pemahaman masyarakat yang berkembang terhadap pentingnya penataan ruang maka diperlukan penataan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan;
b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat maka Rencana Tata Ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat dan atau pihak ketiga;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang maka Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten diatur dengan Peraturan Daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2031;
- 2 -
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- 3 -
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK
dan
BUPATI TRENGGALEK


MEMUTUSKAN:


Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2011-2031.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
2. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Trenggalek.
4. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi dan atau aspek fungsional.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan
- 5 -
hidupnya.
6. Tata ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak.
7. Penataan Ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
8. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten, adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Trenggalek yang mengatur struktur dan pola tata ruang wilayah Kabupaten Trenggalek.
9. Saluran Utama Tegangan Ekstra Tinggi, yang selanjutnya disingkat SUTET, adalah saluran udara dengan kekuatan 500 (lima ratus) Kv yang ditujukan untuk menyalurkan energi listrik dari pusat-pusat pembangkit yang jaraknya jauh menuju pusat-pusat beban sehingga energi listrik bisa disalurkan dengan efisien.
10. Saluran Utama Tegangan Tinggi, yang selanjutnya disingkat SUTT, adalah saluran udara yag mendistribusikan energi listrik dengan kekuatan 150 Kv (seratus lima puluh Kilovolt) yang mendistribusikan dari pusat-pusat beban menuju gardu-gardu listrik.
11. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
12. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, banjir, kekeringan, dan tanah longsor.
- 6 -
13. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
14. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.
15. Ruang Terbuka Hijau, yang selanjutnya disingkat RTH, adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
16. Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumberdaya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km2 (dua ribu kilo meter persegi).
17. Daerah Aliran Sungai, yang selanjutnya disingkat DAS, adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
18. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas
- 7 -
permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
19. Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarki.
20. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
21. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antar pusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antar pusat kegiatan lingkungan.
22. Jalan Lintas Selatan, yang selanjutnya disingkat JLS, adalah jalan yang menghubungkan kawasan selatan Pulau Jawa dari Jawa Timur sampai Jawa Barat.
23. Pusat Kegiatan Lokal, yang selanjutnya disingkat PKL, adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.
24. Pusat Kegiatan Lokal promosi, yang selanjutnya disingkat PKLp, adalah pusat kegiatan yang dipromosikan untuk kemudian hari dapat ditetapkan sebagai PKL.
25. Pusat Pelayanan Kawasan, yang selanjutnya disingkat PPK, adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
26. Pusat Pelayanan Lingkungan, yang selanjutnya disingkat PPL, merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk
- 8 -
melayani kegiatan skala antar desa.
27. Jalan Lokal Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga, dan seterusnya dengan perumahan.
28. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung dan budidaya.
29. Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna pembangunan berkelanjutan.
30. Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya buatan.
31. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung baik berupa kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal/lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
32. Kawasan perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
33. Kawasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan,
- 9 -
pelayanan sosial dan ekonomi.
34. Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri dari satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
35. Kawasan minapolitan adalah kawasan yang membentuk kota perikanan, yang memudahkan masyarakat untuk bisa mengembangkan perikanan, dengan kemudahan memperoleh peralatan tangkap, benih melalui unit perbenihan rakyat, pengolahan ikan, pasar ikan dan mudah mendapatkan pakan ikan, yang dikelola oleh salah satu kelompok yang dipercaya oleh Pemerintah.
36. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan di bawahnya adalah kawasan yang berada pada ketinggian diatas 2.000 (dua ribu ) meter dan/atau kelerengan diatas 45 (empat puluh lima) derajat, yang apabila tidak dilindungi dapat membahayakan kehidupan yang ada di bawahnya.
37. Kawasan perlindungan setempat adalah kawasan yang mencakup kawasan sempadan sungai dan saluran, kawasan sekitar waduk, kawasan sekitar embung, kawasan sekitar mata air, dan RTH Kawasan perkotaan.
38. Suaka alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai kawasan penyangga kehidupan.
- 10 -
39. Kawasan rawan bencana adalah beberapa lokasi yang rawan terjadi bencana alam seperti tanah longsor, banjir, dan gunung berapi, yang perlu dilindungi agar dapat menghindarkan masyarakat dari ancaman bencana.
40. Kawasan hutan adalah kawasan hutan produksi dan hutan rakyat yang dapat dikelola untuk peningkatan kesejahteraan penduduk, dalam arti keberadaan hutan dapat difungsikan sebagai lahan produktif dengan tidak mengganggu tegakan dan yang diambil hanya hasil dari tanaman tersebut.
41. Kawasan perikanan adalah kawasan budidaya sumberdaya perikanan air tawar.
42. Kawasan perkebunan adalah kawasan yang dikembangkan dengan fungsi tanaman komoditi skala besar yang meliputi perkebunan tanaman tahunan atau perkebunan tanaman semusim.
43. Kawasan peternakan meliputi kawasan sentra usaha peternakan ternak besar, peternakan ternak kecil, dan peternakan unggas.
44. Kawasan pariwisata terdiri dari wisata alam di dalam kawasan konservasi; wisata alam di luar kawasan konservasi; wisata rekreasi; wisata sejarah, budaya, dan religi.
45. Kawasan industri merupakan kawasan yang dialokasikan khusus sebagai lokasi pengolahan sumberdaya alam dengan mempertimbangkan ketersediaan bahan baku, ketersediaan tenaga kerja, permintaan pasar, ketersediaan infrastruktur dan perkembangan wilayah.
- 11 -
46. Kawasan peruntukan pertambangan adalah wilayah yang memiliki sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair, atau gas yang berdasarkan peta atau data geologi dan merupakan tempat dilakukannya seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi : penyelidikan umum, eksplorasi, operasi produksi dan pasca tambang, baik di wilayah darat maupun perairan, serta tidak dibatasi oleh penggunaan lahan baik kawasan budidaya maupun kawasan lindung.
47. Kawasan perdagangan dan jasa adalah kawasan kawasan yang diperuntukkan untuk kegiatan perdagangan dan jasa, termasuk pergudangan, yang diharapkan mampu mendatangkan keuntungan bagi pemiliknya dan memberikan nilai tambah pada satu kawasan perkotaan.
48. Kawasan strategis kabupaten adalah bagian wilayah kabupaten yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting terhadap kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan/atau kelestarian lingkungan.
49. Kawasan pengendalian ketat merupakan kawasan yang memerlukan pengawasan secara khusus dan dibatasi pemanfaatannya untuk mempertahankan daya dukung, mencegah dampak negatif, dan menjamin proses pembangunan yang berkelanjutan.
50. Kawasan pertahanan dan keamanan negara adalah kawasan yang diperuntukkan dengan fungsi utama untuk kegiatan pertahanan dan kemanan negara yang terdiri dari kawasan militer dan kawasan kepolisian.
51. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disingkat BKPRD, adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-
- 12 -
Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten Trenggalek dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang daerah.
52. Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai disusun dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
53. Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat AMDAL, adalah kajian mengenai mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan.
54. Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS, adalah rangkaian analisa yang sistematis menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan serta status wilayah atau kebijakan, rencana, dan program.
55. Arahan pemanfaatan ruang wilayah adalah arahan pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah kabupaten sesuai dengan RTRW Kabupaten melalui penyusunan dan pelaksanaan program penataan/pengembangan kabupaten beserta pembiayaannya, dalam suatu indikasi program utama jangka menengah lima tahunan kabupaten yang berisi rencana program utama, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan.
56. Indikasi program utama jangka menengah lima tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, waktu pelaksanaan, sumber dana, dan
- 13 -
instansi pelaksana dalam rangka mewujudkan ruang kabupaten yang sesuai dengan rencana tata ruang.
57. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah adalah ketentuan-ketentuan yang dibuat atau disusun dalam upaya mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten agar sesuai dengan RTRW Kabupaten yang berbentuk ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi untuk wilayah kabupaten.
58. Peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya, dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
59. Ketentuan perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum pemanfaatan ruang, yang digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan keruangan yang tertib sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan.
60. Ketentuan insentif dan disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan juga perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
61. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penataan ruang.
62. Peran serta masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
63. Hak atas ruang adalah hak-hak yang diberikan atas pemanfaatan ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara.

BAB II
TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG KABUPATEN
Bagian Kesatu
Tujuan Penataan Ruang
Pasal 2

Penataan ruang wilayah Kabupaten bertujuan mewujudkan Kabupaten sebagai kawasan agribisnis, industri, minapolitan, dan pariwisata yang produktif dan berkelanjutan.

 

Bagian Kedua
Kebijakan Penataan Ruang
Pasal 3

Kebijakan penataan ruang wilayah meliputi:
a. pengembangan kawasan agribisnis berbasis potensi lokal;
b. pengembangan industri berbahan baku lokal berdaya saing dan berpotensi;
c. pengembangan kawasan minapolitan dengan memperhatikan aspek ekologis;
d. pengembangan kawasan pariwisata terpadu berbasis potensi alam dan budaya;
e. pengembangan pengaturan resiko pada kawasan rawan bencana;
- 15 -
f. pengembangan prasarana wilayah;
g. pemantapan fungsi dan pengendalian secara ketat kawasan lindung dengan berbasis pembangunan berkelanjutan;
h. pengembangan kawasan budidaya berbasis pendayagunaan potensi wilayah; dan
i. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

 

Bagian Ketiga
Strategi Penataan Ruang
Pasal 4

(1) Pengembangan kawasan agribisnis berbasis potensi lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dengan strategi meliputi:
a. mengembangkan kawasan pusat pengembangan agropolitan;
b. meningkatkan infrastruktur penunjang kawasan agropolitan;
c. menetapkan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
d. mengembangkan sawah baru pada kawasan potensial;
e. mengoptimalkan kawasan pertanian lahan kering;
f. mengembangkan dan merevitalisasi jaringan irigasi; dan
g. mengembangkan dan menetapkan lahan peternakan.
(2) Pengembangan industri berbahan baku lokal berdaya saing dan berpotensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dengan strategi meliputi:
a. mengembangkan sentra kawasan industri kecil dan menengah;
- 16 -
b. mengembangkan pusat promosi dan pemasaran hasil industri;
c. meningkatkan infrastruktur penunjang kawasan industri; dan
d. mengembangkan industri baru pada kawasan potensial.
(3) Pengembangan kawasan minapolitan dengan memperhatikan aspek ekologis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dengan strategi meliputi:
a. menetapkan zona perikanan tangkap dan perikanan budidaya dengan berbasis kelestarian lingkungan;
b. mengembangkan kawasan pengolahan ikan terpadu;
c. meningkatkan infrastruktur penunjang kawasan minapolitan; dan
d. mengembangkan pusat informasi dan penelitian minapolitan.
(4) Pengembangan kawasan pariwisata terpadu berbasis potensi alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dengan strategi meliputi:
a. mengembangkan kawasan obyek wisata unggulan; dan
b. mengembangkan sarana dan prasarana penunjang kepariwisataan.
(5) Pengembangan pengaturan resiko kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e dengan strategi meliputi:
a. mengembangkan sistem mitigasi bencana;
b. menetapkan zonasi kawasan rawan bencana; dan
c. mengembangkan jalur dan ruang evakuasi bencana.
(6) Pengembangan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f dengan strategi meliputi:
- 17 -
a. mengembangkan sistem transportasi yang terintegrasi;
b. mengembangkan jaringan dan sumber energi alternatif;
c. mengembangkan sarana prasarana sumber daya air baku dan air minum;
d. meningkatkan pelayanan jaringan telekomunikasi;
e. mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan persampahan;
f. mengembangkan sarana prasarana pengolahan limbah; dan
g. mengembangkan jaringan drainase.
(7) Pemantapan fungsi dan pengendalian secara ketat pada kawasan lindung dengan pembangunan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g dengan strategi meliputi:
a. memantapkan fungsi kawasan hutan lindung;
b. meningkatkan kualitas kawasan resapan air;
c. memantapkan kawasan perlindungan setempat;
d. memantapkan fungsi dan nilai manfaat kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;
e. mengendalikan kawasan terbangun pada kawasan rawan bencana; dan
f. memantapkan kawasan lindung geologi.
(8) Pengembangan kawasan budidaya berbasis pada pendayagunaan potensi wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h dengan strategi meliputi:
a. mengembangkan kawasan hutan produksi;
b. menetapkan dan mengembangkan kawasan hutan rakyat;
- 18 -
c. mengembangkan kawasan pertambangan berbasis teknologi ramah lingkungan;
d. menata dan mengendalikan kawasan industri;
e. meningkatkan pengembangan pariwisata berbasis ekowisata;
f. meningkatkan pengembangan kawasan permukiman; dan
g. mengembangkan zona kawasan pesisir dan laut.
(9) Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i dengan strategi meliputi:
a. mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan negara;
b. mengembangkan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan strategis nasional untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan negara;
c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budi daya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara negara sebagai zona penyangga; dan
d. turut serta memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan dan keamanan negara.

BAB III
STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 5

(1) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten terdiri dari:
a. sistem pusat kegiatan; dan
b. sistem jaringan prasarana wilayah.
(2) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten tergambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian minimal 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

 

Bagian Kedua
Sistem Pusat Kegiatan
Pasal 6

Sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a terdiri dari:
a. sistem perkotaan; dan
b. sistem perdesaan.

 

Paragraf 1
Sistem Perkotaan
Pasal 7

(1) Sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:
- 20 -
a. PKL perkotaan Trenggalek berada di Kecamatan Trenggalek;
b. PKLp perkotaan Watulimo berada di Kecamatan Watulimo;
c. PKLp perkotaan Durenan berada di Kecamatan Durenan;
d. PPK perkotaan Kampak berada di Kecamatan Kampak; dan
e. PPK perkotaan Panggul berada di Kecamatan Panggul.
(2) PKL perkotaan Trenggalek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan fungsi meliputi:
a. pusat pemerintahan;
b. perdagangan dan jasa regional;
c. pengembangan permukiman;
d. pelayanan sosial; dan
e. pertumbuhan wilayah Kabupaten.
(3) PKLp perkotaan Watulimo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan fungsi meliputi:
a. pengembangan permukiman;
b. perdagangan dan jasa;
c. pelayanan sosial dan pemerintahan;
d. perikanan;
e. industri; dan
f. pariwisata.
(4) PKLp perkotaan Durenan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan fungsi meliputi:
a. pengembangan permukiman;
- 21 -
b. perdagangan dan jasa skala lokal;
c. pelayanan sosial dan pemerintahan; dan
d. industri.
(5) PPK perkotaan Kampak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan fungsi meliputi:
a. pelayanan sosial dan pemerintahan; dan
b. perdagangan dan jasa skala lokal.
(6) PPK perkotaan Panggul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan fungsi meliputi:
a. pengembangan permukiman;
b. pelayanan sosial dan pemerintahan;
c. perdagangan dan jasa skala lokal;
d. pariwisata; dan
e. industri.

 

Paragraf 2
Sistem Pedesaan
Pasal 8

Sistem perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b berupa PPL meliputi:
1. Desa Masaran Kecamatan Bendungan;
2. Desa Duren Kecamatan Tugu;
3. Desa Sukowetan Kecamatan Karangan;
4. Desa Pogalan Kecamatan Pogalan;
5. Desa Ngrayun Kecamatan Gandusari;
6. Desa Ngrandu Kecamatan Suruh;
7. Desa Sidomulyo Kecamatan Pule;
8. Desa Watuagung Kecamatan Dongko; dan
9. Desa Ngulungwetan Kecamatan Munjungan.

 

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Prasarana Wilayah
Pasal 9

Sistem jaringan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
a. sistem prasarana utama; dan
b. sistem prasarana lainnya.

 

Paragraf 1
Sistem Prasarana Utama
Pasal 10

Sistem prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a berupa sistem jaringan transportasi darat dan laut.

 

Pasal 11

Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berupa jaringan lalu lintas dan angkutan jalan.

 

Pasal 12

Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdiri dari:
a. jaringan jalan dan jembatan;
b. jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; dan
c. jaringan pelayanan lalu lintas angkutan jalan.

