Penataan ruang wilayah Kabupaten Pamekasan diselenggarakan asas keterpaduan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, keberlanjutan, keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, keterbukaan, kebersamaam dan kemitraan, perlindungan kepentingan umum, kepastian hukun dan keadilan, akuntabilitas, dan kesinambungan dalam lingkup Kabupaten dan kaitannya dengan Propinsi Jawa Timur dan daerah otonom sekitar yang berwawasan lingkungan.

 

Visi penataan ruang Kabupaten Pamekasan adalah Terwujudnya ruang wilayah kabupaten sebagai pusat pengembangan sumber daya berbasis agropolitan dan minapolitan secara berkelanjutan dan berdaya saing regional

 

Misi Penataan Ruang adalah :

  1. Mewujudkan pengembangan pusat kegiatan guna mendorong percepatan terbentuknya kawasan agropolitan dan minapolitan;
  2. Mewujudkan pengembangan prasarana wilayah secara terpadu dalam meningkatkan daya saing wilayah;
  3. Mewujudkan keseimbangan pola ruang lindung dan budidaya guna mewujudkan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan berwawasan tata ruang

>> Download Perda No. 16 Tahun 2012 Tentang RTRW Pamekasan <<

Dibawah ini merupakan isi detil dari Dokumen RTRW Kabupaten yang telah dibagi kedalam beberapa Bab.

PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN


PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR 16 TAHUN 2012
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2012-2032


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 

BUPATI PAMEKASAN,


Menimbang: a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Pamekasan dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan serta karakteristik wilayah, isu-isu strategis dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah;

b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah dan masyarakat, maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dan/atau dunia usaha;
c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dewasa ini sehingga perlu ditinjau kembali;
d. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah perlu adanya penyesuaian terhadap peraturan tersebut yang dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pamekasan;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d,
perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
9. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik  Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4327);
11. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
12. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
13. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
15. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
16. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
18. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
19. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
20. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
21. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
22. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
23. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
24. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
25. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
26. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
27. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
28. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
29. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
30. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
31. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
32. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066);
33. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
34. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
35. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
36. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
40. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
41. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5019); 

42. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
43. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);

44. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
45. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
46. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
47. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4777);
48. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
49. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
50. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
51. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
52. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4987); 

53. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5004);
54. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);
55. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
56. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5097);
57. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098);
58. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
59. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
60. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112);
61. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5116);
62. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5154);
63. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
64. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185); 

65. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5230);

66. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
67. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional;
68. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan Lindung untuk Penambangan Bawah Tanah;
69. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011—2025;
70. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kebijakan Nasional Pengelolaan Sumber Daya Air;
71. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 11 Tahun 1991 tentang Penetapan Kawasan Lindung di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun 1991 Nomor 1 Seri C);
72. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Hutan di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2003
Nomor 1 Seri E);
73. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2005 tentang Penertiban dan Pengendalian Hutan Produksi di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 Nomor 2 Seri E);
74. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005—2025 (Lembaran ;//Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
75. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2); dan
76. Permen PU Nomor 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN
dan
BUPATI PAMEKASAN


MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
PAMEKASAN TAHUN 2012 - 2032

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1


Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
5. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan RI dan berada di Daerah.
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
8. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
9. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
10. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
11. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang,pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
12. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintahan lain dalam penataan ruang.
13. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksana Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten Pamekasan dan mempunyai fungsi pembantu pelaksanaan tugas Bupati dalam koordinasi pentaan ruang di daerah.
14. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.
15. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam penataan ruang.
16. Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, dan
masyarakat.
17. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
18. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
19. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan panitia penetapan rencana tata ruang.
20. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
21. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
22. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang
23. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pamekasan yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten Pamekasan adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Pamekasan.
24. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan / atau aspek fungsional.
25. Wilayah Daerah adalah seluruh wilayah Daerah yang meliputi ruang daratan, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
26. Wilayah Pengembangan, yang selanjutnya disingkat WP adalah struktur ruang dan pola ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat wilayah.
27. Wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut;
28. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.
29. Pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah.
30. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel;
31. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
32. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
33. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
34. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
35. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
36. Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hirarkhi keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
37. Kawasan peruntukan hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
38. Kawasan peruntukan pertanian adalah kawasan yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.
39. Kawasan budidaya tanaman pangan adalah kawasan lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
40. Kawasan budidaya hortikultura adalah kawasan lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.
41. Kawasan budidaya perkebunan adalah kawasan yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.
42. Kawasan budidaya peternakan adalah kawasan yang secara khusus diperuntukkan untuk kegiatan peternakan atau terpadu dengan komponen usaha tani (berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura atau perikanan) berorientasi ekonomi dan berakses dan hulu sampai hilir.
43. Kawasan peruntukan permukiman adalah kawasan yang diperuntukan untuk tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung bagi peri kehidupan dan penghidupan.
44. Kawasan peruntukan industri adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten.
45. Kawasan peruntukan pariwisata adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan pariwisata atau segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut.
46. Kawasan peruntukan pertambangan adalah kawasan yang memiliki sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair, atau gas berdasarkan peta/data geologi dan merupakan tempat dilakukannya seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi : penyelidikan umum, eksplorasi, operasi produksi dan pasca tambang, baik diwilayah darat maupun perairan.
47. Kawasan Strategis Provinsi, yang selanjutnya disingkat KSP adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
48. Kawasan Strategis Kabupaten, yang selanjutnya disingkat KSK adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai
pengaruh sangat penting dalam lingkup Kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan
49. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
50. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
51. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
52. Hutan rakyat adalah hutan yang tumbuh diatas tanah yang dibebani hak milik maupun hak lainnya di luar kawasan hutan dengan ketentuan luas minimum 0,25 ha, penutupan tajuk tanaman kayu-kayuan dan tanaman lainnya lebih dari 50%
53. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
54. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
55. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu, yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan,penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
56. Tempat Pemrosesan Akhir, yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
57. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi.
58. Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi.
59. Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyebrangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi;
60. Pusat Kegiatan Wilayah, yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.
61. Pusat Kegiatan Lokal, yang selanjutnya disingkat PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Daerah Kabupaten/Kota atau beberapa Kecamatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi.
62. Pusat Kegiatan Lokal yang dipromosikan untuk di kemudian hari ditetapkan sebagai PKL, yang selanjutnya disingkat PKLp adalah PKL yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
63. Pusat Pelayanan Kawasan, yang selanjutnya disingkat PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kecamatan atau beberapa Desa.
64. Pusat Pelayanan Lingkungan, yang selanjutnya disingkat PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar Desa.
65. Energi baru dan terbarukan adalah bentuk energi yang dihasilkan oleh teknologi baru.
66. Energi terbarukan adalah bentuk energi yang dihasilkan dari sumberdaya energi yang secara alamiah tidak akan habis dan dapat berkelanjutan jika dikelola dengan baik.
67. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan untuk memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan hak pemenuhan kebutuhan generasi mendatang.
68. Daya dukung lingkungan adalah kemampuan ekosistem untuk mendukung kehidupan organisme secara sehat sekaligus mempertahankan produktifitas, kemampuan adaptasi dan kemampuan memperbaharui diri.
69. Prasarana sumber daya air adalah bangunan air beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan pengelolaan sumber daya air, baik langsung maupun tidak langsung.
70. Kawasan pertahanan Negara adalah wilyah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk petahanan.
71. Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumberdaya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km2.
72. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.


Pasal 2

Ruang lingkup dan muatan RTRW, meliputi :
a. visi, misi, tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah;
b. rencana struktur ruang wilayah;
c. rencana pola ruang wilayah;
d. penetapan kawasan strategis wilayah;
e. arahan pemanfaatan ruang wilayah;
f. arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah;dan
g. hak, kewajiban dan peran serta masyrakat dalam penataan ruang.

BAB II
ASAS, VISI, MISI, TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI
PENATAAN RUANG WILAYAH
Bagian Pertama
Asas
Pasal 3


Penataan ruang wilayah Kabupaten Pamekasan dislenggarkan asas keterpaduan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, keberlanjutan, keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, keterbukaan, kebersamaam dan kemitraan, perlindungan kepentingan umum, kepastian hukun dan keadilan, akuntabilitas, dan kesinambungan dalam lingkup Kabupaten dan kaitannya dengan Propinsi Jawa Timur dan daerah otonom sekitar yang berwawasan lingkungan.


Bagian Kedua
Visi dan Misi Penataan Ruang
Pasal 4

Visi penataan ruang Kabupaten Pamekasan adalah” Terwujudnya ruang wilayah kabupaten sebagai pusat pengembangan sumber daya berbasis agropolitan dan minapolitan secara berkelanjutan dan berdaya saing regional”.


Pasal 5

Misi Penataan Ruang adalah :
1. Mewujudkan pengembangan pusat kegiatan guna mendorong percepatan terbentuknya kawasan agropolitan dan minapolitan;
2. Mewujudkan pengembangan prasarana wilayah secara terpadu dalam meningkatkan daya saing wilayah;
3. Mewujudkan keseimbangan pola ruang lindung dan budidaya guna mewujudkan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan berwawasan tata ruang


Bagian Ketiga
Tujuan Penataan Ruang
Pasal 6

Tujuan penataan ruang Kabupaten Pamekasan yaitu mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang dapat mengoptimalkan pengembangan sumber daya, khususnya sumber daya alam berbasis pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan dalam menunjang pembangunan secara harmonis, terpadu, seimbang dan berkelanjutan.


Bagian Keempat
Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang
Pasal 7

(1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 disusun kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah.
(2) Kebijakan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
a. pengembangan sistem perkotaan dan perdesaan secara berjenjang dalam mendorong keseimbangan pertumbuhan antar wilayah;
b. penyediaan prasarana wilayah secara terpadu dan interkoneksi untuk lebih mendorong investasi produktif berbasis pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan;
c. pemantapan fungsi lindung dalam mendukung program pembangunan berkelanjutan;
d. pengembangan kawasan budidaya berbasis sumberdaya alam dan pengembangan agropolitan; dan
e. peningkatan fungsi kawasan untuk petahanan dan keamanan Negara.


Pasal 8

Strategi untuk mengembangkan sistem perkotaan dan perdesaan secara berjenjang dalam mendorong keseimbangan pertumbuhan antar wilayah pada pasal 7 ayat (2) huruf a, meliputi :
a. meningkatkan interaksi antara pusat pelayanan dengan kawasan sekitar (hinterland);
b. mengembangkan fasilitas sosial ekonomi dalam rangka meningkatkan kemampuan pelayanan terhadap wilayah perkotaan; dan
c. mengembangkan sistem perdesaan melalui pengembangan kawasan agropolitan, dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).

Pasal 9

Strategi untuk penyediaan prasarana wilayah secara terpadu dan interkoneksi untuk lebih mendorong investasi produktif berbasis pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi :
a. mengembangkan sistem jaringan prasarana transportasi untuk menunjang kegiatan permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan sebagai pusat pengembangan ekonomi wilayah;
b. meningkatkan akses terhadap kegiatan-kegiatan produksi pertanian yang didukung oleh sarana prasarana pertanian pada kawasan-kawasan potensial;
c. mengembangkan sistem penyediaan sumber daya energi untuk meningkatkan pelayanan listrik dalam mendukung pengembangan ekonomi wilayah;
d. meningkatkan ketersediaan sumber daya air dalam menunjang pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan; dan
e. mengoptimalkan penanganan dan pemanfaatan sampah organik dalam menunjang pengembangan pertanian melalui sistem composting.

Pasal 10

Strategi untuk memantapkan fungsi lindung dalam mendukung program pembangunan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (2) huruf c meliputi :
a. memantapkan fungsi kawasan dengan memperbaiki dan meningkatkan fungsi lindung pada daerah yang mempunyai potensi sebagai kawasan resapan air melalui rehabilitasi lahan dengan menanam vegetasi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air;
b. memantapkan kawasan perlindungan setempat melalui upaya konservasi alam, rehabilitasi ekosistem yang rusak, pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, dengan membatasi dan mencegah aktifitas perusakan, pengendalian pencemaran dan meningkatkan upaya konservasi sungai dan mata air serta
merehabilitasi ekosistem yang rusak;
c. membatasi dan menghindari bangunan radius pengamanan kawasan dan mengutamakan vegetasi yang memberikan perlindungan mata air;
d. mempertahankan fungsi lindung pada kawasan berhutan bakau, disertai perlindungan pengembangan nilai budaya masyarakat lokal dengan prinsip-prinsip keterpaduan pembangunan; dan
e. melakukan pelestarian dan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) secara lintas wilayah.

Pasal 11

Strategi untuk mengembangkan kawasan budidaya berbasis sumber daya alam dan pengembangan agropolitan, sebagaimana dimaksud dalam pada pasal 7 ayat (2) huruf d, meliputi:
a. mengamankan ketahanan pangan melalui peningkatan efisiensi, produktifitas, produksi, daya saing dan nilai tambah produk pertanian serta peningkatan kemampuan petani serta pelaku pertanian berserta penguatan lembaga pendukungnya;
b. mempertahankan luasan pertanian lahan basah secara keseluruhan tidak boleh berkurang dan saluran irigasi tidak boleh diputus;
c. mengembangkan potensi pertanian melalui pengembangan kawasan agropolitan;
d. meningkatkan daya saing produk pertanian melalui dorongan untuk peningkatan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian, peningkatan standar mutu komoditas pertanian dan keamanan pangan;
e. mengembangkan usaha pengolahan produk-produk pertanian melalui peningkatan teknologi yang ramah lingkungan;
f. mengembangkan komoditas-komoditas unggul perkebunan melalui peningkatan efisiensi, produktivitas, produksi, daya saing dan nilai tambah produk perkebunan di setiap wilayah serta pengoptimalan pengolahan dan peningkatan nilai tambah hasil perkebunan; dan
g. meningkatan kualitas, kuantitas, efisiensi, produktivitas, produksi, daya saing dan nilai tambah produk perikanan budidaya dengan membentuk sentra pengolah hasil ikan untuk mendukung pengoptimalan pengolahan dan peningkatan nilai tambah hasil perikanan.


Pasal 12


Strategi untuk meningkatkan fungsi kawasan untuk Pertahanan dan Keamanan Negara, sebagaimana di maksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf e, meliputi :
a. mendukung penetapan Kawasan Strategis Nasional dengan fungsi khusus Pertahanan dan Keamanan;
b. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif didalam dan disekitar Kawasan Strategis Nasional untuk menjaga fungsi Pertahanan dan Kemanan;
c. mengembangkan kawasan lindung dan atau kawasan budidaya tidak terbangun disekitar Kawasan Strategis Nasional dengan kawasan budidaya terbangun; dan
d. menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan/TNI.

B A B III
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH
Bagian Pertama
Umum
Pasal 13


Rencana struktur ruang wilayah kabupaten diwujudkan berdasarkan arahan pengembangan sistem perdesaan, arahan pengembangan sistem perkotaan, serta rencana sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten.


Bagian Kedua
Penetapan Kawasan Perkotaan dan Kawasan Perdesaan
Pasal 14

(1) Penetapan kawasan perkotaan yang ada di kabupaten, meliputi kawasan perkotan 13 (tiga belas) kawasan perkotaan, dengan rincian 1 (satu) kawasan sebagai ibukota kabupaten dan 12 (dua belas) lainnya sebagai ibukota kecamatan
(2) Penetapan kawasan perdesaaan yang ada di kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.A, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.


Bagian Ketiga
Arahan Pengembangan Sistem Perdesaan
Pasal 15

Pengembangan sistem perdesaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, meliputi:
a. pengembangan kawasan agropolitan sebagai alternatif pembangunan perdesaan melalui keterkaitan kawasan perkotaan dan perdesaan untuk meningkatkan perkembangan kawasan perdesaan; dan
b. pengembangan wilayah perdesaan, yang dilakukan melalui pembentukan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).


