Wilayah perencanaan RTRW Kota Mojokerto meliputi seluruh wilayah administrasi Kota Mojokerto yang terdiri dari 2 (dua) kecamatan dan 18 (delapan belas) kelurahan: Kecamatan Prajuritkulon; dan Kecamatan Magersari. 

 

RTRW Kota Mojokerto menjadi pedoman untuk:

  1. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
  2. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
  3. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kota;
  4. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah, serta keserasian antarsektor;
  5. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi yang dilaksanakan pemerintah daerah dan/atau masyarakat;
  6. penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  7. penataan ruang kawasan strategis kota; dan
  8. penyusunan rencana rinci tata ruang di wilayah kota.  

 

>> Download Perda No. 4 Tahun 2012 Tentang RTRW Mojokerto <<

Dibawah ini merupakan isi detil dari Dokumen RTRW Kabupaten yang telah dibagi kedalam beberapa Bab.

PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO
PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO
NOMOR 4 TAHUN 2012
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA MOJOKERTO 2012 - 2032

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MOJOKERTO,

Menimbang :
a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kota Mojokerto dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdayaguna, berhasilguna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah;
b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antarsektor, daerah, dan masyarakat maka Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah kota, masyarakat, dan/atau dunia usaha;
c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang maka strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional perlu dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mojokerto dengan peraturan daerah;

Mengingat :

  1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
  3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
  4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
  5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
  6. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman;
  7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya;
  8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
  9. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
  10. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
  11. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
  12. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
  13. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
  14. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-undangan;
  15. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Penanggulangan Bencana;
  16. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  17. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
  18. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  19. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
  20. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN);
  21. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;
  22. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
  23. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  24. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi;
  25. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
  26. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
  27. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan;
  28. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
  29. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  30. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
  31. Undang-undangNomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  32. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bagi Kepentingan Umum;
  33. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang;
  34. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 Tentang Perubahan Batas Wilayah Pemerintah Daerah Tingkat II Kotamadya Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);
  35. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah;
  36. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah;
  37. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol;
  38. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
  39. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
  40. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
  41. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Provinsi dan Pemerintah Kabupaten /Kota;
  42. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  43. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
  44. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
  45. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;
  46. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah;
  47. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri;
  48. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan;
  49. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
  50. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 Tentang Usaha Budidaya Tanaman;
  51. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
  52. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1989 tentang Kriteria Kawasan Budidaya;
  53. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang pengelolaan Kawasan Lindung;
  54. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2009 tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional;
  55. Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi;
  56. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Bencana Tanah Longsor;
  57. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Raperda tentang Rencana Tata Ruang Daerah;
  58. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
  59. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2009 tentang Pedoman Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, beserta Rencana Rincinya;
  60. Peraturan Mentri Pekerjaan Umum Nomor 17/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota;
  61. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 41/Permentan/Ot. 140/9/2009 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian;
  62. Keputusan Menteri Perindustrian Noomor 41/M-Ind/Per/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan, dan Tanda Daftar Industri;
  63. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 11 Tahun 1991 tentang Penetapan Kawasan Lindung di Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur;
  64. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2005 tentang RPJM Propinsi Jawa Timur;
  65. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Timur 2005-2020;
  66. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025; dan
  67. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Timur Tahun 2012-2013
  68. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2009 tentang RPJPD Kota Mojokerto Tahun 2005-2025;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO
dan
WALIKOTA MOJOKERTO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TENTANG RENCANA TATA

RUANG WILAYAH KOTA MOJOKERTO 2012- 2032

BAB I

Ketentuan Umum

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

  1. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
  2. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
  3. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
  4. Pola ruang adalah distribusi ruang dalam suatu wilayah yang meliputi ruang untuk fungsi lindung dan ruang untuk fungsi budi daya.
  5. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
  6. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
  7. Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  8. Pemerintah provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur, yang terdiri atas Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan provinsi.
  9. Daerah adalah Kota Mojokerto.
  10. Kepala Daerah adalah Walikota Mojokerto.
  11. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kota Mojokerto sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
  12. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kota Mojokerto dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Walikota dalam koordinasi penataan ruang di daerah.
  13. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
  14. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tata tertib ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
  15. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
  16. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota yang selanjutnya disebut RTRW Kota.
  17. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
  18. Kota adalah pusat permukiman kegiatan penduduk yang mempunyai batasan administrasi yang diatur dalam peraturan perundangundangan serta permukiman yang telah memperlihatkan watak dan ciri kehidupan perkotaan.
  19. Pusat pelayanan kota yang selanjutnya disebut PPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional.
  20. Subpusat pelayanan kota yang selanjutnya disebut SPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang secara geografis melayani satu subwilayah kota.
  21. Pusat lingkungan yang selanjutnya disebut PL adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi yang secara geografis melayani skala lingkungan wilayah kota.
  22. Prasarana kota adalah kelengkapan dasar fisik yang memungkinkan kawasan permukiman perkotaan dapat berfungsi sebagaimana mestinya, yang meliputi jalan, saluran air minum, saluran air limbah, saluran air hujan, pembuangan sampah, jaringan gas, jaringan listrik, dan telekomunikasi.
  23. Peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rinci tata ruang.
  24. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/ atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
  25. Jalan arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
  26. Jalan kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
  27. Jalan lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
  28. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikan dan menurunkan orang dan atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
  29. Saluran Utama Tegangan Menengah yang selanjutnya disebut SUTM adalah saluran udara yang mendistribusikan energi listrik dengan kekuatan 150 (seratus lima puluh) kilovolt yang mendistribusikan dari pusat-pusat beban menuju gardu-gardu listrik.
  30. Saluran Utama Tegangan Tinggi yang selanjutnya disebut SUTT adalah saluran udara yang mendistribusikan energi listrik dengan kekuatan 275 (dua ratus tujuh puluh lima) kilovolt yang mendistribusikan dari pusat-pusat beban menuju gardu-gardu listrik.
  31. Saluran Utama Tegangan Ekstra Tinggi yang selanjutnya disebut SUTET adalah saluran udara dengan kekuatan 500 (lima ratus) kilovolt yang ditujukan untuk menyalurkan energi listrik dari pusat-pusat pembangkit yang jaraknya jauh menuju pusat-pusat beban sehingga energi listrik bisa disalurkan dengan efisien.
  32. Drainase yaitu sistem jaringan dan distribusi drainase suatu lingkungan yang berfungsi sebagai pematus bagi lingkungan, yang terintegrasi dengan sistem jaringan drainase makro dari wilayah regional yang lebih luas.
  33. Air limbah yaitu air yang berasal dari sisa kegiatan proses produksi dan usaha lainnya yang tidak dimanfaatkan lagi.
  34. Persampahan yaitu pelayanan pembuangan/pengolahan sampah rumah tangga, lingkungan komersial, perkantoran dan bangunan umum lainnya, yang terintegrasi dengan sistem jaringan pembuangan sampah makro dari wilayah regional yang lebih luas.
  35. Tempat penampungan sampah sementara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu (transfer depo).
  36. Tempat pengolahan sampah terpadu yang selanjutnya disebut TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
  37. Tempat pemrosesan akhir yang selanjutnya disebut TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
  38. Air limbah yaitu air yang berasal dari sisa kegiatan proses produksi dan usaha lainnya yang tidak dimanfaatkan lagi.
  39. Jaringan telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi.
  40. Jalur evakuasi yaitu jalur perjalanan yang menerus (termasuk jalan ke luar, koridor/selasar umum dan sejenis) dari setiap bagian bangunan gedung termasuk di dalam unit hunian tunggal ke tempat aman, yang disediakan bagi suatu lingkungan/kawasan sebagai tempat penyelamatan atau evakuasi.
  41. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung dan budi daya.
  42. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
  43. Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudi dayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
  44. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disebut RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
  45. Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km2.
  46. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
  47. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
  48. Daerah irigasi yang selanjutnya disebut DI yang selanjutnya disebut DI adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
  49. Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
  50. Kawasan rawan bencana adalah kawasan dengan kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis dan geografis pada satu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
  51. Ruang evakuasi bencana adalah area yang disediakan untuk menampung masyarakat yang terkena bencana dalam kondisi darurat, sesuai dengan kebutuhan antisipasi bencana karena memiliki kelenturan kemudahan modifikasi sesuai kondisi dan bentuk lahan di setiap lokasi.
  52. Kawasan pertahanan negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
  53. Kawasan Strategis Kota yang selanjutnya disebut KSK adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kota terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
  54. Ruang Terbuka Non Hijau yang selanjutnya disebut RTNH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka.
  55. Intensitas pemanfaatan ruang adalah besaran ruang untuk fungsi tertentu yang ditentukan berdasarkan pengaturan Koefisien Dasar Bangunan, Koefisien Lantai Bangunan, dan Koefisien Dasar Hijau.
  56. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disebut KDB adalah angka perbandingan luas lantai dasar bangunan terhadap luas lahan/persil yang dikuasai, dalam satuan persen.
  57. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disebut KLB adalah angka perbandingan luas total seluruh lantai bangunan terhadap luas lahan/persil yang dikuasai, dalam satuan desimal.
  58. Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disebut KDH adalah angka perbandingan luas ruang terbuka hijau terhadap luas lahan/persil yang dikuasai, dalam satuan persen.
  59. Sempadan bangunan adalah ruang yang tidak diperkenankan didirikan bangunan di atasnya, dihitung dari batas persil yang dikuasai ke arah letak bangunan.
  60. Sempadan sungai adalah ruang yang tidak diperkenankan didirikan bangunan di atasnya yang dibatasi oleh garis batas luar daerah sempadan.
  61. Ketentuan umum peraturan zonasi adalah ketentuan-ketentuan dasar untuk menyusun peraturan zonasi, yang menggambarkan kualitas ruang yang diinginkan.
  62. Helipad adalah landasan untuk helikopter.
  63. Izin lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya.
  64. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-undangan.
  65. Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.
  66. Disinsentif adalah perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
  67. Arahan sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.
  68. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
  69. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
  70. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Bagian Kedua

Peran dan Fungsi

Pasal 2

RTRW Kota Mojokerto disusun sebagai alat operasionalisasi pelaksanaan pembangunan di wilayah Kota Mojokerto.

Pasal 3

RTRW Kota Mojokerto menjadi pedoman untuk:
a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kota;
d. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah, serta keserasian antarsektor;
e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi yang dilaksanakan pemerintah daerah dan/atau masyarakat;
f. penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
g. penataan ruang kawasan strategis kota; dan
h. penyusunan rencana rinci tata ruang di wilayah kota.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup Pengaturan

Paragraf 1

Muatan

Pasal 4

RTRW Kota Mojokerto memuat:
a. tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kota;
b. rencana struktur ruang wilayah kota;
c. rencana pola ruang wilayah kota;
d. penetapan kawasan strategis kota;
e. arahan pemanfaatan ruang wilayah kota; dan
f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota.

Paragraf 2

Wilayah Perencanaan

Pasal 5

(1) Wilayah perencanaan RTRW Kota Mojokerto meliputi seluruh wilayah administrasi Kota Mojokerto yang terdiri dari 2 (dua) kecamatan dan 18 (delapan belas) kelurahan:
a. Kecamatan Prajuritkulon; dan
b. Kecamatan Magersari
(2) Kota Mojokerto secara geografis terletak pada 7° 33’ Lintang Selatan dan 112° 28’ Bujur Timur, dengan luas daratan kurang lebih 1.646,54 (seribu enam ratus empat puluh enam koma lima empat) hektar.
(3) Batas-batas wilayah perencanaan RTRW meliputi:
a. sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Brantas;
b. sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto;
c. sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto; dan
d. sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto.

BAB II

ASAS, VISI, MISI, TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI

PENATAAN RUANG WILAYAH KOTA

Bagian Kesatu

Asas Penataan Ruang

Pasal 6

Asas penataan ruang Kota Mojokerto meliputi:a. keterpaduan;
b. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
c. keberlanjutan;
d. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;
e. keterbukaan;
f. kebersamaan dan kemitraan;
g. perlindungan kepentingan umum;
h. kepastian hukum dan keadilan; dan
i. akuntabilitas.

Bagian Kedua

Visi dan Misi Penataan Ruang

Pasal 7

Visi penataan ruang Kota Mojokerto adalah “Terwujudnya Kota Mojokerto yang maju sebagai pusat pertumbuhan wilayah yang mandiri”

Pasal 8

Misi penataan ruang Kota Mojokerto meliputi:
a. menyediakan prasarana wilayah Kota Mojokerto yang dapat mendukung investasi produktif untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
b. mewujudkan pembangunan wilayah yang berkelanjutan serta berwawasan lingkungan;
c. mewujudkan pusat-pusat perkembangan bagi sektor perdagangan dan jasa, serta pendidikan dan kesehatan;
d. mengembangkan sentra industri kecil sebagai motor penggerak perekonomian Kota Mojokerto; dan
e. mengatasi permasalahan lingkungan di Kota Mojokerto, khususnya masalah genangan dan banjir yang terjadi di beberapa wilayah Kota Mojokerto.

Bagian Ketiga

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kota

Pasal 9

Tujuan penataan ruang Kota Mojokerto adalah mewujudkan Kota Mojokerto yang mandiri, sejahtera, berbudaya sebagai pusat pelayanan perdagangan, jasa, dan industri kecil dalam ruang yang berkelanjutan.

Bagian Keempat

Kebijakan dan Strategi

Paragraf 1

Umum

Pasal 10

Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kota meliputi:
a. kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang wilayah kota;
b. kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang wilayah kota; dan
c. kebijakan dan strategi penetapan kawasan strategis kota.

Pasal 11

(1) Kebijakan pengembangan struktur ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi:
a. penetapan sistem hierarki pusat kota;
b. pembentukan dan pengembangan kawasan pusat-pusat kegiatan utama kota; dan
c. peningkatan penyediaan prasarana wilayah kota secara terpadu yang berwawasan lingkungan.
(2) Strategi penetapan sistem hierarki pusat kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. membentuk dan menetapkan pusat pelayanan kota;
b. menetapkan subpusat pelayanan kota; dan
c. menetapkan pusat lingkungan.
(3) Strategi pembentukan dan pengembangan kawasan pusat-pusat kegiatan utama kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. mengembangkan fungsi-fungsi kegiatan yang mendukung kegiatan subpusat pelayanan kota;
b. mengembangkan akses untuk mendukung persebaran kegiatan utama; dan
c. meratakan pengembangan kawasan barat dan kawasan timur Kota Mojokerto melalui persebaran permukiman di subwilayah kota.
(4) Strategi peningkatan penyediaan prasarana dan sarana wilayah kota secara terpadu yang berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a. mengembangkan jalur wisata, jaringan sejarah, dan aset alamiah;
b. mengembangkan sistem transportasi perkotaan berbasis terminal, parkir kendaraan, dan ruang pejalan kaki;
c. mengembangkan infrastruktur sistem jaringan kereta api;
d. mengembangkan energi kelistrikan, telekomunikasi dan prasarana wilayah lainnya secara terpadu yang dapat memenuhi kebutuhan penduduk serta aktivitas perkotaan;
e. mengelola dan menjaga sumber daya air kota;
f. menata dan membangun sistem pengolahan air limbah secara terpadu dan sesuai arahan penyediaan yang ditetapkan;
g. mengembangkan pengelolaan sampah perkotaan secara terpadu;
h. menata dan memperbaiki sistem drainase perkotaan untuk mengurangi genangan dan banjir; dan
i. menentukan ruang evakuasi bencana dan jalur evakuasi yang mudah dijangkau.

Pasal 12

Kebijakan pengembangan pola ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi:
a. kebijakan dan strategi pengembangan kawasan lindung; dan
b. kebijakan dan strategi pengembangan kawasan budi daya.

Pasal 13

(1) Kebijakan pengembangan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a meliputi:
a. pemeliharaan dan pemantapan kawasan lindung;
b. peningkatan fungsi kualitas dan kuantitas RTH; dan
c. pengembangan manajemen lingkungan.
(2) Strategi pemeliharaan dan pemantapan kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. mempertahankan, menetapkan, dan merevitalisasi kawasan lindung kota;
b. mencegah dan melarang alih fungsi lahan kawasan lindung untuk kegiatan pertambangan, perumahan/permukiman, dan kegiatan budi daya lainnya yang merusak kawasan lindung kota;
c. melakukan pengawasan terhadap penggunaan fungsi kawasan lindung kota; dan
d. melakukan kerja sama antar pemerintah daerah terkait pelestarian dan konservasi kawasan lindung kota.
(3) Strategi peningkatan fungsi kualitas dan kuantitas RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. mempertahankan RTH eksisting dan mengembangkan taman kota, hutan kota, taman lingkungan untuk mewujudkan RTH 30 (tiga puluh) persen;
b. mempertahankan dan mengembangkan kawasan sempadan sungai, kawasan sempadan rel kereta api, kawasan sempadan SUTET/SUTT, pemakaman, dan median jalan sebagai RTH;
c. mewajibkan disediakannya RTH pada setiap bangunan publik maupun privat dengan menetapkan KDH minimum 30 (tiga puluh) persen untuk bangunan publik dan 20 (dua puluh) persen untuk bangunan privat; dan
d. meningkatkan peran masyarakat dalam penyediaan dan pengelolaan RTH.
(4) Strategi pengembangan manajemen lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi menetapkan program terpadu untuk meningkatkan kapasitas bangun dan penguatan manajemen lingkungan.

Pasal 14

(1) Kebijakan pengembangan kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b meliputi:
a. pengembangan kawasan perumahan yang memadai dan berwawasan lingkungan;
b. pengembangan kawasan perdagangan dan jasa guna meningkatkan daya saing kota;
c. pengembangan kawasan perkantoran guna memudahkan pelayanan pada masyarakat;
d. pengendalian, pengembangan dan intensifikasi kawasan peruntukan industri;
e. pengendalian, pengembangan dan intensifikasi kawasan peruntukan pariwisata;
f. pengembangan kawasan RTNH guna pendukung aktivitas masyarakat;
g. perencanaan dan pemanfaatan ruang wilayah berbasis mitigasi bencana;
h. pengembangan ruang serta prasarana dan sarana bagi sektor informal;
i. pengembangan fasilitas pendidikan dan kesehatan guna memenuhi kebutuhan masyarakat; dan
j. pengembangan kawasan serta peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.
(2) Strategi pengembangan kawasan perumahan yang memadai dan berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. mengarahkan kegiatan pengembangan kawasan perumahan ke arah barat dan timur Kota Mojokerto;
b. mewajibkan penyediaan RTH, prasarana, sarana, dan utilitas pada setiap perumahan;
c. menata dan merevitalisasi kawasan permukiman kumuh kota serta mengupayakan pengembangan rumah susun sehat;
d. mengembangkan perumahan berbasis mitigasi dan adaptasi bencana;
e. menyediakan lahan cadangan untuk perumahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. menyediakan kemudahan aksesibilitas; dan
g. membentuk kelembagaan lokal dan mekanisme pendanaan untuk pembangunan dan pengelolaan perumahan, termasuk kegiatan swadaya masyarakat berbasis konsep Tridaya.
(3) Strategi pengembangan kawasan perdagangan dan jasa guna meningkatkan daya saing dan pelayanan masyarakat kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. menetapkan kawasan strategis perdagangan barang dan jasa;
b. menyediakan infrastruktur yang menunjang perkembangan perdagangan dan jasa;
c. mengembangkan pola penggunaan lahan campuran di kawasan perdagangan dan jasa serta mengendalikan pembentukan kawasan perdagangan secara linier;
d. mengembangkan kawasan perdagangan dan jasa di tiap-tiap subpusat pelayanan kota dengan memperhatikan karakteristik kawasan; dan
e. menyediakan ruang bagi pedagang kaki lima di setiap pusat perbelanjaan sesuai ketentuan peraturan Walikota dan kondisi sosial lingkungan.
(4) Strategi pengembangan kawasan perkantoran guna memudahkan pelayanan pada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a. mengarahkan pengembangan kegiatan perkantoran ke wilayah dengan pelayanan terpadu;
b. mengembangkan kawasan perkantoran pemerintah diarahkan pada kawasan pelayanan publik;
c. menghubungkan perkantoran swasta dengan perdagangan dan jasa untuk diarahkan di kawasan strategis perdagangan barang dan jasa;
d. meningkatkan akses untuk efektivitas kerja;
e. mengatur dan mengawasi pembangunan perkantoran sesuai ketentuan yang berlaku; dan
f. mengembangkan kapasitas pemerintahan, melalui peningkatan kapasitas ekonomi untuk pemerintah daerah melalui kerja sama dan monitoring, evaluasi dan pengendalian kegiatan pembangunan.
(5) Strategi pengendalian, pengembangan dan intensifikasi kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
a. membatasi dan mengendalikan pertumbuhan kawasan industri besar;
b. melakukan pengawasan dan pengendalian setiap kegiatan industri agar tidak merusak kawasan lindung dan lingkungan hidup;
c. mengembangkan dan memberdayakan sentra industri kecil; dan
d. mengembangkan industri kreatif.
(6) Strategi pengendalian, pengembangan dan intensifikasi kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
a. menata kawasan wisata sempadan Sungai Brantas yang sudah ada sebagai kawasan wisata andalan Kota Mojokerto;
b. menumbuhkembangkan sektor ekonomi kreatif sebagai penunjang pariwisata kota;
c. meningkatkan aksesbilitas menuju kawasan dan tempat pariwisata; dan
d. melakukan pengarahan dan pengawasan program-program kegiatan kepariwisataan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
(7) Strategi pengembangan kawasan RTNH guna pendukung aktivitas masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
a. mengembangkan kawasan RTNH untuk aktivitas masyarakat;
b. mempertahankan kawasan RTNH; dan
c. menerapkan sistem insentif dan disinsentif.
(8) Strategi perencanaan dan pemanfaatan ruang wilayah berbasis mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
a. menyediakan ruang-ruang yang dapat berfungsi sebagai tempat evakuasi bencana serta jalur evakuasi dan penyediaan prasarana dan sarana mitigasi bencana;
b. mengembangkan interkoneksi regional dan jaringan tertutup untuk jaringan air dan listrik mencegah putusnya layanan saat bencana; dan
c. memberikan kemudahan akses bagi respon gawat darurat, terutama pada kawasan-kawasan perumahan padat.
(9) Strategi pengembangan ruang serta prasarana dan sarana bagi sektor informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi:
a. menyediakaan ruang sektor informal dekat dengan kawasan fungsional dan tidak mengganggu lalu lintas maupun pejalan kaki;
b. menyediakan lahan untuk terpusatnya sektor informal; dan
c. menerapkan sistem insentif dan disinsentif.
(10) Strategi pengembangan fasilitas pendidikan dan kesehatan guna memenuhi kebutuhan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i meliputi:
a. mengembangkan fasilitas pendidikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
b. menyediakan akses yang mudah bagi masyarakat untuk memperoleh pendidikan;
c. menyediakan prasarana dan sarana penunjang fasilitas pendidikan;
d. mendirikan dan mengembangkan fasilitas kesehatan sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
e. meningkatkan prasarana dan sarana pendukung fasilitas kesehatan.
(11) Strategi pengembangan kawasan serta peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j meliputi:
a. mendukung penetapan kawasan strategis dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan negara;
b. mengembangkan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan strategis untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan negara;
c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budi daya tidak terbangun di sekitar kawasan strategis sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan strategis dengan kawasan budi daya terbangun; dan
d. membantu memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan/TNI.

Pasal 15

(1) Kebijakan penetapan kawasan strategis kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c meliputi penetapan kawasan perdagangan dan jasa dan kawasan industri.
(2) Strategi penetapan kawasan perdagangan dan jasa dan kawasan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. mengembangkan prasarana dan sarana pendukung pasar;
b. mengembangkan perdagangan yang sudah ada agar lebih teratur dan merata;
c. menyediakan lokasi usaha perdagangan yang tertata dan mudah dijangkau;
d. mengembangkan prasarana dan sarana penunjang kegiatan industri; dan
e. melakukan pengkajian AMDAL dalam setiap kegiatan industri.