 

Pasal 13

(1) Jaringan jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a meliputi:
a. jaringan jalan nasional pada wilayah Kabupaten;
b. jaringan jalan provinsi pada wilayah Kabupaten;
c. jaringan jalan Kabupaten;
d. jaringan jalan lingkungan; dan
e. jembatan.
(2) Jaringan jalan nasional pada wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. pengembangan JLS; dan
b. ruas Durenan – Panggul.
(3) Jaringan jalan provinsi pada wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pengembangan jalan kolektor primer meliputi:
a. ruas Jarakan – Trenggalek; dan
b. ruas Ponorogo – Trenggalek.
- 24 -
(4) Jaringan jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa indikasi pengembangan jalan lokal primer meliputi:
a. ruas Bendungan – batas Ponorogo;
b. ruas Bendungan – batas Tulungagung;
c. ruas Durenan – Prigi;
d. ruas Bendungan – batas Trenggalek;
e. ruas Kampak – Munjungan;
f. ruas Dongko – Munjungan;
g. ruas Pule – Panggul;
h. ruas Suruh – Kampak;
i. ruas Tugu – Pule;
j. ruas Dongko – Pule;
k. ruas Kampak – Dongko;
l. ruas Suruh – Tugu;
m. ruas Pogalan – Gandusari;
n. ruas Kampak – Watulimo;
o. ruas Kampak – Gandusari;
p. ruas Dongko – Besuki;
q. ruas Pogalan – Durenan;
r. ruas Tugu – Karangan;
s. ruas Karangan – Suruh;
t. ruas Bendungan – Tugu;
u. ruas Suruh – Pule; dan
v. ruas Pogalan – Trenggalek.
(5) Sistem jaringan jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa rencana peningkatan dan pengembangan sistem jalan lingkungan yang diatur dalam rencana rinci tata ruang.
(6) Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berada di seluruh kecamatan.

 

Pasal 14

Jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b meliputi:
a. pengembangan terminal penumpang Tipe B berada di Kecamatan Trenggalek;
b. pengembangan terminal penumpang Tipe C berada di Kecamatan Durenan;
c. pengembangan terminal penumpang Tipe C berada di Kecamatan Watulimo; dan
d. pengembangan unit pengujian kendaraan bermotor di Kecamatan Trenggalek.

 

Pasal 15

Jaringan pelayanan lalu lintas angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 huruf c meliputi:
1. Trayek angkutan umum antar kota dalam provinsi yang melayani perkotaan Trenggalek menuju kota-kota lain di dalam Provinsi Jawa Timur meliputi:
a. Trenggalek – Surabaya;
b. Trenggalek – Banyuwangi;
c. Trenggalek – Malang;
- 26 -
d. Trenggalek – Ponorogo-Madiun;
e. Trenggalek – Durenan – Tulungagung;
f. Trenggalek – Pacitan; dan
g. Trenggalek – Blitar.
2. Trayek angkutan perdesaan yang melayani pergerakan penduduk antara perkotaan Trenggalek dengan ibukota kecamatan di wilayah Kabupaten meliputi:
a. Trenggalek – Bendungan;
b. Trenggalek – Dongko – Pule;
c. Trenggalek – Suruh – Pule;
d. Trenggalek – Tugu;
e. Trenggalek – Kampak;
f. Trenggalek – Kampak – Munjungan;
g. Trenggalek – Dongko – Panggul;
h. Durenan – Bandung – Prigi;
i. Kampak – Gandusari – Durenan; dan
j. Gandusari – Pogalan – Trenggalek.

 

Pasal 16

Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berupa pengembangan pelabuhan laut di Kecamatan Watulimo.

 

Paragraf 2
Sistem Prasarana Lainnya
Pasal 17

Sistem prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b terdiri dari:
a. sistem jaringan prasarana energi;
b. sistem jaringan telekomunikasi;
c. sistem jaringan sumber daya air; dan
d. sistem jaringan prasarana lingkungan.

 

Pasal 18

(1) Sistem jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a meliputi:
a. jaringan pipa minyak dan gas bumi;
b. jaringan tenaga listrik;
c. jaringan transmisi tenaga listrik; dan
d. pengembangan energi alternatif.
(2) Jaringan pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. pengembangan Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) dan Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) meliputi:
1. Kecamatan Trenggalek;
2. Kecamatan Pogalan;
3. Kecamatan Karangan;
4. Kecamatan Watulimo; dan
- 28 -
5. Kecamatan Panggul;
b. pengembangan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) berada di seluruh kecamatan.
(3) Jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pengembangan gardu induk distribusi meliputi:
a. Kecamatan Trenggalek;
b. Kecamatan Watulimo;
c. Kecamatan Durenan;
d. Kecamatan Kampak; dan
e. Kecamatan Panggul.
(4) Jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a. pengembangan SUTET meliputi:
1. Kecamatan Durenan;
2. Kecamatan Pogalan;
3. Kecamatan Gandusari;
4. Kecamatan Trenggalek;
5. Kecamatan Karangan; dan
6. Kecamatan Tugu;
b. pengembangan SUTT berada di seluruh kecamatan.
(5) Pengembangan energi alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
a. Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) meliputi:
1. Kecamatan Tugu; dan
2. Kecamatan Bendungan;
b. listrik tenaga surya meliputi:
- 29 -
1. Kecamatan Pule;
2. Kecamatan Suruh;
3. Kecamatan Munjungan;
4. Kecamatan Panggul;
5. Kecamatan Dongko;dan
6. Kecamatan Kampak;
c. energi alternatif biogas meliputi :
1. Kecamatan Bendungan; dan
2. Kecamatan Pule.

 

Pasal 19

(1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b terdiri dari:
a. pengembangan infrastruktur jaringan kabel telepon; dan
b. pengembangan infrastruktur jaringan nirkabel.
(2) Pengembangan infrastruktur jaringan kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pembangunan rumah kabel.
(3) Pengembangan infrastruktur jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan pembangunan menara telekomunikasi bersama.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pelaksanaan penataan dan pembangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

 

Pasal 20

(1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c meliputi:
- 30 -
a. jaringan sumber daya air lintas Kabupaten;
b. wilayah sungai Kabupaten;
c. jaringan irigasi;
d. jaringan air baku untuk air minum; dan
e. sistem pengendalian banjir.
(2) Jaringan sumber daya air lintas Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. Sungai Keser berada di Kecamatan Tugu;
b. Sungai Ngasinan berada di Kecamatan Durenan; dan
c. Sungai Niama berada di Kecamatan Gandusari.
(3) Wilayah sungai Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. peningkatan pengelolaan DAS meliputi:
1. DAS Sukun;
2. DAS Bagong;
3. DAS Prambon;
4. DAS Bendo;
5. DAS Ngepeh;
6. DAS Jati;
7. DAS Mlinjon;
8. DAS Karangtuwo;
9. DAS Prigi;
10. DAS Tengah;
11. DAS Konang; dan
12. DAS Gedangan;
- 31 -
b. pengembangan bendungan Tugu berada di Kecamatan Tugu.
(4) Jaringan irigasi sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a. Daerah Irigasi kewenangan pemerintah provinsi meliputi:
1. Daerah Irigasi Gedangan berada di Desa Dongko Kecamatan Dongko;
2. Daerah Irigasi Konang berada di Desa Salamwetan Kecamatan Dongko;
3. Daerah Irigasi Ngepeh berada di Desa Gamping Kecamatan Tugu;
4. Daerah Irigasi Ngepeh berada di Desa Ngepeh Kecamatan Tugu;
5. Daerah Irigasi Jati berada di Desa Salamrejo Kecamatan Karangan;
6. Daerah Irigasi Mlinjon berada di Desa Sukowetan Kecamatan Karangan;
7. Daerah Irigasi Jati berada di Desa Kedungsigit Kecamatan Karangan; dan
8. Daerah Irigasi Gedangan berada di Desa Manggis Kecamatan Panggul.
b. Daerah Irigasi kewenangan Pemerintah Kabupaten tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(5) Jaringan air baku untuk air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
a. pengembangan embung meliputi:
1. Kecamatan Kampak;
- 32 -
2. Kecamatan Panggul;
3. Kecamatan Bendungan;
4. Kecamatan Pule;
5. Kecamatan Suruh;
6. Kecamatan Watulimo;
7. Kecamatan Gandusari;
8. Kecamatan Dongko; dan
9. Kecamatan Munjungan;
b. pemanfaatan sumber mata air meliputi:
1. Kecamatan Bendungan;
2. Kecamatan Tugu;
3. Kecamatan Pule;
4. Kecamatan Suruh;
5. Kecamatan Watulimo;
6. Kecamatan Kampak;
7. Kecamatan Munjungan;
8. Kecamatan Gandusari;
9. Kecamatan Panggul; dan
10. Kecamatan Dongko.
(6) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
a. Bendungan Tugu berada di Kecamatan Tugu;
b. Dam Widoro berada di Kecamatan Gandusari;
c. Dam Dawong berada di Kecamatan Pogalan;
d. Dam Semarangan berada di Kecamatan Kampak; dan
e. Dam Sumbergayam berada di Kecamatan Durenan.

 

Pasal 21

Sistem jaringan prasarana lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d meliputi:
a. sistem persampahan;
b. sistem sanitasi lingkungan;
c. sistem pengolahan limbah;
d. sistem drainase;
e. jaringan air minum ke kelompok pengguna;
f. jalur evakuasi bencana; dan
g. ruang evakuasi bencana.

 

Pasal 22

Rencana sistem persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a meliputi:
a. pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) berada di Kecamatan Bendungan;
b. pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) meliputi:
1. Kecamatan Suruh; dan
2. Kecamatan Kampak;
c. pengembangan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) berada di seluruh kecamatan; dan
d. pengelolaan sampah skala rumah tangga meliputi:
1. sistem pengurangan sampah;
2. sistem pemanfaatan kembali; dan
3. sistem daur ulang sampah.

 

Pasal 23

(1) Sistem sanitasi lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b meliputi:
a. pengembangan pengelolaan air limbah domestik dengan sistem off site dan on site meliputi:
1. pengembangan septic tank untuk setiap rumah pada kawasan permukiman;
2. pengembangan jamban komunal di kawasan permukiman padat masyarakat berpenghasilan rendah; dan
3. pengembangan jamban komunal di area fasilitas umum;
b. pengembangan prasarana terpadu Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT) dapat diintegrasikan dengan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) meliputi:
1. Kecamatan Kampak; dan
2. Kecamatan Suruh.
(2) Pemantapan dan pengembangan instalasi pengolahan limbah kotoran hewan dan rumah tangga perdesaan sebagai sumber energi alternatif dan pupuk organik meliputi:
a. Kecamatan Bendungan; dan
b. Kecamatan Pule.

 

Pasal 24

(1) Sistem pengolahan limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c meliputi:
a. pengelolaan limbah industri menengah meliputi:
1. Kecamatan Trenggalek;
2. Kecamatan Durenan;
3. Kecamatan Karangan;
4. Kecamatan Panggul; dan
5. Kecamatan Watulimo;
b. pengelolaan limbah industri kecil berada di seluruh kecamatan; dan
c. pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun berada di seluruh kecamatan.
(2) Pengelolaan limbah industri menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pada kawasan industri;
b. pembangunan instalasi menjadi tanggungjawab pengelola kegiatan industri; dan
c. pemantauan ketat kepada perusahaan industri berpotensi melakukan pencemaran.

 

Pasal 25

Sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d meliputi:
a. pembangunan dan peningkatan saluran drainase kawasan perkotaan, kawasan permukiman padat, kawasan kumuh, dan kawasan sekitar pasar;
b. pembangunan dan peningkatan saluran drainase pada ruas jalan nasional, provinsi, dan Kabupaten;
c. pengembangan dan peningkatan drainase pada kawasan rawan banjir;
d. normalisasi peningkatan saluran primer;
e. pengembangan ekodrainase di kawasan permukiman; dan
f. normalisasi saluran sekunder berada di kawasan perkotaan.

 

Pasal 26

Jaringan air minum ke kelompok pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e berupa pengembangan prasarana perpipaan meliputi:
a. Kecamatan Trenggalek;
b. Kecamatan Kampak;
c. Kecamatan Gandusari;
d. Kecamatan Tugu;
e. Kecamatan Pogalan;
f. Kecamatan Durenan;
g. Kecamatan Karangan;
h. Kecamatan Suruh;
i. Kecamatan Pule;
j. Kecamatan Watulimo;
k. Kecamatan Munjungan;
l. Kecamatan Dongko;
m. Kecamatan Panggul; dan
n. Kecamatan Bendungan.

 

Pasal 27

(1) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf f meliputi:
a. pengembangan jalur evakuasi bencana banjir meliputi:
1. jalan menuju Kantor Kecamatan Watulimo;
2. jalan menuju Kantor Desa Besuki Kecamatan Munjungan;
3. jalan menuju Stadion Kelurahan Kelutan Kecamatan Trenggalek;
4. jalan menuju Kantor Desa Widoro Kecamatan Gandusari;
5. jalan menuju Kantor Desa Karangan Kecamatan Karangan;
6. jalan menuju Kantor Desa Jambu Kecamatan Tugu; dan
7. jalan menuju Lapangan Sepak Bola Desa Pule Kecamatan Pule;
b. pengembangan jalur evakuasi bencana tsunami meliputi:
1. jalan menuju kawasan perbukitan di Kecamatan Panggul;
2. jalan menuju kawasan perbukitan di Kecamatan Munjungan; dan
- 38 -
3. jalan menuju kawasan perbukitan di Kecamatan Watulimo;
c. pengembangan jalur evakuasi bencana longsor meliputi:
1. ruas jalan dan/atau ruas jalan darurat di Kecamatan Bendungan;
2. ruas jalan dan/atau ruas jalan darurat di Kecamatan Tugu;
3. ruas jalan dan/atau ruas jalan darurat di Kecamatan Dongko;
4. ruas jalan dan/atau ruas jalan darurat di Kecamatan Munjungan;
5. ruas jalan dan/atau ruas jalan darurat di Kecamatan Panggul;
6. ruas jalan dan/atau ruas jalan darurat di Kecamatan Watulimo;
7. ruas jalan dan/atau ruas jalan darurat di Kecamatan Gandusari;
8. ruas jalan dan/atau ruas jalan darurat di Kecamatan Kampak; dan
9. ruas jalan dan/atau ruas jalan darurat di Kecamatan Pule.
(2) Rencana pengembangan jalur evakuasi digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

 

Pasal 28

Ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf g meliputi:
a. lapangan;
b. stadion;
c. taman publik;
d. fasilitas umum; dan
e. bangunan pemerintahan.

 

 

BAB IV
POLA RUANG WILAYAH
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 29

a. Rencana pola ruang Kabupaten terdiri dari:
a. kawasan lindung; dan
b. kawasan budidaya.
b. Peta rencana pola ruang digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian minimal 1:50.000 tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

 

Bagian Kedua
Kawasan Lindung
Pasal 30

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
a. kawasan hutan lindung;
b. kawasan perlindungan setempat;
c. kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;
d. kawasan rawan bencana alam; dan
e. kawasan lindung geologi.

 

Pasal 31

Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a dengan luas lebih kurang 23.141 (dua puluh tiga ribu seratus empat puluh satu) hektar berada di seluruh kecamatan.

 

Pasal 32

Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b terdiri dari:
a. sempadan mata air;
b. sempadan waduk;
c. sempadan embung;
d. sempadan pantai;
e. sempadan sungai;
f. sempadan SUTET; dan
g. RTH kawasan perkotaan.

 

Pasal 33

Kawasan sempadan mata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a dengan luas lebih kurang 1.582 (seribu lima ratus delapan puluh dua) hektar berada di seluruh kecamatan.

 

Pasal 34

Kawasan sempadan waduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b dengan luas lebih kurang 6 (enam) hektar berada di Kecamatan Tugu.