Pasal 16

(1) Pengembangan kawasan agropolitan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf a, yaitu kawasan agropolitan RUPANANDUR (Kecamatan Waru, Pakong, Pegantenan, Kadur).
(2) Pengembangan kawasan agropolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , meliputi :
a. Kecamatan Waru, yang meliputi Desa Tampojung Pregih, Desa Bajur, Desa Sana Laok, Desa Sumber Waru, Desa Tampojung Guwa, Desa Tampojung Tengginah, Desa Tampojung Tengah, dan Desa Ragang, dengan arahan pengembangan komoditas berbasis buah-buahan antara lain : salak, pisang dan pepaya;
b. Kecamatan Pakong, yang meliputi Desa Bandungan, Desa Seddur, Desa Klompang Timur, Desa Somalang, Desa Bicorong, Desa Lebbek, Desa Pakong, Desa Palalang, Desa Klompang Barat, Desa Banban, dan Desa Bajang, dengan arahan pengembangan
komoditas berbasis durian, rambutan, kelapa, tembakau dan kambing;
c. Kecamatan Pegantenan, yang meliputi Desa Tebul Timur, Desa Tlagah, Desa Bulangan Barat, Desa Bulangan Timur, Desa Ambender, Desa Tebul Barat, Desa Pegantenan, Desa Bulangan Branta, Desa Bulangan Hají, dan Desa Plakpak, dengan arahan pengembangan komoditas berbasis pisang, kopi, cabe, rambutan dan durian; dan
d. Kecamatan Kadur, yang meliputi Desa Pamoroh, Desa Bangkes, Desa Kadur, dan Desa Pamaroh, dengan arahan pengembangan komoditas berbasis pinang, kelapa, pisang, pepaya dan ayam petelur.


Pasal 17

(1) PPL sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf b direncanakan di Desa Dempo Timur, Desa Bujur Tengah, Desa Pasanggar dan Desa Sopaah.
(2) Pusat pelayanan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berhirarki memiliki hubungan dengan pusat kecamatan sebagai kawasan perkotaan terdekat, dengan perkotaan sebagai pusat wilayah pengembangan dan dengan ibukota Kabupaten.


Bagian Keempat
Arahan Pengembangan Sistem Perkotaan
Pasal 18

Arahan pengembangan sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, meliputi :
a. pusat kegiatan perkotaan;
b. pembentukan Sub Satuan Wilayah Pengembangan (SSWP); dan
c. pengembangan fasilitas kawasan perkotaan.


Pasal 19

(1) Pusat kegiatan perkotaan yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf a, meliputi:
a. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) terdiri atas Perkotaan Pamekasan;
b. Pusat Kegiatan Lokal yang dipromosikan (PKLp) terdiri atas Perkotaan Pakong dan Perkotaan Waru; dan
c. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) terdiri atas Perkotaan Tlanakan, Perkotaan Larangan, Perkotaan Batumarmar, Perkotaan Pasean, Perkotaan Pademawu, Perkotaan Galis, Perkotaan Proppo, Perkotaan Pegantenan, Perkotaan Palengaan dan Perkotaan Kadur.
(2) SSWP sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf b, terbagi dalam 3 (tiga) wilayah yang meliputi :
a. SSWP selatan, meliputi Kecamatan Pamekasan, Kecamatan Pandemawu, Kecamatan Larangan, Kecamatan Tlanakan, Kecamatan Galis dan Kecamatan Proppo, dengan pusat di Perkotaan Pamekasan;
b. SSWP tengah, meliputi Kecamatan Pegantenan; Kecamatan Palengaan; Kecamatan Pakong dan Kecamatan Kadur, dengan pusat di Perkotaan Pakong; dan
c. SSWP utara, meliputi Kecamatan Waru, Kecamatan Pasean dan Kecamatan Batumarmar, dengan pusat pelayanan di Perkotaan Waru.
(3) Setiap SSWP diarahkan mempunyai fungsi wilayah sesuai dengan potensi wilayah masing-masing, meliputi :
a. SSWP selatan, perkotaan Pamekasan sebagai pusat pemerintahan, pusat permukiman perkotaan, pusat perdagangan dan jasa skala regional, pusat simpul utama transportasi skala regional, pusat kesehatan skala regional, dan pusat pelayanan pendidikan tingkat Perguruan Tinggi;
b. SSWP tengah, perkotaan Pakong sebagai pusat pemerintahan skala lokal, pusat perdagangan dan jasa skala lokal, pusat agropolitan, pusat pendidikan skala lokal, pusat pelayanan umum kesehatan skala lokal, dan pusat pengembangan industri skala sedang; dan
c. SSWP utara, perkotaan Waru sebagai pusat pemerintahan skala lokal, pusat perdagangan dan jasa skala regional, pusat agropolitan, pusat pelabuhan regional yang berfungsi sebagai pengumpul, pusat pengembangan pendidikan skala regional, dan pusat kesehatan skala regional.
(4) Pengembangan fasilitas kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf c, meliputi:
a. pada SSWP selatan dengan fungsi pengembangan sebagai pusat pemerintahan, sebagai pusat permukiman perkotaan, sebagai pusat perdagangan dan jasa skala regional, sebagai pusat simpul utama transportasi skala regional, sebagai pusat kesehatan skala regional, dan sebagai pusat pelayanan pendidikan tingkat Perguruan Tinggi;
b. pada SSWP tengah dengan fungsi pengembangan sebagai sebagai pusat pemerintahan skala lokal, sebagai pusat perdagangan dan jasa skala lokal, sebagai pusat agropolitan, sebagai pusat pendidikan skala lokal, sebagai pusat pelayanan umum kesehatan skala lokal, dan sebagai pusat pengembangan industri skala
sedang; dan
c. pada SSWP utara dengan fungsi sebagai pusat pemerintahan skala lokal, sebagai pusat perdagangan dan jasa skala regional, sebagai pusat agropolitan, sebagai pusat pelabuhan pengumpul, sebagai pusat pengembangan pendidikan skala regional, dan sebagai pusat kesehatan skala regional.
(5) Rencana sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf a digambarkan dalam peta dengan skala 1 : 50.000 sebagaimana tercamtum dalam Lampiran I.B, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana
Pasal 20

(1) Sistem jaringan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, meliputi :
a. jaringan prasarana utama; dan
b. jaringan prasarana lainnya.
(2) Rencana sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan skala 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.C, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.


Paragraf 1
Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Utama
Pasal 21

(1) Sistem jaringan prasarana utama sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat (1) huruf b meliputi :
a. rencana sistem jaringan transportasi darat; dan
b. rencana sistem jaringan transportasi laut.
(2) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
a. jaringan jalan;
b. jaringan jalur kereta api;
c. jaringan prasarana angkutan jalan;
d. jaringan pelayanan angkutan jalan;
e. jaringan perhubungan sungai danau dan penyeberangan; dan
f. terminal barang.
(3) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pengembangan pelabuhan.


Pasal 22

(1) Rencana pengembangan jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (2) huruf a, meliputi :
a. rencana jaringan jalan nasional meliputi :
1) ruas jalan nasional sebagai jalan arteri primer yang sudah dikembangkan di Pulau Madura terdiri atas ruas Kamal – Bangkalan – Sampang – Pamekasan – Sumenep – Kalianget; dan
2) rencana pengembangan lintas utara dari jalan provinsi menjadi jalan strategis nasional rencana terdiri dari atas ruas Bangkalan – Tanjung Bulu Pandan – Ketapang – Sotabar – Sumenep.
b. rencana jaringan jalan provinsi meliputi ruas jalan provinsi sebagai jalan kolektor primer yang sudah dikembangkan di Pulau Madura yang melintasi Kabupaten Pamekasan meliputi ruas batas Kabupaten Sampang – Sotabar – Batas Kabupaten Sumenep, Pamekasan – Sotabar, Omben (batas Kabupaten Sampang) – Pamekasan.
c. rencana jaringan jalan kabupaten meliputi ruas jalan kabupaten sebagai jalan lokal primer yang memiliki lebar jalan kurang dari 6 (enam) meter merupakan jalan utama antar wilayah kecamatan selain pada huruf a. dan b.
(2) Rencana pengembangan jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (2) huruf b, meliputi:
a. arahan pengembangan jalur perkeretaapian yang menghubungkan Bangkalan – Kamal – Sampang – Pamekasan – Sumenep yang terintegrasi dengan jaringan perkertaapian di Surabaya;
b. rencana konservasi jalur perkeretaapian mati jalur Kamal – Bangkalan – Sampang – Pamekasan; dan
c. rencana pengembangan stasiun kereta api kelas I dikembangkan di Kecamatan Pamekasan.
(3) Rencana pengembangan jaringan prasarana angkutan jalan berupa sarana terminal angkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (2) huruf c, meliputi :
a. peningkatan pelayanan terminal tipe B menjadi tipe A di Kecamatan Tlanakan;
b. peningkatan pelayanan terminal tipe C menjadi tipe B di Kecamatan Waru; dan
c. rencana terminal Tipe C yang terdapat di Kecamatan Pademawu, Kecamatan Pamekasan, Kecamatan Galis, Kecamatan Larangan, Kecamatan Proppo, Kecamatan Kadur, Kecamatan Palengaan, Kecamatan Pegantenan, Kecamatan Pakong, Kecamatan Batumamar dan Kecamatan Pasean.
(4) Rencana pengembangan jaringan pelayanan angkutan jalan berupa rute angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (2) huruf d, meliputi:
a. Ceguk - Lawangan Daya;
b. Ceguk – Bugih;
c. Lawangan Daya – Padelegan;
d. Lawangan Daya – Sotabar;
e. Lawangan Daya – Branta Pesisir;
f. Lawangan Daya – Kadur;
g. Lawangan Daya – Pakong;
h. Lawangan Daya – Pegagan
i. Bugih – Palengaan;
j. Bugih – Pegantenan;
k. Bugih – Proppo; dan
l. Pegantenan – Batumarmar – Pasean.
(5) Rencana pengembangan jaringan perhubungan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (2) huruf e, meliputi :
a. dermaga penyeberangan lintas antar kabupaten meliputi pelabuhan Talang Siring di Desa Montok Kecamatan Larangan untuk melayani transportasi dari kabupaten ke Pasuruan, Probolinggo, Situbondo dan Banyuwangi; dan
b. dermaga penyeberangan lintas antar provinsi meliputi pelabuhan di Desa Batu Kerbuy Kecamatan Pasean untuk melayani transportasi laut dari kabupaten ke luar Provinsi lain.
(6) Rencana pengembangan terminal barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (2) huruf f terminal angkutan barang terdapat di Desa Tokol Kecamatan Tlanakan.


Pasal 23

Rencana sistem pengembangan jaringan transportasi laut meliputi pengembangan pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (3),
meliputi :
a. pengembangan Pelabuhan Branta di Desa Branta Pesisir Kecamatan Tlanakan sebagai pelabuhan pengumpul sehingga dapat meningkatkan layanan keluar-masuk barang melalui pelabuhan tersebut.
b. merencanakan pelabuhan baru meliputi :
1) pelabuhan pengumpan di Talang Siring yang terletak di Desa Montok Kecamatan Larangan untuk melayani transportasi dari Daerah ke Pulau Jawa;
2) pelabuhan pengumpan di Desa Pagagan Kecamatan Pademawu untuk melayani angkutan barang dan sapi dari kabupaten menuju Pasuruan, Probolinggo, Situbondo dan Banyuwangi; dan
3) pelabuhan pengumpul di Desa Batu Kerbuy Kecamatan Pasean untuk melayani transportasi laut dari kabupaten ke Provinsi lain.


Paragraf 2
Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Lainnya
Pasal 24

Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat (1) huruf b, meliputi :
a. rencana pengembangan sistem jaringan prasarana energi;
b. rencana pengembangan sistem jaringan prasarana telekomunikasi;
c. rencana pengembangan sistem jaringan prasarana sumber daya air; dan
d. rencana pengembangan sistem jaringan prasarana pengelolaan lingkungan.


Pasal 25

(1) Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 huruf a dimaksudkan untuk menunjang penyediaan jaringan energi listrik dan pemenuhan energi lainnya.
(2) Rencana pengembangan sumberdaya energi listrik di wilayah Kabupaten Pamekasan, meliputi :
a. pembangunan industri kelistrikan dalam bentuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Kecamatan Tlanakan;
b. pengembangan energi alternative berupa energi biomassa di Kecamatan Larangan dan Kecamatan Kadur;
c. pengembangan energi alternative berupa energi surya direcanakan diseluruh kecamatan; dan
d. Rencana pengembangan area pengaman jaringan pada area pengembangan jaringan listrik Saluran Udara Tegangan Tinggi yang melewati K ecamatan Pamekasan – Kecamatan Propoo, dengan pengembangan gardu induk di Kecamatan Pamekasan.


Pasal 26

(1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 huruf b, meliputi :
a. sistem kabel;
b. sistem seluler; dan
c. sistem satelit.
(2) Rencana pengembangan prasarana telekomunikasi sistem kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikembangkan pada wilayah pusat-pusat pertumbuhan dan sepanjang jalan arteri dan kolektor.
(3) Rencana pengembangan prasarana telekomunikasi seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terus ditingkatkan perkembangannya melalui Base Transciever System (BTS) yang dimanfaatkan secara bersama di seluruh Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perudangan yang berlaku.
(4) Rencana pengembangan prasarana telekomunikasi sistem satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan untuk meningkatkan pelayanan di wilayah terpencil atau yang tidak bisa dilayani oleh kedua sistem lainnya.