BAB III

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KOTA MOJOKERTO

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 16

(1) Struktur ruang wilayah Kota Mojokerto diwujudkan berdasarkan arahan: a. rencana pengembangan sistem pusat pelayanan kegiatan kota; b. rencana sistem jaringan prasarana utama wilayah kota; dan c. rencana sistem jaringan prasarana lainnya.
(2) Rencana struktur ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Rencana Struktur Ruang Kota Mojokerto dengan tingkat ketelitian 1:20.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Kedua

Rencana Sistem Pusat Pelayanan Kota

Pasal 17

(1) Rencana sistem pusat pelayanan kegiatan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a meliputi:
a. PPK melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional;
b. SPK melayani subwilayah kota; dan
c. PL.
(2) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terpusat di kantor Walikota, Jalan Gajah Mada Kelurahan Balongsari dengan kegiatan utama:
a. pusat pemerintahan Kota Mojokerto terdapat di kantor Walikota, Jalan Gajah Mada; dan
b. pusat perdagangan dan jasa meliputi wilayah sekitar Pasar Tanjung Anyar dan Jl. Majapahit di wilayah Kelurahan Mentikan, Kelurahan Kauman, Kelurahan Sentanan, Kelurahan Purwotengah, dan Kelurahan Jagalan.
(3) SPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. SPK A meliputi Kelurahan Balongsari, Kelurahan Mentikan, Kelurahan Kauman, Kelurahan Magersari, Kelurahan Gedangan, Kelurahan Purwotengah, Kelurahan Sentanan, Kelurahan Jagalan, Kelurahan Miji, dan Kelurahan Kranggan dengan kegiatan utama:
1. perkantoran;
2. pendidikan;
3. peribadatan;
4. perdagangan dan jasa;
5. pariwisata;
6. olahraga rekreatif; dan
7. industri, industri kecil/industri rumah tangga.
b. SPK B terpusat di Kecamatan Prajuritkulon, meliputi Kelurahan Prajuritkulon, Kelurahan Pulorejo, Kelurahan Blooto, dan Kelurahan Surodinawan dengan kegiatan utama:
1. pusat pemerintahan lokal;
2. perkantoran;
3. pendidikan;
4. kesehatan;
5. olahraga;
6. industri, industri kecil/industri rumah tangga; dan
7. pertanian.
c. SPK C terpusat di Kecamatan Magersari, meliputi Kelurahan Kedundung, Kelurahan Gunung Gedangan, Kelurahan Wates, dan Kelurahan Meri dengan kegiatan utama:
1. pusat pemerintahan lokal;
2. perdagangan dan jasa; dan
3. industri kecil/industri rumah tangga; 4. SPK A, SPK B, dan SPK C akan diatur lebih lanjut dengan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kawasan perkotaan yang ditetapkan dengan peraturan daerah tersendiri paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan sejak penetapan RTRW Kota Mojokerto.
5. PL di Kota Mojokerto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a. SPK A meliputi 7 (tujuh) PL;
b. SPK B meliputi 4 (empat) PL; dan
c. SPK C meliputi 4 (empat) PL;
6. PL di SPK A sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a meliputi:
a. PL A1 terdiri atas Kelurahan Balongsari dengan kegiatan utama:
1. perkantoran pemerintah dan swasta;
2. perdagangan dan jasa; dan
3. pendidikan;
b. PL A2 terdiri atas Kelurahan Mentikan dengan kegiatan utama:
1. perumahan;
2. perkantoran;
3. perdagangan dan jasa;
4. pendidikan;
5. kesehatan;
6. RTH kota; dan
7. sentra industri kecil;
c. PL A3 terdiri atas Kelurahan Kauman dan Kelurahan Purwotengah dengan kegiatan utama:
1. perumahan;
2. perkantoran;
3. perdagangan dan jasa;
4. RTH kota;
5. peribadatan; dan
6. sentra industri kecil;
d. PL A4 terdiri atas Kelurahan Magersari dan Kelurahan Gedongan dengan kegiatan utama:
1. perdagangan dan jasa;
2. pariwisata;
3. pendidikan;
4. perkantoran; dan
5. perumahan;
e. PL A5 terdiri atas Kelurahan Jagalan dan Kelurahan Sentanan dengan kegiatan utama:
1. perdagangan dan jasa;
2. perumahan; dan
3. pendidikan;
f. PL A6 terdiri atas Kelurahan Miji dengan kegiatan utama:
1. perumahan;
2. perkantoran;
3. perdagangan dan jasa;
4. kesehatan;
5. RTH kota; dan
6. industri;
g. PL A7 terdiri atas Kelurahan Kranggan dengan kegiatan utama:
1. perumahan;
2. perkantoran;
3. pendidikan;
4. perdagangan dan jasa;
5. kesehatan;
6. RTH kota; dan
7. industri;
7. PL di SPK B sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi:
a. PL B1 terdiri atas Kelurahan Prajuritkulon dengan kegiatan utama:
1. perkantoran;
2. perdagangan dan jasa;
3. permukiman;
4. RTH;
5. olahraga; dan
6. pertanian;
b. PL B2 terdiri atas Kelurahan Pulorejo dengan kegiatan utama:
1. perkantoran;
2. perdagangan dan jasa;
3. permukiman;
4. Pertanian; dan
5. RTH;
c. PL B3 terdiri atas Kelurahan Blooto dengan kegiatan utama:
1. perkantoran;
2. perdagangan dan jasa;
3. pendidikan;
4. RTH;
5. kesehatan;
6. perumahan; dan
7. pertanian;
d. PL B4 terdiri atas Kelurahan Surodinawan dengan kegiatan utama:
1. perdagangan dan jasa;
2. perkantoran;
3. kesehatan;
4. olahraga;
5. perumahan;
6. RTH; dan
7. wisata budaya;
8. PL di SPK C sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c meliputi:
a. PL C1 terdiri atas Kelurahan Kedundung dengan kegiatan utama:
1. perkantoran;
2. industri;
3. pendidikan; dan
4. perumahan;
b. PL C2 terdiri atas Kelurahan Wates dengan kegiatan utama:
1. perdagangan dan jasa;
2. perumahan;
3. kesehatan; dan
4. industri;
c. PL C3 terdiri atas Kelurahan Gunung Gedangan dengan kegiatan utama:
1. kesehatan;
2. industri;
3. perdagangan dan jasa; dan
4. perumahan;
d. PL C4 terdiri atas Kelurahan Meri dengan kegiatan utama:
1. perdagangan dan jasa;
2. perkantoran;
3. RTH; dan
4. perumahan;
9. Rencana sistem pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Rencana Sistem Pusat Pelayanan dengan tingkat ketelitian 1:20.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Ketiga

Rencana Sistem Jaringan Prasarana Utama

Pasal 18

(1) Sistem jaringan prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b merupakan sistem jaringan transportasi yang didalamnya terdapat rencana sistem jaringan transportasi darat.

(2) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c meliputi:
a. rencana pengembangan sistem jaringan energi/kelistrikan;
b. rencana pengembangan sistem jaringan telekomunikasi;
c. rencana pengembangan sistem jaringan sumber daya air; dan
d. rencana pengembangan infrastruktur perkotaan.

Pasal 19

Rencana Sistem Jaringan Transportasi Darat

(1) Rencana sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) meliputi:
a. jaringan jalan;
b. kereta api;
c. jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; dan
d. jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan.
(2) Rencana sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Rencana Sistem Jaringan Transportasi Kota Mojokerto dengan tingkat ketelitian 1:20.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Paragraf 1

Sistem Jaringan Jalan

Pasal 20

(1) Rencana pengembangan jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a meliputi:
a. jaringan jalan;
b. rencana pembangunan, pengembangan dan/atau pelebaran jembatan;
c. pembangunan jalan jembatan layang
(2) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai dengan peruntukannya meliputi:
a. jalan umum; dan
b. jalan khusus;
(3) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikelompokkan menurut sistem, fungsi, status, dan kelas;
(4) Pengelompokan jalan berdasarkan sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
a. sistem jaringan jalan primer; dan
b. sistem jaringan jalan sekunder.
(5) Pengelompokan jalan berdasarkan fungsi jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
a. jalan arteri;
b. jalan kolektor;
c. jalan lokal; dan
d. jalan lingkungan.
(6) Pengelompokan jalan berdasarkan status jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
a. jalan nasional;
b. jalan propinsi;
c. jalan kabupaten;
d. jalan kota; dan
e. jalan desa
(7) Jalan nasional sebagai jalan arteri primer sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) huruf a yaitu ruas Jalan Jampirogo-Mlirip (By Pass).
(8) Jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a meliputi:
a. Jalan Pahlawan;
b. Jalan Gajah Mada;
c. Jalan Empu Nala;
d. Jalan Residen Pamuji;
e. Jalan Letnan Kolonel Sumarjo;
f. Jalan Ahmad Yani;
g. Jalan Mojopahit;
h. Jalan Bhayangkara; dan
i. Jalan Raden Wijaya.
(9) Jalan nasional sebagai jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a yaitu ruas Jalan Mojokerto-Mojosari.
(10) Jaringan jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi:
a. Jalan Brawijaya;
b. Jalan Hayam Wuruk;
c. Jalan Mayor Jendral Sungkono;
d. Jalan Prajuritkulon;
e. Jalan Tribuana Tungga Dewi;
f. Jalan Mojopahit Selatan;
g. Jalan Raya Pekayon;
h. Jalan Raya Cinde;
i. Jalan Trenggilis Raya;
j. sebagian Jalan Raya Kemasan;
k. Jalan Pulorejo Atas;
l. Jalan Pulorejo Bawah;
m. Jalan Watu Dakon;
n. Jalan Prapanca;
o. Jalan Kom. Yos. Sudarso;
p. Jalan Jaksa Agung Suprapto;
q. Jalan Pemuda;
r. Jalan Taman Siswa;
s. Jalan W.R. Supratman;
t. Jalan R.A. Kartini;
u. Jalan Niaga;
v. Jalan KH. Dahlan;
w. Jalan HOS. Cokroaminoto;
x. Jalan Panglima Besar Sudirman;
y. Jalan K.H. Wahid Hasim;
z. Jalan Benteng Pancasila;
aa. Jalan Raya Meri;
bb. Jalan Kuwung;
cc. Jalan Keboan;
dd. Jalan Gunung Gedangan Barat;
ee. Jalan Gunung Gedangan;
ff. Jalan Kedungsari;
gg. Jalan Semeru; dan
hh. Jalan Bancang.
(11) Pengembangan sistem jaringan jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c meliputi seluruh jaringan jalan lokal di seluruh wilayah kota dengan memperhatikan perkembangan wilayah yang memungkinkan menjadi embrio-embrio pertumbuhan bagi wilayah Kota Mojokerto.
(12) Rencana pembangunan, pengembangan dan/atau pelebaran jembatan sebagaima dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
a. rencana pembangunan jembatan; dan
b. rencana pengembangan dan/atau pelebaran jembatan.
(13) Rencana pembangunan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a meliputi:
a. rencana pembangunan 2 (dua) unit jembatan di Sungai Brantas;
b. rencana pembangunan 2 (dua) unit jembatan di Sungai Brangkal;
c. rencana pembangunan jembatan yang menghubungkan kawasan Pulorejo dan Blooto; dan
d. rencana pembangunan jembatan di kawasan timur Gunung Gedangan yang menghubungkan wilayah selatan sungai dengan wilayah utara sungai.
(14) Rencana pengembangan dan/atau pelebaran jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b meliputi:
a. jembatan Jl. Tribuwana Tungga Dewi;
b. jembatan Prajurit Kulon Gg. 6;
c. jembatan Lespadangan;
d. jembatan Jl. KH. Usman; dan
e. jembatan Tropodo, Meri.
(15) Pembangunan jalan jembatan layang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a. pembangunan jembatan layang Magersari di Jalan Jampirogo-Mlirip (By Pass) Mojokerto; dan
b. pembangunan jembatan layang Kenanten di Jalan Jampirogo-Mlirip (By Pass) Mojokerto.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Perkeretaapian

Pasal 21

(1) Rencana sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b melayani angkutan penumpang dan barang dengan jalur Surabaya-Mojokerto-Jombang-Nganjuk-Madiun sampai dengan Solo-Yogyakarta-Jakarta meliputi:
a. peningkatan jalur ganda kereta api serta elektrifikasi sampai ke Mojokerto (W8) dengan meningkatkan kecepatan maksimum menjadi 120 (seratus dua puluh) kilometer perjam dengan sistem blok otomatis dan sistem persinyalan;
b. studi kelayakan untuk operator kereta komuter ruas Surabaya-Mojokerto;
c. mengamankan jalur kereta api yang menghubungkan Surabaya-Jakarta melalui Kelurahan Blooto, Kelurahan Prajuritkulon, Kelurahan Miji, Kelurahan Balongsari, Kelurahan Meri, Kelurahan Gunung Gedangan dan Kelurahan Kedundung;
d. pemeliharaan lingkungan sekitar stasiun kota di Kelurahan Miji;
e. tidak melakukan penambahan jumlah titik perlintasan sebidang antara jaringan jalan kereta api dengan jaringan jalan; dan
f. rencana konservasi jalur perkeretaapian mati jalur Mojokerkto-Mojosari-Porong.
(2) Rencana sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Rencana Sistem Jaringan Perkeretaapian dengan tingkat ketelitian 1:20.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Paragraf 3

Jaringan Prasarana Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Pasal 22

(1) Jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c pengembangannya meliputi:
a. pembangunan terminal tipe C di Kecamatan Prajuritkulon;
b. peningkatan Terminal Kertajaya dari tipe B menjadi tipe A di Kelurahan Meri Kecamatan Magersari;
c. peningkatan sarana pengujian kendaraan bermotor di Jalan Jampirogo-Mlirip (By Pass) Kelurahan Meri;
d. rencana pembangunan area bongkar muat barang di Jalan Jampirogo-Mlirip (By Pass);
e. pengembangan prasarana dan sarana pendukung transportasi lalu lintas dan angkutan jalan meliputi:
1. pengembangan parkir;
2. halte;
3. lampu penerangan jalan;
4. lokasi lampu pengatur lalu lintas; dan
5. kelengkapan jalan dan perabot lainnya;
f. pengembangan parkir sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 1 meliputi:
1. parkir di luar jalan; dan
2. parkir di jalan;
g. pengembangan parkir di luar jalan sebagaimana dimaksud pada huruf f angka 1 meliputi:
1. parkir di dalam kantor pemerintahan;
2. parkir di dalam kantor swasta;
3. parkir di dalam fasilitas pendidikan;
4. parkir di dalam fasilitas kesehatan;
5. parkir di dalam fasilitas peribadatan; dan
6. parkir di dalam kawasan perdagangan dan jasa;
h. rencana pengembangan parkir di jalan sebagaimana dimaksud pada huruf f angka 2 meliputi meliputi ruas jalan yang tidak memungkinkan untuk parkir di luar jalan;
i. pengembangan halte sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 2 meliputi:
1. Jalan Gajah Mada depan SMPN 1;
2. Jalan Ahmad Yani depan SMPN 2;
3. Jalan Bhayangkara depan stasiun kereta api;
4. Jalan Raden Wijaya depan Rumah Sakit Gatoel;
5. Jalan Mojopahit Selatan depan Puskesmas Kranggan;
6. Jalan Prajuritkulon depan SMU Islam Brawijaya;
7. Jalan Pahlawan depan PT. Bokor Mas;
8. Jalan Empu Nala depan Kantor Kecamatan Magersari;
9. Jalan Sersan Harun depan Bank Jatim Magersari; dan
10. Jalan Hayam Wuruk sebelah timur jembatan Lespadangan;
j. pengembangan lampu penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 3 meliputi:
1. penyediaan lampu jalan pada jalan-jalan utama; dan
2. lampu-lampu penerangan jalan di lingkungan permukiman;
k. pengembangan lokasi lampu pengatur lalu lintas sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 4 meliputi:
1. simpang empat Jalan Gajahmada-Jalan Pemuda;
2. simpang empat Jalan Gajahmada-Jalan Empu Nala;
3. simpang empat Kenanten di Jalan Jampirogo-Mlirip (By Pass)-Raya Jabon-Jalan Jaya Negara;
4. simpang empat Sekarputih di Jalan Jampirogo-Mlirip (By Pass)-Jalan Empu Nala-Sekarputih;
5. simpang empat Murukan di Jalan Surodinawan-Jalan KH. Usman;
6. simpang empat Pasar Burung di Jalan Empu Nala-Jalan Semeru;
7. simpang empat SMA Puri di Jalan Pahlawan-Jalan Jaya Negara-Jalan Raden Wijaya;
8. simpang empat Jalan Mojopahit-Jalan Kartini;
9. simpang empat Jalan Letkol. Sumarjo-Jalan Taman Siswa;
10. simpang empat Bentar di Jalan Mojopahit Selatan-Jalan Raden Wijaya;
11. simpang empat Miji di Jalan Mojopahit-Jalan Bhayangkara;
12. simpang empat Jalan Raya Ijen-Jalan Semeru;
13. simpang empat Jalan Panglima Besar Sudirman-Ahmad Dahlan;
14. simpang empat Jalan Brawijaya-Jalan Yos Sudarso; dan
15. simpang empat Jalan Brawijaya-Jembatan Padangan;
l. pengembangan kelengkapan jalan dan perabot kota lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 5 meliputi:
1. rambu-rambu;
2. marka jalan;
3. alat pemberi isyarat lalu lintas;
4. alat pengawasan dan pengamanan jalan;
5. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar jalan; dan
6. perlengkapan jalan lainnya.

Paragraf 4

Jaringan Pelayanan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Pasal 23

(1) Jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d meliputi:
a. peningkatan pelayanan angkutan umum untuk seluruh kawasan;
b. membuka jalur baru pada beberapa jalan baru yang direncanakan;
c. rencana pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan meliputi:
1. trayek angkutan kota;
2. trayek angkutan pedesaan; dan
3. trayek Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) dan Angkutan Kota Antar Provinsi (AKAP);
(2) Rencana trayek angkutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 meliputi:
a. Line A (Kertajaya-Wates) jenis kendaraan menggunakan mikrolet melalui ruas jalan Terminal Kertajaya-Jalan Jaya Negara-Jalan Pahlawan-Jalan Gajah Mada-Jalan Res.Pamuji-Jalan Letkol Sumarjo-Jalan A.Yani-Jalan Alon-alon-Jalan Hayam Wuruk-Trunojoyo-Jalan Raya Ijen-Jalan Semeru-Jalan Batok Raya-Jalan Mayjen Sungkono- Sub Terminal Wates-Jalan Mayjen Sungkono-Jalan Batok Raya-Jalan Semeru-Jalan Raya Ijen-Jalan Ronggolawe-Jalan Gajah Mada-Jalan Taman Siswa-Jalan S. Harun-Jalan R. Pamuji-Jalan Gajah Mada-Jalan Pahlawan-Jalan Jaya Negara-Terminal Kertajaya;
b. Line B (Kertajaya-Hayam Muruk) jenis kendaraan menggunakan mikrolet melalui ruas jalan Terminal Kertajaya-Jalan Jaya Negara-Jalan R. Wijaya-Jalan RA. Basuni-Jalan KH. Usman-Jalan Surodinawan-Jalan Prajurit Kulon-Jalan Tribuana Tungga Dewi-Jalan Brawijaya-Jalan Hayam Wuruk-Jalan Letkol Sumarjo-Jalan Residen Pamuji-Jalan Gajah Mada-Jalan Pahlawan-Jalan Jaya Negara-Terminal Kertajaya;
c. Line C (Kertajaya-Trowulan) jenis kendaraan menggunakan mikrolet melalui ruas jalan Terminal Kertajaya-Jalan Jaya Negara-Mangelo-Jalan Jaya Wardana-(Jalan Wijaya Kusuma) Jalan RA. Basuni- Jalan Sooko- Brangkal-Jalan Sooko-Jalan RA. Basuni-Jalan Mojopahit-Jalan Bhayangkara-Jalan KH. Nawawi-Jalan Cokroaminoto-Jalan Gajah Mada-Jalan Pahlawan-Jalan Jaya Negara-Terminal Kertajaya;
d. Line D (Kertajaya-Trowulan) jenis kendaraan menggunakan mikrolet melalui ruas jalan Terminal Kertajaya-Jalan Meri-Jalan Tropodo-Jalan Pahlawan-Jalan Gajah Mada-Jalan Cokroaminoto-Jalan KH. Nawawi-Jalan Bhayangkara-Jalan Mojopahit-Jalan Tribuana Tungga Dewi-Jalan Surodinawan-Jalan Sambiroto-Brangkal-Jalan Sambiroto- Jalan KH. Usma-Jalan Jaya Wardhana-Jalan Teratai-Jalan R. Wijaya-Jalan Jaya Negara-Terminal Kertajaya;
e. Line E (Kertajaya-Ngingas Rembyong) jenis kendaraan menggunakan mikrolet melalui ruas jalan Terminal Kertajaya-Jalan Raya Jabon-Jalan Gayaman-Jalan Sultan Agung- Desa Damarsi-Kepuh Anyar-Kedundung- Jalan Empu Nala-Jalan Res Pamuji-Jalan Letkol Sumarjo-Jalan A. Yani-Jalan Mojopahit-Jalan Yos Sudarso-Jalan Prapanca-Jalan Kartini-Jalan WR. Supratman-Jalan Taman Siswa-Jalan Gajah Mada-Jalan Empu Nala-Kedundung-Kepuh Anyar- Desa Damarsi-Jalan Sultan Agung-Jalan Gayaman-Jalan Raya Jabon-Terminal Kertajaya;
f. Line F (Kertajaya-Lespadangan) jenis kendaraan menggunakan mikrolet melalui ruas jalan Terminal Kertajaya-Jalan Jampirogo-Mlirip (By Pass)-Kedundung-Jalan Empu Nala-Jalan Gajah Mada-Jembatan Gajah Mada-Lespadangan-PP; dan
g. Line G (Kertajaya-Perning) jenis kendaraan menggunakan mikrolet melalui ruas jalan Terminal Kertajaya-Jalan Jampirogo-Mlirip (By Pass)-Desa Kedungsari-Jalan Benteng Pancasila-Jalan Bhayangkara-Jalan PB. Sudirman-Jalan Res. Pamuji-Jalan Sersan Harun-Jalan Taman Siswa-Jalan Gajah Mada-Ajinomoto- Desa Canggu-Jetis-Pasar Perning-PP.
(3) Rencana trayek angkutan pedesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 meliputi:
a. MM (Mojokerto-Mojosari) jenis kendaraan menggunakan mikrolet dengan trayek Terminal Kertajaya-Bangsal-Mojosari; dan
b. MP (Mojokerto-Pacet) jenis kendaraan menggunakan mikrolet dengan trayek Terminal Kertajaya-Dlanggu-Pacet;
(4) Rencana AKDP dan AKAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 3 meliputi:
a. AKDP (Mojokerto-Joyoboyo/Surabaya) jenis kendaraan menggunakan bus mini dengan trayek Terminal Kertajaya-Jalan Jampirogo-Mlirip (By Pass)-Kabupaten Sidoarjo-Kota Surabaya;
b. AKDP (Mojokerto Pasuruan) jenis kendaraan menggunakan bus mini dengan trayek Terminal Kertajaya-Mojosari-Pasuruan;
c. AKDP (Surabaya-Jombang-Tulungagung-Ponorogo) jenis kendaraan menggunakan bus besar dengan trayek Kota Surabaya-Kabupaten Sidoarjo-Jalan Jampirogo-Mlirip (By Pass)-Terminal Kertajaya-Jombang; dan
d. AKAP (Surabaya-Jogja) jenis kendaraan menggunakan bus besar dengan trayek Kota Surabaya-Kabupaten Sidoarjo-Jalan Jampirogo-Mlirip (By Pass)-Terminal Kertajaya-Jombang-Yogyakarta.

