Visi penataan ruang wilayah Kabupaten Ngawi adalah

Terwujudnya Tata Ruang Kabupaten yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyatnya dengan bertumpu pada potensi pertanian, industri dan perdagangan yang maju dan berkelanjutan.

 

Sedangkan Misi penataan ruang Kabupaten adalah:

  • mengembangkan tata ruang yang dapat mendukung integrasi usaha dalam rangka optimalisasi pemberdayaan potensi pertanian, industri dan perdagangan secara berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bentuk struktur ruang dan pola ruang serta kawasan strategis yang didukung oleh fasilitas, sarana dan prasarana pendukung yang merata di seluruh wilayah sesuai dengan kebutuhan setiap kawasan.
  • mengembangkan struktur ruang dan pola ruang yang dapat mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui kemudahan mendapatkan akses pelayanan pendidikan dan kesehatan yang maju dan berkualitas.
  • mewujudkan pola ruang wilayah yang seimbang antara kawasan lindung dan budidaya sesuai dengan daya dukung wilayah.
  • mewujudkan tata ruang wilayah yang unggul di bidang agraris.
  • mewujudkan tata ruang wilayah yang memiliki infrastruktur yang baik yang mendukung pengembangan agraris.

 

>> Download Perda No. 10 Tahun 2011 Tentang RTRW Ngawi <<

Dibawah ini merupakan isi detil dari Dokumen RTRW Kabupaten yang telah dibagi kedalam beberapa Bab.

PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 10 TAHUN 2011
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2010 - 2030
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI NGAWI,


Menimbang :

a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Ngawi dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah;
b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha;
c. bahwa strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional perlu dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngawi Tahun 2010 - 2030.


Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3317);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
10. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
11. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
12. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
13. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
14. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
15. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
16. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
17. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);
18. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkereta-apian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65 );
19. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723 );
20. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
21. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69 );
22. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
23. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4);
24. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96);
25. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
26. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149) ;
27. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
40. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
41. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
42. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
43. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
44. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
45. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Pereturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5019);
46. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk Peran serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
47. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
48. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah;
49. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan;
50. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Raperda tentang Rencana Tata Ruang Daerah;
51. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
52. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2009 tentang Pedoman Persetujuan Substansi dalam Penetapan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota;
53. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
54. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
55. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Kawasan Industri;
56. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1);
57. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 61 Tahun 2006 tentang Pemanfaatan Ruang pada Kawasan PengendalianKetat Skala Regional di Provinsi Jawa Timur;
58. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 – 2014.
Dengan Persetujuan Bersama


DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI
dan
BUPATI NGAWI


MEMUTUSKAN :


Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2010 - 2030.

BAB I
KETENTUAN UMUM


Pasal 1


Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Ngawi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi.
3. Bupati adalah Bupati Ngawi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan kehidupannya.
6. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
7. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
8. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
9. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
10. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.
11. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang.
12. Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah daerah, dan masyarakat.
13. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
14. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan pan penetapan rencana tata ruang.
16. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan program beserta pembiayaannya.
17. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
18. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
19. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disebut RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Ngawi.
20. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
21. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung dan budidaya.
22. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan.
23. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan.
24. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegitaan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
25. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
26. Kawasan perkotaan wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
27. Kawasan Agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
28. Kawasan perikanan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
29. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk melindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.
30. Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
31. Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
32. Kawasan strategis Daerah adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
33. Kawasan Pertahanan Negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
34. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
35. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
36. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
37. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
38. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
39. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
40. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang penataan ruang.
41. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/ atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
42. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
43. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di wilayah kabupaten.

BAB II
RUANG LINGKUP


Pasal 2


(1) Ruang lingkup Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngawi ini mencakup tujuan, kebijakan, strategi, struktur dan pola ruang wilayah kabupaten yang meliputi ruang daratan, dan ruang udara menurut peraturan perundang-undangan.
(2) Ruang Lingkup dan muatan RTRW mencakup :
a. Visi, Misi dan Azas dan Sasaran Penataan Ruang Wilayah Kabupaten.
b. Tujuan, Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten.
c. Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten;
d. Rencana pola ruang wilayah Kabupaten;
e. Penetapan kawasan strategis Kabupaten;
f. Arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten;
g. Ketetentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten;
h. Hak, Kewajiban, Peran masyarakat dan Kelembagaan.

BAB III
VISI, MISI, AZAS DAN SASARAN
PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN


Bagian Pertama
Visi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten


Pasal 3


Visi penataan ruang wilayah Kabupaten adalah Terwujudnya Tata Ruang Kabupaten yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyatnya dengan bertumpu pada potensi pertanian, industri dan perdagangan yang maju dan berkelanjutan.


Bagian Kedua
Misi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten


Pasal 4


Misi penataan ruang Kabupaten adalah:
a. mengembangkan tata ruang yang dapat mendukung integrasi usaha dalam rangka optimalisasi pemberdayaan potensi pertanian, industri dan perdagangan secara berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bentuk struktur ruang dan pola ruang serta kawasan strategis yang didukung oleh fasilitas, sarana dan prasarana pendukung yang merata di seluruh wilayah sesuai dengan kebutuhan setiap kawasan.
b. mengembangkan struktur ruang dan pola ruang yang dapat mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui kemudahan mendapatkan akses pelayanan pendidikan dan kesehatan yang maju dan berkualitas.
c. mewujudkan pola ruang wilayah yang seimbang antara kawasan lindung dan budidaya sesuai dengan daya dukung wilayah.
d. mewujudkan tata ruang wilayah yang unggul di bidang agraris.
e. mewujudkan tata ruang wilayah yang memiliki infrastruktur yang baik yang mendukung pengembangan agraris.


Bagian Ketiga
Azas Penataan Ruang Wilayah Kabupaten


Pasal 5


Azas penataan ruang wilayah Kabupaten adalah:
a. keterpaduan;
b. keserasian, keselarasan dan keseimbangan;
c. keberlanjutan;
d. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;
e. keterbukaan;
f. kebersamaan dan kemitraan;
g. perlindungan kepentingan umum;
h. kepastian hukum dan keadilan; dan
i. akuntabilitas.


Bagian Keempat
Sasaran Penataan Ruang Wilayah Kabupaten


Pasal 6


Sasaran Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, adalah:
a. terkendalinya pembangunan di wilayah, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat sehingga dapat mendukung pengembangan pertanian wilayah beserta kegiatan industri dan perdagangan penunjang pertanian;
b. terciptanya keserasian antara kawasan lindung dan kawasan budidaya yang mendukung pengembangan pertanian wilayah beserta kegiatan industri dan perdagangan penunjang pertanian;
c. tersusunnya rencana dan keterpaduan program-program pembangunan yang mendukung pengembangan pertanian wilayah beserta kegiatan industri dan perdagangan penunjang pertanian;
d. terdorongnya minat investasi masyarakat dan dunia usaha yang mendukung pengembangan pertanian wilayah beserta kegiatan industri dan perdagangan penunjang pertanian; dan
e. terkoordinasinya pembangunan antar wilayah dan antar sektor pembangunan yang mendukung pengembangan pertanian wilayah beserta kegiatan industri dan perdagangan penunjang pertanian.

BAB IV
TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI
PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN


Bagian Kesatu
Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten


Pasal 7


Tujuan penataan ruang kabupaten adalah untuk mewujudkan ruang wilayah kabupaten sebagai lumbung pertanian Jawa – Bali yang didukung oleh industri dan perdagangan.


Bagian Kedua
Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten


Pasal 8


(1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan dengan kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten.
(2) Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. peningkatan fungsi kawasan perkotaan secara berjenjang dan bertahap sesuai pengembangan perkotaan secara keseluruhan;
b. pengembangan kegiatan pertanian, industri, perdagangan dan pariwisata yang didukung oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah;
c. penetapan kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
d. pengembangan sistem agropolitan dan perikanan pada kawasan potensial;
e. peningkatan fungsi wilayah perdesaan melalui pengembangan produk unggulan perdesaan; dan
f. pengoptimalan potensi sumber daya alam secara berkelanjutan untuk menghindari dampak dan resiko bencana.


Bagian Ketiga
Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten


Pasal 9


(1) Untuk mewujudkan kebijakan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan dengan strategi penataan ruang wilayah kabupaten.
(2) Strategi peningkatan fungsi kawasan perkotaan secara berjenjang dan bertahap sesuai pengembangan perkotaan secara keseluruhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, meliputi:
a. mengembangkan perkotaan utama Kabupaten Ngawi sebagai Pusat Kegiatan Lokal di Perkotaan Ngawi dengan penetapan kawasan primer, sekunder satu, sekunder dua, sekunder tiga, perumahan dan persil.
b. mendorong dan mempersiapkan Perkotaan Ngawi sebagai perkotaan yang menunjang perkembangan kawasan siap bangun (Kasiba) dan lingkungan siap bangun (Lisiba);
c. mendorong pengembangan Perkotaan Ngrambe sebagai perkotaan dengan fungsi utama transportasi dan Agropolitan; dan
d. mendorong pengembangan Perkotaan Bringin sebagai perkotaan dengan fungsi utama Perikanan.
(3) Strategi pengembangan kegiatan pertanian, industri, perdagangan dan pariwisata yang didukung oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, meliputi :
a. mengembangkan sistem sarana dan prasarana wilayah secara berhirarki dan merata; dan
b. mengembangkan sistem sarana dan prasarana wilayah yang mendorong interaksi kegiatan antar wilayah pengembangan, mendorong pemerataan pembangunan, mengembangkan potensi pariwisata dan memudahkan pergerakan serta distribusi hasil produksi.
(4) Strategi penetapan kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c , meliputi:
a. meningkatkan sarana dan prasarana pertanian untuk meningkatkan nilai produktivitas pertanian;
b. melakukan pemberian insentif pada lahan yang telah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
c. mengendalikan secara ketat kawasan yang telah ditetapkan sebagai pertanian pangan berkelanjutan.
(5) Strategi pengembangan sistem agropolitan dan perikanan pada kawasan potensial sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) huruf d, meliputi :
a. mengembangkan produk unggulan disertai pengolahan dan perluasan jaringan pemasaran;
b. menetapkan prioritas pengembangan kawasan agropolitan dengan mengarahkan pada Kecamatan Ngrambe sebagai Kota Tani Utama (KTU) sedangkan untuk Kota Tani (KT) dan Kawasan Senta Produksi (KSP) adalah desa – desa disekitarnya dan desa – desa di Kecamatan Sine, Kecamatan Jogorogo dan Kecamatan Kendal;
c. menetapkan prioritas pengembangan kawsasan perikanan dengan mengarahkan pada Kecamatan Bringin sebagai Kota Perikanan Utama sedangkan untuk Kawasan Senta Produksi (KSP) adalah desa – desa disekitarnya;
d. meningkatkan kemampuan permodalan melalui kerjasama dengan swasta dan pemerintah; dan
e. mengembangkan sistem informasi dan teknologi pertanian berupa Balai Pengkajian Penerapan Teknologi Pertanian (BP2TP) di Kecamatan Ngrambe (sebagai Kota Tani Utama).
(6) Strategi penetapan fungsi wilayah perdesaan melalui pengembangan produk unggulan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e, meliputi :
a. mengembangkan fungsi kawasan perdesaan sesuai potensi wilayah, yakni perdesaan yang terletak di kawasan pegunungan untuk hutan produksi, perkebunan dan hortikultura, sedangkan perdesaan di dataran rendah untuk pertanian tanaman pangan;
b. meningkatkan nilai tambah produk pertanian dengan pengolahan hasil;
c. mendorong eksport hasil pertanian unggulan daerah; dan
d. mengembangkan fasilitas sentra produksi pemasaran pada pusat kegiatan ekonomi di Kecamatan Ngrambe dan Kecamatan Bringin.
(7) Strategi pengoptimalan potensi sumber daya alam secara berkelanjutan untuk menghindari dampak dan resiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf f, meliputi :
a. mengendalikan secara ketat kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan lindung;
b. mengefektifkan pengelolaan kawasan budidaya melalui pendekatan kajian lingkungan hidup berdasarkan daya dukung dan daya tampung;
c. menghindari pengembangan kawasan yang rawan terhadap bencana alam gunung api, banjir dan longsor;
d. mengembangkan sistem peringatan dini dari kemungkinan adanya bencana alam;
e. mengembangkan bangunan tahan gempa pada daerah terindikasi rawan gempa; dan
f. menetapkan jalur evakuasi pada setiap kawasan bencana.

