Visi penataan ruang wilayah kabupaten Sumenep meliputi  : Terwujudnya ruang  wilayah Kabupaten sebagai pusat kawasan minapolitan yang didukung dengan pengembangan kawasan agropolitan, pariwisata dan industri untuk mendukung perwujudan Kabupaten Sumenep sebagai Kawasan Gerbang Timur Pulau Madura.

Misi penataan ruang wilayah Kabupaten Sumenep meliputi :   

a. Memajukan ekonomi masyarakat melalui pembangunan minapolitan, agropolitan, pariwisata dan industri yang berwawasan lingkungan dengan didukung oleh ketersediaan infrastruktur yang memadai 

b. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan baik di wilayah kepulauan maupun daratan;

c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan; 

d. Memperkecil kesenjangan pembangunan antara wilayah kepulauan dan daratan; dan

e. Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan 

Penataan ruang wilayah Kabupaten bertujuan mewujudkan ruang wilayah Kabupaten sebagai pusat kawasan minapolitan yang didukung dengan pengembangan kawasan agropolitan, pariwisata, dan industri. 

>> Download Perda No. 12 Tahun 2013 Tentang RTRW Sumenep <<

Dibawah ini merupakan isi detil dari Dokumen RTRW Kabupaten yang telah dibagi kedalam beberapa Bab.

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP
NOMOR ........ TAHUN 2011
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SUMENEP 
TAHUN 2011-2031
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMENEP,

 

  1. bahwa  untuk  mengarahkan  pembangunan  di  Kabupaten Sumenep  dengan  memanfaatkan  ruang  wilayah  secara berdaya  guna,  berhasil  guna,  serasi,  selaras,  seimbang,  dan berkelanjutan  dalam  rangka  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat  dan  pertahanan  keamanan,  perlu  disusun Rencana Tata Ruang Wilayah;
  2. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar  sektor,  daerah,  dan  masyarakat  maka  rencana  tata ruang  wilayah  merupakan  arahan  lokasi  investasi pembangunan  yang  dilaksanakan  pemerintah,  masyarakat, dan/atau dunia usaha;
  3. bahwa  dengan  ditetapkannya  Undang-Undang  Nomor    26 tahun  2007  tentang  Penataan  Ruang  dan  Peraturan Pemerintah  Nomor  26  tahun  2008  tentang  Rencana  Tata Ruang  Wilayah  Nasional,  maka  perlu  dijabarkan  ke  dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
  4. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana  dimaksud dalam  huruf  a,  huruf  b,  dan  c  perlu  membentuk  Peraturan Daerah  tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Kabupaten Sumenep 2011-2031;

Mengingat  :

  1.  Pasal 18  ayat (6) Undang  –  Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah  Kabupaten  dalam  Lingkungan  Propinsi  Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41),  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun  1965  Nomor  19,  Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2008  tentang Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun 2004  tentang  Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  2008  Nomor  59,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
  4. Undang-Undang  Nomor  26  Tahun  2007  tentang  Penataan Ruang  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2007 Nomor  68,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Nomor 4725);
  5. Peraturan  Pemerintah  Nomor  38  Tahun  2007  tentang Pembagian  Urusan  Pemerintahan  antara  Pemerintah, Pemerintahan  Daerah  Provinsi  dan  Pemerintahan  Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007  Nomor  82,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 4737);
  6. Peraturan  Pemerintah  Nomor  26  Tahun  2008  tentang Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Nasional  (Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  2008  Nomor  48,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
  7. Peraturan  Pemerintah  Nomor  15  Tahun  2010  tentang Penyelenggaraan  Penataan  Ruang  (Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  2010  Nomor  21,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); 
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan  Tata  Cara  Peran  Masyarakat  dalam  Penataan  Ruang (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2010  Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);


Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMENEP 
dan 
BUPATI SUMENEP
MEMUTUSKAN :
Menetapkan  : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG 
WILAYAH KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2011 – 2031.

BAB I  

KETENTUAN UMUM DAN RUANG LINGKUP

Bagian Pertama

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Sumenep.

2. Bupati adalah Bupati Sumenep.

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumenep. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep.

5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan kehidupannya.

6. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.

7. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional 

8. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya

9. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

10. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.

11. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

12. Pemerintah Daerah adalah Gubernur atau Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.

13. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang.

14. Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

15. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

16. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

17. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan pan penetapan rencana tata ruang.

18. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.

19. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

20. Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten adalah arahan pengembangan wilayah yang ditetapkan oleh pemerintahan daerah kabupaten guna mencapai tujuan penataan ruang wilayah kabupaten dalam kurun waktu 20  tahun.

21. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.

22. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep Tahun 2011-2031 yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten Sumenep adalah kebijaksanaan pemerintah daerah yang menetapkan lokasi dari kawasan yang harus dilindungi, lokasi pengembangan kawasan budidaya termasuk kawasan produksi dan kawasan permukiman, pola jaringan prasarana,  dan wilayah-wilayah yang akan diprioritaskan pengembangannya dalam kurun waktu perencanaan.

23. Rencana struktur ruang wilayah kabupaten adalah rencana yang mencakup sistem perkotaan wilayah kabupaten yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan jaringan prasarana wilayah kabupaten yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten selain untuk melayani kegiatan skala kabupaten yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, dan sistem jaringan sumber daya air, termasuk seluruh daerah hulu bendungan atau waduk dari daerah aliran sungai, serta prasarana lainnya yang memiliki skala layanan satu kabupaten.

24. Rencana pola ruang wilayah kabupaten adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah kabupaten yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budidaya yang dituju sampai dengan akhir masa berlakunya RTRW Kabupaten (20 tahun) yang dapat memberikan gambaran pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang dituju sampai dengan akhir masa berlakunya perencanaan 20 tahun.

25. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.

26. Sistem wilayah adalah struktur ruang dan pola ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat wilayah.

27. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.

28. Pusat Kegiatan Lokal yang dipromosikan selanjutnya disebut PKLp adalah kawasan yang kemudian hari ditetapkan sebagai PKL.

29. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.

30. Pusat Pelayanan Lokal yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.

31. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung dan budidaya.

32. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan.

33. Kawasan hutan lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitar maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegah banjir, dan erosi, serta memelihara kesuburan tanah.

34. Kawasan resapan air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan, sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (aquifer) yang berguna sebagai sumber air.

35. Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kanan kiri sungai, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai. 

36. Kawasan sekitar waduk dan situ adalah kawasan di sekeliling waduk dan situ yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsinya.

37. Kawasan sekitar mata air adalah kawasan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi mata air.

38. Kawasan rawan gerakan tanah adalah kawasan yang berdasarkan kondisi geologi dan geografi dinyatakan rawan longsor atau kawasan yang mengalami kejadian longsor dengan frekuensi cukup tinggi.

39. Kawasan rawan banjir adalah daratan yang berbentuk flat, cekungan yang sering atau berpotensi menerima aliran air permukaan yang relatif tinggi dan tidak dapat ditampung oleh drainase atau sungai, sehingga melimpah ke kanan dan ke kiri serta menimbulkan masalah yang merugikan manusia.

40. Kawasan rawan gempa bumi adalah kawasan yang pernah terjadi dan diidentifikasi mempunyai potensi terancam bahaya gempa bumi baik gempa bumi tektonik maupun vulkanik.

41. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya  manusia, dan sumber daya buatan.

42. Kawasan peruntukan hutan produksi terbatas adalah kawasan hutan yang secara ruang digunakan untuk budidaya hutan alam.

43. Kawasan peruntukan hutan produksi tetap adalah kawasan hutan yang secara ruang digunakan untuk budidaya hutan alam dan hutan tanaman. 

44. Kawasan hutan rakyat adalah kawasan yang diperuntukkan bagi hutan yang dimiliki oleh rakyat, adat, atau ulayat.

45. Kawasan tanaman pangan adalah kawasan lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak, dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan. 

46. Kawasan hortikultura adalah kawasan lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari. 

47. Kawasan perkebunan adalah kawasan yang diperuntukkan bagi tanaman tahunan atau perkebunan yang menghasilkan baik bahan pangan maupun bahan baku industri.

48. Kawasan peternakan adalah kawasan yang secara khusus diperuntukkan untuk kegiatan peternakan atau terpadu dengan komponen usaha tani (berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, atau perikanan) berorientasi ekonomi dan berakses dari hulu sampai hilir. 

49. Lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. 

50. Kawasan perikanan adalah kawasan yang diperuntukkan bagi perikanan.

51. Kawasan pertambangan adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pertambangan yang secara ekonomis mempunyai potensi bahan tambang.

52. Kawasan peruntukan industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

53. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.

54. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

55. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

56. Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.

57. Kawasan minapolitan adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari pusat produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan/atau kegiatan pendukung lainnya.

58. Kawasan pertahanan negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.  

59. Kawasan strategis kabupaten adalah kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, dan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi.

60. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah ketentuan-ketentuan yang dibuat atau disusun dalam upaya mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten agar sesuai dengan RTRW Kabupaten yang dirupakan dalam bentuk ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.

61. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem kabupaten adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur pengendalian yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

62. Ketentuan perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum pemanfaatan ruang, yang digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan keruangan yang tertib sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan.

63. Ketentuan insentif dan disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan juga perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana.

64. Arahan sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.

65. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.

66. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.

67. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

68. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mempunyai fungsi membantu tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.

 

Bagian Kedua

Ruang lingkup

Pasal 2

(1) Lingkup ruang mencakup wilayah Kabupaten dengan batas berdasarkan aspek administratif dan fungsional yang meliputi seluruh wilayah daratan dengan luas kurang lebih 1.147 (seribu seratus empat puluh tujuh) kilometer persegi dan wilayah kepulauan dengan luas kurang lebih 947 (sembilan ratus empat puluh tujuh) kilometer persegi.

(2) Batas-batas wilayah Kabupaten meliputi:

a. sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa;

b. sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Madura;

c. sebelah Timur berbatasan dengan Laut Jawa/Laut Flores; dan

d. sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pamekasan.

(3) Wilayah dan batas wilayah Kabupaten tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

BAB II

AZAZ, VISI MISI, TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG 

WILAYAH KABUPATEN

 

Bagian Pertama

 Azaz Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 3

Azaz penataan ruang terdiri dari beberapa aspek meliputi :

a. Keterpaduan 

b. Keserasian, keselarasan dan keseimbangan; 

c. Keberlanjutan; 

d. Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;

e. Keterbukaan;

f. Kebersamaan dan kemitraan; 

g. Perlindungan kepentingan umum; 

h. Kepastian hukum dan keadilan, dan 

i. Akuntabilitas.

 

Bagian Kedua

Visi dan Misi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 4

 

Visi penataan ruang wilayah kabupaten Sumenep meliputi  : Terwujudnya ruang  wilayah Kabupaten sebagai pusat kawasan minapolitan yang didukung dengan pengembangan kawasan agropolitan, pariwisata dan industri untuk mendukung perwujudan Kabupaten Sumenep sebagai Kawasan Gerbang Timur Pulau Madura.

Misi penataan ruang wilayah Kabupaten Sumenep meliputi :  

a. Memajukan ekonomi masyarakat melalui pembangunan minapolitan, agropolitan, pariwisata dan industri yang berwawasan lingkungan dengan didukung oleh ketersediaan infrastruktur yang memadai 

b. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan baik di wilayah kepulauan maupun daratan;

c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan; 

d. Memperkecil kesenjangan pembangunan antara wilayah kepulauan dan daratan; dan

e. Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan

 

Bagian Ketiga

 Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

 

Pasal 5

Penataan ruang wilayah Kabupaten bertujuan mewujudkan ruang wilayah Kabupaten sebagai pusat kawasan minapolitan yang didukung dengan pengembangan kawasan agropolitan, pariwisata, dan industri.

 

Bagian Keempat

Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

 

Pasal 6

Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten meliputi:

a. pengembangan kawasan minapolitan;

b. pengembangan kawasan agropolitan; 

c. pengembangan dan peningkatan kawasan pariwisata;

d. pengembangan kegiatan industri; 

e. peningkatan kualitas dan jangkauan prasarana dan sarana wilayah;

f. pengendalian fungsi kawasan lindung;

g. peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengurangan resiko bencana;

h. pengembangan kawasan budidaya sesuai daya dukung lingkungan;

i. pengembangan potensi pertambangan mineral dan non mineral;

j. pengembangan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil; dan

Pasal 7

(1) Pengembangan kawasan minapolitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dengan strategi meliputi:

a. mengembangkan pusat-pusat minapolitan;

b. meningkatkan hasil tangkapan ikan; 

c. mengembangan budidaya perikanan; dan

d. mengembangkan sarana dan prasarana pendukung.

(2) Pengembangan kawasan agropolitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dengan strategi meliputi:

a. mengembangkan pusat-pusat agropolitan;

b. meningkatkan kualitas kelembagaan;

c. mengembangkan produk usaha pertanian, kehutanan, industri, perdagangan dan pariwisata; 

d. mengembangan budidaya pertanian;

e. mengembangkan sarana dan prasarana; dan

f. mengendalikan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan.

(3) Pengembangan dan peningkatan kawasan pariwisata yang ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dengan strategi meliputi:

a. mengembangkan pariwisata budaya, alam, dan buatan; 

b. mengembangkan jaringan antar potensi wisata; 

c. meningkatkan prasarana  dan  sarana wisata; 

d. mengembangkan diversifikasi produk wisata; dan 

e. mengembangkan promosi dan kerjasama wisata.

(4) Pengembangan kegiatan industri yang berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dengan strategi meliputi:

a. mengembangkan pusat-pusat industri kecil;

b. mengembangkan kawasan peruntukan industri;

c. mengendalikan proses pengolahan limbah industri menengah;

d. mengembangkan sistem pengelolaan limbah industri kecil; dan

e. mengendalikan secara ketat kegiatan industri kecil dan mikro.

(5) Peningkatan kualitas dan jangkauan prasarana dan sarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e dengan strategi meliputi:

a. mengembangkan sistem transportasi antar wilayah di daratan dengan kepulauan;

b. meningkatkan sistem transportasi antar pusat kegiatan;

c. mengembangkan sistem prasarana jaringan jalan antar wilayah pendukung kawasan minapolitan, kawasan agropolitan, pariwisata, dan industri;

d. mengembangkan sumberdaya energi listrik dan meningkatkan infrastruktur pendukung;

e. meningkatkan jangkauan pelayanan telekomunikasi; 

f. mengembangkan pendayagunaan dan pengelolaan prasarana sumberdaya air; dan 

g. mengembangkan sistem pengelolaan lingkungan.

(6) Pengendalian fungsi kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f dengan strategi meliputi:

a. meningkatkan dan mengendalikan fungsi kawasan lindung; 

b. memulihkan kawasan lindung yang telah menurun fungsinya;

c. meningkatkan nilai ekonomi kawasan lindung;

d. mengoptimalkan penggunaan lahan di sekitar kawasan lindung; 

e. meningkatkan kerja sama antar wilayah dalam pengelolaan kawasan lindung; dan

f. meningkatkan kawasan ruang terbuka hijau perkotaan.

(7) Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengurangan resiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g dengan strategi meliputi:

a. mengendalikan lingkungan pada daerah rawan bencana; 

b. melestarikan lingkungan hidup; dan

c. mengembangkan sistem penanganan bencana.

(8) Pengembangan kawasan budidaya sesuai daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h dengan strategi meliputi:

a. mengembangkan kegiatan budidaya unggulan beserta infrastruktur secara sinergis dan berkelanjutan;

b. mengembangkan dan meningkatan kegiatan pariwisata alam, buatan, dan sejarah secara terintegrasi; dan

c. mengembangkan permukiman yang aman, nyaman, dan seimbang serta mempertimbangkan daya dukung lingkungan.

(9) Pengembangan potensi pertambangan mineral dan non mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal  6 huruf i dengan strategi meliputi:

a. mengembangkan kawasan pertambangan mineral dan nonmineral; dan 

b. meningkatkan kerja sama eksplorasi dan eksploitasi potensi pertambangan.

(10) Pengembangan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf j dengan strategi meliputi:

a. meningkatkan konservasi ekosistem kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil; dan

b. mengembangkan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil. 

BAB III

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Pertama

Umum

 

Pasal 8

(1) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten terdiri atas:

a. sistem pusat kegiatan; dan

b. sistem jaringan prasarana wilayah.

(2) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian minimal skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

 

 

Bagian Kedua

Sistem Pusat Kegiatan

Pasal 9

Sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal  8 ayat (1) huruf a terdiri atas:

a. sistem perkotaan; dan

b. sistem perdesaan.