Pasal 27

(1) Kabupaten Pamekasan terletak dalam Wilayah Sungai (WS) Madura dan Kepulauan yang merupakan wilayah sungai lintas kabupaten yang menjadi kewenangan provinsi
(2) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 huruf c, meliputi :
a. jaringan irigasi;
b. jaringan air baku untuk air bersih; dan
c. sistem pengendalian banjir.
(3) Jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diantaranya :
a. Daerah Irigasi (D.I) kewenangan Provinsi yaitu D.I Samiran memiliki luas kurang lebih 2.462 (dua ribu empat ratus enam puluh dua) hektar.
b. Daerah Irigasi (D.I) kewenangan Kabupaten memiliki luas kurang lebih 3.770 (tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh) hektar meliputi :
1) D.I Bates seluas kurang lebih 72 (tujuh puluh dua) hektar;
2) D.I Bangsokah seluas kurang lebih 125 (seratus dua puluh lima) hektar;
3) D.I Batu Bintang seluas kurang lebih 100 (seratus) hektar;
4) D.I Batu Kerbuy seluas kurang lebih 190 (seratus Sembilan puluh) hektar;
5) D.I Blumbungan seluas kurang lebih 121 (seratus dua puluh satu) hektar;
6) D.I Bulai seluas kurang lebih 238 (dua ratus tiga puluh delapan) hektar;
7) D.I Cen Lecen seluas kurang lebih 51 (lima puluh satu) hektar;
8) D.I Duko I seluas kurang lebih 98 (sembilan puluh delapan) hektar ;
9) D.I Grujugan seluas kurang lebih 98 (sembilan puluh delapan) hektar;
10) D.I Kapt. Blumbungan seluas kurang lebih 80 (delapan puluh) hektar;
11) D.I Klampar seluas kurang lebih 189 (seratus delapan puluh sembilan) hektar ;
12) D.I Kolbuk seluas kurang lebih 78 (tujuh puluh delapan) hektar;
13) D.I Lancar seluas kurang lebih 138 (seratus tiga puluh delapan) hektar;
14) D.I Panaguan seluas kurang lebih 151 (seratus lima puluh satu) hektar ;
15) D.I Penang seluas kurang lebih 200 (dua ratus) hektar;
16) D.I Polagan seluas kurang lebih 321 (tiga ratus dua puluh satu) hektar;
17) D.I Prompong seluas kurang lebih 96 (Sembilan puluh enam) hektar;
18) D.I Raja seluas kurang lebih 582 (lima ratus delapan puluh dua) hektar;
19) D.I Taman Waru seluas kurang lebih 90 (Sembilan puluh) hektar;
20) D.I Toronan seluas kurang lebih 53 (lima puluh tiga) hektar;
c. pengelolaan saluran irigasi meliputi :
1) melakukan pembangunan dan perbaikan saluran irigasi di Kecamatan Galis, Kecamatan Pasean, Kecamatan Palengaan, Kecamatan Proppo, Kecamatan Pakong, Kecamatan Pamekasan, Kecamatan Pegantenan, Kecamatan Tlanakan, dan Kecamatan Larangan;
2) mempertahanakan jaringan yang sudah ada;
21) D.I Angsoka seluas kurang lebih 3 (tiga) hektar;
22) D.I Ba Oloh seluas kurang lebih 20 (dua puluh) hektar;
23) D.I Bajang seluas kurang lebih 14 (empat belas) hektar;
24) D.I Balang seluas kurang lebih 35 (tiga puluh lima) hektar;
25) D.I Batu Karang seluas kurang lebih 5 (lima) hektar;
26) D.I Bungur seluas kurang lebih 47 (empat puluh tujuh) hektar;
27) D.I Burneh seluas kurang lebih 16 (enam belas) hektar;
28) D.I Cangkreng seluas kurang lebih 30 (tiga puluh) hektar;
29) D.I Dempo Timur seluas kurang lebih 35 (tiga puluh lima) hektar;
30) D.I Dempol seluas kurang lebih 50 (lima puluh) hektar;
31) D.I Duko seluas kurang lebih 13 (tiga belas) hektar;
32) D.I Duko II seluas kurang lebih 33 (tiga puluh tiga) hektar;
33) D.I Duko II seluas kurang lebih 21 (dua puluh satu) hektar;
34) D.I Duko I seluas kurang lebih 19 (sembilan belas)hektar;
35) D.I Enis seluas kurang lebih 15 (lima belas) hektar;
36) D.I Glagas seluas kurang lebih 5 (lima) hektar;
37) D.I Jrangoh seluas kurang lebih 10 (sepuluh) hektar;
38) D.I Kebun seluas kurang lebih 50 (lima puluh) hektar;
39) D.I Kenek seluas kurang lebih 8 (delapan) hektar;
40) D.I Kereman seluas kurang lebih 21 (dua puluh satu) hektar;
41) D.I Kolpoh seluas kurang lebih 12 (dua belas) hektar;
42) D.I Lebek seluas kurang lebih 23 (dua puluh tiga) hektar;
43) D.I Nyato seluas kurang lebih 43 (empat puluh tiga) hektar;
44) D.I Ombar seluas kurang lebih 10 (sepuluh) hektar;
45) D.I Pancoran seluas kurang lebih 30 (tiga puluh) hektar;
46) D.I Ponjanan seluas kurang lebih 15 (lima belas)hektar;
47) D.I Pegantenan seluas kurang lebih 50 (lima puluh) hektar;
48) D.I Sanip seluas kurang lebih 10 (sepuluh) hektar;
49) D.I Sentaman seluas kurang lebih 6 (enam) hektar;
50) D.I Sere seluas kurang lebih 5 (lima) hektar;
51) D.I Taman Gangser seluas kurang lebih 15 (lima belas)hektar; dan
52) D.I Taman Pakong seluas kurang lebih 30 (tiga puluh) hektar.
3) mengkonservasi kawasan sekitarnya sebagai kawasan sempadan irigasi;
4) jaringan tidak boleh terputus meskipun melalui kawasan terbangun;
5) tidak digunakan sebagai saluran pembuangan;
6) meningkatkan sistem jaringan irigasi; dan
7) menambah ketersediaan sumber air untuk irigasi melalui pengembangan waduk, embun dan cekdam. (4) Jaringan air baku untuk air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diantaranya :
a. pengembangan pengelolaan air permukaan yang diolah dan dimanfaatkan untuk air bersih oleh masyarakat, sehingga dapat menekan exsploitasi air tanah guna menjaga keseimbangan air tanah yang berada di Daerah dan Kabupaten;
b. sumber air baku peyediaan air minum dari mata air yang tersebar di Kecamatan Pamekasan, Kecamatan Pademawu, Kecamatan Larangan, Kecamatan Pakong, Kecamatan Pegantenan, Kecamatan Pasean, Kecamatan Proppo, Kecamatan Tlanakan, Kecamatan Waru, Kecamatan Batumarmar, dan Kecamatan Palengaan;
c. pembangunan prasarana air berupa pipanisasi air bersih di Kecamatan Pasean, Kecamatan Waru, Kecamatan Batumarmar, Kecamatan Pakong, Kecamatan Pegantenan, Kecamatan Palengaan, Kecamatan Kadur, dan Kecamatan Larangan; dan
d. pembangunan prasarana air berupa bak penampung air di Kecamatan Proppo, Kecamatan Pakong, Kecamatan Pamekasan, Kecamatan Pagentenan, Kecamatan Larangan dan Kecamatan Palengaan.
(5) Sistem pengendalian banjir yang dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
a. pengurangan potensi limpasan permukaan;
b. penampungan limpasan permukaan;
c. konservasi lahan;
d. pembuatan embung; dan
e. peningkatan kapasitas pengaliran sarana drainase.

Pasal 28

(1) Sistem prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 huruf d, meliputi:
a. sistem pengelolaan sampah; dan
b. sistem Instalansi Pengolahan Lumpur Tinja .
(2) Rencana pengembangan sistem pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir ditempatkan di Desa Bindang Kecamatan Pasean dan Tempat Pemrosesan Sampah Terpadu yang ditempatkan di masing-masing Kecamatan.
(3) Rencana pengembangan sistem Instalansi Pengelolaan Lumpur Tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan rencana lokasi Instalasi Pengelolaan Limbah Terpadu yang terdapat di TPA Desa Angsanah Kecamatan Palengaan.

B A B IV
RENCANA POLA RUANG WILAYAH
Bagian Pertama
Umum
Pasal 29


(1) Rencana pola ruang menggambarkan rencana sebaran kawasan lindung dan kawasan budidaya.
(2) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan skala 1 : 50.000 dan tabel sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.A dan II.B, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.


Bagian Kedua
Kawasan Lindung
Pasal 30

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1), meliputi :
a. kawasan hutan lindung;
b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
c. kawasan perlindungan setempat;
d. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
e. kawasan rawan bencana; dan
f. kawasan lindung geologi.

Pasal 31

Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada pasal 30 huruf a dengan luas kurang lebih 274 (dua ratus tujuh puluh empat) hektar yang tersebar di Kecamatan Galis, dan Kecamatan Pademawu.

Pasal 32

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada pasal 30 huruf b meliputi kawasan resapan dengan luas kurang lebih 2.321 (dua ribu tiga ratus dua puluh satu) hektar yang tersebar di seluruh kecamatan.


Pasal 33

(1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 huruf c, meliputi :
a. kawasan sempadan pantai;
b. kawasan sempadan sungai;
c. kawasan sekitar embung;
d. kawasan sekitar mata air; dan
e. Ruang Terbuka Hijau (RTH) Perkotaan.
(2) Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar kurang lebih 363 (tiga ratus enam puluh tiga) hektar terdapat di kawasan pesisir pantai utara dan kawasan pesisir pantai selatan dengan sempadan pantai mencakup daratan tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk morfologi pantai paling dekat 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
(3) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar kurang lebih 2.852 (dua ribu delapan ratus lima puluh dua) hektar dengan sempadan sungai sekurang-kurangnya 100 (seratus) meter dari kiri kanan sungai besar dan 50 (lima puluh) meter di kiri kanan anak sungai yang berada diluar pemukiman, dan sungai di kawasan pemukiman berupa sempadan sungai yang diperkirakan cukup untuk dibangun jalan inspeksi antara 10 - 15 (sepuluh sampai dengan lima belas) meter.
(4) Kawasan sekitar embung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar kurang lebih 32 (tiga puluh dua) hektar yang tersebar di Kecamatan Larangan, Kecamatan Pakong, Kecamatan Tlanakan, dan Kecamatan Palengaan.
(5) Kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar kurang lebih 696 (enam ratus sembilan puluh enam) hektar dan tersebar di Kecamatan Batumarmar, Kadur, Larangan, Pademawu, Pakong, Palengaan, Pamekasan, Pasean, Pegantenan, Proppo, Tlanakan, dan Waru dengan sempadan kawasan sekitar mata air sekurang-kurangnya dengan jari-jari paling sempit 200 (dua ratus) di sekitar mata air.
(6) Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar kurang lebih 7.736 (tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh enam) hektar dari luas kawasan perkotaan yang tersebar di 13 (tiga belas kawasan perkotaan).
(7) Lokasi pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kawasan Perkotaan, sebagaimana tercantum dalam lampiran II.C , yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.


Pasal 34

Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 huruf d, meliputi kawasan cagar budaya berupa Makam Syeikh Abdul Manan (Batu Ampar) di Kecamatan Proppo.


Pasal 35

(1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 huruf e, meliputi :
a. kawasan rawan banjir; dan
b. kawasan rawan abrasi.
(2) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tersebar hampir di seluruh wilayah Daerah dengan luasan kurang lebih 21.288 (dua puluh satu ribu dua ratus delapan puluh delapan) hektar.
(3) Kawasan rawan abrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
a. bagian utara terdapat di Desa Sotabar, Desa Tlonto Raja, Desa Batukerbuy, dan Desa Bindang Kecamatan Pasean dan Desa Tamberu, Desa Blaban, Desa Kapong, Desa Lesong Daya Kecamatan Batumarmar; dan
b. bagian selatan terdapat di Desa Montok Kecamatan Larangan, Desa Bandaran, Desa Kramat dan Desa Ambat Kecamatan Tlanakan.
(4) Penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundanundangan yang berlaku
(5) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan skala 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.D, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.


Pasal 36

Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 huruf f, yaitu berupa kawasan cagar alam geologi meliputi kawasan karst dengan luas sebesar kurang lebih 2.039 (dua ribu tiga puluh sembilan) hektar yang tersebar di Kecamatan Pasean, Kecamatan Batumarmar, Kecamatan Waru, Kecamatan Pakong, Kecamatan Kadur, Kecamatan Pamekasan, Kecamatan Proppo dan Kecamatan Palengaan.

Bagian Ketiga
Kawasan Budidaya

Pasal 37

Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1), meliputi:
a. kawasan peruntukan hutan produksi;
b. kawasan hutan rakyat;
c. kawasan peruntukan pertanian;
d. kawasan peruntukan perikanan;
e. kawasan peruntukan pertambangan;
f. kawasan peruntukan industri;
g. kawasan peruntukan pariwisata;
h. kawasan peruntukan permukiman; dan
i. kawasan peruntukkan lainnya.


Pasal 38

Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 huruf a tersebar di Kecamatan Batumarmar, Kecamatan Waru, dan Kecamatan Tlanakan dengan luas kurang lebih 593 (lima ratus sembilan puluh tiga) hektar.


Pasal 39

Kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 huruf b tersebar di Kecamatan Pegantenan, Kecamatan Proppo, Kecamatan Palengaan, Kecamatan Pamekasan, Kecamatan Tlnakan, Kecamatan Kadur, Kecamatan Batumarmar, Kecamatan Pakong, Kecamatan Waru dan kecamatan Pademawu dengan luas kurang lebih 8.078 (delapan ribu tujuh puluh delapan) hektar


Pasal 40

(1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 huruf c, meliputi :
a. kawasan peruntukan tanaman pangan;
b. kawasan peruntukan hortikultura;
c. kawasan peruntukan perkebunan; dan
d. kawasan peruntukan peternakan.
(2) Kawasan peruntukan tanaman pangan dimaksud pada ayat (1) huruf a tersebar di seluruh kecamatan Kabupaten Pamekasan dengan luas kurang lebih 31.733 (tiga puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh tiga) hektar, untuk lahan pertanian pangan berkelanjutan direncanakan seluas 12.306 (dua belas ribu tiga ratus enam) hektar dengan rincian 6.232 ha lahan beririgasi teknis dan 6.074 ha lahan berigasi non teknis.
(3) Arahan kawasan peruntukan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
a. padi, di Kecamatan Proppo, Kecamatan Larangan, Kecamatan Pademawu, Kecamatan Pegantenan, Kecamatan Pakong, Kecamatan Palengaan, Kecamatan Waru, Kecamatan Batumarmar, Kecamatan Kadur, Kecamatan Pasean, dan Kecamatan Galis;
b. jagung, di Kecamatan Galis, Kecamatan Pademawu, Kecamatan Palengaan, Kecamatan Waru, Kecamatan Batumarmar, Kecamatan Kadur, dan Kecamatan Pasean;
c. kedelai, di Kecamatan Pamekasan, Kecamatan Larangan, Kecamatan Pegantenan, Kecamatan Pakong, Kecamatan Palengaan, dan Kecamatan Batumarmar;
d. kacang tanah, di Kecamatan Proppo, Galis, Kecamatan Larangan, Kecamatan Pakong, Kecamatan Palengaan, Kecamatan Waru, Kecamatan Batumarmar, dan Kecamatan Pasean;
e. kacang hijau, di Kecamatan Pamekasan, Kecamatan Proppo, Kecamatan Larangan, Kecamatan Pademawu, Kecamatan Pakong, Kecamatan Palengaan, Kecamatan Kadur, dan Kecamatan Pasean;
f. ubi kayu, di Kecamatan Pamekasan, Kecamatan Proppo, Kecamatan Galis, Kecamatan Larangan, Kecamatan Pademawu, Kecamatan Pegantenan, Kecamatan Pakong, Kecamatan Palengaan, Kecamatan Batumarmar, dan Kecamatan Pasean; dan
g. ubi jalar, di Kecamatan Proppo, Kecamatan Tlanakan, Kecamatan Galis, Kecamatan Palengaan, dan Kecamatan Batumarmar.
(4) Kawasan peruntukan pertanian hortikultura dimaksud pada ayat (1) huruf b tersebar di 10 (sepuluh) Kecamatan dengan luas kurang lebih 8.376 (delapan ribu tiga ratus tujuh puluh enam) hektar.
(5) Arahan kawasan peruntukan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:
a. bawang merah, di Kecamatan Palengaan, Kecamatan Waru, Kecamatan Batumarmar dan Kecamatan Pasean;
b. cabe rawit, di Kecamatan Proppo, Kecamatan Larangan, Kecamatan Kadur,Kecamatan Tlanakan, Kecamatan Pakong, Kecamatan Palengaan, Kecamatan Waru dan Kecamatan Batumarmar;
c. tomat, di Kecamatan Larangan, Kecamatan Pegantenan, Kecamatan Palengaan, Kecamatan Waru dan Kecamatan Pasean;
d. terong, di Kecamatan Pamekasan, Kecamatan Pegantenan, Kecamatan Palengaan, Kecamatan Batumarmar dan Kecamatan Pasean;
e. jeruk di Kecamatan Larangan;
f. mangga, di semua Kecamatan;
g. rambutan, di Kecamatan Pegantenan, Kecamatan Pakong, Kecamatan Waru, dan Kecamatan Kadur;
h. durian, di Kecamatan Pegantenan, dan Kecamatan Pakong;
i. kacang panjang, di Kecamatan Proppo, Kecamatan Tlanakan, Kecamatan Larangan, Kecamatan Pegantenan, Kecamatan Pakong, Kecamatan Palengaan, Kecamatan Waru, dan Kecamatan Batumarmar.
j. jambu air, di Kecamatan Proppo, Kecamatan Pegantenan, Kecamatan Pakong, dan Kecamatan Pasean;
k. pisang, di Kecamatan Pamekasan, Kecamatan Proppo, Kecamatan Larangan, Kecamatan Pegantenan, Kecamatan Pakong, Kecamatan Palengaan, Kecamatan Kadur dan Kecamatan Pademawu;
l. kunyit di Kecamatan Pademawu, Kecamatan Galis, Larangan, Kecamatan Pamekasan, Kecamatan Proppo, Kecamatan Palengaan, Kecamatan Kadur, Kecamatan Pakong, dan Kecamatan Waru;
m. laos di Kecamatan Tlanakan, Kecamatan Pademawu, Kecamatan Galis, Kecamatan Larangan, Kecamatan Pamekasan, Kecamatan Proppo, Kecamatan Palengaan, Kecamatan Kadur, Kecamatan Pakong, Kecamatan Waru dan, Kecamatan Pasean;
n. jahe di Kecamatan Tlanakan, Kecamatan Pademawu, Kecamatan Larangan, Kecamatan Proppo, Kecamatan Pegantenan, Kecamatan Pakong, Batumarmar, dan Kecamatan Pasean;
o. kencur di Kecamatan Galis, Kecamatan Pamekasan, Kecamatan Palengaan, Kecamatan Kadur, Kecamatan Pakong, Kecamatan Waru, dan Kecamatan Pasean;
p. temu lawak di Kecamatan Tlanakan, Kecamatan Galis, Kecamatan Larangan, Kecamatan Proppo, Kecamatan Palengaan, Kecamatan Pegantenan, Kecamatan Kadur, Kecamatan Pakong, Kecamatan Waru, Kecamatan Batumarmar, dan Kecamatan Pasean;
q. temu ireng di Kecamatan Larangan, Kecamatan Pegantenan, Kecamatan Kadur, Kecamatan Pakong, Kecamatan Waru, dan Kecamatan Pasean; dan
r. kunci di Kecamatan Larangan, Kecamatan Pamekasan, Kecamatan Proppo, Kecamatan Palengaan, Kecamatan Pegantenan, Kecamatan Kadur, Kecamatan Pakong, Kecamatan Waru, dan Kecamatan Pasean.
(6) Kawasan peruntukan perkebunan dimaksud pada ayat (1) huruf c dikembangkan di setiap lokasi pengembangan yang tersebar di 13 (tiga belas) Kecamatan dengan luas kurang lebih 318 (tiga ratus delapan belas) hektar.
(7) Arahan kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), meliputi :
a. kelapa di Kecamatan Tlanakan, Kecamatan Palengaan, Kecamatan Kadur, Kecamatan Pakong, Kecamatan Waru, Kecamatan Batumarmar, Kecamatan Pasean, Kecamatan Larangan dan Kecamatan Pegantenan;
b. pinang di Kecamatan Pegantenan, Kecamatan Pakong, dan Kecamatan Kadur;
c. jambu mente di Kecamatan Waru, Kecamatan Batumarmar dan Kecamatan Pasean;
d. siwalan di Kecamatan Pademawu, Kecamatan Larangan, Kecamatan Kadur dan Kecamatan Waru;
e. cabe jamu di Kecamatan Larangan, Kecamatan Palengaan, Kecamatan Pegantenan, Kecamatan Kadur, Kecamatan Pakong, Kecamatan Waru, Kecamatan Pasean dan Kecamatan Batumarmar;
f. agave di Kecamatan Larangan, Kecamatan Palengaan, Kecamatan Pakong, Kecamatan Waru, Kecamatan Batumarmar, dan Kecamatan Pasean;
g. kapuk randu di Kecamatan Tlanakan, Kecamatan Galis, Kecamatan Larangan, Kecamatan Pamekasan, Kecamatan Proppo, Kecamatan Pakong, Kecamatan Waru, dan Kecamatan Pasean;
h. tembakau di Kecamatan Pademawu, Kecamatan Galis, Kecamatan Larangan, Kecamatan Pamekasan, Kecamatan Proppo, Kecamatan Palengaan, Kecamatan Pakong, Kecamatan Waru, Kecamatan Batumarmar, Kecamatan Pasean, Kecamatan Kadur, Kecamatan Pegantenan dan Kecamatan Tlanakan;
i. asam jawa di Kecamatan Tlanakan, Kecamatan Larangan, Kecamatan Proppo;
j. kopi di Kecamatan Pegantenan dan Kecamatan Pakong; dan
k. lada di Kecamatan Pegantenan, Kecamatan Kadur, dan Kecamatan Pakong.
(8) Kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi peternakan ternak besar, peternakan ternak kecil, dan peternakan unggas yang tersebar di 12 (dua belas) Kecamatan.
(9) Kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), meliputi :
a. ternak besar berupa sapi, di seluruh Kecamatan
b. ternak kecil yang meliputi :
1) kambing, di Kecamatan Proppo, Kecamatan Tlanakan, Kecamatan Galis, Kecamatan Kadur, Kecamatan Pademawu, Kecamatan Pegantenan, Kecamatan Batumarmar, Kecamatan Pasean dan Kecamatan Pakong; dan
2) domba, di Kecamatan Proppo, Kecamatan Tlanakan, Kecamatan Galis, Kecamatan Pademawu, Kecamatan Kadur, Kecamatan Pegantenan, Kecamatan Palengaan, Kecamatan Waru, Kecamatan Pasean dan Kecamatan Pakong.
c. ternak unggas yang meliputi :
1) ayam buras, di Kecamatan Pamekasan, Kecamatan Proppo, Kecamatan Tlanakan, Kecamatan Galis, Kecamatan Larangan, Kecamatan Pegantenan, dan Kecamatan Waru;
2) ayam petelur, di Kecamatan Pamekasan, Kecamatan Tlanakan, Kecamatan Galis, Kecamatan Larangan, Kecamatan Waru, Kecamatan Batumarmar, Kecamatan Kadur dan Kecamatan Pasean; dan
3) ayam pedaging, di Kecamatan Galis, Kecamatan Waru, Kadur, Kecamatan Larangan dan Kecamatan Batumarmar.