BAB V
STRUKTUR RUANG WILAYAH

 

Bagian Pertama
Umum

Pasal 10


Struktur ruang wilayah diwujudkan berdasarkan rencana sistem pusat pelayanan dan rencana sistem prasarana wilayah.
 

Bagian Kedua
Rencana Sistem Pusat Pelayanan

Pasal 11

Rencana sistem pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 terdiri atas rencana pengembangan sistem perdesaan dan rencana pengembangan sistem perkotaan.

Pasal 12

Penetapan kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan meliputi 90 (sembilan puluh) kawasan perkotaan dan 127 (seratus dua puluh tujuh) kawasan perdesaan.

Pasal 13

Rencana pengembangan sistem perdesaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 terdiri atas :
a. pengembangan kawasan perdesaan sesuai potensi masing-masing kawasan yang dihubungkan dengan pusat kegiatan pada setiap kawasan perdesaan; dan
b. pengembangan pusat desa mulai dari tingkat dusun sampai pusat desa secara berhirarki.

Pasal 14

Rencana pengembangan pusat desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf b, meliputi :
a. pembentukan pusat pelayanan permukiman perdesaan pada tingkat dusun terutama pada permukiman perdesaan yang berbentuk cluster;
b. pengembangan pusat kawasan perdesaan secara mandiri;
c. pengembangan kawasan perdesaan potensial secara ekonomi melalui desa pusat pertumbuhan; dan
d. meningkatkan interaksi antara pusat kegiatan perdesaan dan perkotaan secara berjenjang.

Pasal 15

Rencana pengembangan sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, terdiri atas :
a. Rencana hierarki sistem perkotaan; dan
b. Rencana fungsi pelayanan dan pengembangan perkotaan.

Pasal 16

(1) Rencana hierarki sistem perkotaan yang dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, meliputi :
a. penetapan PKL adalah perkotaan Ngawi;
b. penetapan PKLp adalah perkotaan Karangjati, Widodaren dan Ngrambe;
c. penetapan PPK adalah perkotaan Karanganyar, Pitu, Kasreman, Bringin, Padas, Pangkur, Kwadungan, Geneng, Gerih, Kendal, Jogorogo, Sine, Kedunggalar, Paron dan Mantingan; dan
d. penetapan PPL adalah masing-masing pusat desa.
(2) Rencana fungsi pelayanan dan pengembangan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b meliputi:
a. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Ngawi, mempunyai wilayah pelayanan dari Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) Karangjati, Widodaren dan Ngrambe serta melayani wilayah Kecamatan Geneng, Paron, Kwadungan dan Gerih, dengan fungsi pengembangan sebagai pusat pelayanan dan ibukota Kabupaten meliputi fasilitas pusat Perindustrian, Pertanian, Perkebunan, Pariwisata, Perikanan dan Perhubungan;
b. Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp) Karangjati, mempunyai wilayah pelayanan Kecamatan Padas, Bringin, Pangkur dan Kasreman, dengan fungsi pengembangan sebagai pusat pelayanan meliputi fasilitas pusat Perindustrian, Pertanian, Perkebunan, Pariwisata, Perikanan dan Peternakan;
c. Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp) Widodaren, mempunyai wilayah pelayanan Kecamatan Kedunggalar, Pitu, Mantingan dan Karanganyar, dengan fungsi pengembangan sebagai pusat pelayanan meliputi Perindustrian, Pertanian, Pariwisata, dan Peternakan;
d. Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp) Ngrambe, mempunyai wilayah pelayanan Kecamatan Jogorogo, Kendal dan Sine, dengan fungsi pengembangan sebagai pusat pelayanan meliputi fasilitas pusat Perindustrian, Pertanian, Perkebunan dan Pariwisata; dan
e. Pelayanan Kawasan (PPK), mempunyai wilayah pelayanan desa-desa di dalam wilayah kecamatan tersebut, dengan fungsi pengembangan sebagai pusat pelayanan kecamatan meliputi
fasilitas kesehatan Puskesmas, Pasar, Perdagangan dan jasa skala kecamatan, pendidikan SMU/SMK, kantor kecamatan, lapangan olahraga skala kecamatan, dan pusat pemasaran dan industri pengolahan komoditi unggulan setiap kecamatan.

Bagian Ketiga
Rencana Sistem Prasarana Wilayah

Pasal 17

Rencana sistem prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, terdiri atas :
a. rencana pengembangan sistem jaringan prasarana transportasi;
b. rencana sistem jaringan prasarana energi;
c. rencana sistem jaringan telekomunikasi;
d. rencana sistem jaringan sumber daya air; dan
e. rencana sistem jaringan prasarana lingkungan.

Paragraf 1
Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 18

(1) Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, adalah sistem jaringan prasarana transportasi darat yang meliputi jaringan jalan dan jaringan kereta api.
(2) Sistem jaringan transportasi udara di wilayah udara Kabupaten merupakan bagian teritotrial dari wilayah pertahanan udara Republik Indonesia sehingga tertutup untuk transportasi

Pasal 19

(1) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) meliputi sistem jaringan jalan, fungsi jalan, status jalan, kelas jalan, prasarana terminal penumpang dan barang, serta angkutan massal perkotaan.
(2) Pengelompokan jalan berdasarkan sistem jaringan jalan terdiri dari sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder.
(3) Pengelompokan jalan berdasarkan fungsi jalan dibagi kedalam jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal dan jalan lingkungan.
(4) Pengelompokan jalan berdasarkan status dapat dibagi menjadi jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kabupaten, jalan kota dan jalan desa.
(5) Rencana pengembangan prasarana jalan meliputi arahan pengembangan bagi jalan nasional jalan bebas hambatan, jalan nasional bukan jalan bebas hambatan, jalan provinsi, jalan lintas Kabupaten dan jalan lingkar.

Pasal 20

(1) Jalan nasional yang dikembangkan sebagai jalan arteri primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), meliputi ruas jalan Mantingan – Batas Kota Ngawi, Jalan Gubernur
Suryo, Jalan PB. Sudirman, Jalan Basuki Rahmat, Jalan Sukowati, Jalan Batas Kota Ngawi – Batas Kab. Madiun.
(2) Jalan nasional yang dikembangkan sebagai jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), meliputi ruas jalan A. Yani, Jalan Klitik – Banyakan, Jalan Lombok, Jalan Batas Kota Ngawi – Batas Kab. Magetan. Selain itu juga jalan Padangan – Batas Kab. Ngawi, Batas Kab. Bojonegoro – Batas Kota Ngawi dan Jalan Raya Padangan.
(3) Jalan kabupaten yang dikembangkan sebagai jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (3)dan ayat (4), meliputi :
a. jalan-jalan yang menghubungkan antar kecamatan dan menghubungkan sistem perkotaan;
b. rencana pengembangan jalan lingkar (ring road) utara ngawi;
c. jalan-jalan utama yang menghubungkan antara jalan lingkar (ring road), jalan arteri primer dan jalan kolektor primer dengan jalan-jalan yang menghubungkan sistem perkotaan;
d. rencana pengembangan jalan lokal primer yang berfungsi sebagai jalan lintas strategis kabupaten dan jalan penghubung antar kabupaten, meliputi :
1) jalan yang menghubungkan Kabupaten Ngawi dengan Kabupaten Bojonegoro.
2) jalan yang menghubungkan Kabupaten Ngawi dengan Kabupaten Blora.
3) jalan yang menghubungkan Kabupaten Ngawi dengan Kabupaten Grobogan.
4) jalan yang menghubungkan Kabupaten Ngawi dengan Kabupaten Karanganyar.
(4) Rencana pengembangan jalan bebas hambatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5), meliputi ruas jalan bebas hambatan Solo – Mantingan - Ngawi dan Ngawi – Kertosono.
(5) Mengendalikan secara ketat pemanfaatan ruang dan kecenderungan perubahan fungsi ruang di sepanjang jalan arteri primer.
(6) Rencana pengembangan terminal penumpang, meliputi:
a. memperbaiki, meningkatkan pelayanan dan mengembangkan terminal Tipe C, di Ngrambe, Geneng, Karangjati dan Gendingan;
b. memperbaiki, meningkatkan pelayanan dan mengembangkan terminal barang di Kecamatan Ngawi, Mantingan dan Karangjati;
c. memelihara dan meningkatkan pelayanan Terminal Kertonegoro Tipe A di tepi jalan lingkar Kecamatan Ngawi; dan
d. peningkatan infrastruktur pendukung pelayanan terminal yang memadai.
(7) Rencana pengembangan terminal barang, meliputi:
a. memperbaiki, meningkatkan pelayanan dan mengembangkan terminal barang di Kecamatan Ngawi, Mantingan dan Karangjati;
b. peningkatan infrastruktur pendukung pelayanan terminal yang memadai.
(8) Rencana jaringan trayek angkutan penumpang akan dikembangkan untuk menghubungkan jalur antar kecamatan dan mendukung akses antar sistem perkotaan.

Pasal 21

(1) Rencana pengembangan prasarana transportasi perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) meliputi arahan pengembangan jalur perkeretaapian, pengembangan prasarana
perkeretaapian untuk keperluan penyelenggaraan kereta api Regional Antar Kota, terminal barang, serta konservasi rel mati.
(2) Rencana pengembangan jalur perkeretaapian meliputi arahan pengembangan jalur kereta api ganda, dan penataan jalur perkeretaapian jalur Barat yaitu Surabaya – Solo yang melewati stasiun Geneng, Paron dan Walikukun.
(3) Rencana pengembangan prasarana perkeretaapian untuk keperluan penyelenggaraan kereta api regional antar kota Madiun – Solo melewati Kecamatan Geneng – Paron – Walikukun.
(4) Rencana pengembangan terminal barang di stasiun Paron.
(5) Rencana pengembangan prasarana jalur perkeretaapian berupa penataan jalur yang terdiri dari tindakan pemasangan jalur ganda, tindakan pemasangan jalur melayang.