Bagian Keempat

Rencana Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Paragraf 1

Sistem Jaringan Energi/Kelistrikan

Pasal 24

(1) Pengembangan jaringan prasarana energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a meliputi:
a. jaringan pipa transmisi dan distribusi gas bumi;
b. pembangkit tenaga listrik;
c. jaringan transmisi tenaga listrik; dan
d. pengembangan energi alternatif.
(2) Jaringan pipa transmisi dan distribusi gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi rencana pengembangan jaringan pipa gas, terdapat di:
a. Jalan Brawijaya;
b. Jalan Hayam Wuruk; dan
c. Jalan Mayor Jendral Sungkono.
(3) Pembangkit tenaga listrik atau Gardu Induk (GI) listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di Kelurahan Kedundung, Kecamatan Magersari diperlukan untuk menurunkan tegangan dari 20 (dua puluh) Kilovolt menjadi 220/380 (dua ratus dua puluh/tiga ratus delapan puluh) Volt dan didistribusikan melalui jaringan tegangan rendah.
(4) Jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a. SUTET diarahkan pada sitem tegangan 500 (lima ratus) Kilovolt terdapat di:
1. Kelurahan Kedundung;
2. Kelurahan Gunung Gedangan; dan
3. Kelurahan Meri;
b. SUTT diarahkan pada sistem tegangan 275 (dua ratus tujuh puluh lima) Kilovolt terdapat di:
1. Kelurahan Kedundung;
2. Kelurahan Gunung Gedangan; dan
3. Kelurahan Meri;
c. SUTM diarahkan pada sistem tegangan 150 (seratus lima puluh) Kilovolt terdapat di:
1. Jalan Watu Dakon;
2. Jalan Pendidikan;
3. Jalan Pulorejo Atas;
4. Jalan Pulorejo Bawah;
5. Jalan Rianto;
6. Jalan Tribuana Tungga Dewi;
7. Jalan Prajuritkulon;
8. Jalan Raya Surodinawan;
9. Jalan KH. Usman;
10. Jalan Suromulang Timur;
11. Jalan Suromulang Barat;
12. Jalan Raya Kemasan;
13. Jalan Trenggilis Raya;
14. Jalan Raya Cinde;
15. Jalan Brawijaya;
16. Jalan Hayam Wuruk;
17. Jalan Mayjend. Sungkono;
18. Jalan Mojopahit Selatan;
19. Jalan Raya Pekayon;
20. Jalan Mojopahit;
21. Jalan Ahmad Yani;
22. Jalan Hasyim Ashari;
23. Jalan WR. Supratman;
24. Jalan Letkol Soemarjo;
25. Jalan KOM Yos Sudarso;
26. Jalan Jaksa Agung. R. Suprapto;
27. Jalan Residen Pamuji;
28. Jalan Sersan Harun;
29. Jalan KH. Nawawi;
30. Jalan HOS. Cokroaminoto;
31. Jalan A. Dahlan;
32. Jalan Panglima Besar Sudirman;
33. Jalan Bhayangkara;
34. Jalan Wahid Hasyim;
35. Jalan Raden Wijaya;
36. Jalan Pahlawan;
37. Jalan Gajah Mada;
38. Jalan Trunojyo;
39. Jalan Raya Ijen;
40. Jalan Bancang;
41. Jalan Karanglo Gang 3;
42. Jalan Muria;
43. Jalan Anjasmoro;
44. Jalan Kawi;
45. Jalan Galunggung Raya;
46. Jalan Kecapi;
47. Jalan Rambutan;
48. Jalan Sawunggaling;
49. Jalan Joko Tole;
50. Jalan Empu Nala;
51. Jalan Benteng Pancasila;
52. Jalan Tropodo I;
53. Jalan Tropodo II;
54. Jalan Raya Meri;
55. Jalan Kuwung;
56. Jalan Raya Jabon;
57. Jalan Keboan;
58. Jalan Jampirogo-Mlirip (Bypass);
59. Jalan Kedungsari;
60. Jalan Tirtosuam Pemandian;
61. Jalan Sekar Putih;
62. Jalan Jawa; dan
63. Jalan Kapten Pierre Tendean.
(5) Penambahan jaringan transmisi tenaga listrik SUTR dan SUTM meliputi rencana jaringan jalan baru dan rencana pengembangan kawasan baru terdapat di:
a. Kelurahan Surodinawan;
b. Kelurahan Kranggan;
c. Kelurahan Miji;
d. Kelurahan Parjuritkulon;
e. Kelurahan Blooto;
f. Kelurahan Mentikan;
g. Kelurahan Kauman;
h. Kelurahan Pulorejo;
i. Kelurahan Meri;
j. Kelurahan Gunung Gedangan;
k. Kelurahan Kedundung;
l. Kelurahan Balongsari;
m. Kelurahan Jagalan;
n. Kelurahan Gedongan;
o. Kelurahan Magersari; dan
p. Kelurahan Wates.
(6) Penambahan jaringan transmisi gardu listrik meliputi:
a. Kelurahan Surodinawan;
b. Kelurahan Kranggan;
c. Kelurahan Miji;
d. Kelurahan Parjuritkulon;
e. Kelurahan Blooto;
f. Kelurahan Mentikan;
g. Kelurahan Kauman;
h. Kelurahan Pulorejo;
i. Kelurahan Meri;
j. Kelurahan Gunung Gedangan;
k. Kelurahan Kedundung;
l. Kelurahan Balongsari;
m. Kelurahan Jagalan;
n. Kelurahan Gedongan;
o. Kelurahan Magersari; dan
p. Kelurahan Wates.
(7) Pengembangan energi alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi pengembangan sumber energi alternatif di seluruh wilayah daerah dengan memanfaatkan penanganan sampah dan energi surya.
(8) Rencana sistem jaringan energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Rencana Sistem Jaringan Energi/Kelistrikan dengan tingkat ketelitian 1:20.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 25

(1) Rencana sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b meliputi:
a. pengembangan jaringan telepon kabel menjangkau seluruh wilayah kota; dan
b. pengaturan jaringan telepon tanpa kabel dan pembangunan menara telekomunikasi bersama.
(2) Pengembangan jaringan telepon kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan cara peningkatan kapasitas pelayanan Stasiun Telepon Otomat (STO) di:
a. Jalan Trenggilis;
b. Jalan Mojopahit;
c. Jalan Meri;
d. Jalan Perum Griya Permata Ijen blok D-1;
e. Jalan Suromulang;
f. Jalan Pahlawan;
g. Jalan Kedundung;
h. Jalan Ahmad Yani;
i. Jalan Jaksa Agung Suprapto;
j. Jalan Residen Pamuji;
k. Jalan Gajah Mada;
l. Jalan RA. Basuni;
m. Jalan Empu Nala;
n. Jalan Raden Wijaya;
o. Jalan Penanggungan Perum Wates;
p. Jalan Anggur;
q. Jalan KH. Usman;
r. Jalan Pulo Wetan; dan
s. Jalan Raya Sekar Putih.
(3) Pengaturan jaringan telepon tanpa kabel dan pembangunan menara telekomunikasi bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. penguatan signal jaringan Global Sistem for Mobile (GSM) dan Code Division Multiple Access (CDMA); dan
b. pengembangan dan penataan tower Base Transceiver Station (BTS) secara terpadu di wilayah kota.
(4) Pengembangan dan penataan menara telekomunikasi secara terpadu di wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, diatur dengan peraturan Walikota.
(5) Rencana sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi dengan tingkat ketelitian 1:20.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 26

(1) Pengembangan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c meliputi:
a. pengembangan wilayah sungai (WS);
b. cekungan air tanah;
c. jaringan irigasi;
d. sistem jaringan air baku untuk air minum; dan
e. sistem pengendalian daya rusak air.
(2) Pengembangan WS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa WS Brantas sebagai WS strategi nasional yang merupakan wewenang pusat.
(3) Pengembangan cekungan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi cekungan air tanah Sungai Brantas merupakan cekungan air tanah lintas kabupaten/kota.
(4) Pengembangan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan saluran irigasi lintas kabupaten/kota meliputi:
a. saluran irigasi anak Sungai Ngotok yang terdapat di wilayah Kelurahan Blooto dan Kelurahan Prajuritkulon dengan luas kurang lebih sebesar 91,81 (sembilan puluh satu koma delapan satu) hektar; dan
b. saluran irigasi Sungai Watu Dakon yang terdapat di wilayah Kelurahan Pulorejo dengan luas kurang lebih sebesar 12,44 (dua belas koma empat empat) hektar.
(5) Pengembangan jaringan air baku untuk air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
a. pembangunan jaringan air minum perpipaan perkotaan melalui sumber air baku dari Sungai Brantas;
b. pengembangan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan di kawasan budi daya dari sumber air tanah dan air permukaan;
c. pengembangan tampungan air di kawasan budi daya harus terpadu sebagai upaya untuk penambahan cadangan air baku daerah; dan
d. pengembangan sumur bor.
(6) Pembangunan jaringan air minum perpipaan perkotaan melalui sumber air baku dari Sungai Brantas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan air minum daerah.
(7) Pengembangan jaringan perpipaan dan non perpipaan di kawasan budi daya dari sumber air tanah dan air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi:
a. pengambilan air domestik secara mandiri oleh masyarakat untuk kegiatan rumah tangga; dan
b. pengambilan air non domestik untuk kegiatan budi daya.
(8) Sistem pengendalian daya rusak air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi sistem pengendalian banjir dengan normalisasi sistem drainase.
(9) Rencana sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air dengan tingkat ketelitian 1:20.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Paragraf 4

Sistem Jaringan Infrastruktur Perkotaan

Pasal 27

Sistem jaringan infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf d meliputi:
a. sistem penyediaan air minum kota;
b. sistem pengelolaan air limbah kota;
c. sistem persampahan kota;
d. sistem drainase kota;
e. penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki;
f. jalur evakuasi bencana; dan
g. sistem proteksi kebakaran.

Pasal 28

(1) Sistem penyediaan air minum kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a meliputi:
a. jaringan air minum perpipaan; dan
b. bukan jaringan air minum perpipaan.
(2) Pengembangan jaringan air minum perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. pemanfaatan kapasitas tak termanfaatkan;
b. pengembangan sistem pelayanan air minum perpipaan;
c. peningkatkan cakupan pelayanan air minum di seluruh wilayah Kota Mojokerto;
d. penambahan kapasitas pengambilan air sesuai dengan arahan penyediaan, pengembangan, konservasi dan penataan kawasan sumber air baku daerah dengan arahan kawasan lindung;
e. pemanfaatan kembali sumur bor untuk memenuhi kebutuhan air minum daerah;
f. pemeliharaan secara rutin, peningkatan, dan/atau pembangunan tempat penampungan air;
g. pemeliharaan secara rutin, perluasan, dan/atau penggantian secara berkala jaringan perpipaan transmisi primer dan sekunder;
h. pengembangan baru sebagai upaya perluasan jaringan pendistribusian air minum yang merata dan penggantian secara berkala jaringan perpipaan distribusi primer dan sekunder; dan
i. pengembangan prasarana air melalui program promosi hemat air.
(3) Sumber air baku daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
a. Instalasi Pengolahan Produksi Air (IPA) Wates dari Sungai Brantas;
b. sumur Jalan Raung;
c. sumur Jalan Arjuna;
d. sumur Jalan Welirang;
e. sumur Balongsari;
f. sumur Banteng Pancasila;
g. sumur Panggeraman;
h. sumur Gunung Gedangan; dan
i. sumur dalam Meri.
(4) Tempat penampungan air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f meliputi:
a. tempat penampungan air Wates;
b. tempat penampungan air Balongsari; dan
c. tempat penampungan air Meri.
(5) Jaringan perpipaan transmisi primer dan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g meliputi:
a. jaringan perpipaan transmisi primer terdiri atas jaringan perpipaan IPA Wates; dan
b. jaringan perpipaan transmisi sekunder terdiri atas IPA Wates ke tempat penampungan air Wates, tempat penampungan air Balongsari, dan tempat penampungan air Meri.
(6) Jaringan perpipaan distribusi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h meliputi ruas jalan:
a. Jalan Mayor Jenderal Sungkono;
b. Jalan Hayam Wuruk;
c. Jalan Brawijaya;
d. Jalan Tirbuana Tunggadewi;
e. Jalan Prajuritkulon;
f. Jalan Raya Surodinawan;
g. Jalan Suromulang Timur;
h. Jalan Mojopahit Selatan;
i. sebagian Jalan Mojopahit;
j. Jalan Raden Wijaya;
k. Jalan Pahlawan;
l. Jalan Gajah Mada;
m. Jalan Meri Gatoel;
n. Jalan Raya Meri;
o. sebagian Jalan Tropodo I;
p. sebagian Jalan Benteng Pancasila;
q. sebagian Jalan Kedungsari;
r. Jalan Semeru, Jalan Bancang;
s. Jalan Raya Ijen;
t. sebagian Jalan Empu Nala;
u. Jalan Randu Gede;
v. Jalan Keboan;
w. Jalan Gunung Gedangan Timur;
x. sebagian Jalan Watu Dakon; dan
y. Jalan Pendidikan.
(7) Jaringan perpipaan distribusi sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h meliputi ruas jalan:
a. jalan utama perumahan Griya Permata Ijen;
b. Jalan Muria;
c. Jalan Randu Gede;
d. Jalan Lawu I;
e. Jalan Pepaya;
f. Jalan Joko Tole;
g. sebagian Jalan Empu Nala;
h. Jalan Gedingan Gang III;
i. Jalan KH. Mansyur;
j. Jalan Magersari I;
k. Jalan Veteran;
l. Jalan Kauman Gang IX;
m. Jalan Kauman Gang I;
n. sebagian Jalan Mojopahit;
o. Jalan Pemuda;
p. Jalan Taman Siswa;
q. Jalan KH. Nawawi;
r. Jalan Panglima Besar Sudirman;
s. Jalan Bhayangkara;
t. Jalan KH. Wahid Hasyim;
u. Jalan Raden Wijaya;
v. Jalan Rianto;
w. Jalan Raya Cinde;
x. Jalan Trenggilis Raya;
y. Jalan Suromulang Barat;
z. Jalan Raya Suromurukan;
aa. sebagian Jalan Pulorejo Atas;
bb. Jalan Pulorejo Bawah;
cc. Jalan Pulorejo; dan
dd. Jalan Pulorejo 6.
(8) Pengembangan bukan jaringan air minum perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, akan diatur lebih lanjut oleh peraturan Walikota.
(9) Rencana sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Rencana Sistem Penyediaan Air Minum dengan tingkat ketelitian 1:20.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 29

(1) Sistem pengelolaan air limbah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b meliputi:
a. manajemen sanitasi air limbah;
b. pengembangan prasarana limbah padat;
c. memantau kapasitas pengendalian pencemaran;
d. pengadaan prasarana dan sarana pengolahan lumpur tinja berupa truk pengangkut tinja dan modul Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) komunal;
e. pengembangan IPLT SANIMAS PLUS terdapat di:
1. Kelurahan Wates Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Sambang;
2. Kelurahan Prajuritkulon KSM Nurjayeng;
3. Kelurahan Pulorejo KSM Rejo Berseri dan KSM Podo Kroso;
4. Kelurahan Miji KSM Miji Berseri;
5. Kelurahan Jagalan KSM Jaglor Berseri;
6. Kelurahan Gunung Gedangan KSM Rejosari;
7. Kelurahan Kedundung KSM Randegan Berseri dan KSM Balongrawe;
8. Kelurahan Sentanan KSM Sentanan Gang Buntu;
9. Kelurahan Balongsari KSM Balong Asri dan KSM Sanubari;
10. Kelurahan Meri KSM Sanitri;
11. Kelurahan Blooto KSM Lingkungan Kemasan, KSM Lingkungan Blooto dan KSM Kertowongso;
12. Kelurahan Kranggan KSM Margoratan; dan
13. Kelurahan Surodinawan KSM Suka Maju dan KSM Sancen.
f. pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) skala kawasan dan kota yang diprioritaskan pada wilayah permukiman dengan tingkat kepadatan penduduk tinggi serta memiliki ketersediaan lahan;
g. fasilitasi pembangunan IPAL untuk kawasan industri rumah tangga;
h. pengembangan IPAL di Kota Mojokerto meliputi IPAL rumah sakit dan IPAL industri.
i. IPAL rumah sakit (RS) sebagaimana dimaksud pada huruf h meliputi:
1. RS. Rekso Waluyo di Jalan Majapahit;
2. RS. Emma di Jalan Raya Ijen;
3. RS. Gatoel di Jalan Raya Wijaya;
4. Rumah Saakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Wahidin Sudirohusodo di Jalan Gajahmada N0.100;
5. RS. Sayang Bunda di Jalan Gajahmada;
6. RS. Kamar Medika di Jalan Empu Nala;
7. RSUD. Dr. Wahidin Sudirohusodo di Jalan Surodinawan; dan
8. RS. Hasanah Jl. Cokroaminoto.
j. IPAL industri meliputi industri pakan ternak;
k. meningkatkan peran aktif masyarakat dan dunia usaha sebagai mitra pengelola; dan
l. pengendalian limbah hasil kegiatan industri menengah-besar dan jasa melalui studi dokumen lingkungan dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
(2) Sistem pengelolaan air limbah B3 diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Rencana pengolahan air limbah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Rencana Pengolahan Air Limbah Kota dengan tingkat ketelitian 1:20.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.8 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 30

(1) Pengembangan sistem persampahan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c meliputi:
a. pengembangan aspek fisik; dan
b. pengembangan aspek non fisik.
(2) Pengembangan aspek fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. TPA sampah Randegan;
b. TPS;
c. TPST;
d. transfer depo; dan
e. angkutan persampahan kota.
(3) Pengembangan aspek non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. pengembangan pengelolaan sampah perkotaan secara terpadu melalui reduksi sampah;
b. penggunaan kembali dan daur ulang sampah dengan peningkatan peran masyarakat; dan
c. peningkatan manajemen pengelolaan sampah oleh pemerintah daerah.
(4) Penataan, rehabilitasi, dan pengembangan TPA Randegan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
a. penambahan cell penampung dan pengurangan secara bertahap proses sanitary landfill dengan memroses sampah baik organik maupun anorganik; dan
b. reklamasi dan penggalian TPA Randegan.
(5) Rencana pembangunan TPA baru.
(6) Rencana pembangunan TPA baru sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dialokasikan di Kelurahan Blooto.
(7) Pengembangan aspek fisik pembangunan TPS dan TPST, transfer depo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tersebar di seluruh wilayah kota dan dilakukan dengan teknologi ramah lingkungan.
(8) Pengembangan aspek fisik dengan pengembangan angkutan persampahan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi pemeliharaan dan penambahan armada pengangkut sampah yang berupa gerobak sampah, motor sampah, dan dump truck.
(9) Rencana pengembangan TPA regional Mojokerto yang melayani Kota Mojokerto dan Kabupaten Mojokerto.
(10) Rencana pengolahan sistem persampahan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Rencana Pengolahan Sistem Persampahan Kota dengan tingkat ketelitian 1:20.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.9 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 31

(1) Pengembangan sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d meliputi:
a. mempertahankan sistem dan saluran drainase yang ada dan merevitalisasi saluran drainase sesuai dengan jenis dan klasifikasi saluran;
b. membuat penahan sekaligus pengatur aliran hasil limpasan air hujan yang tidak sempat diserap tanah sehingga aliran tidak terpusat pada salah satu saluran drainase; dan
c. meningkatkan peran masyarakat, dunia usaha, dan stakeholder lainnya.
(2) Strategi pengembangan drainase kota sebagaimana di maksud pada ayat (1) meliputi:
a. drainase primer; dan
b. drainase sekunder.
(3) Strategi pengembangan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
a. menetapkan sungai besar atau utama di Kota Mojokerto sebagai saluran drainase primer, meliputi Sungai Brantas, Sungai Brangkal, Sungai Ngotok/Pulo, Sungai Sadar, Sungai Cemporat, Sungai Ngrayung, Sungai Watu Dakon, Sungai Sinaman, dan Sungai Subontoro; dan
b. menetapkan seluruh jaringan jalan sebagai fungsi jalur sistem drainase sekunder buatan.
(4) Strategi pengembangan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
a. ruas Jalan Mayor Jenderal Sungkono-Jalan Hayam Wuruk-Jalan Prapancana-Jalan Brawijaya-Jalan Raya Pulorejo;
b. ruas Jalan Gajah Mada-Jalan Pahlawan;
c. ruas Jalan KOM. Yos Sudarso-Jalan Agung Suprapto-Jalan Residen Septi-Jalan Empu Nala-Jalan Sekar Putih;
d. ruas Jalan RA. Kartini-Jalan WR. Supratman-Jalan Taman Siswa;
e. ruas Jalan Jenderal Ahmad Yani-Jalan Panglima Sudirman-Jalan Letnan Kolonel Sumarjo;
f. ruas Jalan KH. Dahlan-Jalan Hos Cokroaminoto-Jalan Nawawi;
g. ruas Jalan Wachid Hasyim-Jalan Bhayangkara-Jalan Banteng Pancasila;
h. ruas Jalan Mojopahit-Jalan Raden Wijaya-Jalan Meri-Jalan Kebohan;
i. ruas Jalan Tribuana Tungga Dewi-Jalan Surodinawan-Jalan Bloto-Jalan Kemasan;
j. ruas Jalan Randu Gede-Jalan Muria-Jalan Raya Ijen;
k. ruas Jalan Kuwung-Jalan Meri-Jalan Tropodo-Jalan Semeru-Jalan Bancang; dan
l. ruas Jalan Trunojoyo-Jalan Murbei-Jalan Sawunggaling.
(5) Rencana pengolahan sistem drainase kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Rencana Pengolahan Sistem Drainase Kota dengan tingkat ketelitian 1:20.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.10 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 32

(1) Rencana penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jalan pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e meliputi:
a. pengembangan jalur dan jaringan pedestrian; dan
b. penambahan fasilitas pelengkap pedestrian.
(2) Pengembangan jalur pedestrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. Jalan Mayor Jenderal Sungkono;
b. Jalan Hayam Wuruk;
c. Jalan Brawijaya;
d. Jalan Prapancana;
e. Jalan Tribuana Tungga Dewi;
f. Jalan Prajuritkulon;
g. Jalan Raya Surodinawan;
h. Jalan Rianto;
i. Jalan Raya Kemasan;
j. Jalan Raya Cide;
k. Jalan Trenggilis Raya;
l. Jalan Pulorejo Atas;
m. Jalan Watu Dakon 3;
n. Jalan Pulorejo Bawah;
o. Jalan Mojopahit Selatan;
p. Jalan Mojopahit;
q. Jalan Hasyim Asyari;
r. Jalan Veteran;
s. Jalan Achmad Yani;
t. Jalan W.R. Supratman;
u. Jalan Taman Siswa;
v. Jalan Letnan Kolonel Sumarjo;
w. Jalan K.H. Mansyur;
x. Jalan Gajah Mada;
y. Jalan Jakgung Suprapto;
z. Jalan Residen Pamuji;
aa. Jalan HOS. Cokroaminoto;
bb. Jalan K.H. Dahlan;
cc. Jalan Panglima Besar Sudirman;
dd. Jalan K.H. Nawawi;
ee. Jalan Bhayangkara;
ff. Jalan Pemuda;
gg. Jalan RA. Kartini;
hh. Jalan KOM. Yos Sudarso;
ii. Jalan Pahlawan;
jj. Jalan Raden Wijaya;
kk. Jalan Tropodo I;
ll. Jalan Benteng Pancasila,;
mm. Jalan Kedungsari;
nn. Jalan Empu Nala;
oo. Jalan Semeru;
pp. Jalan Sawunggaling;
qq. Jalan Bancang;
rr. Jalan Raya Ijen;
ss. Jalan Ronggolawe;
tt. Jalan Trunojoyo;
uu. Jalan Joko Tole;
vv. Jalan Pepaya;
ww. Jalan Murbei;
xx. Jalan Jampirogo-Mlirip (By Pass);
yy. Jalan Tropodo II;
zz. Jalan Gunung Gedangan Barat;
aaa. Jalan Raya Meri; dan
bbb. Jalan Kuwung.
(3) Pengembangan jaringan pedestrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dimaksudkan untuk keselamatan pejalan kaki yang diwujudkan melalui langkah-langkah:
a. menciptakan tempat penyeberangan pada persimpangan jalan-jalan utama;
b. mengembangkan pedestrian yang representatif bagi pejalan kaki;
c. sistem pedestrian harus terhubung dengan simpul-simpul transportasi umum, fasilitas publik, rekreasi, taman/RTH;
d. pengembangan pedestrian merupakan bagian dari kebutuhan pengembangan sistem transportasi; dan
e. pembangunan rambu-rambu, penanaman vegetasi peneduh di sepanjang koridor untuk menciptakan kualitas fungsional pedestrian.
(4) Rencana penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki Kota Mojokerto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Rencana Penyediaan Dan Pemanfaatan Prasarana Dan Sarana Jaringan Jalan Pejalan Kaki dengan tingkat ketelitian 1:20.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.11 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 33