Pasal 41

(1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 huruf d, meliputi :
a. kawasan perikanan tangkap;
b. kawasan perikanan budidaya;
a. pengolahan ikan; dan
b. minapolitan.
(2) Kawasan peruntukan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tersebar di Kecamatan Tlanakan, Kecamatan Galis, Kecamatan Larangan, Kecamatan Pademawu, Kecamatan Pasean, dan Kecamatan Batumarmar dan perairan pesisir Kabupaten Pamekasan, dengan potensi perikanan tangkap berupa ikan merah, ikan tengiri dan ikan tuna.
(3) Kawasan peruntukan perikanan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
a. kawasan perikanan budidaya air payau yang terdapat di Kecamatan Pademawu, Kecamatan Galis, dan Kecamatan Larangan, dengan potensi ikan berupa bandeng dan udang;
b. kawasan budidaya tambak garam yang terdapat di Kecamatan Tlanakan, Kecamatan Pademawu, dan Kecamatan Galis seluas kurang lebih 2.096 (dua ribu Sembilan puluh enam) hektar; dan
c. kawasan budidaya rumput laut yang terdapat di Kecamatan Pademawu, Kecamatan Pasean, Kecamatan Galis, Kecamatan Tlanakan, Kecamatan Larangan dan Kecamatan Batumarmar.
(4) Kawasan peruntukan pengolahan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa terasi, petis, krupuk dan rengginang direncanakan di Kecamatan Galis, Kecamatan Larangan, Kecamatan Batumarmar, Kecamatan Tlanakan dan Kecamatan Pasean.
(5) kawasan peruntukan minapolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi Kawasan Pantai Selatan yaitu di Kecamatan Pademawu dan Kecamatan Tlanakan


Pasal 42

(1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 huruf e, meliputi :
a. kawasan pertambangan batuan dan mineral non logam; dan
b. kawasan minyak bumi.
(2) Kawasan peruntukan pertambangan batuan dan mineral non logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
a. galian gamping, meliputi :
1) untuk Kecamatan Batumarmar, tersebar di Desa Lesong Daya, Desa Batu Bintang, Desa Kapong, Desa Ponjanan Timur, dan Desa Ponjanan Barat;
2) untuk Kecamatan Waru, terdapat di Desa Waru Barat;
3) untuk Kecamatan Pakong, terdapat di Desa Bandungan;
4) untuk Kecamatan Larangan, tersebar di Desa Blumbungan, Desa Trasak, Desa Grujungan, dan Desa Peltong;
5) untuk Kecamatan Kadur, terdapat di Desa Kertagena Laok;
6) untuk Kecamatan Palengaan, terdapat di Desa Angsanah;
7) untuk Kecamatan Tlanakan, terdapat di Desa Mangar;
8) untuk Kecamatan Proppo, terdapat di Desa Rangperang Daya; dan
9) untuk Kecamatan Pasean, terdapat di Desa Batu Kerbuy, Desa Tlontoraja dan Desa Bindang.
b. galian lempung, meliputi :
1) untuk Kecamatan Batumarmar, terdapat di Desa Ponjanan Barat, dan Desa Ponjanan Timur;
2) untuk Kecamatan Palengaan, terdapat di Desa Palengaan Laok;
3) untuk Kecamatan Proppo, tersebar di Desa Pangorayan, dan Desa Panglemah;
4) untuk Kecamatan Pademawu, terdapat di Desa Pademawu Timur; dan
5) untuk Kecamatan Waru , terdapat di Desa Tampojung Guwa.
c. galian phospat, terdapat di Desa Angsanah Kecamatan Palengaan.
(3) Kawasan peruntukan pertambangan minyak bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di Kecamatan Kadur.
(4) Rencana pengembangan kawasan peruntukan pertambangan memiliki luas total kurang lebih 4.181 (empat ribu seratus depalan puluh satu) hektar.


Pasal 43

(1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 huruf f, meliputi :
a. industri Kecil dan Menengah (IKM); dan
b. industri rumah tangga.
(2) Kawasan peruntukan IKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
a. IKM garam yodium di Kecamatan Tlanakan, Kecamatan Pademawu, dan Kecamatan Galis;
b. IKM air minum mineral di Kecamatan Larangan, Kecamatan Pademawu, Kecamatan Palengaan;
c. IKM rokok di Kecamatan Tlanakan, Kecamatan Larangan Kecamatan Waru, Kecamatan Pasean dan Kecamatan Proppo;
d. IKM petis di Kecamatan Tlanakan, Kecamatan Pademawu, Kecamatan Galis, Kecamatan Batumarmar dan Kecamatan Pasean;
e. IKM batik di Kecamatan Tlanakan, Kecamatan Pademawu, Kecamatan Galis, Kecamatan Larangan, Kecamatan Pamekasan, Kecamatan Proppo, Kecamatan Palengaan, Kecamatan Pegantenan, Kecamatan Kadur, Kecamatan Pakong dan Kecamatan Waru; dan
f. IKM tikar di Kecamatan Larangan, Kecamatan Kadur dan Kecamatan Pasean.
(3) Kawasan peruntukan industri rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diarahkan pada skala permukiman.
(4) Rencana pengembangan kawasan peruntukan industri memiliki luas total kurang lebih 127 (seratus dua puluh tujuh) hektar.


Pasal 44

(1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 huruf g, meliputi :
a. pengembangan daya tarik wisata alam;
b. pengembangan daya tarik wisata alam budaya;dan
c. pengembangan daya tarik wisata alam buatan.
(2) Kawasan peruntukan pengembangan daya tarik wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
a. wisata api tak kunjung padam di Desa Larangan Tokol Kecamatan Tlanakan;
b. wisata pantai terdiri atas Pantai Jumiang di Desa Tanjung Kecamatan Pademawu; Pantai Talang Siring di Desa Montok Kecamatan Larangan dan Pantai Batu Kerbuy di Desa Batu Kerbuy Kecamatan Pasean; dan
c. wisata lembah sembir di Kecamatan Batumarmar.
(3) Kawasan peruntukan pengembangan daya tarik wisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
a. wisata kerapan sapi di Kecamatan Pamekasan;
b. wisata kontes Sapi Sonok di Kecamatan Waru;
c. Makam Ronggosukowati (Raja Islam I Pamekasan) di Kelurahan Kolpajung Kecamatan Pamekasan;
d. Makam Syeikh Gozali di Desa Sotabar Kecamatan Pasean;
e. Makam Ghung Seppo – Gatotkaca di Kelurahan Kolpajung Kecamatan Pamekasan;
f. Makam Syeikh Abdul Manan (Batu Ampar) terletak di Desa Pangbatok Kecamatan Proppo;
g. Makam Joko Tole di Desa Montok Kecamatan Larangan; dan
h. Vihara di Desa Polagan Kecamatan Galis.
(4) Kawasan peruntukan pengembangan daya tarik wisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tersebar di Kecamatan Pamekasan, Kecamatan Larangan, dan Kecamatan Pademawu.


Pasal 45

(1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 huruf h, meliputi:
a. kawasan permukiman perdesaan seluas kurang lebih 1.249 (seribu dua ratus empat puluh sembilan) hektar; dan
b. kawasan permukiman perkotaan seluas kurang lebih 5.022 (lima ribu dua puluh dua) hektar.
(2) Kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kawasan permukiman yang pada lokasi sekitarnya masih didominasi oleh lahan pertanian, tegalan, perkebunan dan pemanfaatan lahan lainnya.
(3) Kawasan permukiman perdesaan prosentasenya lebih tinggi dibanding dengan kawasan permukiman perkotaan.
(4) Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kawasan yang digunakan untuk kegiatan permukiman dengan kegiatan utama non pertanian, seperti perkantoran, pendidikan, perumahan, kesehatan, perdagangan, jasa dan industri.
(5) Kawasan permukiman perkotaan diarahkan pada kawasan perkotaan di kawasan pusat pengembangan sistem perwilayahan dan ibukota kecamatan lainnya.
(6) Rencana pengembangan kawasan permukiman di wilayah Kabupaten Pamekasan memiliki luas total kurang lebih 6.271 (enam ribu dua ratus tujuh puluh satu) hektar.
(7) Dalam pengembangan kawasan permukiman perkotaan, harus menyediakan peruntukan lahan perumahan untuk seluruh golongan masyarakat, berdasarkan kebutuhan dan atau sesuai ketentuan dalam pembangunan perumahan dan permukiman dengan lingkungan yang berimbang.
(8) Lokasi pengembangan permukiman perdesaan dan perkotaan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.E, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 46

(1) Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 huruf i, meliputi:
a. kawasan andalan;
b. kawasan peruntukan pesisir;
c. kawasan pertahanan dan keamanan; dan
d. kawasan sektor informal.
(2) Kawasan andalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, meliputi :
a. kawasan Madura dan Kepulauan dengan sektor unggulan pertanian, perkebunan, industri, pariwisata, dan perikanan; dan
b. kawasan andalan Laut Madura dan sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan, pertambangan dan pariwisata.
(3) Kawasan peruntukan pesisir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, meliputi :
a. zona Pusat Pendaratan Ikan (PPI) meliputi Kecamatan Galis, Kecamatan Larangan, Kecamatan Batumarmar, Kecamatan Tlanakan
dan Kecamatan Pasean.
b. zona Tempat Pelelangan Ikan (TPI) meliputi Tempat Pelelangan Ikan Branta Pesisir Kecamatan Tlanakan, Tempat Pelelangan Ikan Batu Bintang Kecamatan Batumarmar dan Tempat Pelelangan Ikan Tlonto Raja, Kecamatan Pasean.
(4) Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c meliputi :
a. Kodim di Kelurahan Lawangan Daya Kecamatan Pademawu;
b. Koramil di Kelurahan Barurambat Kota Kecamatan Pamekasan, Desa Proppo Kecamatan Proppo, Desa Tlanakan Kecamatan Tlanakan, Desa Galis Kecamatan Galis, Desa Larangan Dalam Kecamatan Larangan, Desa Bunder Kecamatan Pademawu, Desa Pegantenan Kecamatan Pegantenan, Desa Palengaan Laok Kecamatan Palengaan, Desa Pakong Kecamatan Pakong, Desa Kadur Kecamatan Kadur, Desa Waru Barat Kecamatan Waru, Desa Tamberu Kecamatan Batumarmar dan Desa Tlonto Raja Kecamatan Pasean.
c. lapangan tembak meliputi :
1) khusus untuk latihan TNI AD berada di Desa Larangan Tokol Kecamatan Tlanakan;dan
2) lapangan tembak yang dipakai oleh anggota Brimob dan Mapolwil berada di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan.
(5) Kawasan sektor informal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, meliputi peran serta pemerintah dalam menyediakan ruang bagi sektor informal disetiap wilayah perkotaan dan perdesaan, penentuan lokasi sektor informal diatur dan disediakan ruang oleh pemerintah dalam skala perencanaan yang lebih detail.