 

Pasal 10

(1) Sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a terdiri atas:

a. PKL terletak di Perkotaan Sumenep;

b. PKLp meliputi:

1. Perkotaan Arjasa;

2. Perkotaan Rubaru; 

3. Perkotaan Pasongsongan;

4. Perkotaan Batang-batang; 

5. Perkotaan Kalianget; 

6. Perkotaan Bluto; 

7. Perkotaan Gayam; dan

8. Perkotaan Masalembu.

(2) PKL mempunyai fungsi utama meliputi:

a. pusat pemerintahan;

b. pusat perdagangan dan jasa;

c. pusat pendidikan; 

d. pusat kesehatan; 

e. pusat pariwisata; 

f. pusat permukiman perkotaan; dan

g. pusat transportasi.

(3) PKLp Perkotaan Arjasa mempunyai fungsi utama meliputi:

a. pemerintahan kecamatan;

b. perdagangan dan jasa;

c. pendidikan; 

d. pariwisata;

e. pengembangan permukiman perkotaan; 

f. pusat minapolitan;

g. pertanian;

h. kesehatan; dan

i. peruntukan industri.

(4) PKLp Perkotaan Rubaru mempunyai fungsi utama meliputi:

a. pemerintahan kecamatan;

b. perdagangan dan jasa;

c. pendidikan; 

d. kesehatan;

e. pengembangan permukiman perkotaan; 

f. pusat agropolitan; dan

g. peruntukan industri.

(5) PKLp Perkotaan Pasongsongan mempunyai fungsi utama meliputi:

a. pemerintahan kecamatan;

b. perdagangan dan jasa;

c. pendidikan; 

d. pariwisata;

e. kesehatan; 

f. pusat minapolitan;

g. pertanian;

h. peruntukan industri; dan

i. pengembangan permukiman perkotaan.

(6) PKLp Perkotaan Batang-batang mempunyai fungsi utama meliputi:

a. pemerintahan kecamatan;

b. perdagangan dan jasa;

c. pendidikan; 

d. kesehatan;

e. pariwisata;

f. perikanan;

g. pertanian; dan

h. pengembangan permukiman perkotaan.

(7) PKLp Perkotaan Kalianget mempunyai fungsi utama meliputi:

a. pemerintahan kecamatan;

b. perdagangan dan jasa;

c. pendidikan; 

d. kesehatan;

e. pariwisata;

f. peruntukan industri garam; dan

g. pengembangan permukiman perkotaan.

(8) PKLp Perkotaan Bluto mempunyai fungsi utama meliputi:

a. pemerintahan kecamatan;

b. perdagangan dan jasa;

c. pendidikan;

d. kesehatan; 

e. pusat minapolitan;

f. pertanian;

g. peruntukan industri; dan

h. pengembangan permukiman perkotaan.

(9) PKLp Perkotaan Gayam mempunyai fungsi utama meliputi:

a. pemerintahan kecamatan;

b. perdagangan dan jasa;

c. pendidikan; 

d. pariwisata;

e. perikanan;

f. pertanian;

g. peternakan sapi; dan

h. pengembangan permukiman perkotaan.

(10) PKLp Perkotaan Masalembu mempunyai fungsi utama meliputi:

a. pemerintahan kecamatan;

b. perdagangan dan jasa;

c. pendidikan;

d. kesehatan; 

e. pariwisata bahari;

f. perikanan; dan

g. pengembangan permukiman perkotaan.

(11) PPK meliputi: 

a. Kecamatan Gapura; 

b. Kecamatan Saronggi; 

c. Kecamatan Talango; 

d. Kecamatan Batuan; 

e. Kecamatan Lenteng; 

f. Kecamatan Ganding; 

g. Kecamatan Guluk-guluk; 

h. Kecamatan Ambunten; 

i. Kecamatan Dasuk; 

j. Kecamatan Dungkek; 

k. Kecamatan Batuputih; 

l. Kecamatan Manding; 

m. Kecamatan Giligenting; 

n. Kecamatan Pragaan; 

o. Kecamatan Sapeken; 

p. Kecamatan Kangayan; 

q. Kecamatan Nonggunong; dan 

r. Kecamatan Ra’as.

 

Pasal 11

Penetapan kawasan yang akan dibuat Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) meliputi semua kawasan perkotaan di wilayah Kabupaten 

 

Pasal 12

(1) Sistem perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9  huruf b berupa PPL.

(2) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Desa Grujugan dan Desa Braji terletak di Kecamatan Gapura;

b. Desa Kebundadap terletak di Kecamatan Saronggi;  

c. Desa Essang terletak di Kecamatan Talango; 

d. Desa Torbang terletak di Kecamatan Batuan; 

e. Desa Lenteng Timur terletak di Kecamatan Lenteng; 

f. Desa Bilapora Barat terletak di Kecamatan Ganding; 

g. Desa Payudan Karangsokon terletak di Kecamatan Guluk-guluk; 

h. Desa Tambak Agung Ares terletak di Kecamatan Ambunten; 

i. Desa Slopeng terletak di Kecamatan Dasuk; 

j. Desa Romben Barat terletak di Kecamatan Dungkek; 

k. Desa Batuputih Laok terletak di Kecamatan Batuputih; 

l. Desa Kasengan terletak di Kecamatan Manding; 

m. Desa Jate terletak di Kecamatan Giligenting; 

n. Desa Kanduluk terletak di Kecamatan Pragaan; 

o. Desa Pagerungan Kecil dan Desa Pagerungan Besar terletak di Kecamatan Sapeken;

p. Desa Jukong-jukong terletak di Kecamatan Kangayan;

q. Desa Sokaramme Paseser terletak di Kecamatan Nonggunong; dan

r. Desa Brakas terletak di Kecamatan Ra’as.

 

Bagian Ketiga

Sistem Jaringan Prasarana Wilayah

 

Pasal 13

Sistem jaringan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal  9 ayat (1) huruf b terdiri atas:

a. sistem jaringan transportasi;

b. sistem jaringan energi; 

c. sistem jaringan telekomunikasi; 

d. sistem jaringan sumber daya air; dan

e. sistem jaringan prasarana lainnya.

 

Paragraf 1 

 

Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 14

Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a terdiri atas:

a. sistem jaringan transportasi darat; 

b. sistem jaringan perkeretaapian;

c. sistem jaringan transportasi laut; dan

d. sistem jaringan transportasi udara.

 

Pasal 15

(1) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a meliputi:

a. jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ); dan

b. jaringan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan.

(2) Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. jaringan jalan dan jembatan;

b. jaringan prasarana LLAJ; dan

c. jaringan pelayanan LLAJ.

(3) Jaringan jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikelompokkan berdasarkan:

a. status jalan;

b. fungsi jalan; dan

c. sistem jaringan jalan.

(4) Status  jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:

a. jalan nasional;

b. jalan provinsi; dan

c. jalan kabupaten.

(5) Fungsi  jalan sebagaimana dimaksud  pada ayat (3) huruf b meliputi:

a. jalan kolektor;

b. jalan lokal; dan

c. jalan lingkungan.

(6) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:

a. primer; dan 

b. sekunder.

(7) Fungsi jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:

a. kolektor primer;

b. lokal primer;

c. lingkungan primer;

d. kolektor sekunder;

e. lokal sekunder; dan

f. lingkungan sekunder.

(8) Pengembangan jaringan jalan meliputi:

a. jaringan jalan yang ada; 

b. jaringan jalan yang direncanakan; dan

c. rencana pengembangan jalan strategis nasional

 

Pasal 16

(1) Jalan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf a berupa jalan arteri primer meliputi ruas  Kamal – Bangkalan  - Sampang - Pamekasan – Sumenep. 

(2) Jalan Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf b berupa jalan kolektor primer meliputi ruas   Bangkalan – Tanjung Bumi – Ketapang - Sotobar  – Sumenep  – Lombang.

(3) Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal  15 ayat (4) huruf c yang ada di Kabupaten meliputi:

a. ruas jalan antar kecamatan;

b. ruas jalan poros desa; 

c. ruas jalan penghubung antar kabupaten; 

d. ruas jalan lingkar; dan 

e. ruas jalan lingkungan.

(4) Ruas jalan lingkar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi:

a. jalan lingkar Timur Perkotaan Sumenep; dan

b. jalan lingkar Barat Perkotaan Sumenep;

(5) Ruas jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e berupa rencana peningkatan dan pengembangan sistem jalan lingkungan di Kabupaten yang diatur dalam rencana rinci tata ruang.

(6) Rencana pengembangan jalan strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15  ayat (8) huruf c meliputi ruas Tanjung Bumi – Ketapang – Bangkalan.

(7) Rencana pengembangan jaringan jalan diusulkan ke Gubernur selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.

 

Pasal 17

(1) Jaringan prasarana LLAJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal  15  ayat (2) huruf b meliputi:

a. terminal; dan

b. unit pengujian kendaraan bermotor.

(2) Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. pengembangan terminal penumpang Tipe A terletak di Desa Kolor Kecamatan Kota Sumenep;

b. peningkatan terminal penumpang Tipe C meliputi:

1. Terminal Pragaan terletak di Kecamatan Pragaan;

2. Terminal Guluk-Guluk terletak di Kecamatan Ganding;

3. Terminal Kalianget terletak di Kecamatan Kalianget;

4. Terminal Ambunten terletak di Kecamatan Ambunten;

5. Terminal Dungkek terletak di Kecamatan Dungkek; 

6. Terminal Pasongsongan terletak di Kecamatan Pasongsongan;

7. Terminal Saronggi terletak di Kecamatan Saronggi;

8. Terminal Batuan terletak di Kecamatan Batuan;

9. Terminal Talango terletak di Kecamatan Talango;

10. Terminal Bangkal terletak di Kecamatan Kota Sumenep; dan

11. Terminal Pamolokan terletak di Kecamatan Kota Sumenep.

c. pengembangan terminal barang terletak di Kecamatan Kota Sumenep.

(3) Unit pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. PKL Sumenep; dan

b. PKLp Arjasa.

 

Pasal 18

(1) Jaringan pelayanan LLAJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15   ayat (2) huruf c berupa pengembangan sarana dan prasarana angkutan umum masal wilayah meliputi:

a. peningkatan trayek angkutan umum meliputi:

1. Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) yang melayani PKL Sumenep dengan kota-kota luar Provinsi Jawa Timur;

2. Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) yang melayani PKL Sumenep dengan kota/perkotaan dalam Provinsi Jawa Timur; dan 

3. rencana pengembangan rute angkutan umum lokal.

b. pengembangan fasilitas penunjang transportasi meliputi traffic light dan flashing, lampu jalan, marka, perambuan, halte/shelter, parkir, dan lajur kendaraan roda dua.

(2) Rencana pengembangan rute angkutan umum lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a butir 3 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

 

Pasal 19

(1) Jaringan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14  ayat (1) huruf b berupa  pengembangan transportasi penyeberangan.

(2) Pengembangan transportasi penyeberangan  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. optimalisasi pelabuhan penyeberangan terletak di Kecamatan Kalianget, Kecamatan Kangean, dan pelabuhan penyeberangan di Pulau Sapudi; dan

b. pengembangan pelabuhan penyeberangan terletak di Kecamatan Kalianget, Pulau Ra’as, dan Pulau Sapeken.

 

Pasal 20

Sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal  14 huruf b meliputi: 

a. pembangunan jalur kereta api ditujukan pada pengaktifan kembali lintas non operasional di Pulau Madura menghubungkan Bangkalan – Kamal – Sampang – Pamekasan – Sumenep; 

b. pengaktifan kembali jalur kereta api lintas non operasional Sumenep-Kalianget; dan

c. pengembangan stasiun kereta api di Perkotaan Sumenep.

 

Pasal 21

(1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal  14 huruf c meliputi:

a. Tatanan Kepelabuhan; dan

b. Alur pelayaran.

(2) Tatanan Kepelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. pelabuhan pengumpul; dan

1. Pelabuhan Kangean;

2. Pelabuhan Sapudi; dan

3. Pelabuhan Sapeken

b. pelabuhan pengumpan.

1. Pelabuhan Gayam;

2. Pelabuhan Kalianget;

3. Pelabuhan P.Ra’as; dan

4. Pelabuhan Karamian.

 

Pasal 22

(1) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d terdiri dari:

a. tatanan kebandarudaraan; dan

b. ruang udara untuk penerbangan.

(2) Tatanan kebandarudaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: 

a. bandar udara Trunojoyo terletak di Kecamatan Sumenep dengan hierarki pengumpan; dan

b. bandar udara khusus non militer terletak di Kecamatan Sapeken yang digunakan untuk kegiatan Industri Perminyakan.

(3) Ruang udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :

a. kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) Bandar Udara Trunojoyo dan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) bandar udara khusus; dan

b. jalur penerbangan diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(4) Bandar udara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa Bandar Udara Khusus Non Militer terletak di Pagerungan Kecamatan Sapeken. 

 

Paragraf 2 

 

Sistem Jaringan Prasarana Energi

 

Pasal 23

(1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b terdiri atas:

a. jaringan prasarana energi bahan bakar minyak dan gas;

b. jaringan prasarana transmisi tenaga listrik; 

c. jaringan prasarana tenaga listrik; dan

d. pengembangan energi alternatif.

(2) Jaringan prasarana energi bahan bakar minyak dan gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pengembangan jaringan pipa minyak dan gas transmisi bawah laut dari Pagerungan- Gresik.

(3) Jaringan prasarana transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. meningkatkan jaringan listrik Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dengan kapasitas 150 (seratus lima puluh)  kVA melalui Kecamatan Guluk-Guluk – Kecamatan Ganding – Kecamatan Lenteng – Kecamatan Batuan – Kecamatan Kota Sumenep – Kecamatan Rubaru – Kecamatan Pasongsongan; dan

b. meningkatkan jaringan listrik Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) dengan kapasitas 70 (tujuh puluh) kVA terletak di Perkotaan Sumenep dan Perkotaan Arjasa.

(4) Jaringan prasarana tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

a. gardu induk meliputi:

1. Kecamatan Ganding;

2. Kecamatan Batuan; 

3. Kecamatan Dungkek;

4. Kecamatan Talango;

5. Kecamatan Kota Sumenep;

6. Kecamatan Bluto;

7. Kecamatan Pragaan; dan

8. Kecamatan Ambunten.

b. pengembangan sistem jaringan listrik pada wilayah yang belum terlayani.

(5) Pengembangan energi alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:

a. pengembangan energi panas bumi Aeng Panas Tirtosari terletak di Kecamatan Pragaan;

b. pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTA) terletak di Kecamatan Ra’as;

c. pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terletak di Kecamatan Ra’as;

d. pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) tersebar di seluruh Wilayah kepulauan;

e. energi biomasa; dan

f. pengembangan sumber dan prasarana minyak dan gas bumi.

 

Paragraf 3 

 

Sistem Jaringan Telekomunikasi

 

Pasal 24

(1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c terdiri atas:

a. sistem jaringan terestrial; dan

b. sistem jaringan satelit.

(2) Pengembangan jaringan prasarana telekomunikasi yang menjangkau seluruh wilayah Kabupaten.

(3) Sistem jaringan teresterial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pengembangan jaringan kabel telepon dan jaringan serat optik.

(4) Sistem jaringan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pada kawasan yang tidak terjangkau sistem kabel.

(5) Pengembangan infrastruktur telekomunikasi berupa satu tower Base Transceiver Station (BTS) bersama.

 

Paragraf 4 

Sistem Jaringan Sumber Daya Air 

Pasal 25

(1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d terdiri atas:

a. wilayah sungai;

b. jaringan irigasi;dan

c. sistem pengendali banjir.

(2) Wilayah sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Daerah Aliran Sungai (DAS) meliputi:

a. DAS Kali Saroka;

b. DAS Kali Marengan;

c. DAS Kali Patrean;

d. DAS Kali Lemb Dua;

e. DAS Kali Sabuntar;

f. DAS Kali Panele;

g. DAS Kali Sangka;

h. DAS Kali Talaga;

i. DAS Kali Sawah;

j. DAS Kali Kombang;

k. DAS Kali Bakul;

l. DAS Kali Bau;

m. DAS Bunglanjang; dan 

n. DAS Pakamben.

(3) Jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. peningkatan jaringan irigasi dari sederhana dan sistem setengah teknis menjadi irigasi teknis; 

b. pembangunan bendung dan cek dam;

c. pola pengelolaan sumber daya air wilayah sungai dilaksanakan dengan memperhatikan rencana pengembangan air baku pada wilayah sungai yang bersangkutan;

d. pengelolaan dan perlindungan daerah irigasi terdiri atas:

1. daerah irigasi yang menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah provinsi adalah daerah irigasi Jepun dan;

2. daerah irigasi yang menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah Kabupaten  sebanyak  27 (dua puluh tujuh) daerah irigasi.

e. daerah irigasi sebagaimana dimaksud huruf d tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;

f. mengurangi sendimentasi pada saluran irigasi;

g. memantapkan kelembagaan Petani Pemakai Air (P3A) dan Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A); 

h. rehabilitasi dan pemeliharaan kerusakan jaringan irigasi; 

i. pembangunan dan perbaikan pintu-pintu air; dan

j. Konservasi sumber mata air irigasi.