 

Pasal 35

Kawasan sempadan embung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c dengan luas lebih kurang 113 (seratus tiga belas) hektar berupa kawasan sempadan meliputi:
a. Embung Ngemplak di desa Bogoran Kecamatan Kampak;
b. Embung Depok di desa Depok Kecamatan Panggul;
c. Embung Ngepeh di desa Ngepeh Kecamatan Tugu;
d. Embung Nglebo di desa Nglebo Kecamatan Suruh;
e. Embung Nglentreng di desa Depok Kecamatan Bendungan;
f. Embung Winong di desa Winong Kecamatan Tugu;
g. Embung Watulimo di desa Watulimo Kecamatan Watulimo;
h. Embung Karangtengah di desa Kaangtengah Kecamatan Panggul;
i. Embung Ngerit di desa Senden Kecamatan Kampak;
- 42 -
j. Embung Boto Putih di desa Boto Putih Kecamatan Bendungan;
k. Embung Pule di desa Pule Kecamatan Pule;
l. Embung Joho di desa Joho Kecamatan Pule;
m. Embung Tangkil di desa Tangkil Kecamatan Panggul;
n. Embung Terbis di desa Terbis Kecamatan Panggul;
o. Embung Sawahan di desa Sawahan Kecamatan Watulimo;
p. Embung Puyung di desa Puyung Kecamatan Pule;
q. Embung Beji Maron di desa Karanganyar Kecamatan Gandusari;
r. Embung Wakelan di desa Dongko Kecamatan Dongko; dan
s. Embung Tambong di Desa Pule Kecamatan Pule.

 

Pasal 36

Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d dengan luas lebih kurang 1.225 (seribu dua ratus dua puluh lima) hektar meliputi:
a. Kecamatan Watulimo;
b. Kecamatan Panggul; dan
c. Kecamatan Munjungan.

 

Pasal 37

Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf e dengan luas lebih kurang 962 (sembilan ratus enam puluh dua) hektar berada di seluruh kecamatan.

 

Pasal 38

Kawasan sempadan SUTET sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf f dengan luas lebih kurang 123 (seratus dua puluh tiga) hektar meliputi:
a. Kecamatan Durenan;
b. Kecamatan Pogalan;
c. Kecamatan Gandusari;
d. Kecamatan Trenggalek;
e. Kecamatan Karangan; dan
f. Kecamatan Tugu.

 

Pasal 39

RTH kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf g dengan luas lebih kurang 1.313 (seribu tiga ratus tiga belas) hektar atau 30% (tiga puluh persen) dari luas keseluruhan kawasan perkotaan meliputi:
a. Perkotaan Panggul;
b. Perkotaan Munjungan;
c. Perkotaan Watulimo;
d. Perkotaan Kampak;
- 44 -
e. Perkotaan Dongko;
f. Perkotaan Pule;
g. Perkotaan Karangan;
h. Perkotaan Suruh;
i. Perkotaan Gandusari;
j. Perkotaan Durenan;
k. Perkotaan Pogalan;
l. Perkotaan Trenggalek;
m. Perkotaan Tugu; dan
n. Perkotaan Bendungan.

 

Pasal 40

Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c terdiri dari:
a. kawasan cagar alam;
b. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan; dan
c. kawasan pantai berhutan bakau.

 

Pasal 41

(1) Kawasan cagar alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a terdiri dari:
a. kawasan pelestarian alam gua;
b. kawasan pelestarian alam air terjun;
c. kawasan pelestarian alam gunung; dan
d. kawasan pelestarian pasir putih.
- 45 -
(2) Kawasan pelestarian alam gua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. Gua Lowo berada di Kecamatan Watulimo;
b. Gua Suruban berada di Kecamatan Watulimo;
c. Gua Ngerit berada di Kecamatan Kampak;
d. Gua Gajah berada di Kecamatan Bendungan;
e. Gua Kalimati berada di Kecamatan Dongko; dan
f. Gua Pringapus berada di Kecamatan Dongko.
(3) Kawasan pelestarian alam air terjun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. Air Terjun Kalianak berada di Kecamatan Tugu;
b. Air Terjun Kalianjok berada di Kecamatan Tugu;
c. Air Terjun Songgolangit berada di Kecamatan Pule; dan
d. Air Terjun Jero Guih berada di Kecamatan Suruh.
(4) Kawasan pelestarian alam gunung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a. Gunung Sepikul berada di Kecamatan Watulimo; dan
b. Gunung Linggo berada di Kecamatan Suruh.
(5) Kawasan pelestarian pasir putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa konservasi taman kili-kili berada di Desa Wonocoyo Kecamatan Panggul.

 

Pasal 42

Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b meliputi:
- 46 -
a. kawasan makam Menak Sopal berada di Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek;
b. kawasan Astono Giri Mulyo berada di Desa Sumber Kecamatan Karangan;
c. kawasan makam Setono Gedong berada di Desa Ngantru Kecamatan Trenggalek;
d. kawasan Belik Joglo berada di Kelurahan Sumbergedong Kecamatan Trenggalek;
e. kawasan situs purbakala berada di Desa Semarum Kecamatan Durenan;
f. kawasan makam Kanjeng Jimat berada di Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan;
g. kawasan Candi Brongkah berada di Desa Kedunglurah Kecamatan Pogalan; dan
h. kawasan makam Gunung Cilik Karang berada di Desa Wonocoyo Kecamatan Panggul.

 

Pasal 43

Kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c dengan luas lebih kurang 131 (seratus tiga puluh satu) hektar meliputi:
a. kecamatan Munjungan;
b. kecamatan Panggul; dan
c. kecamatan Watulimo.

 

Pasal 44

(1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d terdiri dari:
- 47 -
a. kawasan rawan bencana longsor;
b. kawasan rawan bencana banjir; dan
c. kawasan rawan gelombang pasang.
(2) Kawasan rawan bencana longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. Kecamatan Bendungan;
b. Kecamatan Watulimo;
c. Kecamatan Gandusari;
d. Kecamatan Trenggalek;
e. Kecamatan Pule;
f. Kecamatan Tugu;
g. Kecamatan Kampak;
h. Kecamatan Panggul; dan
i. Kecamatan Munjungan.
(3) Kawasan rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. Kecamatan Trenggalek;
b. Kecamatan Munjungan;
c. Kecamatan Panggul;
d. Kecamatan Tugu;
e. Kecamatan Pogalan;
f. Kecamatan Karangan;
g. Kecamatan Kampak;
h. Kecamatan Durenan; dan
i. Kecamatan Gandusari.
(4) Kawasan rawan bencana gelombang pasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a. Kecamatan Watulimo;
b. Kecamatan Panggul; dan
c. Kecamatan Munjungan.

 

Pasal 45

(1) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e terdiri dari:
a. kawasan lindung geologi karst kelas 1;
b. kawasan rawan bencana alam geologi; dan
c. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.
(2) Kawasan lindung geologi karst kelas 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas lebih kurang 11.119 (sebelas ribu seratus sembilan belas) hektar meliputi:
a. Kecamatan Bendungan;
b. Kecamatan Dongko;
c. Kecamatan Gandusari;
d. Kecamatan Kampak;
e. Kecamatan Karangan;
f. Kecamatan Munjungan;
g. Kecamatan Panggul;
h. Kecamatan Pogalan;
i. Kecamatan Suruh;
j. Kecamatan Trenggalek;
- 49 -
k. Kecamatan Tugu; dan
l. Kecamatan Watulimo.
(3) Kawasan rawan bencana alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. Gempa bumi berada di seluruh kecamatan; dan
b. Tsunami dengan luas lebih kurang 5.538 (lima ribu lima ratus tiga puluh delapan) hektar meliputi:
1. Kecamatan Watulimo;
2. Kecamatan Munjungan; dan
3. Kecamatan Panggul.
(4) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas lebih kurang 1.582 (seribu lima ratus delapan puluh dua) hektar berada di seluruh kecamatan.

 

Bagian Ketiga
Kawasan Budidaya
Pasal 46

Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) hurub b terdiri dari:
a. kawasan peruntukan hutan produksi;
b. kawasan hutan rakyat;
c. kawasan peruntukan pertanian;
d. kawasan peruntukan perikanan;
e. kawasan peruntukan pertambangan;
f. kawasan peruntukan industri;
g. kawasan peruntukan pariwisata;
h. kawasan peruntukan permukiman; dan
i. kawasan peruntukan lainnya.

 

Pasal 47

(1) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a terdiri dari:
a. kawasan hutan produksi terbatas; dan
b. kawasan hutan produksi tetap.
(2) Kawasan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas lebih kurang 22.477 (dua puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh tujuh) hektar berada di seluruh kecamatan.
(3) Kawasan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas lebih kurang 20.856 (dua puluh ribu delapan ratus lima puluh enam) hektar berada di seluruh kecamatan.

 

Pasal 48

Kawasan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b dengan luas lebih kurang 4.516 (empat ribu lima ratus enam belas) hektar meliputi:
a. Kecamatan Bendungan;
b. Kecamatan Dongko;
c. Kecamatan Gandusari;
d. Kecamatan Kampak;
e. Kecamatan Karangan;
f. Kecamatan Munjungan;
g. Kecamatan Panggul;
h. Kecamatan Pogalan;
i. Kecamatan Suruh;
j. Kecamatan Pule;
k. Kecamatan Durenan;
l. Kecamatan Tugu; dan
m. Kecamatan Watulimo.

 

Pasal 49

(1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c terdiri dari:
a. tanaman pangan;
b. holtikultura;
c. perkebunan; dan
d. peternakan.
(2) Kawasan peruntukan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
a. pertanian pangan lahan basah; dan
b. pertanian pangan lahan kering.
(3) Pertanian pangan lahan basah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
a. pertanian sawah irigasi dengan luas lebih kurang 8.899 (delapan ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan) hektar meliputi:
1. Kecamatan Durenan;
2. Kecamatan Gandusari;
3. Kecamatan Kampak;
- 52 -
4. Kecamatan Karangan;
5. Kecamatan Munjungan;
6. Kecamatan Panggul;
7. Kecamatan Pogalan;
8. Kecamatan Suruh;
9. Kecamatan Trenggalek;
10. Kecamatan Tugu; dan
11. Kecamatan Watulimo;
b. pertanian sawah tadah hujan dengan luas lebih kurang 4.157 (empat ribu seratus lima puluh tujuh) hektar berada di seluruh kecamatan.
(4) Pertanian pangan lahan kering Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan luas lebih kurang 12.804 (dua belas ribu delapan ratus empat) hektar berada di seluruh kecamatan.
(5) Lahan pertanian pangan berkelanjutan dengan luas lebih kurang 13.056 (tiga belas ribu lima puluh enam) hektar berada di seluruh kecamatan.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai lahan pertanian berkelanjutan diatur dengan Peraturan Daerah.
(7) Kawasan peruntukan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas lebih kurang 2.755 (dua ribu tujuh ratus lima puluh lima) hektar meliputi:
a. Kecamatan Gandusari;
b. Kecamatan Durenan;
c. Kecamatan Karangan; dan
d. Kecamatan Trenggalek.
- 53 -
(8) Kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas lebih kurang 7.571 (tujuh ribu lima ratus tujuh puluh satu) hektar meliputi:
a. perkebunan kelapa berada di seluruh kecamatan;
b. perkebunan cengkeh meliputi:
1. Kecamatan Panggul;
2. Kecamatan Munjungan;
3. Kecamatan Watulimo;
4. Kecamatan Kampak;
5. Kecamatan Dongko;
6. Kecamatan Pule;
7. Kecamatan Suruh;
8. Kecamatan Gandusari;
9. Kecamatan Trenggalek;
10. Kecamatan Tugu;dan
11. Kecamatan Bendungan;
c. perkebunan kopi berada di seluruh kecamatan;
d. perkebunan kakao berada di seluruh kecamatan;
e. perkebunan tebu meliputi:
1. Kecamatan Watulimo;
2. Kecamatan Kampak;
3. Kecamatan Pule;
4. Kecamatan Karangan;
5. Kecamatan Suruh;
6. Kecamatan Gandusari;
7. Kecamatan Durenan;
- 54 -
8. Kecamatan Pogalan;
9. Kecamatan Trenggalek; dan
10. Kecamatan Tugu;
f. perkebunan vanili meliputi:
1. Kecamatan Panggul;
2. Kecamatan Munjungan;
3. Kecamatan Watulimo;
4. Kecamatan kampak;
5. Kecamatan Dongko;
6. Kecamatan Pule;
7. Kecamatan Suruh; dan
8. Kecamatan Bendungan;
g. perkebunan jambu mente meliputi:
1. Kecamatan Panggul;
2. Kecamatan Kampak;
3. Kecamatan Pule;
4. Kecamatan Karangan;
5. Kecamatan Gandusari; dan
6. Kecamatan Bendungan;
h. perkebunan asem meliputi:
1. Kecamatan Kampak;
2. Kecamatan Watulimo;
3. Kecamatan Dongko;
4. Kecamatan Pule;
5. Kecamatan Karangan;
6. Kecamatan Pogalan;
- 55 -
7. Kecamatan Trenggalek;
8. Kecamatan Tugu; dan
9. Kecamatan Bendungan.
(9) Kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
a. sentra ternak sapi potong meliputi:
1. Kecamatan Panggul;
2. Kecamatan Bendungan;
3. Kecamatan Tugu;
4. Kecamatan Karangan;
5. Kecamatan Pogalan;
6. Kecamatan Durenan.
7. Kecamatan Gandusari;
8. Kecamatan Trenggalek;
9. Kecamatan Kampak; dan
10. Kecamatan Munjungan;
b. sentra ternak sapi perah meliputi:
1. Kecamatan Bendungan;
2. Kecamatan Pule;
3. Kecamatan Suruh;
4. Kecamatan Kampak; dan
5. Kecamatan Dongko;
c. sentra ternak kambing meliputi:
1. Kecamatan Dongko;
2. Kecamatan Munjungan;
3. Kecamatan Pule;
- 56 -
4. Kecamatan Gandusari;
5. Kecamatan Panggul;
6. Kecamatan Tugu;
7. Kecamatan Bendungan;
8. Kecamatan Kampak; dan
9. Kecamatan Watulimo;
d. sentra ternak unggas meliputi:
1. Kecamatan Durenan;
2. Kecamatan Kampak;
3. Kecamatan Gandusari;
4. Kecamatan Suruh;
5. Kecamatan Karangan;
6. Kecamatan Trenggalek;
7. Kecamatan Tugu;
8. Kecamatan Pogalan; dan
9. Kecamatan Pule.

 

Pasal 50

(1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf d terdiri dari:
a. perikanan tangkap;
b. budidaya perikanan air tawar; dan
c. pengolahan ikan.
(2) Kawasan peruntukan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sejauh 4 (empat) mil meliputi:
- 57 -
a. Ikan pelagis meliputi:
1. Kecamatan Watulimo;
2. Kecamatan Panggul; dan
3. Kecamatan Munjungan;
b. Ikan demersal meliputi:
1. Kecamatan Watulimo;
2. Kecamatan Panggul; dan
3. Kecamatan Munjungan;
c. Ikan crustacea meliputi:
1. Kecamatan Watulimo;
2. Kecamatan Panggul; dan
3. Kecamatan Munjungan.
(3) Kawasan peruntukan budidaya perikanan air tawar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. budidaya lele meliputi:
1. Kecamatan Bendungan;
2. Kecamatan Suruh;
3. Kecamatan Karangan;
4. Kecamatan Kampak; dan
5. Kecamatan Trenggalek;
b. budidaya gurami meliputi:
1. Kecamatan Bendungan;
2. Kecamatan Suruh;
3. Kecamatan Karangan;
4. Kecamatan Kampak; dan
- 58 -
5. Kecamatan Trenggalek;
c. budidaya nila meliputi:
1. Kecamatan Bendungan;
2. Kecamatan Suruh;
3. Kecamatan Karangan;
4. Kecamatan Kampak; dan
5. Kecamatan Trenggalek;
d. budidaya patin meliputi:
1. Kecamatan Bendungan;
2. Kecamatan Suruh;
3. Kecamatan Karangan;
4. Kecamatan Kampak; dan
5. Kecamatan Trenggalek.
(4) Kawasan pengolahan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di Kecamatan Watulimo.
(5) Pengembangan Tempat Pelelangan Ikan meliputi:
a. Kecamatan Munjungan;
b. Kecamatan Panggul; dan
c. Kecamatan Watulimo.
(6) Pengembangan pelabuhan perikanan tangkap berada di Kecamatan Watulimo.
(7) Pengembangan pangkalan pendaratan ikan meliputi:
a. Kecamatan Munjungan; dan
b. Kecamatan Panggul.