(1) Sistem jalur evakuasi bencana Kota Mojokerto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf f meliputi:
a. jalur evakuasi bencana; dan
b. sistem proteksi kebakaran.
(2) Jalur evakuasi bencana Kota Mojokerto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. jalur alun-alun Kota Mojokerto;
b. jalur stadion Ahmad Yani;
c. jalur rencana pembangunan GOR di Kelurahan Prajuritkulon;
d. jalur lapangan parkir kantor Walikota;
e. jalur lapangan parkir RS. Gatoel; dan
f. jalur lapangan parkir Kantor Dinas Perhubungan,Komunikasi dan Informasi.
(3) Jalur evakuasi alun-alun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
a. ruas Jalan Brawijaya-Jalan Prapanca;
b. ruas Jalan Mayor Jendral Sungkono-Jalan Hayam Wuruk;
c. ruas Jalan Letnan Kolonel Sumarjo- Jendral Ahmad Yani; dan
d. ruas Jalan Mojopahit.
(4) Jalur evakuasi stadion Ahmad Yani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
a. ruas Jalan Gajah Mada- Jalan Trunojoyo-Jalan Joko Tole, Jalan Ronggolawe;
b. ruas Jalan Semeru-Jalan Ijen;
c. ruas Jalan Murbei-Jalan Pepaya-Jalan Lawu raya; dan
d. ruas Jalan Mayor Jendral Sungkono-Jalan Bancang-Jalan Raya Ijen.
(5) Jalur evakuasi rencana pembangunan GOR di Kelurahan Prajuritkulon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
a. ruas Jalan KH. Usman- Jalan Suromulang Timur-Jalan Prajuritkulon;
b. ruas Jalan Raya Kemasan-Jalan Trenggilis Raya-Jalan Raya Cinde; dan
c. ruas Jalan Tribuana Tungga Dewi-Jalan Prajuritkulon.
(6) Jalur evakuasi lapangan parkir kantor Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
a. ruas Jalan Pahlawan-Jalan Gajah Mada;
b. ruas Jalan Bhayangkara-Jalan Benteng Pancasila- Jalan Gajah Mada;
c. ruas Jalan Empu Nala-Jalan Residen Pamuji-Jalan Gajah Mada; dan
d. ruas Jalan K.H. Dahlan-Jalan HOS. Cokroaminoto-Jalan Gajah Mada.
(7) Jalur evakuasi lapangan parkir RS Gatoel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi:
a. ruas Jalan Pahlawan-Jalan Raden Wijaya;
b. ruas Jalan Mojopahit-Jalan Mojopahit selatan-Jalan Raya Pekayon-Jalan Raden Wijaya; dan
c. ruas Jalan Jawa-Jalan Raden Wijaya.
(8) Jalur evakuasi lapangan parkir kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f meliputi:
a. ruas Jalan Meri-Jalan Jampirogo-Mlirip (By Pass);
b. ruas Jalan Kertanegara-Jalan Jampirogo-Mlirip (By Pass);
c. ruas Jalan Kuwung-Jalan Keboan-Jalan Jampirogo-Mlirip (By Pass);
d. ruas Jalan Tropodo-Jalan Jampirogo-Mlirip (By Pass);
e. ruas Jalan Gunung Gedangan Barat-Jalan Jampirogo-Mlirip (By Pass); dan
f. ruas Jalan Empu Nala, dan Jalan Sekar Putih-Jalan Jampirogo-Mlirip (By Pass).
(9) Sistem proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencerminkan layanan yang disepakati oleh pemangku kepentingan meliputi:
a. pencegahan kebakaran;
b. pemberdayaan peran masyarakat;
c. pemadam kebakaran; dan
d. penyelamatan jiwa dan harta benda.
(10) Sistem proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (9) akan diatur lebih lanjut dalam Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran Kota Mojokerto.
(11) Rencana sistem jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Rencana Sistem Jalur Evakuasi Bencana dengan tingkat ketelitian 1:20.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.12 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

BAB IV

RENCANA POLA RUANG WILAYAH KOTA MOJOKERTO

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 34

(1) Rencana pola ruang wilayah kota meliputi:
a. kawasan lindung dengan luas kurang lebih 355,76 (tiga ratus lima puluh lima koma tujuh enam) hektar; dan
b. kawasan budi daya dengan luas kurang lebih 1.165,63 (seribu seratus enam puluh lima koma enam tiga) hektar.
(2) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Pola Ruang Kota Mojokerto dengan tingkat ketelitian 1:20.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Kedua

Kawasan Lindung

Pasal 35

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a meliputi:
a. kawasan perlindungan setempat;
b. RTH;
c. kawasan cagar budaya; dan
d. kawasan rawan bencana alam.

Paragraf 1

Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 36

(1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a meliputi kawasan sempadan sungai.
(2) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kawasan sempadan sepanjang sungai bertanggul diarahkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) meter dari sebelah luar sepanjang kaki tanggul meliputi:
a. Sungai Brantas;
b. Sungai Brangkal;
c. Sungai Sadar;
d. Sungai Cemporat;
e. Sungai Ngrayung;
f. Sungai Watu Dakon; dan
g. Sungai Ngotok/Pulo.

Paragraf 2

Kawasan Ruang Terbuka Hijau

Pasal 37

(1) RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b terdiri atas RTH publik dan RTH privat.
(2) RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebar di seluruh wilayah kota diarahkan penyediaan sampai akhir tahun perencanaan dengan proporsi sebagai berikut:
a. RTH publik dengan luas kurang lebih 329,60 (tiga ratus dua puluh sembilan koma enam nol) hektar atau 20,02 (dua puluh koma nol dua) persen; dan
b. RTH privat dengan luas kurang lebih 300,98 (tiga ratus koma sembilan delapan) hektar atau 18,28 (delapan belas koma dua delapan) persen.
(3) RTH publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
a. RTH taman rukun tetangga dengan luas kurang lebih 2,14 (dua koma satu empat) hektar atau 0,13 (nol koma satu tiga) persen meliputi seluruh wilayah kota;
b. RTH taman rukun warga dengan luas kurang lebih 9,27 (sembilan koma dua tujuh) hektar atau 0,56 (nol koma lima enam) persen meliputi seluruh wilayah kota;
c. RTH taman kelurahan dengan luas kurang lebih 19,32 (sembilan belas koma tiga dua) hektar atau 1,17 (satu koma satu tujuh) persen meliputi:
1. Kelurahan Surodinawan;
2. Kelurahan Kranggan;
3. Kelurahan Prajuritkulon;
4. Kelurahan Blooto;
5. Kelurahan Pulorejo;
6. Kelurahan Meri;
7. Kelurahan Kedundung; dan
8. Kelurahan Magersari.
d. RTH taman kecamatan dengan luas 14,48 (empat belas koma empat delapan) hektar atau 0,88 (nol koma delapan delapan) persen meliputi:
1. Kelurahan Surodinawan;
2. Kelurahan Gunung Gedangan; dan
3. Keluran Kedundung
e. RTH taman kota dengan luas kurang lebih 103,86 (seratus tiga koma delapan enam) hektar atau 6,31 (enam koma tiga satu) persen meliputi:
1. Kelurahan Kranggan;
2. Kelurahan Blooto;
3. Kelurahan Kauman;
4. Kelurahan Pulorejo;
5. Kelurahan Meri;
6. Kelurahan Gunung Gedangan;
7. Kelurahan Kedundung;
8. Kelurahan Balongsari;
9. Kelurahan Magersari; dan
10. Kelurahan Wates.;
f. RTH taman jalan dengan luas kurang lebih 3,67 (tiga koma enam tujuh) hektar atau 0,22 (nol koma dua dua) persen meliputi:
1. Jalan Suromulang Timur;
2. Jalan Suromulang Barat;
3. Jalan Mojopahit;
4. Jalan Mojopahit Selatan;
5. Jalan Pahlawan;
6. Jalan Jawa;
7. Jalan Irian Jaya;
8. Perumahan Kranggan Permai;
9. Jalan Pahlawan;
10. Jalan Bhayangkara;
11. Jalan Cinde Baru 4;
12. Perumahan DAM V Brawijaya;
13. Jalan Komplek Balong Cangkring;
14. Jalan Hasyim Ashari;
15. Jalan Veteran;
16. Jalan Watu Dakon;
17. Jalan Gajah Mada;
18. Jalan Benteng Pancasila;
19. Jalan Empu Nala;
20. Jalan Pemuda;
21. Jalan Gunung Gedangan Timur;
22. Jalan Gunung Gedangan;
23. Jalan Residen Pamuji;
24. Jalan Ahmad Yani;
25. Jalan Sawunggaling;
26. Jalan Durian;
27. Jalan Raya Jabon;
28. terminal;
29. Perumahan Permai Griya Meri;
30. Jalan Jampirogo-Mlirip (By Pass);
31. Jalan Leci; dan
32. Perumahan Permai Griya Ijen;
g. Rencana pengembangan RTH pemakaman umum dengan luas kurang lebih 20,21 (dua puluh koma dua satu ) hektar atau 1,23 (satu koma dua tiga) persen meliputi:
1. Kelurahan Surodinawan;
2. Kelurahan Kranggan;
3. Kelurahan Miji;
4. Kelurahan Prajuritkulon;
5. Kelurahan Blooto;
6. Kelurahan Mentikan;
7. Kelurahan Pulorejo;
8. Kelurahan Meri;
9. Kelurahan Gunung Gedangan;
10. Kelurahan Kedundung;
11. Kelurahan Balongsari; dan
12. Kelurahan Wates.
h. Rencana pengembangan RTH hutan kota dan kebun bibit dengan luas kurang lebih 86,85 (delapan enam koma delapan lima) hektar atau 5,27 (lima koma dua tujuh) persen meliputi:
1. Kelurahan Kranggan;
2. Kelurahan Miji;
3. Kelurahan Blooto;
4. Kelurahan Mentikan;
5. Kelurahan Pulorejo;
6. Kelurahan Meri;
7. Kelurahan Gunung Gedangan;
8. Kelurahan Kedundung;
9. Kelurahan Balongsari;
10. Kelurahan Magersari; dan
11. Kelurahan Wates.
i. Rencana pengembangan RTH sempadan sungai dengan luas kurang lebih 32,33 (tiga puluh dua koma tiga tiga) hektar atau 1,96 (satu koma sembilan enam) persen meliputi:
1. Kelurahan Surodinawan;
2. Kelurahan Kranggan;
3. Kelurahan Miji;
4. Kelurahan Prajuritkulon;
5. Kelurahan Blooto;
6. Kelurahan Mentikan;
7. Kelurahan Kauman;
8. Kelurahan Pulorejo;
9. Kelurahan Meri;
10. Kelurahan Gunung Gedangan;
11. Kelurahan Kedundung;
12. Kelurahan Balongsari;
13. Kelurahan Magersari; dan
14. Kelurahan Wates.
j. RTH kawasan sempadan rel kereta api dengan luas kurang lebih 17,55 (tujuh belas koma lima lima) hektar atau 1,07 (satu koma nol tujuh) persen meliputi:
1. Kelurahan Miji;
2. Kelurahan Prajuritkulon;
3. Kelurahan Blooto;
4. Kelurahan Mentikan;
5. Kelurahan Meri;
6. Kelurahan Gunung Gedangan;
7. Kelurahan Kedundung;
8. Kelurahan Balongsari;
9. Kelurahan Magersari; dan
10. Kelurahan Wates.
k. RTH kawasan sempadan SUTET/SUTT dengan luas kurang lebih 19,94 (sembilan belas koma sembilan empat) hektar atau 1,21 (satu koma dua satu) persen meliputi:
1. Kelurahan Meri;
2. Kelurahan Gunung Gedangan; dan
3. Kelurahan Kedundung.
13. RTH privat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdapat pada kelurahan dan kecamatan di seluruh wilayah kota meliputi:
a. halaman perkantoran;
b. halaman pertokoan;
c. halaman tempat usaha; dan
d. taman atap bangunan.
14. Pengembangan RTH privat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan arahan penyediaan melalui mekanisme perizinan daerah.
15. Rencana RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Rencana RTH Kota Mojokerto dengan tingkat ketelitian 1:20.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Paragraf 3

Kawasan Cagar Budaya

Pasal 38

(1) Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c meliputi:
a. Makam Pahlawan Nasional R. Panji Soroso terdapat di Kelurahan Surodinawan;
b. Pendopo Kabupaten Mojokerto di Jalan Ahmad Yani;
c. Bangunan tua Dinas Pengairan terletak di Jalan Ahmad Yani;
d. Masjid Agung Al-Fatah terdapat di Kelurahan Kauman;
e. Makorem 082 Citra Panca Yudha Jaya terdapat di Jalan Veteran sebelah utara dari alun-alun Kota Mojokerto;
f. SMP Negeri 2 Mojokerto terletak di Jalan Ahmad Yani.
g. Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat terletak di Jalan Ahmad Yani; dan
h. Klenteng Hok Siang Kiong terletak di Jalan Residen Pamudji;
(2) Rencana pengembangan kawasan cagar budaya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dengan luas kurang lebih 2,18 (dua koma satu delapan) hektar atau 0,13 (nol koma satu tiga) persen.

Paragraf 4

Kawasan Rawan Bencana Alam

Pasal 39

(1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d meliputi kawasan rawan banjir.
(2) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Kelurahan Kauman;
b. Kelurahan Gedongan;
c. Kelurahan Purwotengah;
d. Kelurahan Jagalan;
e. Kelurahan Sentanan;
f. Kelurahan Mentikan;
g. Kelurahan Kranggan;
h. Kelurahan Miji;
i. Kelurahan Pajuritkulon;
j. Kelurahan Blooto,;
k. Kelurahan Surodinawan;
l. Kelurahan Magersari;
m. Kelurahan Wates;
n. Kelurahan Kedundung;
o. Kelurahan Balongsari;
p. Kelurahan Gunung Gedangan; dan
q. Kelurahan Meri.
(3) Upaya pengelolaan kawasan rawan banjir meliputi:
a. perbaikan dan normalisasi saluran drainase untuk mengurangi genangan;
b. rencana master drewing, sudetan dan resapan air;
c. penguatan tanggul untuk mencegah terjadinya banjir; dan
d. pembuatan sumur resapan dan kolam penampung air hujan.
(4) Melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk mengatasi banjir di Kota Mojokerto.
(5) Rencana kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Rencana Kawasan Rawan Bencana Kota Mojokerto dengan tingkat ketelitian 1:20.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Ketiga

Kawasan Budi daya

Pasal 40

(1) Kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b meliputi:
a. kawasan peruntukan perumahan;
b. kawasan peruntukan perdagangan dan jasa;
c. kawasan peruntukan perkantoran;
d. kawasan peruntukan industri;
e. kawasan peruntukan pariwisata;
f. kawasan peruntukan RTNH;
g. kawasan ruang evakuasi bencana;
h. kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal; dan
i. kawasan peruntukan lainnya.
(2) Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i meliputi:
a. kawasan peruntukan pertanian;
b. kawasan pelayanan umum; dan
c. kawasan pertahanan dan keamanan negara.

Paragraf 1

Kawasan Perumahan

Pasal 41

(1) Kawasan peruntukan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a meliputi:
a. perumahan kepadatan tinggi direncanakan dengan perbandingan lahan terbangun dan tidak terbangun 80:20 dikembangkan dengan luas kurang lebih 110,4 (seratus sepuluh koma empat) hektar atau 6,71 (enam koma tujuh satu) persen meliputi:
1. Kelurahan Kranggan;
2. Kelurahan Miji;
3. Kelurahan Prajuritkulon;
4. Kelurahan Mentikan;
5. Kelurahan Kauman;
6. Kelurahan Pulorejo;
7. Kelurahan Balongsari;
8. Kelurahan Jagalan;
9. Kelurahan Sentanan;
10. Kelurahan Purwotengah;
11. Kelurahan Sentanan;
12. Kelurahan Gedongan; dan
13. Kelurahan Magersari.
b. perumahan kepadatan sedang direncanakan dengan perbandingan lahan terbangun dan tidak terbangun 70:30 dengan luas kurang lebih 212,24 (dua ratus dua belas koma dua empat) hektar atau 12,89 (dua belas koma delapan sembilan) persen meliputi:
1. Kelurahan Surodinawan;
2. Kelurahan Kranggan;
3. Kelurahan Miji;
4. Kelurahan Prajuritkulon;
5. Kelurahan Blooto;
6. Kelurahan Meri;
7. Kelurahan Gunung Gedangan;
8. Kelurahan Kedundung;
9. Kelurahan Balongsari;
10. Kelurahan Gedongan;
11. Kelurahan Magersari; dan
12. Kelurahan Wates.
c. perumahan kepadatan rendah direncanakan dengan perbandingan lahan terbangun dan tidak terbangun 60:40 dengan luas kurang lebih 108,21 (seratus delapan koma dua satu) hektar atau 6,57 (enam koma lima tujuh) persen meliputi:
1. Kelurahan Surodinawan;
2. Kelurahan Blooto;
3. Kelurahan Kauman;
4. Kelurahan Pulorejo;
5. Kelurahan Gedongan;
6. Kelurahan Magersari; dan
7. Kelurahan Wates.
8. Rencana pengembangan kawasan perumahan dilaksanakan dengan sistem pembangunan perumahan secara vertikal;
9. Rencana pembangunan rumah susun di kawasan padat penduduk, diutamakan pada kawasan permukiman kumuh dan permukiman illegal (permukiman sepanjang sempadan rel kereta api dan permukiman sepanjang sempadan sungai).
10. Pengembangan kawasan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Kawasan Perdagangan dan Jasa

Pasal 42

(1) Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 124,48 (seratus dua puluh empat koma empat delapan) hektar atau 7,56 (tujuh koma lima enam) persen meliputi:
a. pasar tradisional; dan
b. pusat perbelanjaan dan toko moderen.
(2) Pasar tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 6,93 (enam koma sembilan tiga) hektar atau 0,42 (nol koma empat dua) persen meliputi:
a. Pasar Tanjung;
b. Pasar Kliwon;
c. Pasar Kranggan;
d. Pasar Prapanca;
e. Pasar Prajuritkulon;
f. Pasar Hewan; dan
g. Pasar Burung Empu Nala.
(3) Revitatalisasi Pasar Tanjung Anyar yang bisa mengakomodasi pasar tradisional dan moderen.
(4) Rencana membangun pasar lingkungan di bagian timur Kota Mojokerto di Kelurahan Kedundung atau Kelurahan Gunung Gedangan.
(5) Rencana membangun pasar lingkungan di bagian barat Kota Mojokerto di Kelurahan Blooto dan Kelurahan Pulorejo.
(6) Rencana relokasi dan/atau revitalisasi pasar Kranggan dan pasar Prajuritkulon.
(7) Pusat perbelanjaan dan toko moderen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 120,58 (seratus dua puluh koma lima delapan) hektar atau 3,32 (tiga koma tiga dua) persen terdapat di:
a. Jalan Mojopahit dan Mojopahit Selatan;
b. Jalan Bhayangkara;
c. Jalan Gajah Mada;
d. Jalan HOS Cokroaminoto;
e. Jalan PB Sudirman;
f. Jalan Residen Pamuji;
g. Jalan Letnan Kolonel Sumarjo;
h. Jalan Ahmad Yani;
i. Jalan Raya Prajuritkulon;
j. Jalan Surodinawan;
k. Jalan Benteng Pancasila;
l. Jalan Ijen; dan
m. Jalan Jampirogo-Mlirip (By Pass)

Paragraf 3

Kawasan Perkantoran

Pasal 43

(1) Kawasan peruntukan perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf c meliputi:
a. pusat pemerintahan tetap dipertahankan di pusat kota, dan fasilitas pemerintahan yang tersebar dipertahankan untuk efisiensi pelayanan terdapat di:
1. Jalan Pahlawan;
2. Jalan Gajah Mada;
3. Jalan Bhayangkara;
4. Jalan Raden Wijaya;
5. Jalan Jampirogo-Mlirip (By Pass);
6. Jalan Jawa;
7. Jalan Letkol Sumarjo; dan
8. Jalan Raya Prajuritkulon.
(2) Peningkatan fisik pembangunan perkantoran pemerintahan diarahkan pada intensifikasi lokasi, jika lahan terbatas dapat dikembangkan secara vertikal;.
(3) Rencana pengembangan kawasan perkantoran terpadu di Kelurahan Surodinawan dengan luas kurang lebih 20,91 (dua puluh satu koma sembilan satu) hektar atau 1,27 (satu koma dua tujuh) persen.
(4) Kawasan perkantoran swasta diarahkan menyatu dengan kawasan perdagangan dan jasa terdapat di:
a. Jalan Jampirogo-Mlirip (By Pass);
b. Jalan Pahlawan;
c. Jalan Gajahmada;
d. Jalan Mojopahit;
e. Jalan Raya Prajuritkulon; dan
f. Jalan Surodinawan.

Paragraf 4

Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 44

(1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf d meliputi:
a. industri mikro;
b. industri kecil; dan
c. industri menengah.
(2) Industri mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b meliputi:
a. industri batik tulis di Kelurahan Surodinawan, lingkungan Keboan, dan Kelurahan Gunung Gedangan;
b. industri miniatur perahu layar tradisional terdapat di Jalan Brawijaya, Kedungkwali, dan Kelurahan Prajuritkulon;
c. industri gips antara lain berupa tempat minuman, mainan anak-anak, buah-buahan, boneka/badut, patung manusia/binatang;
d. industri keciput dan onde-onde terdapat di Kelurahan Gunung Gedangan, Kelurahan Meri, Kelurahan Wates, Kelurahan Kedundung, Kelurahan Balongsari, Kelurahan Magersari, Kelurahan Gedongan, Kelurahan Miji, Kelurahan Prajuritkulon, Kelurahan Surodinawan, Kelurahan Blooto, Kelurahan Kranggan, Kelurahan Pulorejo, Kelurahan Kauman, dan Kelurahan Mentikan;
e. industri sepatu dan sandal tersebar di Kelurahan Gunung Gedangan, Kelurahan Meri, Kelurahan Wates, Kelurahan Kedundung, Kelurahan Balongsari, Kelurahan Magersari, Kelurahan Gedongan, Kelurahan Miji, Kelurahan Prajuritkulon, Kelurahan Surodinawan, Kelurahan Blooto, Kelurahan Kranggan, Kelurahan Pulorejo, Kelurahan Kauman, dan Kelurahan Mentikan;
f. industri cetakan kue yang berbahan dasar dari alumunium di Kelurahan Mentikan; dan
g. industri kecil lainnya. (3) Industri menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. industri rokok di Jalan Pahlawan; b. industri sepatu terdapat di Jalan Pahlawan;
c. industri makanan ternak di Jalan Jampirogo-Mlirip (By Pass); dan
(4) Rencana kawasan industri menengah Kota Mojokerto direncanakan di Jalan Jampirogo-Mlirip (By Pass), Kelurahan Kedundung dengan luas kurang lebih 53,08 (lima tiga koma nol delapan) hektar atau 3,22 (tiga koma dua dua) persen.
(5) Kawasan industri di Kota Mojokerto diarahkan dengan luas kurang lebih 93,69 (sembilan tiga koma enam sembilan) hektar atau 5,69 (lima koma enam sembilan) persen.