B A B V
PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS
Bagian Pertama
Umum
Pasal 47


(1) Kawasan strategis, meliputi :
a. kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi;
b. kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya; dan
c. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan.
(2) Kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan skala 1 : 50.000 dan tabel sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.A dan III.B, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Rencana Pengembangan Kawasan Strategis

Paragraf 1
Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Ekonomi
Pasal 48

(1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (1) huruf a, meliputi kawasan strategis yang berada dalam lingkup pengelolaan nasional terdiri atas kawasan andalan Kawasan Madura dan Kepulauan meliputi sektor unggulan pertanian, perkebunan, industri, pariwisata dan perikanan dan kawasan andalan Laut Madura dan sekitarnya meliputi sektor unggulan perikanan, pertambangan dan pariwisata sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN).
(2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (1) huruf a, meliputi kawasan strategis yang berada dalam lingkup pengelolaan pemerintah provinsi, terdiri dari kawasan ekonomi Madura, Kawasan Agropolitan Kepulauan Madura dan Kawasan tertinggal Kepulauan Madura dan pulau-pulau kecil sebagai Kawasan Strategis Provinsi (KSP).
(3) Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (1) huruf a, meliputi kawasan strategis yang berada dalam lingkup pengelolaan pemerintah kabupaten, terdiri atas :
a. kawasan agropolitan Rupanandur, meliputi :
1) Kecamatan Waru, yang meliputi Desa Tampojung Pregih, Desa Bajur, Desa Sana Laok, Desa Sumber Waru, Desa Tampojung Guwa, Desa Tampojung Tengginah, Desa Tampojung Tengah, dan Desa Ragang, berupa pengembangan komoditas berbasis buahbuahan antara lain salak, pisang dan pepaya;
2) Kecamatan Pakong, yang meliputi Desa Bandungan, Desa Seddur, Desa Klompang Timur, Desa Somalang, Desa Bicorong, Desa Lebbek, Desa Pakong, Desa Palalang, Desa Klompang Barat, Desa Banban, dan Desa Bajang, berupa pengembangan komoditas berbasis durian, kelapa, tembakau dan kambing.
3) Kecamatan Pegantenan, yang meliputi Desa Tebul Timur, Desa Tlagah, Desa Bulangan Barat, Desa Bulangan Timur, Desa Ambender, Desa Tebul Barat, Desa Pegantenan, Desa Bulangan Branta, Desa Bulangan Hají, dan Desa Plakpak, berupa pengembangan komoditas berbasis pisang, kopi, cabe, rambutan dan durian; dan
4) Kecamatan Kadur, yang meliputi Desa Pamoroh, Desa Bangkes, Desa Kadur, dan Desa Pamaroh, berupa pengembangan komoditas berbasis pinang, kelapa, pisang, pepaya dan ayam petelur.
b. kawasan budidaya perikanan, meliputi :
1) tambak garam dengan luas kurang lebih 2.096 (dua ribu sembilan puluh enam) hektar meliputi Desa Branta Tinggi, dan Desa Branta Pesisir di Kecamatan Tlanakan; Desa Baddurih, Desa Pagagan, Desa Majungan, Desa Padelegan, Desa Pademawu Timur, dan Desa Bunder di Kecamatan Pademawu; dan Desa
Pandan, Desa Lembung, Desa Polagan, dan Desa Artodung di Kecamatan Galis.
2) rumput laut tersebar di Kecamatan Pademawu, Kecamatan Pasean, Kecamatan Galis, Kecamatan Tlanakan, Kecamatan Larangan dan Kecamatan Batumarmar.
c. kawasan perdagangan, jasa, industri dan pergudangan meliputi Kecamatan Batumaramar, Kecamatan Pasean, dan Kecamatan Tlanakan.
d. kawasan pariwisata meliputi :
1) wisata alam yaitu Api Tak Kunjung Padam yang terletak di Desa Larangan Tokol Kecamatan Tlanakan, Pantai Jumiang yang terletak di Desa Tanjung Kecamatan Pademawu, Pantai Batu Kerbuy yang terletak di Desa Batu Kerbuy Kecamatan Pasean, Pantai Talang Siring yang terletak di Desa Montok Kecamatan Larangan dan Lembah Sembir Kecamatan Batumarmar;
2) wisata budaya yaitu obyek wisata budaya kesenian dan upacara seperti Kerapan Sapi dan Semalam di Madura yang berada di Kecamatan Pamekasan, upacara petik laut di Pantai di Kecamatan Batumarmar, Pasean, Tlanakan, Pademawu, Galis, Larangan dan wisata kontes Sapi Sonok di Kecamatan Waru dan Kecamatan Pakong, Makam Syeikh Abdul Manan (Batu Ampar) di Kecamatan Proppo dan Makam Ronggosukowati (Raja Islam I) di Kelurahan Kolpajung Kecamatan Pamekasan; dan
3) wisata buatan terdapat di Kecamatan Pamekasan, Kecamatan Larangan, dan Kecamatan Pademawu.
e. kawasan pelabuhan, meliputi :
1) kawasan pelabuhan pengumpul yaitu Pelabuhan Branta di Kecamatan Tlanakan dan pelabuhan Batu Kerbuy di Kecamatan Pasean; dan
2) Kawasan pelabuhan pengumpan Talang Siring di Kecamatan Larangan dan pelebuhan pengumpan di Kecamatan Pademawu.
f. Kawasan minapolitan meliputi Kawasan Pantai Selatan yaitu di Kecamatan Pademawu dan Kecamatan Tlanakan.

Paragraf 2
Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya
Pasal 49

(1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (1) huruf b, meliputi kawasan strategis yang berada dalam lingkup pengelolaan pemerintah kabupaten, terdiri atas :
a. kawasan cagar budaya;
b. kawasan makam; dan
c. kawasan peninggalan sejarah.
(2) Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Makam Syeikh Abdul Mannan di Kecamatan Proppo.
(3) Kawasan makam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
a. makam Ronggosukowati (Raja Islam I), yang berlokasi di Kelurahan Kolpajung Kecamatan Pamekasan;
b. makam Syeikh Gozali, yang berlokasi di Desa Sotabar Kecamatan Pasean;
c. makam Gung Seppoh-Gatot Kaca, yang berlokasi di Kelurahan Kolpajung Kecamatan Pamekasan; dan
d. makam Joko Tarup, yang berlokasi di Desa Montok Kecamatan Larangan.
(4) Kawasan peninggalan sejarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu berupa kawasan sisa bangunan candi di Desa Candi Burung Kecamatan Proppo.

Paragraf 3
Kawasan Strategis Dari Sudut Kepetingan Fungsi dan Daya Dukung
Lingkungan


Pasal 50

Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (1) huruf c, meliputi kawasan strategis yang berada dalam lingkup pengelolaan pemerintah kabupaten, terdiri atas kawasan pantai berhutan bakau yang terdapat di Kecamatan Tlanakan, Kecamatan Galis, dan Kecamatan Pademawu dengan luas kurang lebih 346 (tiga ratus empat puluh enam) hektar.

B A B VI
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH
Bagian Pertama
Umum
Pasal 51


(1) Arahan penataan ruang wilayah dalam arahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten merupakan matra ruang kebijakan pembangunan sektoral yang disusun sinergis dengan arahan Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
(2) Arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten merupakan Perwujudan Rencana Tata Ruang yang dijabarkan ke dalam indikasi program utama pengembangan wilayah kabupaten dalam jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun perencanaan duapuluh (20) tahun. yang memuat uraian program atau kegiatan sumber pendanaan instansi pelaksana dan tahapan pelaksanaan.
(3) Pelaksanaan RTRW Kabupaten terbagi dalam 4 (empat) tahapan, meliputi:
a. tahap I (tahun 2012-2016);
b. tahap II (tahun 2017-2021);
c. tahap III (tahun 2022-2026); dan
d. tahap IV (tahun 2027-2032).
(4) Prioritas pelaksanaan pembangunan disusun berdasarkan atas kemampuan pembiayaan dan kegiatan yang mempunyai efek mengganda sesuai arahan umum pembangunan daerah.
(5) Prioritas pembangunan yang menjadi komitmen seluruh jajaran pemerintahan Kabupaten dan masyarakatnya, meliputi:
a. pengembangan Perkotaan Pamekasan sebagai pusat pemerintahan Kabupaten sekaligus sebagai pusat pengembangan utama Kabupaten;
b. membuka dan mengembangkan potensi kawasan strategis yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah seperti pengembangan agropolitan, budidaya perikanan, industri, pariwisata, pelabuhan dan minapolitan;
c. pengembangan dan peningkatan sistem transportasi yang terintegrasi dengan wilayah pusat-pusat pertumbuhan secara terpadu antara jaringan jalan, terminal, kereta api dan pelabuhan;
d. membangun prasarana dan sarana pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa, pendidikan, kesehatan di masing-masing pusat pertumbuhan wilayah dimana pembangunan sesuai fungsi dan peranannya baik wilayah perkotaan maupun perdesaan;
e. dukungan pembangunan sarana dasar wilayah seperti jaringan listrik, telepon dan air bersih, industri hulu dan hilir, promosi yang dapat menunjang perkembangan pusat-pusat pelayanan wilayah, industri, pertanian dan pariwisata;
f. penanganan dan pengelolaan kawasan Daerah Aliran Sungai, anak sungai, sumber mata air, pembangunan dan pengembangan sumber daya alam berlandaskan kelestarian lingkungan;
g. peningkatan sumber daya manusia dengan penguasaan ilmu dan teknologi, ketrampilan dan kewirausahaan dalam mempersiapkan penduduk pada semua sektor, menghadapi tantangan globalisasi dan pasar bebas; dan
h. Penanganan dan pengelolaan perbatasan dilaksanakan melalui kerjasama koordinatif dengan kabupaten Sampang dan Kabupaten Sumenep yang meliputi bidang sarana dan prasarana transportasi, penataan ruang, percepatan pembangunan, penanganan rawan bencana dan pariwisata.
(6) Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten disusun dengan kriteria:
a. mendukung perwujudan struktur ruang, pola ruang, dan kawasan strategis kabupaten;
b. mendukung program utama penataan ruang nasional dan provinsi;
c. realistis, objektif, terukur, dan dapat dilaksanakan dalam jangka waktu perencanaan;
d. konsisten dan berkesinambungan terhadap program yang disusun, baik dalam jangka waktu tahunan maupun antar lima tahunan; dan
e. sinkronisasi antar program harus terjaga.
(7) Arahan pemanfaatan ruang berbentuk indikasi program utama 5 (lima) tahunan dituangkan dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan daerah ini.
(8) Dalam rangka mendukung perwujudan RTRW dan kinerja pembangunan daerah dilakukan optimalisasi pemanfaatan pengelolaan aset-aset pemerintah dan daerah, serta pencadangan lahan pada lokasi-lokasi stratergis.


Bagian Kedua
Perwujudan Rencana Struktur Ruang
Pasal 52

Perwujudan rencana struktur ruang wilayah kabupaten sebagaimana di maksud dalam pasal 51 ayat (5) huruf a, meliputi :
a. perwujudan pusat kegiatan wilayah; dan
b. perwujudan sistem prasarana wilayah.

Paragraf 1
Perwujudan Rencana Struktur Ruang untuk Pusat Kegiatan Wilayah
Pasal 53

(1) Perwujudan pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 huruf a, meliputi:
a. Pengembangan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW);
b. pengembangan Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp);
c. pemantapan fungsi pengembangan Pusat Pelayanan kawasan (PPK);
d. pemantapan fungsi pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL);
e. pengembangan pusat agropolitan; dan
f. pengembangan pusat minapolitan.
(2) Pengembangan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) sebagimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi Perkotaan Pamekasan.
(3) Pengembangan Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
a. Perkotaan Pakong; dan
b. Perkotaan Waru.
(4) Pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
a. Perkotaan Tlanakan;
b. Perkotaan Larangan;
c. Perkotaan Batumarmar;
d. Perkotaan Pasean;
e. Perkotaan Pademawu;
f. Perkotaan Galis;
g. Perkotaan Proppo;
h. Perkotaan Pegantenan;
i. Perkotaan Palengaan; dan
j. Perkotaan Kadur.
(5) Pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
a. pengembangan Desa Dempo Timur;
b. pengembangan Desa Bujur Tengah;
c. pengembangan Desa Pasanggar; dan
d. pengembangan Desa Sopaah.
(6) Pengembangan pusat agropolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
a. pengembangan Agropolitan di Kecamatan Waru dengan arahan pengembangan komoditas berbasis buah-buahan antara lain : salak,
pisang dan pepaya;
b. pengembangan Agropolitan di Kecamatan Pakong dengan arahan pengembangan komoditas berbasis durian, kelapa, tembakau dan kambing.
c. pengembangan Agropolitan di Kecamatan Pegantenan dengan arahan pengembangan komoditas berbasis pisang, kopi, cabe, rambutan dan durian; dan
d. pengembangan Agropolitan di Kecamatan Kadur dengan arahan pengembangan komoditas pinang, kelapa, pisang, pepaya dan ayam petelur.
(7) Pengembangan pusat minapolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi Kawasan Pantai Selatan yaitu di Kecamatan Pademawu dan Kecamatan Tlanakan.
(8) Perwujudan struktur ruang dapat terlaksana dengan didukung adanya rencana rinci kabupaten terutama untuk PKLp, PPK, kawasan perdesaan, prasarana utama, prasarana penunjang dan kawasan strategis yang disahkan dalam peraturan daerah.

Paragraf 2
Perwujudan Rencana Struktur Ruang untuk Sistem Prasarana Wilayah
Pasal 54

(1) Perwujudan sistem prasarana sebagaimana dimaksud pada pasal 52 huruf b, berupa pelaksanaan pembangunan, meliputi:
a. jaringan jalan;
b. jaringan jalur kereta api;
c. jaringan prasarna angkutan jalan;
d. jaringan pelayanan angkutan jalan
e. jaringan perhubungan sungai danau dan penyebrangan;
f. jaringan terminal barang
g. jaringan transportasi laut;
h. jarngan prasarana energi;
i. jaringan prasarana telekomunikasi;
j. jaringan prasarana sumber daya air; dan
k. jaringan prasarana pengelolaan lingkungan.
(2) Pembangunan jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup kegiatan:
a. pengembangan jaringan jalan nasional meliputi ruas Kamal – Bangkalan – Sampang – Pamekasan – Sumenep – Kalianget;
b. pengembangan lintas utara dari jalan provinsi menjadi jalan nasional meliputi ruas Bangkalan – Tanung Bulu Pandan – Ketapang – Sotabar –Sumenep;
c. pengembangan jaringan jalan Provinsi meliputi ruas batas Kabupaten Sampang – Sotabar – Batas Kabupaten Sumenep, Pamekasan – Sotabar, Omben (batas Kabupaten Sampang) – Pamekasan;dan
d. pengembangan jaringan jalan kabupaten.
(3) Pembangunan jaringan jalur kereta api sebagamana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mecangkup kegiatan :
a. peningkatan jalur kereta api dan prasarana pendukungnya termasuk penanganan perlintasan kereta api; dan
b. pembangunan sarana stasiun kereta api di Kecamatan Pamekasan.
(4) Pembangunan jaringan prasarana angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mecangkup kegiatan :
a. pembangunan terminal tipe A di Kecamatan Tlanakan;
b. pembangunan terminal tipe B di Kecamatan Waru; dan
c. pembangunan terminal tipe C di Kecamatan Pademawu, Kecamatan Pamekasan, Kecamatan Galis, Kecamatan Larangan, Kecamatan Proppo, Kecamatan Kadur, Kecamatan Palengaan, Kecamatan Pegantenan, Kecamatan Pakong, Kecamatan Batumamar dan Kecamatan Pasean.
(5) Pembangunan jaringan pelayanan angkutan jalan sebagaiman dimaksud pada ayat (1) huruf d, mencangkup kegiatan pengembangan terminal angkutan barang terdapat di Desa Larangan Tokol Kecamatan Tlanakan.
(6) Pengembangan jaringan perhubungan sungai danau dan penyebrangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e mencangkup kegiatan pengembangan jaringan perhubungan sungai, danau dan penyeberangan di Kecamatan Larangan dan Kecamatan Pasean.
(7) Pembangunan jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, mencakup kegiatan:
a. pengembangan pelabuhan pengumpul di Desa Branta di Kecamatan Tlanakan;
b. pembangunan pelabuhan lokal yang berfungsi sebagai pengumpan di Kecamatan Larangan;
c. pembangunan pelabuhan lokal yang berfungsi sebagai pelabuhan pengumpan di Kecamatan Pademawu; dan
d. pembangunan pelabuhan pengumpul di Kecamatan Pasean.
(8) Pembangunan jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, mencakup kegiatan:
a. pengembangan energi listrik berupa pembangunan industri kelistrikan dalam bentuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Kecamatan Tlanakan;
b. pengembangan energi alternative berupa energi biomassa di Kecamatan Larangan dan Kecamatan Kadur;
c. pengembangan energi alternative berupa energi surya direcanakan diseluruh kecamatan;
d. pengembangan area konservasi pada area pengembangan jaringan listrik Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) yang melewati Kecamatan Pamekasan – Kecamatan Proppo; dan
e. pengembangan jaringan listrik dan peningkatan layanan listrik perdesaan yang meliputi seluruh wilayah Kabupaten Pamekasan.
(9) Pembangunan jaringan prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, mencakup kegiatan:
a. pengembangan prasarana telekomunikasi sistem kabel;
b. pengembangan prasarana telekomunikasi seluler; dan
c. pengembangan prasarana telekomunikasi satelit.
(10) Pembangunan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, mencakup kegiatan :
a. pembangunan dan perbaikan saluran irigasi.
b. perlindungan terhadap sumber – sumber mata air, daerah aliran air, baik itu saluran irigasi, serta daerah aliran sungai;
c. pengembangan pengelolaan air permukaan;
d. pembangunan prasarana air berupa pipanisasi air bersih; dan
e. pembangunan prasarana air berupa bak penampungan air.
(11) Pembangunan prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, mencakup kegiatan:
a. pengembangan sistem pengelolaan sampah melalui pembangunan TPST; dan
b. pengembangan sistem Instalansi Pengolahan Lumpur Tinja melalui Instalansi Pengelolaan Limbah Terpadu di Kecamatan Palengaan.