 

Pasal 51

(1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf e berupa kawasan pertambangan mineral dan batubara.
(2) Kawasan peruntukan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pertambangan komoditas mineral logam meliputi:
1. Kecamatan Bendungan;
2. Kecamatan Tugu;
3. Kecamatan Pogalan;
4. Kecamatan Durenan;
5. Kecamatan Gandusari;
6. Kecamatan Kampak;
7. Kecamatan Pule;
8. Kecamatan Dongko;
9. Kecamatan Panggul;
10. Kecamatan Munjungan; dan
11. Kecamatan Watulimo;
b. pertambangan komoditas mineral bukan logam berada di seluruh kecamatan;
c. pertambangan komoditas batuan berada di seluruh kecamatan;
d. pertambangan komoditas batubara meliputi:
1. Kecamatan Watulimo;
2. Kecamatan Dongko;
3. Kecamatan Panggul; dan
4. Kecamatan Suruh.

 

Pasal 52

(1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf f terdiri dari:
a. kawasan industri menengah; dan
b. kawasan industri kecil mikro.
(2) Kawasan peruntukan industri menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas lebih kurang 145 (seratus empat puluh lima) hektar meliputi:
a. Kecamatan Trenggalek;
b. Kecamatan Watulimo;
c. Kecamatan Panggul;
d. Kecamatan Durenan; dan
e. Kecamatan Karangan.
(3) Kawasan peruntukan industri kecil mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. sentra industri pemindangan ikan berada di Kecamatan Watulimo;
b. sentra industri tepung tapioka meliputi:
1. Kecamatan Pogalan;
2. Kecamatan Watulimo;
3. Kecamatan Bendungan;
4. Kecamatan Trenggalek;
5. Kecamatan Karangan; dan
6. Kecamatan Tugu;
c. sentra industri gula merah kelapa meliputi:
- 61 -
1. Kecamatan Gandusari;
2. Kecamatan Kampak;
3. Kecamatan Watulimo; dan
4. kecamatan Dongko;
d. sentra industri tempe meliputi:
1. Kecamatan Trenggalek;
2. Kecamatan Panggul;
3. Kecamatan Tugu;
4. Kecamatan Pogalan;
5. Kecamatan Gandusari; dan
6. kecamatan Karangan;
e. sentra industri tahu berada di Kecamatan Tugu;
f. sentra industri kerupuk meliputi:
1. Kecamatan Karangan;
2. Kecamatan Trenggalek;
3. Kecamatan Kampak; dan
4. Kecamatan Pule;
g. sentra industri makanan kering meliputi:
1. Kecamatan Trenggalek; dan
2. Kecamatan Pogalan;
h. sentra industri tape singkong berada di Kecamatan Durenan;
i. sentra industri ceriping meliputi:
1. Kecamatan Suruh;
2. Kecamatan Panggul; dan
- 62 -
3. Kecamatan Dongko;
j. sentra industri batu bata meliputi:
1. Kecamatan Kampak;
2. Kecamatan Panggul;
3. Kecamatan Durenan;
4. Kecamatan Pogalan;
5. Kecamatan Gandusari; dan
6. Kecamatan Karangan;
k. sentra industri genteng meliputi:
1. Kecamatan Gandusari;
2. Kecamatan Durenan;
3. Kecamatan Karangan;
4. Kecamatan Tugu;
5. Kecamatan Trenggalek;
6. Kecamatan Dongko; dan
7. Kecamatan Pule;
l. sentra industri anyaman meliputi:
1. Kecamatan Pogalan;
2. Kecamatan Gandusari;
3. Kecamatan Karangan; dan
4. Kecamatan Durenan;
m. sentra industri kapur tohor berada di Kecamatan Watulimo;
n. sentra industri batik berada di Kecamatan Trenggalek;
o. sentra industri konveksi meliputi:
1. Kecamatan Gandusari;
2. Kecamatan Pogalan; dan
3. Kecamatan Durenan;
p. sentra industri meubel meliputi:
1. Kecamatan Karangan; dan
2. Kecamatan Tugu.

 

Pasal 53

(1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf g terdiri dari:
a. pariwisata budaya; dan
b. pariwisata alam.
(2) Kawasan peruntukan pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. larung sembonyo berada di Kecamatan Watulimo;
b. larung longkangan berada di Kecamatan Munjungan;
c. kupatan berada berada di Kecamatan Durenan;
d. kupatan berada di Kecamatan Trenggalek;
e. baritan berada di Kecamatan Dongko;
f. prasasti kamulan berada di Kecamatan Durenan;
g. jaranan turonggo yakso berada di Kecamatan Dongko;
h. bersih dam Bagong berada di Kecamatan Trenggalek; dan
i. tiban berada di seluruh kecamatan
(3) Kawasan peruntukan pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. Bendungan Tugu berada di Kecamatan Tugu;
- 64 -
b. Pantai Prigi berada di Kecamatan Watulimo;
c. Pantai Pasir Putih Karanggongso berada di Kecamatan Watulimo;
d. Pantai Damas berada di Kecamatan Watulimo;
e. Goa Lowo berada di Kecamatan Watulimo;
f. Pantai Pelang berada di Kecamatan Panggul;
g. Pantai Joketro berada di Kecamatan Panggul;
h. Pantai Konang berada di Kecamatan Panggul;
i. Taman Kili-kili berada di Kecamatan Panggul;
j. Pantai Blado berada di Kecamatan Munjungan;
k. Pantai Ngadipuro berada di Kecamatan Munjungan;
l. Pantai Ngampiran berada di Kecamatan Munjungan;
m. Panjat tebing Gunung Linggo berada di Kecamatan Suruh; dan
n. Panjat tebing Gunung Sepikul berada di Kecamatan Watulimo.

 

Pasal 54

(1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf h terdiri dari:
a. permukiman perkotaan; dan
b. permukiman perdesaan.
(2) Permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas lebih kurang 4.377 (empat ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh) hektar berada di seluruh kecamatan.
(3) Permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas lebih kurang 11.000 (sebelas ribu) hektar berada di seluruh kecamatan.

 

Pasal 55

(1) Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf i terdiri dari:
a. kawasan perdagangan dan jasa;
b. kawasan pesisir; dan
c. kawasan pertahanan dan keamanan negara.
(2) Kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas lebih kurang 750 (tujuh ratus lima puluh) hektar terdiri dari:
a. kawasan perdagangan dan jasa wilayah pelayanan Kabupaten berada di Kecamatan Trenggalek;
b. kawasan perdagangan dan jasa wilayah pelayanan sub wilayah Kabupaten meliputi:
1. Kecamatan Panggul;
2. Kecamatan Kampak;
3. Kecamatan Durenan; dan
4. Kecamatan Watulimo;
c. kawasan perdagangan dan jasa wilayah pelayanan kecamatan meliputi:
1. Kecamatan Bendungan;
2. Kecamatan Tugu;
3. Kecamatan Karangan;
4. Kecamatan Suruh;
5. Kecamatan Kampak;
6. Kecamatan Pogalan;
7. Kecamatan Munjungan;
- 66 -
8. Kecamatan Dongko; dan
9. Kecamatan Pule.
(3) Kawasan pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. Kecamatan Watulimo meliputi:
1. kawasan minapolitan; dan
2. kawasan pariwisata;
b. Kecamatan Munjungan meliputi:
1. kawasan perikanan; dan
2. kawasan pariwisata;
c. Kecamatan Panggul meliputi:
1. kawasan perikanan; dan
2. kawasan pariwisata.
(4) Kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a. Komando Distrik Militer dengan luas lebih kurang 2 (dua) hektar berada di perkotaan Trenggalek;
b. Polisi Resort dengan luas lebih kurang 1 (satu) hektar berada di perkotaan Trenggalek;
c. Polisi Sektor berada di seluruh kecamatan;
d. Komando Rayon Militer berada di seluruh kecamatan;
e. Gudang Amunisi dengan luas lebih kurang 2 (dua) hektar di Kecamatan Trenggalek; dan
f. Pulau Panehan dengan luas lebih kurang 6 (enam) hektar berada di Kecamatan Munjungan; dan
g. Pulau Sekel dengan luas lebih kurang 1.026 (seribu dua puluh enam) meter persegi berada di Kecamatan Watulimo.

BAB V
KAWASAN STRATEGIS WILAYAH KABUPATEN
Pasal 56

(1) Kawasan yang merupakan kawasan strategis Kabupaten terdiri dari:
a. kawasan strategis kepentingan pertumbuhan ekonomi;
b. kawasan strategis kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; dan
c. kawasan strategis lainnya.
(2) Rencana penetapan kawasan strategis Kabupaten digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

 

Pasal 57

(1) Kawasan strategis kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a terdiri dari:
a. kawasan strategis pariwisata;
b. kawasan strategis agropolitan;
c. kawasan strategis minapolitan;
d. kawasan strategis Segitiga Emas Durenan; dan
e. kawasan strategis pengembangan Bendungan Tugu.
(2) Kawasan strategis pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. Kawasan pariwisata pantai di Kecamatan Watulimo;
b. Kawasan pariwisata gua di Kecamatan Watulimo;
- 68 -
c. Kawasan pariwisata pantai di Kecamatan Panggul;
d. Kawasan pariwisata air terjun di Kecamatan Panggul;
e. Kawasan pariwisata pantai di Kecamatan Munjungan;
f. Kawasan pariwisata panjat tebing di Kecamatan Suruh; dan
g. Kawasan pariwisata panjat tebing di Kecamatan Watulimo.
(3) Kawasan strategis agropolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pengembangan pasar agropolitan meliputi:
a. Kecamatan Bendungan;
b. Kecamatan Kampak; dan
c. Kecamatan Watulimo.
(4) Kawasan strategis minapolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa kawasan perikanan meliputi:
a. perikanan tangkap berada di Kecamatan Watulimo; dan
b. budidaya perikanan air tawar meliputi:
1. Kecamatan Bendungan;
2. Kecamatan Kampak; dan
3. Kecamatan Trenggalek.
(5) Kawasan strategis Segitiga Emas Durenan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berada di Kecamatan Durenan.
(6) Kawasan strategis pengembangan Bendungan Tugu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berada di Desa Nglinggis Kecamatan Tugu.

 

Pasal 58

Kawasan strategis kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. kawasan hutan lindung meliputi:
1. Kecamatan Panggul;
2. Kecamatan Munjungan;
3. Kecamatan Watulimo;
4. Kecamatan Kampak;
5. Kecamatan Dongko;
6. Kecamatan Pule;
7. Kecamatan Pogalan;
8. Kecamatan Bendungan;
9. Kecamatan Tugu; dan
10. Kecamatan Suruh;
b. sempadan pantai meliputi:
1. Kecamatan Watulimo;
2. Kecamatan Munjungan; dan
3. Kecamatan Panggul;
c. sempadan sungai berada di seluruh kecamatan;
d. kawasan karst meliputi:
1. Kecamatan Bendungan;
2. Kecamatan Dongko;
3. Kecamatan Gandusari;
4. Kecamatan Kampak;
- 70 -
5. Kecamatan Karangan;
6. Kecamatan Munjungan;
7. Kecamatan Panggul;
8. Kecamatan Pogalan;
9. Kecamatan Suruh;
10. Kecamatan Trenggalek;
11. Kecamatan Tugu; dan
12. Kecamatan Watulimo;
e. kawasan pantai berhutan bakau meliputi:
1. Kecamatan Watulimo;
2. Kecamatan Munjungan; dan
3. Kecamatan Panggul;
f. RTH perkotaan berada di seluruh perkotaan kecamatan.

 

Pasal 59

Kawasan strategis lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 pada ayat (1) huruf c berupa kawasan pengendalian ketat meliputi:
a. kawasan pertahanan dan keamanan negara negara meliputi:
1. Komando Distrik Militer berada di perkotaan Trenggalek;
2. Polisi Resort berada di perkotaan Trenggalek;
3. Polisi Sektor berada di seluruh kecamatan;
4. Komando rayon Militer berada di seluruh kecamatan;
5. Gudang Amunisi berada di Kecamatan Trenggalek;
6. Pulau Panehan berada di Kecamatan Munjungan; dan
7. Pulau Sekel berada di Kecamatan Watulimo;
b. kawasan sekitar JLS meliputi:
1. Kecamatan Watulimo;
2. Kecamatan Munjungan; dan
3. Kecamatan Panggul.

 

Pasal 60

(1) Untuk operasionalisasi RTRW Kabupaten dapat disusun dengan rencana tata ruang yang lebih rinci.
(2) Ketentuan mengenai rencana tata ruang yang lebih rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.


BAB VI
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 61

(1) Arahan pemanfaatan ruang wilayah merupakan indikasi program utama yang memuat uraian program atau kegiatan, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan tahapan pelaksanaan.
(2) Arahan pemanfaatan ruang terdiri dari:
a. perwujudan struktur ruang;
b. perwujudan pola ruang; dan
c. perwujudan kawasan strategis Kabupaten.
(3) Pelaksanaan RTRW Kabupaten terbagi dalam 4 (empat) tahapan meliputi:
a. tahap I (tahun 2011-2015);
b. tahap II (tahun 2016-2020);
c. tahap III (tahun 2021-2025); dan
d. tahap IV (tahun 2026-2031).
(4) Matrik indikasi program utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

 

Bagian Kedua
Perwujudan Struktur Ruang
Pasal 62

Perwujudan struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
a. perwujudan pusat kegiatan; dan
b. perwujudan sistem prasarana.

 

Pasal 63

(1) Perwujudan pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a berupa pelaksanaan pembangunan meliputi:
a. pengembangan dan pemantapan PKL;
b. pengembangan PKLp;
c. pemantapan PPK; dan
d. pemantapan PPL.
- 73 -
(2) Pengembangan dan pemantapan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. pembangunan pusat pemerintahan;
b. pembangunan pusat pendidikan;
c. pembangunan pusat pelayanan kesehatan;
d. pembangunan pusat perdagangan;
e. pembangunan terminal tipe B;
f. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR); dan
g. pengembangan sarana dan prasarana dasar.
(3) Pengembangan PKLp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. pembangunan pusat pemerintahan;
b. pembangunan pusat pendidikan;
c. pembangunan pusat pelayanan kesehatan;
d. pembangunan pusat perdagangan;
e. pembangunan terminal tipe C;
f. pembangunan kawasan industri;
g. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR); dan
h. pengembangan sarana dan prasarana dasar.
(4) Pemantapan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR); dan
b. pengembangan prasarana dan sarana kawasan.
(5) Pemantapan PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
a. penataan permukiman perdesaan; dan
b. pengembangan jaringan jalan.