Paragraf 2
Rencana Sistem Jaringan Energi

Pasal 22

(1) Rencana sistem jaringan prasarana energi sebagaimana tertuang dalam Pasal 17 huruf b meliputi energi listrik dan energi lainnya.
(2) Sumberdaya energi adalah sebagian dari sumberdaya alam yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi dan atau sumber energi alternatis baik secara langsung maupun melalui proses.
(3) Pengembangan sarana untuk energi listrik meliputi :
a. pengembangan pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH) di Kecamatan Bringin yang memiliki potensi Sumber Daya Air;
b. pengembangan jaringan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi 500 KV dan Saluran Udara dan atau Kabel Tegangan Tinggi 150 KV diperlukan untuk menyalurkan energi listrik yang dibangkitkan oleh pembangkit baru, yang melintas di Kecamatan Mantingan, Widodaren, Kedunggalar, Paron, Geneng, Padas dan Karangjati; dan
c. mengendalikan secara ketat pemanfaatan ruang dan kecenderungan perubahan fungsi di sepanjang jaringan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi untuk kegiatan permukiman.
(4) Pengembangan pelayanan energi listrik, meliputi :
a. peningkatan daya energi listrik pada daerah-daerah pusat pertumbuhan dan daerah pengembangan berupa pembangunan dan penambahan gardu-gardu listrik di Kecamatan Widodaren, Ngrambe dan Karangjati;
b. penambahan dan perbaikan sistem jaringan listrik pada daerah-daerah yang belum terlayani;
c. meningkatkan dan mengoptimalkan pelayanan listrik sehingga terjadi pemerataan pelayanan diseluruh wilayah daerah, sehingga dapat diasumsikan bahwa setiap rumah tangga akan memperoleh layanan jaringan listrik, sehingga tidak ada masyarakat yang belum terlayani;
d. pengembangan energi alternatif dan terbarukan untuk pemerataan pelayanan dan mengurangi beban energi listrik.

Paragraf 3
Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 23

(1) Sistem prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c adalah perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) beserta jaringannya yang dikembangkan untuk tujuan pengambilan keputusan di ranah publik ataupun privat.
(2) Prasarana telekomunikasi yang dikembangan, meliputi :
a. infrastruktur telekomunikasi yang menggunakan jaringan kawat, dan optik;
b. infrastruktur telepon nirkabel, yang menggunakan jaringan radio atau sistem elektromagnetik; dan
c. jaringan telekomunikasi pada wilayah terpencil dengan menggunakan orbit satelit.
(3) Rencana pengembangan sistem prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus ditingkatkan perkembangannya hingga mencapai pelosok wilayah yang belum terjangkau.
(4) Untuk meningkatkan pelayanan sampai wilayah terpencil, pemerintah memberi dukungan dalam pengembangan kemudahan sistem jaringan telekomunikasi.
(5) Rencana penyediaan infrastruktur telekomunikasi, berupa tower/menara BTS (Base Transceiver Station) harus menggunakan prinsip menara bersama/terpadu.
(6) Rencana penataan, pengembangan dan pengoperasian tower/menara bersama dan atau Cell Plan (Masterplan menara) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.


Paragraf 4
Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 24

(1) Rencana sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d meliputi rencana sistem jaringan sumber daya air, wilayah sungai termasuk waduk, situ, dan embung, jaringan irigasi, jaringan air baku untuk air bersih, jaringan air bersih dan sistem pengendalian banjir.
(2) Pengembangan prasarana sumberdaya air untuk air bersih diarahkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber air permukaan dan sumber air tanah.
(3) Pemenuhan kebutuhan akan air bersih dan irigasi dilakukan dengan peningkatan jaringan sampai ke wilayah yang belum terjangkau, sedangkan irigasi dengan peningkatan saluran dari sistem setengah teknis dan sederhana ditingkatkan menjadi irigasi teknis.
(4) Kebutuhan air irigasi meliputi 363 (Tiga Ratus Enam Puluh Tiga) Daerah Irigasi kewenangan kabupaten, 33 (Tiga Puluh Tiga) Daerah Irigasi kewenangan provinsi dan 3 (Tiga) Daerah Irigasi kewenangan pusat.
(5) Pengelolaan air irigasi pada wilayah Kabupaten dibagi menurut unit pelayanan Lokal (UPTD) yaitu UPTD Dero, Walikukun, Ngrambe, Kedunggalar, Kendal dan Guyung.
(6) Pengembangan waduk, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. Waduk Pondok;
b. Waduk Sangiran; dan
c. Waduk Kedungbendo.
(7) Rencana pengelolaan sumberdaya air, meliputi :
a. pembangunan prasarana sumber daya air;
b. semua sumber air baku dari dam, embung, waduk, bendungan serta sungai-sungai klasifikasi I sampai dengan kalsifikasi IV, yang airnya dapat dimanfaatkan secara langsung dan dikembangkan untuk berbagai kepentingan;
c. zona pemanfaatan DAS dilakukan dengan membagi DAS berdasarkan tipologinya;
d. penetapan zona pengelolaan sumber daya air sesuai dengan keberadaan wilayah sungai tersebut pada zona kawasan lindung tidak diijinkan pemanfaatan sumber daya air untuk fungsi budidaya; dan
e. kajian kemampuan cadangan air bawah tanah disertai dengan amdal jika akan melakukan eksplorasi dan eksploitasi.


Paragraf 5
Rencana Sistem Jaringan Prasarana Lingkungan

Pasal 25

(1) Rencana sistem jaringan prasarana lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e meliputi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan Tempat Penampungan Sampah (TPS), kebutuhan sanitasi dan tempat pengelolaan limbah.
(2) Rencana pengembangan sistem prasarana lingkungan, meliputi :
a. kerjasama lintas wilayah administrasi dalam hal pengelolaan dan penanggulangan masalah sampah terutama di wilayah perkotaan;
b. pengalokasian Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sesuai dengan persyaratan teknis diletakkan di Kecamatan Ngawi, Widodaren, Ngambe dan Karangjati;
c. pengalokasian Tempat Penampungan Sampah (TPS) sesuai dengan persyaratan teknis diletakkan di pusat kegiatan PPK;
d. pengelolaan sampah dilakukan secara teknologi terpadu yang berbasis ramah lingkungan; dan
e. pemilihan lokasi untuk prasarana lingkungan harus sesuai dengan daya dukung lingkungan.
(3) Rencana pengembangan sanitasi khusus rumah tangga dibedakan menurut wilayah perkotaan dan perdesaan, yaitu :
a. pada wilayah perkotaan pengembangan sanitasi diarahkan kepada pemenuhan fasilitas septic tank pada masing-masing KK; dan
b. pada wilayah perdesaan penanganan limbah khusus rumah tangga dapat dikembangkan fasilitas sanitasi pada setiap KK serta fasilitas sanitasi umum.
(4) Rencana penanganan limbah industri di Kecamatan Ngawi, Geneng, Pitu dan Karangjati dilaksanakan melalui pembangunan IPAL yang memenuhi persyaratan teknis baik sistem individu maupun komunal.
(5) Rencana pengembangan drainase perkotaan dilaksanakan dengan pemenuhan persyaratan teknis sesuai daya dukung lingkungan.

BAB VI
POLA RUANG WILAYAH

 

Bagian Pertama
Umum

Pasal 26

Pola ruang wilayah menggambarkan rencana sebaran kawasan lindung dan kawasan budidaya.

Bagian Kedua
Rencana Pelestarian Kawasan Lindung

Pasal 27

Pola ruang untuk kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, terdiri atas:
a. kawasan hutan lindung;
b. kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
c. kawasan perlindungan setempat;
d. kawasan pelestarian alam dan cagar budaya;
e. kawasan rawan bencana alam; dan
f. Kawasan lindung geologi.

Pasal 28

Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf a, terletak pada kawasan hutan di kaki Gunung Lawu Kecamatan Jogorogo, Ngrambe, Sine dan Kendal dengan luas kurang lebih 3.086 ha;
Pasal 29
(1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, berupa Kawasan resapan air.
(2) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terletak di Kecamatan Jogorogo, Ngrambe Sine dan Kendal dengan luas kurang lebih 17.628 ha.

Pasal 30

(1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c, terdiri atas :
a. kawasan sempadan sungai;
b. kawasan sekitar danau atau waduk;
c. kawasan sekitar mata air; dan
d. kawasan sempadan irigasi.
(2) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terletak pada seluruh kecamatan yang dilewati oleh DPS Bengawan Solo dan DPS Kali Madiun termasuk sistem sungai didalamnya dengan luas sempadan sungai secara keseluruhan kurang lebih 3.830 ha.
(3) Kawasan sekitar danau atau waduk sebagaimana dimaksud pada pasal (1) huruf b, meliputi :
a. Waduk Pondok di Kecamatan Bringin, Waduk Sangiran dan Waduk Kedung Bendo, serta dam maupun embung yang ada wi wilayah kabupaten; dan
b. luas sempadan waduk kurang lebih 369 Ha.
(4) Kawasan sekitar mata air dengan luas kurang lebih sebagaimana dimaksud pada pasal (1) huruf c, meliputi :
a. Kecamatan Sine 61 mata air, Kecamatan Ngrambe 44 mata air, Kecamatan Jogorogo 3 mata air, Kecamatan Kendal 12 mata air, Kecamatan Bringin 1 mata air, Kecamatan Padas 8 mata air, Kecamatan Paron 2 mata air, Kecamatan Kedunggalar 22 mata air, Kecamatan Widodaren 27 mata air; dan
b. luas keseluruhan untuk sempadan mata air di Kabupaten Ngawi kurang lebih 3.960 ha.
(5) Kawasan sempadan irigasi sebagaimana dimaksud pada pasal (1) huruf d terletak pada seluruh Jaringan Irigasi di wilayah kabupaten, yang meliputi saluran irigasi primer dan sekunder.

Pasal 31

(1) Kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d meliputi :
a. obyek Taman Wisata Alam terdapat di Waduk Pondok (Desa Dero Kecamatan Bringin), Taman Rekreasi dan Pemandian Tawun (Desa Tawun Kecamatan Kasreman), Air Terjun Srambang (Desa Girimulyo Kecamatan Jogorogo) dan Perkebunan Teh Jamus (Desa Girikerto Kecamatan Sine);dan
b. perlindungan terhadap Obyek Taman Wisata Alam dilakukan untuk pengembangan pendidikan dan perlindungan terhadap flora dan fauna tertentu, peningkatan kualitas lingkungan bagi wilayah sekitarnya serta perlindungan lingkungan dari pencemaran.
(2) Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf d dengan luas kurang lebih 1.715 ha, meliputi :
a. kawasan cagar budaya terdapat di Museum Trinil (Desa Kawu Kecamatan Kedunggalar), Benteng Van Den Bosch (Kelurahan Pelem Kecamatan Ngawi), Kediaman Krt. Radjiman Wedyadiningrat (Desa Kauman Kecamatan Widodaren), Makam Patih Pringgokusumo (Dusun Banjar Desa Ngawi Kecamatan Ngawi), Makam PH. Kertonegoro (desa Sine Kecamatan Sine), Makam Patih Ronggolono (Desa Hargomulyo Kecamatan Ngrambe), Arca banteng (Dusun Reco Banteng Desa Wonorejo Kecamatan Kedunggalar), Candi Pandem (Dusun Pandem Desa Krandegan Kecamatan Ngrambe), petilasan Kraton Wirotho (Desa Tanjungsari Kecamatan Jogorogo);
b. perlindungan terhadap Cagar Budaya dilakukan untuk pengembangan kawasan dengan fungsi pendidikan dan ilmu pengetahuan;
c. penetapan kawasan yang dilestarikan baik di perkotaan maupun perdesaan disekitar benda cagar budaya, juga menjadikan benda cagar budaya sebagai orientasi bagi pedoman pembangunan pada kawasan sekitarnya; dan
d. penerapan insentif bagi bangunan cagar budaya yang dilestarikan dan disinsentif bagi bangunan yang mengalami perubahan fungsi.

