Tujuan dari Penataan Ruang Kota Blitar adalah “Mewujudkan Kota Blitar sebagai kota wisata kebangsaan yang didukung oleh sektor pertanian, perdagangan dan jasa yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan”.

Kebijakan penataan ruang Kota meliputi:

a. pengembangan wisata kebangsaan dan wisata lainnya;

b. pengembangan fungsi dalam mewujudkan peran regional kota;

c. pengembangan pusat pelayanan kegiatan yang memperkuat hubungan antar kawasan;

d. peningkatan aksesibilitas dan keterkaitan antar pusat kegiatan;

e. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sarana dan prasarana lingkungan permukiman;

f. peningkatan pengelolaan kawasan yang berfungsi lindung;

g. pengembangan kegiatan pertanian perkotaan;

h. peningkatan penyediaan ruang terbuka hijau kota;

i. pelestarian kawasan cagar budaya;

j. pengembangan kawasan budidaya terbangun yang mempertimbangkan efisiensi pemanfaatan ruang; dan

k. penetapan kawasan-kawasan strategis kota. 

>> Download Perda No. 12 Tahun 2011 Tentang RTRW Blitar <<

Dibawah ini merupakan isi detil dari Dokumen RTRW Kabupaten yang telah dibagi kedalam beberapa Bab.

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pembangunan Kota Blitar yang berkelanjutan perlu ditetapkan arahan penataan dan pemanfaatan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan;

b. bahwa arahan penataan dan pemanfaatan ruang wilayah yang berkelanjutan dapat terwujud jika didukung keterpaduan pembangunan antar sektor dan antar pelaku baik antara berbagai satuan kerja dilingkungan pemerintah daerah maupun antara pemerintah daerah dengan masyarakat dan / atau dunia usaha;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dipandang perlu menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar 2011-2030 dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur / Tengah / Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

 

 

4. Undang-Undang Nomor  16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3318);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

7. Undang-Undang Nomor  36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);

8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412); 

9. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169)

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

11. Undang-Undang Nomor  7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

12. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59);

 

 

15. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

16. Undang-Undang Nomor  38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perketaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

18. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

19. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

20. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851); 

21. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

22. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

23. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);

24. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);

25. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 

26. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);

27. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

 

 

Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

28. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188); 

29. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 1982 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75);

30. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934); 

31. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);

32. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);

33. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);

34. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);

35. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);

36. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655); 

37. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);

38. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

 

 

2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3747); 

39. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);

40. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

41. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

42. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);

43. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859); 

44. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif Dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);

45. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);

46. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5004); 

47. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048); 

48. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098); 

49. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); 

50. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5160);

 

 

51. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);

52. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;

53. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2009 tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional;

54. Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 2 Tahun 1999 tentang Ijin Lokasi;

55. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Analisis Aspek Fisik dan Lingkungan, Ekonomi serta Sosial Budaya dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang;

56. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2007 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Letusan Gunung Berapi dan Kawasan Rawan Gempa Bumi;

57. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 41/PRT/M/2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budidaya;

58. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2007 tentang Kerjasama Pembangunan Perkotaan;

59. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan;

60. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan; 

61. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2009 tentang Pedoman Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota beserta Rencana Rincinya; 

62. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota;

63. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup dalam Penataan Ruang Wilayah;

64. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;

65. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Strategis;

66. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;

 

 

67. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi;

68. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi Dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah;

69. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 11 Tahun 1991 tentang Penetapan Kawasan Lindung di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur;

70. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2006 Nomor 3 Seri E); dan

71. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Propinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 Nomor 2).

 

 

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BLITAR

dan 

WALIKOTA BLITAR

 

MEMUTUSKAN 

 

Menetapkan :  PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG 

WILAYAH KOTA BLITAR TAHUN 2011 –  2030. 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Blitar.

2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Blitar.

3. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Pemerintah Daerah Lain adalah Pemerintah Daerah selain Pemerintah Daerah Kota Blitar 

6. Walikota adalah Walikota Blitar. 

 

 

7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar.

8. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.

9. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.

10. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.

11. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.

12. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

13. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.

14. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam penataan ruang.

15. Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.

16. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

17. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

18. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.

19. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.

20. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.

21. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.

22. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.

23. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.

 

 

24. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan.

25. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya buatan.

26. Bagian Wilayah Kota (BWK) adalah satu kawasan fungsional atau kawasan yang memiliki kemiripan fungsi ruang.

27. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.

28. Pusat pelayanan kota adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional.

29. Subpusat pelayanan kota adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota.

30. Pusat lingkungan adalah adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan kota

31. Kawasan strategis daerah adalah kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup daerah terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan / atau lingkungan.

32. Kawasan Pertahanan Negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.

33. Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km2.

34. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkapnya yang merupakan satu kesatuan dan diperlukan untuk pengaturan air irigasi mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangannya.

35. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang / jalur dan / ataumengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

36. Indikasi program utama jangka menengah lima tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, waktu pelaksanaan, sumber dana, dan instansi pelaksana dalam rangka mewujudkan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang.

37. Peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana detail tata ruang.

 

 

38. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disebut KDB adalah koefisien perbandingan antara luas lantai dasar bangunan terhadap luas persil/kaveling/blok peruntukan. 

39. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disebut KLB adalah koefisien perbandingan antara luas keseluruhan lantai bangunan terhadap luas persil/kaveling/blok peruntukan.

40. Tinggi Lantai Bangunan yang selanjutnya disebut TLB adalah jumlah lantai yang diperkenankan untuk suatu massa bangunan. 

41. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disebut KDH adalah angka prosentase perbandingan antara luas ruang terbuka di luar bangunan yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dengan luas persil/kaveling/blok peruntukan.

42. Tinggi Bangunan adalah jarak antara garis potong permukaan atap dengan muka bangunan bagian luar dan permukaan lantai denah bawah.

43. Ketentuan perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum memanfaatkan ruang, yang digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan keruangan yang tertib sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan.

44. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

45. Ketentuan insentif dan disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan juga perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.

46. Arahan sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi orang perseorangan dan/atau korporasi dan/atau pejabat pemerintah yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang sehingga tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.

47. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

48. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

49. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang¬-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

50. PPNS atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus

 

 

oleh undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

51. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penataan ruang.

52. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

53. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kota Blitar dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Walikota dalam koordinasi penataan ruang di daerah. 

Bagian Pertama

Tujuan

Pasal 2 

Penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan Kota Blitar sebagai kota wisata kebangsaan yang didukung oleh sektor pertanian, perdagangan dan jasa yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

Bagian Kedua

Kebijakan dan Strategi 

Pasal 3 

(1) Kebijakan penataan ruang Kota meliputi:

a. pengembangan wisata kebangsaan dan wisata lainnya;

b. pengembangan fungsi dalam mewujudkan peran regional kota;

c. pengembangan pusat pelayanan kegiatan yang memperkuat hubungan antar kawasan;

d. peningkatan aksesibilitas dan keterkaitan antar pusat kegiatan;

e. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sarana dan prasarana lingkungan permukiman;

f. peningkatan pengelolaan kawasan yang berfungsi lindung;

g. pengembangan kegiatan pertanian perkotaan;

h. peningkatan penyediaan ruang terbuka hijau kota;

i. pelestarian kawasan cagar budaya;

j. pengembangan kawasan budidaya terbangun yang mempertimbangkan efisiensi pemanfaatan ruang; dan

k. penetapan kawasan-kawasan strategis kota.

(2) Strategi pengembangan kota wisata kebangsaan dan wisata lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :

 

 

a. meningkatkan dan mengembangkan objek wisata kebangsaan dan objek wisata lainnya;

b. mengembangkan dan melestarikan potensi budaya lokal masyarakat sebagai daya tarik wisata;

c. meningkatkan sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan pariwisata;

d. meningkatkan pemasaran wisata; dan

e. meningkatkan kerjasama pariwisata lintas wilayah.

(3) Strategi pengembangan fungsi dalam mewujudkan peran regional kota sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) huruf b meliputi: 

a. mengembangkan kegiatan perdagangan pelayanan regional;

b. mengarahkan pengembangan sektor-sektor ekonomi strategis dengan mengutamakan usaha ekonomi kerakyatan; 

c. mengembangkan sektor pendukung perekonomian yang melayani kawasan regional;

d. meningkatkan penyediaan fasilitas kota yang mempunyai skala pelayanan regional;

e. meningkatkan aksesibilitas pelayanan skala regional;

f. mendorong peran para pelaku ekonomi dalam memperkuat daya saing daerah; dan

g. menjalin kerja sama lintas wilayah dalam Wilayah Pengembangan Blitar untuk memantapkan pelayanan dan pengembangan regional dalam berbagai sektor kegiatan.

(4) Strategi pengembangan pusat pelayanan kegiatan yang memperkuat hubungan antar kawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, meliputi :

a. membagi wilayah kota ke dalam bagian wilayah kota, yang masing-masing dilayani oleh pusat-pusat pelayanan;

b. menetapkan peran, fungsi dan struktur kegiatan utama bagian wilayah kota secara spesifik; dan

c. memantapkan peran pusat pelayanan kota, sub pusat pelayanan kota, dan pusat lingkungan dalam sistem wilayah kota.

(5) Strategi peningkatan aksesibilitas dan keterkaitan antar pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:

a. meningkatkan aksesibilitas jaringan jalan yang mendorong interaksi kegiatan antar bagian wilayah kota;

b. memisahkan pergerakan antar kota dan pergerakan dalam kota;

c. meningkatkan pelayanan moda transportasi yang mendukung tumbuh dan berkembangnya pusat pelayanan kota dan sub pusat pelayanan kota;

d. mengembangkan sistem transportasi massal;

e. mengembangkan terminal angkutan umum regional, terminal angkutan umum dalam kota, dan sub terminal angkutan umum;

f. mengembangkan terminal angkutan barang; dan

g. meningkatkan integrasi sistem antarmoda.

 

 

(6) Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sarana dan prasarana lingkungan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi :

a. meningkatkan kualitas permukiman dan perumahan diutamakan untuk kawasan permukiman kumuh;

b. memenuhi kebutuhan perumahan yang sehat baik oleh pemerintah maupun melalui kerjasama investasi swasta;

c. mendistribusikan sarana lingkungan di setiap pusat kegiatan sesuai fungsi kawasan dan hirarki pelayanan; 

d. mengembangkan prasarana jaringan listrik dan sumber energi listrik alternatif;

e. mengembangkan sistem jaringan telekomunikasi yang berbasis informasi pada kawasan pelayanan publik;

f. mengembangkan konservasi sumber daya air untuk menjaga ketersediaan serta keberlanjutan sumber daya air;

g. meningkatkan sistem pengelolaan persampahan terpadu dengan teknik-teknik yang berwawasan lingkungan; 

h. mengembangkan prasarana pengolahan air minum;

i. meningkatkan kualitas air bersih menjadi air minum pada kawasan-kawasan pelayanan umum;

j. meningkatkan prasarana pengelolaan air limbah rumah tangga yang berbasis komunal; dan

k. mengembangkan sistem jaringan drainase secara terintegrasi. 

(7) Strategi peningkatan pengelolaan kawasan yang berfungsi lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi :

a. melestarikan kawasan resapan air untuk menjaga ketersediaan sumberdaya air;

b. mengembalikan fungsi kawasan lindung yang telah rusak atau pemanfaatannya menyimpang; dan

c. mengelola kawasan lindung secara terpadu.

(8) Strategi pengembangan kegiatan pertanian perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi :

a. meningkatkan dan mengembangkan kawasan agrowisata di bagian selatan kota;

b. meningkatkan sarana dan prasarana pertanian; 

c. mengendalikan alih fungsi lahan sawah yang menjadi potensi lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan

d. mendorong peran serta masyarakat dan swasta dalam penyediaan dan pengelolaan kawasan pertanian perkotaan.

(9) Strategi peningkatan penyediaan ruang terbuka hijau kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, meliputi : 

a. mempertahankan fungsi dan menata ruang terbuka hijau yang ada;

b. mengembalikan ruang terbuka hijau yang telah beralih fungsi;

c. meningkatkan ketersediaan ruang terbuka hijau meliputi hutan kota, lapangan olahraga terbuka, taman kota, taman

 

 

lingkungan, sabuk hijau, jalur hijau jalan, sempadan, dan inovasi penyediaan RTH lainnya; dan

d. mendorong peran serta masyarakat dan swasta dalam penyediaan dan pengelolaan ruang terbuka hijau kota.

(10) Strategi pelestarian kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, meliputi :

a. menetapkan bangunan-bangunan yang memiliki nilai sejarah sebagai bangunan cagar budaya;

b. melakukan revitalisasi bangunan cagar budaya kota;

c. mengembangkan potensi kawasan cagar budaya untuk kepentingan sejarah, ilmu pengetahuan, kebudayaan, kepariwisataan dan ekonomi masyarakat; dan

d. mendorong peran serta masyarakat dalam upaya melestarikan bangunan dan kawasan cagar budaya.