(4) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:

a. pembangunan tanggul dan talud permanen disepanjang sungai; 

b. normalisasi sungai;

c. pembangunan embung meliputi:

1. Kecamatan Pragaan; 

2. Kecamatan Ganding;

3. Kecamatan Batang-batang;

4. Kecamatan Ambunten;

5. Kecamatan Manding;

6. Kecamatan Arjasa;

7. Kecamatan Rubaru;

8. Kecamatan Guluk-guluk;

9. Kecamatan Gapura;

10. Kecamatan Pasongsongan;

11. Kecamatan Dasuk;

12. Kecamatan Batuputih;

13. Kecamatan Gayam; dan

14. Kecamatan Nonggunong.

d. reboisasi kawasan resapan air;

e. pengendalian kawasan resapan air; dan

f. pengendalian kawasan lindung sempadan sungai.

 

Paragraf 5

Rencana Sistem Jaringan Prasarana Lainnya 

Pasal 26

(1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e berupa jaringan prasarana lingkungan meliputi: 

a. sistem jaringan persampahan

b. sistem jaringan air baku untuk air minum;

c. sistem pengelolaan limbah; 

d. sistem jaringan drainase; dan

e. jalur dan ruang evakuasi bencana.

(2) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan sistem sanitary landfill  terletak di Desa Torbang Kecamatan Batuan;

b. pengembangan Tempat Penampungan Sementara (TPS) sesuai standar pelayanan tersebar di setiap kecamatan;

c. pengembangan tong sampah terletak di setiap rumah dan bangunan lainnya;

d. pengembangan teknologi pengelolaan sampah dengan sistem 3R (Reuse, Reduce, Recycle); dan

e. peningkatan jaringan pelayanan sampah terletak di seluruh  kawasan perkotaan.

(3) Jaringan air baku untuk air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf  b meliputi:

a. pengembangan jaringan air minum perpipaan kawasan perkotaan;

b. pengembangan sistem air minum pada pengelolaan sumber air yang ada, pemanfaatan sumber air baru, dan peningkatan jaringan distribusi;

c. pengembangan jaringan air minum pada wilayah rawan kekurangan air bersih meliputi:

1. Desa Poteran Kecamatan Talango;

2. Desa Karangnangka Kecamatan Ra’as;

3. Desa Alasmalang Kecamatan Ra’as;

4. Desa Poteran Kecamatan Ra’as; 

5. Desa Jungkat Kecamatan Ra’as;

6. Desa Larangan Pereng dan Desa Pragaan Laok Kecamatan Pragaan;

7. Desa Prancak dan Desa Campaka Kecamatan Pasongsongan;

8. Desa Duko Kecamatan Rubaru;

9. Desa Batuputih Daya, Desa Juruan Daya dan Desa Juruan Laok Kecamatan Batuputih;

d. pembangunan jaringan perpipaan mandiri perdesaan dengan  mengoptimalkan pemanfaatan sumber air permukaan dan sumber air tanah; dan

e. pengelolaan air baku dari sumber mata air.

(4) Sistem pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

a. pemanfaatan sumber energi alternatif pada industri kecil dan rumah tangga berupa pengelolaan hasil limbah biogas;

b. pengembangan prasarana pengolahan limbah industri, limbah medis, limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) secara mandiri pada fasilitas tertentu maupun secara terpadu; 

c. pengembangan instalasi pengelolaan limbah B3 di kawasan peruntukan industri;

d. pemenuhan fasilitas septic tank pada masing-masing Kepala Keluarga (KK) pada wilayah perkotaan dan perdesaan;

e. pengembangan jamban komunal pada kawasan permukiman padat masyarakat berpenghasilan rendah dan area fasilitas umum;

f. pengoperasian kembali Instalasi Pengolah Limbah Tinja (IPLT) terletak di Desa Lalangon Kecamatan Manding; dan

g. pengembangan instalasi pengolah limbah domestik dan limbah tinja dengan sistem perpipaan pada kawasan perkotaan.

(5) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:

a. pembangunan sistem drainase secara terpadu dengan sungai;

b. normalisasi jaringan drainase yang ada;

c. mengembangkan sumur resapan pada tiap bangunan;

d. peningkatan sarana dan prasarana penunjang drainase;

e. pembangunan saluran drainase memperhatikan kontur dan daerah tangkapan air;

f. pembuatan saluran drainase tersendiri pada setiap kawasan fungsional; dan

g. mengoptimalkan daya serap air ke dalam tanah.

(6) Jalur dan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:

a. penetapan jalur evakuasi bencana dengan mengoptimalkan jaringan jalan yang ada; 

b. jalur evakuasi bencana longsor melalui jalan meliputi: 

1. Kepulauan Kangean; dan 

2. Kecamatan Talango.

c. jalur evakuasi bencana gelombang pasang dan tsunami berupa zona mitigasi meliputi:

1. Kecamatan Batuan;

2. Kecamatan Manding; dan

3. Kecamatan Rubaru.

d. ruang evakuasi bencana alam meliputi lapangan olahraga, sekolahan setempat, kantor desa dan kantor kecamatan; dan

e. penyediaan lahan cadangan terletak di :

1. Kecamatan Ganding;

2. Kecamatan Lenteng; dan

3. Kecamatan Guluk-guluk. 

BAB IV

RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN

 

Bagian Pertama

Umum

 

Pasal 27

(1) Rencana pola ruang wilayah Kabupaten meliputi:

a. kawasan lindung; 

b. kawasan budidaya; dan 

c. kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.

(2) Rencana pola ruang wilayah Kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian minimal skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

 

Bagian Kedua

Kawasan Lindung

 

Pasal 28

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal  27 ayat (1) huruf a meliputi:

a. kawasan hutan lindung;

b. kawasan perlindungan setempat;

c. kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;

d. kawasan rawan bencana alam; 

e. kawasan lindung geologi; dan

f. kawasan lindung lainnya.

Paragraf 1  

Kawasan Hutan Lindung

Pasal 29

Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a dengan luas kurang lebih 11.925 (sebelas ribu sembilan ratus dua puluh lima) hektar.

Paragraf 2  

Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 30

(1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b meliputi:

a. kawasan sempadan pantai;

b. kawasan sempadan sungai;

c. kawasan sekitar danau atau waduk; dan

d. ruang terbuka hijau (RTH) kawasan perkotaan.

(2) Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: 

a. Kecamatan Pasongsongan; 

b. Kecamatan Ambunten; 

c. Kecamatan Dasuk; 

d. Kecamatan Batuputih; 

e. Kecamatan Batang-Batang; 

f. Kecamatan Dungkek; 

g. Kecamatan Gapura; 

h. Kecamatan Kalianget; 

i. Kecamatan Saronggi; 

j. Kecamatan Bluto; 

k. Kecamatan Pragaan; dan 

l. pulau-pulau kecil lainnya bagian dari wilayah Kabupaten Sumenep.

(3) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada pasal (1) huruf b meliputi:

a. Kecamatan Kota Sumenep; dan

b. Kecamatan Lenteng.

(4) Kawasan sekitar danau sebagaimana dimaksud pada pasal (1) huruf c meliputi:

a. Kecamatan Kota Sumenep; dan

b. Kecamatan Lenteng.

(5) Ruang Terbuka Hijau (RTH) kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas kurang lebih 10.790 (sepuluh ribu tujuh ratus sembilan puluh) hektar meliputi:

a. taman Perkotaan Sumenep;

b. alun-alun Perkotaan Sumenep;

c. makam raja-raja Asta Tinggi dan Pemakaman Asta Katandur terletak di Perkotaan Sumenep;

d. lapangan Perkotaan Sumenep;

e. Perkotaan Arjasa;

f. Perkotaan Lenteng; 

g. Perkotaan Pasongsongan;

h. Perkotaan Dungkek; 

i. Perkotaan Dasuk; 

j. Perkotaan Bluto; 

k. Perkotaan Gayam;

l. Perkotaan Masalembu; 

m. Perkotaan Gapura; 

n. Perkotaan Saronggi; 

o. Perkotaan Talango; 

p. Perkotaan Batuan;

q. Perkotaan Kalianget; 

r. Perkotaan Ganding; 

s. Perkotaan Guluk-guluk; 

t. Perkotaan Ambunten;

u. Perkotaan Rubaru;

v. Perkotaan Batang-batang; 

w. Perkotaan Batuputih;

x. Perkotaan Manding;

y. Kecamatan Giligenting; 

z. Perkotaan Pragaan;

aa. Perkotaan Sapeken; 

bb. Perkotaan Kangayan; 

cc. Perkotaan Nonggunong; dan 

dd. Perkotaan Ra’as.

 

Paragraf 3  

Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, dan Cagar Budaya

 

Pasal 31

(1) Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28  huruf c meliputi: 

a. cagar alam;

b. kawasan pantai berhutan bakau; dan

c. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan. 

(2) Cagar alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terletak di perairan laut Pulau Saobi Kecamatan Kangean dengan luas kurang lebih 430 (empat ratus tiga puluh)  hektar.

(3) Kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 1.177 (seribu seratus tujuh puluh tujuh) hektar meliputi:

a. Kecamatan Kalianget;

b. Kecamatan Ra’as;

c. Kecamatan Gili Genting;

d. Kecamatan Sapeken;

e. Kecamatan Saronggi;

f. Kecamatan Pragaan;

g. Kecamatan Gayam;

h. Kecamatan Bluto;

i. Kecamatan Nonggunong;

j. Kecamatan Talango;

k. Kecamatan Dungkek; dan

l. Kecamatan Gapura.

(4) Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

a. bangunan gedung meliputi:

1. Keraton Sumenep terletak di Kecamatan Kota Sumenep;

2. Museum Kraton Sumenep terletak di Kecamatan Kota Sumenep;

3. Masjid Agung terletak di Kecamatan Kota Sumenep;

4. Makam raja-raja Asta Tinggi dan Pemakaman Asta Katandur terletak di Kecamatan Kota Sumenep; dan

5. bangunan peninggalan Belanda terletak di Kecamatan Kalianget.

b. non gedung meliputi: 

1. Asta Belingi, Asta Nyamplong, Asta Adipoday, dan Asta Simo Wonokromo terletak di Kecamatan Gayam;

2. Asta K. Abdullah terletak di Kecamatan Guluk-guluk;

3. Asta Gumuk Kecamatan Kalianget;

4. Asta K. Faqih/Nyi Sitir dan Pemakaman Pekke terletak di Kecamatan Lenteng;

5. Asta Jokotole terletak di Kecamatan Manding;

6. Bujuk/Asta Ponjuk terletak di Kecamatan Nonggunong;

7. Pemakaman Anggo Suto terletak di Kecamatan Saronggi;

8. Asta Agung Ali Akbar dan Asta/Bujuk Panaongan terletak di Kecamatan Pasongsongan;

9. Asta Sayid Yusuf terletak di Kecamatan Talango;

10. Benteng VOC terletak di Kecamatan Kalianget; dan

11. Asta Gunung Leket terletak di Kecamatan Ganding.

 

Paragraf 4  

Kawasan Rawan Bencana Alam

 

Pasal 32

(1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal  28  huruf d meliputi:

a. kawasan rawan bencana longsor;

b. kawasan rawan bencana banjir;

c. kawasan rawan bencana angin puyuh; dan

d. kawasan rawan bencana gelombang pasang.

(2) Kawasan rawan bencana longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terletak di Desa Guopong dan Desa Padike Kecamatan Talango.

(3) Kawasan rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terletak di Kecamatan Kalianget.

(4) Kawasan rawan bencana angin puyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terletak di Kecamatan Kalianget.

(5) Kawasan rawan bencana gelombang pasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:

 

a. Kecamatan Kalianget; dan

b. Kecamatan Gapura.

 

Paragraf 5  

Kawasan Lindung Geologi

 

Pasal 33

(1) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e  berupa kawasan cagar alam geologi.

(2) Kawasan cagar alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : 

a. kawasan karst; dan

b. kawasan sekitar mata air.

(3) Kawasan karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. zona karst kelas 1 meliputi:

1. daerah bukit terletak di Kecamatan Batuputih;

2. deretan perbukitan terletak di Kecamatan Ganding; dan 

3. Kecamatan Guluk-guluk.

b. zona karst kelas 2 meliputi:

1. Desa Pragaan Laok terletak di Kecamatan Pragaan;

2. Pulau Poteran terletak di bagian barat Kecamatan Talango; dan 

3. daerah pantai utara terletak di Kecamatan Batuputih.

c. zona karst kelas 3 meliputi:

1. Kecamatan Pragaan;

2. Kecamatan Bluto;

3. Kecamatan Guluk-guluk;

4. Kecamatan Lenteng;

5. Kecamatan Ambunten; dan 

6. Kecamatan Dasuk.

(4) Kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan radius sekurang-kurangnya 200 (dua ratus) meter meliputi 226 (dua ratus dua puluh enam) mata air di seluruh kecamatan.

(5) Daftar mata air tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

 

Paragraf 6  

Kawasan Lindung Lainnya

 

Pasal 34

(1) Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf f meliputi: 

a. kawasan terumbu karang meliputi:

1. wilayah perairan laut Pulau Gililawak terletak di Kecamatan Talango;

2. wilayah perairan laut Pulau Saor terletak di Kecamatan Sapeken; 

3. wilayah perairan laut Pulau Mamburit terletak di Kecamatan Arjasa; dan

4. wilayah perairan laut Pulau Kemudi, wilayah perairan Desa Berakas, dan wilayah perairan Pulau Tonduk terletak di Kecamatan Ra’as.

b. suaka marga satwa meliputi:

1. burung kakak tua jambul kuning terletak di Pulau Kambing; 

2. penyu terletak di Kecamatan Sapeken; dan

3. kucing busok dan buaya terletak di Kecamatan Arjasa. 

 

Bagian Ketiga

Kawasan Budidaya

 

Pasal 35

Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal  28 ayat (1) huruf b meliputi:

a. kawasan peruntukan hutan produksi;

b. kawasan peruntukan hutan rakyat;

c. kawasan peruntukan pertanian;

d. kawasan peruntukan perikanan;

e. kawasan peruntukan pertambangan;

f. kawasan peruntukan industri;

g. kawasan peruntukan pariwisata;

h. kawasan peruntukan permukiman; dan

i. kawasan peruntukan lainnya.

 

Paragraf 1  

Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

 

Pasal 36

Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a berupa kawasan hutan produksi tetap dengan luas kurang lebih 29.420 (dua puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh) hektar meliputi:

a. Pulau Kangean terletak di Kecamatan Arjasa;

b. Kecamatan Gayam; dan

c. Pulau Paliat dan Sepanjang terletak di Kecamatan Sapeken.

 

Paragraf 2  

Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat

 

Pasal 37

Kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b dengan luas kurang lebih  1.277 (seribu dua ratus tujuh puluh tujuh) hektar meliputi:

a. Kecamatan Dasuk; 

b. Kecamatan Batuputih; 

c. Kecamatan Sumenep; 

d. Kecamatan Guluk-guluk; 

e. Kecamatan Rubaru; 

f. Kecamatan Gapura; 

g. Kecamatan Saronggi; 

h. Kecamatan Pragaan; 

i. Kecamatan Nonggunong; dan 

j. Kecamatan Gayam.

 

Paragraf 3  

Kawasan Peruntukan Pertanian

 

Pasal 38

(1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35  huruf c meliputi: 

a. tanaman pangan;

b. hortikultura;

c. perkebunan; dan 

d. peternakan.

(2) Tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dengan luas kurang lebih total sebesar 20.860,2 (dua puluh ribu delapan ratus enam puluh koma dua) Hektar denga perincian Irigasi 8.287,2 (delapan ribu dua ratus delapan puluh tujuh koma dua) Hektar dan non Irigasi 12.573 (dua belas ribu lima ratus tujuh puluh tiga)  hektar  meliputi:  

a. Kecamatan Lenteng;

b. Kecamatan Ambuten;

c. Kecamatan Gapura;

d. Kecamatan Batuan;

e. Kecamatan Sumenep;

f. Kecamatan Ganding;

g. Kecamatan Saronggi;

h. Kecamatan Dasuk;

i. Kecamatan Manding;

j. Kecamatan Batuputih;

k. Kecamatan Nonggunong

l. Kecamatan Arjasa;

m. Kecamatan Sapeken; dan

n. Kecamatan Kangayan.

(3) Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terletak  di seluruh kecamatan dengan luas kurang lebih 114.062 (seratus sepuluh ribu tiga ratus lima puluh sembilan) hektar.

(4) Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas kurang lebih 7.008 (tujuh ribu delapan) hektar meliputi:

a. Kecamatan Rubaru;

b. Kecamatan Ganding; dan

c. Kecamatan Lenteng.