 

Pasal 64

(1) Perwujudan sistem prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b meliputi:
a. sistem jaringan transportasi darat;
b. sistem jaringan transportasi laut;
c. sistem jaringan prasarana energi;
d. sistem jaringan telekomunikasi;
e. sistem jaringan sumber daya air; dan
f. sistem jaringan prasarana lainnya.
(2) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. pengembangan jaringan JLS;
b. pemeliharaan jalan nasional;
c. pemeliharaan jalan provinsi;
d. pemeliharaan jalan Kabupaten;
e. peningkatan jalan utama antar desa;
f. pengembangan trayek angkutan umum;
g. pembangunan terminal tipe B; dan
h. pembangunan terminal tipe C.
(3) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. penyusunan studi pendukung pelabuhan umum; dan
b. pembangunan pelabuhan umum.
(4) Sistem jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- 75 -
a. peningkatan pelayanan listrik;
b. pengembangan jaringan listrik tenaga surya;
c. pengembangan pembangkit listrik alternatif mikro hidro;
d. pengembangan Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU);
e. pengembangan Stasiun Pengisian Bahan bakar Elpiji (SPBE); dan
f. pengembangan Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bahan Bakar Elpiji (SPPBE).
(5) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
a. penyusunan rencana penataan menara telekomunikasi bersama;
b. pengembangan menara telekomunikasi bersama; dan
c. pengembangan jaringan kabel telepon.
(6) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
a. jaringan sumber daya air lintas Kabupaten;
b. wilayah sungai Kabupaten;
c. jaringan irigasi;
d. jaringan air baku untuk air minum; dan
e. sistem pengendalian banjir.
(7) Jaringan sumber daya air lintas Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a meliputi:
a. penyusunan pengelolaan DAS antar Kabupaten; dan
b. normalisasi sungai.
- 76 -
(8) Wilayah sungai Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b berupa peningkatan pengelolaan DAS Brantas.
(9) Pengembangan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c meliputi:
a. penyusunan rencana induk sistem irigasi; dan
b. peningkatan dan pemeliharaan prasarana jaringan irigasi.
(10) Jaringan air baku untuk air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d meliputi:
a. pengembangan embung; dan
b. pemanfaatan dan pelestarian sumber mata air.
(11) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf f meliputi:
a. pembangunan bendungan Tugu; dan
b. pengoptimalan Dam.
(12) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berupa jaringan prasarana lingkungan meliputi:
a. sistem persampahan;
b. sistem sanitasi lingkungan;
c. sistem pengolahan limbah;
d. sistem drainase;
e. jaringan air minum ke kelompok pengguna;
f. jalur evakuasi bencana; dan
g. ruang evakuasi bencana.
- 77 -
(13) Sistem persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf a meliputi:
a. penyusunan rencana induk pengelolaan sampah;
b. pengembangan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu;
c. optimalisasi pengelolaan persampahan di Tempat Pemrosesan Akhir;
d. pengembangan Tempat Penampungan Sementara; dan
e. optimalisasi kinerja pelayanan pengangkutan dan pengolahan sampah.
(14) Sistem sanitasi lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf b meliputi:
a. pengembangan jamban komunal;
b. pembangunan sarana MCK dengan sistem on site dan off site.
c. pengembangan Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT); dan
d. pengembangan pengolahan limbah kotoran hewan.
(15) Sistem pengolahan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf c meliputi:
a. pengembangan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL); dan
b. pengembangan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
(16) Sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf d meliputi:
a. penyusunan rencana induk drainase;
b. pemeliharaan dan pembangunan prasarana drainase kawasan permukiman; dan
- 78 -
c. monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana induk drainase.
(17) Jaringan air minum ke kelompok pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf e meliputi:
a. penyusunan rencana induk pengembangan sistem pelayanan air bersih; dan
b. pemeliharaan dan pengembangan jaringan perpipaan.
(18) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf f meliputi:
a. pemeliharaan jalur evakuasi; dan
b. pengembangan rambu-rambu jalur evakuasi.
(19) Ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf g meliputi:
a. pengembangan ruang evakuasi bencana; dan
b. pengoptimalan fasilitas evakuasi.

 

Bagian Ketiga
Perwujudan Pola Ruang
Pasal 65

(1) Perwujudan pola ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf b terdiri dari:
a. perwujudan kawasan lindung; dan
b. perwujudan kawasan budidaya.
(2) Perwujudan kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
a. kawasan hutan lindung;
b. kawasan perlindungan setempat;
- 79 -
c. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
d. kawasan rawan bencana; dan
e. kawasan lindung geologi.
(3) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
a. koordinasi, identifikasi, inventarisasi, penegasan dan penetapan kawasan hutan lindung;
b. pemantauan dan perlindungan kawasan lindung; dan
c. pengelolaan kawasan hulu sungai dan DAS.
(4) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
a. kawasan sempadan mata air;
b. kawasan sempadan waduk;
c. kawasan sempadan embung;
d. kawasan sempadan sungai;
e. kawasan sempadan pantai;
f. kawasan sempadan SUTET; dan
g. RTH perkotaan.
(5) Kawasan sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a berupa penataan dan perlindungan kawasan sekitar mata air.
(6) Kawasan sempadan waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b berupa penataan dan perlindungan kawasan sekitar waduk.
- 80 -
(7) Kawasan sempadan embung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c berupa pencegahan dan pengendalian kegiatan budidaya.
(8) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d meliputi:
a. pencegahan dan pengendalian kawasan budidaya;
b. penataan sempadan sungai; dan
c. penataan sempadan anak sungai.
(9) Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e meliputi:
a. pengendalian kegiatan di sempadan pantai;
b. pengembalian fungsi lindung pantai; dan
c. pengembangan kawasan pariwisata.
(10) Kawasan sempadan SUTET sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f meliputi:
a. pengembangan RTH; dan
b. pengendalian kegiatan di sempadan SUTET.
(11) RTH perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf g berupa pengembangan RTH perkotaan.
(12) Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
a. kawasan cagar alam meliputi:
1. pengembangan kawasan cagar alam;
2. pelestarian kawasan cagar alam; dan
3. pengelolaan dan pengendalian kawasan cagar alam;
- 81 -
b. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan meliputi:
1. pengembangan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan; dan
2. pelestarian kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
c. kawasan pantai berhutan bakau berupa penanaman pohon bakau.
(13) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
a. kawasan rawan bencana longsor berupa penanganan daerah rawan longsor;
b. kawasan rawan bencana banjir meliputi:
1. pengaturan debit banjir;
2. penataan daerah lingkungan sungai;
3. sosialisasi program pengendalian banjir; dan
4. pengelolaan daerah tangkapan air;
c. kawasan rawan bencana gelombang pasang berupa penanganan daerah rawan gelombang pasang.
(14) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi:
a. kawasan lindung karst kelas I meliputi:
1. perlindungan kawasan karst; dan
2. pengendalian kawasan pariwisata di kawasan karst;
b. kawasan rawan bencana geologi meliputi:
1. penanganan kawasan rawan bencana tsunami; dan
- 82 -
2. penanganan kawasan rawan bencana gempa bumi;
c. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah berupa penataan dan pengendalian kawasan budidaya.
(15) Perwujudan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
a. kawasan hutan produksi;
b. kawasan hutan rakyat;
c. kawasan peruntukan pertanian;
d. kawasan peruntukan perikanan;
e. kawasan peruntukan pertambangan;
f. kawasan peruntukan industri;
g. kawasan peruntukan pariwisata;
h. kawasan peruntukan permukiman; dan
i. kawasan peruntukan lainnya.
(16) Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf a meliputi:
a. pengembangan hutan produksi;
b. koordinasi, inventarisasi dan penyusunan rencana strategis penanganan lahan; dan
c. penanganan, pemantauan dan evaluasi penanganan lahan kritis.
(17) Kawasan hutan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf b meliputi:
a. pengembangan hutan rakyat; dan
- 83 -
b. usaha peningkatan kualitas hutan dan lingkungan dengan pengembangan objek wisata alam yang berbasis pada pemanfaatan hutan.
(18) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf c meliputi:
a. peruntukan tanaman pangan meliputi:
1. penyusunan kebijakan revitalisasi pertanian;
2. pengembangan lahan abadi pertanian;
3. monitoring dan evaluasi revitalisasi pertanian;
4. rehabilitasi dan peningkatan sarana prasarana irigasi di tingkat usaha tani;
5. mekanisasi pertanian melalui pengembangan Usaha Pelayanan Jasa Alat Mesin Pertanian (UPJA);
6. penyebaran benih unggul bermutu;
7. pembangunan pasar agro;
8. pengembangan komoditas unggulan; dan
9. peningkatan sistem irigasi sederhana menjadi irigasi teknis;
b. peruntukan hortikultura meliputi:
1. intensifikasi dan diversifikasi tanaman hortikultura;
2. pengembangan komoditas unggulan;
3. pengembangan sentra komoditi hortikultura;
4. pembinaan petani hortikultura; dan
5. pengembangan sentra-sentra pertanian dan pariwisata agribisnis;
c. peruntukan perkebunan meliputi:
- 84 -
1. intensifikasi dan pengembangan perkebunan;
2. pembinaan petani perkebunan;
3. mengembangkan industri pengolahan hasil perkebunan; dan
4. penyebaran benih atau bibit unggul;
d. peruntukan peternakan meliputi:
1. pengembangan usaha ternak unggulan;
2. pengembangan inseminasi buatan;
3. pembangunan pasar ternak; dan
4. pembangunan rumah potong hewan dan ternak.
(19) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf d meliputi:
a. perikanan tangkap meliputi:
1. peningkatan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) menjadi Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS);
2. pembangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
3. pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI);
4. pembangunan cold storage dan pabrik es;
5. pembangunan pasar ikan;
6. peningkatan kapasitas peralatan tangkap;
7. pembinaan nelayan;
8. pengembangan perikanan budidaya jaring apung; dan
9. pembinaan petani ikan;
b. budidaya perikanan air tawar meliputi:
1. pengembangan perikanan budidaya darat;
- 85 -
2. pengembangan bibit ikan; dan
3. pembinaan petani ikan.
(20) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf e meliputi:
a. pengembangan kawasan pertambangan komoditas mineral logam;
b. pengembangan kawasan pertambangan komoditas mineral bukan logam;
c. pengembangan kawasan pertambangan komoditas batuan; dan
d. pengembangan kawasan pertambangan komoditas batubara.
(21) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf f meliputi:
a. peruntukan industri kecil mikro meliputi:
1. lokakarya teknologi pengolahan produk pertanian unggulan;
2. pelatihan pengolahan produk perikanan;
3. pelatihan pengolahan produk makanan dan kerajinan tanah liat;
4. pelatihan pengolahan produk kerajinan dari bambu dan sabut kelapa;
5. pelatihan pengolahan produk mebel dan pengolahan tanah liat; dan
6. pelatihan kerajinan anyaman dari pandan dan bambu;
b. peruntukan industri menengah meliputi:
1. penataan kawasan industri menengah; dan
- 86 -
2. pengembangan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
(22) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf g meliputi:
a. pengembangan sistem transportasi wisata;
b. pengembangan paket wisata;
c. pengembangan kawasan prioritas pengembangan wisata alam;
d. pengembangan kawasan prioritas pengembangan wisata budaya atau sejarah;
e. pembangunan prasarana dan sarana wisata;
f. pembangunan pasar wisata, pusat kawasan peristirahatan; dan
g. pengembangan promosi wisata.
(23) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf h meliputi:
a. pengembangan kawasan permukiman baru;
b. pengembangan dan peningkatan jaringan sarana dan prasarana dasar; dan
c. peningkatan kualitas permukiman.
(24) Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf i meliputi:
a. pengembangan kawasan perdagangan dan jasa;
b. pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan negara; dan
c. pengembangan kawasan pesisir.

 

Bagian Keempat
Perwujudan Kawasan Strategis
Pasal 66

(1) Perwujudan kawasan strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 pada ayat (2) huruf c terdiri dari:
a. kawasan strategis kepentingan pertumbuhan ekonomi;
b. kawasan strategis kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; dan
c. kawasan strategis lainnya.
(2) Kawasan strategis kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. pengembangan kawasan pariwisata;
b. penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan (RIPK);
c. pengembangan kawasan agropolitan;
d. penyusunan rencana rinci pengembangan agropolitan;
e. pengembangan kawasan minapolitan;
f. penyusunan rencana rinci pengembangan minapolitan;
g. pengembangan kawasan segitiga emas durenan;
h. penyusunan rencana detail kawasan segitiga emas durenan; dan
i. pembangunan Bendungan Tugu.
(3) Kawasan strategis kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. pengoptimalan fungsi hutan lindung;
b. perlindungan kawasan sempadan sungai;
c. perlindungan kawasan sempadan pantai;
d. perlindungan kawasan lindung karst;
e. pelestarian pantai berhutan bakau; dan
f. penyediaan RTH perkotaan.
(4) Kawasan strategis lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa kawasan pengendalian ketat meliputi:
a. pengendalian pembangunan sekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara negara;
b. pengendalian pembangunan sekitar JLS; dan
c. penyusunan rencana detail pengembangan kawasan sekitar JLS.

BAB VII
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Bagian Kesatu
Pedoman pengaturan
Pasal 67

Arahan pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan sebagai upaya untuk mewujudkan tertib ruang melalui:
a. ketentuan umum peraturan zonasi;
b. ketentuan perizinan;
c. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan
d. arahan sanksi.

 

Bagian Kedua
Penetapan Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
Pasal 68

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a disusun sebagai arahan dalam penyusunan peraturan zonasi.
(2) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang, serta berdasarkan rencana rinci tata ruang untuk setiap zonasi pemanfaatan ruang.
(3) Ketentuan umum peraturan zonasi terdiri dari:
a. ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang;
b. ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang; dan
c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis.
(4) Ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri dari:
a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem pusat kegiatan; dan
b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana wilayah.
(5) Ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri dari:
a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung; dan
b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya.
.

 

Paragraf 1
Ketentuan Umum
Peraturan Zonasi Sistem Pusat Kegiatan
Pasal 69

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (4) huruf a terdiri dari:
a. ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem perkotaan; dan
b. ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem perdesaan.
(2) Ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
a. diperbolehkan pemanfaatan ruang disekitar jaringan prasarana untuk mendukung berfungsinya sistem perkotaan dan jaringan prasarana;
b. diperbolehkan peningkatan kegiatan perkotaan dengan dukungan fasilitas dan infrastruktur;
c. diperbolehkan dengan syarat pembatasan intensitas pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi sistem perkotaan dan jaringan prasarana; dan
d. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya sistem perkotaan dan jaringan prasarana.
(3) Ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
a. diperbolehkan pemanfaatan ruang disekitar jaringan prasarana untuk mendukung berfungsinya sistem perdesaan dan jaringan prasarana;
b. diperbolehkan peningkatan kegiatan perdesaan dengan didukung fasilitas dan infrastruktur;
c. diperbolehkan dengan syarat pembatasan intensitas pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi sistem perdesaan dan jaringan prasarana; dan
d. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya sistem perdesaan dan jaringan prasarana.

