Penataan ruang kabupaten berlandaskan azas keterpaduan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, keberlanjutan, keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, keterbukaan, kebersamaan dan kemitraan, perlindungan kepentingan hukum, kepastian hukum dan keadilan serta akuntabilitas.

 

Visi penataan ruang kabupaten adalah terwujudnya ruang wilayah Kabupaten Sampang melalui pengembangan agribisnis, industri dan pariwisata dengan memperhatikan lingkungan hidup.

 

Misi penataan ruang kabupaten adalah:

  1. Mewujudkan struktur ruang melalui pembangunan infrastruktur dan kawasan perkotaan guna mendukung pengembangan agribisnis, industri dan pariwisata sera mengurangi kesenjangan wilayah utara, tengah dan selatan;
  2. Mewujudkan sektor pertanian melalui kegiatan agropolitan, industri dan pariwisata dengan komoditas unggulan yang khas, berdaya jual serta berdaya saing; 
  3. Mewujudkan penyediaan sarana dan prasarana di perkotaan dan perdesaan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih produktif dan mandiri serta berdaya-saing tinggi dan mendukung pengembangan agropolitan, industri dan pariwisata;
  4. Mewujudkan terciptanya kepastian hukum dalam kegiatan usaha sesuai rencana tata ruang serta mendorong peluang investasi produktif; dan
  5. Mengembangan sumber daya alam Kabupaten Sampang untuk mendukung perkembangan ekonomi yang lestari dan berkelanjutan.

​

>> Download Perda No. 7 Tahun 2012 Tentang RTRW Sampang <<

Dibawah ini merupakan isi detil dari Dokumen RTRW Kabupaten yang telah dibagi kedalam beberapa Bab.

BUPATI SAMPANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG

NOMOR : 7 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SAMPANG
TAHUN 2012-2032

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

Menimbang :

bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sampang sangat dibutuhkan untuk mengarahkan pembangunan secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, guna mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor daerah, dan masyarakat yang perlu dijabarkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, maka Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sampang 2003-2013 perlu diganti;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur / Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Nomor 132);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4722);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 84 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4739);
12. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4851);
13. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966);
14. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025 );
15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
16. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5168);
17. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5188);
18. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 104);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3934);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 45 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4490);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4490);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4655);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4833);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4858);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4987);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5004);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2009 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 88 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5019);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 151 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5070);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5098);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5103);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5154);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 118 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5160);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 120 tambahan Lembaran Negara Nomor 5230);
37. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
38. Keputusan Menteri Dalam Nomor 8 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah;
39. Peraturan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 327 Tahun 2002 tentang Penetapan 6 (enam) Pedoman Bidang Penataan Ruang;
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Raperda tentang Rencana Tata Ruang Daerah;
41. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2009 tentang Pedoman Persetujuan Substansi Dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, Beserta Rencana Rincinya;
42. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota;
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota
44. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Propinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
45. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Timur 2011 – 2031;
46. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Sampang Tahun 2005-2025;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG

dan

BUPATI SAMPANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2012-2032.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Sampang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sampang.
3. Bupati adalah Bupati Sampang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sampang.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan kehidupannya.
6. Tata ruang meliputi wujud struktur ruang dan pola ruang.
7. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
8. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
9. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
10. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
11. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
12. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan program beserta pembiayaannya.
13. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
14. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
15. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sampang yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten Sampang adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah di daerah Kabupaten Sampang.
16. Wilayah Kabupaten Sampang adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional di Kabupaten Sampang.
17. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.
18. Pusat Kegiatan Lokal promosi yang selanjutnya disingkat PKLp adalah pusat kegiatan yang dipromosikan untuk kemudian hari dapat ditetapkan sebagai PKL.
19. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disingkat PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
20. Pusat Pelayanan Lingkungan atau disingkat PPL merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
21. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
22. Sumber daya air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
23. Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumberdaya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km2.
24. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
25. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/ jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
26. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan.
27. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan.
28. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
29. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
30. Kawasan agropolitan adalah kawasan yang meliputi satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
31. Kawasan Strategis Propinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup propinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
32. Kawasan Strategis Kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
33. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung baik berupa kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal/ lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
34. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
35. Kawasan pariwisata terdiri atas wisata alam di dalam kawasan konservasi; wisata alam di luar kawasan konservasi; wisata rekreasi; wisata sejarah, budaya dan religi.
36. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri.
37. Kawasan peruntukan industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
38. Kawasan peruntukan pertambangan adalah wilayah yang memiliki sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair atau gas berdasarkan peta/data geologi dan merupakan tempat dilakukannya seluruh tahapan kegiatan pertambangan.
39. Kawasan budidaya pertanian adalah wilayah budidaya memiliki potensi budidaya komoditas memperhatikan kesesuaian lahan dan agroklimat, efisiensi dan efektifitas usaha pertanian tertentu yang tidak dibatasi wilayah administrasi.
40. Lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah lahan yang dikelola untuk budidaya pertanian ramah Iingkungan yang mampu mencapai produktivitas dan keuntungan optimal dengan tetap selalu menjaga kelestarian sumberdaya lahan dan Iingkungan.
41. Kawasan pertahanan negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk pertahanan.
42. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah adalah ketentuan-ketentuan yang dibuat atau disusun dalam upaya mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten agar sesuai dengan RTRW kabupaten yang berbentuk ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi untuk wilayah kabupaten.
43. Ketentuan peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya, dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
44. Ketentuan perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum pemanfaatan ruang, yang digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan keruangan yang tertib sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan.
45. Ketentuan insentif dan disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan juga perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
46. Arahan sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.
47. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
48. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penataan ruang.
49. Peran serta masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat, yang timbul atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat untuk berminat dan bergerak dalam penyelenggaraan penataan ruang.
50. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang penataan ruang.
51. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten Sampang dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 2

(1) Wilayah Kabupaten Sampang terdiri atas 14 (empat belas) kecamatan dengan luas wilayah 1.233,03 (seribu dua ratus tiga puluh tiga koma nol tiga) kilometer persegi.
(2) Luas tiap kecamatan di Kabupaten meliputi:
a. Wilayah Kecamatan Omben dengan luas 116,31 (seratus enam belas koma tiga puluh satu) kilometer persegi;
b. Wilayah Kecamatan Kedungdung dengan luas 123,08 (seratus dua puluh tiga koma nol delapan) kilometer persegi;
c. Wilayah Kecamatan Robatal dengan luas 80,54 (delapan puluh koma lima puluh empat) kilometer persegi;
d. Wilayah Kecamatan Jrengik dengan luas 65,35 (enam puluh lima koma tiga puluh lima) kilometer persegi;
e. Wilayah Kecamatan Ketapang dengan luas 125,28 (seratus dua puluh lima koma dua puluh delapan) kilometer persegi;
f. Wilayah Kecamatan Torjun dengan luas 44,20 (empat puluh empat koma dua puluh) kilometer persegi;
g. Wilayah Kecamatan Pengarengan dengan luas 42,69 (empat puluh dua koma enam puluh sembilan) kilometer persegi;
h. Wilayah Kecamatan Karangpenang dengan luas 84,25 (delapan puluh empat koma dua puluh lima) kilometer persegi;
i. Wilayah Kecamatan Tambelangan dengan luas 89,97 (delapan puluh sembilan koma sembilan puluh tujuh) kilometer persegi;
j. Wilayah Kecamatan Camplong dengan luas 69,93 (enam puluh sembilan koma sembilan puluh tiga) kilometer persegi;
k. Wilayah Kecamatan Sreseh dengan luas 71,95 (tujuh puluh satu koma sembilan puluh lima) kilometer persegi;
l. Wilayah Kecamatan Sampang dengan luas 70,01 (tujuh puluh koma nol satu) kilometer persegi;
m. Wilayah Kecamatan Sokobanah dengan luas 108,51 (seratus delapan koma lima puluh satu) kilometer persegi; dan
n. Wilayah Kecamatan Banyuates dengan luas 141,23 (seratus empat puluh satu koma dua puluh tiga) kilometer persegi.
(3) Batas wilayah Kabupaten meliputi:
a. sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa;
b. sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Madura;
c. sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pamekasan; dan
d. sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bangkalan.

BAB II
ASAS, VISI, MISI, TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu
Asas Penataan Ruang

Pasal 3

Penataan ruang kabupaten berlandaskan azas keterpaduan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, keberlanjutan, keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, keterbukaan, kebersamaan dan kemitraan, perlindungan kepentingan hukum, kepastian hukum dan keadilan serta akuntabilitas.