Paragraf 5

Kawasan Pariwisata

Pasal 45

(1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf e, merupakan kawasan pariwisata buatan yang terdiri atas:
a. wisata air jogging track dan kuliner di Kelurahan Magersari;
b. wisata penunjang perbelanjaan.
c. wisata pemandian Tirta Suam;
d. wisata pemandian Sekar Sari;
e. wisata Sentra Industri dan Kerajinan (SIK) di Jalan Jampirogo-Mlirip (By Pass);
f. wisata kampung sepatu di Kelurahan Miji;
g. wisata religi Masjid Al-Fatah di Kelurahan Kauman;
h. wisata di kawasan alun-alun;
i. wisata kampung bunga di Kelurahan Kauman;
j. wisata kampung cor di Kelurahan Pulorejo;
k. wisata kampung batik di Kelurahan Surodinawan dan Kelurahan Gunung Gedangan;
l. wisata sumber air panas Kedungsari; dan
m. wisata religi makam KH. Achyat Chalimi di Jalan. KH. Wachid Hasyim.
(2) Wisata air jogging track dan kuliner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di Sungai Brantas, Jalan Hayam Wuruk Kelurahan Magersari dengan luas kurang lebih 0,47 (nol koma empat tujuh) hektar atau 0,03 (nol koma nol tiga) persen.
(3) Wisata penunjang perbelanjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. pengembangan sentra pedagang kaki lima untuk makanan di Jalan Bhayangkara, Kelurahan Surodinawan dan Jalan Benteng Pancasila;
b. pengembangan pusat perbelanjaan di Jalan Benteng Pancasila;
c. pengembangan sentra pemasaran indutri rumah tangga/kecil di Jalan Jampirogo-Mlirip (By Pass); dan
d. pasar wisata di Kelurahan Gunung Gedangan dengan konsep pasar burung, pasar bunga, pasar hewan piaraan, pasar barang antik, dan pasar buku-buku bekas.

Paragraf 6

Kawasan Ruang Terbuka Non Hijau

Pasal 46

Kawasan RTNH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf f, dengan luas kurang lebih 11,24 (sebelas koma dua empat) hektar atau 0,68 (nol koma enam delapan) persen meliputi:
a. lapangan olahraga tertutup di seluruh wilayah kota;
b. stadion Ahmad Yani di Jalan Ijen Kelurahan Wates; dan
c. rencana pembangunan gedung olahraga dan seni di Kelurahan Prajuritkulon.

Paragraf 7

Kawasan Ruang Evakuasi Bencana

Pasal 47

(1) Kawasan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf g, merupakan kawasan ruang evakuasi bencana banjir.
(2) Kawasan ruang evakuasi bencana banjir dan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. alun-alun Kota Mojokerto;
b. stadion Ahmad Yani;
c. rencana pembangunan gedung olahraga dan seni di Kelurahan Prajuritkulon;
d. lapangan parkir kantor Walikota;
e. lapangan parkir RS Gatoel; dan
f. lapangan parkir kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informasi.

Paragraf 8

Kawasan Ruang Bagi Kegiatan Sektor Informal

Pasal 48

(1) Kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf h diarahkan di:
a. kawasan PKL stasiun kereta api di Jalan Bhayangkara;
b. kawasan PKL di Jalan Benteng Pancasila; dan
c. kawasan PKL di Jalan Surodinawan.
(2) Pembangunan kawasan sektor informal di Jalan Benteng Pancasila, dan kawasan Jalan Surodinawan dengan luas kurang lebih 1,15 (satu koma satu lima) hektar atau 0,07 (nol koma nol tujuh) persen.

Paragraf 9

Kawasan Peruntukan Lainnya

Pasal 49

(1) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a meliputi:

a. kawasan pertanian tanaman pangan;

b. kawasan pertanian holtikultura;

c. kawasan perkebunan;

d. kawasan peternakan; dan

e. kawasan perikanan.

(2) Kawasan pertanian tanaman pangan, kawasan pertanian hortikultura, dan kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c terdapat di Kelurahan Prajuritkulon, Kelurahan Blooto, dan Kelurahan Pulorejo dengan luas kurang lebih 104,25 (seratus enam puluh enam koma lima tujuh) hektar atau 6,33 (sepuluh koma nol enam ) persen.

(3) Kawasan pertanian tanaman pangan, kawasan pertanian hortikultura, dan kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

(4) Pengendalian LP2B yang telah ditentukan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan kewenangan SKPD.
(5) Kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d lokasinya menyatu dengan kawasan perumahan.

(6) Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:

a. waduk;

b. perairan umum; dan

c. kolam.

(7) Kawasan perikanan waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdapat di Kelurahan Mentikan, Kelurahan Prajuritkulon, dan Kelurahan Pulorejo dengan luas kurang lebih 1,22 (satu koma dua dua) hektar.
(8) Kawasan perikanan perairan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdapat di sawah dan sungai dengan luas kurang lebih 55 (lima puluh lima) hektar meliputi:

a. Sungai Brantas;

b. Sungai Pulo/Ngotok;

c. Sungai Brangkal;

d. Sungai Sadar;

e. Sungai Cemporat;

f. Sungai Ngrayung; dan

g. Sungai Watu Dakon.

(9) Kawasan perikanan kolam sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c menyatu dengan perumahan dengan luas kurang lebih 6,1 (enam koma satu) hektar.

Pasal 50

(1) Rencana pengembangan kawasan pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b meliputi:
a. kawasan pendidikan;
b. kawasan kesehatan; dan
c. kawasan peribadatan.
(2) Rencana pengembangan kawasan pelayanan umum untuk fasilitas pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. peningkatan kualitas pendidikan, dan pembenahan prasarana dan sarana;
b. pembangunan fasilitas pendidikan baru tingkat dasar hingga menengah dilakukan tersebar pada lokasi fasilitas umum sekitar kawasan permukiman sesuai dengan tingkat dan lingkup pelayanannya; dan
c. pembangunan dan pengembangan fasilitas pendidikan tinggi diarahkan di Kelurahan Surodinawan.
(3) Rencana pengembangan kawasan pelayanan umum untuk fasilitas kesehatan sebagaimana pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. peningkatan kualitas prasarana dan sarana kesehatan yang ada meliputi rumah sakit milik pemerintah daerah, rumah sakit swasta, puskesmas, dan pembangunan fasilitas kesehatan baru diarahkan menyebar merata di seluruh kawasan permukiman sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
b. penyediaan rumah sakit skala regional meliputi RSUD Dr. Wahidin Sudirohusodo di Kelurahan Surodinawan dengan tipe B.
(4) Rencana pengembangan kawasan pelayanan umum untuk fasilitas peribadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
a. perbaikan fasilitas serta prasarana dan sarana; dan
b. kawasan peribadatan diarahkan menyebar merata di seluruh kawasan permukiman sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

(1) Rencana pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf c meliputi:
a. Komando Resort Militer (KOREM) di Jalan Veteran Kelurahan Magersari;
b. Komando Distrik Militer (KODIM) di Kelurahan Magersari Kecamatan Magersari;
c. Komando Rayon Militer (KORAMIL) terdapat di seluruh kecamatan di wilayah Kota Mojokerto;
d. Detasemen Polisi Militer (Denpom) Kota Mojokerto di Jalan Veteran Kelurahan Magersari;
e. Perbekalan dan Angkutan Komando Distrik Militer di Jalan Pahlawan Kelurahan Kelurahan Miji;
f. Kepolisian Resort Kota Mojokerto di Jalan Bhayangkara Kelurahan Sentanan;
g. Kepolisian Sektor Magersari di Jalan Jampirogo-Mlirip (By Pass) Kelurahan Kedundung; dan
h. Kepolisian Sektor Prajuritkulon di Jalan Raya Prajuritkulon Kelurahan Prajuritkulon.
(2) Rencana pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan negara meliputi:
a. mendukung peningkatan prasarana dan sarana di kawasan pertahanan dan keamanan negara; dan
b. mendukung penataan kawasan pertahanan dan keamanan negara.

BAB V

RENCANA PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KOTA MOJOKERTO

Bagian Kesatu

Penetapan Kawasan Strategis Kota Mojokerto

Pasal 52

(1) Kota Mojokerto ditetapkan termasuk dalam Kawasan Strategis Nasional Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan (Gerbangkertosusila).
(2) KSK meliputi kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi meliputi:
a. kawasan perdagangan dan jasa; dan
b. kawasan industri.
(3) Rencana kawasan strategis kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam Peta Kawasan Strategis Kota Mojokerto dengan tingkat ketelitian 1:20.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
(4) Kawasan Strategis Kota Mojokerto akan diatur lebih lanjut dengan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kota yang ditetapkan dengan peraturan daerah tersendiri paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak penetapan RTRW Kota Mojokerto.

Bagian Kedua

KSK Dari Sudut Kepentingan Ekonomi

Kawasan Perdagangan dan Jasa dan Kawasan Industri

Pasal 53

(1) KSK dari sudut kepentingan ekonomi pada kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf a, meliputi:
a. pasar tradisional; dan
b. pusat perbelanjaan dan toko moderen.
(2) Penetapan kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas total kurang lebih 124,48 (seratus dua puluh empat koma empat delapan) hektar atau 7,56 (tujuh koma lima enam) persen.
(3) Pasar tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. Pasar Tanjung dan revitalisasi Pasar Tanjung;
b. Pasar Kliwon,
c. Pasar Kranggan,
d. Pasar Prapanca,
e. Pasar Prajuritkulon;
47
f. Pasar Hewan; dan
g. Pasar Burung Empu Nala.
(4) Pusat perbelanjaan dan toko moderen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. Jalan Mojopahit Utara dan Selatan;
b. Jalan Bhayangkara;
c. Jalan Gajah Mada;
d. Jalan HOS Cokroaminoto;
e. Jalan PB Sudirman;
f. Jalan Residen Pamuji;
g. Jalan Letnan Kolonel Sumarjo;
h. Jalan Ahmad Yani;
i. Jalan Raya Prajuritkulon;
j. Jalan Surodinawan;
k. Jalan Benteng Pancasila; dan
l. Jalan Jampirogo-Mlirip (By Pass).
(5) Pengembangan untuk KSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pasar tradisional Pasar Tanjung kegiatan perdagangannya diarahkan untuk menjual sayur dan makanan basah dilengkapi dengan tempat bongkar muat barang, tempat parkir kendaraan, dan sebagainya;
b. perdagangan skala besar (grosir), kelontong, elektronika, garment dan alat perlengkapan sehari-hari diarahkan bisa terlayani di sekitar pusat kota meliputi:
1. Jalan Mojopahit Utara dan Selatan;
2. Jalan Bhayangkara;
3. Jalan HOS Cokroaminoto;
4. Jalan PB Sudirman;
5. Jalan Residen Pamuji;
6. Jalan Letnan Kolonel Sumarjo;
7. Jalan Ahmad Yani;
8. Jalan Raya Prajuritkulon;
9. Jalan Surodinawan; dan
10. Jalan Benteng Pancasila.
c. perdagangan showroom motor-mobil diarahkan berkembang di sepanjang Jalan By Pass dan Jalan Gajah Mada.
(6) KSK dari sudut kepentingan ekonomi pada kawasan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf b, meliputi: rencana kawasan industri sedang Kota Mojokerto di Jalan Jampirogo-Mlirip (By Pass), Kelurahan Kedundung dengan luas kurang lebih 53,08 (lima tiga koma nol delapan) hektar atau 3,22 (tiga koma dua dua) persen.

BAB VI

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KOTA MOJOKERTO

Bagian Kesatu

Perumusan Kebijakan Strategis Operasionlisasi RTRW\

Paragraf 1

Kelembagaan

Pasal 54

(1) Pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan secara terpadu dan komprehensif melalui suatu koordinasi dan kerja sama antara pemerintah kota dan
pihak-pihak lain yang terkait dengan pemanfaatan ruang dan pelaksanaan kegiatan pembangunan.
(2) Dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerja sama antarsektor/antardaerah bidang penataan ruang dibentuk BKPRD.
(3) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan peraturan Walikota.

Paragraf 2

Keterpaduan Kebijakan Sektoral

Pasal 55

(1) Penataan ruang sesuai dengan RTRW dilaksanakan secara sinergis dengan Peraturan Daerah yang ada ;
(2) Penataan ruang dilaksanakan secara terus menerus dan sinergis antara perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang ;
(3) Dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dilakukan sinkronisasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025.

Bagian Kedua

Pemanfaatan Ruang Wilayah

Umum

Pasal 56

(1) Arahan pemanfaatan ruang wilayah kota merupakan perwujudan rencana struktur ruang, pola ruang, dan kawasan strategis kota.
(2) Arahan pemanfaatan ruang terdiri atas:
a. indikasi program utama;
b. indikasi sumber pendanaan;
c. indikasi pelaksana kegiatan; dan
d. indikasi waktu pelaksanaan.
(3) Indikasi program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
a. indikasi program utama perwujudan struktur ruang;
b. indikasi program utama perwujudan pola ruang; dan
c. indikasi program utama perwujudan kawasan strategis kota.
(4) Indikasi sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, APBD Kota, masyarakat, dan/atau sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perUndang-undangan.
(5) Indikasi pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kota, dan/atau masyarakat.
(6) Indikasi waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas 4 (empat) tahapan, yaitu:
a. tahap kesatu, periode tahun 2013-2017, diprioritaskan pada peningkatan fungsi dan pengembangan;
b. tahap kedua, periode tahun 2018-2022, diprioritaskan pada peningkatan fungsi dan pengembangan;
c. tahap ketiga, periode tahun 2023-2027, diprioritaskan pada pengembangan dan pemantapan; dan
d. tahap keempat, periode tahun 2028-2032, diprioritaskan pada pemantapan.
(7) Indikasi program utama, indikasi sumber pendanaan, indikasi pelaksana kegiatan, dan waktu pelaksanaan yang lebih rinci dapat dilihat pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Ketiga

Indikasi Program Utama Perwujudan Struktur Ruang

Pasal 57

(1) Indikasi program utama perwujudan struktur ruang wilayah Kota Mojokerto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) huruf a meliputi indikasi program untuk perwujudan sistem pusat-pusat kegiatan dan sistem prasarana kota.
(2) Indikasi program utama perwujudan sistem pusat kegiatan dan sistem prasarana kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi indikasi program utama perwujudan sistem pusat-pusat kegiatan, sistem transportasi kota, dan jaringan utilitas.

Pasal 58

(1) Indikasi program utama perwujudan struktur ruang Kota Mojokerto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) tahap pertama diprioritaskan pada:
a. pengembangan dan peningkatan fungsi pusat pelayanan kota, subpusat pelayanan kota dan pusat lingkungan sebagai pusat pemerintahan, pusat pelayanan kesehatan, pusat pendidikan, pusat peribadatan, pusat perdagangan dan jasa, pusat pariwisata, pusat industri, dan pertanian;
b. pengembangan jalan arteri primer Jalan Jampirogo-Mlirip (By Pass) Kota Mojokerto;
c. pembangunan jembatan yang menghubungkan kawasan Pulorejo dan Blooto;
d. pengembangan dan atau pelebaran jembatan di Prajuritkulon gang 6;
e. pengembangan dan atau pelebaran jembatan di Lespadangan;
f. pembangunan jembatan layang Kenanten;
g. pembangunan area bongkar muat barang di Jalan Jampirogo-Mlirip (By Pass);
h. pengembangan jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, yang meliputi terminal, serta prasarana dan sarana pendukung transportasi lalu lintas dan angkutan jalan berupa pengembangan parkir, halte, pengembangan lampu penerangan jalan, pengembangan lokasi lampu pengatur lalu lintas, dan pengembangan kelengkapan jalan dan perabot kota lainnya;
i. pengembangan jaringan lalu lintas dan angkutan umum, yang meliputi peningkatan pelayanan angkutan umum, dan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan;
j. pengembangan prasarana kelistrikan meliputi jaringan pipa transmisi dan distribusi gas bumi, pembangkit tenaga listrik, jaringan transmisi tenaga listrik, dan pengembangan energi alternatif;
k. pengembangan telekomunikasi meliputi pemerataan jaringan telepon kabel, pengaturan jaringan telepon tanpa kabel, dan pembangunan menara telekomunikasi bersama;
l. pengembangan dan pengelolaan sumber daya air meliputi sungai, jaringan irigasi, sistem jaringan air baku untuk air bersih, dan sistem daya rusak;
m. pengembangan dan pengelolaan jaringan air baku untuk air bersih meliputi jaringan perpipaan dan non perpipaan;
n. pengembangan sistem penyediaan air minum kota meliputi pengembangan dan pengolahan sistem air minum berupa air permukaan dan air tanah, pengembangan jaringan perpipaan distribusi primer, pengembangan jaringan perpipaan distribusi sekunder, dan pembangunan tempat penampungan air;
o. pengelolaan sistem air limbah kota meliputi manajemen sanitasi air limbah, pengembangan prasarana limbah padat, memantau kapasitas pengendalian pencemaran, pengadaan prasarana dan sarana pengolahan lumpur tinja berupa truk pengangkut tinja dan modul IPLT komunal, pembangunan dan pengembangan IPAL, dan sistem pengelolaan;
p. pengelolaan sistem persampahan meliputi aspek fisik berupa penataan dan rehabilitasi TPA Randegan, dan penataan TPS, TPST, transfer depo, angkutan persampahan kota, dan aspek non fisik berupa pengembangan pengelolaan sampah perkotaan secara terpadu melalui reduksi sampah, penggunaan kembali, dan daur ulang sampah dengan peningkatan peran masyarakat, dan peningkatan manajemen pengelolaan sampah oleh pemerintah daerah;
q. pengelolaan sistem drainase primer dan drainase sekunder kota;
r. pengembangan prasarana dan sarana jalan pejalan kaki; dan
s. penentuan ruang evakuasi bencana dan jalur evakuasi bencana.
(2) Indikasi program utama perwujudan struktur ruang Kota Mojokerto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) tahap kedua diprioritaskan pada:
a. pengembangan dan peningkatan fungsi pusat pelayanan kota, subpusat pelayanan kota dan pusat lingkungan sebagai pusat pemerintahan, pusat pelayanan kesehatan, pusat pendidikan, pusat peribadatan, pusat perdagangan dan jasa, pusat pariwisata, pusat industri, dan pertanian;
b. pengembangan jalan kolektor primer Jalan Raya Jabon ruas jalan kolektor primer di Jalan Raya Mojokerto-Mojosari;
c. pengembangan jalan arteri;
d. pengembangan jalan kolektor dan jalan lokal;
e. pembangunan jembatan yang menghubungkan kawasan Pulorejo dan Blooto;
f. pembangunan 2 (dua) unit jembatan di Sungai Brantas;
g. pembangunan 2 (dua) unit jembatan di Sungai Brangkal;
h. pembangunan jembatan di kawasan timur yang meghubungkan wilayah selatan dan utara sungai;
i. pengembangan dan atau pelebaran jembatan di Jalan Tribuana Tungga Dewi;
j. pengembangan dan atau pelebaran jembatan di Prajuritkulon gang 6;
k. pengembangan dan atau pelebaran jembatan di Lespadangan;
l. pengembangan dan atau pelebaran jembatan di Jalan. KH. Usman;
m. pengembangan dan atau pelebaran jembatan di Tropodo Meri;
n. pembangunan jembatan layang Magersari dan Kenanten;
o. pembangunan terminal tipe C di Kecamatan Prajuritkulon;
p. pembangunan area bongkar muat barang di Jalan Jampirogo-Mlirip (By Pass);
q. pengembangan jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, yang meliputi terminal, prasarana dan sarana pendukung transportasi lalu lintas dan angkutan jalan berupa pengembangan parkir, halte, pengembangan lampu penerangan jalan, pengembangan lokasi lampu pengatur lalu lintas, dan pengembangan kelengkapan jalan dan perabot kota lainnya;
r. pengembangan jaringan lalu lintas dan angkutan umum, yang meliputi peningkatan pelayanan angkutan umum dan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan;
s. studi kelayakan untuk operator kereta komuter ruas Surabaya-Mojokerto;
t. pengembangan prasarana kelistrikan meliputi jaringan pipa transmisi dan distribusi gas bumi, pembangkit tenaga listrik, jaringan transmisi tenaga listrik, dan pengembangan energi alternatif;
u. pengembangan telekomunikasi meliputi: pemerataan jaringan telepon kabel, pengaturan jaringan telepon tanpa kabel, dan pembangunan menara telekomunikasi bersama;
v. pengembangan dan pengelolaan sumber daya air, yang meliputi sungai, jaringan irigasi, sistem jaringan air baku untuk air minum, dan sistem daya rusak air;
w. pengembangan dan pengelolaan jaringan air baku untuk air minum, meliputi jaringan perpipaan dan non perpipaan;
x. pengembangan sistem penyediaan air minum kota, meliputi pengembangan dan pengolahan sistem air minum berupa air permukaan dan air tanah, pengembangan jaringan perpipaan distribusi primer, pengembangan jaringan perpipaan distribusi sekunder, dan pembangunan tempat penampungan air;
y. pengelolaan sistem air limbah kota yang meliputi manajemen sanitasi air limbah, pengembangan prasaran limbah padat, memantau kapasitas pengendalian pencemaran, pengadaan prasarana dan sarana pengolahan lumpur tinja berupa truk pengangkut tinja dan modul IPLT komunal, pembangunan dan pengembangan IPAL, dan sistem pengelolaan;
z. pengelolaan sistem persampahan yang meliputi aspek fisik berupa penataan dan rehabilitasi TPA Randegan, dan penataan TPS, TPST, transfer depo, dan angkutan persampahan kota, dan aspek non fisik berupa pengembangan pengelolaan sampah perkotaan secara terpadu melalui reduksi sampah, penggunaan kembali, dan daur ulang sampah dengan peningkatan peran masyarakat, dan peningkatan manajemen pengelolaan sampah oleh pemerintah daerah;
aa. pengelolaan sistem drainase primer dan drainase sekunder kota;
bb. pengembangan prasarana dan sarana jalan pejalan kaki; dan
cc. penentuan ruang evakuasi bencana dan jalur evakuasi bencana.
(3) Indikasi program utama perwujudan struktur ruang Kota Mojokerto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) tahap ketiga diprioritaskan pada:
a. pengembangan dan peningkatan fungsi pusat pelayanan kota, subpusat pelayanan kota dan pusat lingkungan sebagai pusat pemerintahan, pusat pelayanan kesehatan, pusat pendidikan, pusat peribadatan, pusat perdagangan dan jasa, pusat pariwisata, pusat industri, dan pertanian;
b. pengembangan jalan arteri;
c. pengembangan jalan kolektor dan jalan lokal;
d. pembangunan jembatan yang menghubungkan kawasan Pulorejo dan Blooto;
e. pembangunan 2 (dua) unit jembatan di Sungai Brantas;
f. pembangunan 2 (dua) unit jembatan di Sungai Brangkal;
g. pembangunan jembatan di kawasan timur yang meghubungkan wilayah selatan dan utara sungai;
h. pengembangan dan atau pelebaran jembatan di Jalan Tribuana Tungga Dewi;
i. pengembangan dan atau pelebaran jembatan di Prajuritkulon gang 6;
j. pengembangan dan atau pelebaran jembatan di Lespadangan;
k. pengembangan dan atau pelebaran jembatan di Jalan. KH. Usman;
l. pengembangan dan atau pelebaran jembatan di Tropodo Meri;
m. pembangunan area bongkar muat barang di Jalan Jampirogo-Mlirip (By Pass);
n. pengembangan jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang meliputi terminal, serta prasarana dan sarana pendukung transportasi lalu lintas dan angkutan jalan berupa pengembangan parkir, halte, pengembangan lampu penerangan jalan, pengembangan lokasi lampu pengatur lalu lintas, dan pengembangan kelengkapan jalan dan perabot kota lainnya;
o. pengembangan jaringan lalu lintas dan angkutan umum, yang meliputi peningkatan pelayanan angkutan umum, dan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan;
p. peningkatan jalur ganda kereta api serta elektrifikasi sampai ke Mojokerto (W8) dengan meningkatkan kecepatan maksimum menjadi 120 (seratus dua puluh) kilometer perjam dengan sistem blok otomatis dan sistem persinyalan;
q. pengembangan prasarana kelistrikan meliputi jaringan pipa transmisi dan distribusi gas bumi, pembangkit tenaga listrik, jaringan transmisi tenaga listrik, dan pengembangan energi alternatif;
r. pengembangan telekomunikasi meliputi pemerataan jaringan telepon kabel, pengaturan jaringan telepon tanpa kabel, dan pembangunan menara telekomunikasi bersama;
s. pengembangan dan pengelolaan sumber daya air meliputi sungai, jaringan irigasi, sistem jaringan air baku untuk air minum, dan sistem daya rusak air;
t. pengembangan dan pengelolaan jaringan air baku untuk air minum, meliputi jaringan perpipaan dan non perpipaan;
u. pengembangan sistem penyediaan air minum kota, meliputi pengembangan dan pengolahan sistem air minum berupa air permukaan dan air tanah, pengembangan jaringan perpipaan distribusi primer, pengembangan jaringan perpipaan distribusi sekunder, dan pembangunan tempat penampungan air;
v. pengelolaan sistem air limbah kota, yang meliputi manajemen sanitasi air limbah, pengembangan prasarana limbah padat, memantau kapasitas pengendalian pencemaran, pengadaan prasarana dan sarana pengolahan lumpur tinja berupa truk pengangkut tinja dan modul IPLT komunal, pembangunan dan pengembangan IPAL, dan sistem pengelolaan;
w. pengelolaan sistem persampahan, yang meliputi aspek fisik berupa penataan dan rehabilitasi TPA Randegan, dan penataan TPS, TPST, transfer depo, dan angkutan persampahan kota, dan aspek non fisik berupa pengembangan pengelolaan
sampah perkotaan secara terpadu melalui reduksi sampah, penggunaan kembali, dan daur ulang sampah dengan peningkatan peran masyarakat, dan peningkatan manajemen pengelolaan sampah oleh pemerintah daerah;
x. pengelolaan sistem drainase primer dan drainase sekunder kota;
y. pengembangan prasarana dan sarana jalan pejalan kaki; dan
z. penentuan ruang evakuasi bencana dan jalur evakuasi bencana.
(4) Indikasi program utama perwujudan struktur ruang Kota Mojokerto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) tahap keempat diprioritaskan pada:
a. pengembangan dan peningkatan fungsi pusat pelayanan kota, subpusat pelayanan kota dan pusat lingkungan sebagai pusat pemerintahan, pusat pelayanan kesehatan, pusat pendidikan, pusat peribadatan, pusat perdagangan dan jasa, pusat pariwisata, pusat industri, dan pertanian;
b. pengembangan jalan arteri;
c. pengembangan jalan kolektor dan jalan lokal;
d. pembangunan jembatan yang menghubungkan kawasan Pulorejo dan Blooto;
e. pembangunan 2 (dua) unit jembatan di Sungai Brantas;
f. pembangunan 2 (dua) unit jembatan di Sungai Brangkal;
g. pembangunan jembatan di kawasan timur yang meghubungkan wilayah selatan dan utara sungai;
h. pengembangan dan atau pelebaran jembatan di Jalan Tribuana Tungga Dewi;
i. pengembangan dan atau pelebaran jembatan di Prajuritkulon gang 6;
j. pengembangan dan atau pelebaran jembatan di Lespadangan;
k. pengembangan dan atau pelebaran jembatan di Jalan. KH. Usman;
l. pengembangan dan atau pelebaran jembatan di Tropodo Meri;
m. pembangunan area bongkar muat barang di Jalan Jampirogo-Mlirip (By Pass);
n. pengembangan jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, meliputi terminal, prasarana dan sarana pendukung transportasi lalu lintas dan angkutan jalan berupa pengembangan parkir, halte, pengembangan lampu penerangan jalan, pengembangan lokasi lampu pengatur lalu lintas, dan pengembangan kelengkapan jalan dan perabot kota lainnya;
o. pengembangan jaringan lalu lintas dan angkutan umum meliputi peningkatan pelayanan angkutan umum, dan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan;
p. peningkatan jalur ganda kereta api serta elektrifikasi sampai ke Mojokerto (W8) dengan meningkatkan kecepatan maksimum menjadi 120 (seratus dua puluh kilometer) perjam dengan sistem blok otomatis dan sistem persinyalan;
q. pengembangan prasarana kelistrikan meliputi jaringan pipa transmisi dan distribusi gas bumi, pembangkit tenaga listrik, jaringan transmisi tenaga listrik, dan pengembangan energi alternatif;
r. pengembangan telekomunikasi meliputi pemerataan jaringan telepon kabel, pengaturan jaringan telepon tanpa kabel, dan pembangunan menara telekomunikasi bersama;
s. pengembangan dan pengelolaan sumber daya air meliputi sungai, jaringan irigasi, sistem jaringan air baku untuk air minum, dan sistem daya rusak air;
t. pengembangan dan pengelolaan jaringan air baku untuk air minum meliputi jaringan perpipaan dan non perpipaan;
u. pengembangan sistem penyediaan air minum kota meliputi pengembangan dan pengolahan sistem air minum berupa air permukaan dan air tanah, pengembangan jaringan perpipaan distribusi primer, pengembangan jaringan perpipaan distribusi sekunder, dan pembangunan tempat penampungan air;
v. pengelolaan sistem air limbah kota meliputi manajemen sanitasi air limbah, pengembangan prasarana limbah padat, memantau kapasitas pengendalian pencemaran, pengadaan prasarana dan sarana pengolahan lumpur tinja berupa truk pengangkut tinja dan modul IPLT komunal, pembangunan dan pengembangan IPAL, dan sistem pengelolaan;
w. pengelolaan sistem persampahan yang meliputi aspek fisik berupa penataan dan rehabilitasi TPA Randegan, dan penataan TPS, TPST, transfer depo, dan angkutan persampahan kota, dan aspek non fisik berupa pengembangan pengelolaan sampah perkotaan secara terpadu melalui reduksi sampah, penggunaan kembali, dan daur ulang sampah dengan peningkatan peran masyarakat, dan peningkatan manajemen pengelolaan sampah oleh pemerintah daerah);
x. pengelolaan sistem drainase primer dan drainase sekunder kota;
y. pengembangan prasarana dan sarana jalan pejalan kaki; dan
z. penentuan ruang evakuasi bencana dan jalur evakuasi bencana.