(11) Strategi pengembangan kawasan budidaya terbangun yang mempertimbangkan efisiensi pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, meliputi :

a. mengembangkan kawasan budidaya terbangun secara vertikal dikawasan pusat kota;

b. mendistribusikan pengembangan perumahan yang diarahkan pada kawasan selatan kota; dan

c. mengembangkan ruang-ruang kawasan yang proporsional dengan sistem insentif dan disinsentif.

(12) Strategi penetapan kawasan-kawasan strategis kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l meliputi :

a. menetapkan kawasan pusat perdagangan dan jasa sebagai kawasan strategis ekonomi;

b. menetapkan kawasan yang mewakili karakteristik kota dan sebagai penanda budaya kota sebagai kawasan strategis sosial budaya;

c. menetapkan kawasan yang mendukung keseimbangan lingkungan kota sebagai kawasan strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; dan

d. mendorong peran dan fungsi masing-masing kawasan strategis untuk mencapai tujuan penataan ruang kota. 

Bagian Pertama

Umum

Pasal 4 

(1) Rencana struktur tata ruang meliputi :

a. rencana sistem pusat pelayanan; 

b. rencana sistem jaringan transportasi; 

c. rencana sistem jaringan energi;

d. rencana sistem jaringan telekomunikasi;

e. rencana sistem jaringan sumber daya air; dan

 

 

f. rencana sistem infrastruktur perkotaan.

(2) Peta rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan skala 1:25.000 tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

 

Bagian Kedua

Rencana Sistem Pusat Pelayanan

Paragraf 1

Umum

Pasal 5 

Rencana sistem pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri atas :

a. rencana pembagian wilayah kota (BWK); dan

b. rencana penetapan pusat pelayanan.

 

Paragraf 2

Rencana Pembagian Wilayah Kota

Pasal 6 

(1) Rencana pembagian BWK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas : 

a. BWK I dengan luas kurang lebih 363 (tiga ratus enam puluh tiga) Ha meliputi :

1. Kelurahan Kepanjenkidul;

2. Kelurahan Kepanjenlor; dan

3. Kelurahan Kauman; 

b. BWK II dengan luas kurang lebih 834 (delapan ratus tiga puluh empat) Ha meliputi : 

1. Kelurahan Ngadirejo;

2. Kelurahan Bendo;

3. Kelurahan Tanggung; dan 

4. Kelurahan Sentul.

c. BWK III dengan luas kurang lebih 1.215 (seribu dua ratus lima belas) Ha meliputi :

1. Kelurahan Bendogerit;

2. Kelurahan Plosokerep; 

3. Kelurahan Klampok;

4. Kelurahan Rembang; 

5. Kelurahan Karangtengah; 

6. Kelurahan Sananwetan; dan

7. Kelurahan Gedog.

d. BWK IV dengan luas kurang lebih 846 (delapan ratus empat puluh enam) Ha meliputi :

1. Kelurahan Pakunden;

2. Kelurahan Tanjungsari; 

 

 

3. Kelurahan Blitar;

4. Kelurahan Sukorejo; 

5. Kelurahan Tlumpu;

6. Kelurahan Turi; dan 

7. Kelurahan Karangsari.

(2) Setiap BWK ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana detail tata ruang selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun sejak RTRW ditetapkan. 

 

Paragraf 3

Rencana Penetapan Pusat Pelayanan

Pasal 7 

(1) Rencana penetapan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:

a. pusat pelayanan eksternal kota; dan

b. pusat pelayanan internal kota.

(2) Rencana pusat pelayanan eksternal kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa penetapan kota sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW).

(3) Rencana pusat pelayanan internal kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

a. pusat pelayanan kota;

b. sub pusat pelayanan kota; dan

c. pelayanan lingkungan.

 

Pasal 8 

(1) Pusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a mempunyai fungsi : 

a. Pelayanan primer : pemerintahan, perdagangan dan jasa, peribadatan; kesehatan; olah raga dan

b. Pelayanan sekunder : perkantoran, pendidikan, fasilitas umum, perumahan, dan ruang terbuka hijau.

(2) Rencana pusat pelayanan kota berupa pengembangan pusat pelayanan kota berada di Kelurahan Kepanjenkidul yang melayani BWK I.

 

Pasal 9 

(1) Sub pusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) huruf b dilengkapi dengan sarana lingkungan perkotaan skala pelayanan BWK meliputi :

a. sub pusat pelayanan kota 1;

b. sub pusat pelayanan kota 2; dan

c. sub pusat pelayanan kota 3.

(2) Rencana pengembangan sub pusat pelayanan kota 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di Kelurahan Bendo yang melayani BWK II dengan fungsi meliputi :

a. Pelayanan primer : pariwisata, olahraga, pertanian perkotaan, dan industri kecil dan rumah tangga; dan

 

 

b. Pelayanan sekunder : perdagangan dan jasa, perkantoran, pendidikan, fasilitas umum, perumahan, dan ruang terbuka hijau.

(3) Rencana pengembangan sub pusat pelayanan kota 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di Kelurahan Sananwetan yang melayani BWK III dengan fungsi meliputi :

a. Pelayanan primer : pariwisata, kesehatan, pendidikan, pelayanan terminal, dan pertahanan dan keamanan; dan

b. Pelayanan sekunder : perdagangan dan jasa, perkantoran, fasilitas umum, olah raga, perumahan, dan ruang terbuka hijau.

(4) Rencana pengembangan sub pusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di Kelurahan Sukorejo yang melayani BWK IV dengan fungsi meliputi :

a. Pelayanan primer : industri, pergudangan, pariwisata, pelayanan terminal barang, peternakan, dan pertanian perkotaan.

b. Pelayanan sekunder : perdagangan dan jasa, perkantoran, fasilitas umum, perumahan, dan ruang terbuka hijau.

 

Pasal 10 

(1) Pelayanan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) huruf c dilengkapi dengan sarana lingkungan perkotaan skala pelayanan lingkungan atau sebagian BWK, meliputi :

a. sarana perdagangan; 

b. sarana pendidikan;

c. sarana kesehatan;

d. sarana peribadatan; dan

e. sarana pelayanan umum.

(2) Rencana pelayanan lingkungan di BWK I  meliputi :

a. pusat lingkungan I.1 di Kelurahan Kepanjenkidul;

b. pusat lingkungan I.2 di Kelurahan Kepanjenlor; dan

c. pusat lingkungan I.3 di Kelurahan Kauman.

(3) Rencana pelayanan lingkungan di BWK II meliputi :

a. pusat lingkungan II.1 di Kelurahan Bendo;

b. pusat lingkungan II.2 di Kelurahan Sentul;

c. pusat lingkungan II.3 di Kelurahan Tanggung; dan

d. pusat lingkungan II.4 di Kelurahan Ngadirejo.

(4) Rencana pelayanan lingkungan di BWK III meliputi:

a. pusat lingkungan III.1 di Kelurahan Sananwetan;

b. pusat lingkungan III.2 di Kelurahan Bendogerit;

c. pusat lingkungan III.3 di Kelurahan Gedog;

d. pusat lingkungan III.4 di Kelurahan Karangtengah;

e. pusat lingkungan III.5 di Kelurahan Plosokerep;

f. pusat lingkungan III.6 di Kelurahan Rembang; dan

g. pusat lingkungan III.7 di Kelurahan Klampok.

 

 

 

(5) Rencana pelayanan lingkungan di BWK IV meliputi 

a. pusat lingkungan IV.1 di Kelurahan Tanjungsari;

b. pusat lingkungan IV.2 di Kelurahan Pakunden;

c. pusat lingkungan IV.3 di Kelurahan Blitar;

d. pusat lingkungan IV.4 di Kelurahan Sukorejo;

e. pusat lingkungan IV.5 di Kelurahan Turi;

f. pusat lingkungan IV.6 di Kelurahan Karangsari; dan

g. pusat lingkungan IV.7 di Kelurahan Tlumpu.

 

Bagian Ketiga

Rencana Sistem Jaringan Transportasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 11 

Rencana sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b berupa sistem transportasi darat meliputi:

a. sistem jaringan transportasi jalan; dan

b. sistem jaringan transportasi kereta api.

 

Paragraf 2

Sistem Jaringan Transportasi Jalan

Pasal 12 

(1) Sistem jaringan transportasi jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, terdiri atas :

a. rencana jaringan prasarana jalan; 

b. rencana sarana angkutan umum; dan

c. rencana pelayanan angkutan umum.

(2) Rencana jaringan prasarana jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah prasarana jalan yang dinyatakan dalam sistem, fungsi, status, dan kelas jalan;

(3) Jalan berdasarkan sistemnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder;

(4) Jalan berdasarkan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi menjadi jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal dan jalan lingkungan;

(5) Jalan berdasarkan statusnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi menjadi jalan nasional, jalan propinsi, jalan kota dan jalan lingkungan;

(6) Jalan berdasarkan kelasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi : 

a. berdasarkan spesifikasi penyediaan prasarana menjadi jalan raya, jalan sedang dan jalan kecil ; dan

b. berdasarkan dimensi kendaraan menjadi kelas I, kelas II, kelas IIIA.

 

 

(7) Rencana pelayanan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa peningkatan rute pelayanan angkutan umum.

(8) Rencana sarana pelayanan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :

a. terminal penumpang; dan 

b. terminal barang.

 

Pasal 13 

(1) Jalan nasional sebagai jalan kolektor primer meliputi :

a. Jalan Shodanco Supriadi (pertigaan Jalan Imam Bonjol ke timur);

b. Jalan Imam Bonjol;

c. Jalan Kalimantan;

d. Jalan Bali (Perempatan Jalan Kalimantan ke barat);

e. Jalan Kenari;

f. Jalan Palem; dan

g. Jalan Cemara (pertigaan Jalan Palem ke selatan).

(2) Jalan propinsi sebagai jalan kolektor primer meliputi :

a. Jalan Tanjung; 

b. Jalan Cepaka; dan

c. Jalan Cemara (pertigaan Jalan Palem ke utara).

(3) Jalan kota sebagai jalan arteri sekunder meliputi :

a. Jalan Ir.Soekarno (Pertigaan Jalan D.I Panjaitan ke selatan);

b. Jalan Jenderal Sudirman;

c. Jalan Merdeka;

d. Jalan Ciliwung (Perempatan Jalan Cipemali ke selatan);

e. Jalan Kali Brantas;

f. Jalan Mahakam;

g. Jalan Mawar;

h. Jalan Kelud;

i. Jalan Shodanco Supriadi (pertigaan Jalan Imam Bonjol ke barat);

j. Jalan RA.Kartini;

k. Jalan Ahmad Yani; dan

l. Jalan Veteran.

(4) Jalan kota sebagai jalan kolektor sekunder meliputi :

a. Jalan Jati;

b. Jalan Melati;

c. Jalan Anggrek;

d. Jalan Wilis;

e. Jalan Pandan;

 

 

f. Jalan Anjasmoro; dan

g. Jalan Sawunggaling.

(5) Jalan lokal primer meliputi:

a. Jalan Widuri;

b. Jalan Sengon;

c. Jalan Raraswuyung;

d. Jalan Rayung Wulan;

e. Jalan Aryo Blitar;

f. Jalan Bengawansolo;

g. Jalan Kalimas:

h. Jalan Cipemali;

i. Jalan Ciliwung (Perempatan Jalan Cipemali ke utara);

j. Jalan D.I. Panjaitan; 

k. Jalan Ir.Soekarno (Pertigaan Jalan D.I Panjaitan ke utara); dan

l. Jalan Bali (Perempatan Jalan Kalimantan ke timur).

(6) jalan lokal sekunder meliputi jalan yang menghubungkan antar kawasan permukiman.

(7) Jalan kota sebagai jalan lingkungan meliputi jalan yang menghubungkan antarpersil.

(8) Jalan sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

 

Pasal 14 

Rencana sarana angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b meliputi :

a. revitalisasi Terminal Patria Kota Blitar di Kelurahan Rembang sebagai Terminal Tipe A; 

b. pengembangan terminal tipe C dan halte yang berfungsi sebagai tempat pergantian moda angkutan umum; dan

c. revitalisasi terminal angkutan barang di Kelurahan Tlumpu.

 

Pasal 15 

(1) Rencana pelayanan angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c meliputi :

a. pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal (SAUM) pada koridor-koridor jalan utama;

b. revitalisasi dan pengembangan halte diseluruh wilayah Kota Blitar terutama pada tempat yang strategis disetiap rute angkutan perkotaan; dan

c. penataan moda transportasi lain, berupa lokasi-lokasi pangkalan ojek dan becak.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana prasarana dan sarana angkutan umum diatur dengan Peraturan Walikota.

 

Paragraf 2

Rencana Sistem Jaringan Transportasi Kereta Api

Pasal 16 

(1) Sistem jaringan transportasi kereta api sebagaimana dimaksud pada pasal 12 huruf b meliputi :

a. pengembangan prasarana dan sarana kereta api; dan

b. peningkatan pelayanan rute pergerakan.