Bagian Kedua
Visi dan Misi penataan Ruang

Pasal 4

(1) Visi penataan ruang kabupaten adalah terwujudnya ruang wilayah Kabupaten Sampang melalui pengembangan agribisnis, industri dan pariwisata dengan memperhatikan lingkungan hidup.
(2) Misi penataan ruang kabupaten adalah:
a. Mewujudkan struktur ruang melalui pembangunan infrastruktur dan kawasan perkotaan guna mendukung pengembangan agribisnis, industri dan pariwisata sera mengurangi kesenjangan wilayah utara, tengah dan selatan;
b. Mewujudkan sektor pertanian melalui kegiatan agropolitan, industri dan pariwisata dengan komoditas unggulan yang khas, berdaya jual serta berdaya saing;
c. Mewujudkan penyediaan sarana dan prasarana di perkotaan dan perdesaan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih produktif dan mandiri serta berdaya-saing tinggi dan mendukung pengembangan agropolitan, industri dan pariwisata;
d. Mewujudkan terciptanya kepastian hukum dalam kegiatan usaha sesuai rencana tata ruang serta mendorong peluang investasi produktif; dan
e. Mengembangan sumber daya alam Kabupaten Sampang untuk mendukung perkembangan ekonomi yang lestari dan berkelanjutan.


Bagian Ketiga
Tujuan Penataan Ruang

Pasal 5

Penataan ruang Kabupaten bertujuan mewujudkan Kabupaten berbasis agropolitan ditunjang industri, pariwisata, dan potensi lokal bagi pemerataan pembangunan berkelanjutan.

Bagian Keempat
Kebijakan Penataan Ruang

Pasal 6

(1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disusun kebijakan penataan ruang wilayah.
(2) Kebijakan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pengembangan agropolitan, industri, dan pariwisata;
b. pemantapan struktur pusat pelayanan perkotaan dan pedesaan serta pengendalian perkembangan kawasan perkotaan;
c. pengembangan kelengkapan sistem sarana dan prasarana wilayah;
d. pemantapan, pelestarian, dan perlindungan kawasan lindung secara berkelanjutan berbasis kearifan lokal;
e. pengembangan kawasan budidaya secara bersinergis dengan agropolitan, industri berbasis pertanian, dan pariwisata;
f. pengembangan wilayah pesisir dan pulau kecil di Kabupaten secara berkelanjutan;
g. peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara.