Pasal 32

(1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e, terdiri atas :
a. kawasan rawan longsor; dan
b. kawasan rawan banjir.
(2) Kawasan rawan longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
a. Kecamatan Sine (Desa Gendol), Jogorogo (Desa Girimulyo), Ngrambe, Kendal, Karangjati, Padas, Pitu dan Karanganyar, dimana Kecamatan Sine, Ngrambe, Jogorogo dan Kendal merupakan wilayah paling rawan bencana tanah longsor karena kedua wilayah ini berdekatan dengan hutan gundul dan kritis disamping lokasinya berada di lereng Gunung Lawu; dan
b. wilayah kawasan rawan bencana longsor di Kabupaten Ngawi dengan luas kurang lebih 2.022 ha.
(3) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berada di sekitar DAS Bengawan Solo dan DAS Kali Madiun disebabkan oleh semakin berkurangnya kawasan resapan air, dan semakin rusaknya hutan dan kawasan konservasi di wilayah hulu.

Pasal 33

Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf f, adalah kawasan bencana letusan Gunung Lawu, meliputi :
a. pegunungan lawu, yaitu Kecamatan Jogorogo, Kendal, Ngrambe, serta Sine; dan
b. kawasan rawan bencana geologi di Kabupaten Ngawi dengan luas kurang lebih 230 ha.
Pasal 34
(1) Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area memanjang atau jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, meliputi:
a. Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik meliputi taman kota, taman pemakaman umum, dan jalur hijau sepanjang jalan, sungai, dan pantai; dan
b. Ruang Terbuka Hijau (RTH) privat meliputi kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/ swasta yang ditanami tumbuhan.
(2) Proporsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) kawasan perkotaan di wilayah Kabupaten paling sedikit 30 % dari luas kawasan perkotaan, yang diisi oleh tanaman baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja di tanam dengan pembagian Ruang Terbuka Hijau (RTH) ini terdiri dari Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) privat; sedangkan distribusi Ruang Terbuka Hijau (RTH) kawasan perkotaan disesuaikan dengan sebaran penduduk dan hierarki pelayanan dengan memperhatikan rencana struktur dan pola ruang wilayah.
(3) Proporsi RTH kawasan perkotaan di Kabupaten Ngawi adalah kurang lebih 12.142 Ha.

Bagian Ketiga
Rencana Pengembangan Kawasan Budidaya

Pasal 35

Pola ruang untuk kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, terdiri atas :
a. Kawasan peruntukan hutan produksi;
b. Kawasan peruntukan pertanian;
c. Kawasan peruntukan perkebunan;
d. Kawasan peruntukan perikanan;
e. Kawasan peruntukan pertambangan;
f. Kawasan peruntukan industri;
g. Kawasan peruntukan pariwisata;
h. Kawasan peruntukan permukiman;
i. Kawasan peruntukan lainnya; dan
j. Kawasan pertahanan dan keamanan.

Paragraf 1
Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Pasal 36

Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a dengan luas kurang lebih 34.979 Ha yang tersebar di 16 (enam belas) Kecamatan, meliputi Kecamatan Mantingan, Karanganyar, Widodaren, Kedunggalar, Paron, Pitu, Ngawi, Kasreman, Padas, Bringin, Karangjati, Gerih, Sine, Ngrambe, Jogorogo, Kendal.

Paragraf 2
Kawasan Peruntukan Pertanian

Pasal 37

(1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b meliputi: kawasan pertanian pangan berkelanjutan, tegalan (tanah ladang), lahan kering, dan hortikultura.
(2) Kawasan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terletak pada bagian Selatan, Tengah, Timur dan barat dengan luas kurang lebih 41.523 ha.
(3) Kawasan tegalan (tanah ladang) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terletak di seluruh kecamatan terutama pada daerah yang kurang mendapatkan air dan mengandalkan air hujan (tadah hujan).
(4) Kawasan lahan kering sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terletak pada beberapa kecamatan di wilayah bagian Timur dan Utara dengan luas kurang lebih 9.188 ha.
(5) Kawasan holtikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terletak di Kecamatan Kendal, Sine, Ngrambe dan Jogorogo.

Paragraf 3
Kawasan Peruntukan Perkebunan

Pasal 38

Kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 huruf c dengan luas kurang lebih 10.789 Ha; terletak menyebar di Kecamatan Karangjati, Bringin, Kasreman, Padas, Ngrambe, Sine, Jogorogo dengan jenis komoditas tembakau, teh, kopi, jahe, cengkeh, coklat, salak.

Paragraf 4
Kawasan Peruntukan Perikanan

Pasal 39

(1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d, terdiri atas :
a. Perikanan Perairan Umum; dan
b. Budidaaya kolam dan keramba.
(2) Perikanan Perairan Umum dengan luas kurang lebih 1.351 ha terletak Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo dan Kali Madiun sengan sistem sungai yang ada di dalamnya; dan
(3) Budidaya Kolam dan keramba dengan luas kurang lebih 23 ha di kecamatan Bringin.

Paragraf 5
Kawasan Peruntukan Pertambangan

Pasal 40

(1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf e, terdiri atas:
a. kawasan batu gunung;
b. kawasan batu gamping;
c. kawasan tanah liat; dan
d. kawasan batu pasir.
(2) Kawasan batu gunung terletak di kecamatan Kendal dan Jogorogo.
(3) Kawasan batu gamping terletak di Kecamatan Pitu, Kasreman dan Bringin.
(4) Kawasan tanah liat terletak di Kecamatan Geneng.
(5) Kawasan batu pasir terletak di Kecamatan Mantingan, Widodaren, Pitu dan Ngawi.

Paragraf 6
Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 41

(1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf f, terdiri atas :
a. industri besar;
b. industri sedang; dan
c. industri rumah tangga.
(2) Kawasan industri besar diarahkan ke tepi jalan lingkar utara yang meliputi Kecamatan Pitu, Ngawi dan Kasreman.
(3) Kawasan industri sedang terletak di Kecamatan Ngawi, Geneng dan Karangjati.
(4) Industri rumah tangga dengan luas kurang lebih 1.628 ha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
a. Kripik Tempe terdapat di Desa Karangtengah Kecamatan Ngawi, Desa Gendingan Kecamatan Widodaren, Desa Tulakan, Kecamatan Sine, Desa Pucangan, Kecamatan Ngrambe, Desa Purwosari Kecamatan Kwadungan;
b. Genteng terdapat di Desa Pocol Kecamatan Sine, Desa Baderan Kecamatan Geneng, Desa Kedungharjo Kecamatan Mantingan;
c. Anyaman Bambu terdapat di Desa Sumberejo Desa Gendol Kecamatan Sine, Desa Pangkur Kecamatan Pangkur, Desa Brubuh, Desa Jaten, Desa Tanjungsari Kecamatan Jogorogo dan Desa Dero Kecamatan Padas;
d. Anyaman Tas terdapat di Desa Sembung, Desa Brangol, Desa Jatipuro Kecamatan Karangjati, Desa Kedungprahu, Desa Sukowiyono Kecamatan Padas, Desa Sumberbening Kecamatan Bringin, Desa Pohkonyal, Desa Padas, Desa Gandri Desa Pangkur;
e. Batik Tulis terdapat di Desa Banyubiru Kecamatan Widodaren;
f. Batu Bata terdapat di Desa Gelung Kecamatan Paron;
g. Parut Kelapa terdapat di Desa Ngalih Kecamatan Paron;
h. Handycraft terdapat di Desa Kedungharjo dan Desa Sidowayah Kecamatan Kedunggalar; dan
i. Supit Dan Sedotan terdapat di Desa Ngawi Kecamatan Ngawi.

Paragraf 7
Kawasan Peruntukan Pariwisata

Pasal 42

(1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf g terdiri atas:
a. kawasan pariwisata budaya;
b. kawasan pariwisata alam; dan
c. kawasan pariwisata buatan.
(2) Kawasan pariwisata budaya dengan luas kurang lebih 1.597 ha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
a. Arca Banteng;
b. Candi Pendem;
c. Pertapaan jaka tarub;
d. Petilasan Kraton Wirotho;
e. Makam PH Kertonegoro dan Patih Ronggolono;
f. Makam Patih Pringgokusum;
g. Kediaman Krt. Radjiman Wedyadiningrat;
h. Monumen Suryo;
i. Pesanggrahan Srigati;
j. Musem Trinil; dan
k. Benteng Van Den Bosch.
(3) Kawasan pariwisata alam dengan luas kurang lebih 13 ha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf a, meliputi :
a. Air Terjun Srambang;
b. Gunung Liliran;
c. Waduk Pondok;
d. Bumi Perkemahan Selondo; dan
e. Kebun teh Jamus.
(4) Kawasan pariwisata buatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu Tempat Pemandian Tawun.

Paragraf 8
Kawasan Peruntukan Permukiman

Pasal 43

(1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf h, tediri atas :
a. permukiman perdesaan; dan
b. permukiman perkotaan.
(2) Kawasan permukiman perdesaan dengan luas kurang lebih 11.038 ha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
a. kawasan permukiman perdesaan yang terletak pada wilayah pegunungan dan dataran tinggi, kawasan ini terdapat di Kecamatan Jogorogo, Geneng, Karanganyar, Sine, Ngrambe dan Kendal;
b. kawasan permukiman perdesaan yang terletak pada dataran rendah; dan
c. kawasan perdesaan berbentuk kawasan agropolitan, yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan adanya keterkaitan fungsional dan hirarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis, terdapat di Kecamatan Ngrambe dan Paron.
(3) Kawasan permukiman perkotaan dengan luas kurang lebih 6.559 ha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
a. permukiman di perkotaan Ngawi yang mendukung ibukota Kabupaten;
b. permukiman perkotaan yang merupakan bagian dari ibukota kecamatan;
c. permukiman perkotaan yang padat;
d. kawasan permukiman baru; dan
e. kawasan permukiman perkotaan yang terdapat bangunan lama/kuno.

Paragraf 9
Kawasan Peruntukan Lainnya

Pasal 44

(1) Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 huruf i adalah kawasan peternakan dan kawasan sektor informal.
(2) Kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : Kecamatan Sine, Jogorogo, Kendal, Paron, Mantingan, Ngawi, Kedungggalar, Padas, Widodaren, Ngrambe, Pitu, Padas, Bringin, Karanganyar, Karangjati, Geneng, Pangkur, Kedunggalar, Kasreman untuk ternak ayam potong, ayam petelur, kambing, seperti sapi potong dan sapi perah.
(3) Kawasan sektor informal disediakan untuk pedagang kaki lima (PKL) atau usaha kecil guna menumbuhkan ekonomi masyarakat dengan penempakan pada kawasan budidaya.