(5) Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi: 

a. ternak besar meliputi: 

1. Kecamatan Arjasa;

2. Kecamatan Kangayan; dan

3. Kecamatan Sapeken.

b. ternak kecil meliputi:

1. Kecamatan Gayam; dan

2. Kecamatan Nonggunong.

c. ternak unggas meliputi:

1. Kecamatan Nonggunong;

2. Kecamatan Bluto;

3. Kecamatan Lenteng;

4. Kecamatan Rubaru; dan 

5. Kecamatan Saronggi.

 

Paragraf 4  

Kawasan Peruntukan Perikanan

 

Pasal 39

(1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d meliputi: 

a. kawasan peruntukan perikanan tangkap; 

b. kawasan peruntukan perikanan budidaya; dan

c. kawasan peruntukan minapolitan.

(2) Kawasan peruntukan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terletak di Kecamatan Pasongsongan. 

(3) Kawasan peruntukan perikanan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. perikanan budidaya air payau; 

b. perikanan budidaya air tawar; dan 

c. perikanan budidaya air laut.

(4) Perikanan budidaya air payau sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi: 

a. budidaya bandeng dan udang pada areal tambak dengan luas kurang lebih  1.723 (seribu tujuh ratus dua puluh tiga) hektar; dan 

b. budidaya artemia melliputi:

1. Kecamatan Kalianget;

2. Kecamatan Gapura;

3. Kecamatan Giligenting; dan 

4. Kecamatan Dungkek.

(5) Perikanan budidaya air tawar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b antara lain budidaya perikanan air tawar dari embung, kolam, dan sungai meliputi: 

a. Kecamatan Lenteng; 

b. Kecamatan Ambunten; 

c. Kecamatan Manding; dan 

d. Kecamatan Gapura.

(6) Perikanan budidaya air laut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi: 

a. pengembangan budidaya mutiara di wilayah perairan meliputi:

1. Kecamatan Sapeken;

2. Kecamatan Kangean;

3. Pulau Paliat;

4. Pulau Sepangkur; dan

5. Pulau Saobi.

b. pengembangan budidaya rumput laut meliputi:

1. Kecamatan Giligenting;

2. Kecamatan Bluto;

3. Kecamatan Pragaan;

4. Kecamatan Saronggi;

5. Kecamatan Talango;

6. Kecamatan Gapura;

7. Kecamatan Dungkek;

8. Kecamatan Gayam;

9. Kecamatan Nonggunong;

10. Kecamatan Ra’as;

11. Kecamatan Arjasa; dan

12. Kecamatan Sapeken.

c. pengembangan budidaya ikan karang meliputi:

1. Kecamatan Giligenting;

2. Kecamatan Talango;

3. Kecamatan Ra’as;

4. Kecamatan Nongggunong;

5. Kecamatan Kangean;

6. Kecamatan Sapeken; dan

7. Kecamatan Masalembu.

c. pengembangan budidaya ikan karang di wilayah kepulauan meliputi:

1. ikan kerapu;

2. kakap putih;

3. kakap merah;

4. lobster; dan

5. keramba apung.

(7) Pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) meliputi :

a. Kecamatan Ambunten;

b. Kecamatan Pasongsongan;

c. Kecamatan Batang-batang;

d. Kecamatan Dungkek;

e. Kecamatan Talango;

f. Kecamatan Saronggi;

g. Kecamatan Pragaan;

h. Kecamatan Gili Genting;

i. Kecamatan Ra’as;

j. Kecamatan Arjasa;

k. Kecamatan kangayan;

l. Kecamatan Sapeken;

m. Kecamatan Gayam;

n. Kecamatan Nonggunong; dan

o. Kecamatan Masalembu.

(8) Kawasan peruntukan minapolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :

a. Kecamatan Pasongsongan;

b. Kecamatan Ambunten; dan

c. Kecamatan Arjasa.

 

Paragraf 5  

Kawasan Peruntukan Pertambangan

 

Pasal 40

(1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35  huruf e meliputi:

a. pertambangan mineral; 

b. pertambangan minyak dan gas bumi; dan

c. kawasan potensi panas bumi.

(2) Pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pertambangan non logam dan batuan terdiri atas:

a. fosfat terletak di:

1. Kecamatan Batuputih;

2. Kecamatan Ganding;

3. Kecamatan Manding;

4. Kecamatan Lenteng;

5. Kecamatan Guluk-guluk;

6. Kecamatan Bluto; dan

7. Kecamatan Arjasa.

b. batu gamping terletak di:

1. Kecamatan Ganding;

2. Kecamatan Dasuk;

3. Kecamatan Batuputih;

4. Kecamatan Gapura; dan

5. Kecamatan Batang-batang.

c. gipsum terletak di:

1. Kecamatan Rubaru;

2. Kecamatan Gapura; dan

3. Kecamatan Batuputih.

d. pasir kwarsa terletak di:

1. Kecamatan Pasongsongan;

2. Kecamatan Dasuk;

3. Kecamatan Batang-batang; dan

4. Kecamatan Batuputih .

e.  dolomit terletak di Kecamatan Batu Putih.

(3) Pertambangan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terletak di:

a. Pulau Pagerungan Besar; 

b. Pulau Pagerungan Kecil;

c. perairan di sekitar Pulau Giligenting;

d. Blok Kangean;

e. Perairan Kalianget; dan

f. Perairan Pulau Masalembu.

(4) Kawasan potensi panas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terletak di Kecamatan Pragaan.

 

Paragraf 6  

Kawasan Peruntukan Industri

 

Pasal 41

(1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35  huruf  f meliputi:

a. industri menengah; dan

b. industri kecil dan mikro.

(2) Industri menengah sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. pabrik es terletak di:

1. Kecamatan Arjasa;

2. Kecamatan Ra’as; dan

3. Kecamatan Sapeken.

b. pabrik tepung ikan terletak di:

1. Kecamatan Pasongsongan;

2. Kecamatan Batang-batang;

3. Kecamatan Dungkek;

4. Kecamatan Ambuten;

5. Kecamatan Masalembu;

6. Kecamatan Sapeken;

7. Kecamatan Kangayan; dan 

8. Kecamatan Ra’as.

c. pabrik tepung rumput laut terletak di:

1. Kecamatan Arjasa;

2. Kecamatan Gayam;

3. Kecamatan Nonggunong;

4. KecamatanRa’as;

5. Kecamatan Arjasa; dan 

6. Kecamatan Sapeken.

d. pengembangan industri pengolahan hasil pertanian tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan terletak di Kecamatan Rubaru;

e. industri genteng kaolin terletak di Kecamatan Pragaan;

f. industri perikanan dan pengolahan hasil laut terletak di Kecamatan Pasongsongan; dan 

g. industri garam terletak di Kecamatan Kalianget.

(3) Industri kecil dan mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. industri batik tulis terletak di Desa Pakandangan Barat Kecamatan Bluto.

b. ukir-ukiran kayu terletak di:

1. Desa Karduluk Kecamatan Pragaan;

2. Desa Bancamara Kecamatan Dungkek;

3. Desa Giring Kecamatan Manding;

4. Desa Kalianget Barat Kecamatan Kalianget;

5. Desa Poteran Kecamatan Talango; dan

6. Desa Duko Kecamatan Arjasa.

c. pembuatan ukiran, perahu, topeng, dan keris terletak di beberapa kecamatan.

d. industri makanan ringan meliputi:

1. keripik singkong terletak di Kecamatan Batuputih; dan

2. jenang dodol terletak di Kecamatan Pragaan.

e. industri gula siwalan terletak di:

1. Kecamatan Gapura;

2. Kecamatan Pragaan;

3. Kecamatan Dungkek;

4. Kecamatan Batang-batang; dan

5. Kecamatan Giligenting.

f. pembuatan alat-alat dapur dan pengolahan sabut kelapa terletak di Desa Bicabi Kecamatan Dungkek;

g. industri kerajinan keris terletak di Desa Aeng Tongtong Kecamatan Saronggi;

h. industri anyaman daun siwalan terletak di Kecamatan Batang-batang;

i. industri perikanan dan pengolahan hasil laut terletak di:

1. Kecamatan Pasongsong;

2. Kecamatan Ambuten;

3. Kecamatan Dasuk;

4. Kecamatan Batang-batang; dan 

5. Kecamatan Batuputih.

j. industri hiasan kerang terletak di Desa Brakas Kecamatan Ra’as;

k. industri kerupuk ikan terletak di:

1. Desa Kertasada terletak di Kecamatan Kalianget; dan

2. Desa Dungkek terletak di Kecamatan Dungkek.

l. industri jaring ikan terletak di Kecamatan Saronggi.

 

Paragraf 7  

Kawasan Peruntukan Pariwisata

 

Pasal 42

(1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35  huruf  g meliputi:

a. kawasan wisata budaya;

b. kawasan wisata alam; dan 

c. kawasan wisata buatan dan minat khusus.

(2) Kawasan wisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. Keraton Sumenep terletak di Kecamatan Kota Sumenep;

b. Museum Keraton Sumenep terletak di Kecamatan Kota Sumenep;

c. Masjid Agung terletak di Kecamatan Kota Sumenep;

d. Makam raja-raja Asta Tinggi dan Pemakaman Asta Katandur terletak di Kecamatan Kota Sumenep; 

e. Asta Belingi, Asta Nyamplong, Asta Adipoday, dan Asta Simo Wonokromo terletak di Kecamatan Gayam;

f. Asta Gunung Leket terletak di Kecamatan Ganding.

g. Asta K. Abdullah terletak di Kecamatan Guluk-guluk;

h. Asta Gumuk terletak di Kecamatan Kalianget;

i. Asta K. Faqih/ Nyi Sitir dan Pemakaman Pekke terletak di Kecamatan Lenteng;

j. Asta Jokotole terletak di Kecamatan Manding;

k. Bujuk/Asta Ponjuk terletak di Kecamatan Nonggunong;

l. Pemakaman Anggo Suto terletak di Kecamatan Saronggi;

m. Asta Agung Ali Akbar dan Asta/Bujuk Panaongan terletak di Kecamatan Pasongsongan; dan

n. Asta Sayid Yusuf terletak di Kecamatan Talango.

(3) Kawasan wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :

a. Pantai Lombang, rumah berkasur pasir, dan sumber air panas terletak di Kecamatan Batang-batang;

b. Pantai Slopeng terletak di Kecamatan Dasuk;

c. Pantai Ponjug terletak di Kecamatan Talango;

d. Pantai Badur terletak di Kecamatan Batuputih;

e. Pantai Karamian, taman laut, dan terumbu karang terletak di Kecamatan Masalembu;

f. Sumber Air Kiermata Gua Mandalia terletak di Kecamatan Saronggi;

g. Sumber Air Belerang terletak di Kecamatan Pragaan;

h. Gua Kuning (Stalagtit),  Gua Peteng, Gua Arca, sumber mata air batu karang, Pantai Batu Guluk, Pantai Mamburit (Wisata Bahari), terumbu karang, Taman Laut, Pulau Saobi terletak di Kecamatan Kangean;

i. Gua Tampeh terletak di Kecamatan Ganding;

j. gua terletak di Kecamatan Nonggunong;

k. wisata kesehatan di Pulau Gili Lyang, Batu Tali terletak di Kecamatan Dungkek;

l. Batu Kodung terletak di Kecamatan Kalianget;

m. pantai, Gunung Pasir Panaongan, Sungai Grujugan terletak di Kecamatan Pasongsongan;

n. taman Laut  dan karang di Pulau Saor, Pantai Pasir Putih di Pulau Saor, taman laut, Pulau Sepanjang terletak di Kecamatan Sapeken; dan

o. Taman Laut Gililawak terletak di Kecamatan Talango.

(4) Kawasan wisata buatan dan minat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: 

a. kolam renang meliputi:

1. Kecamatan Kota Sumenep; 

2. Kecamatan Kalianget; dan

3. Kecamatan Batuan. 

b. wisata bahari meliputi:

1. Kecamatan Kalianget;

2. Kecamatan Talango;

3. Kecamatan Batang-batang; dan 

4. Kecamatan Dasuk.

 

Paragraf 8  

Kawasan Peruntukan Permukiman

 

Pasal 43

(1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35  huruf h meliputi:

a. permukiman perkotaan; dan

b. permukiman perdesaan. 

(2) Permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :

a. Perkotaan Sumenep;

b. PKLp meliputi:

1. Perkotaan Rubaru;

2. Perkotaan Pasongsongan;

3. Perkotaan Batang-batang;

4. Perkotaan Kalianget;

5. Perkotaan Bluto;

6. Perkotaan Arjasa; 

7. Perkotaan Gayam;dan

7. Perkotaan Masalembu.

c. perkotaan kegiatan kawasan terletak di:

1. Kecamatan Gapura;

2. Kecamatan Saronggi;

3. Kecamatan Talango;

5. Kecamatan Batuan;

6. Kecamatan Lenteng;

7. Kecamatan Ganding;

8. Kecamatan Guluk-guluk;

9. Kecamatan Ambunten;

10. Kecamatan Dasuk;

11. Kecamatan Dungkek;

12. Kecamatan Batuputih;

13. Kecamatan Manding;

14. Kecamatan Giligenting;

15. Kecamatan Pragaan;

16. Kecamatan Sapeken; 

17. KecamatanKangayan;

18. Kecamatan Nonggunong; dan

19. Kecamatan Ra’as.

(3) Permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terletak di PPL.

 

Paragraf 9 

Kawasan Peruntukan Lainnya

 

Pasal 42

(1) Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf i meliputi:

a.  kawasan peruntukan perdagangan dan jasa; 

b. kawasan pertahanan dan keamanan negara; dan

c. kawasan peruntukan lahan cadangan.

(2) kawasan peruntukan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. perdagangan skala PKL meliputi :

1. pasar induk;

2. pasar grosir; dan

3. mall.

b. perdagangan skala PKLp meliputi :

1. pertokoan; dan

2. pasar induk.

c. perdagangan skala PPK meliputi :

 

1. pertokoan; dan

2. pasar kawasan.

d. perdagangan skala PPL meliputi :

1. pertokoan; dan

2. pasar desa.

e. perdagangan sektor informal yang berkembang di setiap wilayah perkotaan dan perdesaan akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

(3) Kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. area latihan militer terletak di Kecamatan Kota Sumenep;

b. Kantor Komando Distrik Militer terletak di Kecamatan Kota Sumenep;

c. Komando Rayon Militer terletak di seluruh kecamatan; 

d. Kantor Polisi Resor terletak di Kecamatan Kota Sumenep; dan

e. Kantor Polisi Sektor terletak di seluruh kecamatan.

(4) Kawasan peruntukan Lahan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

a. pengembangan permukiman perkotaan dan perdesaan, peruntukan industri, pertanian, dan perdagangan dan jasa;

b. pengembangan dampak kebijakan nasional dan regional di wilayah Kabupaten; 

c. ruang penanggulangan bencana; dan

d. pengembangan lokasi agrobisnis dan sektor informal.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan lokasi kawasan peruntukan lahan cadangan diatur dengan Peraturan Bupati.

 

Bagian Keempat

Rencana Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

 

Pasal 44

(1) Kawasan  pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c arahan pengelolaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan  mengendalikan pengembangan kawasan terbangun pada kawasan perlindungan ekosistem, berupa hutan bakau dan terumbu karang, perlindungan ekosistem yang ditunjang dengan kegiatan pariwisata, penelitian, kegiatan pencinta alam dan lingkungan.

(2) Perencanaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil akan diatur dalam rencana tata ruang tersendiri. 

BAB V

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN

Pasal 45

(1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi ditetapkan dengan kriteria :

a. Memiliki potensi ekonomi kawasan cepat tumbuh;

b. Memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi;

c. Memiliki potensi ekspor dan perdagangan pelabuhan bebas;

d. Di dukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi;

e. Memiliki kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi;

f. Berfungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan;

g. Berfungsi untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi nasional; atau

h. Ditetapkan untuk mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal.

(2) Kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan sosial dan budaya ditetapkan dengan kriteria :

a. Merupakan tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat tertentu atau budaya;

b. Merupakan prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya;

c. Merupakan aset nasional dan internasional yang harus dilindungi dan dilestarikan;

d. Merupakan tempat perlindungan peninggalan budaya termasuk warisan budaya yang diakui sebagai warisan dunia;

e. Memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya;

f. Memiliki potensi kerawanan terhadap konflik sosial.

(3) Kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/ atau teknologi tinggi ditetapkan dengan kriteria :

a. Diperuntukkan bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan lokasi sumber daya alam strategis nasional, pengembangan antariksa, serta tenaga atom dan nuklir;

b.  Memiliki sumber daya alam strategis nasional;

c. Berfungsi sebagai pusat pengendalian dan pengembangan antariksa;

d. Berfungsi sebagai pusat pengendalian tenaga atom dan nuklir;

e. Berfungsi sebagai lokasi penggunaan teknologi tinggi strategis.

f. Berfungsi sebagai pertambangan minyak dan gas bumi termasuk pertambangan minyak dan gas bumi lepas pantai.