Bagian Kelima
Strategi Penataan Ruang

Pasal 7

(1) Untuk mewujudkan kebijakan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disusun strategi penataan ruang wilayah.
(2) Pengembangan agropolitan, industri, dan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dengan strategi meliputi:
a. mengembangkan kawasan perdesaan sesuai potensi kawasan;
b. mengembangkan sistem agropolitan di kawasan perdesaan;
c. mengembangkan sarana dan prasarana pada wilayah perkotaan;
d. mengembangkan sarana dan prasarana pendukung agropolitan, industri, dan pariwisata; dan
e. mengembangkan sumberdaya manusia pada kawasan agropolitan.
(3) Pemantapan struktur pusat pelayanan perkotaan dan pedesaan serta pengendalian perkembangan kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dengan strategi meliputi:
a. mengarahkan struktur perkotaan secara berhirarki dan mengendalikan perkembangan kawasan perkotaan;
b. mendistribusikan pemanfaatan ruang terbangun pada kawasan perkotaan secara merata;
c. meningkatkan interaksi desa-kota dalam meningkatkan efisiensi pengembangan agropolitan; dan
d. Mengembangkan kawasan perdesaan potensial secara ekonomi melalui desa pusat pertumbuhan.
(4) Pengembangan kelengkapan sistem sarana dan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c dengan strategi meliputi:
a. mengembangkan sistem transportasi secara intermoda sampai ke pusat produksi pertanian, industri, dan pelayanan pariwisata;
b. meningkatkan kualitas pelayanan jaringan energi dan listrik;
c. mendayagunakan sumber daya air dan pemeliharaan jaringan air baku dan sarana dan prasarana pengairan kawasan pertanian;
d. meningkatkan jumlah, mutu, dan jangkauan pelayanan komunikasi pada kawasan agropolitan, pariwisata, dan industri; dan
e. mengoptimalkan tingkat penanganan dan pemanfaatan persampahan.
(5) Pemantapan, pelestarian, dan perlindungan kawasan lindung secara berkelanjutan berbasis kearifan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d dengan strategi meliputi:
a. meningkatkan kualitas kawasan yang memberi perlindungan di bawahnya berupa kawasan resapan air;
b. memantapkan dan meningkatkan konservasi alam, rehabilitasi ekosistem serta mengendalikan pencemaran, dan perusakan lingkungan hidup;
c. memantapkan fungsi dan nilai manfaatnya pada kawasan cagar budaya;
d. mengendalikan kawasan rawan bencana alam;
e. memantapkan wilayah kawasan lindung geologi dan pemantapan pengelolaan kawasan secara partisipatif; dan
f. memantapkan kawasan terumbu karang.
(6) Pengembangan kawasan budidaya secara bersinergis dengan agropolitan, industri berbasis pertanian, dan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e dengan strategi meliputi:
a. mengembangkan kawasan hutan produksi;
b. mengembangkan kawasan hutan rakyat;
c. mengendalikan lahan pertanian berkelanjutan dan meningkatkan pangan nasional;
d. mengembangkan komoditas unggul perkebunan, tanaman pangan dan hortikultura;
e. meningkatkan produk dan nilai tambah perikanan budidaya;
f. mengembangkan kawasan pertambangan berbasis pada teknologi ramah lingkungan;
g. mengembangkan industri ramah lingkungan;
h. meningkatkan peran serta masyarakat pada pengembangan pariwisata dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan pelestarian kearifan lokal;
i. meningkatkan kawasan permukiman perkotaan dengan permukiman perdesaan secara sinergis; dan
j. menetapkan dan mengembangkan kawasan peternakan.
(7) Pengembangan wilayah pesisir dan pulau kecil di Kabupaten secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f dengan strategi meliputi:
a. merencanakan zonasi kawasan pesisir Kabupaten;
b. memantapkan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat setempat dalam mengembangkan dan memelihara ekosistem pesisir;
c. meningkatkan nilai ekonomi kawasan lindung pada pemanfaatan bakau dan terumbu karang; dan
d. mengendalikan kawasan hutan mangrove di wilayah pesisir selatan.
(8) Peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf g dengan strategi meliputi:
a. mendukung penetapan kawasan dengan fungsi pertahanan dan keamanan;
b. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif didalam dan disekitar kawasan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun disekitar kawasan pertahanan dan keamanan dengan kawasan budidaya terbangun; dan
d. menjaga dan memelihara aset pertahanan dan keamanan.

BAB III
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

(1) Rencana struktur ruang wilayah kabupaten meliputi:
a. sistem pusat kegiatan; dan
b. sistem jaringan prasarana wilayah.
(2) Untuk pemantapan struktur ruang perlu dilakukan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan meliputi:
a. PKL;
b. PKLp; dan
c. PPK.
(3) Rencana struktur ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Sistem Pusat Kegiatan

Pasal 9

Sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a meliputi:
a. sistem perkotaan;
b. sistem perdesaan; dan
c. peran pusat kegiatan.

Pasal 10

Sistem perkotaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf a terdiri atas:
a. PKL berada di perkotaan Sampang;
b. PKLp meliputi:
1. perkotaan Kedungdung;dan
2. perkotaan Ketapang.
c. PPK meliputi:
1. perkotaan Camplong;
2. perkotaan Torjun;
3. perkotaan Pengarengan;
4. perkotaan Sreseh;
5. perkotaan Jrengik;
6. perkotaan Robatal;
7. perkotaan Omben;
8. perkotaan Tambelangan;
9. perkotaan Banyuates;
10. perkotaan Karangpenang; dan
11. perkotaan Sokobanah.