Paragraf 10
Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 45

Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 huruf j meliputi, Komando Distrik Militer beserta jajaran teritorialnya, kawasan Artileri Medan 12 dan tempat-tempat latihan kemiliteran.

BAB VII
PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS DAERAH

Pasal 46

(1) Kawasan yang merupakan kawasan strategis kabupaten meliputi :
a. kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi;
b. kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya; dan
c. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
(2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
a. kawasan Agropolitan di Kecamatan Ngrambe; dan
b. kawasan Perikanan di Kecamatan Bringin.
(3) Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi kawasan Candi Pendem, Arca Banteng, Musium Trinil dan Benteng Vanden Bosch, Pesanggrahan Srigati, Monumen Suryo.
(4) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
a. kawasan Sekitar Lereng Gunung Lawu;
b. kawasan Sekitar Sungai Bengawan Solo; dan
c. kawasan Sekitar Waduk Pondok, Waduk Sangiran dan Waduk Kedung Bendo.

BAB VIII
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH

Bagian Pertama
Umum

Pasal 47

(1) Pemanfaatan ruang dilakukan melalui pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya.
(2) Pemanfaatan ruang mengacu pada fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang dilaksanakan dengan mengembangkan penatagunaan tanah, penatagunaan air dan penagunaan sumberdaya alam lain.

Bagian Kedua
Pemanfaatan Ruang Wilayah

Paragraf 1
Perumusan Kebijakan Strategis Operasionalisasi

Pasal 48

(1) Penataan ruang sesuai dengan RTRW dilaksanakan secara sinergis dengan Peraturan Daerah lain yang ada di Daerah.
(2) Penataan ruang dilaksanakan secara menerus dan sinergis antara perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Paragraf 2
Prioritas dan Tahapan Pembangunan

Pasal 49

(1) Prioritas pelaksanaan pembangunan disusun berdasarkan atas kemampuan pembiayaan dan kegiatan yang mempunyai efek mengganda sesuai arahan umum pembangunan daerah.
(2) Program pembiayaan terdiri dari 4 (empat) tahapan meliputi :
a. program utama;
b. perkiraan pendanaan;
c. sumber pembiayaan; dan
d. instansi pelaksana.
(3) Waktu pelaksanaan dalam 4 (empat) tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam pelaksanaannya masing-masing tahapan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun yang dapat dilakukan evaluasi sesuai kemampuan daerah.

Paragraf 3
Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 50

Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten meliputi :
a. arahan rencana pemanfaatan struktur ruang; dan
b. arahan pemanfaatan pola ruang wilayah.

Pasal 51

(1) Arahan rencana pemanfaatan struktur ruang, sebagaimana dimaksud pada pasal 50 huruf a, meliputi :
a. arahan pemanfaatan sistem perkotaan;
b. arahan pemanfaatan sistem perdesaan;
c. arahan pemanfaatan sistem transportasi;
d. arahan pemanfaatan sistem jaringan energi;
e. arahan pemanfaatan sistem jaringan telekomunikasi;
f. arahan pemanfaatan sistem jaringan sumber daya air; dan
g. arahan pemanfaatan sistem prasarana pengelolaan lingkungan.
(2) Arahan pemanfaatan sistem perkotaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
a. pengembangan ibukota kabupaten sebagai PKL, melalui peningkatan akses ke arah pusat;
b. pengembangan perkotaan Ngawi, melalui pengembangan kawasan industri, pengembangan permukiman, pengembangan jalan kolektor, pembangunan jalan lingkar (ring road);
c. kecamatan Ngawi sebagai PKL yang memberikan pelayanan kepada PKLp dengan fungsi kegiatan primer, dengan orientasi pelayanan regional, melalui peningkatan sarana-prasarana penunjang perkotaan;
d. mendorong pembentukan pusat pelayanan yang mendukung pengembangan pertanian dan kawasan strategis, melalui peningkatan akses ke arah pusat pelayanan ;
e. pengembangan perkotaan Kabupaten Ngawi, melalui pengembangan infrastruktur kawasan;
f. mewujudkan jalan internal provinsi melalui pengembangan jalan tembus, melalui Peningkatan kelas jalan dari kolektor menjadi arteri dan Peningkatan kualitas jalan;
g. pengembangan perkotaan sebagai pusat pelayanan sosial – ekonomi yang mendukung pengembangan pertanian dan kawasan strategis, melalui Ngawi sebagai ibukota kabupaten dan Ngrambe sebagai kota kawasan Agropolitan; dan
h. pemenuhan fasilitas perkotaan dan peningkatan interaksi kawasan yang mendukung pengembangan pertanian dan kawasan strategis, melalui Penyediaan sarana penunjang.
(3) Arahan pemanfaatan sistem perdesaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
a. pengembangan kawasan perdesaan berbasis hasil perkebunan di Kecamatan Sine, Kendal, Ngrambe, Jogorogo dan Padas (Kabupaten Ngawi bagian selatan), melalui Pengembangan pusat perkebunan dan pasar perkebunan di kecamatan Ngrambe;
b. mendorong pertumbuhan kawasan perdesaan di Kecamatan Ngrambe, melalui promosi hasil produk pertanian, pengadaan infrastruktur penunjang, berbasis teknologi modern;
c. mendorong eksport hasil pertanian unggulan daerah, melalui pengembangan sentra produksi-pemasaran pada pusat kegiatan ekonomi di Kecamatan Ngawi; dan
d. pengembangan produk unggulan, pengolahan dan perluasan jaringan di Kecamatan Ngrambe sebagai Kota Tani Utama dan desa/kecamatan dikawasan sekitarnya sebagai penunjang, melalui Pengembangan pasar, pengembangan sub terminal agribisnis, dan pengembangan kelembagaan sistem agribisnis (penyedian agroinput, pengolahan hasil, pemasaran dan penyedia jasa).
(4) Arahan pemanfaatan sistem transportasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi sistem jaringan jalan dan kereta api yang mendukung pengembangan pertanian dan kawasan strategis, dilakukan melalui :
a. pengembangan jalan lintas strategis antar wilayah dan jalan sirip perkotaan;
b. pengembangan jalan bebas hambatan Solo – Mantingan – Ngawi dan Ngawi – Mojokerto;
c. pengembangan dan peningkatan kualitas jalan arteri, jalan kolektor, jalan local, jalan penghubung desa dan kota serta Jalan Lingkar (ring road);
d. pengembangan terminal, pemeliharaan Terminal Kertonegoro type A, Peningkatan pelayanan terminal dan Infrastruktur pendukung terminal;
e. pengembangan trayek angkutan penghubung akses antar kecamatan dan penghubung sistem perkotaan; dan
f. pengembangan sistem transportasi massal & infrastruktur pendukungnya bagi transportasi kereta api, melalui pengembangan jaringan double track dan pengembangan jalur kereta api regional antar kota.
(5) Arahan pemanfaatan sistem jaringan energi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi peningkatan kapasitas listrik yang mendukung pengembangan pertanian dan kawasan strategis, melalui penambahan dan perbaikan jaringan, peningkatan infrastruktur pendukung, dan pengembangan sumber listrik baru.
(6) Arahan pemanfaatan sistem jaringan telekomunikasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi :
a. pengembangan prasarana penunjang yang mendukung pengembangan pertanian dan kawasan strategis, melalui penyediaan tower BTS (Base Transceiver Station) secara bersama dan pengadaan sistem internet, 3G dan GPS; dan
b. peningkatan jumlah dan mutu telekomunikasi yang mendukung pengembangan pertanian dan kawasan strategis, melalui penerapan teknologi telekomunikasi berbasis teknologi modern dan pembangunan teknologi telekomunikasi pada wilayah - wilayah pusat pertumbuhan seperti di Kecamatan Ngawi, Ngrambe, Widodaren dan Karangjati.
(7) Arahan pemanfaatan sistem jaringan sumber daya air, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pengembangan pertanian dan kawasan strategis, melalui pengembangan waduk, bendung, cek dam, pengelolaan DAS Bengawan Solo dan Kali Madiun, penanaman pohon pencegah longsor dan perbaikan pintu air.
(8) Arahan pemanfaatan sistem prasarana pengelolaan lingkungan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi peningkatan sarana dan prasarana pendukung, melalui pengadaan TPA regional dan pengadaan TPS skala lokal.

Pasal 52

(1) Arahan pemanfaatan pola ruang wilayah, sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 huruf b, meliputi :
a. pemanfaatan kawasan lindung; dan
b. pemanfaatan kawasan budidaya.
(2) Arahan pemanfaatan kawasan lindung, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
a. pemantapan kawasan lindung bernilai strategis dalam penyediaan air, melalui pengembalian fungsi lindung dengan reboisasi, penanganan secara teknis, pengembangan hutan dan tanaman tegakan tinggi terutama pada kawasan kaki Gunung Lawu seperti Kendal, Jogorogo, Sine, Ngrambe, Mantingan;
b. pemantapan kawasan perlindungan setempat, melalui perlindungan setempat sepanjang sungai dibatasi untuk kepentingan pariwisata dan mengupayakan sungai sebagai latar belakang kawasan fungsional, pengelolaan DAS Bengawan Solo untuk air baku, waduk dan mata air dibatasi untuk pariwisata dan menghindari bangunan radius pengamanan kawasan dan mengutamakan vegetasi yang memberikan perlindungan waduk dan mata air, pemanfaatan sumber air dan waduk untuk irigasi; dan
c. pemantapan kawasan Cagar Budaya, melalui memelihara nilai dan fungsinya sebagai peninggalan sejarah, objek penelitian dan pariwisata, serta pelaksanaan kerjasama pengelolaan kawasan.
(3) Arahan pemanfaatan kawasan budidaya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
a. pengembangan hutan produksi bernilai ekonomi tinggi dengan fungsi lindung, melalui reboisasi tanaman untuk menahan tanah, pengembangan aneka produk olahan dan mengembangkan hutan rakyat;
b. pengembangan kawasan pertanian dan pengolahan dihasil produksi berorientasi peningkatan nilai ekonomi dan ekspor, melalui pengembangan hortikultura untuk eksport, pengembangan breeding centre, serta pengembangan Industri Perikanan di Kecamatan Ngawi dan Kecamatan Bringin;
c. pengembangan kawasan peruntukan industri, melalui pengembangan kawasan industri di kawasan potensial yaitu Ngawi, Pitu, Geneng dan Karangjati; dan
d. pengembangan kawasan pariwisata, melalui pengembangan obyek wisata utama yaitu Wisata Pemandian Tawun, Waduk Pondok, Museum Trinil, Benteng Van Den Bosch, Air Terjun Srambang, Perkebunan Teh Jamus dan Monumen Suryo, serta mengkaitkan kalender wisata nasional dan pengadaan kegiatan festival wisata atau gelar seni budaya.

BAB IX
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Pertama
Umum

Pasal 53

(1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten diselenggarakan melalui penetapan ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perijinan, ketentuan pemberian insentif dan disinsentif, serta arahan pengenaan sanksi.
(2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
(3) Arahan pengendalian pemanfaatan ruang, meliputi :
a. ketentuan umum peraturan zonasi;
b. ketentuan perizinan;
c. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan
d. arahan pengenaan sanksi.