(4) Kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup ditetapkan dengan kriteria :

a. Merupakan tempat perlindungan keanekaragaman hayati;

b. Merupakan aset nasional berupa kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan atau fauna yang hampir punah atau diperkirakan hampir punah yang harus dilindungi dan atau dilestarikan seperti Taman Nasional Lorentz, Taman Nasional Ujung Kulon, dan Taman Nasional Komodo.;

c. Memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian negara;

d. Memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro;

e. Menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan hidup;

f. Rawan bencana alam nasional; atau

g. Sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan.

Pasal 46

(1) Kawasan strategis Kabupaten terdiri atas:

a. kawasan strategis provinsi yang ada di Kabupaten; dan 

b. kawasan strategis Kabupaten.

(2) Kawasan strategis Kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian minimal skala 1:50.000 tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

Pasal 47

Kawasan strategis provinsi yang ada di Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a meliputi:

a. pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi; dan

b. pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan SDA dan/atau kepentingan teknologi tinggi.

 

Pasal 48

 

(1) pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a meliputi :

a. kawasan agropolitan regional terletak di Kecamatan Rubaru; dan

b. kawasan tertinggal meliputi desa-desa yang tersebar di kepulauan dan pulau-pulau kecil.

(2) Pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan SDA dan/atau kepentingan teknologi tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b berupa kawasan pertambangan minyak dan gas bumi terletak di:

a. Pulau Pagerungan;

b. Pulau Giliketapang;

c. Perairan Masalembu;

d. Blok Kangean; dan

e. Perairan Kalianget.

Pasal 49

Kawasan strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal  46 ayat (1) huruf b meliputi:

a. pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi;

b. pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya; dan 

c. pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

 

Pasal 50

(1) Pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a meliputi:

a. kawasan minapolitan terletak di Kecamatan Arjasa;

b. kawasan pelabuhan terletak di:

1. Kecamatan Kalianget;

2. Kecamatan Arjasa; dan 

3. Kecamatan Sapeken.

c. kawasan bandar udara terletak di Kota Sumenep; dan 

d. kawasan perdagangan skala PKL terletak di Perkotaan Sumenep dan kawasan perdagangan skala PKLp terletak di Perkotaan Arjasa.

(2) Pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49  huruf b meliputi:

a. Keraton Sumenep terletak di Kecamatan Kota Sumenep;

b. Museum Kraton Sumenep terletak di Kecamatan Kota Sumenep;

c. Masjid Agung terletak di Kecamatan Kota Sumenep;

d. Makam raja-raja Asta Tinggi dan Pemakaman Asta Katandur terletak di Kecamatan Kota Sumenep; 

e. Gunung Leket terletak di Kecamatan Ganding;

f. Asta Belingi, Asta Nyamplong, Asta Adipoday, dan Asta Simo Wonokromo terletak di Kecamatan Gayam;

g. Asta K. Abdullah terletak di Kecamatan Guluk-guluk;

h. Asta Gumuk terletak di Kecamatan Kalianget;

i. Asta K. Faqih/Nyi Sitir dan Pemakaman Pekke terletak di Kecamatan Lenteng;

j. Asta Jokotole terletak di Kecamatan Manding;

k. Bujuk/Asta Ponjuk terletak di Kecamatan Nonggunong;

l. Pemakaman Anggo Suto terletak di Kecamatan Saronggi;

m. Asta Agung Ali Akbar dan Asta/Bujuk Panaongan terletak di Kecamatan Pasongsongan;

n. Asta Sayid Yusuf terletak di Kecamatan Talango;

o. Upacara Adat Nyaddar dan Petik Laut terletak di Kecamatan Saronggi;

p. Upacara Petik Laut, Upacara Labuh Laut terletak di Kecamatan Bluto;

q. Upacara Rokatan Laut  terletak di Kecamatan Masalembu; dan

r. Benteng VOC terletak di di Kecamatan Kalianget. 

(3) Pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c meliputi:

a. kawasan DAS Sukrah;

b. kawasan pantai, taman laut, cagar alam, dan hutan meliputi :

1. Kawasan Pantai Lombang terletak di Kecamatan Batang-batang;

2. Kawasan Pantai Slopeng terletak di Kecamatan Dasuk;

3. Kawasan Taman Laut Mamburit terletak di Kecamatan Arjasa;

4. Kawasan Taman Laut Gili Labak terletak di Pulau Gili Labak;

5. Kawasan Taman Laut Pulau Kemudi terletak di Kecamatan Ra’as;

6. Kawasan Taman Laut Saor terletak di Pulau Saor;

7. Kawasan Cagar Alam terletak di Pulau Saobi; dan

8. Kawasan Hutan terletak di Pulau Gili Labak.

c. kawasan rawan bencana longsor terletak di Desa Guopong dan Desa Padike Kecamatan Talango, Kepulauan Kangean; 

d. kawasan rawan bencana banjir terletak di Kecamatan Kalianget;

e. kawasan rawan bencana angin puyuh terletak di Kecamatan Kalianget; dan

f. kawasan rawan bencana gelombang pasang dan tsunami terletak di:

1. Kecamatan Kalianget; dan 

2. Kecamatan Gapura. 

BAB VI

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

 

Pasal 51

(1) Arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten merupakan indikasi program utama penataan ruang wilayah dalam rangka: 

a. perwujudan struktur ruang wilayah Kabupaten; 

b. perwujudan pola ruang wilayah Kabupaten; dan

c. perwujudan kawasan strategis Kabupaten.

(2) Indikasi program utama memuat uraian tentang program, kegiatan, sumber pendanaan, instansi pelaksana, serta waktu dalam tahapan pelaksanaan RTRW.

(3) Pelaksanaan RTRW Kabupaten terbagi dalam 4 (empat) tahapan meliputi: 

a. tahap I (Tahun 2011 - 2015); 

b. tahap II (Tahun 2016 - 2020); 

c. tahap III (Tahun 2021 -  2025); dan 

d. tahap IV (Tahun 2026 – 2031).

(4) Dalam setiap tahapan pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah dilaksanakan penyelenggaraan penataan ruang secara berkesinambungan meliputi:

a. aspek sosialisasi RTRW;

b. aspek perencanaan rinci;

c. aspek pemanfaatan ruang;

d. aspek pengawasan dan pengendalian; dan

e. aspek evaluasi dan peninjauan kembali. 

(5) Matrik indikasi program utama berupa sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

 

Bagian Kedua

Perwujudan Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten

 

Pasal 52

Perwujudan struktur ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal  51 ayat (1) huruf a terdiri atas:

a. perwujudan sistem pusat kegiatan; dan 

b. perwujudan sistem jaringan prasarana wilayah.

 

Pasal 53

(1) Perwujudan sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal  52 huruf a meliputi:

a. perwujudan sistem perkotaan; dan 

b. perwujudan sistem perdesaan.

(2) Perwujudan sistem perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. pengembangan Perkotaan Utama di pusat PKL;

b. pengembangan fasilitas perkotaan;

c. pengembangan sarana permukiman di Perkotaan dengan status PKLp dan PPK;

d. pengembangan sarana kesehatan; dan

e. pengembangan sarana pendidikan.

(3) Perwujudan sistem pusat kegiatan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  huruf b meliputi: 

a. pengembangan sarana dan prasarana;

b. pengembangan pertumbuhan kawasan perdesaan dan wilayah kepulauan;

c. pengembangan akses bagi desa terpencil dan tertinggal;

d. pengembangan kawasan agropolitan;

e. pengembangan produk unggulan; dan

f. penetapan LP2B.

(4) Perwujudan sistem jaringan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b meliputi:

a. sistem jaringan transportasi;

b. sistem jaringan energi;

c. sistem jaringan telekomunikasi;

d. sistem jaringan sumber daya air; dan

e. sistem jaringan prasarana lainnya.

Pasal 54

(1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal  53 ayat (4) huruf a meliputi:

a. pengembangan jalan;

b. pengembangan infrastruktur pendukung;

c. penanganan angkutan rel kereta api;

d. pengaktifan rel kereta api;

e. perbaikan rel dan stasiun kereta api;            

f. optimalisasi pelayanan dan pelabuhan;

g. pengembangan sarana pendukung pelabuhan regional;

h. pengembangan sarana pendukung pelabuhan lokal;                                                                                                                       

i. pengembangan pelayanan untuk kegiatan bongkar muatan antar pulau skala regional;

j. pengembangan pelayaran ekspor-impor pada pelabuhan nasional;

k. pengelolaan kawasan pesisir dan pelabuhan;

l. pengembangan dan pengoperasian bandar udara; dan

m. pembuatan kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) dan Batas Kawasan Kebisingan (BKK) Bandar udara.

(2) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal  53 ayat (4) huruf b meliputi:

a. optimalisasi pelayanan;

b. perluasan jaringan;

c. pengembangan sumber listrik;

d. pengembangan jaringan baru;

e. peningkatan infrastruktur pendukung;

f. penambahan dan perbaikan sistem jaringan;

g. mengkatkan pelayanan; dan

h. pengembangan fasilitas perkotaan melalui pengembangan infrastruktur perkotaan.

(3) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal  53 ayat (4) huruf c meliputi:

a. penyediaan menara BTS (Base Transceiver Station) secara bersama;

b. pengadaan sistem internet, 3G dan GPS;

c. penerapan telematika berbasis modern; dan

d. pengembangan telekomunikasi pada daerah pusat pertumbuhan.

(4) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal  53 ayat (4) huruf d meliputi:

a. peningkatan irigasi sederhana dan  setengah teknis;

b. penyediaan cadangan air untuk musim kemarau;

c. optimalisasi fungsi dan pelayanan; 

d. pelindungan terhadap sumber-sumber mata air dan daerah resapan air; dan

e. mencegah terjadinya pendangkalan terhadap saluran irigasi.

(5) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal  53 huruf e meliputi:

a. pengembangan Tempat  Pemrosesan Akhir (TPA) dengan sistem sanitary landfill;

b. pengembangan Tempat Penampungan Sementara (TPS) sesuai standar pelayanan tersebar di setiap kecamatan;

c. pengembangan tong sampah terletak di setiap rumah dan bangunan lainnya;

d. pengembangan teknologi pengelolaan sampah dengan sistem 3R (Reuse, Reduce, Recycle);

e. peningkatan jaringan pelayanan sampah terletak di seluruh kawasan perkotaan;

f. pemanfaatan sumber energi alternatif pada industri kecil dan rumah tangga berupa pengelolaan hasil limbah biogas;

g. pengembangan prasarana pengolahan limbah industri, limbah medis, limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) secara mandiri pada fasilitas tertentu maupun secara terpadu; 

h. pengembangan instalasi pengelolaan limbah B3 di kawasan peruntukan industri;

i. pemenuhan fasilitas septic tank pada masing-masing Kepala Keluarga (KK) pada wilayah perkotaan dan perdesaan;

j. pengembangan jamban komunal pada kawasan permukiman padat masyarakat berpenghasilan rendah dan area fasilitas umum;

k. pengoperasian kembali Instalasi Pengolah Limbah Tinja (IPLT);

l. pengembangan instalasi pengolah limbah domestik dan limbah tinja dengan sistem perpipaan pada kawasan perkotaan;

m. pembangunan sistem drainase secara terpadu dengan sungai;

n. normalisasi jaringan drainase yang ada;

o. mengembangkan sumur resapan pada tiap bangunan;

p. peningkatan sarana dan prasarana penunjang drainase;

q. pembangunan saluran drainase memperhatikan kontur dan daerah tangkapan air;

r. pembuatan saluran drainase tersendiri pada setiap kawasan fungsional dan mengoptimalkan daya serap air ke dalam tanah;

s. penetapan jalur evakuasi bencana dengan mengoptimalkan jaringan jalan yang ada; dan

t. penyediaan lahan cadangan.

 

Bagian Ketiga

Perwujudan Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten

 

Pasal 55

Perwujudan rencana pola ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal  51 ayat (1) huruf b terdiri atas:

a. kawasan lindung; 

b. kawasan budidaya; dan

c. kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.

 

Pasal 56

(1) Perwujudan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal  53 huruf a meliputi:

a. kawasan hutan lindung;

b. kawasan perlindungan setempat;

c. kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;

d. kawasan rawan bencana alam; 

e. kawasan lindung geologi; dan

f. kawasan lindung lainnya.

(2) Perwujudan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. pengembalian fungsi pada kawasan yang mengalami kerusakan;

b. mengembangkan tanaman yang memiliki fungsi lindung;

c. mempertahankan kawasan resapan air;

d. melestarikan kawasan hulu DAS; dan

e. peningkatan kesadaran masyarakat melalui pendidikan, pariwisata, penelitian dan kerjasama untuk pengelolaanya.

(3) Perwujudan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. pembatasan kegiatan pada kawasan perlindungan setempat;

b. pengelolaaan DAS sungai;

c. pembatasan untuk fungsi pariwisata;

d. danau dan mata air, dibatasi untuk kepentingan pariwisata  dan menghindarai bangunan radius dan mengutamakan vegetasi untuk perlindungan waduk;

e. perlindungan terhadap hutan mangrove, terumbu karang dan eustaria; dan

f. pemanfaatan sumber air dan danau untuk irigasi.

(4) Perwujudan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

a. pemanfaatan kegiatan pelestarian alam;

b. pemeliharaan habitat dan ekosistem khusus;

c. peningkatan tempat wisata, obyek penelitian dan kegiatan pecinta alam;

d. pengadaan kerjasama dengan pihak terkait;

e. pembatasan terhadap fungsi lindung

f. pemantapan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.

(5) Perwujudan kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:

a. menghindari kawasan yang rawan bencana longsor, bencana banjir, bencana angin siklon tropis, bencana gempa, bencana kebakaran dan bencana kekeringan;

b. peringatan terhadap adanya bencana;

c. pengembangan bangunan tahan gempa;

d. pengembangan hutan mangrove; dan

e. pembangunan bangunan pemecah ombak.

(6) Perwujudan kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:

a. perlindungan zona karst;

b. konservasi sekitar mata air; dan

c. perlindungan kualitas dan kuantitas air.

(7) Perwujudan kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:

a. perlindungan kawasan terumbu karang; dan

b. perlindungan suaka marga satwa.

 

Pasal 57

(1) Perwujudan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal  55 huruf b meliputi:

a. kawasan peruntukan hutan produksi;

b. kawasan peruntukan hutan rakyat;

c. kawasan peruntukan pertanian;

d. kawasan peruntukan perikanan;

e. kawasan peruntukan pertambangan;

f. kawasan peruntukan industri;

g. kawasan peruntukan pariwisata;

h. kawasan peruntukan permukiman; dan

i. kawasan peruntukan budidaya lainnya.

(2) Perwujudan kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. mengembangkan hutan yang memiliki nilai ekonomi tinggi;

b. sistem tebang tanam;

c. melakukan kerjasama antara masyarakat dan pihak perhutani;

d. pengolahan hasil hutan;

e. pengelolaan hutan produksi secara intensif; dan

f. penggantian lahan untuk hutan yang telah dikonversi.

(3) Perwujudan kawasan hutan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. pengaturan pengelolaan hutan rakyat; dan

b. pemberddayaan masyarakat sekitar hutan dalam penanggulangan kebakaran hutan.

(4) Perwujudan kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

a. menjaga kelestarian sawah irigasi teknis;

b. pengembangan sawah  irigasi setengah teknis;

c. radius pada sempadan irigasi;

d. pengendalian ketat pada lahan sawah abadi;

e. pengembangan lumbung desa modern;

f. pengembangan tanaman holtikultura;

g. pelestarian kawasan holtikultura;

h. pengembalian lahan pertanian yang rusak;

i. peningkatan produktivitas hasil perkebunan;

j. pengembangan kemitraan;

k. pengembangan peternakan;

l. pengembangan perikanan;

m. memelihara kualitas waduk dan sungai sebagai sumber irigasi;

n. pengembangan system mina padi;

o. penggunaan alat tangkap laut yang ramah lingkungan; dan

p. peningkatan kualitas ekosistem pesisir.

(5) Perwujudan kawasan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:

a. pengembangan kawasan minapolitan;

b. peningkatan sarana perikanan tangkap;

c. pengelolaan hasil perikanan; dan

d. pengembangan industri pengolahan ikan.

(6) Perwujudan kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:

a. pengembalian rona alam bekas area tambang;

b. peningkatan nilai ekonomis hasil tambang;

c. pencegahan galian liar;

d. pada kawasan yang memiliki nilai ekonomis tinggi dan berada di kawasan lindung, maka diperlukan kajian kelayakan ekologis bila ingin menambangnya;

e. pengelolaan lingkungan pada kawasan pertambangan; dan

f. pengembangan penambangan migas.