Pasal 11

(1) Sistem perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilakukan dengan membentuk pusat pelayanan desa dihubungkan dengan sistem jaringan jalan dan infrastruktur.
(2) Sistem perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan pelayanan perdesaan secara berhirarki meliputi:
a. PPL;
b. pusat pelayanan setiap desa; dan
c. pusat pelayanan pada setiap dusun atau kelompok permukiman.
(3) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
a. Desa Bundah Kecamatan Sreseh;
b. Desa Kodak Kecamatan Torjun;
c. Desa Gulbung Kecamatan Pengarengan;
d. Desa Jrangoan Kecamatan Omben;
e. Desa Ombul Kecamatan Kedungdung;
f. Desa Bancelok Kecamatan Jrengik;
g. Desa Batosarang Kecamatan Tambelangan;
h. Desa Montor Kecamatan Banyuates;
i. Desa Lepelle Kecamatan Robatal;
j. Desa Tlambah Kecamatan Karangpenang;
k. Desa Paopale Laok Kecamatan Ketapang; dan
l. Desa Tobai Timur Kecamatan Sokobanah.

Pasal 12

(1) Peran pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c meliputi:
a. PKL dengan peran sebagai pusat pemerintahan kabupaten, pelayanan sosial dan ekonomi, permukiman perkotaan, perdagangan, industri, perikanan, pendidikan tinggi, perhubungan, dan pariwisata;
b. PKLp dengan peran sebagai pusat pengembangan pelayanan sosial dan ekonomi, pengembangan permukiman perkotaan, perdagangan, industri, pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan, riset perikanan, pelestarian sumber daya alam, konservasi, perhubungan, pariwisata dan pertambangan;
c. PPK dengan peran sebagai pusat pemerintahan kecamatan dan pusat pelayanan sosial ekonomi skala kecamatan; dan
d. PPL dengan peran sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi skala lingkungan.
(2) Pengembangan fasilitas kawasan ditentukan sesuai jumlah penduduk, fungsi kawasan, dan mengikuti Standar Nasional Indonesia...

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Prasarana Wilayah

Pasal 13

Sistem jaringan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b terdiri atas:
a. sistem prasarana utama; dan
b. sistem prasarana lainnya.

Paragraf 1
Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 14

Sistem prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a berupa sistem jaringan transportasi terdiri atas:
a. sistem jaringan transportasi darat; dan
b. sistem jaringan transportasi laut.

Pasal 15

Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a terdiri atas:
a. jaringan jalan; dan
b. jaringan perkeretaapian.

Pasal 16

(1) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi:
a. jaringan jalan nasional sebagai jalan arteri primer;
b. jaringan jalan strategis nasional rencana;
c. jaringan jalan propinsi sebagai jalan kolektor primer;
d. jaringan jalan strategis propinsi;
e. jaringan jalan kabupaten;
f. jalan dan jembatan;
g. lokasi terminal; dan
h. pengembangan prasarana dan sarana angkutan umum.
(2) Jaringan jalan nasional sebagai jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. ruas jalan batas Kabupaten Bangkalan - Torjun;
2. ruas jalan Torjun – batas Kota Sampang;
3. ruas jalan Sudirman;
4. ruas jalan Wahid Hasyim;
5. ruas jalan Jagung Suprapto;
6. ruas jalan batas Kota Sampang – batas Kabupaten Pamekasan;
7. ruas jalan K.H. Hasyim Ashari;
8. ruas jalan Trunojoyo;
9. ruas jalan P.Diponegoro; dan
10. ruas jalan H. Agus Salim.
(3) Jaringan jalan strategis nasional rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa ruas jalan Modung-Sampang;
(4) Jaringan jalan propinsi sebagai jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. ruas jalan batas kabupaten Bangkalan-Ketapang;
b. ruas jalan Ketapang-batas Kota Pamekasan;
c. ruas jalan Kusuma Bangsa;
d. ruas jalan Sampang-Ketapang;
e. ruas jalan Imam Bonjol;
f. ruas jalan Sampang-Omben; dan
g. ruas jalan Omben-batas Kabupaten Pamekasan.
(5) Jaringan jalan strategis propinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
a. Ragung-Torjun; dan
b. Sampang-Ragung.
(6) Jaringan jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a. pengembangan jalan kolektor sekunder dan lokal sekunder menuju kawasan sentra industri, kawasan agropolitan, dan kawasan pariwisata.
b. pembangunan jalan lingkar selatan melalui Kecamatan Sampang – Kecamatan Pengarengan – Kecamatan Torjun; dan
c. peningkatan jalan utama antar desa.
(7) Jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
a. pembangunan jalan akses ke Jembatan Sreseh-Pangarengan; dan
b. pengembangan jembatan Sreseh – Pengarengan.
(8) Lokasi terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
a. terminal terdiri atas:
1. terminal penumpang meliputi:
a) pengembangan terminal penumpang tipe B berada di Kecamatan Torjun atau di Kecamatan Sampang; dan
b) pengembangan terminal penumpang tipe C di PKLp dan Kecamatan Omben.
2. terminal barang meliputi:
a) Kecamatan Camplong; dan
b) Kecamatan Pengarengan.
b. alat pengawasan dan perawatan jalan berupa jembatan timbang berada di Kecamatan Jrengik;
c. unit pengujian kendaraan bermotor berada di Kecamatan Sampang; dan
d. unit bengkel umum pengujian kendaraan bermotor di Kecamatan Sampang.
(9) Pengembangan prasarana dan sarana angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
a. jaringan trayek angkutan penumpang umum antar kota dalam propinsi meliputi:
1. Sampang – Bangkalan – Kamal; dan
2. Sampang – Pamekasan - Sumenep.
b. jaringan trayek angkutan penumpang umum pedesaan meliputi:
1. Sampang – Kedungdung – Robatal – Ketapang ;
2. Sampang – Kedungdung – Robatal – Karangpenang;
3. Sampang – Omben – Karangpenang – Sokobanah;
4. Ketapang – Banyuates;
5. Sampang – Pengarengan – Torjun; dan
6. Sampang – Torjun – Jrengik – Tambelangan – Kedungdung.
c. jaringan trayek angkutan penumpang umum perbatasan meliputi:
1. Omben – Pamekasan;
2. Kedungdung – Tambelangan – Blega – Sreseh;
3. Sampang– Pangarengan – Torjun – Sreseh; dan
4. Banyuates – Ketapang – Sokobanah – Tamberuh.
d. jaringan lintas angkutan barang melalui Kabupaten Bangkalan – Kabupaten Sampang – Kabupaten Pamekasan.