Bagian Kedua

Paragraf 1
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Pasal 54

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (3) huruf a, disusun sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang, serta berdasarkan rencana rinci tata ruang untuk setiap zona pemanfaatan ruang.
(2) Ketentuan umum peraturan zonasi disusun sesuai dengan rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem perkotaan;
b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem perdesaan;
c. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi;
d. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan energi;
e. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan telekomunikasi;
f. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan sumber daya air;
g. ketentuan umum peraturan zonasi sistem prasarana lingkungan;
h. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung;
i. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budi daya; dan
j. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis.
(3) Ketentuan umum peraturan zonasi pada setiap butir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat tentang apa yang harus ada, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh.

Pasal 55

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat (2) huruf a, meliputi :
a. fungsi kawasan;
b. kawasan lindung; dan
c. kawasan budidaya.
(2) Pengaturan zonasi untuk fungsi kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
a. boleh dilakukan pengembangan secara terbatas, yakni pada zona yang tidak termasuk dalam klasifikasi intensitas tinggi tetapi fungsi utama zona harus tetap, dalam arti perubahan hanya boleh dilakukan sebagian saja, yakni maksimum 25% dari luasan zona yang ditetapkan;
b. dalam pengaturan zona tidak boleh dilakukan perubahan secara keseluruhan fungsi dasarnya; dan
c. penambahan fungsi tertentu pada suatu zona tidak boleh dilakukan untuk fungsi yang bertentangan, misalnya permukiman digabung dengan industri polutif.
(3) Pengaturan zonasi untuk kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. pembatasan perubahan fungsi lindung tetapi dapat digunakan untuk kepentingan lain selama masih menunjang fungsi lindung seperti wisata alam, jogging track tepi sungai dengan ditata secara indah dan menarik;
b. upaya konservasi pada kawasan lindung yang berupa bangunan, dan dapat dilakukan sepanjang menimbulkan nilai tambah misalnya dengan melakukan revitalisasi, rehabilitas, dan sebagainya;
c. kawasan yang telah ditetapkan sebagai bagian dari Ruang Terbuka Hijau di kawasan perkotaan harus tetap dilindungi sesuai dengan fungsi Ruang Terbuka Hijau masing-masing, dan tidak boleh dilakukan alih fungsi; dan
d. kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan terbuka hijau tetapi bukan sebagai bagian dari Ruang Terbuka Hijau di kawasan perkotaan (misalnya tegalan di tengah kawasan perkotaan) pada dasarnya boleh dilakukan perubahan fungsi untuk kawasan terbangun dengan catatan komposisi atau perbandingan antara kawasan terbangun dan ruang terbuka hijau tidak berubah sesuai Rencana Detail Tata Ruang Kota masing-masing.
(4) Pengaturan zonasi untuk kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus mengupayakan untuk :
a. perubahan fungsi ruang untuk kawasan terbangun melalui arahan bangunan vertikal sesuai kondisi masing-masing ibukota kecamatan dengan tetap menjaga harmonisasi intensitas ruang yang ada;
b. setiap kawasan terbangun yang digunakan untuk kepentingan publik juga harus menyediakan ruang untuk pejalan kaki dengan tidak mengganggu fungsi jalan;
c. setiap kawasan terbangun untuk berbagai fungsi terutama permukiman padat harus menyediakan ruang evakuasi bencana sesuai dengan kemungkinan timbulnya bencana yang dapat muncul;
d. penambahan fungsi ruang tertentu (misalnya pada zona permukiman sebagian digunakan untuk fasilitas umum termasuk ruko) boleh dilakukan sepanjang saling menunjang atau setidaknya tidak menimbulkan efek negatif bagi zona yang telah ditetapkan;
e. tidak boleh melakukan kegiatan pembangunan diluar area yang telah ditetapkan sebagai bagian dari rumija atau ruwasja, termasuk melebihi ketinggian bangunan seperti yang telah ditetapkan, kecuali diikuti ketentuan khusus sesuai dengan kaidah design kawasan, seperti diikuti pemunduran bangunan, atau melakukan kompensasi tertentu yang disepakati oleh stake holder terkait;
f. setiap lingkungan permukiman yang dikembangkan harus disediakan sarana dan prasarana lingkungan yang memadai sesuai kebutuhan masing-masing;
g. setiap pusat-pusat kegiatan masyarakat harus dialokasikan kawasan khusus pengembangan sektor informal;
h. lahan pertanian yang telah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan di kawasan perkotaan harus tetap dilindungi dan tidak dilakukan alih fungsi; dan
i. kawasan yang telah ditetapkan batas ketinggian untuk alat komunikasi dan jaringan pengaman SUTET tidak boleh melakukan kegiatan pembangunan dalam radius keamanan dimaksud.

Pasal 56

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem perdesaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat (2) huruf b, meliputi :
a. pengaturan pada rencana kawasan terbangun dengan fungsi meliputi perumahan, perdagangan-jasa, industri, dan berbagai peruntukan lainnya di perdesaan dapat dilakukan penambahan fungsi yang masih saling bersesuaian, tetapi harus ditetapkan besaran dan/atau luasan ruang setiap zona dan fungsi utama zona tersebut;
b. pengaturan pada kawasan tidak terbangun atau ruang terbuka untuk pertanian yang produktif harus dilakukan pengamanan khususnya untuk tidak dialihfungsikan non pertanian;
c. pada setiap kawasan perdesaan harus mengefisienkan ruang yang berfungsi untuk pertanian dan perubahan fungsi ruang untuk kawasan terbangun hanya dilakukan secara infitratif pada permukiman yang ada dan harus menggunakan lahan yang kurang produktif;
d. pengembangan permukiman perdesaan harus menyediakan sarana dan prasarana lingkungan permukiman yang memadai sesuai kebutuhan masing-masing;
e. pada lahan pertanian yang telah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan di kawasan perdesaan harus tetap dilindungi dan tidak dilakukan alih fungsi;
f. kawasan yang telah ditetapkan sebagai bagian dari Ruang Terbuka Hijau di kawasan perdesaan (misalnya taman lingkungan permukiman) harus tetap dilindungi sesuai dengan fungsi Ruang Terbuka Hijau masing-masing, dan tidak boleh dilakukan alih fungsi;
g. pada kawasan lindung yang ada di perdesaan diarahkan untuk tidak dilakukan alih fungsi lindung tetapi dapat ditambahkan kegiatan lain selama masih menunjang fungsi lindung seperti wisata alam, penelitian, kegiatan pecinta alam dan yang sejenis;
h. pada kawasan lindung berupa bangunan, harus tetap dilakukan upaya konservasi baik berupa situs, bangunan bekas peninggalan belanda, bangunan / monumen perjuangan rakyat, dan sebagainya;
i. perubahan atau penambahan fungsi ruang tertentu pada kawasan terbangun di perdesaan (misalnya pada zona permukiman sebagian digunakan untuk fasilitas umum, termasuk kegiatan industri kecil, pasar desa dan sebagainya) boleh dilakukan sepanjang saling menunjang atau setidaknya tidak menimbulkan efek negatif bagi zona yang telah ditetapkan;
j. kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan terbuka hijau produktif di perdesaan pada dasarnya boleh dilakukan alih fungsi untuk kawasan terbangun secara terbatas dan hanya dilakukan pada lahan yang produktivitasnya kurang tinggi, dengan catatan komposisi atau perbandingan antara kawasan terbangun dan ruang terbuka hijau tidak berubah sesuai Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perdesaan masing-masing;
k. dalam pengaturan zona tidak boleh dilakukan perubahan secara keseluruhan fungsi dasarnya, sesuai Rencana Detail Tata Ruang Kawasan perdesaan masing-masing;
l. penambahan fungsi tertentu pada suatu zona tidak boleh dilakukan untuk fungsi yang bertentangan, misalnya sawah atau permukiman digabung dengan gudang pupuk yang memiliki potensi pencemaran udara;
m. pada kawasan terbangun di perdesaan yang lokasinya terpencar dalam jumlah kecil tidak boleh melakukan kegiatan pembangunan dengan intensitas tinggi yang tidak serasi dengan kawasan sekitarnya, misalnya vila harus dialokasikan secara tersendiri;
n. pada lahan yang telah ditetapkan sebagai ruang terbuka hijau produktif di perdesaan tidak boleh dilakukan alih fungsi lahan;
o. pada lahan yang telah ditetapkan sebagai bagian dari lahan pertanian berkelanjutan di kawasan perdesaan tidak boleh dilakukan alih fungsi lahan;
p. Pada kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan untuk keselamatan penerbangan baik terkait fungsi ruang, intensitas ruang maupun ketinggian bangunan yang telah dietapkan tidak boleh melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ketentuan zona masing-masing; dan
q. Pada kawasan yang telah ditetapkan batas ketinggian untuk alat komunikasi dan jaringan pengaman SUTET tidak boleh melakukan kegiatan pembangunan dalam radius keamanan dimaksud.

Pasal 57

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat (2) huruf c, meliputi :
a. peraturan zonasi untuk jaringan jalan nasional/provinsi/kabupaten; dan
b. peraturan zonasi untuk jaringan jalur kereta api.
(2) Peraturan zonasi untuk jaringan jalan nasional/provinsi/kabupaten meliputi:
a. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan nasional / provinsi/kabupaten dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi sesuai dengan fungsinya dan ketentuan yang berlaku;
b. ketentuan pelarangan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan nasional; dan
c. penetapan garis sempadan bagunan di sisi jalan nasional / provinsi/kabupaten yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan.
(3) Peraturan zonasi untuk jaringan jalur kereta api meliputi :
a. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api dilakukan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi;
b. ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian;
c. pembatasan pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api;
d. pembatasan jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dan jalan; dan
e. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api dengan memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan jaringan jalur kereta api.

Pasal 58

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada pasal 54 ayat (2) huruf d meliputi :
a. keberadaan pembangkit listrik disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit listrik dengan memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain;
b. ketentuan zonasi untuk jaringan transmisi tenaga listrik disusun dengan memperhatikan ketentuan pelanggaran pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. lahan yang berada di bawah jaringan tegangan tinggi tidak boleh ada fungsi bangunan yang langsung digunakan masyarakat;
d. dalam kondisi di bawah jaringan tinggi terdapat bangunan maka harus disediakan jaringan pengamanan; dan
e. Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bahan Bakar Elpiji tidak diletakkan di kawasan permukiman dan disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 59

Arahan pengaturan zonasi sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat (2) huruf e disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang untuk penempatan menara pemancar telekomunikasi yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktifitas kawasan disekitarnya.

Pasal 60

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat (2) huruf f meliputi :
a. pemanfaatan ruang pada kawasan di sekitar wilayah sungai dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan;
b. ketentuan pelarangan pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksud untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air;
c. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi rekreasi dan konservasi;
d. penetapan lebar sempadan sungai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
e. pemanfaatan ruang di sekitar wilayah sungai lintas provinsi secara selaras dengan pemanfaatan ruang di wilayah sungai pada provinsi yang berbatasan dengan mengacu pada pola pengelolaan sumber daya air yang telah ditetapkan.