 

Paragraf 2
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Sistem Jaringan Prasarana Wilayah
Pasal 70

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (4) huruf b terdiri dari:
a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi darat;
b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi laut;
c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan energi;
d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi;
e. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan sumber daya air; dan
f. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan prasarana lainnya.
(2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan
- 92 -
transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan terdiri dari:
a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalan dan jembatan;
b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; dan
c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan pelayanan lalu lintas angkutan jalan.
(3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun dengan ketentuan:
a. diperbolehkan pada ruas-ruas jalan utama menyediakan fasilitas yang menjamin keselamatan, keamanan dan kenyamanan bagi pemakai jalan baik yang menggunakan kendaraan maupun pejalan kaki;
b. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan ruas-ruas jalan utama sebagai tempat parkir;
c. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruas jalan selain untuk prasarana transportasi yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas; dan
d. tidak diperbolehkan pemanfaatan kawasan budidaya yang mengganggu fungsi jembatan.
(4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun dengan ketentuan:
a. diperbolehkan mendirikan bangunan yang mendukung fungsi terminal; dan
b. diperbolehkan dengan syarat pengembangan kawasan sekitar terminal.
- 93 -
(5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan pelayanan lalu lintas angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disusun dengan ketentuan:
a. diperbolehkan membangun prasarana pendukung;
b. diperbolehkan pengembangan kawasan sekitar jaringan pelayanan lalu lintas; dan
c. diperbolehkan dengan syarat pengembangan jaringan pelayanan lalu lintas angkutan jalan.
(6) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
a. diperbolehkan membangun prasarana pendukung;
b. diperbolehkan membangun kawasan pergudangan; dan
c. tidak diperbolehkan kawasan budidaya yang mengganggu fungsi pelabuhan.
(7) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan pipa minyak dan gas bumi;
b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan tenaga listrik;
c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan tranmisi tenaga listrik;
d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk pengembangan energi alternatif.
(8) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada
- 94 -
ayat (7) huruf a disusun dengan ketentuan:
a. diperbolehkan mendirikan bangunan untuk mendukung jaringan bahan bakar minyak;
b. diperbolehkan dengan syarat pembangunan jaringan bahan bakar minyak dengan mengacu pada rencana pola ruang;
c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) dan Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE);
d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU); dan
e. diperbolehkan peningkatan kualitas jaringan transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi secara optimal dengan pembangunan depo bahan bakar minyak.
(9) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b disusun dengan ketentuan:
a. diperbolehkan mendirikan bangunan untuk mendukung fungsi gardu pembangkit; dan
b. diperbolehkan dengan syarat penempatan gardu pembangkit di luar kawasan perumahan yang terbebas dari resiko keselamatan umum.
(10) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan tranmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c disusun dengan ketentuan:
a. diperbolehkan pengembangan jaringan baru atau penggantian jaringan lama pada pusat pelayanan dan pengembangan jaringan bawah tanah;
- 95 -
b. diperbolehkan dengan syarat penempatan tiang SUTET dan SUTT disusun dengan ketentuan:
1. jarak antara tiang dengan tiang pada jaringan umum paling sedikit 40 (empat puluh) meter;
2. jarak antara tiang jaringan umum dengan tiang atap atau bagian bangunan paling sedikit 30 (tiga puluh) meter;
3. jarak antara tiang atap dengan tiang atap bangunan lainnya (paling banyak lima bangunan berderet) paling sedikit 30 (tiga puluh) meter;
4. jarak bebas antara penghantar udara dengan benda lain yang terdekat misalnya dahan atau daun, bagian bangunan dan lainnya paling sedikit berjarak 0,5 (nol koma lima) meter dari penghantar udara tersebut; dan
5. areal konservasi di sekitar lokasi SUTET yaitu sekitar 20 (dua puluh) meter pada setiap sisi tiang listrik;
c. diperbolehkan dengan syarat pengembangan kegiatan di sekitar lokasi SUTT.
(11) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pengembangan energi alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf d terdiri dari:
a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH);
b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk listrik tenaga surya; dan
c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk energi alternatif biogas.
- 96 -
(12) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a disusun dengan ketentuan:
a. diperbolehkan melakukan reboisasi di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH);
b. diperbolehkan dengan syarat kegiatan penelitian di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH); dan
c. tidak diperbolehkan merusak lingkungan sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH).
(13) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk listrik tenaga surya sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b disusun dengan ketentuan:
a. diperbolehkan pengembangan listrik tenaga surya di kawasan permukiman; dan
b. diperbolehkan dengan syarat kegiatan penelitian.
(14) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk energi alternatif biogas sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf c disusun dengan ketentuan:
a. diperbolehkan dengan syarat pengembangan energi alternatif biogas di kawasan perumahan kepadatan sedang–rendah; dan
b. tidak diperbolehkan pengembangan energi alternatif biogas di kawasan perumahan kepadatan tinggi.
(15) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun dengan ketentuan:
a. diperbolehkan pengembangan jaringan baru atau penggantian jaringan lama;
- 97 -
b. diperbolehkan dengan syarat penempatan menara Base Transceiver Station (BTS) dengan memperhatikan keamanan, keselamatan umum, dan estetika lingkungan;
c. diwajibkan memanfaatkan menara Base Transceiver Station (BTS) secara terpadu pada lokasi-lokasi yang telah ditentukan;
d. diperbolehkan dengan syarat jarak antar tiang telepon pada jaringan umum tidak melebihi 40 (empat puluh) meter; dan
e. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan di sekitar menara telekomunikasi/menara dalam radius bahaya keamanan dan keselamatan.
(16) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari:
a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan sumber daya air lintas Kabupaten;
b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk wilayah sungai Kabupaten;
c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan irigasi;
d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan air baku untuk air minum; dan
e. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem pengendalian banjir.
- 98 -
(17) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan sumber daya air lintas Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf a disusun dengan ketentuan:
a. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana wilayah di sekitar sungai; dan
b. diperbolehkan dengan syarat pengembangan prasarana pendukung.
(18) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk wilayah sungai Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf b disusun dengan ketentuan:
a. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana wilayah di sekitar sungai; dan
b. diperbolehkan dengan syarat pengembangan prasarana pendukung.
(19) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf c disusun dengan ketentuan:
a. diperbolehkan mempertegas sistem jaringan yang berfungsi sebagai jaringan primer, sekunder, tersier, maupun kuarter;
b. diperbolehkan dengan syarat pengembangan kawasan terbangun disusun dengan ketentuan menyediakan sempadan jaringan irigasi paling sedikit 2 (dua) meter di kiri dan kanan saluran; dan
c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana pendukung irigasi sesuai ketentuan teknis yang berlaku.
(20) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan air baku untuk air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf d disusun dengan ketentuan:
- 99 -
a. diperbolehkan pembangunan jaringan perpipaan;
b. diperbolehkan melakukan reboisasi di sekitar jaringan;
c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana wilayah di sekitar jaringan air baku;
d. diperbolehkan dengan syarat pengembangan prasarana pendukung; dan
e. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang merusak fungsi lindung di kawasan sempadan.
(21) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf e disusun dengan ketentuan:
a. diperbolehkan dengan syarat pengembangan kawasan wisata di sekitar bendungan;
b. diperbolehkan dengan syarat kegiatan budidaya di kawasan bendungan;
c. diperbolehkan pembangunan prasarana pendukung di sekitar dam dan bendungan; dan
d. tidak diperbolehkan melakukan penambangan pasir di sekitar dam dan bendungan.
(22) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri dari:
a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem persampahan;
b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem sanitasi lingkungan;
c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan pengolahan limbah;
- 100 -
d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan drainase;
e. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan air minum ke kelompok pengguna;
f. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jalur evakuasi bencana; dan
g. ketentuan umum peraturan zonasi untuk ruang evakuasi bencana.
(23) etentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (22) huruf a disusun dengan ketentuan:
a. diperbolehkan mendirikan bangunan pendukung jaringan persampahan;
b. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas pengolahan sampah disusun dengan ketentuan:
1. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) paling tinggi 30% (tiga puluh persen);
2. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) paling tinggi 60% (enam puluh persen);
3. lebar jalan menuju Tempat Penampungan Sementara (TPS) paling sedikit 8 (delapan) meter;
4. tempat parkir truk sampah paling sedikit 20% (dua puluh persen); dan
5. sempadan bangunan paling sedikit sama dengan lebar jalan atau sesuai dengan Keputusan Gubernur dan/atau Keputusan Bupati pada jalur-jalur jalan tertentu.
(24) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem sanitasi lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (22) huruf b disusun dengan ketentuan:
a. diperbolehkan mendirikan bangunan pendukung sistem sanitasi lingkungan;
- 101 -
b. diperbolehkan dengan syarat pengembangan sistem sanitasi lingkungan berupa Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) domestik dan Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT) di kawasan permukiman; dan
c. tidak diperbolehkan pembangunan instalasi pengolahan kotoran hewan di kawasan permukiman padat.
(25) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan pengolahan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (22) huruf c disusun dengan ketentuan:
a. diperbolehkan mendirikan bangunan pendukung jaringan pengolahan limbah;
b. diperbolehkan sistem pengelolaan air limbah meliputi:
1. pengelolaan primer berupa pengelolaan dengan menggunakan pasir dan benda-benda terapung melalui bak penangkap pasir dan saringan untuk menghilangkan minyak dan lemak;
2. pengelolaan sekunder dibuat untuk menghilangkan zat organik melalui oksidasi; dan
3. pengelolaan secara tersier hanya untuk membersihkan saja;
c. diwajibkan untuk menyediakan instalasi pengolahan limbah individu dan/atau komunal pada kegiatan usaha yang memproduksi air limbah meliputi:
1. pengembangan perumahan dengan jumlah lebih dari 30 (tiga puluh) unit;
2. akomodasi wisata dengan jumlah kamar lebih dari 5 (lima) unit;
3. restoran/rumah makan dengan jumlah tempat duduk lebih dari 50 (lima puluh) unit;
- 102 -
4. kompleks perdagangan dan jasa dengan luas lantai bangunan lebih dari 10.000 (sepuluh ribu) meter persegi;
5. industri kecil mikro yang menghasilkan air limbah;
6. bengkel yang melayani ganti oli dan tempat cuci kendaraan;
7. usaha konveksi yang dalam produksinya menggunakan zat-zat kimia dan pewarna; dan
8. usaha petemakan yang menghasilkan air limbah dalam skala yang besar;
d. diwajibkan mengikuti ketentuan teknis pembangunan sistem pengelolaan air limbah.
(26) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (22) huruf d disusun dengan ketentuan:
a. diperbolehkan mendirikan bangunan pendukung jaringan drainase;
b. diperbolehkan dengan syarat pengembangan kawasan disusun dengan ketentuan tidak mengurangi dimensi saluran serta tidak menutup sebagian atau keseluruhan ruas saluran yang ada;
c. diperbolehkan dengan syarat setiap pembangunan wajib menyediakan jaringan drainase lingkungan dan/atau sumur resapan yang terintegrasi dengan sistem drainase sekitarnya; dan
d. dilarang memanfaatkan saluran drainase untuk pembuangan sampah, air limbah atau material padat lainnya yang dapat mengurangi kapasitas dan fungsi saluran.
(27) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan
- 103 -
air minum ke kelompok pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (22) huruf e disusun dengan ketentuan:
a. diperbolehkan mendirikan bangunan pendukung jaringan sumber air minum;
b. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan sumber air dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan dan pemasangan jaringan primer, sekunder dan sambungan rumah (SR);
d. diperbolehkan pembangunan fasilitas pendukung pengolahan air minum meliputi:
1. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) paling tinggi 30% (tiga puluh persen);
2. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) paling tinggi 60% (enam puluh persen) ;
3. sempadan bangunan paling sedikit sama dengan lebar jalan atau sesuai dengan Keputusan Gubernur dan/atau Keputusan Bupati pada jalur-jalur jalan tertentu; dan
4. pembangunan dan pemasangan jaringan primer, sekunder dan sambungan rumah (SR) yang memanfaatkan bahu jalan wajib dilengkapi izin galian yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
(28) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (22) huruf f disusun dengan ketentuan:
a. diperbolehkan peningkatan dan pengembangan jalur evakuasi bencana;
b. diperbolehkan melakukan pemasangan rambu-rambu evakuasi bencana;
c. diperbolehkan dengan syarat pengembangan kawasan terbangun di sekitar jalur evakuasi bencana; dan
d. tidak diperbolehkan melakukan pembangunan yang berpotensi merusak jalur evakuasi bencana.
(29) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (22) huruf g disusun dengan ketentuan:
a. diperbolehkan mendirikan bangunan pendukung di sekitar ruang evakuasi bencana; dan
b. tidak diperbolehkan melakukan pembangunan yang berpotensi merusak ruang evakuasi bencana.

 