(2) Pengembangan prasarana dan sarana kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :

a. peningkatan stasiun kereta api di Kecamatan Kepanjenkidul;

b. pengembangan jalur rel kereta api menjadi jalur ganda (double track) untuk lintasan Blitar - Surabaya;

c. revitalisasi perlintasan diseluruh wilayah Kota Blitar; dan

d. penyediaan fasilitas rambu peringatan dini (early warning) diseluruh perlintasan wilayah Kota Blitar. 

(3) Peningkatan pelayanan rute pergerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui peningkatan pelayanan jaringan jalur kereta api yang menghubungkan :

a. Kota Blitar – Kota Malang – Kota Surabaya; dan

b. Kota Blitar – Kertosono – Kota Surabaya.

 

Bagian Keempat

Rencana Sistem Jaringan Energi

Paragraf 1

Umum

Pasal 17 

Rencana sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c meliputi :

a. pembangkit listrik; dan

b. jaringan prasarana energi.

 

Paragraf 2

Rencana Pembangkit Listrik

Pasal 18 

Rencana pembangkit listrik sebagaimana dimaksud  dalam Pasal 17 huruf a meliputi :

a. pengembangan pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH) di Kecamatan Kepanjenkidul;

b. pengembangan pembangkit listrik tenaga surya di seluruh wilayah kota; dan

c. pengembangan listrik tenaga altenatif lainnya yang ramah lingkungan.

 

Paragraf 3

Rencana Jaringan Prasarana Energi

Pasal 19 

Rencana jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud  dalam Pasal 17 huruf b meliputi :

a. jaringan transmisi tenaga listrik; dan

b. bangunan pengelolaan jaringan listrik.

 

Pasal 20 

(1) Rencana jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi :

a. jaringan transmisi saluran udara tegangan tinggi (SUTT);

b. saluran udara tegangan menengah (SUTM); dan

c. saluran udara tegangan rendah (SUTR).

(2) Saluran udara tegangan tinggi (SUTT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui :

a. Kelurahan Sentul;

b. Kelurahan Tanggung; dan

c. Kelurahan Bendo.

(3) Saluran udara tegangan menengah (SUTM) sebagaimana dimaksud  pada ayat (1) huruf b dikembangkan di tepi jalan kolektor primer.

(4) Saluran udara tegangan rendah (SUTR) sebagaimana dimaksud  pada ayat (1) huruf c di dikembangkan di tepi jalan kolektor sekunder dan lokal sekunder.

 

Pasal 21 

Rencana bangunan pengelolaan listrik sebagaimana dimaksud  dalam Pasal 19 huruf b berupa gardu induk yang terdapat di Kelurahan Sentul.

Bagian Kelima

Sistem Prasarana Telekomunikasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 22 

Rencana sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud  dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d meliputi :

a. sistem telekomunikasi jaringan kabel; dan

b. sistem telekomunikasi nirkabel.

 

Paragraf 2

Sistem Telekomunikasi Jaringan Kabel

Pasal 23 

(1) Sistem telekomunikasi jaringan kabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a terdiri atas :

a. jaringan primer;

 

 

b. jaringan sekunder; dan 

c. bangunan pengelolaan jaringan telepon.

(2) Jaringan primer sebagaimana dimaksud  pada ayat (1) huruf a melalui  

a. Jalan A.Yani; 

b. Jalan Merdeka; 

c. Jalan Diponegoro; 

d. Jalan Sumatera; 

e. Jalan Bali; 

f. Jalan Melati; 

g. Jalan Tanjung; 

h. Jalan Jati; 

i. Jalan Tanjung; 

j. Jalan Suryat; 

k. Jalan Ciliwung; 

l. Jalan Kelud; 

m. Jalan Seruni; 

n. Jalan Sawunggaling; dan

o. Jalan Cimanuk.

(3) Jaringan sekunder sebagaimana dimaksud  pada ayat (1) huruf b melalui  :

a. Jalan Ciliwung; 

b. Jalan Jati; 

c. Jalan Widuri; 

d. Jalan Bengawan Solo; 

e. Jalan Mahakam; 

f. Jalan Kali Brantas; 

g. Jalan Sambas; 

h. Jalan Riam Kanan; 

i. Jalan DI. Panjaitan; 

j. Jalan Ir. Soekarno ; 

k. Jalan Muara Takus; 

l. Jalan Mawar; 

m. Jalan Semeru; 

n. Jalan Joko Kandung; 

o. Jalan Kelapa Gading;

p. Jalan RM Suryo; 

q. Jalan H Agus Salim; 

r. Jalan Wahid Hasyim; 

s. Jalan Ahmad Dahlan; 

t. Jalan Cimandiri; 

 

 

u. Jalan Mastrip; dan

v. Jalan TGP.

(4) Bangunan pengelolaan jaringan telepon sebagaimana dimaksud  pada ayat (1) huruf c berupa Stasiun Telepon Otomatis (STO) dikembangkan di seluruh wilayah kota.

 

Paragraf 3

Sistem Telekomunikasi Nirkabel

Pasal 24 

(1) Sistem telekomunikasi nirkabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dilakukan dengan pembangunan menara telekomunikasi.

(2) Pembangunan menara telekomunikasi sebagimana dimaksud ayat (1) berupa penambahan dan peningkatan pengelolaan menara telekomunikasi terdapat di :

a. Kecamatan Sukorejo;

b. Kecamatan Kepanjenkidul; dan

c. Kecamatan Sananwetan.

(3) Peningkatan pengelolaan menara telekomunikasi diarahkan untuk menara telekomunikasi bersama.

(4) Pengaturan menara telekomunikasi bersama ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

 

Bagian Keenam

Sistem Prasarana Sumberdaya Air 

Paragraf 1

Umum

Pasal 25 

Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e meliputi :

a. peningkatan dan perlindungan jaringan irigasi; 

b. pengelolaan air baku untuk air minum; dan

c. sistem pengendalian banjir.

 

Paragraf 2

Peningkatan dan Perlindungan Jaringan Irigasi

Pasal 26 

(1) Peningkatan dan perlindungan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a meliputi :

a. Pengelolaaan sistem sungai di wilayah Kota Blitar yang merupakan bagian dari Wilayah Sungai (WS) Brantas sebagai sungai strategis nasional yang mengacu kepada Pola Pengelolaan Wilayah Sungai Brantas;

b. Daerah Irigasi (DI) di seluruh lintas Kabupaten dan Kota meliputi:

1. D.I Sukorame;

2. D.I  Jempor;

 

 

3. D.I  Tambakrejo I;

4. D.I  Rembang;

5. D.I  Plosotengah;

6. D.I  Sawahan;

7. D.I  Ngrebo;

8. D.I  Jatinom;

9. D.I  Sumber Tulung;

10. D.I  Sumber Ipik; dan

11. D.I  Sumber Rejo.

c. Daerah Irigasi (DI) Kota meliputi :

1. D.I Bendung Bangsongan; 

2. D.I Bendung Pengkol; 

3. D.I Jatinom; 

4. D.I Karangsari; 

5. D.I Ploso Tengah; 

6. D.I Sumber Lumbu;

7. D.I Sukorame; 

8. D.I Tanjungsari; 

9. D.I Sumber Jaran; 

10. D.I Jatimalang; 

11. D.I Ngadirejo; 

12. D.I Sumber Aren; 

13. D.I Sentul; 

14. D.I Sumber Kotes; 

15. D.I Bendung Pakunden; 

16. D.I Bendung Banjar Rejo; 

17. D.I Bendung Bendo; 

18. D.I Jurangsembot; 

19. D.I Sumber Ngegong; 

20. D.I Bendung Tanggung; 

21. D.I Bendung Sudung; 

22. D.I Sumber Jati; 

23. D.I Sumber Ngrebo; 

24. D.I Tulungrejo; 

25. D.I Sumber Urungurung;

26. D.I Karanglo II; 

27. D.I Sumber Gedog; 

28. D.I Sumber Jajar; 

29. D.I Gedog; 

30. D.I Karanglo I; 

 

 

31. D.I Ngrebo; 

32. D.I Jumblengan; 

33. D.I Bendogerit; 

34. D.I Sumber Ngegong I; dan

35. D.I Sumber Ngegong II. 

(2) Rencana tindak peningkatan dan perlindungan jaringan meliputi :

a. rehabilitasi jaringan irigasi; dan

b. peningkatan operasional dan pemeliharaan prasarana jaringan irigasi.

 

Paragraf 3

Sistem Jaringan Air Baku Untuk Air Minum

Pasal 27 

(1) Pengelolaan air baku untuk air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b berupa perlindungan dan pemanfaatan sumber air baku.

(2) Perlindungan dan pemanfaatan sumber air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. pengelolaan air permukaan untuk air minum;

b. penetapan kawasan resapan di Kecamatan Sananwetan, Kecamatan Sukorejo, dan Kecamatan Kepanjenkidul dengan luas kurang lebih 231 (dua ratus tiga puluh satu) Ha;

c. pembangunan sumur resapan di kawasan perumahan yang dikembangkan oleh masyarakat atau pengembang; 

d. pengaturan pengambilan air tanah melalui sumur dalam di seluruh wilayah kota; 

e. perlindungan terhadap sumber-sumber mata air dengan rekayasa teknis konstruksi maupun penanaman pohon lindung; dan

f. perlindungan dan pemanfaatan sumber air baku meliputi:

1. mata air Sumber Kotes dan Nglobong di Kelurahan Sananwetan;

2. mata air Ngrebo dan mata air Ngegong di Kelurahan Gedog;

3. mata air Saman, mata air Mbah Judel, mata air Kucur di Kelurahan Sentul;

4. mata air Sendang dan mata air Urung-urung di Kelurahan Bondogerit;

5. mata air Bentis di Kelurahan Kepanjenkidul;

6. mata air Rondo Kuning (Corah) di Kelurahan Tlumpu;

7. mata air Tengis (Tiloro) di Kelurahan Blitar;

8. mata air Wayuh, mata air Jaran, mata air Patihan (Belik Pitik), Tanjungsari (Tengis), mata air Lumbu di Kelurahan Pakunden;

9. mata air Dimoro dan mata air Kerantil di Kelurahan Sukorejo;

 

 

10. mata air Jajar di Kelurahan Ngadirejo;

11. mata air Jati di Kelurahan Turi;

12. mata air Mbah Bawuk di Kelurahan Plosokerep; dan

13. mata air Gempur dan mata air Ubalan di Kelurahan Klampok.

 

Paragraf 4

Sistem Pengendalian Banjir

Pasal 28 

Pengembangan sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c meliputi :

a. perlindungan terhadap daerah aliran sungai melalui konservasi daerah aliran sungai dan pengendalian pembangunan kawasan budidaya;

b. pengembangan sistem jaringan drainase tersistem dengan saluran pembuangan utama meliputi :

1. Sungai Lahar berserta anak sungainya;

2. Sungai Cari berserta anak sungainya;

3. Sungai Sumber Nanas berserta anak sungainya; dan

4. Kali Tugu/Sumber Saman berserta berserta anak sungainya.

c. melakukan pengerukan secara berkala pada sungai sebagaimana dimaksud pada huruf b.

 

Bagian Ketujuh

Rencana Sistem Infrastruktur Perkotaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 29 

Rencana sistem infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf ayat (1) huruf f meliputi :

a. rencana sistem persampahan;

b. rencana sistem jaringan air minum;

c. rencana sistem pengelolaan air limbah; 

d. rencana sistem jaringan drainase; 

e. rencana jaringan jalan pejalan kaki; dan

f. jalur evakuasi bencana.

 

Paragraf 2

Rencana Sistem Persampahan

Pasal 30 

(1) Rencana sistem persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a meliputi  :

a. rencana Tempat Pengelolaan Akhir (TPA);

b. rencana Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS).

 

 

(2) Rencana TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :

a. pengembangan TPA di Kelurahan Gedog Kecamatan Sananwetan;

b. peningkatan pengelolaan sampah melalui sistem sanitary landfill;

c. peningkatan peran serta masyarakat dan swasta dalam pengelolaan sampah secara mandiri; dan

d. peningkatan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Blitar dalam pengembangan dan pengelolaan TPA Bersama.

(3) Rencana TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pengembangan dan peningkatan TPS diseluruh kelurahan.

 

Paragraf 3

Rencana Sistem Jaringan Air Minum

Pasal 31 

(1) Rencana sistem jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b meliputi :

a. pengembangan jaringan pipa transmisi;

b. pengembangan jaringan pipa distribusi; dan

c. pengembangan sarana pengelolaan air minum. 

(2) Pengembangan jaringan pipa transmisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melewati :

a. Jalan Kalimantan;

b. Jalan Cut Nyak Dien; 

c. Jalan Ir. Soekarno; 

d. Jalan Mayjen Panjaitan;

e. Jalan Brigjen Katamso;

f. Jalan Pattimura;

g. Jalan Citarum;

h. Jalan Bengawan Solo; dan

i. Jalan Ciliwung.