Pasal 17

Jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b meliputi:
a. konservasi rel mati;
b. pengembangan jalur perkeretaapian umum yang menghubungkan Bangkalan–Kamal–Sampang–Pamekasan–Sumenep yang terintegrasi dengan jaringan perkeretaapian di Surabaya; dan
c. menjaga prasarana perkeretapian.

Pasal 18

Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b berupa pengembangan pelabuhan meliputi:
a. pengembangan pelabuhan pengumpul berada di Desa Taddan Kecamatan Camplong;
b. revitalisasi dan pengembangan pelabuhan pengumpan lokal meliputi:
1. Pelabuhan Tanglok di Kecamatan Sampang;
2. Pelabuhan Gilimandangin di Kecamatan Sampang; dan
3. Pelabuhan Batioh di Kecamatan Banyuates.

Pasal 19

Sistem prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b terdiri atas:
a. sistem jaringan energi;
b. sistem jaringan telekomunikasi;
c. sistem jaringan sumber daya air; dan
d. sistem jaringan prasarana lingkungan.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Energi

Pasal 20

(1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi:
a. pembangkit tenaga listrik;
b. jaringan transmisi tenaga listrik; dan
c. pelayanan energi listrik.
(2) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
a. pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTM) berada di Kecamatan Banyuates;
b. pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) meliputi:
1. Kecamatan Karangpenang;
2. Kecamatan Sampang;
3. Kecamatan Omben;
4. Kecamatan Tambelangan;
5. Kecamatan Kedungdung;
6. Kecamatan Banyuates;
7. Kecamatan Sokobanah; dan
8. Kecamatan Ketapang.
c. pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Angin meliputi:
1. Kecamatan Pengarengan;
2. Kecamatan Sreseh;
3. Kecamatan Camplong;
4. Kecamatan Sokobanah; dan
5. Kecamatan Sampang.
d. pengembangan biogas kotoran ternak meliputi:
1. Kecamatan Ketapang;
2. Kecamatan Jrengik;
3. Kecamatan Sokobanah;
4. Kecamatan Kedungdung;
5. Kecamatan Sampang; dan
6. Kecamatan Banyuates.
(3) Jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. SUTT yang melewati Kecamatan Jrengik –Kecamatan Torjun – Kecamatan Sampang - Kecamatan Camplong;
b. rencana pengembangan SUTT yang melewati Kecamatan Banyuates – Kecamatan Ketapang – Kecamatan Sokobanah;
c. gardu induk berada di Kecamatan Sampang.
(4) Pelayanan energi listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
a. peningkatan daya energi listrik pada daerah-daerah pusat pertumbuhan dan daerah pengembangan;
b. penambahan dan perbaikan sistem jaringan listrik pada daerah-daerah yang belum terlayani; dan
c. peningkatan dan pengoptimalan pelayanan listrik di seluruh wilayah Kabupaten.