Bagian Ketiga
Perwujudan Rencana Pola Ruang
Pasal 55

(1) Perwujudan rencana pola ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat (5) huruf a, meliputi:
a. perwujudan kawasan lindung; dan
b. perwujudan kawasan budidaya.
(2) Perwujudan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, meliputi:
a. koordinasi, identifikasi, inventarisasi, penegasan dan penetapan kawasan hutan lindung, kawasan resapan air, lindung setempat, kawasan cagar budaya, kawasan rawan bencana alam, dan kawasan lindung geologi; dan
b. pemantauan dan pengendalian kawasan lindung.
(3) Perwujudan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup:
a. kawasan hutan produksi;
b. kawasan hutan rakyat;
c. kawasan peruntukan pertanian;
d. kawasan peruntukan perikanan;
e. kawasan peruntukan pertambangan;
f. kawasan peruntukan industri;
g. kawasan peruntukan pariwisata;
h. kawasan peruntukan permukiman; dan
i. kawasan peruntukan lainnya.

Bagian Keempat
Perwujudan Rencana Kawasan Strategis
Pasal 56

Perwujudan kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat (5) huruf a, berupa pelaksanaan pembangunan, meliputi:
a. kawasan dari sudut kepentingan ekonomi;
b. kawasan dari susdut kepentingan sosial budaya; dan
c. kawasan dari susdut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan.

B A B VII
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Bagian Pertama
Umum
Pasal 57


(1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan melalui penetapan peraturan zonasi, perijinan, pemberian insentif dan disinsentif, dan pengenaan sanksi.
(2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah menhasilkan lokasi yang terdapat indikasi penyimpangan ruang dan rekomendasi kebijakan dalam rangka pembinaan dan penertiban penataan ruang untuk mencapai tujuan RTRW Kabupaten.
(3) Penyelenggaran Pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimkasud pada ayat (2), secara teknis dilaksanakan oleh SKPD yang berwenang dalam koordinasi BKPRD Kabupaten.
(4) BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaporkan hasl pengendalian pemanfaatan ruang kepada Bupati secara berkala sesuai dengan ketentuan.
(5) Pemanfaatan ruang pada kawasan pengendalian ketat skala regional Provinsi Jawa Timur harus mendapatkan izin Gubenur.
(6) Ketentuan umum pemanfaatan ruang terdiri dari:
a. peraturan zonasi;
b. perizinan;
c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
d. arahan pengenaan sanksi.


Bagian Kedua
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
Pasal 58

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 ayat (6) huruf a, disusun sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang, serta berdasarkan rencana rinci tata ruang untuk setiap zona pemanfaatan ruang.
(2) Dalam ketentuan umum peraturan zonasi sesuai dengan rencana rinci tata ruang dimaksud, meliputi:
a. ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang wilayah Kabupaten;
b. ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang wilayah Kabupaten;
c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis wilyah Kabupaten.
(3) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat tentang hal-hal yang harus ada, hal-hal yang boleh dan apa yang tidak boleh.

Paragraf 1
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk Struktur Ruang Wilayah
Pasal 59


(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk struktur ruang wilyah Kabupaten Pamekasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 ayat (2) huruf a meliputi :
a. peraturan zonasi pada pusat kegiatan;
b. peraturan zonasi pada sistem prasarana;
(2) Ketentuan umum peraturan zonasi pada pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
a. sistem perkotaan; dan
b. sistem perdesaan.
(3) Ketentuan umum peraturan zonasi pada pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
a. sistem jaringan transportasi
b. sistem prasarana energi;
c. sistem prasarana telekomunikasi;
d. sistem prasarana sumber daya air; dan
e. sistem prasarana pengelolaan lingkungan.

Pasal 60

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (2) huruf a,meliputi:
a. peraturan zonasi untuk Pusat Kegiatan Wilayah (PKW); dan
b. peraturan zonasi untuk Pusat Kegiatan Lokal yang dipromosikan (PKLp).
(2) Ketentuan umum pengaturan zonasi untuk PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi perkotaan berskala provinsi yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya; dan
b. pengembangan fungsi kawasan perkotaan sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah yang
kecenderungan pengembangan ruangnya ke arah horizontaldikendalikan.
(3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk PKLp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi berskala kabupaten yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya.

Pasal 61

Ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem perdesaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (2) huruf b, meliputi:
a. pengaturan pada rencana kawasan terbangun di perdesaan dapat dilakukan penambahan fungsi yang masih saling bersesuaian, tetapi harus ditetapkan besaran dan luasan ruang setiap zona dan fungsi utama zona tersebut;
b. pengaturan pada kawasan tidak terbangun atau ruang terbuka untuk pertanian yang produktif harus dilakukan pengamanan khususnya untuk tidak dialihfungsikan menjadi non pertanian;
c. mengefisienkan ruang yang berfungsi untuk pertanian dan perubahan fungsi ruang untuk kawasan terbangun hanya dilakukan secara khusus pada permukiman yang ada dan harus menggunakan lahan yang kurang produktif;
d. pengembangan permukiman perdesaan harus menyediakan sarana dan prasarana lingkungan permukiman yang memadai sesuai kebutuhan masing-masing;
e. pada lahan pertanian yang telah ditetapkan sebagai lahan pangan abadi di kawasan perdesaan harus tetap dilindungi dan tidak dilakukan alih fungsi;
f. kawasan yang telah ditetapkan sebagai bagian dari RTH di kawasan perdesaan harus tetap dilindungi sesuai dengan fungsi RTH masingmasing, dan tidak boleh dilakukan alih fungsi;
g. pada kawasan lindung yang ada di perdesaan diarahkan untuk tidak dilakukan alih fungsi lindung tetapi dapat ditambahkan kegiatan lain selama masih menunjang fungsi lindung;
h. pada kawasan lindung berupa bangunan, harus tetap dilakukan upaya konservasi baik berupa situs, bangunan bekas peninggalan belanda, bangunan monumen perjuangan rakyat, dan sebagainya;
i. perubahan atau penambahan fungsi ruang tertentu pada kawasan terbangun di perdesaan boleh dilakukan sepanjang saling menunjang atau setidaknya tidak menimbulkan efek negatif bagi zona yang telah ditetapkan;
j. kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan terbuka hijau produktif di perdesaan pada dasarnya boleh dilakukan alih fungsi untuk kawasan terbangun secara terbatas dan hanya dilakukan pada lahan yang produktivitasnya kurang tinggi, dengan catatan komposisi atau perbandingan antara kawasan terbangun dan ruang terbuka hijau tidak berubah sesuai RDTR kawasan perdesaan masing-masing;
k. dalam pengaturan zona tidak boleh dilakukan perubahan secara keseluruhan fungsi dasarnya, sesuai RDTR kawasan perdesaan masingmasing;
l. penambahan fungsi tertentu pada suatu zona tidak boleh dilakukan untuk fungsi yang bertentangan;
m. pada kawasan terbangun di perdesaan yang lokasinya terpencar dalam jumlah kecil tidak boleh melakukan kegiatan pembangunan dengan intensitas tinggi yang tidak serasi dengan kawasan sekitarnya;
n. pada lahan yang telah ditetapkan sebagai ruang terbuka hijau produktif di perdesaan tidak boleh dilakukan alih fungsi lahan;
o. pada lahan yang telah ditetapkan sebagai bagian dari lahan pangan abadi di kawasan perdesaan tidak boleh dilakukan alih fungsi lahan; dan
p. pada kawasan yang telah ditetapkan batas ketinggian untuk alat komunikasi dan jaringan pengaman SUTT tidak boleh melakukan kegiatan pembangunan dalam radius keamanan dimaksud.

Pasal 62

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (3) huruf a, meliputi:
a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalan meliputi :
1) jaringan jalan arteri primer;
2) jaringan jalan kolektor primer; dan
3) jaringan jalan lokal primer.
b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalur kereta api.
(2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalan arteri primer sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, disusun dengan memperhatikan:
a. jalan arteri primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 60 (enam puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 11 (sebelas) meter;
b. jalan arteri primer mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata;
c. pada jalan arteri primer lalu lintas jarak jauh tidak boleh terganggu oleh lalu lintas ulang alik, lalu lintas lokal, dan kegiatan lokal;
d. jumlah jalan masuk ke jalan arteri primer dibatasi sedemikian rupa sehingga ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c harus tetap terpenuhi;
e. lebar ruang pengawasan jalan arteri primer minimal 15 (lima belas) meter.
f. persimpangan sebidang pada jalan arteri primer dengan pengaturan tertentu harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c; dan
g. jalan arteri primer yang memasuki kawasan perkotaan atau kawasan:
1) pengembangan perkotaan tidak boleh terputus.
2) ketentuan pelarangan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan nasional; dan
3) penetapan garis sempadan bagunan di sisi jalan nasional yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan.
(3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a disusun dengan memperhatikan:
a. jalan kolektor primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 40(empat puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 9 (sembilan) meter;
b. jalan kolektor primer mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata;
c. jumlah jalan masuk dibatasi dan direncanakan sehingga ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b masih tetap terpenuhi;
d. persimpangan sebidang pada jalan kolektor primer dengan pengaturan tertentu harus tetap memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a; huruf b dan huruf c;
e. jalan kolektor primer yang memasuki kawasan perkotaan atau kawasan pengembangan perkotaan tidak boleh terputus; dan
f. lebar ruang pengawasan jalan kolektor primer minimal 10 (sepuluh) meter.
(4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalan lokal primer sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a disusun dengan memperhatikan:
a. jalan lokal primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 (dua puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 7,5 (tujuh koma lima) meter;
b. jalan lokal primer yang memasuki kawasan perdesaan tidak boleh terputus; dan
c. lebar ruang pengawasan jalan lokal primer minimal 7 (tujuh) meter.
(5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b disusun dengan memperhatikan:
a. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api dilakukan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi;
b. ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian;
c. pembatasan pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api;
d. pembatasan jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dan jalan; dan
e. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api dengan memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan jaringan jalur kereta api.


Pasal 63

Ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (3) huruf b, meliputi:
a. keberadaan pembangkit listrik disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit listrik dengan memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain;
b. ketentuan zonasi untuk jaringan transmisi tenaga listrik disusun dengan memperhatikan ketentuan pelanggaran pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. membatasi kegiatan pengembangan di sekitar lokasi SUTT yang melewati Kecamatan Pamekasan dan Kecamtan Proppo;
d. menetapkan areal konservasi di sekitar lokasi SUTT yaitu sekitar 20 (dua puluh) meter pada setiap sisi tiang listrik untuk mencegah terjadinya gangguan kesehatan bagi masyarakat;
e. di bawah jaringan tegangan tinggi tidak boleh ada fungsi bangunan yang langsung digunakan masyarakat; dan
f. dalam kondisi di bawah jaringan tinggi terdapat bangunan maka harus disediakan jaringan pengamanan.


Pasal 64

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (3) huruf c, disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang untuk penempatan menara pemancar telekomunikasi yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktifitas kawasan disekitarnya.


Pasal 65

Ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem jaringan sumber daya air daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (3) huruf d, meliputi :
a. pemanfaatan ruang pada kawasan di sekitar wilayah sungai dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan;
b. ketentuan pelarangan pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksud untuk pengelolaan badan air atau pemanfaatan air;
c. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi taman rekreasi; dan
d. penetapan lebar sempadan sungai dan saluran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Pasal 66

Ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem prasarana pengelolaan lingkungan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (3) huruf e, meliputi :
a. arahan pengembangan sistem prasarana lingkungan yang digunakan lintas wilayah secara administratif dengan kerjasama antar wilayah dalam hal pengelolaan dan penanggulangan masalah sampah terutama di wilayah perkotaan;
b. pemberdayaan masyarakat untuk pengelolaan sampah 4R komunal;
c. penanganan persampahan selain menggunakan 4R juga dengan pengembangan sistem komposting;
d. pemilihan lokasi untuk prasarana lingkungan harus sesuai dengan daya dukung lingkungan.
e. pengalokasian Tempat Pemosesan Akhir (TPA) dan Tempat Pemrosesan Sampah Terpadu (TPST) sesuai dengan persyaratan teknis;
f. pengolahan dilaksanakan dengan teknologi ramah lingkungan sesuai dengan kaidah teknis dan dengan konsep 4R;
g. penyediaan ruang untuk TPST dan atau TPA terpadu.
h. kerjasama antar wilayah dalam hal pengelolaan dan penanggulangan masalah sampah terutama di wilayah perkotaan;
i. memberi kemudahan kredit pembelian alat pengolahan limbah bagi industri kecil, atau mengurangi pajak import alat pengolah Iimbah; dan
j. peningkatan kemampuan institusional dalam memberi fungsi bagi pencemar, pemberlakuan secara ketat tentang baku mutu Iingkungan.


Paragraf 2
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk Pola Ruang Wilayah
Pasal 67

Ketentuan umum peraturan zonasi pada pola ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 ayat (2) huruf b, meliputi:
a. kawasan lindung; dan
b. kawasan budidaya.