(7) Perwujudan kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:

a. pengembangan usaha home industry;

b. pengembangan kawasan industry hasil pertanian di kawasan agropolitan;

c. pengembangan kawasan industry perikanan;

d. pengembangan pusat promosi dan pemasaran industri kecil;

e. peningkatan kegiatan koperasi; dan

f. pengembangan kawasan industri yang ditunjang dengan pelabuhan  di kawasan pesisir dan kepulauan.

(8) Perwujudan kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:

a. mengembangkan obyek wisata andalan;

b. meningkatkan kalender wisata dalam skala nasional;

c. menbentuk zona wisata disertai pengembangan paket wisata;

d. peningkatan promosi pariwisata;

e. pengembangan kawasan /cagar budaya dan sejarah, dengan melindungi serta ruang di sekitar bangunan bernilai sejarah, situs purbakala;

f. peningkatan partisipasi masyarakat;

g. melestarikan benda cagar budaya;

h. peningkatan manfaat melalui kegiatan penelitian dan pariwisata; dan

i. pemeliharaan dan larangan perubahan bangunan tampilan bangunan sejarah.

(9) Perwujudan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi:

a. pengembangan permukiman perdesaan/perkotaan disesuaikan dengan karakter fisik, sosial-budaya;

b. penyediaan sarana dan prasarana perdesaan/perkotaan;

c. peningkatan kualitas permukiman perdesaan/perkotaan;

d. pengembangan perumahan terjangkau;

e. penyediaan sarana dan prasarana permukiman perkotaan; dan

f. pengembangan Kasiba/ Lisiba.

(10) Perwujudan kawasan budidaya lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i meliputi:

a. peningkatan fungsi kawasan peruntukan perdagangan dan jasa; 

b. menjaga keberadaan dan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara;

c. pengembangan dampak kebijakan nasional dan regional di wilayah Kabupaten; dan

d. pengembangan lokasi agrobisnis dan sektor informal.

 

Bagian Ketiga

Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten

 

Pasal 58

Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal  55 huruf c meliputi:

a. pengendalian pengembangan kawasan terbangun pada kawasan perlindungan ekosistem, dan

b. pelestarian sumber daya alam kawasan pesisir.

 

Pasal 59

(1) Perwujudan kawasan strategis wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal  51 huruf c meliputi:

a. perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi;

b. perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya;

c. perwujudan kawasan strategis dari sudut pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi; dan 

d. perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

(2) Perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. pengembangan kawasan minapolitan;

b. pengembangan kawasan agropolitan;

c. peningkatan kawasan pelabuhan;

d. peningkatan kawasan bandara;

e. pengembangan kawasan  perdagangan pada PKL; dan

f. pengembangan kawasan  perdagangan pada PKLp.

(3) Perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. peningkatan pembinaan seni dan budaya;

b. peningkatan peran dinas pariwisata;

c. pengembangan penataan kawasan wisata baru;

d. penyebaran informasi dan  potensi pariwisata;

e. mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam pengembangan pariwisata;

f. pengembangan pariwisata seni dan budaya;

g. menyusun agenda pariwisata; dan

h. menyusun rencana induk pengembangan pariwisata.

(4) Perwujudan kawasan strategis dari sudut pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

a. pengendalian  penggunaan teknologi tinggi yang berdampak pada lingkungan; dan

b. penggunaan teknologi yang tepat guna.

(5) Perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:

a. penanganan banjir pada kawasan DAS Sarokah;

b. pengembangan kawasan wisata Pantai Lombang dan Pantai Slopeng;

c. penanganan kawasan rawan bencana alam; dan

d. Pengendalian pengerusakan pada kegiatan pertambangan.

BAB VII

KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

 

Bagian Pertama

Umum

 

Pasal 60

Arahan pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas :

a. ketentuan umum peraturan zonasi;

b. ketentuan perizinan;

c. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan

d. arahan sanksi.

 

Bagian Kedua 

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

 

Pasal 61

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal  60 huruf a terdiri atas:

a. ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang; 

b. ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang, dan

c. ketentuan peraturan zonasi kawasan strategis.

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi meliputi:

a. intensitas pemanfaatan ruang;

b. kegiatan yang diperbolehkan;

c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat; dan

d. kegiatan yang tidak diperbolehkan.

 

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Struktur Ruang

Pasal 62

Ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a terdiri atas:

a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem pusat kegiatan; dan

b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana

 

Paragraf 1

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Sistem Pusat Kegiatan

 

Pasal 63

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a meliputi :

a. ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem perkotaan; dan

b. ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem perdesaan.

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan ketentuan:

a. kegiatan yang diperbolehkan pada kawasan perkotaan besar berupa pusat kegiatan ekonomi wilayah, pusat pengolahan dan distribusi hasil pertanian, perdagangan, jasa, pemerintahan, pendidikan, kesehatan, serta transportasi, pergudangan dan sebagainya;

b. kegiatan yang diperbolehkan pada fungsi perkotaan sedang dan kecil berupa pemasok kebutuhan dan lokasi pengolahan agroindustri dan berbagai kegiatan agrobisnis;

c. menjaga pembangunan perkotaan yang berkelanjutan melalui upaya menjaga keseimbangan wilayah terbangun dan tidak terbangun, mengembangkan hutan kota dan menjaga eksistensi wilayah yang bersifat perdesaan di sekitar kawasan perkotaan;

d. struktur ruang kawasan perkotaan Kabupaten Sumenep terdiri atas jaringan jalan dan bangunan-bangunan penting; dan

e. Jaringan jalan yang membentuk struktur ruang kawasan perkotaan Kabupaten Sumenep terdiri atas jalan arteri primer, jalan arteri sekunder dan jalan kolektor primer.

f. Bangunan-bangunan penting yang membentuk struktur ruang kawasan perkotaan Kabupaten Sumenep meliputi gedung pemerintahan, bandara, industri, pusat perdagangan dan jasa serta fasilitas umum.

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan ketentuan:

a. fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi; dan

b. pengembangan kawasan agropolitan merupakan alternatif pembangunan perdesaan melalui keterkaitan kawasan perkotaan - perdesaan untuk meningkatkan peran perkembangan kawasan perdesaan. 

 

Paragraf 2

Ketentuan Umum Sistem Jaringan Prasarana Wilayah

 

Pasal 64

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b meliputi:

a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi; 

b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan energi;

c. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan telekomunikasi;

d. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan sumber daya air; dan

e. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana lainnya.

 

Pasal 65

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a meliputi:

a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi darat;

b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan perkeretaapian; 

c. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi udara; dan

d. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi laut.

 

Pasal 66

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a meliputi: 

a. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan lalu lintas dan angkutan jalan;

b. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan prasarana lalu lintas angkutan sungai, danau, dan penyeberangan; dan

c. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan transportasi perkotaan; 

(2) Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. jaringan jalan dan jembatan;

b. jaringan prasarana lalu lintas angkutan jalan; dan

c. jaringan pelayanan lalu lintas angkutan jalan.

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan ketentuan:

a. kegiatan yang diperbolehkan berupa bangunan dengan fungsi penunjang yang berkaitan dengan pemanfaatan ruas jalan seperti rambu-rambu, marka, pengarah dan pengaman jalan, serta penerangan jalan;

b. kegiatan yang dibatasi berupa pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan; 

d. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa pemanfaatan ruang manfaat jalan; dan

e. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan.

(4) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan prasarana lalu lintas angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan ketentuan:

a. kegiatan yang diperbolehkan berupa bangunan dengan fungsi penunjang yang berkaitan dengan pemanfaatan terminal;

b. kegiatan yang dibatasi berupa pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan prasarana lalu lintas angkutan jalan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jaringan prasarana lalu lintas angkutan jalan; 

d. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa pemanfaatan terminal; dan

e. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jaringan prasarana lalu lintas angkutan jalan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan.

(5) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan pelayanan lalu lintas angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dengan ketentuan:

a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan yang menunjang pelayanan angkutan lalu lintas;

b. kegiatan yang dibatasi berupa pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan prasarana lalu lintas angkutan jalan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi;

c. tidak diperbolehkan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jaringan prasarana lalu lintas angkutan jalan; 

d. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat menunjang pemanfaatan terminal; dan

e. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jaringan prasarana lalu lintas angkutan jalan.

(6) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan prasarana lalu lintas angkutan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan ketentuan:

a. kegiatan yang diperbolehkan berupa pemanfaatan ruang untuk operasional dan pengembangan transportasi penyeberangan;

b. kegiatan yang dibatasi berupa kegiatan yang mengganggu fungsi penyeberangan; dan

c. intensitas bangunan rendah di sepanjang prasarana lalu lintas angkutan penyeberangan.

 

Pasal 67

Ketentuan umum peraturan zonasi rencana sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf b dengan ketentuan:

a. diperbolehkan dengan bersyarat pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api dilakukan dengan tingkat intensitas rendah dan menengah; 

b. tidak diperbolehkan  pemanfaatan ruang  pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian; 

c. pembatasan pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api; 

d. diperbolehkan dengan syarat perlintasan sebidang jaringan jalan; dan 

e. penetapan garis sempadan  bangunan di sisi jaringan jalur kereta api.

 

Pasal 68

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf c dengan ketentuan:

(1) kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf a, terdiri atas:

a. kawasan ancaman pendaratan dan lepas landas;

b. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;

c. kawasan di bawah permukaan transisi;

d. kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam;

e. kawasan di bawah permukaan kerucut; dan

f. kawasan di bawah permukaan horizontal-luar

(2) untuk mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan serta menanam atau memelihara pepohonan di dalam kawasan keselamatan operasi penerbangan tidak boleh melebihi batas ketinggian kawasan keselamatan operasi penerbangan.

(3) Batas kawasan kebisingan sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) huruf m, merupakan kawasan tertentu di sekitar bandar udara yang terpengaruh gelombang suara mesin pesawat udara dan yang dapat mengganggu lingkungan terdiri atas:

a. kawasan kebisingan tingkat I;

b. kawasan kebisingan tingkat II;dan

c. kawasan kebisingan tingkat III

(4) untuk mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan di dalam kawasan kebisingan tingkat I, II dan III harus sesuai dengan ketentuan tata guna lahan dan peruntukkan kawasan kebisingan:

 

Pasal 69

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf d dengan ketentuan:

a. kegiatan yang diperbolehkan berupa pemanfaatan ruang untuk operasional dan pengembangan transportasi laut; dan

b. kegiatan yang dibatasi yang mengganggu jalur pelayaran. 

 

Pasal 70

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf b terdiri atas:

a. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan pipa minyak dan gas bumi;

b. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan tenaga listrik; dan

c. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan transmisi tenaga listrik.

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan ketentuan:

a. kegiatan yang diperbolehkan berupa tanaman dengan akar pendek dan tidak mengganggu jaringan perpipaan;

b. kegiatan yang tidak diperbolehkan bangunan yang mengganggu jaringan pipa dan gas bumi; dan

c. intensitas bangunan rendah.

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan ketentuan:

a. kegiatan yang diperbolehkan berupa pembangunan papan peringatan dan gardu listrik;

b. kegiatan yang tidak diperbolehkan yang mengganggu sistem distribusi ketenagalistrikan; dan

c. intensitas bangunan sangat rendah.

(4) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan ketentuan:

a. kegiatan yang diperbolehkan berupa jalur hijau dan ruang terbuka hijau;

b. kegiatan yang dibatasi berupa bangunan dengan ketinggian yang membahayakan jaringan listrik;

c. areal lintasan dan jarak bebas antara penghantar SUTT dengan bangunan atau benda lainnya serta tanaman harus mempertimbangkan dampak negatif terhadap lingkungan dan dibebaskan dari bangunan serta wajib memperhatikan keamanan, keselamatan umum dan estetika lingkungan, dengan ketentuan teknis sebagai berikut :

1. lapangan terbuka pada kawasan luar kota sekurang-kurangnya 7,5 (tujuh koma lima) meter dari Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT); 

2. lapangan olahraga sekurang-kurangnya 13,5 (tiga belas koma lima) meter dari SUTT;

3. jalan raya sekurang-kurangnya 9 (sembilan) meter dari Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT);

4. pohon/tanaman sekurang-kurangnya 4,5 (empat koma lima) meter dari Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT);

5. bangunan tidak tahan api sekurang-kurangnya 13,5 (tiga belas koma lima) meter dari Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT);

6. bangunan perumahan, perdagangan dan jasa, perkantoran, pendidikan dan lainnya sekurang-kurangnya 4,5 (empat koma lima) meter dari Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT);

7. Saluran Udara Tegangan Tinggi SUTT lainnya, penghantar udara tegangan rendah dan jaringan telekomunikasi sekurang-kurangnya 4,5 (empat koma lima) meter dari Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT);

8. jembatan besi, rangka besi penghantar listrik dan lainnya sekurang-kurangnya 4 m (empat meter) dari Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT);

9. pompa bensin/tangki bensin sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) meter dari Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT); dan

10. tempat penimbunan bahan bakar sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) meter dari Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT).

 

Pasal 71

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf c dengan ketentuan:

a. kegiatan yang diperbolehkan yang tidak mengganggu jaringan telekomunikasi baik di dalam tanah maupun di bawah tanah;

b. kegiatan yang dibatasi berupa saluran air yang berdekatan dengan saluran air hujan dan saluran air limbah; dan

c. pembangunan jaringan telekomunikasi harus mengacu pada rencana pola ruang dan arah perkembangan pembangunan dengan intensitas:

1. jarak antar tiang telepon pada jaringan umum tidak melebihi 50 (lima puluh) meter;

2. penempatan menara telekomunikasi wajib memperhatikan keamanan, keselamatan umum dan estetika lingkungan serta diarahkan memanfaatkan menara secara terpadu pada lokasi yang telah ditentukan;dan

3. pengembangan jaringan baru atau penggantian jaringan lama pada perkotaan dan ruas-ruas jalan utama diarahkan dengan sistem jaringan bawah tanah atau jaringan tanpa kabel. 

 

Pasal 72

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf d terdiri atas:

a. ketentuan umum peraturan zonasi wilayah sungai;

b. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan irigasi;

c. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan air baku untuk air minum; dan

d. ketentuan umum peraturan zonasi pengendalian banjir.

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi wilayah sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan ketentuan:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:

1. pemanfaatan ruang pada kawasan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung sungai, waduk dan embung; dan

2. pemanfaatan ruang di sekitar WS lintas kabupaten yang selaras dengan pemanfaatan ruang pada WS kabupaten yang berbatasan.

b. kegiatan yang dibatasi berupa bangunan yang  didirikan di sempadan sungai berupa bangunan pemeliharaan sungai, waduk, dan embung;

c. pembatasan pembangunan bangunan yang menganggu sistem lindung sempadan sungai, waduk, dan embung; dan 

d. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang yang dapat merusak ekosistem dan fungsi lindung sungai, waduk, dan embung. 

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan ketentuan:

a. kegiatan yang diperbolehkan berupa bangunan pemeliharaan jaringan irigasi;

b. kegiatan yang dibatasi berupa bangunan yang  didirikan  di atas jaringan irigasi; dan

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa pemanfaatan ruang yang dapat merusak jaringan irigasi.

(4) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan air baku untuk air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan ketentuan:

a. kegiatan yang diperbolehkan berupa bangunan pemeliharaan jaringan air baku untuk air minum;

b. kegiatan yang dibatasi berupa bangunan yang  didirikan  di atas jaringan jaringan air baku untuk air minum;

c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa pembangunan dan pemasangan jaringan primer, sekunder, dan Sambungan Rumah (SR); dan

d. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:

1. pemanfaatan ruang yang dapat merusak jaringan air baku untuk air minum; dan 

2. pembangunan instalasi pengolahan air minum tidak diperbolehkan dibangun langsung pada sumber air baku.

(5) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan air bersih ke kelompok pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dengan ketentuan:

a. kegiatan yang diperbolehkan berupa bangunan pemeliharaan jaringan air bersih;

b. kegiatan yang dibatasi berupa bangunan yang  didirikan  di atas jaringan jaringan air baku untuk air bersih; dan

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa pemanfaatan ruang yang merusak jaringan air bersih.

 

Pasal 73

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 huruf e terdiri atas:

a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan persampahan;

b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem pengelolaan limbah;

c. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan drainase; dan

d. ketentuan umum peraturan zonasi jalur dan ruang evakuasi.

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  huruf a dengan ketentuan:

a. kegiatan yang diperbolehkan di kawasan TPA dan TPS meliputi:

1. pembangunan fasilitas pengolah sampah;

2. kegiatan pengangkutan sampah; 

3. pemilahan dan pengolahan sampah; 

4. kegiatan budidaya pertanian; dan

5. ruang terbuka hijau.

b. kegiatan yang tidak diperbolehkan di sekitar kawasan TPA dan TPS berupa:

1. permukiman;

2. jasa dan perdagangan;

3. pendidikan;

4. kesehatan; dan 

5. pelarangan kegiatan pencemaran lingkungan di kawasan TPA dan TPS.

c. kegiatan yang dibatasi di sekitar kawasan TPA dan TPS berupa industri yang tidak menghasilkan limbah berbahaya dan beracun; dan

d. intensitas bangunan dengan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) 30%.