(3) Peningkatan jaringan pipa distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melewati seluruh jalan di Kota Blitar.

(4) Pengembangan sarana pengelolaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :

a. Kelurahan Sananwetan;

b. Kelurahan Bendo; 

c. Kelurahan Bendogerit;

d. Kelurahan Ngadirejo;

e. Kelurahan Sentul;

f. Kelurahan Gedog; dan 

g. Kelurahan Pakunden.

 

 

Paragraf 4

Rencana Sistem Pengelolaan Air Limbah

Pasal 32 

Rencana pengelolaan air limbah  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c meliputi:

a. sistem pengelolaan air limbah rumah tangga; dan

b. sistem pengeloaan air limbah bukan rumah tangga.

 

Pasal 33 

(1) Sistem pengelolaan air limbah rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a meliputi :

a. sistem on-site; dan

b. sistem off-site.  

(2) Pengelolaan limbah rumah tangga dengan sistem on-site sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan pada kawasan perumahan kepadatan rendah dan sedang;

(3) Pengelolaan limbah rumah tangga dengan sistem off-site sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diarahkan pada kawasan perumahan kepadatan sedang sampai tinggi, terutama pada kawasan kumuh.

(4) Setiap pembangunan perumahan yang dilakukan oleh pengembang wajib menyediakan sistem pengelolaan limbah rumah tangga dengan sistem off-site.

 

Pasal 34 

Sistem pembuangan air limbah bukan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b diarahkan pada pengembangan sistem pengolahan air limbah pada kawasan industri dan peternakan.

Paragraf 5

Rencana Sistem Prasarana Drainase

Pasal 35 

(1) Rencana sistem prasarana drainase sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 huruf d meliputi :

a. sistem jaringan drainase primer;

b. sistem jaringan drainase sekunder; dan 

c. sistem jaringan drainase tersier.

(2) Rencana sistem jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa revitalisasi saluran yang terdapat di :

a. Jalan Kartini;

b. Jalan Anjasmoro;

c. Jalan Mahakam;

d. Jalan Kali Brantas;

e. Jalan Bakung;

f. Jalan Tanjung;

g. Jalan Ciliwung;

 

 

h. Jalan Sekrapyak;

i. Jalan Anggrek;

j. Jalan Cemara;

k. Jalan Veteran; dan

l. Jalan Kenari;

(3) Rencana sistem jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa revitalisasi saluran yang terdapat di :

a. Jalan Ir. Soekarno;

b. Jalan Sudacho Suprijadi;

c. Jalan Jenderal Sudirman;

d. Jalan Diponegoro;

e. Jalan DR. Sutomo;

f. Jalan A. Yani;

g. Jalan Merdeka

h. Jalan Sumatra;

i. Jalan Imam Bonjol; dan

j. Jalan Kalimantan.

k. Jalan Bali;

l. Jalan Melati;

m. Jalan Mastrip

n. Jalan Akasia; 

o. Jalan Jati;

p. Jalan Kacapiring; 

q. Jalan Kemuning; 

r. Jalan Kalimas;

s. Jalan Widas;

t. Jalan Asahan;

u. Jalan Kaliporong; dan

v. Jalan Bengawan Solo;

(4) Rencana sistem jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi revitalisasi drainase yang menuju ke jaringan drainase sekunder.

 

Paragraf 6

Rencana Jaringan Jalan Pejalan Kaki

Pasal 36 

Rencana jaringan jalan pejalan kaki sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 29 huruf (e) adalah pengembangan jalur pejalan kaki yang diprioritaskan untuk mendukung pengembangan kawasan wisata meliputi :

a. Jalan Merdeka;

b. Jalan A. Yani;

 

 

c. Jalan Ir. Soekarno;

d. Jalan Sudancho Suprijadi,

e. Jalan Diponegoro;

f. Jalan Sultan Agung; dan

g. Jalan Dr. Sutomo.

 

Paragraf 7

Jalur Evakuasi Bencana 

Pasal 37 

(1) Rencana jalur evakuasi bencana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 29 huruf f berupa berupa jalan-jalan kota yang dimanfaatkan sebagai jalur pelarian ke ruang penyelamatan dan/atau wilayah yang aman terhadap letusan Gunung Kelud.

(2) Jalan-jalan yang dikembangkan sebagai jalur evakuasi meliputi: 

a. Jalan Kenari;

b. Jalan Cemara;

c. Jalan Ciliwung;

d. Jalan Ir. Soekarno;

e. Jalan Jati; dan

f. Jalan Delima.  

Bagian Pertama

Umum 

Pasal 38 

(1) Rencana pola ruang terdiri atas :

a. kawasan lindung; dan

b. kawasan budidaya.

(2) Peta rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan skala 1:25.000 tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

 

Bagian Kedua

Kawasan Lindung

Paragraf 1

Umum

Pasal 39 

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a meliputi :

a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;

b. kawasan perlindungan setempat;

c. ruang terbuka hijau;

 

 

d. kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya; dan

e. kawasan rawan bencana.

 

Paragraf 2

Kawasan Yang Memberikan Perlindungan 

Terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 40  

(1) Jenis kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a berupa kawasan resapan air.

(2) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan seluas kurang lebih 231 (dua ratus tiga puluh satu) ha, terdapat di Kecamatan Sananwetan, Kecamatan Sukorejo, dan Kecamatan Kepanjenkidul.

(3) Lahan kawasan resapan air yang dimiliki oleh Pemerintah Kota pemanfaatannya di arahkan untuk hutan kota sebagai pendukung ruang terbuka hijau Kota;

(4) Lahan kawasan resapan air yang dimiliki  masyarakat dan bukan berupa lahan sawah irigasi pemanfaatannya di arahkan untuk tanaman tahunan sebagai pendukung ruang terbuka hijau Kota.

 

Paragraf 3

Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 41 

Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud  dalam Pasal 39 huruf b terdiri atas :

a. sempadan sungai; dan

b. kawasan sekitar mata air.

 

Pasal 42 

Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a meliputi :

a. Sempadan Sungai Lahar berserta anak sungainya;

b. Sempadan Sungai Cari berserta anak sungainya;

c. Sempadan Sungai Sumber Nanas berserta anak sungainya; dan

d. Sempadan Kali Tugu/Sumber Saman berserta berserta anak sungainya.

 

Pasal 43 

Kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b terdapat di:

a. Kecamatan Sananwetan meliputi: 

1. Mata Air Kotes di Kelurahan Sananwetan;

2. Mata Air Ngrebo di Kelurahan Gedog;  

3. Mata Air Ngegong di Kelurahan Gedog;  

4. Mata Air Gedog di Kelurahan Gedog;  

5. Mata Air Sendang di Kelurahan Bendogerit; 

 

 

6. Mata Air Urung-Urung di Kelurahan Bendogerit; 

7. Mata Air Nglobong di Kelurahan Sananwetan; 

8. Mata Air Aren di Kelurahan Plosokerep; 

9. Mata Air Mbah Bawuk di Kelurahan Plosokerep; 

10. Mata Air Gempur di Kelurahan Klampok; dan

11. Mata Air Ubalan di Kelurahan Klampok.

b. Kecamatan Kepanjenkidul meliputi: 

1. Mata Air Saman di Kelurahan Sentul; 

2. Mata Air Mbah Judel di Kelurahan Sentul; 

3. Mata Air Kucur di Kelurahan Sentul; 

4. Mata Air Bentis di Kelurahan Kepanjenkidul; dan

5. Mata Air Jajar di Kelurahan Ngadirejo.

c. Kecamatan Sukorejo meliputi: 

1. Mata Air Rondo Kuning  di Kelurahan Tlumpu; 

2. Mata Air Tengis/Tiloro di Kelurahan Blitar; 

3. Mata Air Wayuh di Kelurahan Pakunden; 

4. Mata Air Jaran di Kelurahan Pakunden; 

5. Mata Air Patihan/Belik Pitik di  Kelurahan Pakunden; 

6. Mata Air Tanjungsari/Tengis di Kelurahan Pakunden; 

7. Mata Air Dimoro di Kelurahan Sukorejo; 

8. Mata Air Kerantil di Kelurahan Sukorejo; 

9. Mata Air Lumbu di Kelurahan Pakunden; dan

10. Mata Air Jati di Kelurahan Turi.

 

Paragraf 4

Ruang Terbuka Hijau

Pasal 44 

Rencana ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c terdiri atas:

a. ruang terbuka hijau privat; dan

b. ruang terbuka hijau publik.

 

Pasal 45  

Ruang terbuka hijau privat seluas kurang lebih 22 % (dua puluh dua persen) dari luas Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a meliputi : 

a. pekarangan rumah;

b. halaman perkantoran, fasilitas umum, pertokoan, dan tempat usaha; dan

c. sawah dengan luas kurang lebih 366 (tiga ratus enam puluh enam) Ha; dan

 

Pasal 46  

(1) Ruang terbuka hijau publik seluas kurang lebih 25% (dua puluh lima persen) dari luas Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf huruf b meliputi :

a. ruang terbuka hijau taman dan hutan kota;

b. ruang terbuka hijau jalur hijau jalan;

c. ruang terbuka hijau fungsi tertentu.

(2) Ruang terbuka hijau taman dan hutan kota lingkungan dan taman kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :

a. ruang terbuka hijau taman lingkungan dan taman kota antara lain Alun-Alun dan lapangan olah raga dengan luas kurang lebih 35 (tiga puluh lima) Ha;

b. ruang terbuka hijau hutan kota antara lain Kebon Rojo dan Hutan Kota Tanjungsari dengan luas kurang lebih 11 (sebelas) Ha; dan

c. ruang terbuka hijau sabuk hijau dengan luas kurang lebih 350 (tiga ratus lima puluh) Ha.

(3) Ruang terbuka hijau jalur hijau jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :

a. ruang terbuka hijau pada jalur hijau jalan dengan luas kurang lebih 61 (enam puluh satu) Ha;

b. ruang terbuka hijau pulau jalan dan median, dengan luas kurang lebih 0,19 (nol koma Sembilan belas) Ha;

c. ruang terbuka hijau pedestrian dengan luas kurang lebih 0,02 (nol koma nol dua) Ha;

(4) Ruang terbuka hijau fungsi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :

a. ruang terbuka hijau sempadan sungai dengan luas kurang lebih 156 (seratus lima puluh enam) Ha;

b. ruang terbuka hijau sempadan mata air dengan luas kurang lebih 129 (seratus dua puluh sembilan) Ha;

c. ruang terbuka hijau sempadan jalur KA dengan luas kurang lebih 24 (dua puluh empat) Ha;

d. ruang terbuka hijau jalur SUTET/SUTT dengan luas kurang lebih 37 (tiga puluh tujuh) Ha; 

e. ruang terbuka hijau TPA dengan luas kurang lebih 5 (lima) Ha; dan

f. ruang terbuka hijau pemakaman dengan luas kurang lebih 33 (tiga puluh tiga) Ha.

 

Paragraf 5

Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, dan Cagar Budaya

Pasal 47 

Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf d terdiri atas kawasan cagar budaya.

Pasal 48 

Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 terdiri atas :

a. Stasiun kereta api Blitar di Kelurahan Kepanjenkidul;

b. Gedung-gedung perkantoran meliputi : 

1. Kantor Pos Blitar di Kelurahan Kepanjenkidul ;

2. Kantor Telkom di Kelurahan Kepanjenkidul; 

3. Kantor Walikota Blitar di Kelurahan Kepanjenkidul;

4. Gedung DPRD Kota Blitar di Kelurahan Kepanjenlor; dan

5. Bekas Rumah Dinas Komando Yonif di Kelurahan Kepanjenlor.

c. Bekas Hotel meliputi:

1. Hotel Chearin de  Fer (Sekarang Kantor BNI 46) di Kelurahan Kepanjenkidul;

2. Hotel Van Rheeden (Sekarang Gedung DPRD Kabupaten Blitar) di Kelurahan Kepanjenlor; dan

3. Hotel Centrum (Sekarang Hotel Tugu Sri Lestari) di Kelurahan Kepanjenkidul.

d. Tempat peribadatan meliputi : 

1. Masjid Agung Kota Blitar di Kelurahan Kauman;

2. Klenteng Poo An Kiong di Kelurahan Sukorejo; dan

3. Gereja Yohanes Gabriel di Kelurahan Bendogerit.

e. Tempat Pendidikan meliputi : 

1. Gedung bekas Sekolah MULO/OSVIA (Asrama PETA) di Kelurahan Bendogerit;

2. Gedung bekas Noormal School I (sekarang SMA 1) di Kelurahan Sananwetan;

3. Gedung bekas Noormal School II (sekarang PGSD) di Kelurahan Kepanjenlor; dan

4. Gedung bekas HIS (sekarang SMP I) di Kelurahan Kepanjenkidul.

f. Kawasan situs meliputi: 

1. Makam Proklamator RI Bung Karno di Kelurahan Sentul dan Kelurahan Bendogerit;

2. Rumah Kartawibawa di Kelurahan Sananwetan;

3. Ndalem Gebang di Kelurahan Sananwetan;

4. Taman Makam Pahlawan Raden Wijaya di Kelurahan Bendogerit; 

5. Makam Aryo Blitar di Kelurahan Blitar;

6. Makam Pangeranan di Kelurahan Sananwetan; dan

7. Kompleks Pendopo Kabupaten Blitar di Kelurahan Kepanjenlor.

 

Paragraf 6

Kawasan Rawan Bencana

Pasal 49 

(1) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf e berupa kawasan rawan gunung berapi.