Bagian Keempat

Indikasi Program Utama Perwujudan Pola Ruang

Pasal 59

(1) Indikasi program utama perwujudan pola ruang Kota Mojokerto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) huruf b meliputi indikasi program perwujudan kawasan lindung dan perwujudan kawasan budi daya.
(2) Indikasi program utama perwujudan kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kawasan lindung setempat, RTH, cagar budaya, dan kawasan rawan bencana.
(3) Indikasi program utama perwujudan kawasan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kawasan peruntukan perumahan, kawasan peruntukan perdagangan dan jasa, kawasan peruntukan perkantoran, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata, RTNH, kawasan ruang evakuasi bencana, kegiatan sektor informal, dan kawasan peruntukan lainnya.

Pasal 60

(1) Indikasi program utama perwujudan pola ruang Kota Mojokerto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) tahap pertama diprioritaskan pada:
a. rehabilitasi dan revitalisasi fungsi-fungsi lindung pada kawasan lindung setempat, yang meliputi kawasan sempadan sungai;
b. pengembangan, peningkatan, rehabilitasi, dan revitalisasi kawasan RTH;
c. pengelolaan kawasan cagar budaya;
d. penetapan kawasan rawan bencana;
e. peningkatan kapasitas bangun dan penguatan manajemen lingkungan;
f. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan peruntukan perumahan, meliputi perumahan kepadatan tinggi, kepadatan sedang, dan kepadatan rendah;
g. pembentukan kelembagaan lokal dan mekanisme pendanaan untuk pembangunan dan pengelolaan perumahan;
h. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan peruntukan perdagangan dan jasa, meliputi pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan pusat perbelanjaan modern;
i. revitalisasi pasar tradisional Tanjung Anyar yang mengakomodasi pasar tradisional dan pasar modern;
j. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan peruntukan perkantoran meliputi peningkatan kapasitas ekonomi untuk pemerintah daerah melalui kerja sama dan monitoring, evaluasi dan pengendalian kegiatan pembangunan;
k. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan peruntukan industri sedang Jalan Jampirogo-Mlirip (By Pass);
l. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan peruntukan pariwisata;
m. pengembangan jalur pariwisata Gerbangkertosusila, jaringan sejarah dan aset alamiah;
n. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan peruntukan RTNH meliputi pengembangan dan pelestarian lapangan olahraga tertutup dan Stadion Ahmad Yani di Jalan Ijen, Kelurahan Magersari;
o. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan peruntukan ruang evakuasi bencana;
p. pengembangan, peningkatan, dan revitalisasi fungsi kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal; dan
q. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan pelayanan umum, dan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara.
(2) Indikasi program utama perwujudan pola ruang Kota Mojokerto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) tahap kedua diprioritaskan pada:
a. rehabilitasi dan revitalisasi fungsi-fungsi lindung pada kawasan lindung setempat meliputi kawasan sempadan sungai;
b. pengembangan, peningkatan, rehabilitasi, dan revitalisasi kawasan RTH;
c. pengelolaan kawasan cagar budaya;
d. penetapan kawasan rawan bencana;
e. peningkatan kapasitas bangun dan penguatan manajemen lingkungan;
f. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan peruntukan perumahan meliputi perumahan kepadatan tinggi, kepadatan sedang, dan kepadatan rendah;
g. pembentukan kelembagaan lokal dan mekanisme pendanaan untuk pembangunan dan pengelolaan perumahan;
h. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan peruntukan perdagangan dan jasa meliputi pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan pusat perbelanjaan modern;
i. revitalisasi pasar tradisional Tanjung Anyar yang mengakomodasi pasar tradisional dan pasar modern;
j. membangun pasar lingkungan di bagian timur kota yaitu Kelurahan Kedundung dan Kelurahan Gunung Gedangan;
k. membangun pasar lingkungan di bagian barat kota yaitu Kelurahan Blooto dan Kelurahan Pulorejo;
l. rencana relokasi dan atau revitalisasi Pasar Kranggan dan Pasar Prajuritkulon;
m. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan peruntukan perkantoran, meliputi peningkatan kapasitas ekonomi untuk pemerintah daerah melalui kerja sama dan monitoring, evaluasi dan pengendalian kegiatan pembangunan;
n. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan peruntukan industri sedang Jalan Jampirogo-Mlirip (By Pass);
o. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan peruntukan pariwisata;
p. pengembangan jalur pariwisata Gerbangkertosusila, jaringan sejarah dan aset alamiah;
q. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan RTNH meliputi pengembangan dan pelestarian lapangan olah raga tertutup dan Stadion Ahmad Yani di Jalan Ijen, Kelurahan Magersari;
r. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan peruntukan ruang evakuasi bencana;
s. pengembangan, peningkatan, dan revitalisasi fungsi kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal; dan
t. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan pelayanan umum, dan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara.
(3) Indikasi program utama perwujudan pola ruang Kota Mojokerto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) tahap ketiga diprioritaskan pada:
a. rehabilitasi dan revitalisasi fungsi-fungsi lindung pada kawasan lindung setempat meliputi kawasan sempadan sungai;
b. pengembangan, peningkatan, rehabilitasi, dan revitalisasi kawasan RTH;
c. pengelolaan kawasan cagar budaya;
d. penetapan kawasan rawan bencana;
e. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan peruntukan perumahan meliputi: perumahan kepadatan tinggi, kepadatan sedang, dan kepadatan rendah;
f. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan peruntukan perdagangan dan jasa meliputi pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan pusat perbelanjaan modern;
g. revitalisasi pasar tradisional Tanjung Anyar yang mengakomodasi pasar tradisional dan pasar modern;
h. membangun pasar lingkungan di bagian timur kota yaitu Kelurahan Kedundung dan Kelurahan Gunung Gedangan;
i. membangun pasar lingkungan di bagian barat kota yaitu Kelurahan Blooto dan Kelurahan Pulorejo;
j. rencana relokasi dan atau revitalisasi Pasar Kranggan dan Pasar Prajuritkulon;
k. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan peruntukan perkantoran meliputi peningkatan kapasitas ekonomi untuk pemerintah daerah melalui kerja sama dan monitoring, evaluasi dan pengendalian kegiatan pembangunan;
l. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan peruntukan industri sedang di Jalan Jampirogo-Mlirip (By Pass);
m. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan peruntukan pariwisata;
n. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan peruntukan RTNH meliputi pengembangan dan pelestarian lapangan olahraga tertutup dan Stadion Ahmad Yani di Jalan Ijen, Kelurahan Magersari, dan pembangunan gedung olahraga dan seni di Kelurahan Prajuritkulon;
o. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan peruntukan ruang evakuasi bencana;
p. pengembangan, peningkatan, dan revitalisasi fungsi kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal; dan
q. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan pelayanan umum, dan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara.
(4) Indikasi program utama perwujudan pola ruang Kota Mojokerto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) tahap keempat diprioritaskan pada:
a. rehabilitasi dan revitalisasi fungsi-fungsi lindung pada kawasan lindung setempat meliputi: kawasan sempadan sungai;
b. pengembangan, peningkatan, rehabilitasi, dan revitalisasi kawasan RTH;
c. pengelolaan kawasan cagar budaya;
d. penetapan kawasan rawan bencana;
e. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan peruntukan perumahan meliputi perumahan kepadatan tinggi, perumahan kepadatan sedang, dan perumahan kepadatan rendah;
f. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan peruntukan perdagangan dan jasa meliputi pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan pusat perbelanjaan modern;
g. revitalisasi pasar tradisional Tanjung Anyar yang mengakomodasi pasar tradisional dan pasar modern;
h. membangun pasar lingkungan di bagian timur kota yaitu Kelurahan Kedundung dan Kelurahan Gunung Gedangan;
i. membangun pasar lingkungan di bagian barat kota yaitu Kelurahan Blooto dan Kelurahan Pulorejo;
j. rencana relokasi dan atau revitalisasi Pasar Kranggan dan Pasar Prajuritkulon;
k. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan peruntukan perkantoran meliputi peningkatan kapasitas ekonomi untuk pemerintah daerah melalui kerja sama dan monitoring, evaluasi dan pengendalian kegiatan pembangunan;
l. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan peruntukan industri sedang di Jalan Jampirogo-Mlirip (By Pass);
m. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan peruntukan pariwisata;
n. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan peruntukan RTNH meliputi pengembangan dan pelestarian lapangan olahraga tertutup dan Stadion Ahmad Yani di Jalan Ijen, Kelurahan Magersari, dan pembangunan GOR dan seni di Kelurahan Prajuritkulon;
o. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan peruntukan ruang evakuasi bencana;
p. pengembangan, peningkatan, dan revitalisasi fungsi kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal; dan
q. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan pelayanan umum, dan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara.

Bagian Kelima

Indikasi Program Utama Perwujudan Kawasan Strategis Kota

Pasal 61

(1) Indikasi program utama perwujudan kawasan strategis kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) huruf c tahap pertama diprioritaskan pada pengembangan meliputi:
a. kawasan perdagangan dan jasa meliputi pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan pusat perbelanjaan modern; dan
b. rencana pengembangan kawasan industri sedang di Jalan Jampirogo-Mlirip (By Pass).
(2) Indikasi program utama perwujudan kawasan strategis kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) huruf c tahap kedua diprioritaskan pada pengembangan meliputi:
a. kawasan perdagangan dan jasa meliputi pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan pusat perbelanjaan modern; dan
b. rencana pengembangan kawasan industri sedang di Jalan Jampirogo-Mlirip (By Pass).
(3) Indikasi program utama perwujudan kawasan strategis kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) huruf c tahap ketiga diprioritaskan pada pengembangan meliputi:
a. kawasan perdagangan dan jasa meliputi pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan pusat perbelanjaan modern; dan
b. rencana pengembangan kawasan industri sedang di Jalan Jampirogo-Mlirip (By Pass).
(4) Indikasi program utama perwujudan kawasan strategis kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) huruf c tahap keempat diprioritaskan pada pengembangan meliputi:
a. kawasan perdagangan dan jasa meliputi pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan pusat perbelanjaan modern; dan
b. rencana pengembangan kawasan industri sedang di Jalan Jampirogo-Mlirip (By Pass).

Bagian Keenam

Optimalisasi Aset Pemerintah Daerah

Pasal 62

(1) Optimalisasi aset meliputi:
a. pemanfaatan lahan aset pemerintah untuk kegiatan-kegiatan yang telah diagendakan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah dan rencana-rencana pembangunan lainnya ; dan
b. pembelian lahan dan/atau bangunan masyarakat dalam rangka penyediaan lahan cadangan yang akan digunakan untuk kegiatan-kegiatan pembangunan.
(2) Dalam pemanfaatan aset pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Ketujuh

Indikasi Sumber Pendanaan

Pasal 63

(1) Indikasi sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf b, terdiri atas dana pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di wilayah Kota Mojokerto dapat berasal dari dana APBN dan/atau APBD, swasta atau kerja sama Pemerintah-swasta.
(2) Pemerintah dapat menetapkan kebijakan tersendiri dalam kerja sama antara Pemerintah dan swasta dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di wilayah Kota Mojokerto.
(3) Pengelolaan aset hasil kerja sama Pemerintah-swasta dapat dilakukan sesuai dengan analisa kelayakan ekonomi dan finansial.

Bagian Kedelapan

Indikasi Pelaksana Kegiatan

Pasal 64

Indikasi pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf c terdiri atas Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kota, dan/atau masyarakat.

BAB VII

KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 65

Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan melalui penetapan:
a. ketentuan umum peraturan zonasi;
b. ketentuan perizinan;
c. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan
d. arahan sanksi.

Bagian Kedua

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Pasal 66

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi wilayah Kota Mojokerto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a, digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Kota Mojokerto dalam menyusun peraturan zonasi.
(2) Ketentuan umum peraturan zonasi memuat:
a. ketentuan umum kegiatan yang diperbolehkan, kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, dan kegiatan yang tidak diperbolehkan;
b. ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang;
c. ketentuan umum prasarana dan sarana minimum yang disediakan; dan
d. ketentuan khusus sesuai dengan karakter masing-masing zona.
(3) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterapkan berdasarkan klasifikasi zonasi yang meliputi:
a. ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang;
b. ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang; dan
c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis kota.

Paragraf 1

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Struktur Ruang Kota

Pasal 67

Ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) huruf a meliputi:
a. ketentuan umum peraturan zonasi pusat pelayanan kota;
b. ketentuan umum peraturan zonasi subpusat pelayanan kota;
c. ketentuan umum peraturan zonasi pusat lingkungan;
d. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan transportasi;
e. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan energi/kelistrikan;
f. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan telekomunikasi;
g. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan sumber daya air; dan
h. ketentuan umum peraturan zonasi sistem infrastruktur perkotaan.

Pasal 68

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi pusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a meliputi ketentuan umum peraturan zonasi pusat pemerintahan kota, pusat perdagangan dan jasa, dan pusat pelayanan kesehatan.
(2) Ketentuan umum peraturan zonasi pusat pemerintahan kota sebagaimana dimaksuf pada ayat (1) diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pembangunan perkantoran pemerintahan dan swasta, serta kegiatan pembangunan prasarana dan sarana umum pendukung perkantoran seperti sarana pejalan kaki yang menerus, sarana olahraga, sarana peribadatan, sarana perparkiran, sarana kuliner, sarana transportasi umum, ruang terbuka, dan jaringan utilitas perkantoran yang dilengkapi aksesibilitas bagi penyandang cacat;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk mendukung kegiatan perkantoran pemerintahan dan swasta sesuai dengan penetapan KDB, KLB dan KDH yang ditetapkan;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b;
d. ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
1. KDB paling tinggi sebesar 70 (tujuh puluh) persen;
2. KLB paling tinggi sebesar 6,0 (enam); dan
3. KDH paling rendah sebesar 20 (dua puluh) persen
e. ketentuan umum prasarana dan sarana minimum yang disediakan meliputi sarana perparkiran, sarana ibadah, sarana olahraga, ruang terbuka, sarana kuliner, jaringan utilitas, serta pos keamanan.
(3) Ketentuan umum peraturan zonasi pusat perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksuf pada ayat (1) diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan perdagangan dan jasa skala regional, perkantoran, perhotelan, penginapan, dan rekreasi;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk mendukung kegiatan perdagangan dan jasa sesuai dengan penetapan KDB, KLB dan KDH yang ditetapkan;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi industri menengah, kegiatan-kegiatan yang mengganggu kenyamanan, dan keamanan serta menimbulkan pencemaran;
d. ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
1. KDB paling tinggi sebesar 80 (delapan puluh) persen;
2. KLB paling tinggi sebesar 6,0 (enam); dan
3. KDH paling rendah sebesar 10 (sepuluh) persen;
e. ketentuan umum prasarana dan sarana minimum yang disediakan meliputi:
1. prasarana dan sarana pejalan kaki yang menerus, prasarana taman, prasarana parkir, prasarana yang mendukung pengembangan cyber city, sarana peribadatan, ruang terbuka untuk sektor informal, sarana kuliner dan sarana transportasi umum;
2. pusat perdagangan dan jasa bernuansa moderen, serta membentuk superblock dan mix use; dan
3. sarana media ruang luar komersial harus memperhatikan tata bangunan dan tata lingkungan.
(4) Ketentuan umum peraturan zonasi pusat pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan untuk prasarana dan sarana kesehatan sesuai dengan skala pelayanan yang ditetapkan, penghijauan, dan kegiatan pembangunan fasilitas penunjang pelayanan kesehatan;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi pemanfaatan ruang secara terbatas untuk mendukung kegiatan kesehatan sesuai dengan KDB, KLB dan KDH yang ditetapkan;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b;
d. ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
1. KDB paling tinggi sebesar 70 (tujuh puluh) persen;
2. KLB paling tinggi sebesar 6,0 (enam); dan
3. KDH paling rendah sebesar 20 (dua puluh) persen;
e. ketentuan umum prasarana dan sarana minimum yang disediakan meliputi sarana perparkiran, sarana peridabatan, sarana olahraga, apotik, sarana anjungan tunai mandiri, sarana ruang terbuka, pos keamanan, dan jaringan utilitas.

Pasal 69

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi SPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b meliputi ketentuan umum peraturan zonasi pusat kegiatan perkantoran pemerintahan, perdagangan dan jasa, perumahan, industri, pariwisata, dan pertanian.
(2) Ketentuan umum peraturan zonasi pusat perkantoran sebagaimana dimaksuf pada ayat (1) diarahkan dengan ketentuan:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pembangunan perkantoran pemerintahan dan swasta, serta kegiatan pembangunan prasarana dan sarana umum pendukung perkantoran seperti sarana pejalan kaki yang menerus, sarana olahraga, sarana peribadatan, sarana perparkiran, sarana kuliner, sarana transportasi umum, ruang terbuka, dan jaringan utilitas perkantoran yang dilengkapi aksesibilitas bagi penyandang cacat;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk mendukung kegiatan perkantoran pemerintahan dan swasta sesuai dengan penetapan KDB, KLB dan KDH yang ditetapkan;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b;
d. ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
1. KDB paling tinggi sebesar 60 (enam puluh) persen;
2. KLB paling tinggi sebesar 4,0 (empat); dan
3. KDH paling rendah sebesar 30 (tiga puluh) persen
e. ketentuan umum prasarana dan sarana minimum yang disediakan sesuai dengan kebutuhan.
(3) Ketentuan umum peraturan zonasi pusat kegiatan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksuf pada ayat (1) diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan perdagangan dan jasa skala lokal;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk mendukung kegiatan perdagangan dan jasa sesuai dengan penetapan KDB, KLB dan KDH yang ditetapkan;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi industri menengah, kegiatan-kegiatan yang mengganggu kenyamanan, dan keamanan serta menimbulkan pencemaran;
d. ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
1. KDB paling tinggi sebesar 70 (tujuh puluh) persen;
2. KLB paling tinggi sebesar 4,0 (empat);
3. KDH paling rendah sebesar 20 (dua puluh) persen; dan
4. sarana media ruang luar komersial harus memperhatikan tata bangunan dan tata lingkungan;
e. ketentuan prasarana dan sarana minimum yang disediakan seperti prasarana dan sarana pejalan kaki yang menerus, prasarana taman, prasarana parkir, sarana peribadatan, ruang terbuka untuk sektor informal, sarana kuliner, dan sarana transportasi umum.
5. Ketentuan umum peraturan zonasi pusat kegiatan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan perumahan, kegiatan pembangunan prasarana dan sarana lingkungan perumahan sesuai dengan penetapan amplop bangunan, penetapan tema arsitektur bangunan, penetapan kelengkapan bangunan lingkungan dan penetapan jenis dan syarat penggunaan bangunan yang diizinkan;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi pemanfaatan ruang secara terbatas untuk mendukung kegiatan permukiman beserta prasarana dan sarana lingkungan; dan
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
6. Ketentuan umum peraturan zonasi pusat kegiatan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pembangunan industri dan fasilitas penunjang industri meliputi perkantoran industri, terminal barang, pergudangan, tempat ibadah, fasilitas olahraga, wartel, dan jasa-jasa penunjang industri meliputi jasa promosi dan informasi hasil industri, jasa ketenagakerjaan, jasa ekspedisi, dan sarana penunjang lainnya meliputi IPAL terpusat untuk pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk mendukung kegiatan industri sesuai dengan penetapan KDB, KLB dan KDH yang ditetapkan;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b;
d. ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
1. KDB paling tinggi sebesar 60 (enam puluh) persen;
2. KLB paling tinggi sebesar 2,1 (dua koma satu);
3. KDH paling rendah sebesar 20 (dua puluh) persen;
4. persentase KDB sebesar 60 (enam puluh) persen dan RTH sebesar 10 (sepuluh) persen;
5. pada kawasan industri diizinkan untuk kegiatan lain yang berupa hunian, rekreasi, serta perdagangan dan jasa dengan luas total tidak melebihi 10 (sepuluh) persen total luas lantai; dan
6. lokasi zona industri polutif tidak bersebelahan dengan kawasan permukiman dan kawasan lindung;
e. ketentuan umum prasarana dan sarana minimum yang disediakan meliputi perkantoran industri, terminal barang, tempat ibadah, fasilitas olahraga, pemadam kebakaran, IPAL, rumah telkom, dan jasa-jasa penunjang industri seperti jasa promosi dan informasi hasil industri, jasa ketenagakerjaan, dan jasa ekspedisi.
7. Ketentuan umum peraturan zonasi pusat kegiatan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pembangunan pariwisata dan fasilitas penunjang pariwisata, kegiatan pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, kegiatan perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau (heritage);
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pemanfaatan ruang secara terbatas untuk menunjang kegiatan pariwisata sesuai dengan penetapan KDB, KLB dan KDH yang ditetapkan; dan
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
8. Ketentuan umum peraturan zonasi pusat kegiatan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang berupa kegiatan pertanian, pembangunan prasarana dan sarana penunjang pertanian, kegiatan pariwisata, kegiatan penelitian dan penghijauan;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan tidak mengubah fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan serta tidak mengganggu fungsi utama kawasan pertanian; dan
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.