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  huruf b dengan ketentuan:

a. kegiatan yang diperbolehkan berupa bangunan yang menunjang sistem jaringan air limbah padat dan limbah cair;

b. kegiatan yang dibatasi berupa bangunan yang mengganggu sistem jaringan air limbah;

c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa bangunan yang berdiri di atas atau di sekitar jaringan air limbah; dan 

d. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu fungsi jaringan air limbah. 

(4) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  huruf c dengan ketentuan:

a. kegiatan yang diperbolehkan berupa bangunan yang menunjang sistem drainase;

b. kegiatan yang dibatasi berupa bangunan yang mengganggu sistem drainase;

c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa bangunan yang berdiri di atas atau di sekitar drainase; dan 

d. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu fungsi sistem drainase. 

(5) Ketentuan umum peraturan zonasi jalur dan ruang evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  huruf d dengan ketentuan:

a. kegiatan yang diperbolehkan berupa pembangunan yang menunjang jalur dan ruang evakuasi bencana;

b. kegiatan yang dibatasi berupa kegiatan dan pembangunan yang mengganggu jalur dan ruang evakuasi bencana;

c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa:

1. kegiatan yang tidak tetap;

2. kegiatan yang mudah dipindahkan; dan

3. pembangunan yang menunjang fungsi evakuasi bencana. 

d. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu dan atau menutup  fungsi jalur dan ruang evakuasi bencana. 

 

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Pola Ruang

Pasal 74

Ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal  61 ayat (1) huruf b terdiri atas: 

a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung; dan

b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya.

 

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Lindung

Pasal 75

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam pasal 74 huruf a meliputi:

a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan lindung;

b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat;

c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;

d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam;

e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung geologi; dan

f. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung lainnya

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan ketentuan:

a. diperbolehkan wisata alam dengan syarat tidak mengubah bentang alam;

b. diperbolehkan kegiatan pendidikan dan penelitian dengan syarat tidak mengubah bentang alam;

c. tidak diperbolehkan kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan;

d. tidak diperbolehkan  kegiatan yang berpotensi mengganggu bentang alam, menggangu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian lingkungan hidup;

e. tidak diperbolehkan  kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan dan perusakan terhadap keutuhan kawasan dan ekosistemnya; dan

f. kegiatan budidaya hanya diizinkan bagi penduduk asli dengan luasan tetap.

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan pantai;

b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan sungai;

c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan embung; dan

d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan.

(4) ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dengan ketentuan:

a. tidak diperbolehkan kegiatan mengurangi kualitas pantai pada area 100 (seratus)  meter dari garis pasang tertinggi; 

b. tidak diperbolehkan semua kegiatan mengancam kerusakan pada pantai yang memiliki ekosistem bakau, terumbu karang,  padang lamun, dan estuaria;

c. tidak diperbolehkan kegiatan  menurunkan luas, nilai ekologis, dan estetika kawasan;

d. tidak diperbolehkan kegiatan mengganggu bentang alam, mengganggu kelestarian fungsi pantai, mengganggu akses terhadap kawasan sempadan pantai; 

e. diperbolehkan dengan bersyarat penanaman hutan bakau dan aktivitas konservasi lainnya;

f. diperbolehkan dengan bersyarat pembangunan prasarana dermaga;

g. diperbolehkan dengan bersyarat pembangunan prasarana tower penjaga keselamatan pengunjung;

h. diperbolehkan dengan bersyarat pembangunan struktur alami dan atau buatan untuk mencegah abrasi;

i. diperbolehkan dengan bersyarat pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan rekreasi pantai; dan

j. diperbolehkan dengan bersyarat pendirian bangunan selain untuk kepentingan yang menunjang kegiatan rekreasi pantai.

(5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dengan ketentuan: 

a. diperbolehkan pemanfaatan ruang ruang terbuka hijau;

b. diperbolehkan dengan syarat pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi taman rekreasi;

c. tidak diperbolehkan pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air;

d. diperbolehkan dengan syarat enetapan lebar sempadan;

e. diperbolehkan dengan syarat sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan ditetapkan 5 (lima) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul;

f. diperbolehkan dengan syarat sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan ditetapkan 3 (tiga) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul;

g. diperbolehkan dengan syarat sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan terdiri atas:

1. pada sungai besar ditetapkan 100 (seratus) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan; dan

2. pada sungai kecil ditetapkan 50 (lima puluh)  meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.

h. diperbolehkan dengan syarat sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan terdiri atas:

1. pada sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3 (tiga) meter, garis sempadan ditetapkan 10 (sepuluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan;

2. pada sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) meter dari tepi sungai pada waktu ditetapkan; dan

3. pada sungai yang mempunyai kedalaman maksimum lebih dari 20 (dua puluh)  meter, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu yang ditetapkan.

i. diperbolehkan dengan syarat garis sempadan sungai tidak bertanggul yang berbatasan dengan jalan; 

j. diperbolehkan dengan syarat kepemilikan lahan yang berbatasan dengan sungai diwajibkan menyediakan ruang terbuka publik 3 (tiga) meter sepanjang sungai untuk jalan inspeksi dan/atau taman; 

k. tidak diperbolehkan seluruh kegiatan dan bangunan pada kawasan sempadan sungai; dan

l. tidak diperbolehkan seluruh kegiatan dan bangunan yang mengancam kerusakan dan menurunkan kualitas sungai.

(6) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan embung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dengan ketentuan:

a. diperbolehkan pemanfaatan ruang terbuka hijau;

b. diperbolehkan dengan syarat radius waduk terhadap bangunan berjarak 50 (lima puluh) sampai dengan 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat;

c. tidak diperbolehkan kegiatan pembangunan bangunan fisik atau penanaman tanaman semusim yang mempercepat proses pendangkalan waduk; dan

d. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan permukiman atau kegiatan lain yang dapat mengganggu kelestarian daya tampung waduk pada kawasan sempadannya termasuk daerah pasang surutnya.

(7) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan ruang terbuka hijau untuk kawasan perkotaan  sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dengan ketentuan:

a. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan rekreasi;

b. diperbolehkan penerapan konsep taman kota pada lokasi yang potensial; 

c. diperbolehkan dengan syarat untuk menambah RTH; 

d. diperbolehkan dengan syarat pendirian bangunan dibatasi hanya untuk bangunan penunjang kegiatan rekreasi dan fasilitas umum lainnya;

e. diperbolehkan dengan syarat rencana pengelolaan RTH sepanjang perbatasan wilayah kabupaten adalah 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan garis batas wilayah, kecuali yang sudah padat bangunan-bangunan;

f. diperbolehkan dengan syarat rencana pengelolaan sepanjang jalur instalasi listrik tegangan tinggi mengacu pada ketentuan yang berlaku;

g. tidak diperbolehkan seluruh kegiatan yang bersifat alih fungsi RTH; dan

h. diperbolehkan pengawasan ketat dari pemerintah terkait kegiatan budidaya yang mempengaruhi fungsi RTH atau menyebabkan alih fungsi RTH.

(8) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:

a. ketentuan umum peraturan zonasi cagar alam; dan

b. ketentuan umum peraturan zonasi cagar budaya dan ilmu pengetahuan.

(9) Ketentuan umum peraturan zonasi cagar alam sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a dengan ketentuan:

a. diperbolehkan dengan bersyarat kegiatan reboisasi lahan;

b. diperbolehkan dengan bersyarat kegiatan wisata alam;

c. diperbolehkan dengan bersyarat terbatas kegiatan pemanfaatan sumberdaya alam;

d. tidak diperbolehkan kegiatan pemanfaatan biota dilindungan peraturan;

e. tidak diperbolehkan kegiatan mengurangi daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan

f. tidak diperbolehkan kegiatan mengubah bentang alam dan ekosistem, mengganggu kelestarian flora fauna serta keanekaragaman hayati.

(10) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b dengan ketentuan:

a. diperbolehkan pengamanan dan perlindungan pelestarian dari berbagai bentuk ancaman baik oleh kegiatan manusia maupun alam; 

b. diperbolehkan untuk kegiatan pendidikan dan penelitian dengan syarat tidak merusak ekosistem; dan

c. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan dan perusakan terhadap keutuhan kawasan dan ekosistem.

(11) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan ketentuan:

a. diperbolehkan kegiatan mempertahankan kawasan aman dari bencana sebagai tempat evakuasi;

b. diperbolehkan menyiapkan jalur evakuasi pada kawasan rawan bencana alam;

c. diperbolehkan pengembangan sistem informasi deteksi dini bencana alam;

d. diperbolehkan dengan syarat pengendalian kegiatan budidaya yang terletak pada kawasan rawan bencana alam;

e. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan ancaman bencana;

f. diperbolehkan dengan syarat pengembangan kawasan terbangun pada kawasan rawan bencana alam;

g. diperbolehkan aktivitas budidaya dengan syarat teknis rekayasa teknologi yang sesuai dengan karakteristik bencananya ;dan

h. tidak diperbolehkan aktivitas permukiman dan pembangunan prasarana utama di kawasan rawan bencana di zona perlindungan.

(12) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan ketentuan:

a. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan reboisasi lahan; 

b.  tidak diperbolehkan untuk kegiatan lainnya pada kawasan perlindungan karst mutlak;

c. diperbolehkan dengan syarat berupa pembangunan yang mendukung kawasan lindung;

d. diperbolehkan dengan syarat kegiatan preservasi dan konservasi;

e. diperbolehkan untuk kegiatan pariwisata dan budidaya lain dengan syarat tidak menyebabkan kerusakan kualitas air;

f. radius mata air sejauh 200 (dua ratus) meter di luar kawasan permukiman dan 25 (dua puluh lima) meter di dalam kawasan permukiman; 

g. diperbolehkan pemulihan vegetasi di sekitar radius mata air;

h. tidak diperbolehkan seluruh jenis kegiatan yang menyebabkan pencemaran kualitas air, kondisi fisik kawasan, dan daerah tangkapan air;

i. tidak diperbolehkan seluruh kegiatan yang mengganggu bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna serta fungsi lingkungan hidup; dan

j. tidak diperbolehkan pemanfaatan hasil tegakan.

(13) ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dengan ketentuan:

a. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan ruang pariwisata bahari;

b. tidak diperbolehkan kegiatan penangkapan ikan dan pemanfaatan terumbu karang; dan

c. tidak diperbolehkan kegiatan selain pariwisata bahari.  

 

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Untuk Kawasan Budidaya 

Pasal 76

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf b meliputi:

a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan produksi 

b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan rakyat;

c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian;

d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan kegiatan perikanan;

e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri;

f. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata;

g. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan kegiatan pertambangan; 

h. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman; dan

i. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan lainnya.

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan ketentuan:

a. diperbolehkan pengembangan kegiatan pada lahan-lahan yang memiliki potensi/kesesuaian lahan; 

b. diperbolehkan peningkatan produktivitas hutan produksi;

c. diperbolehkan pemanfaatan wisata alam dan hasil hutan kayu dan nonkayu;

d. diperbolehkan dengan syarat aktivitas pengembangan hutan secara berkelanjutan;

e. diperbolehkan dengan syarat aktivitas reboisasi atau penghijauan dan rehabilitasi hutan;

f. diperbolehkan dengan syarat terbatas pemanfaatan hasil hutan;

g. diperbolehkan dengan syarat secara terbatas pendirian bangunan hanya menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan.

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:

a. diperbolehkan kegiatan pengembangan fungsi budidaya yang mendukung kegiatan di kawasan hutan rakyat dan pengembangan kegiatan budidaya yang mendukung fungsi lindung;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan pengembangan dan pengelolaan kawasan.

(4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:

a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian tanaman pangan;

b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hortikultura;

c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkebunan; dan

d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peternakan.

(5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dengan ketentuan:

a. diperbolehkan peningkatan produktivitas pertanian tanaman pangan;

b. diperbolehkan pengembangan kegiatan agropolitan;

c. diperbolehkan pemeliharaan dan peningkatan prasarana pengairan pada lahan-lahan sawah; 

d. diperbolehkan dengan syarat aktivitas pendukung pertanian tanaman pangan;

e. diperbolehkan dengan syarat mendirikan rumah tinggal dengan intensitas bangunan berkepadatan rendah;

f. tidak diperbolehkan alih fungsi lahan pertanian tanaman pangan; 

g. tidak diperbolehkan aktivitas budidaya yang mengurangi luas kawasan sawah beririgasi; dan

h. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan pada kawasan sawah irigasi.

(6) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dengan ketentuan:

a. diperbolehkan pengembangan agroindustri, agrowisata dengan penyiapan sarana-prasarana pendukung;

b. diperbolehkan peningkatan produktivitas pertanian hortikultura;

c. diperbolehkan pengembangan produksi komoditas unggulan Kabupaten;

d. diperbolehkan dengan syarat aktivitas pendukung pertanian tanaman pangan; dan

e. diperbolehkan dengan syarat meminimalkan alih fungsi lahan hortikultura.

(7) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dengan ketentuan:

a. diperbolehkan dengan syarat aktivitas pendukung pertanian perkebunan;

b. diperbolehkan pengembangan luas areal pada lahan-lahan yang memiliki potensi/ kesesuaian lahan sebagai lahan perkebunan;

c. diperbolehkan pengembangan produksi komoditas unggulan daerah;

d. diperbolehkan peningkatan produktivitas perkebunan;

e. diperbolehkan diversifikasi komoditas perkebunan; dan

f. tidak diperbolehkan aktivitas budidaya mengurangi atau merusak fungsi lahan dan kualitas tanah untuk perkebunan.

(8) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan kegiatan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dengan ketentuan:

a. diperbolehkan mendirikan bangunan sarana peternakan;

b. diperbolehkan pengembangan peternakan secara individual maupun peternakan bebas;

c. diperbolehkan dengan syarat  mengembangkan aktivitas budidaya produktif lain di luar zona penyangga peruntukan peternakan;

d. diperbolehkan pengendalian limbah ternak melalui sistem pengelolaan limbah terpadu; dan

e. diperbolehkan dengan syarat pembatasan pembangunan perumahan baru sekitar kawasan peruntukan peternakan.

(9) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan kegiatan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan ketentuan:

a. tidak diperbolehkan segala aktivitas budidaya mengganggu kualitas air sungai dan waduk perikanan darat;

b. diperbolehkan pengembangan sarana dan prasarana mendukung kegiatan perikanan;

c. tidak diperbolehkan pemanfaatan sumberdaya perikanan melebihi potensi lestari;

d. tidak diperbolehkan pada kawasan peruntukan perikanan dengan fungsi pariwisata, pengembangan perikanannya merusak dan/atau mematikan fungsi pariwisata; dan

e. tidak diperbolehkan pemanfaatan kawasan peruntukan perikanan yang mengakibatkan pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan lainnya.

(10) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan ketentuan:

a. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri baik yang sesuai dengan kemampuan penggunaan teknologi, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di wilayah sekitarnya;

b. diperbolehkan penyediaan ruang zona penyangga berupa sabuk hijau dan RTH;

c. diperbolehkan penyelenggaraan perumahan karyawan, fasilitas umum skala lokal sebagai pendukung kegiatan industri;

d. diperbolehkan penyelenggaraan IPAL;

e. diperbolehkan dengan syarat mengembangkan aktivitas pendukung kegiatan industri;

f. diperbolehkan dengan syarat mengembangkan aktivitas perumahan skala kecil di luar zona penyangga peruntukan industri dengan intensitas bangunan berkepadatan menengah; 

g. diperbolehkan dengan syarat pembatasan pembangunan perumahan baru sekitar kawasan peruntukan industri; dan

h. diperbolehkan dengan syarat pembatasan pengembangan industri yang mengkonsumsi air dalam jumlah banyak.