Paragraf 3
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Lindung
Pasal 71

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 pada ayat (5) huruf a terdiri dari:
a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk hutan lindung;
b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat;
c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana alam; dan
e. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung geologi.
(2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk hutan lindung
- 105 -
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
a. diperbolehkan pengawasan dan pemantauan untuk pelestarian kawasan hutan lindung;
b. tidak diperbolehkan melakukan berbagai usaha dan/atau kegiatan kecuali berbagai usaha dan/atau kegiatan penunjang kawasan lindung yang tidak mengganggu fungsi alam dan tidak mengubah bentang alam serta ekosistem alam;
c. diperbolehkan pengembalian fungsi kawasan hutan lindung yang terjadinya alih akibat fungsi;
d. diperbolehkan pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistem;
e. diperbolehkan pengaturan berbagai usaha dan/atau kegiatan yang tetap dapat mempertahankan fungsi lindung di kawasan hutan lindung;
f. diperbolehkan kegiatan pencegahan yang mengganggu fungsi lindung di kawasan hutan lindung;
g. diperbolehkan percepatan rehabilitasi hutan hutan lindung dengan tanaman yang sesuai dengan fungsi lindung;
h. tidak diperbolehkan penggunaan lahan baru bila tidak menjamin fungsi lindung terhadap hidrologis, kecuali jenis penggunaan yang sifatnya tidak bisa dialihkan; dan
i. diperbolehkan penerapan ketentuan-ketentuan untuk mengembalikan fungsi lindung kawasan yang telah terganggu fungsi lindungnya secara bertahap dan berkelanjutan sehingga dapat mempertahankan keberadaan kawasan hutan lindung untuk kepentingan hidrologis.
- 106 -
(3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sempadan mata air;
b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sempadan waduk;
c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sempadan pantai;
d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sempadan sungai;
e. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sempadan SUTET; dan
f. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sempadan embung;
g. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan RTH perkotaan.
(4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disusun dengan ketentuan:
a. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk RTH;
b. diperbolehkan dengan syarat mendirikan bangunan pendukung;
c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan jaringan prasarana pada radius 100 (seratus) meter pada kawasan permukiman;
d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan jaringan prasarana pada radius 200 (dua ratus) meter di luar kawasan permukiman; dan
e. tidak diperbolehkan pengembangan kawasan budidaya yang merusak fungsi lindung.
- 107 -
(5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sempadan waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b disusun dengan ketentuan:
a. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk RTH;
b. diperbolehkan dengan syarat mendirikan bangunan pendukung;
c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan jaringan prasarana pada radius 100 (seratus) meter; dan
d. tidak diperbolehkan pengembangan kawasan budidaya yang merusak fungsi lindung.
(6) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c disusun dengan ketentuan:
a. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk RTH;
b. diperbolehkan mendirikan bangunan dan fasilitas pendukung pantai;
c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan permukiman, pariwisata, pelabuhan, pertahanan dan keamanan negara; dan
d. tidak diperbolehkan pengembangan kawasan budidaya di sempadan pantai yang mengakibatkan kerusakan pantai.
(7) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d disusun dengan ketentuan:
a. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk RTH;
b. tidak diperbolehkan pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air;
- 108 -
c. diperbolehkan dengan syarat penetapan lebar sempadan sesuai disusun dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
d. diperbolehkan dengan syarat sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan ditetapkan paling sedikit 5 (lima) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul;
e. diperbolehkan dengan syarat sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan ditetapkan paling sedikit 3 (tiga) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul;
f. diperbolehkan dengan syarat sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan meliputi:
1. pada sungai besar berupa sungai yang mempunyai daerah pengaliran sungai dengan luas 500 (lima ratus) kilometer persegi atau lebih dilakukan ruas per ruas dengan mempertimbangkan luas daerah pengaliran sungai pada ruas yang bersangkutan;
2. pada sungai besar ditetapkan paling sedikit 100 (seratus) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan; dan
3. pada sungai kecil ditetapkan paling sedikit 50 (lima puluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.
g. diperbolehkan dengan syarat sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan meliputi:
1. pada sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3 (tiga) meter, garis sempadan ditetapkan paling sedikit 10 (sepuluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan;
- 109 -
2. pada sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter, garis sempadan ditetapkan paling sedikit 15 (lima belas) meter dari tepi sungai pada waktu ditetapkan; dan
3. pada sungai yang mempunyai kedalaman maksimum lebih dari 20 (dua puluh) meter, garis sempadan ditetapkan paling sedikit 30 (tiga puluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu yang ditetapkan.
h. diperbolehkan dengan syarat garis sempadan sungai tidak bertanggul yang berbatasan dengan jalan adalah mengikuti ketentuan garis sempadan bangunan, disusun dengan ketentuan konstruksi dan penggunaan jalan harus menjamin bagi kelestarian dan keamanan sungai serta bangunan sungai;
i. diperbolehkan dengan syarat kepemilikan lahan yang berbatasan dengan sungai diwajibkan menyediakan ruang terbuka publik minimal 3 (tiga) meter sepanjang sungai untuk jalan inspeksi dan/atau taman; dan
j. tidak diperbolehkan seluruh kegiatan dan bangunan pada kawasan sempadan sungai; dan tidak diperbolehkan seluruh kegiatan dan bangunan yang mengancam kerusakan dan menurunkan kualitas sungai.
(8) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sempadan SUTET sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e disusun dengan ketentuan:
a. diperbolehkan pengembangan RTH di kawasan sempadan SUTET;
- 110 -
b. diperbolehkan dengan syarat kawasan budidaya di kawasan sempadan SUTET; dan
c. tidak diperbolehkan kawasan budidaya yang mengganggu jaringan SUTET.
(9) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sempadan embung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f disusun dengan ketentuan:
a. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk RTH;
b. diperbolehkan dengan syarat radius waduk terhadap bangunan berjarak minimal 50-100 (lima puluh sampai dengan seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat;
c. tidak diperbolehkan kegiatan pembangunan bangunan fisik atau penanaman tanaman semusim yang mempercepat proses pendangkalan waduk; dan
d. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan permukiman atau kegiatan lain yang dapat mengganggu kelestarian daya tampung waduk.
(10) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan RTH perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g disusun dengan ketentuan:
a. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan rekreasi;
b. diperbolehkan penerapan konsep taman kota pada lokasi yang potensial di seluruh Kabupaten untuk menjaga kualitas ruang dan estetika lingkungan;
c. diperbolehkan dengan syarat seluruh kegiatan untuk menambah RTH agar mencapai 30% (tiga puluh persen);
- 111 -
d. diperbolehkan dengan syarat pendirian bangunan dibatasi hanya untuk bangunan penunjang kegiatan rekreasi dan fasilitas umum lainnya;
e. diperbolehkan dengan syarat rencana pengelolaan RTH sepanjang perbatasan wilayah Kabupaten adalah minimum 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan garis batas wilayah;
f. diperbolehkan dengan syarat rencana pengelolaan ruang terbuka sepanjang jalur instalasi listrik tegangan tinggi mengacu pada ketentuan yang berlaku, dan pemanfaatan ruang terbuka non hijau diprioritaskan pada fungsi utama kawasan serta kelestarian lingkungan yang sekaligus berfungsi sebagai tempat evakuasi bencana;
g. tidak diperbolehkan seluruh kegiatan yang bersifat alih fungsi RTH; dan
h. diperbolehkan pengawasan ketat dari pemerintah terkait kegiatan budidaya yang mempengaruhi fungsi RTH atau menyebabkan alih fungsi RTH.
(11) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk cagar alam;
b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk cagar budaya dan ilmu pengetahuan; dan
c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk pantai berhutan bakau.
(12) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk cagar alam sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a disusun dengan ketentuan:
- 112 -
a. diperbolehkan mendirikan bangunan pendukung;
b. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan pendidikan dan penelitian; dan
c. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan dan kerusakan lingkungan.
(13) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b disusun dengan ketentuan:
a. diperbolehkan mendirikan bangunan pendukung;
b. diperbolehkan kegiatan pengamanan dan menjaga pelestarian dari berbagai bentuk ancaman baik oleh kegiatan manusia maupun alam;
c. diperbolehkan untuk kegiatan pendidikan dan penelitian dengan syarat tidak merusak ekosistem; dan
d. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan dan perusakan terhadap keutuhan kawasan dan ekosistem.
(14) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf c disusun dengan ketentuan:
a. diperbolehkan pengelolaan hutan bakau disesuaikan dengan tujuan perlindungan kawasan lindung, bagi kepentingan plasma nutfah, ilmu pengetahuan dan pengembangan obyek dan daya tarik wisata;
b. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan pendidikan dan penelitian; dan
c. tidak diperbolehkan kegiatan budidaya lainnya yang dapat mengganggu fungsi lindung dari kawasan tersebut.
- 113 -
(15) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana longsor meliputi:
1. diperbolehkan kegiatan pengembangan sistem informasi deteksi dini bencana longsor;
2. diperbolehkan dengan syarat kegiatan budidaya yang berada pada kawasan rawan bencana longsor;
3. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan ancaman bencana longsor;
4. diperbolehkan aktifitas budidaya dengan syarat teknis rekayasa teknologi; dan
5. tidak diperbolehkan aktivitas permukiman dan pembangunan prasarana utama di kawasan rawan bencana longsor;
b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana banjir meliputi:
1. diperbolehkan kegiatan pengembangan sistem informasi deteksi dini bencana banjir;
2. diperbolehkan dengan syarat kegiatan budidaya yang berada pada kawasan rawan bencana banjir; dan
3. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan ancaman bencana banjir;
c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan gelombang pasang meliputi:
- 114 -
1. diperbolehkan dengan syarat kegiatan budidaya yang berada pada kawasan rawan bencana gelombang pasang; dan
2. diperbolehkan aktifitas budidaya dan prasarana dengan syarat teknis rekayasa teknologi.
(16) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
a. ketentuan peraturan zonasi untuk kawasan lindung karst kelas I;
b. ketentuan peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana geologi; dan
c. ketentuan peraturan zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan air tanah.
(17) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung karst kelas I sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf a disusun dengan ketentuan:
a. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan kawasan budidaya secara terbatas;
b. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan penelitian dan pendidikan; dan
c. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan.
(18) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf b disusun dengan ketentuan:
a. diperbolehkan mendirikan bangunan pendukung;
b. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan kawasan budidaya secara terbatas;
c. diperbolehkan dengan syarat mendirikan bangunan yang disesuaikan dengan tingkat kerentanan bencana alam geologi; dan
d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana.
(19) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf c disusun dengan ketentuan:
a. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan kawasan budidaya secara terbatas; dan
b. tidak diperbolehkan melakukan eksploitasi air tanah berlebihan.

 

Paragraf 4
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Budidaya
Pasal 72

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (5) huruf b terdiri dari:
a. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan hutan produksi;
b. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan hutan rakyat;
c. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan pertanian;
d. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan perikanan;
- 116 -
e. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan industri;
f. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan pariwisata;
g. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan pertambangan;
h. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan permukiman; dan
i. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan lainnya.
(2) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
a. diperbolehkan pengembangan kegiatan diarahkan pada lahan-lahan yang memiliki kesesuaian lahan untuk pengembangan hutan produksi secara optimal dengan tetap mempertahankan azas kelestarian sumberdaya lahan;
b. diperbolehkan peningkatan produktivitas hutan produksi dengan prioritas arahan pengembangan per jenis komoditi berdasarkan produktivitas lahan, akumulasi produksi, dan kondisi penggunaan lahan;
c. diperbolehkan dengan syarat aktivitas pengembangan hutan secara lestari;
d. diperbolehkan dengan syarat aktivitas reboisasi atau penghijauan dan rehabilitasi hutan;
e. diperbolehkan dengan syarat terbatas pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan;
- 117 -
f. diperbolehkan dengan syarat secara terbatas pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan; dan
g. tidak diperbolehkan aktivitas pengembangan budidaya lainnya yang mengurangi luas hutan.
(3) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
a. diperbolehkan aktivitas reboisasi atau penghijauan dan rehabilitasi hutan;
b. diperbolehkan peningkatan produktivitas hutan rakyat dengan prioritas arahan pengembangan per jenis komoditi berdasarkan produktivitas lahan, akumulasi produksi, dan kondisi penggunaan lahan;
c. diperbolehkan pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan;
d. diperbolehkan pengembangan kegiatan tumpang sari atau budidaya sejenis dengan tidak mengganggu tanaman pokok;
e. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan;
f. diperbolehkan dengan syarat penebangan dengan sistem tebang pilih, tebang gilir, rotasi tanaman dan pemilihan tanaman yang mendukung keseimbangan alam serta keberlanjutan sumber daya tanah dan air; dan
g. tidak diperbolehkan aktivitas pengembangan budidaya lainnya yang mengurangi luas hutan rakyat.
(4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan
- 118 -
peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pertanian tanaman pangan;
b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hortikultura;
c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perkebunan; dan
d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peternakan.
(5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a disusun dengan ketentuan:
a. diperbolehkan peningkatan produktivitas pertanian tanaman pangan;
b. diperbolehkan pengembangan pertanian tanaman pangan yang berbentuk kelompok tani;
c. diperbolehkan pengembangan kegiatan agropolitan;
d. diperbolehkan pemeliharaan dan peningkatan prasarana pengairan lahan-lahan sawah;
e. diperbolehkan dengan syarat aktivitas pendukung pertanian tanaman pangan;
f. diperolehkan pembangunan kawsan permukiman di lahan tegalan; dan
g. diperbolehkan dengan syarat mendirikan rumah tunggal yang tidak mengganggu fungsi pertanian.
(6) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b disusun dengan ketentuan:
- 119 -
a. diperbolehkan pengembangan agroindustri dan agrowisata serta penyiapan sarana-prasarana pendukung;
b. diperbolehkan peningkatan produktivitas pertanian hortikultura;
c. diperbolehkan pengembangan produksi komoditas andalan daerah;
d. diperbolehkan dengan syarat aktivitas pendukung pertanian tanaman pangan; dan
e. diperbolehkan dengan syarat meminimalkan alih fungsi lahan hortikultura.
(7) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c disusun dengan ketentuan:
a. diperbolehkan dengan syarat aktivitas pendukung pertanian perkebunan;
b. diperbolehkan pengembangan luas areal pada lahan-lahan yang memiliki kesesuaian lahan sebagai lahan perkebunan;
c. diperbolehkan pengembangan produksi komoditas andalan daerah;
d. diperbolehkan peningkatan produktivitas perkebunan;
e. diperbolehkan diversifikasi komoditas perkebunan;
f. diperbolehkan dengan syarat mendirikan perumahan dengan syarat tidak mengganggu fungsi perkebunan;
g. diperbolehkan dengan syarat meminimalkan alih fungsi lahan perkebunan yang mempunyai tingkat sangat sesuai; dan
- 120 -
h. tidak diperbolehkan aktivitas budidaya yang mengurangi atau merusak fungsi lahan dan kualitas tanah untuk perkebunan.
(8) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d disusun dengan ketentuan:
a. diperbolehkan mendirikan bangunan untuk mendukung sarana peternakan;
b. diperbolehkan pengembangan peternakan secara individual maupun peternakan bebas;
c. diperbolehkan dengan syarat mengembangkan aktivitas budidaya produktif lain di luar zona penyangga peruntukan peternakan;
d. diperbolehkan kegiatan penyediaan bahan makanan ternak;
e. diperbolehkan pengendalian limbah ternak melalui sistem pengelolaan limbah terpadu; dan
f. diperbolehkan dengan syarat pembatasan pembangunan perumahan baru sekitar kawasan peruntukan peternakan.
(9) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun dengan ketentuan:
a. diperbolehkan pengembangan sistem pengairan dan kolam yang ramah lingkungan;
b. diperbolehkan penggunaan teknologi penangkapan ikan;
c. diperbolehkan pengembangan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL);
- 121 -
d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan pendukung perikanan tangkap;
e. diperbolehkan dengan syarat pengembangan perikanan yang memanfaatkan aliran sungai;
f. tidak diperbolehkan aktivitas budidaya yang mengganggu kualitas air sungai dan waduk;
g. tidak diperbolehkan pemanfaatan sumber daya perikanan yang melebihi potensi lestari; dan
h. diperbolehkan dengan syarat metode dan penggunaan alat tangkap ikan.
(10) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari:
a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri kecil; dan
b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri menengah.
(11) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a disusun dengan ketentuan:
a. diperbolehkan pengembangan industri kecil ramah lingkungan pada kawasan permukiman;
b. diperbolehkan pengembangan prasarana pendukung di sekitar industri kecil; dan
c. tidak diperbolehkan pengembangan industri kecil di lahan peruntukan pertanian berkelanjutan.
(12) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b disusun dengan ketentuan:
- 122 -
a. diperbolehkan dengan syarat pengembangan perumahan kepadatan sedang di luar zona penyangga;
b. diperbolehkan pengambangan RTH di sekitar kawasan industri;
c. diperbolehkan pengembangan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) terpadu; dan
d. tidak diperbolehkan pengembangan industri menengah di lahan peruntukan pertanian berkelanjutan.
(13) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f disusun dengan ketentuan:
a. diperbolehkan pengembangan kawasan pariwisata dengan tetap memperhatikan kelestarian ekosistem lingkungan;
b. diperbolehkan pengembangan kawasan pariwisata harus tetap memperhatikan kelestarian fungsi lindung;
c. diperbolehkan pengembangan kawasan penunjang pariwisata serta obyek dan daya tarik wisata;
d. diperbolehkan dengan syarat pengembangan obyek dan daya tarik wisata dengan tetap memperhatikan fungsi konservasi kawasan;
e. diperbolehkan pengembangan kawasan agrowisata untuk memberikan keberagaman obyek wisata di daerah, dengan fasilitas pendukung dan akomodasi seluas-luasnya 2,5% (dua koma lima persen) dari total pengelolaan lahan agrowisata;
f. diperbolehkan optimalisasi pemanfaatan lahan-lahan tidur;
- 123 -
g. diperbolehkan perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan massa lampau;
h. diperbolehkan dengan syarat pengembangan aktivitas komersial sesuai dengan skala daya tarik pariwisata;
i. diperbolehkan dengan syarat secara terbatas pengembangan aktivitas permukiman dengan syarat di luar zona utama pariwisata dan tidak mengganggu bentang alam daya tarik pariwisata; dan
j. diperbolehkan dengan syarat pembatasan pendirian bangunan hanya untuk menunjang pariwisata.
(14) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan kegiatan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g disusun dengan ketentuan:
a. diperbolehkan melaksanakan reklamasi pada lahan-lahan yang semula digunakan penambangan;
b. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan dan pengambilan air tanah; dan
c. diperbolehkan dengan syarat pertambangan di kawasan hutan lindung dan hutan produksi.
(15) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h disusun dengan ketentuan:
a. diperbolehkan optimalisasi pemanfaatan lahan-lahan tidur yang sementara tidak diusahakan;
b. diperbolehkan pembatasan perkembangan kawasan terbangun yang berada atau berbatasan dengan kawasan lindung;
c. diperbolehkan penyediaan RTH perkotaan minimal 30%;
- 124 -
d. diperbolehkan dengan syarat pengembangan kegiatan industri kecil dan menengah yang tidak menimbulkan polusi;
e. diperbolehkan dengan syarat pengembangan permukiman perkotaan dengan memperhatikan intensitas bangunan;
f. diperbolehkan dengan syarat pengembangan pada lahan yang sesuai dengan kriteria fisik meliputi:
1. kemiringan lereng;
2. ketersediaan dan mutu sumber air bersih; dan
3. bebas dari potensi banjir;
g. diperbolehkan dengan syarat pengembangan perdagangan jasa;
h. diperbolehkan dengan syarat pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan
i. tidak diperbolehkan pengembangan permukiman pada lahan peruntukan pertanian berkelanjutan.
(16) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i terdiri dari:
a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pertahanan dan keamanan negara;
b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perdagangan dan jasa; dan
c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pesisir.
(17) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf a disusun dengan ketentuan:
- 125 -
a. diperbolehkan pengembangan aktivitas pertahanan dan kemanan negara;
b. diperbolehkan dengan syarat pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial sebagai pendukung kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
c. diperbolehkan dengan syarat pembatasan pendirian bangunan hanya untuk menunjang pertahanan dan kemanan negara; dan
d. tidak diperbolehkan segala aktivitas budidaya yang akan mengganggu aktivitas pertahanan dan keamanan negara.
(18) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf b disusun dengan ketentuan:
a. diperbolehkan pengembangan aktivitas perdagangan dan jasa;
b. diperbolehkan dengan syarat mengembangkan aktivitas budidaya produktif lainnya sebagai pendukung aktivitas perdagangan dan jasa; dan
c. tidak diperbolehkan segala aktivitas budidaya yang akan mengganggu aktivitas perdagangan dan jasa.
(19) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf c disusun dengan ketentuan:
a. diperbolehkan pengembangan bangunan pendukung aktivitas pesisir;
b. diperbolehkan dengan syarat mengembangkan aktivitas budidaya produktif lainnya sebagai pendukung aktivitas pesisir; dan
c. tidak diperbolehkan pengembangan kawasan budidaya yang mengganggu ekosistem pesisir.