Pasal 68

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 huruf a, meliputi:
a. kawasan hutan lindung;
b. kawasan resapan air;
c. kawasan sempadan pantai;
d. kawasan sempadan sungai dan saluran;
e. kawasan sekitar embung;
f. kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
g. kawasan cagar budaya;
h. kawasan rawan bencana banjir
i. kawasan rawan bencana abrasi; dan
j. kawasan lindung geologi.
(2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun dengan memperhatikan :
a. arahan peraturan zonasi kawasan hutan lindung dilakukan pada kawasan yang ditetapkan fungsi sebagai hutan lindung yang menjadi kewenangan daerah;
b. pemanfaatan ruang wilayah kabupaten untuk wisata alam tanpa merubah bentang alam;
c. pemanfaatan ruang kawasan untuk kegiatan budidaya hanya diizinkan bagi permukiman penduduk asli dengan luasan tetap/terbatas, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan ketat secara teknis oleh instansi terkait yang berwenang; dan
d. ketentuan pelarangan seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi.
(3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disusun dengan memperhatikan:
a. pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kegiatan budi daya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;
b. penyediaan sumur resapan pada lahan terbangun yang sudah ada;
c. peningkatan fungsi lindung pada area yang telah mengalami alih fungsi melalui pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah;
d. percepatan rehabilitasi lahan yang mengalami kerusakan;
e. mengoptimalkan fungsi lahan melalui pengembangan hutan;
f. meningkatkan kegiatan pariwisata alam; dan
g. pengolahan tanah secara sipil teknis sehingga kawasan ini memberikan kemampuan peresapan air yang lebih tinggi.
(4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disusun dengan memperhatikan:
a. sosialisasi rencana pengelolaan kawasan sempadan pantai kepada seluruh masyarakat yang bermukim di sekitar pantai dan kepada seluruh stakeholders pembangunan terkait;
b. pada kawasan sempadan yang memiliki fungsi sebagai kawasan budidaya seperti: permukiman perkotaan dan perdesaan, pariwisata, pelabuhan, serta kawasan lainnya, pengembangannya harus sesuai dengan peruntukan lahan yang telah ditentukan dalam rencana tata ruang kawasan pesisir;
c. bangunan yang boleh ada di sempadan pantai antara lain dermaga, tower penjaga keselamatan pengunjung pantai; dan
d. pemanfaatan ruang untuk kegiatan yang mampu melindungi atau memperkuat perlindungan sempadan pantai dari abrasi dan ilfitrasi air laut kedalam tanah.
(5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, disusun dengan memperhatikan:
a. mempertahankan sempadan sungai sehingga terhindar dari erosi dan kerusakan kualitas air sungai;
b. pencegahan dilakukan kegiatan budidaya di sepanjang sungai yang dapat mengganggu atau merusak kualitas air sungai;
c. pengendalian terhadap kegiatan yang telah ada di sepanjang sungai agar tidak berkembang lebih jauh;
d. melarang pembuangan limbah industri ke sungai;
e. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;dan
f. ketentuan pelarangan pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air dan pemanfaatan air.
(6) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sempadan embung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, disusun dengan memperhatikan:
a. perlindungan sekitar embung untuk kegiatan yang menyebabkan alih fungsi lindung dan menyebabkan kerusakan kualitas sumber air;
b. pelestarian embung beserta seluruh tangkapan air di atasnya;
c. embung yang digunakan untuk pariwisata diijinkan membangun selama tidak mengurangi kualitas tata air yang ada;
d. pengembangan tanaman perdu, tanaman tegakan tinggi, dan penutup tanah untuk melindungi pencemaran dan erosi terhadap air;
e. membatasi dan tidak boleh menggunakan lahan secara langsung untuk bangunan yang tidak berhubungan dengan konservasi embung;
f. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi taman rekreasi; dan
g. penetapan lebar sempadan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, disusun dengan memperhatikan:
a. perlindungan sekitar mata air untuk kegiatan yang menyebabkan alih fungsi lindung dan menyebabkan kerusakan kualitas sumber air;
b. pembuatan sistem saluran bila sumber dimanfaatkan untuk air minum atau irigasi;
c. selain sebagai sumber air minum dan irigasi, juga digunakan untuk pariwisata, dimana peruntukannya diijinkan selama tidak mengurangi kualitas tata air yang ada;
d. pengembangan tanaman perdu, tanaman tegakan tinggi, dan penutup tanah untuk melindungi pencemaran dan erosi terhadap air;
e. membatasi dan tidak boleh menggunakan lahan secara langsung untuk bangunan yang tidak berhubungan dengan konservasi mata air;
f. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau; dan
g. pelarangan kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran terhadap mata air.
(8) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, disusun dengan memperhatikan:
a. melarang kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan ruang terbuka hijau publik;
b. melarang kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan kota dan tutupan vegetasi;
c. untuk kawasan resapan air, disusun kenentuan umum zonasi sebagai berikut:
1) memanfaatkan ruang secara terbatas untuk kegiatan budi daya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan; dan
2) menyediakan sumur resapan pada lahan terbangun yang sudah ada.
d. menerapkan prinsip zero delta Q policy terhadap setiap kegiatan budi daya terbangun yang diajukan izinnya;
e. pada zona hijau terbuka, dibangun tampungan sementara untuk menampung limpasan permukaan yang terjadi yang akan langsung dibawa ke saluran drainase terdekat; dan
f. pada zona Hijau Median Jalan, dibangun sistem inlet menuju ke taman median jalan dan dapat ditambahkan saluran pipa poros dan sumur resapan sebagai tampungan limpasan hujan di jalan raya.
(9) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, disusun dengan memperhatikan:
a. pemanfaatan untuk penelitian, pendidikan, dan pariwisata;
b. pelarangan kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan;
c. pada kawasan sekitar candi harus dikonservasi untuk kelestarian dan keserasian benda cagar budaya, berupa pembatasan pembangunan, pembatasan ketinggian, dan menjadikan candi tetap terlihat dari berbagai sudut pandang;
d. candi juga memiliki nilai wisata dan penelitian/pendidikan, sehingga diperlukan pengembangan jalur wisata yang menjadikan candi sebagai salah satu obyek wisata yang menarik dan menjadi salah satu tujuan atau obyek penelitian benda purbakala dan tujuan pendidikan dasar-menengah;
e. benda cagar budaya berupa bangunan yang fungsional, seperti bangunan peninggalan belanda harus dikonservasi dan direhabilitasi bagi bangunan yang sudah mulai rusak; dan
f. penerapan sistem insentif bagi bangunan yang dilestarikan dan pemberlakuan sistem disinsentif bagi bangunan yang mengalami perubahan fungsi.
(10) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, disusun dengan memperhatikan:
a. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana;
b. melestarikan kawasan lindung dan kawasan hulu sungai;
c. pembuatan sumur resapan di kawasan perkotaan perkotaan dan perdesaan, kawasan pertanian yang dilengkapi dengan embung, bendung maupun cek dam, pembuatan bendungan baru;
d. membuat saluran pembuangan yang terkoneksi dengan baik pada jaringan primer, sekunder maupun tersier, serta tidak menyatukan fungsi irigasi untuk drainase;
e. penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk;
f. pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum;
g. penetapan batas dataran banjir;
h. pemanfaatan dataran banjir bagi ruang terbuka hijau dan pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah; dan
i. ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang bagi kegiatan permukiman dan fasilitas umum penting lainnya.
(11) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan abrasi pantai, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, disusun dengan memperhatikan:
a. pendekatan rekayasa struktur dengan cara sistem polder, bangunan pemecah gelombang, penurapan; dan
b. pendekatan rekayasa non struktur dengan cara merehabilitasi hutan mangrove di daerah pesisir.
(12) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung geologi karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, disusun dengan memperhatikan:
a. dijinkan untuk kegiatan reboisasi; dan
b. dilarang untuk kegiatan lainnya pada kawasan perlindungan karst mutlak.


Pasal 69

(1) Ketentuan umum pengaturan zonasi kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 huruf b, meliputi:
a. kawasan hutan produksi;
b. Kawasan hutan rakyat
c. kawasan peruntukan pertanian;
d. kawasan peruntukan perikanan;
e. kawasan peruntukan pertambangan;
f. kawasan peruntukan industri;
g. kawasan peruntukan pariwisata;
h. kawasan peruntukan permukiman; dan
i. kawasan peruntukan lainnya.
(2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun dengan memperhatikan:
a. beberapa hutan produksi yang ada ternyata menunjukkan adanya tingkat kerapatan tegakan tanaman yang rendah sehingga harus dilakukan percepatan reboisasi;
b. pengelolaan kawasan hutan produksi dengan pengembangan kegiatan tumpang sari atau budidaya sejenis dengan tidak mengganggu tanaman pokok;
c. pemantauan dan pengendalian kegiatan pengusahaan hutan serta gangguan keamanan hutan lainnya;
d. pengembangan dan diversifikasi penanaman jenis hutan sehingga memungkinkan untuk diambil hasil non kayu, seperti buah dan getah;
e. peningkatan fungsi ekologis melalui pengembangan sistem tebang pilih, tebang gilir dan rotasi tanaman yang mendukung keseimbangan alam;
f. pengembangan kawasan hutan yang ada di kawasan perkotaan untuk membentuk hutan kota. karena hutan kota tidak diarahkan untuk fungsi produksi;
g. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan; dan
h. usaha peningkatan kualitas hutan dan lingkungan dengan pengembangan obyek wisata alam yang berbasis pada pemanfaatan hutan.
(3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disusun dengan memperhatikan:
a. pengolahan hasil hutan sehingga memiliki nilai ekonomi lebih tinggi dan memberikan kesempatan kerja yang lebih banyak;
b. peningkatan partisipasi masyarakat sekitar hutan melalui pengembangan hutan kemasyarakatan; dan
c. peningkatan pembinaan masyarakat desa hutan oleh pemerintah daerah.
(4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disusun dengan memperhatikan:
a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian (tanaman pangan) disusun dengan memperhatikan:
1) pemanfaatan ruang untuk permukiman petani dengan kepadatan rendah;
2) ketentuan pelarangan alih fungsi lahan menjadi lahan budidaya non pertanian (terbangun) kecuali terbatas untuk pembangunan sistem jaringan prasarana utama, dan fasilitas pendukung pertanian yang sangat mempengaruhi pada upaya peningkatan produktivitas dan pengolahan hasil panen sesuai Ketentuan/Peraturan yang berlaku; dan
3) ketentuan pelarangan alih fungsi lahan menjadi lahan budidaya non pertanian (terbangun) sebagaimana diuraikan pada angka 1) dan 2) diatas, yang termasuk sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan yang ditetapkan sebagai Sentra pertanian tanaman pangan.
b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian holtikultura disusun dengan memperhatikan:
1) pemanfaatan ruang untuk rencana pengembangan kawasan pertanian holtikultura, sesuai kebijakan dan strategi pengembangan dari masing-masing jenis kawasan;
2) ketentuan pelarangan alih fungsi lahan menjadi lahan budidaya non pertanian (terbangun) kecuali terbatas untuk pembangunan sistem jaringan prasarana utama, dan fasilitas pendukung pertanian yang sangat mempengaruhi pada upaya peningkatan produktivitas dan pengolahan hasil panen;dan
3) ketentuan pelarangan alih fungsi lahan menjadi lahan budidaya non pertanian (terbangun) sebagaimana diuraikan pada angka 1) dan 2) diatas, yang termasuk sebagai Kawasan Sentra budidaya pertanian khusus.
c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perkebunan disusun dengan memperhatikan :
1) pemanfaatan ruang untuk rencana pengembangan kawasan perkebunan sesuai kebijakan dan strategi pengembangan dari masing-masing jenis kawasan;
2) ketentuan pelarangan alih fungsi lahan menjadi lahan budidaya non perkebunan (terbangun) kecuali terbatas untuk pembangunan sistem jaringan prasarana utama, dan fasilitas pendukung pertanian yang sangat mempengaruhi pada upaya peningkatan produktivitas dan pengolahan hasil panen; dan
3) ketentuan pelarangan alih fungsi lahan menjadi lahan budidaya non perkebunan (terbangun) sebagaimana diuraikan pada angka 1) dan 2) diatas, yang termasuk sebagai Kawasan Sentra perkebunan khusus.
d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan peternakan disusun dengan memperhatikan:
1) pemanfaatan lahan untuk kegiatan pemeliharaan, pembiakan dan penyediaan pakan;
2) pemanfaatan lahan untuk kegiatan pengembangan teknologi peternakan yang tidak merusak lingkungan;
3) pembangunan prasarana yang dibutuhkan untuk kegiatan peternakan unggas;
4) pemanfaatan lahan untuk kegiatan industri pengolahan pakan dan hasil ternak secara permanen; dan
5) pemanfaatan lahan untuk kegiatan-kegiatan lainnya yang berdampak negatif terhadap produktifitas peternakan dan terhadap kualitas lingkungan.
(5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, disusun dengan memperhatikan:
a. pemanfaatan ruang untuk permukiman petani atau nelayan dengan kepadatan rendah;
b. pemanfaatan ruang untuk kawasan penghijauan atau kawasan sabuk hijau;
c. pemanfaatan sumber daya perikanan agar tidak melebihi potensi lestari;
d. pemberdayaan masyarakat sekitar dalam pengembangan dan pengelolaan perikanan; dan
e. pemanfaatan teknologi informasi untuk perikanan.
(6) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, disusun dengan memperhatikan:
a. keseimbangan antara biaya dan manfaat serta keseimbangan antara resiko dan manfaat;
b. pengembangan kawasan pertambangan dilakukan dengan mempertimbangkan potensi bahan galian, kondisi geologi dan geohidrologi dalam kaitannya dengan kelestarian lingkungan;
c. pengelolaan kawasan bekas penambangan harus direhabilitasi sesuai dengan zona peruntukan yang ditetapkan, sehingga menjadi lahan yang dapat digunakan kembali sebagai kawasan hijau, ataupun kegiatan budidaya lainnya dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup;
d. setiap kegiatan usaha pertambangan harus menyimpan dan mengamankan tanah atas untuk keperluan rehabilitasi lahan bekas penambangan;
e. pada kawasan yang teridentifikasi pertambangan minyak dan gas yang bernilai ekonomi tinggi, sementara pada bagian atas kawasan penambangan meliputi kawasan lindung atau kawasan budidaya sawah yang tidak boleh alih fungsi, atau kawasan permukiman, maka eksplorasi dan/atau eksploitasi tambang harus disertai
AMDAL, kelayakan secara lingkungan, sosial, fisik dan ekonomi terhadap pengaruhnya dalam jangka panjang dan skala yang luas;
f. menghindari dan meminimalisir kemungkinan timbulnya dampak negatif dari kegiatan sebelum, saat dan setelah kegiatan penambangan, sekaligus disertai pengendalian yang ketat; dan
g. pemanfaatan lahan bekas tambang yang merupakan lahanmarginal untuk pengembangan komoditas lahan dan memiliki nilai ekonomi seperti tanaman jarak pagar dan tanaman nilam.Pengaturan bangunan lain disekitar instalasi dan peralatan kegiatan pertambangan yang berpotensi menimbulkan bahaya dengan memperhatikan kepentingan daerah.
(7) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, disusun dengan memperhatikan:
a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan kawasan industri, kawasan peruntukan industri dan industri rumah tangga serta kawasan industri untuk usaha mikro, kecil dan menengah;
b. pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri baik yang sesuai dengan kemampuan penggunaan teknologi, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di wilayah sekitarnya;
c. pembatasan pembangunan rumah tinggal di dalam lokasi kawasan peruntukan industri untuk mengurangi dampak negatif pengaruh dari keberadaan industri terhadap permukiman yang ada;
d. pelarangan peruntukan lain selain industri maupun fasilitas pendukungnya dalam kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan industri, kecuali kawasan peruntukan industri, industri rumah tangga dan kawasan industri untuk usaha mikro, kecil dan menengah;
e. pemanfaatan ruang kawasan industri untuk usaha mikro, kecil dan menengah, diarahkan untuk pemanfaatan rumah tinggal, kegiatan produksi, tempat proses produksi, fasilitas pendukung/penunjang permukiman maupun industri akan diatur tersendiri secara khusus;
f. pemanfaatan ruang untuk industri rumah tangga, diizinkan pemanfaatannya dalam kawasan permukiman dengan pembatasan pada luasan lahan, dan dampak yang ditimbulkan (berdasarkan batasan kapasitas produksi, tenaga kerja, transportasi yang dihasilkan, dan limbah yang dihasilkan berdasarkan analisa daya dukung dan daya tampung lokasi); dan
g. pemanfaatan ruang untuk pergudangan antara lain berupa gudang untuk industri, perdagangan, stasiun pengisian bahan bakar dan kegiatan sejenis diizinkan pemanfaatannya dalam kawasan permukiman dengan pembatasan pada luasan lahan, dan dampak yang ditimbulkan.
(8) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, disusun dengan memperhatikan:
a. pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
b. perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau;
c. pembatasan pendirian bangunan (kecuali permukiman penduduk) pada koridor jalur wisata utama maupun kawasan obyek wisata hanya untuk kegiatan peruntukan lahan yang menunjang kegiatan pariwisata; dan
d. pelarangan pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf c
(9) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, disusun dengan memperhatikan:
a. pemanfaatan ruang untuk peruntukan industri rumah tangga dengan kepadatan rendah dan batasan khusus sesuai ketentuan yang berlaku;
b. penetapan fasilitas pendukung kegiatan permukiman dan aktivitas masyarakat yang dibutuhkan secara proporsional sesuai peraturan yang berlaku, antara lain berupa fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, rekreasi, olah raga dan lain-lain sesuai kebutuhan masyarakat setempat;
c. penetapan amplop bangunan;
d. penetapan tema arsitektur bangunan;
e. penetapan kelengkapan bangunan dan lingkungan; dan
f. penetapan jenis dan syarat penggunaan bangunan yang diizinkan.
(10) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, meliputi :
a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan adalan, disusun dengan memperhatikan :
1) Kawasan penujang ekonomi dalam skala besar umumnya berupa kawasan perkotaan, harus ditunjang sarana dan prasarana yang memadai sehingga menimbulkan minat inventasi yang besar;
2) Pada setiap bagian dari kawasan andalan harus diupayakan untuk mengefisienkan perubahan fungsi ruang untuk kawasan terbangun melalui arahan bangunan vertikal sesuai kondisi masing-masing;
3) Pada kawasan anadalan secara ekonomi ini harus dialokasikan ruang atau zona secara khusus untuk industri, perdagangan dan jasa dan jasa wisata perkotaan;
4) pada zona dimaksud harus dilengkapi dengan ruang terbuka hijau untuk memberikan kesegaran ditengah kegiatan yang intensitasnya tinggi serta zona tersebut harus tetap dipertahankan; dan
5) pada kawasan andalan ini boleh diadakan perubahan ruang pada zona yang bukan zona inti tetapi harus tetap mendukung fungsi utama kawasan sebagai penggerak ekonomi dan boleh dilakukan tanpa merubah fungsi zona utama yang telah ditetapkan.
b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pesisir,disusun dengan memperhatikan:
1) pemanfaatan ruang untuk permukiman petani dan/atau nelayan dengan kepadatan rendah;
2) pemanfaatan ruang untuk zona konservasi atau lindung pada sekitar kawasan pantai berhutan bakau;
3) pemanfaatan ruang untuk zona peka perubahan ekosisitem; dan
4) pemanfaatan ruang untuk zona pengembangan.
c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pertahanan dan keamanan, disusun dengan memperhatikan :
1) penetapan zona penyangga yang memisahkan kawasan pertahanan dan keamanan dengan kawasan budidaya terbangun; dan
2) penetapan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan.
d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan informal , disusun dengan memperhatikan :
1) pada kawasan sektor informal yang banyak menimbulkan bangkitan dan tarikan yang besar harus disertai dengan sistem parkir yang memadai terutama parkir dalam bangunan.
2) pada kawasan sektor informal tidak boleh menimbulkan gangguan terhadap kepentingan umum; dan
3) pada kawasan sektor informal wajib disediakan prasarana minum berupa tempat parkir (off street), area bongkar muat dan penyimpanan/gudang yang memadai.