(2) Kawasan rawan gunung berapi sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa limpasan lahar dingin yang melewati Sungai Lahar. 

(3) Rencana kawasan rawan limpasan lahar dingin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:

a. pengendalian perkembangan di kawasan sempadan Sungai Lahar; dan

b. melakukan pengerukan sungai secara berkala.

 

Bagian Ketiga

Kawasan Budidaya 

Paragraf 1

Umum

Pasal 50 

Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b meliputi :

a. kawasan perumahan;

b. kawasan perdagangan dan jasa;

c. kawasan perkantoran;

d. kawasan industri;

e. kawasan pariwisata;

f. ruang terbuka non hijau (RTNH);

g. kawasan pertanian; dan

h. kawasan peruntukkan lainnya

 

Paragraf 2

Kawasan Perumahan

Pasal 51 

(1) Kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a dengan luas lahan kurang lebih 1078 (seribu tujuh puluh delapan) Ha, terdiri atas : 

a. perumahan kepadatan tinggi meliputi :

1. Kelurahan Kepanjenlor;

2. Kelurahan Kepanjen Kidul;

3. Kelurahan Kauman; dan

4. Kelurahan Sukorejo. 

b. perumahan kepadatan sedang meliputi :

1. Kelurahan Blitar; 

2. Kelurahan Turi; 

3. Kelurahan Sukorejo;

 

 

4. Kelurahan Karangsari; 

5. Kelurahan Plosokerep; 

6. Kelurahan Karangtengah; 

7. Kelurahan Bendogerit; 

8. Kelurahan Gedog; 

9. Kelurahan Bendo;

10. Kelurahan Tanjungsari; 

11. Kelurahan Pakunden; 

12. Kelurahan Tlumpu; 

13. Kelurahan Rembang;  dan

14. Kelurahan Klampok.

c. perumahan kepadatan rendah meliputi :

1. Kelurahan Sentul; 

2. Kelurahan Tanggung; dan

3. Kelurahan Ngadirejo. 

(2) Rencana pengembangan kawasan perumahan meliputi :

a. pengendalian perkembangan kawasan perumahan, terutama untuk kawasan yang difungsikan sebagai kawasan resapan;

b. penataan lingkungan permukiman melalui peningkatan kualitas prasarana lingkungan perumahan atau peremajaan lingkungan permukiman;

c. pembangunan perumahan secara vertikal berupa rumah susun sederhana sewa (rusunawa); dan

d. mewajibkan bagi para pengembang perumahan untuk menyediakan fasilitas minimal berupa taman lingkungan, prasarana lingkungan secara komunal dan sumur/kolam resapan.

 

Paragraf 3

Kawasan Perdagangan dan Jasa

Pasal 52 

(1) Kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b meliputi:

a. pasar tradisional;

b. pusat perbelanjaan modern; dan

c. toko dan ritel modern.

(2) Rencana pengembangan pasar tradisional sebagaimana dimaksud  pada ayat (1) huruf a meliputi :

a. pengembangan kegiatan pasar agrowisata blimbing di Kelurahan Karangsari;

b. peningkatan Pasar Legi sebagai pasar induk di Kelurahan Sukorejo;

c. peningkatan pasar skala pelayanan kota dan/atau BWK meliputi Pasar Templek, Pasar Pon, Pasar Wage, Pasar Pahing, dan pasar tradisional lainnya; dan

 

 

d. peningkatan pasar skala pelayanan lingkungan yang tersebar di seluruh Kecamatan.

(3) Rencana pengembangan pusat perbelanjaan modern sebagaimana dimaksud  pada ayat (1) huruf b meliputi :

a. pengembangan kawasan pusat perbelanjaan berskala regional di kawasan pusat pelayanan kota;

b. pengembangan pusat perbelanjaan berskala kawasan di setiap pusat BWK; dan

c. pengembangan ruang untuk pedagang informal dan/atau kegiatan sejenis lainnya dalam pusat perbelanjaan modern.

(4) Rencana pengembangan toko dan ritel modern sebagaimana dimaksud  pada ayat (1) huruf c berupa pengembangan toko dan ritel modern di kawasan pusat pelayanan lingkungan.

 

Paragraf 4

Kawasan Perkantoran

Pasal 53 

(1) Pengembangan kawasan perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c meliputi :

a. peningkatan kawasan perkantoran pemerintah; 

b. pengembangan kawasan baru perkantoran pemerintah; dan

c. pengaturan kawasan perkantoran swasta.

(2) Peningkatan  kawasan perkantoran pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa perkantoran pemerintah yang terdapat  di :

a. Jalan Shodanco Supriyadi; 

b. Jalan Merdeka; 

c. Jalan Imam Bonjol; dan 

d. Jalan Kalimantan.

(3) Rencana pengembangan kawasan baru perkantoran pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b di BWK III meliputi:

a. Kelurahan Plosokerep; dan 

b. Kelurahan Karangtengah.

(4) Rencana pengaturan perkantoran swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa kegiatan perkantoran swasta yang terdapat di:

a. Kelurahan Kepanjenlor;

b. Kelurahan Kepanjenkidul; dan

c. Kelurahan Kauman.

 

Paragraf 5

Kawasan Industri

Pasal 54 

Rencana kawasan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf d meliputi :

a. industri menengah; dan

 

 

b. industri kecil dan rumah tangga.

 

Pasal 55 

(1) Industri menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a meliputi :

a. industri pengolahan; dan 

b. industri agro.

(2) Industri pengolahan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan di Kelurahan Blitar dengan luas kurang lebih 60 Ha.

(3) Pengembangan industri agro sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan di Kelurahan Tlumpu, Kelurahan Karangsari, dan Kelurahan Rembang.

 

Pasal 56 

Pengembangan industri kecil dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b dilakukan melalui pengembangan usaha menengah, kecil, dan mikro (UMKM) di seluruh wilayah kota.

Paragraf 6

Kawasan Pariwisata

Pasal 57 

(1) Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf e terdiri atas : 

a. kawasan wisata budaya; dan 

b. kawasan wisata buatan.

(2) Kawasan pariwisata budaya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a meliputi : 

a. Kawasan Wisata Makam Proklamator RI Bung Karno di Kelurahan Sentul dan Kelurahan Bendogerit;

b. Ndalem Gebang di Kelurahan Sananwetan;

c. Rumah Kartawibawa di Kelurahan Sananwetan; 

d. Makam Aryo Blitar di Kelurahan Blitar;

e. Makam Pangeranan di Kelurahan Sananwetan; dan

f. Pengembangan Kawasan Wisata Perjuangan PETA di Kelurahan Bendogerit.

(3) Kawasan pariwisata buatan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b meliputi : 

a. Alun-Alun Kota;

b. Waterpark Sumber Udel;

c. Hutan Kota Kebon Rojo di Kelurahan Bendogerit;

d. Kampung Wisata Tanggung di Kelurahan Tanggung;

e. Kawasan Wisata Belanja Souvenir di Kelurahan Sentul;

f. Kebon Binatang Mini Sentul di Kelurahan Sentul;

g. Pusat Informasi Pariwisata dan Perdagangan (PIPP) di Kelurahan Sentul;

h. Pusat Informasi Agribisnis Ikan Hias; dan

 

 

i. Pengembangan Kawasan Agrowisata Belimbing Karangsari di Kelurahan Karangsari.

 

Paragraf 7

Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)

Pasal 58 

(1) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf f meliputi:

a. RTNH lingkungan bangunan; 

b. RTNH skala sub-kawasan dan kawasan; 

c. RTNH wilayah kota; dan

d. RTNH fungsi tertentu.

(2) RTNH lingkungan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. RTNH bangunan hunian; dan

b. RTNH bangunan non hunian, meliputi halaman perkantoran, pertokoan, dan tempat usaha.

(3) RTNH skala sub-kawasan dan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :

a. RTNH rukun tetangga (RT); 

b. RTNH rukun warga (RW);

c. RTNH kelurahan; dan

d. RTNH kecamatan.

(4) RTNH wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :

a. RTNH dalam bentuk alun-alun direncanakan di kawasan pelayanan umum;

b. RTNH dalam bentuk plasa bangunan ibadah;

c. RTNH dalam bentuk plasa monumen; dan

d. Ruang bawah jalan layang atau jembatan.

(5) RTNH fungsi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:

a. RTNH pemakaman; dan

b. RTNH yang disediakan untuk tempat pengolahan sampah sementara (TPS).

 

Pasal 59 

Luas dan lokasi RTNH Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 akan diatur dalam Peraturan Walikota berdasarkan peraturan perundang-undangan 

Paragraf 8

Kawasan Pertanian

Pasal 60 

Rencana kawasan pertanian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 50 huruf i terdiri atas :

a. lahan sawah; dan

 

 

b. lahan bukan sawah.

 

Pasal 61 

(1) Luas lahan sawah sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 huruf a kurang lebih 677 (enam ratus tujuh puluh tujuh) Ha meliputi :

a. Kecamatan Kepanjenkidul dengan luas kurang lebih 247 (dua ratus empat puluh tujuh) Ha;

b. Kecamatan Sananwetan dengan luas kurang lebih 244 (dua ratus empat puluh empat) Ha; dan 

c. Kecamatan Sukorejo dengan luas kurang lebih 186 (seratus delapan puluh enam) Ha.

(2) Lahan sawah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai kawasan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

 

Pasal 62 

(1) Luas lahan bukan sawah sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 huruf b kurang lebih 138 (seratus tiga puluh delapan) Ha meliputi :

a. Kecamatan Kepanjenkidul dengan luas kurang lebih 56 (lima puluh enam) Ha;

b. Kecamatan Sananwetan dengan luas kurang lebih 50 (lima puluh) Ha; dan 

c. Kecamatan Sukorejo dengan luas kurang lebih 32 (tiga puluh dua) Ha.

(2) Lahan bukan sawah ditetapkan sebagai lahan cadangan pengembangan lahan terbangun.

 

Pasal 63  

Penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah.

Paragraf 9

Rencana Kawasan Peruntukan Lainnya

Pasal 64  

Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf h meliputi :

a. kawasan ruang evakuasi bencana alam;

b. kawasan peruntukan kegiatan sektor informal;

c. kawasan pertahanan dan keamanan; dan

d. kawasan peruntukan pelayanan umum.

 

Pasal 65 

(1) Ruang yang ditetapkan sebagai ruang evakuasi bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a meliputi :

a. Sekolah;

b. Balai pertemuan;

c. Kantor Kelurahan;

d. Kantor Kecamatan;

e. GOR Soekarno Hatta;

 

 

f. Rumah sakit;

g. Taman Kota; dan

h. Ndalem Gebang.

(2) Rencana ruang evakuasi sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa pengembangan fasilitas kebutuhan darurat pengungsi, meliputi: MCK, dapur umum, ruang perawatan, ruang pemberdayaan, dan ruang kebutuhan lainnya.

 

Pasal 66 

(1) Kawasan peruntukan kegiatan sektor informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b diarahkan pada setiap pusat-pusat pelayanan dengan memberikan tempat khusus PKL; dan

(2) Rencana sektor informal meliputi kegiatan pengaturan, penataan, dan penertiban PKL.

(3) Rencana sektor informal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.

 

Pasal 67 

(1) Rencana kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c meliputi peningkatan kualitas kawasan kesatuan militer di Kelurahan Karangtengah dan komplek perkantoran militer lainnya.

(2) Pengelolaan dan pengembangan kawasan pertahanan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

 

Pasal 68  

(1) Kawasan peruntukan pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf d meliputi kawasan peruntukan pendidikan, kawasan peruntukan kesehatan, dan kawasan peruntukan peribadatan.

(2) Rencana kawasan peruntukan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. meningkatkan kualitas fasilitas-fasilitas pendidikan diutamakan untuk bangunan yang mengalami kerusakan; 

b. meningkatkan ketersediaan fasilitas-fasilitas pendidikan  diutamakan sekolah menengah kejuruan dan perguruan tinggi dengan spesifikasi keahlian yang diarahkan secara menyebar khususnya pada BWK III dan BWK IV;

c. merelokasi fasilitas pendidikan yang menempati bangunan bersejarah PETA;

d. membangun SMA 4 Kota Blitar di Kelurahan Kepanjenkidul; dan

e. mengembangkan perpustakaan di masing-masing kecamatan. 