(11) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dengan ketentuan:

a. diperbolehkan pengembangan kawasan pariwisata menjaga kelestarian ekosistem lingkungan;

b. diperbolehkan pengembangan kawasan pariwisata menjaga kelestarian fungsi lindung;

c. diperbolehkan peningkatan kualitas pariwisata;

d. diperbolehkan pengembangan kawasan pariwisata didukung oleh pengembangan kawasan penunjang pariwisata serta obyek dan daya tarik wisata;

e. diperbolehkan dengan syarat pengembangan obyek dan daya tarik wisata dengan tetap memperhatikan fungsi konservasi kawasan; 

f. diperbolehkan pengembangan kawasan agrowisata untuk memberikan keberagaman obyek wisata di daerah, dengan fasilitas pendukung dan akomodasi dengan luas-luasnya 2,5% (dua koma lima persen) dari total pengelolaan lahan agrowisata; 

g. diperbolehkan optimalisasi pemanfaatan lahan-lahan tidur yang sementara tidak diusahakan;

h. diperbolehkan perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan massa lampau;

i. diperbolehkan dengan syarat pengembangan aktivitas komersial sesuai dengan skala daya tarik pariwisatanya;

j. diperbolehkan dengan syarat pengembangan aktivitas perumahan dan permukiman dengan syarat di luar zona utama pariwisata dan tidak mengganggu bentang alam daya tarik pariwisata;

k. diperbolehkan dengan syarat pendirian bangunan hanya untuk menunjang pariwisata; dan

l. diperbolehkan mengendalikan pertumbuhan sarana dan prasarana pariwisata.

(12) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan kegiatan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dengan ketentuan:

a. diperbolehkan pengawasan secara ketat terhadap kegiatan pertambangan dan pengeboran air bawah tanah;

b. diperbolehkan wajib melaksanakan reklamasi pada lahan-lahan yang semula digunakan galian;

c. diperbolehkan dengan syarat pembatasan dan pengendalian terhadap pemanfaatan dan pengambilan air tanah; 

d. diwajibkan melengkapi perizinan; dan

e. dilakukan dengan mempertimbangkan aspek lingkungan hidup dan berkelanjutan.

(13) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dengan ketentuan:

a. diperbolehkan mengembangkan perdagangan jasa;

b. diperbolehkan dengan syarat pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial;

c. diperbolehkan dengan syarat pengembangan pada lahan yang sesuai dengan kriteria fisik meliputi:

1. kemiringan lereng;

2. ketersediaan dan mutu sumber air bersih; dan

3. bebas dari potensi banjir/ genangan.

d. diperbolehkan prioritas pengembangan pada permukiman hirarki rendah dengan peningkatan pelayanan fasilitas permukiman;

e. diperbolehkan pengembangan permukiman ditunjang dengan pengembangan fasilitas pendukung unit permukiman;

f. diperbolehkan pengembangan kegiatan industri kecil dan menengah (IKM) pada kawasan peruntukan permukiman dengan syarat tidak menimbulkan polusi; 

g. diperbolehkan optimalisasi pemanfaatan lahan-lahan tidur; dan

h. diperbolehkan pembatasan perkembangan kawasan terbangun yang terletak atau berbatasan dengan kawasan lindung.

(14) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i terdiri atas:

a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertahanan keamanan;

b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perdagangan dan jasa; dan

(15) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertahanan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf a dengan ketentuan:

a. diperbolehkan pengembangan aktivitas pertahanan dan keamanan;

b. diperbolehkan dengan syarat pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial sebagai pendukung kegiatan pertahanan keamanan;

c. diperbolehkan dengan syarat pembatasan pendirian bangunan hanya menunjang pertahanan kemanan; dan

d. tidak diperbolehkan segala aktivitas budidaya yang akan mengganggu aktivitas pertahanan keamanan.

(16) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf b dengan ketentuan:

a. diperbolehkan pengembangan aktivitas perdagangan dan jasa;

b. diperbolehkan dengan syarat mengembangkan aktivitas budidaya produktif lainnya sebagai pendukung aktivitas perdagangan dan jasa;

c. diperbolehkan pengembangan aktivitas budidaya lainnya dengan tidak mengganggu aktivitas perdagangan dan jasa; dan

d. tidak diperbolehkan segala aktivitas budidaya yang akan mengganggu aktivitas perdagangan dan jasa.

 

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Strategis 

Pasal 77

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1)  huruf c meliputi:

a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi;

b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya;

c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis dari sudut pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tinggi; dan

d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan memperhatikan :

a. diperbolehkan kawasan penunjang ekonomi ditunjang sarana dan prasarana yang memadai;

b. diperbolehkan dengan syarat pada setiap bagian dari kawasan strategis ekonomi lebih mengefisienkan perubahan fungsi ruang;

c. diperbolehkan dialokasikan ruang atau zona secara khusus dan harus dilengkapi dengan ruang terbuka hijau;

d. diperbolehkan dengan syarat perubahan atau penambahan fungsi ruang tertentu pada ruang terbuka masih dalam batas ambang penyediaan ruang terbuka; dan

e. diperbolehkan zona yang dinilai penting untuk mendukung aktivitas kawasan strategis pertumbuhan ekonomi tidak boleh dilakukan perubahan fungsi.

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan ketentuan:

a. diperbolehkan dengan syarat pada radius tertentu harus dilindungi dari perubahan fungsi yang tidak mendukung kawasan strategis sosial budaya;

b. diperbolehkan ditambahkan fungsi penunjang tanpa menghilangkan identitas dan karakter kawasan;

c. diperbolehkan dengan syarat dibatasi pengembangan kegiatan budidaya di sekitar kawasan strategis sosial budaya;

d. tidak diperbolehkan perubahan dalam bentuk peningkatan kegiatan atau perubahan ruang disekitarnya yang dimungkinkan dapat mengganggu fungsi dasarnya; dan

e. tidak diperbolehkan penambahan fungsi tertentu yang bertentangan pada suatu zona ini.

(4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan SDA dan/atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan ketentuan:

a. diperbolehkan kegiatan yang menunjang kawasan;

b. tidak diperbolehkan kegiatan yang kemungkinan akan mengganggu kegiatan tersebut harus disediakan fungsi penyangga sehingga fungsi zona tidak boleh bertentangan secara langsung pada zona yang berdekatan; dan

c. dipebolehkan kegiatan yang menunjang secara langsung maupun tidak dengan catatan tidak mengganggu fungsi utama secara keseluruhan. 

(5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan ketentuan: 

a. diperbolehkan pada kawasan yang telah ditetapkan memiliki fungsi lingkungan; 

b. diperbolehkan pembuatan sumur resapan pada kawasan yang didalamnya terdapat zona peresapan air; dan 

c. diperbolehkan percepatan rehabilitasi untuk mencegah kerusakan lingkungan.

 

Bagian Ketiga

Ketentuan Perizinan

 

Pasal 78

Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b merupakan  kepatuhan dalam memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan dalam izin pemanfaatan ruang.

 

Pasal 79

(1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang memerlukan tanah dalam rangka penanaman modal wajib memperoleh izin pemanfaatan ruang dari Bupati.

(2) Ketentuan perizinan terdiri atas:

a. Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT);

b. izin lokasi;

c. Izin Mendirikan Bangunan (IMB); dan 

d. izin lainnya.

(3) Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan izin yang diberikan kepada orang dan/atau badan hukum untuk kegiatan pemanfaatan ruang dengan batasan luasan tanah kurang dari 1 (satu) hektar.

(4) Izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan  dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya.

(5) Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan izin yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis.

(6) Izin lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan ketentuan izin usaha pertambangan, perkebunan, pariwisata, industri, perdagangan dan pengembangan sektoral lainnya, yang disyaratkan sesuai peraturan perundang-undangan.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian ketentuan perizinan akan ditetapkan dengan  peraturan bupati.

 

Bagian Keempat

Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Paragraf 1

Umum

 

Pasal 80

Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf c terdiri atas:

a. insentif yang diberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang; dan

b. disinsentif yang diberikan untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.

 

Paragraf 2

Ketentuan Insentif

 

Pasal 81

(1) Insentif yang diberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal  80 huruf a meliputi:

a. insentif yang diberikan kepada masyarakat yang lahannya dijadikan lahan pertanian berkelanjutan;

b. insentif yang diberikan kepada pengusaha dan swasta dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang; dan

(2) Insentif yang diberikan kepada masyarakat yang bersedia lahannya dijadikan lahan pertanian berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

a. kemudahan memperoleh pinjaman dengan bunga rendah, pupuk dan pemasaran;

b. pembangunan serta pengadaan infrastruktur;

c. kemudahan prosedur perizinan; dan

d. pemberian penghargaan kepada masyarakat.

(3) Insentif yang diberikan kepada pengusaha dan swasta dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimakud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

a. kemudahan prosedur perizinan;

b. pembangunan serta pengadaan infrastruktur; dan

c. pemberian penghargaan kepada pengusaha dan swasta.

Paragraf 3

Ketentuan Disinsentif

Pasal 82

(1) Disinsentif untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf b terdiri atas:

a. disinsentif yang diberikan kepada masyarakat, pengusaha dan swasta dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang; dan

b. disinsentif yang diberikan kepada pemerintah daerah lainnya dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.

(2) Disinsentif yang diberikan kepada masyarakat, pengusaha dan swasta dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

a. pembatasan penyediaan infrastruktur;

b. pengenaan kompensasi;

c. izin tidak diperpanjang; dan

d. pinalti.

(3) Disinsentif yang diberikan kepada pemerintah daerah lainnya dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b.  

(4) Aparatur pemerintah dan masyarakat dalam kegiatan penataan ruang wilayah kabupaten sesuai dengan kewenangannya wajib berlaku tertib dalam keikutsertaannya dalam proses penataan ruang, sesuai dengan perundangan-undangan.

(5) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

 

Bagian Kelima

Arahan Sanksi

 

Pasal 83

(1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal  60 huruf d setiap orang yang melakukan pelanggaran di bidang penataan ruang dikenakan sanksi administratif.

(2) Pelanggaran di bidang penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;

b. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat berwenang;

c. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang;dan/atau

d. menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum.

(3) Sanksi administrastif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. peringatan tertulis;

b. penghentian sementara kegiatan;

c. penghentian sementara pelayanan umum;

d. penutupan lokasi;

e. pencabutan izin;

f. pembatalan izin;

g. pembongkaran bangunan;

h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau

i. denda administratif.

 

Pasal 84

(1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3) huruf a dilakukan terhadap:

a. ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang secara keseluruhan;

b. pelanggaran ketentuan arahan peraturan zonasi;

c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;

d. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;

e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;

f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan

g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.

(2) Pemberian surat peringatan tertulis dengan penerbitan surat peringatan tertulis sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali.

(3) Penerbitan surat peringatan tertulis dilakukan secara bertahap dengan jangka waktu tertentu.

 

Pasal 85

(1) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) huruf b dilakukan terhadap:

a. ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang secara keseluruhan;

b. pelanggaran ketentuan arahan peraturan zonasi;

c. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;

d. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten; dan

e. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum. 

(2) Penghentian sementara kegiatan dilakukan sampai terpenuhinya kewajiban pelanggar untuk menyesuaikan pemanfaatan ruang dengan RTRW Kabupaten dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang.

 

 

Pasal 86

(1) Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3) huruf c dilakukan terhadap:

a. ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang secara keseluruhan;

b. pelanggaran ketentuan arahan peraturan zonasi;

c. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;

d. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten; dan

e. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum. 

(2) Penghentian sementara pelayanan umum dirinci jenis-jenis pelayanan umum yang akan dihentikan.

(3) Penghentian sementara pelayanan umum dilakukan sampai terpenuhinya kewajiban pelanggar untuk menyesuaikan pemanfaatan ruang dengan RTRW Kabupaten dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang.

 

Pasal 87

(1) Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3) huruf d dilakukan terhadap:

a. ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang secara keseluruhan;

b. pelanggaran ketentuan arahan peraturan zonasi;

c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;

d. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;

e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;

f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan

g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.

(2) Penutupan lokasi akan dilakukan secara paksa apabila pelanggar mengabaikan surat perintah penutupan lokasi dari pejabat yang berwenang.

(3) Lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruang dengan RTRW kabupaten dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang.

 

Pasal 88

(1) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3) huruf e dilakukan terhadap:

a. ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang secara keseluruhan;

b. pelanggaran ketentuan arahan peraturan zonasi;

c. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;

d. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;

e. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan

f. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.

(2) Pencabutan izin akan dilakukan apabila pelanggar mengabaikan perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang secara permanen.

 

Pasal 89

(1) Pembatalan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3) huruf f dilakukan terhadap:

a. ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang secara keseluruhan;

b. pelanggaran ketentuan arahan peraturan zonasi;

c. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;

d. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;

e. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan

f. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.

(2) Pembatalan izin diterbitkan berdasarkan lembar evaluasi yang berisikan arahan pola pemanfaatan ruang dalam RTRW Kabupaten.

 

Pasal 90

(1) Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3) huruf g dilakukan terhadap:

a. ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang secara keseluruhan;

b. pelanggaran ketentuan arahan peraturan zonasi;

c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;

d. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;

e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;

f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan

g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.

(2) Pembongkaran bangunan akan dilakukan secara paksa apabila pelanggar mengabaikan surat perintah pembongkaran bangunan.

 

Pasal 91

(1) Pemulihan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3) huruf h dilakukan terhadap:

a. ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang secara keseluruhan;

b. pelanggaran ketentuan arahan peraturan zonasi;

c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;

d. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;

e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;

f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan

g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.

(2) Pemulihan fungsi dilakukan oleh pelanggar dengan jangka waktu tertentu.

(3) Pemulihan fungsi dilakukan oleh pejabat yang berwenang secara paksa apabila pelanggar dalam jangka waktu tertentu tidak melakukan pemulihan fungsi.

 

Pasal 92

(1) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83  ayat (3) huruf i dilakukan terhadap:

a. ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang secara keseluruhan;

b. pelanggaran ketentuan arahan peraturan zonasi;

c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;

d. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;

e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;

f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan

g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.

(2) Denda administratif dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif.

 

Pasal 93

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan dan jangka waktu sanksi diatur dengan Peraturan Bupati. 

BAB VIII

HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

 

Pasal 94

(1) Dalam penataan ruang setiap orang berhak untuk:

a. berperan serta dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang; 

b. mengetahui secara terbuka RTRW Kabupaten, rencana tata ruang kawasan, rencana rinci tata ruang kawasan, termasuk tata letak dan tata bangunan; 

c. menikmati manfaat ruang dan atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang; dan 

d. memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialami sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang.

(2) Agar masyarakat mengetahui RTRW Kabupaten dan rencana rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang telah ditetapkan, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berwenang wajib menyebarluaskan melalui media massa, audio visual, papan pengumuman, dan selebaran serta sosialisasi secara langsung kepada seluruh aparat Kabupaten dan komunitas masyarakat di Kabupaten. 

(3) Pelaksanaan hak masyarakat untuk menikmati pertambahan nilai ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(4) Hak memperoleh penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d Pasal ini diselenggarakan dengan cara musyawarah di antara pihak yang berkepentingan atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Pasal 95

Dalam pemanfaatan ruang setiap orang wajib:

a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;

b. berlaku tertib dalam keikutsertaannya dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;

c. berperan serta dalam memelihara kualitas ruang; 

d. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan

e. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

 

Pasal 96

(1) Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan masyarakat.

(2) Peran serta masyarakat dalam penataan ruang dilakukan melalui:

a. partisipasi dalam perencanaan tata ruang;

b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan 

c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

(3) Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa:

a. masukan mengenai:

1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;

2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;

3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;

4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau

5. penetapan rencana tata ruang.

b. kerjasama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

(4) Tata cara dan ketentuan lebih lanjut tentang peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(5) Bentuk peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa:

a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;

b. kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;

c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;

d. peningkatan efisiensi, efektivitas dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

e. menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan

f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa:

a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;

b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;

c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan

d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

 

Pasal 97

(1) Tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang di wilayah Kabupaten dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Pelaksanaan peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Pemerintah Kabupaten

BAB IX

KELEMBAGAAN

 

Pasal 98

(1) Dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama antar sektor atau antar daerah bidang penataan ruang dibentuk BKPRD.

(2) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

 

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 99

(1) Jangka waktu RTRW Kabupaten adalah 20 (dua puluh) tahun yaitu tahun 2011-2031.

(2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah provinsi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan RTRW Kabupaten dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

(3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dan/atau dinamika internal. 

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 100

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka:

a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;

b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:

1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan  berdasarkan Peraturan Daerah ini;

2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan  berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan

3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan  berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat

dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak. 

c. izin pemanfaatan ruang yang sudah habis masa berlakunya dan tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan

d. pemanfataan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut:

1. yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, pemanfaatan ruang  yang bersangkutan diterbitkan dan disesuaikan Peraturan Daerah ini; dan

2. yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

(2) Permohonan izin yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang yang masih dalam proses, harus mengacu pada Peraturan Daerah ini.

 

Pasal 101

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini. 

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

 

Pasal 102

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep.

 

 

Ditetapkan di Sumenep

pada tanggal ......, ........., 2011

 

BUPATI SUMENEP

 

 

KH. A. BUSYRO KARIM

 

 

Diundangkan di Sumenep

pada tanggal ...,…,……..

 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMENEP

 

 

 

 ……………………….

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2011 NOMOR ...... 

Daftar Kecamatan di Sumenep