Paragraf 3
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk Kawasan Strategis Wilayah

Pasal 70

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan strategis wilyah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 ayat (2) huruf c,
meliputi:
a. kawasan dari sudut kepentingan ekonomi;
b. kawasan dari sudut kepentingan sosial budaya; dan
c. kawasan dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan.
(2) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
a. kawasan penunjang ekonomi dalam skala besar umumnya berupa kawasan perkotaan, harus ditunjang sarana dan prasarana yang memadai sehingga menimbulkan minat investasi yang besar;
b. pada setiap bagian dari kawasan strategis ekonomi ini harus diupayakan untuk mengefisienkan perubahan fungsi ruang untuk kawasan terbangun melalui arahan bangunan vertikal sesuai kondisi kawasan masing-masing;
c. pada kawasan strategis secara ekonomi ini harus dialokasikan ruang atau zona secara khusus untuk industri, perdagangan – jasa dan jasa wisata perkotaan;
d. pada zona dimaksud harus dilengkapi dengan ruang terbuka hijau untuk memberikan kesegaran ditengah kegiatan yang intensitasnya tinggi serta zona tersebut harus tetap dipertahankan;
e. pada kawasan strategis ekonomi ini boleh diadakan perubahan ruang pada zona yang bukan zona inti tetapi harus tetap mendukung fungsi utama kawasan sebagai penggerak ekonomi dan boleh dilakukan tanpa merubah fungsi zona utama yang telah ditetapkan;
f. dalam pengaturan kawasan strategis ekonomi ini zona yang dinilai penting tidak boleh dilakukan perubahan fungsi dasarnya;
g. pada kawasan yang telah ditetapkan sebagai permukiman bila didekatnya akan diubah menjadi fungsi lain yang kemungkinan akan mengganggu permukiman harus disediakan fungsi penyangga sehingga fungsi zona tidak boleh bertentangan secara langsung pada zona yang berdekatan; dan
h. untuk menjaga kenyamanan dan keamanan pergerakan maka pada kawasan terbangun tidak boleh melakukan kegiatan pembangunan diluar area yang telah ditetapkan sebagai bagian dari rumija atau ruwasja, termasuk melebihi ketinggian bangunan seperti yang telah ditetapkan.
(3) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
a. kawasan sosial budaya meliputi kawasan peninggalan sejarah yakni sisa bangunan candi, dan makam;
b. bila sekitar kawasan ini sudah terdapat bangunan misalnya perumahan harus dibatasi pengembanganya;
c. untuk kepentingan pariwisata boleh ditambahkan fungsi penunjang atau atraksi wisata yang saling menunjang tanpa menghilangkan identitas dan karakter kawasan;
d. pada zona ini tidak boleh dilakukan perubahan dalam bentuk peningkatan kegiatan atau perubahan ruang disekitarnya yang dimungkinkan dapat mengganggu fungsi dasarnya;
e. penambahan fungsi tertentu pada suatu zona ini tidak boleh dilakukan untuk fungsi yang bertentangan; dan
f. pada sekitar zona ini bangunan tidak boleh melebihi ketinggian duapertiga dari museum dan bangunan bersejarah yang ada.
(4) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan dari sudut kepentingan fungsi lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
a. pada kawasan ini yang termasuk dalam katagori zona inti harus dilindungi dan tidak dilakukan perubahan yang dapat mengganggu fungsi lindung;
b. pada kawasan yang telah ditetapkan memiliki fungsi lingkungan dan terdapat kerusakan baik pada zona inti maupun zona penunjang harus dilakukan pengembalian ke rona awal sehingga kehidupan satwa langka dan dilindungi dapat lestari;
c. untuk menunjang kelestarian dan mencegah kerusakan dalam jangka panjang harus melakukan percepatan rehabilitasi lahan;
d. pada zona-zona ini boleh melakukan kegiatan pariwisata alam sekaligus menanamkan gerakan cinta alam;
e. pada kawasan yang didalamnya terdapat zona terkait kemampuan tanahnya untuk peresapan air maka boleh dan disarankan untuk pembuatan sumur-sumur resapan;
f. pada kawasan hutan lindung yang memiliki nilai ekonomi tinggi atau fungsi produksi tertentu boleh dimanfaatkan buah atau getahnya tetapi tidak boleh mengambil kayu yang mengakibatkan kerusakan fungsi lindung;
g. pada zona ini tidak boleh melakukan alih fungsi lahan yang mengganggu fungsi lindung apalagi bila didalamnya terdapat kehidupan berbagai satwa maupun tanaman langka yang dilindungi; dan
h. pada zona inti maupun penunjang bila terlanjur untuk kegiatan budidaya khususnya permukiman dan budidaya tanaman semusim, tidak boleh dikembangkan lebih lanjut atau dibatasi dan secara bertahap dialihfungsikan kembali ke zona lindung.

Bagian Ketiga
Ketentuan Perizinan
Pasal 71

(1) Setiap kegiatan pemanfaatan ruang harus memperoleh izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disebut dengan izin pemanfaatan ruang.
(3) Pemberian izin harus memperhatikan kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW dan peraturan zonasi.
(4) Jenis-jenis izin pemanfaatan ruang yang dapat diberikan meliputi :
a. izin prinsip;
b. izin lokasi;
c. izin penggunaan pemanfaatan tanah;
d. izin mendirikan bangunan; dan
e. izin lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(5) Izin pemanfaatan ruang diberikan untuk:
a. menjamin pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang, peraturan zonasi, dan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang;
b. mencegah dampak negatif pemanfaatan ruang; dan
c. melindungi kepentingan umum dan masyarakat luas.
(6) Izin pemanfaatan ruang diberikan kepada calon pengguna ruang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang pada suatu kawasan atau zona berdasarkan rencana tata ruang.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai perijinan diatur dengan Peraturan Bupati.


Bagian Keempat
Ketentuan Insentif dan Disinsentif
Pasal 72

(1) Dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang agar pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dapat diberikan insentif dan/atau disinsentif oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
(2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.
(3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
a. keringanan pajak Daerah, pemberian kompensasi, subsidi silang, imbalan, sewa ruang, dan urun saham;
b. pembangunan serta pengadaan infrastruktur;
c. kemudahan prosedur perizinan; dan
d. pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau Pemerintah Daerah.
(4) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
(5) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
a. pengenaan pajak Daerah yang tinggi yang disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang; dan
b. pembatasan penyediaan infrastruktur, pengenaan kompensasi, dan penalti.
(6) Insentif dan disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak masyarakat.
(7) Insentif dan disinsentif dapat diberikan oleh:
a. pemerintah kepada pemerintah daerah;
b. pemerintah Daerah kepada pemerintah daerah lainnya; dan
c. pemerintah kepada masyarakat.
(8) Insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat secara perorangan maupun kelompok dan badan hukum atau perusahaan swasta, serta unsur pemerintah di daerah dan dijabarkan dalam lampiran V.
(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif ditetapkan dengan Peraturan Bupati.


Bagian Kelima
Araha Sanksi
Pasal 73

(1) Arahan saksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 ayat (6) huruf d merupaka tindakan penertiban yag dilakukan terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang peraturan zonasi.
(2) Apabila terjadi penyimpangan dalam penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihakyang melakuka penyimpagan dapat dikeai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
(3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak hanya diberikan kepada pemanfataan ruang yang tidak sesuai dengan ketentuan perizinan pemanfaatan ruang, tetapi dikenakan pula kepada pejabat pemerinah yang berwenang yang menertibkan izi pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

B A B VIII
HAK, KEWAJIBAN, PERAN MASYARAKAT
DALAM PENATAAN RUANG
Pasal 74


Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk:
a. mengetahui rencana tata ruang wilayah dan rencana rinci di kabupaten;
b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah Daerah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.


Pasal 75

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:
a. mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.


Pasal 76

(1) Untuk mengetahui rencana tata ruang, selain dari Lembaran Daerah masyarakat dapat mengetahui rencana tata ruang yang telah ditetapkan melalui pengumuman atau penyebarluasan oleh Pemerintah Dearah.
(2) Kewajiban untuk menyediakan media pengumuman atau penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penempelan/pemasangan peta rencana tata ruang yang bersangkutan pada tempat-tempat umum dan juga pada media massa, serta melalui pembangunan sistem informasi tata ruang.


Pasal 77

(1) Dalam menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 huruf b, pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Untuk menikmati dan memanfaatkan ruang beserta sumberdaya alam yang terkandung didalamnya, menikmati manfaat ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat berupa manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan dilaksanakan atas dasar pemilikan, penguasaan, atau pemberian hak tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan ataupun atas hukum adat dan kebiasaan yang berlaku atas ruang pada masyarakat setempat.


Pasal 78

(1) Hak memperoleh penggantian yang layak atas kerugian terhadap perubahan status semula yang dimiliki oleh masyarakat sebagai akibat pelaksanaan RTRW diselenggarakan dengan cara musyawarah antara pihak yang berkepentingan.
(2) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan mengenai penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

Dalam kegiatan penataan ruang wilayah, masyarakat wajib berperan serta dalam memelihara kualitas ruang dan mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan.


Pasal 80

(1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dipraktekkan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

Pasal 81

Dalam pemanfaatan ruang, peran masyarakat dapat berbentuk :
a. pemanfaatan ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara berdasarkan peraturan perundang-undangan, agama, adat, atau kebiasaan yang berlaku;
b. bantuan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan yang mencakup lebih dari satu wilayah Daerah;
c. penyelenggaraan kegiatan pembangunan berdasarkan RTRW dan rencana tata ruang kawasan yang meliputi lebih dari satu wilayah;
d. perubahan atau konversi pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW yang telah ditetapkan; dan
e. bantuan teknik dan pengelolaan dalam pemanfaatan ruang dan/atau kegiatan menjaga, memelihara, serta meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup.


Pasal 82

(1) Tata cara peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Pelaksanaan peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah.
(3) Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah membangun sistem informasi dan komunikasi penyelenggaraan penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Pasal 83

Dalam pengendalian pemanfaatan ruang, peran masyarakat dapat berbentuk :
a. pengawasan terhadap pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan, termasuk pemberian informasi atau laporan pelaksanaan pemanfaatan ruang kawasan dimaksud; dan
b. bantuan pemikiran atau pertimbangan berkenaan dengan penertiban pemanfaatan ruang.


Pasal 84

Peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 disampaikan secara lisan atau tertulis kepada Bupati dan Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 85

(1) Pemerintah daerah memiliki tugas dan tanggung jawab dalam pembinaan dan pengawasan pelaksanaan peran masyarakat di bidang penataan ruang
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kinerja pelaksanaan standar pelayanan minimal dan pelibatan peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

B A B IX
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 86


Pengenaan sanksi administrasi merupakan pengenaan sanksi terhadap :
a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang wilayah kabupaten;
b. pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi sistem kabupaten;
c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
d. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan raung yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan raung yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
f. pemanfaatang ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan
g. izin pemanfaatan ruang yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.


Pasal 87

(1) Terhadap pelanggaran sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 86 huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g dikenakan sanksi administratif berupa:
a. peringatan tertulis;
b. penghentian sementara kegiatan;
c. penghentian sementara pelayanan umum;
d. penutupan lokasi;
e. pencabutan izin;
f. pembatalan izin;
g. pembongkaran bangunan;
h. pemulihan fungsi ruang; dan
i. denda administratif.
(2) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 huruf c dikenakan sanksi administratif berupa:
a. peringatan tertulis;
b. penghentian sementara kegiatan;
c. penghentian sementara pelayanan umum;
d. penutupan lokasi;
e. pembongkaran bangunan;
f. pemulihan fungsi ruang; dan
g. denda administratif.

Pasal 88

Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

B A B X
KELEMBAGAAN
Pasal 89


(1) Dalam ragka mengkoordinasikan penataan ruang dan kerjasama antar sektor/antar daerah bidang penataan ruang dibentuk Badan koordinasi Penataan Ruang Daerah.
(2) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati

B A B XI
PENGAWASAN PENATAAN RUANG
Pasal 90


(1) Untuk menjamin tercapainnya tujuan penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada pasal 2 dilakukan pengawasan terhadap kinerja pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan penataan ruang.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tindakan pemantauan, evaluasi dan peloran.
(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya
(4) Pengawasam pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat
(5) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan dengan menyampaikan laporan dan atau pengaduan kepada pemerintah daerah

BAB XII
PENYELESAIAN SENGKETA
Pasal 91


(1) Penyelesaian sengketa penataan ruang pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
(2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 92


Setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan


Pasal 93

Setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang, sebagaimana dimaksud dalam pasal 90 ayat (3) dan ayat (5) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB XIV
PENYIDIKAN
Pasal 94


(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberikan wewenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan di bidang penataan ruang;
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang;
d. memeriksa buku-buku catatan-catatan dan dokumen–dokumen lain berkenaan tindak pidana di bidang penataan ruang;
e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang penataan ruang;
g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang;
i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
j. menghentikan penyidikan; dan
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang penataan ruang menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

B A B XV
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 95


(1) RTRW Kabupaten memiliki jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
(2) RTRW Kabupaten dilengkapi dengan lampiran Peraturan Daerah dan album peta skala 1 : 50.000.


Pasal 96

RTRW Kabupaten menjadi pedoman untuk :
a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang;
b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah;
c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
d. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor;
e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
f. penataan ruang kawasan strategis.


Pasal 97

RTRW Kabupaten menjadi dasar untuk penerbitan perizinan lokasi pembangunan dan administrasi pertanahan.

Pasal 98

(1) Terhadap RTRW Kabupaten dapat dilakukan peninjauan kembali selama 5 (lima) tahun sekali.
(2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan batas teritorial negara, wilayah Provinsi, dan/atau wilayah Daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang, RTRW dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 99


(1) Dengan berlakunya Peraturan daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasrkan Peraturan Daerah ini.
(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :
a. izin pemanfaatan rung yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya.
b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikelurkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
1) untuk yang belum dilaksanakan pembangunanya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdarkan Peraturan Daerah ini;
2) untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan
3) untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fngsi kawasan berdasarkan Peraturan daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.
4) pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
c. Pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 100


Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan Peraturan Daera ini.


Pasal 101

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan.



Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 10 April 2012

 

BUPATI PAMEKASAN,

KHOLILURRAHMAN

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 10 April 2012

 

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,

 

HERMAN KUSNADI

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2012 NOMOR 6 SERI E

Daftar Kecamatan di Pamekasan