 

Paragraf 5
Ketentuan Umum
Peraturan Zonasi Kawasan Strategis Kabupaten
Pasal 73

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 pada ayat (3) huruf c terdiri dari:
a. kawasan strategis kepentingan pertumbuhan ekonomi;
b. kawasan strategis kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; dan
c. kawasan strategis lainnya.
(2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
a. diperbolehkan pengembangan kawasan penunjang ekonomi;
b. diperbolehkan dialokasikan ruang atau zona secara khusus yang dilengkapi dengan RTH;
c. diperbolehkan dengan syarat perubahan atau penambahan fungsi ruang tertentu pada ruang terbuka; dan
d. tidak diperbolehkan melakukan pengembangan kawasan budidaya yang merubah fungsi kawasan.
(3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup
- 127 -
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
a. diperbolehkan kegiatan revitalisasi pada zona inti maupun zona penunjang;
b. diperbolehkan pengembangan sumur resapan;
c. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pariwisata alam penelitian dan pendidikan;
d. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan kawasan lindung yang memiliki nilai ekonomi tinggi;
e. tidak diperbolehkan melakukan alih fungsi lahan yang mengganggu fungsi lindung; dan
f. tidak diperbolehkan pengembangan permukiman dan budidaya tanaman semusim di kawasan lindung.
(4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa kawasan pengendalian ketat disusun dengan ketentuan:
a. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas penunjang;
b. diperbolehkan dengan syarat pengembangan kawasan sekitar JLS; dan
c. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan ruang kawasan sekitar pertahanan dan keamanan

 

Bagian Ketiga
Ketentuan Perizinan
Pasal 74

(1) Segala bentuk kegiatan dan pembangunan prasarana harus memperoleh izin pemanfaatan ruang yang mengacu pada RTRW Kabupaten.
(2) Setiap orang atau badan hukum yang memerlukan tanah dalam rangka penanaman modal wajib memperoleh izin pemanfaatan ruang dari Bupati.
(3) Pelaksanaan prosedur izin pemanfaatan ruang dilaksanakan oleh instansi yang berwenang dengan mempertimbangkan rekomendasi hasil forum koordinasi BKPRD.

 

Pasal 75

Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 berupa proses administratif dan teknis yang harus dipenuhi sebelum kegiatan pemanfaatan ruang terdiri dari:
a. izin prinsip;
b. izin lokasi;
c. izin mendirikan bangunan;
d. izin penggunaan pemanfatan tanah (IPPT); dan
e. izin gangguan.

 

Pasal 76

(1) Izin prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf a diberikan berdasarkan RTRW Kabupaten dan/atau rencana rinci tata ruang Kabupaten.
(2) Izin prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemberian izin pemanfaatan ruang untuk suatu kegiatan.
(3) Izin prinsip diberikan kepada setiap orang dan/atau korporasi/badan hukum yang akan melakukan kegiatan yang memanfaatkan ruang.
(4) Izin prinsip diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan ruang.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan izin prinsip diatur dengan Peraturan Bupati.

 

Pasal 77

(1) Izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf b diberikan berdasarkan RTRW Kabupaten dan/atau rencana rinci tata ruang Kabupaten.
(2) Izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemberian izin pemanfaatan ruang untuk suatu kegiatan.
(3) Izin lokasi diberikan kepada setiap orang dan/atau korporasi/badan hukum yang akan melakukan kegiatan yang memanfaatkan ruang.
(4) Izin lokasi diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan ruang.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan izin lokasi diatur dengan Peraturan Bupati.

 

Pasal 78

(1) Izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf c merupakan izin untuk melakukan kegiatan pembangunan fisik bangunan.
(2) Izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada orang dan/atau korporasi/badan hukum yang akan mendirikan bangunan.
(3) Izin mendirikan bangunan diperuntukkan bagi kegiatan pembangunan fisik bangunan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan izin mendirikan bangunan diatur dengan Peraturan Bupati.

 

Pasal 79

(1) Izin penggunaan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf d berupa izin pemanfaatan lahan untuk suatu kegiatan diberikan berdasarkan izin lokasi.
(2) Izin penggunaan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada setiap orang dan/atau korporasi/badan hukum yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan lahan.
(3) Izin penggunaan pemanfaatan tanah diperuntukkan bagi kegiatan yang memanfaatkan lahan untuk suatu kegiatan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan penggunaan pemanfaatan tanah diatur dengan Peraturan Bupati.

 

Pasal 80

(1) Izin gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf e berupa izin untuk melakukan kegiatan pembangunan.
(2) Izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada setiap orang dan/atau korporasi/badan hukum yang akan melakukan kegiatan pembangunan.
(3) Izin gangguan diperuntukkan bagi kegiatan yang memanfaatkan lahan untuk suatu kegiatan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan izin gangguan diatur dengan Peraturan Bupati.

 

Pasal 81

(1) Perizinan pemanfaatan ruang pada kawasan pengendalian ketat skala lokal diberikan oleh Bupati.
(2) Kawasan pengendalian ketat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kawasan yang memerlukan pengawasan secara khusus dan dibatasi pemanfaatannya untuk mempertahankan daya dukung, mencegah dampak negatif dan menjamin proses pembangunan yang berkelanjutan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

 

Bagian Keempat
Ketentuan Pemberian Insentif dan Disinsentif
Pasal 82

(1) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan insentif dan disinsentif terhadap kegiatan yang memanfaatkan ruang.
(2) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan penghargaan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan rencana tata ruang.
(3) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat atau upaya untuk meningkatkan tindakan pencegahan, pembatasan dan pembatalan kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
(4) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi insentif fiskal dan/atau insentif non fiskal.
(5) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
a. keringanan pajak;
b. kompensasi;
c. subsidi silang; dan
d. imbalan.
(6) Insentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
a. pembangunan dan pengadaan prasarana;
b. kemudahan prosedur perizinan; dan
c. penghargaan.

 

Pasal 83

(1) Pemberian insentif berupa insentif fiskal dan/atau insentif non fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 terdiri dari:
a. insentif yang diberikan Pemerintah Kabupaten kepada masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang;
b. insentif yang diberikan Pemerintah Kabupaten kepada pengusaha dan swasta dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang; dan
c. insentif yang diberikan Pemerintah Kabupaten kepada pemerintah desa dalam wilayah Kabupaten, atau dengan Pemerintah Daerah lainnya apabila dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.
(2) Insentif yang diberikan Pemerintah Kabupaten kepada masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. keringanan pembayaran pajak;
b. pemberian kompensasi;
c. pemberian kemudahan prosedur perizinan;
d. pembangunan serta pengadaan infrastruktur; dan
e. pemberian penghargaan kepada masyarakat.
(3) Insentif yang diberikan Pemerintah Kabupaten kepada pengusaha dan swasta dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. pemberian kemudahan prosedur perizinan;
b. keringanan pembayaran pajak; dan
c. pembangunan serta pengadaan infrastruktur.
(4) Insentif yang diberikan Pemerintah Kabupaten kepada pemerintah desa dalam wilayah Kabupaten, atau dengan Pemerintah Daerah lainnya apabila dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a. pemberian subsidi silang;
b. keringanan pembayaran pajak; dan
c. pembangunan serta pengadaan infrastruktur.

 

Pasal 84

(1) Pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 terdiri dari:
a. disinsentif yang diberikan Pemerintah Kabupaten kepada masyarakat, pengusaha dan swasta dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang; dan
b. disinsentif yang diberikan Pemerintah Kabupaten kepada pemerintah desa dalam wilayah Kabupaten dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
(2) Disinsentif yang diberikan Pemerintah Kabupaten kepada masyarakat, pengusaha dan swasta dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. pengenaan pajak progresif, disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang;
b. pembatasan penyediaan infrastruktur; dan
c. penghentian izin.
(3) Disinsentif yang diberikan Pemerintah Kabupaten kepada pemerintah desa dalam wilayah Kabupaten dalam
pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b meliputi:
a. pengenaan pajak progresif; dan
b. pembatasan penyediaan infrsatruktur.

 

Pasal 85

(1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilaksanakan oleh instansi berwenang.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

 

Bagian Kelima
Arahan Sanksi
Pasal 86

(1) Arahan sanksi sebagai salah satu cara dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
(2) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang dikenakan sanksi pidana dan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(3) Arahan sanksi dikenakan pelaku pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten meliputi:
a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana atau melangar ketentuan umum peraturan zonasi;
b. pemanfaatan ruang tanpa izin yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
c. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
d. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten; dan
e. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.

 

Pasal 87

(1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) dikenakan kepada perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan pelanggaran sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. peringatan tertulis,
b. penghentian sementara kegiatan;
c. penghentian sementara pelayanan umum;
d. penutupan lokasi;
e. pencabutan izin;
f. pembatalan izin;
g. pembongkaran bangunan;
h. pemulihan fungsi ruang; dan
i. denda administratif.

 

Pasal 88

(1) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 meliputi:
- 137 -
a. peringatan tertulis dapat dilaksanakan dengan prosedur bahwa pejabat yang berwenang dalam penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang dapat memberikan peringatan tertulis melalui penertiban surat peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali;
b. penghentian sementara dapat dilakukan melalui:
1. penertiban surat perintah penghentian kegiatan sementara dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
2. apabila pelanggar mengabaikan perintah penghentian kegiatan sementara, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara secara paksa terhadap kegiatan pemanfaatan ruang;
3. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penghentian kegiatan pemanfaatan ruang dan akan segera dilakukan tindakan penertiban oleh aparat penertiban;
4. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan bantuan aparat penertiban melakukan penghentian kegiatan pemanfaatan ruang secara paksa; dan
5. setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban pelanggar untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan
- 138 -
rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku;
c. penghentian sementara pelayanan umum dapat dilakukan melalui:
1. penertiban surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang (membuat surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum);
2. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum kepada pelanggar dengan memuat rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputus;
3. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum yang akan segera dilaksanakan, disertai rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputus;
4. pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan pelayanan kepada pelanggar, disertai penjelasan secukupnya;
5. penyedia jasa pelayanan umum menghentikan pelayanan kepada pelanggar; dan
6. pengawasan terhadap penerapan sanksi penghentian sementara pelayanan umum dilakukan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada pelanggar sampai
- 139 -
dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku;
d. penutupan lokasi dapat dilakukan melalui:
1. penertiban surat perintah penutupan lokasi dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
2. apabila pelanggar mengabaikan surat perintah yang disampaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penutupan lokasi kepada pelanggar;
3. pejabat yang berwenang melakukan tidnakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penutupan lokasi yang akan segera dilaksanakan;
4. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang dengan bantuan aparat penertiban melakukan penutupan lokasi secara paksa; dan
5. pengawasan terhadap penerapan sanksi penutupan lokasi, untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku;
e. pencabutan izin dapat dilakukan melalui:
1. menerbitkan surat pemberitahuan sekaligus pencabutan izin oleh pejabat yang berwenang
- 140 -
melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
2. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi pencabutan izin pemanfaatan ruang;
3. pejabat yang berwenang memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pencabutan izin;
4. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban mengajukan permohonan pencabutan izin kepada pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin;
5. pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin menerbitkan keputusan pencabutan izin;
6. memberitahukan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dicabut, sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang secara permanen yang telah dicabut izinnya; dan
7. apabila pelanggar mengabaikan perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan yang telah dicabut izinnya, pejabat yang berwenang melakukan penertiban kegiatan tanpa izin sesuai Peraturan Perundang-undangan;
f. pembatalan izin dapat dilakukan melalui:
1. membuat lembar evaluasi yang berisikan dengan arahan pola pemanfaatan ruang dalam rencana tata ruang yang berlaku;
2. memberitahukan kepada pihak yang memanfaatkan ruang perihal rencana
- 141 -
pembatalan izin, agar yang bersangkutan dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengantisipasi hal-hal akibat pembatalan izin;
3. menerbitkan surat keputusan pembatalan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
4. memberitahukan kepada pemegang izin tentang keputusan pembatalan izin;
5. menerbitkan surat keputusan pembatalan izin dari pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembatalan izin; dan
6. memberitahukan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dibatalkan;
g. pembongkaran bangunan dapat dilakukan melalui:
1. menerbitkan surat pemberitahuan perintah pembongkaran bangunan dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
2. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi pembongkaran bangunan;
3. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pembongkaran bangunan yang akan segera dilaksanakan; dan
4. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan bantuan aparat
- 142 -
penertiban melakukan pembongkaran bangunan secara paksa;
h. pemulihan fungsi ruang dapat dilakukan melalui:
1. menetapkan ketentuan pemulihan fungsi ruang yang berisi bagian-bagian yang harus dipulihkan fungsinya dan cara pemulihannya;
2. pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang menerbitkan surat pemberitahuan perintah pemulihan fungsi ruang;
3. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang;
4. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban, memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang yang harus dilaksanakan pelanggar dalam jangka waktu tertentu;
5. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi ruang;
6. apabila sampai jangka waktu yang ditentukan pelanggar belum melaksanakan pemulihan fungsi ruang, pejabat yang bertanggung jawab melakukan tindakan penertiban dapat melakukan tindakan paksa untuk melakukan pemulihan fungsi ruang;
7. apabila pelanggar pada saat itu dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi ruang, pemerintah dapat mengajukan penetapan pengadilan agar pemulihan dilakukan oleh
pemerintah atas beban pelanggar di kemudian hari; dan
8. ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan sanksi adminstratif akan diatur sesuai disusun dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
i. denda administratif dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa waktu setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT
Bagian Kesatu
Hak Masyarakat
Pasal 89

Dalam penataan ruang wilayah, setiap masyarakat berhak untuk:
a. mengetahui rencana tata ruang;
b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

 

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat
Pasal 90

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:
a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

 

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat
Pasal 91

Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan pada tahap:
a. perencanaan tata ruang;
b. pemanfaatan ruang; dan
c. pengendalian pemanfaatan ruang.

 

Pasal 92

Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf a terdiri dari:
a. masukan meliputi:
1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan
5. penetapan rencana tata ruang.
b. kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

 

Pasal 93

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf b terdiri dari:
a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
b. kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, dan sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifanlokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalampemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai disusun dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan;
e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan negara serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai disusun dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

 

Pasal 94

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf c terdiri dari:
a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

BAB IX
KELEMBAGAAN
Pasal 95

(1) Dalam rangka mengoordinasikan penataan ruang dan kerjasama antar sektor atau antar daerah bidang penataan ruang dibentuk BKPRD.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, susunan organisasi, dan tata kerja BKPRD. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 97

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka perlu disusun Rencana Detail Tata Ruang dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan.
(2) Rencana Detail Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Trenggalek;
b. Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Durenan;
c. Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Bendungan;
d. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Pesisir Watulimo;
e. Rencana Detail Tata Ruang Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Panggul;
f. Rencana Detail Tata Ruang Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Kampak; dan
g. Rencana Detail Tata Ruang kawasan Bendungan Tugu.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 98

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai disusun dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan Peraturan Perundangan-undangan; dan
3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak;
c. pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini;
d. pemanfaatan ruang di Kabupaten yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan disusun dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
e. pemanfaatan ruang yang sesuai disusun dengan ketentuan Peraturan Daerah ini agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 99

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Trenggalek Tahun 2003 – 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2003 Nomor), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

 

Pasal 100

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku,maka Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Trenggalek Tahun 2003 – 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2003 Nomor ), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 

Pasal 101

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

 

Pasal 102

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

BAB X
JANGKA WAKTU DAN PENINJAUAN KEMBALI
Pasal 96

(1) Jangka waktu RTRW Kabupaten adalah 20 (dua puluh) tahun sejak ditetapkan yaitu tahun 2011 – 2031 dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
(2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar, perubahan batas teretorial negara dan atau batas wilayah yang ditetapkan dengan undang-undang, RTRW Kabupaten dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
(3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang Kabupaten dan/atau dinamika internal Kabupaten.

Daftar Kecamatan di Trenggalek