(3) Rencana kawasan peruntukan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. mempertahankan lokasi rumah sakit yang ada;

b. meningkatkan kualitas fasilitas-fasilitas kesehatan dasar dan lanjutan terutama yang mempunyai skala pelayanan regional; dan

c. mengembangkan Unit Pengelola Teknis Daerah (UPTD) Kesehatan pada masing-masing kecamatan dan puskesmas pembantu pada masing-masing kelurahan.

 

 

(4) Rencana kawasan peruntukan peribadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. meningkatkan kualitas fasilitas-fasilitas peribadatan diutamakan untuk bangunan yang mengalami kerusakan;

b. meningkatkan ketersediaan fasilitas-fasilitas peribadatan di unit-unit hunian secara proporsional; dan

c. mengembangkan Islamic Centre di Kelurahan Kauman. 

Bagian Pertama

Umum

Pasal 69 

Penetapan kawasan strategis di wilayah Kota meliputi :

a. kawasan strategis pertumbuhan ekonomi;

b. kawasan strategis sosial budaya; dan

c. kawasan strategis aspek lingkungan.

 

Pasal 70 

Kawasan strategis pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a meliputi Kawasan Perdagangan dan Jasa Pusat Kota.

Pasal 71 

Kawasan strategis sosial budaya daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf b berupa :

a. Kawasan Wisata Makam Bung Karno; dan

b. Kawasan Wisata Perjuangan PETA.

 

Pasal 72 

Kawasan strategis aspek lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf c meliputi :

c. Hutan Kota Kebon Rojo; dan

d. Kawasan Mata Air Sumber Udel. 

Bagian Kesatu

Koordinasi Penataan Ruang

Pasal 73 

(1) Koordinasi pemanfaatan ruang dilakukan secara terpadu dan komprehensif untuk mencapai kesinambungan regional melalui kerjasama antara Pemerintah Daerah dan pihak-pihak lain yang terkait dengan pemanfaatan ruang dan pelaksanaan kegiatan pembangunan. 

(2) Koordinasi terhadap pemanfaatan ruang di kawasan perbatasan dilakukan dengan kerjasama Pemerintah Kota dengan pemerintah kabupaten perbatasan melalui fasilitasi Pemerintah Provinsi.

 

 

(3) Dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama antar sektor/antar daerah bidang penataan ruang dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah.

(4) Tugas, susunan, organisasi dan tata kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah sebagaimana diatur pada ayat (3) diatur dengan Keputusan Walikota.

 

 

Bagian Kedua

Keterpaduan Dengan Kebijakan Sektoral

Pasal 74  

(1) Penataan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dilaksanakan secara sinergis dengan Peraturan Daerah yang ada;

(2) Dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dilakukan sinkronisasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD); dan

(3) Penataan Ruang dilaksanakan secara terus menerus dan sinergis antara perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

 

Bagian Ketiga

Program Pemanfaatan Ruang

Pasal 75  

Program pemanfaatan ruang wilayah kota meliputi:

(1) Perumusan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur ruang, pola ruang wilayah, dan kawasan strategis; dan

(2) Pelaksanaan pembangunan sesuai dengan program pemanfaatan ruang wilayah kota dan kawasan strategis.

 

Pasal 76 

(1) Perumusan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur ruang, pola ruang wilayah, dan kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat (1) merupakan prioritas pelaksanaan pembangunan yang disusun berdasarkan atas kemampuan pembiayaan dan kegiatan yang mempunyai efek mengganda sesuai arahan umum pembangunan kota.

(2) Pelaksanaan pembangunan sesuai dengan program pemanfaatan ruang wilayah kota dan kawasan strategis dilakukan selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun, yang dibagi menjadi 4 tahapan, yaitu :

a. tahap I meliputi tahun 2011 – 2015;

b. tahap II meliputi tahun 2016 – 2020;

c. tahap III meliputi tahun 2021 – 2025; dan

d. tahap IV meliputi tahun 2026 – 2030.

(3) Prioritas pelaksanaan pembangunan disusun dalam indikasi program terdiri atas:

a. usulan program utama;

b. lokasi;

c. besaran biaya;

 

 

d. sumber pendanaan;

e. instansi pelaksanaan; dan

f. waktu pelaksanaan.

(4) Upaya perwujudan RTRW Daerah dituangkan dalam  indikasi program  sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

 

Bagian Keempat

Optimalisasi Aset

Pasal 77  

(1) Optimalisasi aset meliputi : 

a. Pemanfaatan lahan aset pemerintah kota untuk kegiatan-kegiatan yang telah diagendakan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana-Rencana Pembangunan lainnya; 

b. Pembelian lahan dan/atau bangunan masyarakat dalam rangka penyediaan lahan cadangan yang akan digunakan untuk kegiatan-kegiatan pembangunan. 

(2) Dalam pemanfaatan aset pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah.

Bagian Pertama 

Umum 

Pasal 78 

Pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan sebagai upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang melalui :

a. ketentuan umum peraturan zonasi;

b. ketentuan perizinan; 

c. ketentuan pemberian insentif dan disintensif; dan

d. arahan pengenaan sanksi.

 

Bagian Kedua

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Paragraf 1 

Umum

Pasal 79 

Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a meliputi :

a. ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang wilayah;

b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung; dan

c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya.

 

 

 

 

 

Paragraf 2 

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Struktur Ruang Wilayah

Pasal 80 

Ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf a meliputi:

a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem pusat pelayanan; 

b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi; 

c. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan energi;

d. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan telekomunikasi;

e. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana sumber daya air; 

f. ketentuan umum peraturan zonasi sistem prasarana lingkungan; dan

g. ketentuan umum peraturan zonasi sistem prasarana lainnya.

 

Pasal 81 

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf a meliputi :

a. ketentuan umum peraturan zonasi pada pusat pelayanan kota, kegiatan berskala kota atau regional yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya;

b. ketentuan umum peraturan zonasi pada sub pusat pelayanan kota, kegiatan berskala sebagian wilayah kota atau BWK yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya; dan

c. ketentuan umum peraturan zonasi pada pelayanan lingkungan, kegiatan berskala satu atau beberapa kelurahan, yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya.

 

Pasal 82 

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan transportasi untuk jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf b terdiri atas :

a. ketentuan umum peraturan zonasi pada jaringan transportasi jalan; dan

b. ketentuan umum peraturan zonasi pada jaringan transportasi kereta api.

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi pada jaringan transportasi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :

a. pengizinan pengembangan prasarana pelengkap jalan dengan syarat sesuai dengan kondisi dan kelas jalan; 

b. pengaturan garis sempadan bangunan di sisi jalan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan;

c. pelarangan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan; 

d. pelarangan seluruh pemanfaatan pada rumaja kecuali untuk pergerakan orang atau barang dan kendaraan; dan

 

 

e. pelarangan aktivitas pemanfaatan budidaya sampai batas ruwasja sesuai dengan kelas dan hirarki jalan.

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi pada jaringan transportasi kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. pengizinan pembangunan perlintasan sebidang antara jalan dan jaringan jalur kereta api; 

b. pengaturan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan jaringan jalur kereta api;

c. pengaturan sempadan jalur kereta api adalah sejauh kurang lebih 11,5 (sebelas koma lima) meter dari as rel;

d. pemanfaatan lahan sempadan jalur kereta api sebagai ruang terbuka hijau;

e. pelarangan pendirian bangunan di dalam kawasan sempadan rel kereta api kecuali bangunan operasional milik instansi pengelola kereta api;

f. pembatasan pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api; dan

g. pelarangan pemanfaatan lahan yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi kereta api.

 

Pasal 83 

Ketentuan umum peraturan zonasi pada jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf c meliputi:

a. pengizinan pendirian bangunan untuk mendukung kelancaran distribusi energi;

b. pelarangan pendirian bangunan di bawah dan pada sempadan  Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT); dan

c. pelarangan penanaman pohon yang menganggu kabel Saluran Udara Tegangan menengah (SUTM) dan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR). 

 

Pasal 84 

Ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf d meliputi :

a. pengizinan pembuatan jaringan kabel yang melintasi tanah milik atau dikuasai pemerintah; 

b. pengaturan dan penetapan sempadan menara telekomunikasi;

c. pengarahan penggunaan menara telekomunikasi bersama; dan

d. pelarangan pendirian bangunan di bawah dan pada sempadan menara telekomunikasi.

 

Pasal 85 

Ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem jaringan prasarana sumber daya air pada wilayah sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf e meliputi:

a. Pengelolaan sempadan sungai dengan pengaturan sempadan terdiri atas :

 

 

1. 3 (tiga) meter untuk sungai bertanggul;

2. 10 (sepuluh) meter untuk kedalaman lebih dari 3 (tiga) sampai 10 (sepuluh) meter;

3. 15 (lima belas) meter untuk kedalaman 10 (sepuluh) sampai 20 (dua puluh) meter; dan 

4. 30 (tiga puluh) meter untuk kedalaman lebih dari 20(dua puluh) meter.

b. pengizinan pemanfaatan ruang pada kawasan di sekitar wilayah sungai dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan;

c. pengizinan mendirikan bangunan untuk mendukung prasarana sumber daya air;

d. pembatasan pendirian bangunan di dalam sempadan sumber air, sempadan sungai, waduk, embung, dan jaringan irigasi; dan

e. pelarangan pembuatan sumur dalam tanpa seizin Pemerintah Kota. 

 

Pasal 86 

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem prasarana lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf f  terdiri atas :

a. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan TPA dan TPS;

b. ketentuan umum peraturan zonasi pada jaringan dan kawasan pengelolaan air minum;

c. ketentuan umum peraturan zonasi pada jaringan dan kawasan pengelolaan air limbah; dan

d. ketentuan umum peraturan zonasi pada jaringan drainase.

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan TPA dan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. pengizinan pengembangan bangunan yang mendukung fungsi pengolahan sampah;

b. pengizinan penghijauan di kawasan TPA; 

c. pelarangan pembangunan permukiman pemulung berserta aktivitas pendukungnya di kawasan TPA; dan

d. pengaturan penempatan TPS di kawasan permukiman, pasar, serta pusat keramaian lainnya. 

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi pada jaringan dan kawasan pengelolaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. pengizinan pengembangan bangunan yang mendukung fungsi distribusi air minum;

b. pengizinan secara terbatas pemasangan papan reklame; dan

c. pelarangan pendirian bangunan di atas jaringan air minum. 

(4) Ketentuan umum peraturan zonasi pada jaringan dan kawasan pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:

a. pengizinan pembangunan fasilitas untuk pengolahan dan pemanfaatan energi limbah;

 

 

b. pengizinan melakukan penghijauan pada sisi bagian luar kawasan pengelolaan air limbah; dan

c. pelarangan mendirikan bangunan di atas jaringan air limbah.

(5) Ketentuan umum peraturan zonasi pada jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:

a. pengizinan pengembangan bangunan yang mendukung fungsi drainase; 

b. pengizinan pembuatan jalan inspeksi di sepanjang jalur drainase; dan

c. pelarangan pendirian bangunan di atas jaringan drainase.

 

Pasal 87 

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf g terdiri atas :

a. ketentuan umum peraturan zonasi pada jalur evakuasi bencana; dan

b. ketentuan umum peraturan zonasi pada ruang evakuasi bencana.

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi pada jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :

a. penetapan rute evakuasi jika terjadi bencana; dan

b. pelarangan pemanfaatan badan jalan jalur evakuasi yang dapat mengganggu kelancaran evakuasi.

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi pada ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. pengizinan pembangunan fasilitas pengungsi;

b. pengizinan pemanfaatan bangunan fasilitas umum yang ditetapkan sebagai ruang evakuasi untuk fungsi lainnya jika tidak ada bencana alam; dan

c. pelarangan pemanfaatan ruang evakuasi untuk kepentingan yang mengganggu pengungsi.

 

Pasal 88 

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf b terdiri atas:

a. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan lindung yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;

b. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan perlindungan setempat;

c. ketentuan umum peraturan zonasi pada ruang terbuka hijau;

d. ketentuan umum peraturan zonasi pada pada kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya; dan

e. ketentuan umum peraturan zonasi pada pada kawasan bencana alam.

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan lindung yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a meliputi:

 

 

a. pengizinan pemanfaatan wisata alam dengan syarat tidak mengubah bentang alam;

b. pengizinan untuk kegiatan pendidikan dan penelitian dengan syarat tidak mengubah bentang alam; 

c. pengizinan pembangunan sumur resapan dan/atau kolam resapan pada lahan terbangun yang sudah ada; dan

d. pengizinan terbatas untuk kegiatan budidaya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan; 

e. pengizinan kegiatan pertanian; dan

f. pelarangan kegiatan atau pembangunan yang mengganggu fungsi resapan air.