Pasal 70

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf c meliputi ketentuan umum peraturan zonasi perdagangan dan jasa, perkantoran pemerintahan, perumahan, pendidikan, dan pertanian.
(2) Ketentuan umum peraturan zonasi kegiatan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksuf pada ayat (1) diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan perdagangan dan jasa skala lokal;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk mendukung kegiatan perdagangan dan jasa sesuai dengan penetapan KDB, KLB dan KDH yang ditetapkan;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu kenyamanan dan keamanan serta menimbulkan pencemaran;
d. ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
1. KDB paling tinggi sebesar 70 (tujuh puluh) persen;
2. KLB paling tinggi sebesar 2,0 (dua);
3. KDH paling rendah sebesar 20 (dua puluh) persen; dan
4. sarana media ruang luar komersial harus memperhatikan tata bangunan dan tata lingkungan;
e. prasarana dan sarana minimum yang disediakan seperti prasarana dan sarana pejalan kaki yang menerus, prasarana taman, prasarana parkir, sarana peribadatan, ruang terbuka untuk sektor informal, sarana kuliner dan sarana transportasi umum.
(3) Ketentuan umum peraturan zonasi kegiatan perkantoran pemerintahan sebagaimana dimaksuf pada ayat (1) diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan-kegiatan pelayanan umum kantor kecamatan dan pelayanan umum kantor kelurahan, penghijauan, pembangunan prasarana dan sarana perkantoran pemerintahan;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk mendukung kegiatan perkantoran pemerintahan sesuai dengan penetapan KDB, KLB dan KDH yang ditetapkan;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan-kegiatan yang menimbulkan gangguan dan kenyamanan kegiatan pelayanan umum; dan
d. ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
1. KDB paling tinggi sebesar 60 (enam puluh) persen;
2. KLB paling tinggi sebesar 2,0 (dua); dan
3. KDH paling rendah sebesar 30 (tiga puluh) persen.
e. prasarana dan sarana minimum yang disediakan berupa prasarana penunjang kantor kecamatan, kantor kelurahan, sarana perparkiran, sarana ibadah, dan sarana olahraga.
(4) Ketentuan umum peraturan zonasi kegiatan perumahan diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan perumahan, kegiatan pembangunan prasarana dan sarana lingkungan perumahan sesuai dengan penetapan amplop bangunan, penetapan tema arsitektur bangunan, penetapan kelengkapan bangunan lingkungan dan penetapan jenis dan syarat penggunaan bangunan yang diizinkan;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi pemanfaatan ruang secara terbatas untuk mendukung kegiatan permukiman beserta prasarana dan sarana lingkungan; dan
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
(5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pendidikan diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. kegiatan yang diperbolehkan pada kawasan pendidikan meliputi pembangunan gedung pendidikan, pembangunan prasarana dan sarana penunjang kawasan pendidikan untuk sekolah lanjutan pertama, dan penghijauan;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk mendukung kawasan pendidikan sesuai dengan penetapan KDB, KLB dan KDH yang ditetapkan; dan
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat menimbulkan kebisingan, mengganggu keamanan dan kenyamanan kegiatan pendidikan untuk sekolah lanjutan pertama; dan
d. ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
1. KDB paling tinggi sebesar 60 (enam puluh) persen;
2. KLB paling tinggi sebesar 2 (dua) lantai; dan
3. KDH paling rendah sebesar 30 (tiga puluh) persen;
(6) Ketentuan umum peraturan zonasi kegiatan pertanian diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang berupa kegiatan pertanian, pembangunan prasarana dan sarana penunjang pertanian, kegiatan pariwisata, kegiatan penelitian dan penghijauan;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan tidak mengubah fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan dan tidak mengganggu fungsi utama kawasan pertanian; dan
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.

Pasal 71

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf d meliputi:
a. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan transportasi darat yang terdiri atas jaringan jalan dan terminal; dan
b. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan perkeretaapian terdiri atas jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas pengoperasian kereta api.

Pasal 72

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a, diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. kegiatan yang diperbolehkan mengikuti ketentuan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pembangunan utilitas jalan termasuk kelengkapan jalan, penanaman pohon, dan pembangunan fasilitas pendukung jalan lainnya yang tidak mengganggu kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b;
d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang milik jalan meliputi:
1. jalan bebas hambatan 30 (tiga puluh) meter;
2. jalan raya 25 (dua puluh lima) meter;
3. jalan sedang 15 (lima belas) meter; dan
4. jalan kecil 11 (sebelas) meter.
5. KDH paling sedikit 30 (tiga puluh) persen;
e. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pengawasan jalan meliputi:
1. jalan arteri primer 15 (lima belas) meter;
2. jalan kolektor primer 10 (sepuluh) meter;
3. jalan lokal primer 7 (tujuh) meter;
4. jalan lingkungan primer 5 (lima) meter;
5. jalan arteri sekunder 15 (lima belas) meter;
6. jalan kolektor sekunder 5 (lima) meter;
7. jalan lokal sekunder 3 (tiga) meter;
8. jalan lingkungan sekunder 2 (dua) meter; dan
9. jembatan 100 (seratus) meter ke arah hilir dan hulu;
f. ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang meliputi RTH pada zona ruang milik jalan minimal 20 (dua puluh) persen; dan
g. ketentuan umum prasarana dan sarana minimum yang disediakan meliputi fasilitas pengaturan lalu lintas dan marka jalan.
(2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk terminal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 71 huruf a, diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan keberangkatan, kedatangan, menunggu, lintas kendaraan angkutan umum pada zona fasilitas utama; dan kegiatan bagi keperluan penumpang, pekerja terminal pada zona fasilitas penunjang;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan jasa lingkungan dan selain yang disebutkan pada huruf a dengan syarat tidak mengganggu kegiatan operasional terminal;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan terdiri atas kegiatan-kegiatan yang mengganggu kelancaran lalu lintas kendaraan pada zona fasilitas utama dan kegiatan-kegiatan yang mengganggu keamanan dan kenyamanan pada zona fasilitas penunjang;
d. ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
1. KDB paling tinggi sebesar 60 (enam puluh) persen;
2. KLB paling tinggi sebesar 2,1 (dua koma satu);
3. KDH paling rendah sebesar 30 ( tiga puluh) persen; dan
4. persentase luas lahan terbangun di sekitar kawasan terminal maksimal 60 (enam puluh) persen dari luas kawasan terminal;
e. ketentuan umum prasarana dan sarana minimum yang disediakan meliputi:
1. fasilitas umum berupa tempat keberangkatan, tempat kedatangan, tempat menunggu, tempat lintas, dan dilarang kegiatan-kegiatan yang menggangu kelancaran lalu lintas kendaraan;
2. fasilitas penunjang berupa kamar kecil/toilet, musholla, kios/kantin,ruang pengobatan, ruang informasi dan pengaduan, telepon umum, tempat penitipan barang, taman dan tempat tunggu penumpang dan/atau pengantar, menara pengawas, loket penjualan karcis, rambu-rambu dan papan informasi, yang sekurang-kurangnya memuat petunjuk jurusan, tarif dan jadwal perjalanan, pelataran parkir kendaraan pengantar dan/atau taksi, dan dilarang kegiatan-kegiatan yang menggangu keamanan dan kenyamanan;
3. fasilitas terminal penumpang harus dilengkapi dengan fasilitas bagi penumpang penyandang cacat.

Pasal 73

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan transportasi kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b terdiri atas:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan untuk prasarana dan sarana kegiatan penunjang kawasan lingkungan kerja sistem perkeretaapian;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pembangunan di sepanjang sisi jalur kereta api dengan intensitas rendah;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan di sepanjang sisi jalur kereta api dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi; dan
d. ketentuan umum prasarana dan sarana minimum yang disediakan meliputi fasilitas jaringan ataupun rel, fasilitas sisi darat, fasilitas navigasi, fasilitas alat bantu visual, dan fasilitas komunikasi serta fasilitas penunjang perkeretaapian serta stasiun.

Pasal 74

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf e meliputi:
a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk pembangkit tenaga listrik;
b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk GI; dan
c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan transmisi tenaga listrik.
(2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan memperhatikan karakter masing-masing pembangkit tenaga listrik yang meliputi PLTD dan PLTU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk GI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diarahkan dengan ketentuan sebagai beikut:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan instalasi GI dan fasilitas pendukungnya;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi bangunan yang mengganggu operasionalisasi GI; dan
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan-kegiatan yang mengganggu operasional GI.
(4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pembangunan prasarana dan sarana jaringan transmisi tenaga listrik, kegiatan penunjang sistem jaringan transmisi tenaga listrik, dan penghijauan;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pemakaman, pertanian, kemasyarakatan, olahraga, rekreasi, perparkiran, dan kegiatan lain yang bersifat sementara dan tidak permanen dan tidak mengganggu fungsi sistem jaringan transmisi tenaga listrik; dan
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang dapat mengganggu fungsi sistem jaringan transmisi tenaga listrik.

Pasal 75

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf f meliputi:
a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan tetap dan sentral telekomunikasi; dan
b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan bergerak selular;
(2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan tetap dan sentral telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana dan sarana sistem jaringan telekomunikasi dan fasilitas penunjang sistem jaringan telekomunikasi;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak membahayakan keamanan dan keselamatan manusia, lingkungan sekitarnya, dan yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan telekomunikasi;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang membahayakan keamanan dan keselamatan manusia, lingkungan sekitarnya, dan yang dapat mengganggu fungsi sistem jaringan telekomunikasi;
d. ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang meliputi persentase luas lahan terbangun maksimal sebesar 50 (lima puluh) persen; dan
e. ketentuan umum prasarana dan sarana minimum yang disediakan meliputi parkir kendaraan, sarana kesehatan, sarana ibadah, gudang peralatan, papan informasi, dan loket pembayaran.
(3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan bergerak selular (menara telekomunikasi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana dan sarana telekomunikasi dan fasilitas penunjang sistem jaringan telekomunikasi;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan yang mengganggu sejauh radius sesuai tinggi menara;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan membangun menara telekomunikasi yang berada pada bangunan yang menyediakan fasilitas helipad;
d. ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
1. jarak antar menara BTS pada wilayah yang datar minimal 10 (sepuluh) kilometer, dan pada wilayah yang bergelombang/berbukit/pegunungan minimal 5 (lima) kilometer;
2. menara telekomunikasi untuk mendukung sistem trasmisi radio microwave, apabila merupakan menara rangka yang dibangun diatas permukaan tanah maksimum tingginya 72 (tujuh puluh dua) meter;
3. menara telekomunikasi untuk sistem telekomunikasi yang dibangun diatas permukaan tanah maksimum tingginya 50 (lima puluh) meter; dan
4. menara telekomunikasi dilarang dibangun pada lahan dengan topografi lebih dari 800 (delapan ratus) meter dpl dan lereng lebih dari 20 (dua puluh) persen;
e. ketentuan umum prasarana dan sarana minimum yang disediakan meliputi pentanahan (grounding), penangkal petir, catu daya, lampu halangan penerbangan (aviation obstruction light), dan marka halangan penerbangan (aviation obstruction marking), identitas hukum antara lain nama pemilik, lokasi, tinggi, tahun pembuatan/pemasangan, kontraktor, dan beban maksimum menara.

Pasal 76

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf g meliputi arahan peraturan zonasi untuk jaringan sungai.
(2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan normalisasi sungai dan kegiatan pengamanan sungai;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air, dan fungsi sistem jaringan sumber daya air;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat menggangu fungsi sungai sebagai sumber air serta jaringan irigasi, sistem pengendalian banjir, dan sistem pengamanan pantai sebagai prasarana sumber daya air;
d. ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
1. daerah sempadan yang tidak dibebaskan dengan persentase luas RTH minimal 15 (lima belas) persen;
2. garis sempadan sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan adalah sekurang-kurangnya 5 (lima) meter dan di dalam kawasan perkotaan adalah sekurang-kurangnya 3 (tiga) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul;
3. garis sempadan sungai tak bertanggul di luar kawasan perkotaan untuk sungai besar, yaitu sungai yang mempunyai daerah pengaliran sungai seluas 500 (lima ratus) kilometer persegi atau lebih, dilakukan ruas per ruas dengan mempertimbangkan luas daerah pengaliran sungai pada ruas yang bersangkutan sekurang-kurangnya 100 (seratus) meter dan sungai kecil yaitu sungai yang mempunyai daerah pengaliran sungai seluas kurang dari 500 (lima ratus) kilometer persegi sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) meter dihitung dari tepi sungai; dan
4. garis sempadan sungai tak bertanggul di dalam kawasan perkotaan adalah sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter untuk sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3 (tiga) meter; 15 (lima belas) meter untuk sungai yang mempunyai kedalaman antara 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter; dan 30 (tiga puluh) meter untuk sungai yang mempunyai kedalaman maksimum lebih dari 20 (dua puluh) meter dari tepi sungai.

Pasal 77

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf h meliputi:
a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem penyediaan air minum (SPAM);
b. ketentuan umum peraturan zonasi unutuk sistem pengelolaan limbah;
c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem pengelolaan persampahan;
d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan drainase;
e. ketentuan umum peraturan zonasi untuk penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki;
f. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jalur evakuasi bencana; dan
g. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem proteksi kebakaran.
(2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan bangunan pengambilan air, penghijauan, dan pembangunan prasarana dan sarana penyediaan air minum;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu keberlanjutan fungsi penyediaan air minum, mengakibatkan pencemaran air baku dari air limbah dan sampah, dan mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana penyediaan air minum;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu keberlanjutan fungsi penyediaan air minum, mengakibatkan pencemaran air baku dari air limbah dan sampah, dan mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana penyediaan air minum;
d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi persentase luas lahan terbangun pada zona unit air baku maksimal sebesar 20 (dua puluh) persen, persentase luas lahan terbangun pada zona unit produksi maksimal sebesar 40 (empat puluh) persen; dan persentase luas lahan terbangun pada zona unit distribusi maksimal sebesar 20 (dua puluh) persen; dan
e. ketentuan umum prasarana dan sarana minimum yang disediakan sesuai dengan karakter zona meliputi untuk mengukur besaran pelayanan pada sambungan rumah dan hidran umum harus dipasang alat ukur berupa meter air yang wajib ditera secara berkala oleh instansi yang berwenang.
(3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan limbah domestik;
b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk limbah industri; dan
c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk limbah bahan berbahaya dan beracum (B3).
(4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pembangunan prasarana dan sarana air limbah dalam rangka mengurangi, memanfaatkan kembali, dan mengolah air limbah domestik;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan air limbah domestik;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pembuangan sampah, dan kegiatan lain yang dapat mengganggu fungsi sistem jaringan air limbah domestik;
d. ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang meliputi persentase luas lahan terbangun maksimal sebesar 10 (sepuluh) persen; dan
e. ketentuan umum prasarana dan sarana minimum yang disediakan sesuai dengan karakter masing-masing zona meliputi permukiman dengan kepadatan rendah hingga sedang setiap rumah wajib dilengkapi dengan sistem pembuangan air limbah setempat atau individual yang berjarak minimal 10 (sepuluh) meter dari sumur, dan permukiman dengan kepadatan tinggi, wajib dilengkapi dengan sistem pembuangan air limbah terpusat atau komunal, dengan skala pelayanan satu lingkungan, hingga satu kelurahan serta memperhatikan kondisi daya dukung lahan dan SPAM serta mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
(5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk limbah industri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pembangunan prasarana dan sarana air limbah dalam rangka mengurangi, memanfaatkan kembali, dan mengolah air limbah industri;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan air limbah industri;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pembuangan hasil industri dan kegiatan lain yang dapat mengganggu fungsi sistem jaringan air limbah industri.
(6) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pembangunan prasarana dan sarana air limbah dalam rangka mengurangi, memanfaatkan kembali, dan mengolah air limbah bahan berbahaya dan beracun;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan air limbah bahan berbahaya dan beracun; dan
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan air limbah bahan berbahaya dan beracun.
(7) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk TPS;
b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk TPST; dan
c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk TPA.
(8) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pengoperasian TPS berupa pemilahan dan pengumpulan;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pertanian non pangan, kegiatan penghijauan, kegiatan permukiman dalam jarak yang aman dari dampak pengelolaan persampahan, dan kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi kawasan peruntukan TPS sampah;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu operasionalisasi persampahan dan mengganggu fungsi kawasan peruntukan TPS;
d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi persentase luas lahan terbangun sebesar 10 (sepuluh) persen dan luas lahan minimal 100 (seratus) meter persegi untuk melayani penduduk pendukung 2500 (dua ribu lima ratus) jiwa atau 1 (satu) RW; dan
e. ketentuan umum prasarana dan sarana minimum yang disediakan meliputi ruang pemilahan, gudang, tempat pemindah sampah yang dilengkapi dengan landasan container dan pagar tembok keliling.
(9) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pengoperasian TPST berupa pengolahan, pemrosesan akhir sampah, dan pengurugan berlapis bersih (sanitary landfill);
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pertanian non pangan, kegiatan penghijauan, kegiatan permukiman dalam jarak yang aman dari dampak pengelolaan persampahan, dan kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi kawasan peruntukan TPST sampah;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu operasionalisasi persampahan dan mengganggu fungsi kawasan peruntukan TPST;
d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi persentase luas lahan terbangun sebesar 10 (sepuluh) persen, dan luas lahan minimal 300 (tiga ratus) meter persegi untuk melayani penduduk pendukung 30.000 (tiga puluh ribu) jiwa atau 1 (satu) kelurahan; dan
e. ketentuan umum prasarana dan sarana minimum yang disediakan meliputi ruang pemilahan 30 (tiga puluh) meter persegi, pengomposan sampah organik 200 (dua ratus) meter persegi, gudang 100 (seratus) meter persegi, tempat pemindah sampah yang dilengkapi dengan landasan container 60 (enam puluh) meter persegi dan pagar tembok keliling.
(10) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pengoperasian TPA berupa pemilahan, pengumpulan, pengolahan, pemrosesan akhir sampah, dan pengurugan berlapis bersih (sanitary landfill), pemeliharaan TPA sampah, dan industri terkait pengolahan sampah;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pertanian non pangan, kegiatan penghijauan, kegiatan permukiman dalam jarak yang aman dari dampak pengelolaan persampahan, dan kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi kawasan peruntukan TPA sampah;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu operasionalisasi persampahan dan mengganggu fungsi kawasan peruntukan TPA sampah;
d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi persentase luas lahan terbangun sebesar 20 (dua puluh) persen; dan
e. ketentuan umum prasarana dan sarana minimum yang disediakan meliputi lahan penampungan, sarana dan peralatan pemrosesan sampah, jalan khusus kendaraan sampah, kantor pengelola, tempat parkir kendaraan, tempat ibadah, tempat olahraga dan pagar tembok keliling.
(11) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana dan sarana sistem jaringan drainase dalam rangka mengurangi genangan air dan mendukung pengendalian banjir;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan drainase; dan
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembuangan sampah, pembuangan limbah, dan kegiatan lain yang dapat mengganggu fungsi sistem jaringan drainase.
(12) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pembangunan prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki, kegiatan penghijauan, dan perlengkapan fasilitas jalan dan/atau pedestrian;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pembangunan yang tidak mengganggu fungsi prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki; dan
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan yang dapat mengganggu fungsi dan peruntukan jaringan jalan pejalan kaki.
(13) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jalur evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pembangunan prasarana dan sarana jalur evakuasi bencana, kegiatan penghijauan, dan perlengkapan fasilitas jalan dan/atau pedestrian;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pembangunan yang tidak mengganggu fungsi prasarana dan sarana jalur evakuasi bencana;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan yang dapat mengganggu fungsi dan peruntukan jalur evakuasi bencana; dan
d. ketentuan umum prasarana dan sarana minimum yang disediakan meliputi sarana komunikasi umum yang siap pakai dan jalan lingkungan dengan perkerasan agar dapat dilalui oleh kendaraan pemadam kebakaran.
(14) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pembangunan prasarana dan sarana pemadam kebakaran, penghijauan, dan kegiatan pembangunan yang mendukung fasilitas serta perlengkapan pemadam kebakaran, dan pembangunan akses bagi kelancaran penanggulangan kebakaran;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pembangunan yang tidak mengganggu fungsi prasarana dan sarana pemadam kebakaran; dan
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan yang dapat mengganggu kelancaran penanggulangan kebakaran, fungsi prasarana dan sarana pemadam kebakaran, fasilitas pemadam kebakaran, dan perlengkapan pemadam kebakaran.

Paragraf 2

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Pola Ruang Kota

Pasal 78

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) huruf b meliputi:
a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung; dan
b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budi daya.
(2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat;
b. ketentuan umum peraturan zonasi RTH;
c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan cagar budaya; dan
d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam.
(3) Arahan peraturan zonasi untuk kawasan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perumahan;
b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perdagangan dan jasa;
c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perkantoran;
d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri;
e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata;
f. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan RTNH kota;
g. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan ruang evakuasi bencana;
h. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan ruang bagi sektor informal; dan
i. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan lainnya, meliputi: kawasan pertanian, kawasan pelayanan umum, dan kawasan pertahanan dan keamanan negara.

Pasal 79

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan yang memberikan perlindungan kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf a meliputi ketentuan umum peraturan zonasi untuk sempadan sungai.
(2) Ketentuan umum peraturan zonasi sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pemanfaatan sempadan sungai untuk RTH, budi daya pertanian dengan jenis tanaman yang tidak mengurangi kekuatan struktur tanah, pemasangan reklame dan papan pengumuman, pemasangan bentangan jaringan transmisi tenaga listrik, kabel telepon, dan pipa air minum, pembangunan prasarana lalu lintas air dan bangunan pengambilan dan pembuangan air, dan bangunan penunjang sistem prasarana kota;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sempadan sungai sebagai kawasan perlindungan setempat dan kualitas lingkungan di sempadan sungai; dan
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pendirian bangunan selain bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi pembuangan sampah, limbah padat, dan/atau limbah cair pada kawasan sempadan sungai.