Pasal 61

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem prasarana lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat (2) huruf g meliputi :
a. arahan pengembangan sistem prasarana lingkungan yang digunakan lintas wilayah secara administratif dengan kerjasama antar wilayah dalam hal pengelolaan dan penanggulangan masalah sampah terutama di wilayah perkotaan;
b. pengalokasian Tempat Pemrosesan Akhir sesuai dengan persyaratan teknis;
c. pengolahan dilaksanakan dengan teknologi ramah lingkungan sesuai dengan kaidah teknis dan dengan konsep 3R (Reuse, Reduce dan Recycle);
d. pemilihan lokasi untuk prasarana lingkungan harus sesuai dengan daya dukung lingkungan; dan
e. penyediaan ruang untuk Tempat Penampungan Sementara dan/atau Tempat Pemrosesan Akhir terpadu dan / atau tempat pengelolaan limbah cair.

Pasal 62

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat (2) huruf h, meliputi :
a. kawasan Hutan Lindung;
b. kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan bawahnya;
c. kawasan perlindungan setempat;
d. kawasan pelestarian alam dan cagar budaya;
e. kawasan rawan bencana alam;
f. kawasan pengungsian satwa; dan
g. kawasan ruang terbuka hijau kota.
(2) Peraturan Zonasi Kawasan Hutan Lindung Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pelarangan seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi.
(3) Peraturan zonasi untuk kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan bawahnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kegiatan budidaya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;
b. penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada; dan
c. penerapan prinsip zero delta Q policy terhadap setiap kegiatan budidaya terbangun yang diajukan izinnya.
(4) Peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
b. Ketentuan pelarangan pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air;
c. Pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi rekreasi dan konservasi;
d. pelarangan kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran terhadap mata air; dan
e. Penetapan lebar sempadan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Peraturan zonasi untuk kawasan pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
a. pemanfaatan untuk penelitian, pendidikan, dan pariwisata; dan
b. pelarangan kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan.
(6) Peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
a. peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana tanah longsor terdiri atas :
1) pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana;
2) penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk; dan
3) pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum.
b. peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana banjir terdiri atas :
1) pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana;
2) penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk; dan
3) pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum.
4) penetapan batas dataran banjir;
5) pemanfaatan dataran banjir bagi ruang terbuka hijau dan pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah;
6) ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang bagi kegiatan permukiman dan fasilitas umum penting lainnya; dan
7) bangunan di kawasan bencana banjir direncanakan menurut konsep living harmony with flood.
(7) Peraturan zonasi untuk kawasan pengungsian satwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
a. pemanfaatan untuk wisata alam tanpa mengubah bentang alam;
b. pelestarian flora dan fauna endemik kawasan; dan
c. pembatasan pemanfaatan sumber daya alam.
(8) Peraturan zonasi untuk ruang terbuka hijau kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan rekreasi;
b. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk bangunan;
c. penunjang kegiatan rekreasi dan fasilitas umum lainnya; dan
d. pelarangan pendirian bangunan permanen selain yang dimaksud diatas.
Pasal 63
(1) Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat (2) huruf i, meliputi :
a. kawasan hutan produksi;
b. kawasan peruntukan pertanian;
c. kawasan peruntukan perikanan;
d. kawasan peruntukan pertambangan;
e. kawasan peruntukan industri;
f. kawasan peruntukan pariwisata;
g. kawasan peruntukan permukiman;
h. kawasan peruntukan lainnya; dan
i. kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan.
(2) Peraturan zonasi untuk kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. pembatasan pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan; dan
b. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan;
(3) Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. pemanfaatan ruang untuk permukiman petani dengan kepadatan rendah; dan
b. ketentuan pelarangan alih fungsi lahan menjadi lahan budi daya non pertanian kecuali untuk pembangunan sistem jaringan prasarana utama.
(4) Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a. pemanfaatan ruang untuk permukiman petani perikanan dengan kepadatan rendah;
b. pemanfaatan ruang untuk kawasan pemijahan dan/atau kawasan sabuk hijau; dan
c. pemanfaatan sumber daya perikanan agar tidak melebihi potensi lestari.
(5) Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
a. keseimbangan antara biaya dan manfaat serta keseimbangan antara risiko dan manfaat; dan
b. pengaturan bangunan lain disekitar instalasi dan peralatan kegiatan pertambangan yang berpotensi menimbulkan bahaya dengan memperhatikan kepentingan daerah.
(6) Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri baik yang sesuai dengan kemampuan penggunaan teknologi, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di wilayah sekitarnya; dan
b. pembatasan pembangunan perumahan baru sekitar kawasan peruntukan industri.
(7) Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
a. pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
b. perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau; dan
c. pembatasan pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pariwisata.
(8) Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
a. penetapan amplop bangunan;
b. penetapan tema arsitektur bangunan;
c. penetapan kelengkapan bangunan dan lingkungan; dan
d. penetapan jenis dan syarat penggunaan bangunan yang diizinkan.
(9) Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h adalah peraturan zonasi untuk kawasan peternakan, meliputi:
a. pemanfaatan ruang untuk peternakan yang jauh dari permukiman;
b. pembatasan pembangunan perumahan baru sekitar kawasan peternakan; dan
c. meminimalisir semua jenis gangguang lingkungan.
(10) Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i meliputi; pemanfaatan ruang secara terbatas dan selektif untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan.

Pasal 64

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat (2) j meliputi :
a. kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi;
b. kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya; dan
c. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
(2) Arahan peraturan zonasi pada kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
a. kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi harus ditunjang sarana dan prasarana yang memadai sehingga menimbulkan minat investasi yang besar;
b. pada setiap bagian dari kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi ini harus diupayakan untuk mengefisienkan perubahan fungsi ruang untuk kawasan terbangun melalui arahan bangunan vertikal sesuai kondisi kawasan masing-masing;
c. pada kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi ini harus dialokasikan ruang atau zona secara khusus untuk industri, perdagangan – jasa dan jasa wisata perkotaan sehingga secara keseluruhan menjadi kawasan yang menarik;
d. pada kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi ini hendaknya mengalokasikan kawasan khusus pengembangan sektor informal pada pusat-pusat kegiatan masyarakat;
e. pada zona dimaksud harus dilengkapi dengan ruang terbuka hijau untuk memberikan kesegaran ditengah kegiatan yang intensitasnya tinggi serta zona tersebut harus tetap dipertahankan;
f. pada kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi ini boleh diadakan perubahan ruang pada zona yang bukan zona inti (untuk pergadangan – jasa, dan industri) tetapi harus tetap mendukung fungsi utama kawasan sebagai penggerak ekonomi dan boleh dilakukan tanpa merubah fungsi zona utama yang telah ditetapkan;
g. perubahan atau penambahan fungsi ruang tertentu pada ruang terbuka di kawasan ini boleh dilakukan sepanjang masih dalam batas ambang penyediaan ruang terbuka (tetapi tidak boleh untuk RTH kawasan perkotaan);
h. dalam pengaturan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi ini zona yang dinilai penting tidak boleh dilakukan perubahan fungsi dasarnya;
i. pada kawasan yang telah ditetapkan sebagai permukiman bila didekatnya akan diubah menjadi fungsi lain yang kemungkinan akan mengganggu (misalnya industri) permukiman harus disediakan fungsi penyangga sehingga fungsi zona tidak boleh bertentangan secara langsung pada zona yang berdekatan; dan
j. untuk menjaga kenyamanan dan keamanan pergerakan maka pada kawasan terbangun tidak boleh melakukan kegiatan pembangunan diluar area yang telah ditetapkan sebagai bagian dari rumija atau ruwasja, termasuk melebihi ketinggian bangunan seperti yang telah ditetapkan.
(3) Peraturan zonasi pada kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
a. kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya terdiri atas kawasan peninggalan sejarah yakni arca, museum dan benteng. Secara umum kawasan ini harus dilindungi dan salah satu fungsi yang ditingkatkan adalah untuk penelitian dan wisata budaya. Untuk itu pada radius tertentu harus dilindungi dari perubahan fungsi yang tidak mendukung keberadaan candi atau dari kegiatan yang intensitasnya tinggi sehingga menggagu estetika dan fungsi monumental museum dan benteng;
b. bila sekitar kawasan ini sudah terdapat bangunan misalnya perumahan harus dibatasi pengembanganya;
c. untuk kepentingan pariwisata boleh ditambahkan fungsi penunjang misalnya shouvenir shop atau atraksi wisata yang saling menunjang tanpa menghilangkan identitas dan karakter kawasan;
d. pada zona ini tidak boleh dilakukan perubahan dalam bentuk peningkatan kegiatan atau perubahan ruang disekitarnya yang dimungkinkan dapat mengganggu fungsi dasarnya;
e. penambahan fungsi tertentu pada suatu zona ini tidak boleh dilakukan untuk fungsi yang bertentangan, misalnya perdagangan dan jasa yang tidak terkait museum dan pariwisata; serta
f. pada sekitar zona ini bangunan tidak boleh melebihi ketinggian duapertiga dari museum dan benteng yang ada.
(4) Arahan pengaturan zonasi pada kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
a. pada kawasan ini yang termasuk dalam katagori zona inti harus dilindungi dan tidak dilakukan perubahan yang dapat mengganggu fungsi lindung;
b. pada kawasan yang telah ditetapkan memiliki fungsi lingkungan dan terdapat kerusakan baik pada zona inti maupun zona penunjang harus dilakukan pengembalian ke rona awal sehingga kehidupan flora dan fauna dilindungi dapat lestari;
c. untuk menunjang kelestarian dan mencegah kerusakan dalam jangka panjang harus melakukan percepatan rehabilitasi lahan;
d. pada zona-zona ini boleh melakukan kegiatan pariwisata alam sekaligus menanamkan gerakan cinta alam;
e. pada kawasan yang didalamnya terdapat zona terkait kemampuan tanahnya untuk peresapan air maka disarankan untuk pembuatan sumur-sumur resapan;
f. pada kawasan hutan lindung yang memiliki nilai ekonomi tinggi atau fungsi produksi tertentu (misalnya terdapat komoditas durian, manggis, damar, rotan) boleh dimanfaatkan buah atau getahnya tetapi tidak boleh mengambil kayu yang mengakibatkan kerusakan fungsi lindung;
g. pada zona ini tidak boleh melakukan alih fungsi lahan yang mengganggu fungsi lindung apalagi bila didalamnya terdapat kehidupan berbagai satwa maupun tanaman langka yang dilindungi; serta
h. pada zona inti maupun penunjang bila terlanjur untuk kegiatan budidaya khususnya permukiman dan budidaya tanaman semusim, tidak boleh dikembangkan lebih lanjut atau dibatasi dan secara bertahap dialihfungsikan kembali ke zona lindung.