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri atas :

a. ketentuan umum peraturan zonasi pada sempadan sungai meliputi :

1. pengizinan aktivitas wisata alam petualangan dengan syarat tidak mengganggu kualitas air sungai; 

2. pengizinan pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;

3. pengizinan pengembangan fungsi rekreasi yang tidak mengganggu fungsi sempadan sungai; 

4. pengizinan kegiatan pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan peringatan, dan rambu-rambu pekerjaan/ pengamanan.

5. pengizinan kegiatan pemasangan jaringan kabel listrik, kabel telepon, dan pipa air minum; 

6. pelarangan kegiatan dan bangunan pada kawasan sempadan sungai yang mengganggu fungsi sempadan sungai; dan

7. pelarangan seluruh kegiatan dan bangunan yang mengancam kerusakan dan menurunkan kualitas sungai.

b. ketentuan umum peraturan zonasi pada sempadan saluran irigasi meliputi:

1. pengizinan pembuatan sistem saluran bila sumber dimanfaatlan untuk air minum atau irigasi;

2. pelarangan alih fungsi lindung yang menyebabkan kerusakan kualitas air irigasi;

3. pelarangan pendirian bangunan sepanjang sempadan irigasi yang tidak memiliki kaitan dengan pelestarian atau pengelolaan irigasi;

4. pelarangan pengubahan fungsi saluran irigasi yang melintasi kawasan permukiman ataupun kawasan perdesaan dan perkotaan yang tidak langsung mengairi sawah untuk saluran drainase.

 

 

 

 

 

c. ketentuan umum peraturan zonasi pada sempadan mata air meliputi:

1. pengizinan penghijauan dengan jenis tanaman tahunan yang produksinya tidak dilakukan dengan cara penebangan pohon;

2. pelarangan kegiatan penggalian atau kegiatan lain yang sifatnya mengubah bentuk kawasan sekitar mata air dan/atau dapat mengakibatkan tertutupnya sumber mata air; dan

3. pelarangan dan pemindahan secara bertahap kegiatan yang dapat mengganggu fungsi kawasan sekitar mata air.

(4) Ketentuan umum peraturan zonasi pada ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c meliputi :

a. pengizinan untuk pengembangan jaringan utilitas;

b. pengizinan melakukan kegiatan olahraga dan rekreasi sesuai dengan fungsi ruang terbuka hijau;

c. pelarangan penebangan pohon di kawasan ini tanpa seizin instansi yang berwenang; 

d. pengizinan secara terbatas untuk penempatan bangunan fasilitas umum;

e. pengizinan secara terbatas untuk pemasangan papan reklame; dan

f. pengaturan vegetasi sesuai fungsi dan peran ruang terbuka hijau.

(5) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d yang berupa kawasan cagar budaya meliputi:

a. pengizinan pemanfaatan untuk kegiatan pendidikan, penelitian, dan wisata;

b. pengizinan bersyarat pendirian bangunan yang menunjang kegiatan pendidikan, penelitian, dan wisata;

c. pelarangan kegiatan yang mengganggu atau merusak kekayaan budaya; 

d. pelarangan kegiatan yang mengganggu kelestarian lingkungan di sekitar peninggalan sejarah, bangunan arkeologi, monumen; dan 

e. pelarangan kegiatan yang mengganggu upaya pelestarian budaya masyarakat setempat.

(6) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan bencana sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e yang berupa kawasan rawan gunung berapi meliputi:

a. penetapan jalur aliran lahar dingin di Sungai Lahar; dan

b. pelarangan pemanfaatan ruang bagi kegiatan permukiman dan fasilitas umum penting lainnya di sepanjang sempadan aliran sungai yang dilewati lahar dingin.

 

Pasal 89 

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 huruf c terdiri atas:

a. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan perumahan;

 

 

b. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan perdagangan dan jasa;

c. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan perkantoran; 

d. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan industri;

e. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan pariwisata; 

f. ketentuan umum peraturan zonasi pada ruang terbuka non hijau (RTNH);

g. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan pertanian; dan

h. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan lainnya.

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun meliputi:

a. pengizinan pembangunan fasilitas umum di kawasan permukiman;

b. mewajibkan penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum dalam pembangunan kawasan perumahan dengan proporsi sesuai peraturan perundang-undangan.

c. pengizinan pembangunan toko, kantor, usaha lainnya skala kecil dalam bentuk rumah toko, rumah kantor dan rumah usaha lainnya;

d. pengizinan secara terbatas perubahan bangunan rumah menjadi bagian bangunan peruntukan lainnya di kawasan perumahan yang berbatasan langsung dengan kawasan peruntukan lainnya;

e. intensitas bangunan untuk perumahan kepadatan rendah, ditentukan KDB maksimal 60%, KLB maksimal 1,2, TLB maksimal 2 lantai, KDH minimum 10%, dan tinggi bangunan maksimum 14 meter; 

f. intensitas bangunan untuk perumahan kepadatan sedang, ditentukan KDB maksimal 70%, KLB maksimal 1,4, TLB maksimal 2 lantai, KDH minimum 10%, dan tinggi bangunan maksimum 14 meter; 

g. intensitas bangunan untuk perumahan kepadatan tinggi ditentukan KDB maksimal 80%, KLB maksimal 1,6, TLB maksimal 2 lantai, KDH minimum 10%, dan tinggi bangunan maksimum 14 meter;

h. intensitas bangunan untuk perumahan pengembang ditentukan KDB maksimal 60%, KLB maksimal 1,2, TLB maksimal 2 lantai, KDH minimum 20%, dan tinggi bangunan maksimum 14 meter; dan

i. intensitas bangunan untuk rumah susun, ditentukan KDB maksimal 40%, KLB maksimal 2, TLB maksimal 5 lantai, KDH minimum 30% dan tinggi bangunan maksimum 25 meter; dan

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. pengizinan pembangunan kawasan terpadu yang berisi kegiatan perdagangan, perkantoran, dan perumahan;

b. mengarahkan kawasan perdagangan dan jasa dengan skala pelayanan lingkungan di pusat lingkungan dengan dukungan akses jalan sekurang-kurangnya jalan lokal sekunder;

 

 

c. mewajibkan penyediaan prasarana minimum berupa gudang pertokoan, area bongkar muat, area untuk pedagang informal, dan termasuk lahan parkir pada persilnya sendiri sesuai peraturan perundang-undangan;

d. kegiatan perdagangan dan jasa pada kawasan perumahan dibatasi;

e. intensitas bangunan untuk kegiatan perdagangan dan jasa pada kawasan pusat kota ditentukan KDB maksimal 100%, KLB maksimal 4, TLB maksimal 5 lantai, KDH minimum 10%, dan tinggi maksimum 28 meter; 

f. intensitas bangunan untuk kegiatan perdagangan dan jasa yang terletak pada sepanjang jalan utama kota tetapi tidak termasuk dalam kawasan pusat kota ditentukan KDB maksimal 100%, KLB maksimal 3,2, dan TLB maksimal 4 lantai, KDH minimum 10%, dan tinggi maksimum 25 meter; dan

g. intensitas bangunan untuk kegiatan perdagangan dan jasa yang terletak pada pusat lingkungan dan yang tersebar ditentukan KDB maksimal 100 %, KLB maksimal 1,6, TLB maksimal 2 lantai, KDH minimum 10%, dan tinggi maksimum 14 meter.

(4) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:

a. pengizinan pembangunan ruang terbuka publik untuk interaksi masyarakat di kawasan balai kota atau Kantor Walikota dan DPRD Kota dikembangkan ruang terbuka publik;

b. menyediakan lahan parkir dengan minimum 10% dari luas kapling atau kawasan untuk menampung jumlah kendaraan bagi karyawan atau pihak-pihak yang aktivitasnya terkait dengan kegiatan yang ada di kawasan perkantoran; 

c. intensitas bangunan untuk kegiatan perkantoran dipusat kota ditentukan KDB maksimal 70%, KLB 2,5, TLB maksimal 5 lantai, KDH minimum 20%, dan tinggi maksimal 28 meter; dan

d. intensitas bangunan untuk kegiatan perkantoran diluar pusat kota ditentukan KDB maksimal 60%, KLB 1,6, TLB maksimal 4 lantai, KDH minimum 20%, dan tinggi maksimal 25 meter.

(5) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:

a. mewajibkan penyediaan ruang untuk zona penyangga berupa sabuk hijau (green belt) dan ruang terbuka hijau;

b. mewajibkan mengembangkan instalasi pengolahan air limbah bagi kegiatan industri yang berpolusi;

c. membatasi pembangunan perumahan baru sekitar kawasan peruntukan industri;

d. mewajibkan penyediaan prasarana minimum berupa gudang, area bongkar muat, dan lahan parkir pada persilnya sendiri sesuai peraturan perundang-undangan;

e. diijinkan tersedianya ruang untuk penyediaan fasilitas (asrama, perumahan karyawan, dan sebagainya) bagi tenaga kerja industri. 

 

 

f. intensitas bangunan untuk industri besar, ditentukan dengan KDB maksimal 50 %, KLB 1, TLB maksimal 2 lantai, KDH minimum 20%, dan tinggi maksimum 20 meter.

g. intensitas bangunan untuk industri sedang, ditentukan dengan KDB maksimal 50 %, KLB 1, TLB maksimal 2 lantai, KDH minimum 20%, dan tinggi maksimum 20 meter.

h. intensitas bangunan untuk industri kecil, ditentukan dengan KDB maksimal 70 %, KLB 1,4, TLB maksimal 2 lantai, KDH minimum 10%, dan tinggi maksimum 14 meter.

i. intensitas bangunan untuk industri rumah tangga, ditentukan KDB maksimal 70 %, KLB maksimal 1,4, TLB maksimal 2 lantai, KDH minimum 10%, dan tinggi bangunan maksimum 14 meter. 

(6) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:

a. pengizinan pembangunan fasilitas pendukung wisata pada zona penyangga; 

b. pengizinan pemanfaatan peringatan hari besar keagamaan sebagai bagian dari atraksi wisata; dan

c. perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau.

(7) ketentuan umum peraturan zonasi ruang terbuka non hijau (RTNH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:

a. pengizinan pengembangan jaringan utilitas;

b. pengizinan untuk ruang parkir; 

c. pengizinan kegiatan olah raga dan rekreasi;

d. pengizinan secara terbatas bangunan fasilitas umum; 

e. pengizinan secara terbatas untuk pemasangan papan reklame; dan

f. pelarangan pendirian bangunan bukan fasilitas umum yang dapat mengurangi luasan ruang terbuka non hijau.

(8) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:

a. ketentuan umum peraturan zonasi pada lahan sawah disusun dengan memperhatikan ketentuan:

1. diarahkan untuk budidaya tanaman pangan;

2. pengizinan kegiatan pendukung pertanian;

3. pengizinan pembangunan jaringan utilitas;

4. pelarangan alih fungsi kawasan lahan pertanian beririgasi;

5. pelarangan kegiatan budidaya yang mengurangi atau merusak fungsi lahan dan kualitas tanah; dan

6. pelarangan pendirian bangunan pada kawasan lahan pertanian beririgasi.

b. ketentuan umum peraturan zonasi pada lahan bukan sawah meliputi:

1. diarahkan untuk budidaya tanaman pertanian lahan kering; 

2. pengizinan pembangunan jaringan utilitas;

 

 

3. pengizinan kegiatan pendukung pertanian lahan kering; dan

4. pelarangan aktivitas budidaya yang mengurangi atau merusak fungsi lahan dan kualitas tanah.

(9) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h terdiri atas:

a. ketentuan umum peraturan zonasi pada ruang evakuasi bencana alam meliputi:

1. pengizinan fasilitas kebutuhan darurat pengungsi;

2. pengizinan kegiatan lain pada saat tidak ditempati pengungsi; dan

3. pelarangan kegiatan yang menganggu kelancaran evakuasi pengungsi.

b. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan kegiatan sektor informal meliputi:

1. pengizinan kegiatan pedagang kaki lima; dan

2. pelarangan perusakan lingkungan sekitar kegiatan pedagang kaki lima

c. Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan pertahanan meliputi:

1. pengarahan pembangunan fasilitas pendukung kegiatan pertahanan; dan 

2. pembangunan fasilitas kegiatan pertahanan yang menimbulkan dampak lingkungan wajib dikonsultasi dengan Pemerintah Kota.

d. Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan pelayanan umum meliputi:

1. pengizinan pembangunan fasilitas pendukung kegiatan kawasan pelayanan umum; 

2. pengizinan pembangunan fasilitas evakuasi bencana alam; dan

3. pelarangan pembangunan kegiatan yang menganggu aktivitas utama kawasan pelayanan umum.

(10) Tinggi bangunan disekitar Kawasan Wisata Makam Bung Karno maksimum tidak melebihi tinggi cungkup Makam Bung Karno.

 

Pasal 90  

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Pemanfaatan Ruang Kota sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

  Ketentuan Perizinan

Paragraf 1

Umum

Pasal 91 

Dalam pemanfaatan ruang setiap orang wajib memiliki izin pemanfataan ruang dan wajib melaksanakan setiap ketentuan perizinan dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang.