Pasal 80

Ketentuan umum peraturan zonasi RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf b diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan rekreasi;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak mengganggu fungsi dan peruntukan RTH sebagai kawasan lindung kota;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b;
d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi proporsi RTH pada wilayah perkotaan sebesar minimal 30 (tiga puluh) persen yang terdiri atas 20 (dua puluh) persen RTH publik dan 10 (sepuluh) persen terdiri atas RTH privat; dan
e. ketentuan umum prasarana dan sarana minimum yang disediakan meliputi bangunan penunjang kegiatan rekreasi dan fasilitas umum lainnya, dan bukan bangunan permanen.

Pasal 81

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf c meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan penelitian, kegiatan pendidikan, kegiatan sosial budaya, dan kegiatan pariwisata;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pemanfaatan ruang secara terbatas untuk bangunan pengawasan dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan cagar budaya sebagai kawasan lindung; dan
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat merusak kekayaan budaya bangsa yang berupa peninggalan sejarah dan bangunan arkeologi, pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan, pemanfaatan ruang dan kegiatan yang mengubah bentukan geologi tertentu yang mempunyai manfaat tinggi untuk pengembangan ilmu pengetahuan, pemanfaatan ruang yang dapat mengganggu kelestarian lingkungan di sekitar peninggalan sejarah, bangunan arkeologi dan wilayah dengan bentukan geologi tertentu, dan/atau pemanfaatan ruang yang dapat mengganggu upaya pelestarian budaya masyarakat setempat.

Pasal 82

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf d meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan yang mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum; dan
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan permukiman dan fasilitas umum lainnya.

Pasal 83

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukkan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (3) huruf a diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan perumahan, kegiatan pembangunan prasarana dan sarana lingkungan perumahan sesuai dengan penetapan amplop bangunan, penetapan tema arsitektur bangunan, penetapan kelengkapan bangunan lingkungan dan penetapan jenis dan syarat penggunaan bangunan yang diizinkan;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi pemanfaatan ruang secara terbatas untuk mendukung kegiatan permukiman beserta prasarana dan sarana lingkungan;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b;
d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
1. zona permukiman dengan kepadatan tinggi adalah untuk pembangunan perumahan dengan kepadatan bangunan 51-100 (lima puluh satu sampai seratus) unit per hektar;
2. zona permukiman dengan kepadatan sedang untuk pembangunan rumah dan perumahan dengan kepadatan bangunan 26-50 (dua puluh enam sampai lima puluh) unit per hektar;
3. zona permukiman dengan kepadatan rendah adalah untuk pembangunan rumah dengan tipe rumah taman dengan kepadatan bangunan kurang dari 25 (dua puluh lima) unit per hektar;
e. ketentuan umum prasarana dan sarana minimum yang disediakan meliputi prasarana dan sarana minimal permukiman mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang perumahan;

Pasal 84

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (3) huruf b diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pembangunan perdagangan dan jasa skala regional dan skala lokal untuk kegiatan perdagangan besar dan eceran, jasa keuangan, jasa perkantoran usaha dan profesional, jasa hiburan dan rekreasi, serta jasa kemasyarakatan serta kegiatan pembangunan prasarana dan sarana umum pendukung seperti sarana pejalan kaki yang menerus, sarana peribadatan dan sarana perparkiran, sarana kuliner, sarana transportasi umum, ruang terbuka, serta jaringan utilitas yang dilengkapi aksesibilitas bagi penyandang cacat;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk mendukung kegiatan perdagangan dan jasa skala regional dan lokal sesuai dengan penetapan KDB, KLB dan KDH yang ditetapkan;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b;
d. ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
1. intensitas ruang untuk kawasan perdagangan dan jasa regional maksimal KDB 20 (dua puluh) persen dan minimal KDH 10 (sepuluh) persen;
2. intensitas ruang untuk kawasan perdagangan dan jasa lokal maksimal KDB 70 (tujuh puluh) persen dan minimal KDH 20 (dua puluh) persen;
3. kegiatan hunian kepadatan menengah dan tinggi diizinkan di kawasan ini maksimum 10 (sepuluh) persen dari total luas lantai;
4. KDB paling tinggi sebesar 80 (delapan puluh) persen;
5. KLB paling tinggi sebesar 6,0 (enam); dan
6. KDH paling rendah sebesar 10 (sepuluh) persen;
e. ketentuan umum prasarana dan sarana minimum yang disediakan meliputi sarana pejalan kaki yang menerus, sarana peribadatan dan sarana perparkiran, sarana kuliner, sarana transportasi umum, ruang terbuka, serta jaringan utilitas.

Pasal 85

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pusat pemerintahan dan perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (3) huruf c diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pembangunan perkantoran pemerintahan dan swasta, serta kegiatan pembangunan prasarana dan sarana umum pendukung perkantoran seperti sarana pejalan kaki yang menerus, sarana olahraga, sarana peribadatan, sarana perparkiran, sarana kuliner, sarana transportasi umum, ruang terbuka, dan jaringan utilitas perkantoran yang dilengkapi aksesibilitas bagi penyandang cacat;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk mendukung kegiatan perkantoran pemerintahan dan swasta sesuai dengan penetapan KDB, KLB dan KDH yang ditetapkan;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b;
d. ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
1. KDB paling tinggi sebesar 60 (enam puluh) persen;
2. KLB paling tinggi sebesar 6,0 (enam); dan
3. KDH paling rendah sebesar 30 (tiga puluh) persen;
e. ketentuan umum prasarana dan sarana minimum yang disediakan meliputi sarana perparkiran, sarana ibadah, sarana olahraga, ruang terbuka, sarana kuliner, jaringan utilitas, serta pos keamanan.

Pasal 86

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri dan pergudangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (3) huruf d diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pembangunan industri dan fasilitas penunjang industri meliputi perkantoran industri, terminal barang, pergudangan, tempat ibadah, fasilitas olahraga, wartel, dan jasa-jasa penunjang industri meliputi jasa promosi dan informasi hasil industri, jasa ketenagakerjaan, jasa ekspedisi, dan sarana penunjang lainnya meliputi IPAL terpusat untuk pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk mendukung kegiatan industri sesuai dengan penetapan KDB, KLB, dan KDH yang ditetapkan;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b;
d. ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
1. KDB paling tinggi sebesar 60 (enam puluh ) persen;
2. KLB paling tinggi sebesar 2,1 (dua koma satu); dan
3. KDH paling rendah sebesar 20 (dua puluh) persen;
4. persentase KDB sebesar 60 (enam puluh) persen dan RTH sebesar 10 (sepuluh) persen;
5. pada kawasan industri diizinkan untuk kegiatan lain yang berupa hunian, rekreasi, serta perdagangan dan jasa dengan luas total tidak melebihi 10 (sepuluh) persen total luas lantai; dan
6. lokasi zona industri polutif tidak bersebelahan dengan kawasan permukiman dan kawasan lindung;
e. ketentuan umum prasarana dan sarana minimum yang disediakan meliputi perkantoran industri, terminal barang, tempat ibadah, fasilitas olahraga, pemadam kebakaran, IPAL, rumah telkom, dan jasa-jasa penunjang industri seperti jasa promosi dan informasi hasil industri, jasa ketenagakerjaan, dan jasa ekspedisi.

Pasal 87

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (3) huruf e diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pembangunan pariwisata dan fasilitas penunjang pariwisata, kegiatan pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, kegiatan perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau (heritage);
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pemanfaatan ruang secara terbatas untuk menunjang kegiatan pariwisata sesuai dengan penetapan KDB, KLB, dan KDH yang ditetapkan; dan
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b;
d. ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
1. KDB paling tinggi sebesar 40 (empat puluh) persen;
2. KLB paling tinggi sebesar 1,0 (satu); dan
3. KDH paling rendah sebesar 20 (dua puluh) persen.
e. ketentuan umum prasarana dan sarana minimum yang disediakan meliputi telekomunikasi, listrik, air bersih, drainase, pembuangan limbah dan persampahan,
WC umum, parkir, lapangan terbuka, pusat perbelanjaan skala lokal, sarana peribadatan dan sarana kesehatan, persewaan kendaraan, money changer, gedung promosi dan informasi, perhotelan, kuliner, toko-toko suvenir, sarana kesehatan, persewaan kendaraan, dan ticketing.

Pasal 88

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan RTNH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (3) huruf f diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan berlangsungnya aktifitas masyarakat, kegiatan olahraga, kegiatan rekreasi, kegiatan parkir, penyediaan plasa, monumen, evakuasi bencana, dan landmark;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk sektor informal secara terbatas untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan KDB yang ditetapkan; dan
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.

Pasal 89

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (3) huruf g diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pembangunan prasarana dan sarana evakuasi bencana, penghijauan, dan pembangunan fasilitas penunjang keselamatan orang, serta menunjang kegiatan operasionalisasi evakuasi bencana;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pemanfaatan ruang secara terbatas untuk menunjang kegiatan evakuasi bencana sesuai dengan KDB yang ditetapkan; dan
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.

Pasal 90

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan ruang bagi sektor informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (3) huruf h diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pembangunan prasarana dan sarana sektor informal, penghijauan, dan pembangunan fasilitas penunjang kegiatan sektor informal;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pemanfaatan ruang secara terbatas untuk menunjang kegiatan sektor informal; dan
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.

Pasal 91

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (3) huruf i diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian;
b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pelayanan umum; dan
c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pertahanan dan keamanan negara.
(2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang berupa kegiatan pertanian, pembangunan prasarana dan sarana penunjang pertanian, kegiatan pariwisata, kegiatan penelitian dan penghijauan;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak mengubah fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan dan tidak mengganggu fungsi utama kawasan yang bersangkutan; dan
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan kegiatan alih fungsi lahan menjadi lahan budi daya non pertanian kecuali untuk pembangunan sistem jaringan prasarana utama.
(3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pelayanan umum sebagimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan untuk prasarana dan sarana pendidikan dan kesehatan sesuai dengan skala pelayanan yang ditetapkan, prasarana dan sarana peribadatan, dan penghijauan serta kegiatan pembangunan fasilitas penunjang kawasan pelayanan umum;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi pemanfaatan ruang secara terbatas untuk mendukung kegiatan pendidikan, kesehatan, dan peribadatan sesuai dengan KDB, KLB, dan KDH yang ditetapkan; dan
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
(4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan untuk prasarana dan sarana penunjang aspek pertahanan dan keamanan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-undangan dan penghijauan;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi pemanfaatan ruang secara terbatas dan selektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, kegiatan pemanfaatan ruang kawasan budi daya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara yang ditetapkan sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan tersebut dengan kawasan budi daya terbangun.

Paragraf 3

Ketentuan Peraturan Zonasi Kawasan Strategis Kota

Pasal 92

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan strategis kota berdasar aspek kegiatan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3) huruf c diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan kawasan perdagangan dan jasa; dan
b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan industri.
(2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan strategis kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa kawasan perdagangan dan jasa yang sebagaimana sudah tercantum sebelumnya dalam Pasal 84.
(3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan strategis kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa kawasan industri yang sebagaimana sudah tercantum sebelumnya dalam Pasal 86.

Pasal 93

(1) Di kawasan budi daya dapat ditetapkan kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, dengan ketentuan tidak mengganggu fungsi utama kawasan yang bersangkutan dan tidak melanggar ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini.
(2) Pemanfaatan ruang di kawasan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah adanya kajian komprehensif dan rekomendasi dari BKPRD Kota Mojokerto.

Bagian Ketiga

Ketentuan Perizinan

Pasal 94

(1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf b didasarkan pada prinsip penerapan perizinan:
a. kegiatan yang berpeluang menimbulkan gangguan pada dasarnya dilarang kecuali dengan izin; dan
b. setiap kegiatan dan pembangunan harus memohon izin dari pemerintah setempat yang akan memeriksa kesesuaiannya dengan rencana, serta sesuai standar administrasi.
(2) Ketentuan perizinan ini bertujuan untuk:
a. menjamin pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang, standar, dan kualitas minimum yang ditetapkan;
b. menghindari eksternalitas negatif; dan
c. melindungi kepentingan umum.

Pasal 95

(1) Izin pemanfaatan ruang pembangunan kawasan dikelompokkan atas 5 (lima) jenis meliputi:

a. izin prinsip;

b. izin lokasi;

c. IPPT;

d. izin mendirikan bangunan (IMB); dan

e. izin lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(2) Izin prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan persetujuan pendahuluan yang dipakai sebagai kelengkapan persyaratan teknis permohonan izin lokasi.

(3) Izin prinsip diberikan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Kota Mojokerto.

(4) Izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan persetujuan lokasi untuk melakukan aktifitas pemanfaatan ruang.

(5) Izin lokasi diberikan berdasarkan izin prinsip.

(6) IPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan dasar untuk permohonan mendirikan bangunan.

(7) IPPT diberikan kepada calon pengguna ruang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(8) IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan dasar dalam mendirikan bangunan dalam rangka pemanfaatan ruang.

(9) Izin lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan izin yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 96

(1) Tata cara pemberian izin prinsip meliputi:
a. pemohon mengajukan permohonan kepada Instansi yang ditentukan dengan melengkapi semua persyaratan;
b. Dinas Tata Ruang mengevaluasi permohonan yang dimaksud dan membuat keputusan menerima atau menolak permohonan;
c. permohonan yang disetujui akan diterbitkan izin prinsip oleh Instansi yang ditentukan;
d. setelah menerima izin prinsip pemohon harus melaporkannya pada pemerintah kota setempat untuk kemudian diadakan sosialisasi kepada masyarakat;
e. apabila setelah dilakukan sosialisasi sebagian besar pemilik tanah menolak, maka pemerintah kota memberikan laporan dan saran pada Instansi yang ditentukan; dan
f. atas saran Walikota, instansi yang ditentukan dapat meninjau kembali izin prinsip tersebut.
(2) Tata cara pemberian izin lokasi meliputi:
a. pemohon mengajukan permohonan kepada Instansi yang ditentukan dengan melengkapi semua persyaratan;
b. instansi yang ditentukan mempersiapkan perencanaan atas lokasi yang dimohon terkait untuk dibahas dan dikoreksi;
c. apabila usulan berdampak penting, maka usulan tersebut dilakukan uji publik;
d. apabila hasil dengar pendapat publik berakibat terhadap perubahan rencana, akan dilakukan penyesuaian rencana; dan
e. setelah menerima izin lokasi, pemohon melaporkannya kepada pemerintah kota setempat untuk dilakukan sosialisasi kepada masyarakat setempat.
(3) Tata cara pemberian IPPT meliputi:
a. pemohon mengajukan permohonan kepada Instansi yang ditentukan dengan melengkapi semua persyaratan;
b. instansi yang ditentukan mempersiapkan perencanaan atas lokasi yang dimohon terkait untuk dibahas dan dikoreksi;
c. apabila usulan berdampak penting, maka usulan tersebut dilakukan uji publik; dan
d. apabila hasil dengar pendapat publik berakibat terhadap perubahan rencana, akan dilakukan penyesuaian rencana.
(4) Tata cara pemberian IMB meliputi:
a. pemohon mengajukan permohonan kepada pemerintah kota dengan melengkapi semua persyaratan;
b. apabila usulan berdampak penting, maka usulan tersebut dilakukan uji publik; dan
c. apabila hasil dengar pendapat publik berakibat terhadap perubahan rencana, akan dilakukan penyesuaian rencana.

Pasal 97

Ketentuan perizinan sebagaimana diatur dalam Pasal 94 sampai dengan Pasal 96 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Pasal 98

(1) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf c meliputi:
a. mendorong/merangsang pembangunan yang sejalan dengan rencana tata ruang;
b. menghambat/membatasi pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang; dan
c. memberi peluang kepada masyarakat dan pengembang untuk berpartisipasi dalam pembangunan.
(2) Perangkat atau mekanisme insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. keringanan pajak, pemberian kompensasi, subsidi silang, imbalan, sewa ruang, dan urun saham;
b. pembangunan serta pengadaan infrastruktur;
c. kemudahan prosedur perizinan; dan
d. pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau pemerintah daerah.
(3) Perangkat atau mekanisme disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pengenaan pajak yang tinggi disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang; dan
b. pembatasan penyediaan infrastruktur, pengenaan kompensasi, dan penalti.

Pasal 99

(1) Dalam rangka mendorong terwujudnya struktur dan pola ruang wilayah kota, insentif diberikan pada kawasan sebagai berikut:
a. kawasan yang didorong perkembangannya;
b. kawasan pusat kota; dan
c. kawasan strategis kota.
(2) Bentuk insentif yang diberikan pada kawasan-kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. reduksi biaya retribusi iklan bagi sektor swasta yang mengelola RTH yang berada pada ruang-ruang publik;
b. kemudahan perizinan pengembangan kawasan sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan;
c. kemudahan perizinan bagi sektor dunia usaha yang melakukan peremajaan terhadap kawasan;
d. penyediaan pelayanan jaringan utilitas dan prasarana dasar kawasan; dan
e. penyediaan jalan akses yang memadai.

Pasal 100

(1) Untuk menghambat perkembangan kawasan yang dibatasi perkembangannya maka disinsetif diberlakukan pada kawasan-kawasan sebagai berikut:
a. kawasan yang dibatasi pengembangannya dan kawasan yang ditetapkan sebagai lingkungan dengan kepadatan rendah; dan
b. kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan pemugaran.
(2) Bentuk disinsentif yang dikenakan pada kawasan yang dibatasi pengembangannya dan kawasan yang ditetapkan sebagai lingkungan dengan kepadatan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. membatasi izin prinsip dan izin lokasi;
b. setiap pengembangan ruang wajib dilengkapi dengan dokumen amdal dan wajib mendapatkan izin prinsip dan izin lokasi dari Walikota; dan
c. tidak dibangun jaringan prasarana baru kecuali prasarana vital yang sudah ditetapkan di dalam rencana tata ruang wilayah kota.
(3) Bentuk disinsentif yang dikenakan pada kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. pengenaan pajak kegiatan yang relatif lebih besar daripada kawasan lainnya untuk setiap pengembangan ruang;
b. setiap pengembangan ruang wajib dilengkapi dengan dokumen amdal dan wajib mendapatkan izin prinsip dan izin lokasi dari Walikota;
c. pengenaan sangsi terhadap kegiatan yang menimbulkan dampak negatif bagi pelestarian kawasan maupun bangunan cagar budaya;
d. pembatasan ketinggian bangunan dan luas lahan bagi pengembangan kegiatan didalam dan disekitar kawasan cagar budaya; dan
e. pelarangan ekstensifikasi lahan bagi kegiatan yang telah ada, kecuali pada kawasan yang telah memiliki guide line yang telah disahkan, namun dengan memperhatikan standar teknis konstruksi dan aspek mitigasi bencana.

Pasal 101

Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 98 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

Arahan Sanksi

Pasal 102

(1) Arahan sanksi terhadap pelanggaran penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf d, merupakan pengenaan sanksi dengan tujuan untuk mewujudkan tertib tata ruang dan tegaknya peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.
(2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
a. sanksi administratif;
b. sanksi pidana.
(3) Pengenaan sanksi dilaksanakan oleh pemerintah kota.

Pasal 103

(1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2) huruf a dikenakan atas pelanggaran pemanfaatan ruang yang berakibat pada terhambatnya pelaksanaan program pemanfaatan ruang.
(2) Pelanggaran penataan ruang yang dapat dikenai sanksi adminstratif, terdiri atas:
a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mojokerto; dan
b. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin prinsip, izin lokasi, IMB yang diberikan oleh pejabat berwenang.
(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. penghentian sementara pelayanan administratif;
b. penghentian sementara pemanfaatan ruang di lapangan;
c. pengurangan luas pemanfaatan ruang;
d. pencabutan izin pemanfaatan ruang; dan/atau
e. denda administratif.

Pasal 104

Sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2) huruf c diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

HAK, KEWAJIBAN, PERAN MASYARAKAT

DALAM PENATAAN RUANG

Bagian Pertama

Hak Masyarakat

Pasal 105

Dalam kegiatan penataan ruang, setiap orang berhak:
a. mengetahui rencana tata ruang wilayah daerah;
b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang;
f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian; dan
g. mengajukan gugatan ganti rugi kepada pemerintah pemegang izin apabila pembangunan yang sudah dilakukan dan tidak sesuai dengan rencana tata ruang jika merugikan lingkungan disekitarnya maka.

Pasal 106

(1) Dalam menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf b, pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Dalam menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan dilaksanakan atas dasar pemilikan, penguasaan, atau pemberian hak tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atas azaz hukum adat dan kebiasaan setempat yang berlaku atas ruang pada masyarakat setempat.

Bagian Kedua

Kewajiban Masyarakat

Pasal 107

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:
a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 108

(1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan peraturan perundang-undangan.
(2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dipraktekkan masyarakat secara turun-menurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

Bagian Ketiga

Peran Masyarakat

Pasal 109

Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan antara lain melalui:
a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;
b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 110

Bentuk peran masyarakat dalam penyusunan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 huruf a berupa:
a. memberi masukan mengenai:
1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
5. penetapan rencana tata ruang;
b. kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 111

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 huruf b berupa:
a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
b. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 112

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 huruf c berupa:
a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 113

(1) Peran masyarakat dalam penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis.
(2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan kepada Menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait dengan penataan ruang, Gubernur, dan Walikota.

Pasal 114

(1) Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah membangun sistem informasi dan komunikasi penyelenggaraan penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-undangan.
(2) Pengembangan Sistem Informasi Tata Ruang (SITR) bertujuan untuk mendorong public awarness melalui pendidikan/kampanye publik seperti dialog publik di TV dan Radio, Iklan layanan masyarakat di TV dan radio, tulisan di berbagai media massa.
(3) Aplikasi Sistem Informasi Tata Ruang (SITR) Kota Mojokerto meliputi:
a. penyebaran Informasi Tata Ruang melalui jaringan internet dengan membangun website yang berisi informasi tentang peraturan perundangan, Rencana Tata Ruang Wilayah serta peta-peta yang siap cetak;
b. program SMS sehingga masyarakat dapat secara langsung mengirimkan aspirasi, masukan, saran, dan melaporkan berbagai bentuk penyimpangan pemanfaatan ruang;
c. penyebaran Informasi Tata Ruang melalui media cetak dan elektronik, dengan pengembangan Forum Dialog dan Diskusi Penataan Ruang yang dilakukan secara berkala dengan bekerja sama dengan media cetak dan elektronik lokal; dan
d. pembuatan Signage yang berisi informasi tata ruang Kota Mojokerto, seperti peta rencana penggunaan lahan Kota Mojokerto, rencana pengembangan jaringan jalan Kota Mojokerto, yang ditempatkan di lokasi-lokasi strategis yang mudah diakses masyarakat.

Pasal 115

Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 116

(1) Jangka waktu RTRW Kota Mojokerto adalah 20 (dua puluh) tahun sejak tanggal ditetapkan dan ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

(2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perUndang-undangan dan/atau perubahan batas teritorial negara, wilayah provinsi, dan/atau wilayah kota yang ditetapkan dengan Undang-undang, RTRW Kota Mojokerto ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

(3) Peraturan daerah tentang RTRW Kota Mojokerto dilengkapi dengan Rencana dan Album Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 117

(1) Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan peraturan daerah ini.

(2) Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka:
a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini berlaku ketentuan:
1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan peraturan daerah ini;
2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perUndang-undangan; dan
3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan peraturan daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.
c. pemanfaatan ruang di daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan peraturan daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan peraturan daerah ini; dan
d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 118

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 15 Tahun 2002 Tentang RTRW Kota Mojokerto 2003-2013 dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 119

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini mengenai pelaksanaan penataan ruang diatur lebih lanjut dengan peraturan Walikota.

Pasal 120

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Kota Mojokerto
pada tanggal ......, ........., 2012
WALIKOTA MOJOKERTO

 


(                                      )

 

Diundangkan di Kota Mojokerto
pada tanggal ………, ………., 2012
SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO,

 


   (                                                     )

Daftar Kecamatan di Mojokerto