Paragraf 2
Ketentuan Perizinan

Pasal 65

(1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (3) huruf b adalah perizinan yang terkait dengan izin pemanfaatan ruang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan harus dimiliki sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang.
(2) Setiap usaha dan / atau kegiatan yang membutuhkan perizinan hendaknya mengajukan perizinan dan mengacu pada perizinan lingkungan.
(3) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
a. izin prinsip;
b. izin lokasi;
c. izin penggunaan pemanfaatan tanah (IPPT); dan
d. izin mendirikan bangunan.
(4) Izin –izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam peraturan tersendiri.
(5) Kawasan pengendalian ketat (High Control Zone) yang merupakan kawasan yang memerlukan pengawasan secara khusus dan dibatasi pemanfaatannya untuk mempertahankan daya dukung, mencegah dampak negatif, menjamin proses pembangunan yang berkelanjutan, yang meliputi :
a. pemanfaatan ruang di sekitar kawasan perdagangan regional;
b. wilayah aliran sungai, sumber air dan stren kali dengan sempadannya;
c. kawasan yang berhubungan dengan aspek pelestarian lingkungan hidup meliputi kawasan resapan air atau sumber daya air;
d. prasarana transportasi terkait kawasan jaringan jalan, perkeretaapian, area/lingkup kepentingan pelabuhan, kawasan di sekitar jalan arteri/tol;
e. prasarana wilayah dalam skala regional lainnya seperti area di sekitar jaringan pipa gas, jaringan SUTET, dan LPA terpadu;
f. kawasan rawan bencana;
g. kawasan lindung prioritas dan pertambangan skala regional; dan
h. kawasan konservasi alami, budaya, yang bersifat unik dan khas.
(6) Ketentuan perijinan untuk kawasan pengendalian ketat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), meliputi :
a. rekomendasi teknis dari Gubernur;
b. permohonan izin dilaksanakan sebelum pelaksanaan pembangunan fisik;
c. harus dilampiri dengan gambar teknis arsitektural (site plan, denah, tampak, potongan dan situasi); gambar teknis konstruksi sipil; data pendukung berupa penguasaan tanah, lokasi bangunan berupa sertifikat hak milik atau bukti perjanjian sewa; dan
d. pemanfaatan ruang yang dimohonkan harus memenuhi syarat zoning yang akan diatur lebih lanjut dengan peraturan tersendiri.

Paragraf 3
Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Pasal 66

(1) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) huruf c merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang
(2) Pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) huruf c merupakan perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
(3) Pemberian insentif dapat berbentuk :
a. pemberian kompensasi, subsidi silang, imbalan, sewa ruang, dan urun saham terutama yang mendukung keberlangsungan dan peningkatan kegiatan pertanian serta pengembangan kawasan strategis kabupaten;
b. pembangunan serta pengadaan infrastruktur terutama yang mendukung keberlangsungan dan peningkatan kegiatan pertanian serta pengembangan kawasan strategis kabupaten;
c. kemudahan prosedur perizinan terutama yang mendukung keberlangsungan dan peningkatan kegiatan pertanian serta pengembangan kawasan strategis kabupaten; dan/atau
d. pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau pemerintah daerah terutama pada kegiatan yang mendukung keberlangsungan dan peningkatan kegiatan pertanian serta pengembangan kawasan strategis kabupaten.
(4) Pemberian disinsentif dapat berbentuk pembatasan penyediaan infrastruktur, pengenaan kompensasi, dan penalti terutama pada kegiatan yang tidak mendukung keberlangsungan dan peningkatan kegiatan pertanian serta pengembangan kawasan strategis kabupaten.

Paragraf 4
Arahan Pengenaan Sanksi

Pasal 67

Dalam proses penataan ruang Kabupaten, pemerintah dan masyarakat wajib berlaku tertib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

(1) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (3) huruf d merupakan tindakan penertiban yang dilakukan terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi.
(2) Dalam hal penyimpangan dalam penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang melakukan penyimpangan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Pengenaan sanksi tidak hanya diberikan kepada pemanfaat ruang yang tidak sesuai dengan ketentuan perizinan pemanfaatan ruang, tetapi dikenakan pula kepada pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
(4) Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, baik yang dilengkapi dengan izin maupun yang tidak memiliki izin dapat dikenai sanksi adminstratif atau sanksi pidana dan/atau sanksi pidana denda sesuai ketentuan perundang-undangan.
(5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa :
a. peringatan tertulis;
b. penghentian sementara kegiatan;
c. penghentian sementara pelayanan umum;
d. penutupan lokasi;
e. pencabutan izin;
f. pembatalan izin;
g. pembongkaran bangunan;
h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
i. denda administratif.

BAB X
HAK, KEWAJIBAN, PERAN MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN

Pasal 69

Hak setiap orang dalam penataan ruang meliputi :
a. mengetahui rencana tata ruang wilayah dan rencana rinci di kabupaten;
b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Pasal 70

Kewajiban setiap orang dalam pemanfaatan ruang, meliputi :
a. mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 71

(1) Untuk mengetahui rencana tata ruang, selain dari Lembaran Daerah masyarakat dapat mengetahui rencana tata ruang yang telah ditetapkan melalui pengumuman atau penyebarluasan oleh Pemerintah Daerah.
(2) Kewajiban untuk menyediakan media pengumuman atau penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penempelan/pemasangan peta rencana tata ruang yang bersangkutan pada tempat-tempat umum dan juga pada media massa, serta melalui pembangunan sistem informasi tata ruang.

Pasal 72

(1) Dalam menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang, pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Untuk menikmati dan memanfaatkan ruang beserta sumberdaya alam yang terkandung didalamnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat berupa manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan dilaksanakan atas dasar pemilikan, penguasaan, atau pemberian hak tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan ataupun atas hukum adat dan kebiasaan yang berlaku atas ruang pada masyarakat setempat.

Pasal 73

(1). Hak memperoleh penggantian yang layak atas kerugian terhadap perubahan status semula yang dimiliki oleh masyarakat sebagai akibat pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten diselenggarakan dengan cara musyawarah antara pihak yang berkepentingan.
(2). Dalam hal tidak tercapai kesepakatan mengenai penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 74

Dalam kegiatan penataan ruang wilayah kabupaten, masyarakat wajib berperan dalam memelihara kualitas ruang dan mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Pasal 75

(1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dipraktekkan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

Pasal 76

Dalam pemanfaatan ruang kabupaten, peran masyarakat dapat berbentuk :
a. pemanfaatan ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara berdasarkan peraturan perundang-undangan, agama, adat, atau kebiasaan yang berlaku;
b. bantuan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan yang mencakup lebih dari satu wilayah daerah/kota di daerah;
c. penyelenggaraan kegiatan pembangunan berdasarkan rtrw dan rencana tata ruang kawasan yang meliputi lebih dari satu wilayah;
d. perubahan atau konversi pemanfaatan ruang sesuai dengan rtrw daerah yang telah ditetapkan; dan
e. bantuan teknik dan pengelolaan dalam pemanfaatan ruang dan/atau kegiatan menjaga, memelihara, serta meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 77

(1) Tata cara peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Pelaksanaan peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 78

Dalam pengendalian pemanfaatan ruang, peran masyarakat dapat berbentuk :
a. pengawasan terhadap pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan yang meliputi lebih dari satu wilayah termasuk pemberian informasi atau laporan pelaksanaan pemanfaatan ruang kawasan dimaksud; dan
b. bantuan pemikiran atau pertimbangan berkenaan dengan penertiban pemanfaatan ruang.

Pasal 79

Peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 disampaikan secara lisan atau tertulis kepada Bupati dan pejabat yang ditunjuk.

Pasal 80

(1) Koordinasi penataan ruang dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten.
(2) Tugas dan fungsi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten meliputi :
a. merumuskan kebijaksanaan pemanfaatan ruang di wilayah;
b. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar wilayah dan daerah serta keserasian antar sektor;
c. memanfaatkan segenap sumber daya yang tersedia secara optimal untuk mencapai hasil pembangunan secara maksimal;
d. mengarahkan dan mengantisipasi pemanfaatan ruang untuk pelaksanaan pembangunan yang bersifat dinamis; dan
e. mengendalikan fungsi pelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa.
(3) Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) setidaknya bersidang 3 (tiga) bulan sekali membahas tentang tentang hal-hal prinsip dan pembentukan alternatif kebijaksanaan serta cara pemecahan masalah untuk diputuskan oleh Bupati.
(4) Susunan keanggotaan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) meliputi penanggung jawab, ketua, sekretaris dan anggota ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.
(5) Dalam rangka mendayagunakan cara kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) maka dibentuk Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang dan Kelompok Kerja Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
(6) Struktur organisasi, tugas dan kewenangan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Daerah ditetapkan oleh Keputusan Bupati Ngawi.

BAB XI
PENYIDIKAN

Pasal 81

(1) Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
(2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksudpada ayat (1) berwenang:
a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporanatau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
d. melakukan melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain
f. serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan
g. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.
(3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
(4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
(6) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 82

(1) Setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
(3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 83

(1) Setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan perubahan fungsi ruang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
(3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
(4) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 84

Setiap orang yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf c, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 85

Setiap orang yang tidak memberikan akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf d, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 86

(1) Setiap pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
(2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya.

Pasal 87

(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, Pasal 83, Pasal 84, dan Pasal 85 dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, Pasal 83, Pasal 84, dan Pasal 85.
(2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
a. pencabutan izin usaha; dan/atau
b. pencabutan status badan hukum.

Pasal 88

(4) Setiap orang yang menderita kerugian akibat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, Pasal 83, Pasal 84, dan Pasal 85, dapat menuntut ganti kerugian secara perdata kepada pelaku tindak pidana.
(5) Tuntutan ganti kerugian secara perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan hukum acara pidana.

BAB XIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 89

(1) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Ngawi Tahun 2010 – 2030, memiliki jangka waktu 20 (dua puluh) Tahun semenjak tahun 2010 sampai dengan tahun 2030.
(2) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Ngawi Tahun 2010 – 2030 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilengkapi dengan Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Ngawi Tahun 2010 - 2030 dan album peta dengan skala 1 : 50.000.
(3) Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Ngawi Tahun 2010 - 2030 dan album peta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 90

RTRW digunakan sebagai pedoman bagi :
a. pembangunan Daerah;
b. penyusunan RPJP dan RPJMD;
c. perumusan kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang di wilayah daerah;
d. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan wilayah daerah serta keserasian antar sektor;
e. pengarahan lokasi investasi yang dilaksanakan pemerintah dan/atau masyarakat; dan
f. penataan ruang wilayah daerah yang merupakan dasar dalam pengawasan terhadap perijinan lokasi pembangunan.

Pasal 91

(1) Rencana tata ruang dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
(2) Peninjauan kembali rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menghasilkan rekomendasi berupa:
a. rencana tata ruang yang ada dapat tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya; atau
b. rencana tata ruang yang ada perlu direvisi.
(3) Apabila peninjauan kembali rencana tata ruang menghasilkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, revisi rencana tata ruang dilaksanakan dengan tetap menghormati hak yang dimiliki orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan/perubahan batas wilayah kabupaten yang ditetapkan dengan Undang-Undang, rencana tata ruang wilayah kabupaten ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 92

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan peraturan daerah ini.
(2) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka semua rencana terkait pemanfaatan ruang dan sektoral tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.

Pasal 93

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 94

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 14 Juni 2011
BUPATI NGAWI,

 


Ir. H. BUDI SULISTIYONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

 

H. MAS AGOES NIRBITO MOENASI WASONO, SH, M.Si


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2010 NOMOR 10

Daftar Kecamatan di Ngawi