Pasal 92 

(1) Izin pemanfaatan ruang diberikan untuk:

a. menjamin pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang, peraturan zonasi, dan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang;

b. mencegah dampak negatif pemanfaatan ruang; dan

c. melindungi kepentingan umum dan masyarakat luas.

(2) Izin pemanfaatan ruang diberikan kepada calon pengguna ruang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang pada suatu kawasan berdasarkan rencana tata ruang.

 

Pasal 93 

(1) Dalam proses perolehan izin pemanfaatan ruang dapat dikenakan retribusi.

(2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan biaya untuk biaya penyelenggaraan perizinan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai retibusi izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

 

Pasal 94 

(1) Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) dapat berupa:

a. izin prinsip;

b. izin lokasi;

c. izin penggunaan pemanfaatan tanah;

d. izin mendirikan bangunan; dan

e. izin lain yang diwajibkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Kota.

 

Pasal 95 

(1) Izin prinsip dan izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan berdasarkan rencana tata ruang wilayah kota.

(2) Izin penggunaan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) huruf c diberikan berdasarkan izin lokasi dan/atau penetapan lokasi dan/atau izin perubahan penggunaan tanah.

(3) Izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) huruf d diberikan berdasarkan rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi.

 

Paragraf 2

Prosedur Pemberian Izin

Pasal 96 

(1) Prosedur pemberian izin pemanfaatan ruang ditetapkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

(2) Pemberian izin diberikan oleh pejabat yang berwenang dengan mengacu pada rencana tata ruang dan peraturan zonasi.

 

 

(3) Pemberian izin dilakukan secara terkoordinasi dengan memperhatikan kewenangan dan kepentingan berbagai instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pemberian izin terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang belum diatur dalam ketentuan umum peraturan zonasi dan/atau peraturan zonasi didasarkan pada rekomendasi BKPRD.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pemberian izin pemanfaatan ruang diatur dengan Peraturan Daerah.

 

Paragraf 3

Penggantian Yang Layak Terhadap Kerugian

Pasal 97 

(1) Setiap orang dapat mengajukan penggantian yang layak terhadap kerugian yang diderita akibat perubahan rencana tata ruang.

(2) Ketentuan lebih lanjut penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan daerah.

 

Bagian Keempat

Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Paragraf 1

Umum

Pasal 98 

(1) Pemerintah daerah dapat memberikan insentif dan disinsentif terhadap kegiatan yang memanfaatkan ruang.

(2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.

(3) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dibatasi pengembangannya. 

 

Paragraf 2

Bentuk Insentif dan Disinsentif

Pasal 99 

(1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. 

(2) Insentif yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan dalam bentuk :

a. pengurangan retribusi;

b. pemberian kompensasi;

c. imbalan;

d. sewa ruang;

e. urun saham;

f. penyediaan sarana dan prasarana; dan

g. kemudahan prosedur perijinan.

 

Pasal 100 

(1) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (3) diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat.

 

 

(2) Disinsentif yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :

a. kewajiban memberi kompensasi;

b. kewajiban memberi imbalan;

c. persyaratan khusus dalam perizinan; dan

d. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.

 

Pasal 101 

(1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilaksanakan oleh instansi berwenang.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif akan diatur dengan Peraturan Walikota.

 

Bagian Kelima

Arahan Pengenaan Sanksi

Pasal 102 

Arahan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud Pasal 78 huruf d dikenakan untuk pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRW dalam bentuk :

a. pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi di daerah;

b. pemanfaatan ruang tanpa izin yang diterbitkan berdasarkan RTRW;

c. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin yang diterbitkan berdasarkan RTRW;

d. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin yang diterbitkan berdasarkan RTRW;

e. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh pengaturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan

f. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.

 

Pasal 103 

(1) Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi dan/ atau sanksi pidana.

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada perseorangan dan atau korporasi yang melakukan pelanggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:

a. peringatan tertulis;

b. penghentian sementara kegiatan;

c. penghentian sementara pelayanan umum;

d. penutupan lokasi;

e. pencabutan izin;

f. pembatalan izin;

g. pembongkaran bangunan;

 

 

h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau

i. denda administratif.

 

Pasal 104 

Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 102 ayat (3) meliputi :

a. Peringatan tertulis dapat dilaksanakan dengan prosedur bahwa Pejabat yang berwenang dalam penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang dapat memberikan peringatan tertulis melalui penertiban surat peringatan tertulis sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali.

b. Penghentian sementara dapat dilakukan melalui:

1. penerbitan surat perintah penghentian kegiatan sementara dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;

2. apabila pelanggar mengabaikan perintah penghentian kegiatan sementara, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara secara paksa terhadap kegiatan pemanfaatan ruang;

3. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penghentian kegiatan pemanfaatan ruang dan akan segera dilakukan tindakan penertiban oleh aparat penertiban;

4. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan bantuan aparat penertiban melakukan penghentian kegiatan pemanfaatan ruang secara paksa; dan

5. setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban pelanggar untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.

c. Penghentian sementara pelayanan umum dapat dilakukan melalui 

1. penerbitan surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang (membuat surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum);

2. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum kepada pelanggar dengan memuat rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputus;

3. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum

 

 

yang akan segera dilaksanakan, disertai rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputus;

4. pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan pelayanan kepada pelanggar, disertai penjelasan secukupnya;

5. penyedia jasa pelayanan umum menghentikan pelayanan kepada pelanggar; dan

6. pengawasan terhadap penerapan sanksi penghentian sementara pelayanan umum dilakukan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada pelanggar sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.

d. Penutupan lokasi dapat dilakukan melalui:

1. penerbitan surat perintah penutupan lokasi dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;

2. apabila pelanggar mengabaikan surat perintah yang disampaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penutupan lokasi kepada pelanggar;

3. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penutupan lokasi yang akan segera dilaksanakan;

4. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang dengan bantuan aparat penertiban melakukan penutupan lokasi secara paksa; dan

5. pengawasan terhadap penerapan sanksi penutupan lokasi, untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.

e. Pencabutan izin dapat dilakukan melalui :

1. penerbitan surat pemberitahuan sekaligus pencabutan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;

2. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi pencabutan izin pemanfaatan ruang;

3. pejabat yang berwenang memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pencabutan izin;

4. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban mengajukan permohonan pencabutan izin kepada pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin;

 

 

5. pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin menerbitkan keputusan pencabutan izin;

6. memberitahukan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dicabut, sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang secara permanen yang telah dicabut izinnya; dan

7. apabila pelanggar mengabaikan perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan yang telah dicabut izinnya, pejabat yang berwenang melakukan penertiban kegiatan tanpa izin sesuai peraturan perundang-undangan.

f. Pembatalan izin dilakukan melalui :

1. membuat lembar evaluasi yang berisikan arahan pola pemanfaatan ruang dalam rencana tata ruang yang berlaku;

2. memberitahukan kepada pihak yang memanfaatkan ruang perihal rencana pembatalan izin, agar yang bersangkutan dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengantisipasi hal-hal akibat pembatalan izin;

3. menerbitkan surat keputusan pembatalan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;

4. memberitahukan kepada pemegang izin tentang keputusan pembatalan izin;

5. menerbitkan surat keputusan pembatalan izin dari pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembatalan izin; dan

6. memberitahukan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dibatalkan.

g. Pembongkaran bangunan dilakukan melalui :

1. penerbitan surat pemberitahuan perintah pembongkaran bangunan dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;

2. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi pembongkaran bangunan;

3. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pembongkaran bangunan yang akan segera dilaksanakan; dan

4. berdasar surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan bantuan aparat penertiban melakukan pembongkaran bangunan secara paksa.

h. Pemulihan fungsi ruang dapat dilakukan melalui :

1. penetapan ketentuan pemulihan fungsi ruang yang berisi bagian-bagian yang harus dipulihkan fungsinya dan cara pemulihannya;

 

 

2. pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang menerbitkan surat pemberitahuan perintah pemulihan fungsi ruang;

3. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban surat keputusan pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang;

4. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban, memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang yang harus dilaksanakan pelanggar dalam jangka waktu tertentu;

5. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi ruang;

6. apabila sampai jangka waktu yang ditentukan pelanggar belum melaksanakan pemulihan fungsi ruang, pejabat yang bertanggung jawab melakukan tindakan penertiban dapat melakukan tindakan paksa untuk melakukan pemulihan fungsi ruang; dan

7. apabila pelanggar pada saat itu dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi ruang, pemerintah dapat mengajukan penetapan pengadilan agar pemulihan dilakukan oleh pemerintah atas beban pelanggar di kemudian hari.

i. Denda administratif dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif.

j. Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan sanksi adminstratif, sanksi pidana penjara, dan/atau sanksi pidana denda akan diatur dalam peraturan perundang-undangan. 

Bagian Pertama

Hak dan Kewajiban

Pasal 105 

Dalam penataan ruang, setiap orang  berhak untuk :

a. mengetahui rencana tata ruang;

b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;

c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;

d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;

e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan

 

 

f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan / atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

 

Pasal 106 

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib :

a. mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;

b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;

c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan

d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

 

Bagian Kedua

Peran Masyarakat

Pasal 107 

(1) Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan pada tahap: 

a. perencanaan tata ruang;

b. pemanfaatan ruang; dan

c. pengendalian pemanfaatan ruang.

(2) Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi : 

a. masukan mengenai:

1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;

2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;

3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;

4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau

5. penetapan rencana tata ruang.

b. kerja sama dengan Pemerintah Daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

(3) Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :

a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;

b. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;

c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;

d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;

e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan

 

 

f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :

a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;

b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;

c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan

d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

 

Pasal 108 

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, Pemerintah Daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. 

BAB IX

PENGAWASAN PENATAAN RUANG

Pasal 109  

(1) Untuk menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan penataan ruang dilakukan pengawasan terhadap kinerja pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan penataan ruang.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tindakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Walikota.

 

Pasal 110  

Ketentuan pengawasan penataan ruang meliputi: 

a. pengawasan umum terhadap pemanfaatan ruang dan penyimpangan/pelanggaran RTRW harus dilakukan oleh aparat pada unit terkecil di kecamatan dan kelurahan beserta masyarakat umum; dan

b. pengawasan khusus pada penyimpangan/pelanggaran RTRW harus dilakukan oleh SKPD pemberi izin dan SKPD lain yang terkait.

 

Pasal 111  

Tindak lanjut hasil pengawasan penataan ruang meliputi:

a. penyampaian hasil pengawasan kepada Walikota;

b. penyampaian hasil pengawasan yang terdapat indikasi pelanggaran pidana di bidang penataan ruang kepada penyidik pegawai negeri sipil; dan

c. pelaksanaan hasil pengawasan. 

BAB X

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 112 

(1) Penyelesaian sengketa penataan ruang pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.

(2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BAB XI

PENYIDIKAN

Pasal 113 

(1) Selain pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan meliputi:

a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;

b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;

d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;

e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.

 

(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada  ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(6) Pengangkatan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 114 

Setiap orang dan/atau korporasi yang melanggar ketentuan dalam Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, dan Pasal 89 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). 

Pasal 115 

(1) Setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf a yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

(3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

 

Pasal 116 

(1) Setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan perubahan fungsi ruang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

(4) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

 

Pasal 117 

Setiap orang yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf c, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 118 

Setiap orang yang tidak memberikan akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf d, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 119 

(1) Setiap pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya.

 

Pasal 120 

(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, dan Pasal 115 dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, dan Pasal 115.

(2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:

a. pencabutan izin usaha; dan/atau

b. pencabutan status badan hukum.

 

Pasal 121 

(1) Setiap orang yang menderita kerugian akibat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, dan Pasal 115, dapat menuntut ganti kerugian secara perdata kepada pelaku tindak pidana.

(2) Tuntutan ganti kerugian secara perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan hukum acara pidana. 

BAB XIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 122 

(1) Jangka waktu RTRW Kota adalah 20 (dua puluh) tahun yaitu tahun 2011-2030 dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

(2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial kota yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, RTRW Kota dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

(3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kota dan/atau dinamika internal kota. 

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 123 

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

a. semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang kota  yang telah ada tetap dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini;

b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;

c. izin pemanfaatan yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan daerah ini berlaku ketentuan :

1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;

2. untuk yang sudah dilksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.

d. pemanfaatan ruang kota yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan

e. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan. 

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 124 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 125  

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 9 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar Tahun 2000 – 2010 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 126 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Biltar.

 

 

Ditetapkan di Biltar

pada tanggal 4 November 2011

 

WALIKOTA  BLITAR,

 

 

MUH. SAMANHUDI ANWAR, SH.

 

 

                       

 

 

 

 

 

Diundangkan di Blitar

pada tanggal 9 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH 

KOTA BLITAR

 

 

Drs. ICHWANTO, M.AP. 

Daftar Kecamatan di Blitar