Paragraf 3
Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 21

(1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b terdiri atas:
a. infrastruktur telekomunikasi berupa jaringan kabel telepon; dan
b. infrastruktur nirkabel berupa menara telekomunikasi.
(2) Infrastruktur telekomunikasi berupa jaringan kabel telepon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. peningkatan kapasitas sambungan telepon kabel pada kawasan perdagangan, jasa, industri, fasilitas umum, fasilitas sosial, terminal, permukiman, dan kawasan yang baru dikembangkan; dan
b. penyediaan sarana teknologi informasi dan telekomunikasi pada lokasi strategis yang sering diakses publik atau kawasan pusat kegiatan masyarakat.
(3) Infrastruktur nirkabel berupa menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. pemanfaatan menara telekomunikasi secara bersama dalam rangka efisiensi ruang; dan
b. penataan menara telekomunikasi bersama meliputi seluruh kecamatan di Kabupaten.

Paragraf 4
Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 22

(1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c terdiri atas:
a. sungai, waduk, dan embung;
b. wilayah sungai kabupaten;
c. jaringan irigasi;
d. jaringan air baku; dan
e. sistem pengendalian banjir.
(2) Sungai, waduk, dan embung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
a. wilayah sungai Madura-Pekalen Sampean merupakan WS lintas kabupaten menjadi kewenangan propinsi;
b. waduk meliputi:
1. waduk Nipah berada di Kecamatan Banyuates; dan
2. waduk Klampis berada di Kecamatan Kedungdung.
c. embung meliputi:
1. Batuporo I berada di Kecamatan Kedungdung;
2. Batuporo II berada di Kecamatan Kedungdung;
3. Batuporo III berada di Kecamatan Kedungdung;
4. Batuporo IV berada di Kecamatan Kedungdung;
5. Palenggian I berada di Kecamatan Kedungdung;
6. Palenggian II berada di Kecamatan Kedungdung;
7. Palenggian III berada di Kecamatan Kedungdung;
8. Kedungdung I berada di Kecamatan Kedungdung;
9. Kedungdung II berada di Kecamatan Kedungdung;
10. Pajeruan berada di Kecamatan Kedungdung;
11. Robatal I di Kecamatan Robatal;
12. Robatal II di Kecamatan Robatal;
13. Gunung Kesan berada di Kecamatan Robatal;
14. Jelgung berada di Kecamatan Robatal;
15. Pandiangan I berada di Kecamatan Robatal;
16. Pandiangan II di Kecamatan Robatal;
17. Pandiangan III di Kecamatan Robatal;
18. Sawah Tengah I berada di Kecamatan Robatal;
19. Sawah Tengah II di Kecamatan Robatal;
20. Torjunan I berada di Kecamatan Robatal;
21. Torjunan II berada di Kecamatan Robatal;
22. Torjunan III di Kecamatan Robatal;
23. Torjunan IV di Kecamatan Robatal;
24. Lepelle I berada di Kecamatan Robatal;
25. Lepelle II di Kecamatan Robatal;
26. Lepelle III di Kecamatan Robatal;
27. Gunung Eleh di Kecamatan Robatal;
28. Gunung Rancak di Kecamatan Robatal;
29. Tragih di Kecamatan Robatal;
30. Lar-lar di Kecamatan Banyuates;
31. Pelanggaran di Kecamatan Banyuates;
32. Angsokah berada di Kecamatan Omben;
33. Blu’uran I berada di Kecamatan Omben;
34. Blu’uran II berada di Kecamatan Omben;
35. Karang Gayam I berada di Kecamatan Omben;
36. Karang Gayam II berada di Kecamatan Omben;
37. Rapa Daya I berada di Kecamatan Omben;
38. Rapa Daya II berada di Kecamatan Omben;
39. Rapa Laok berada di Kecamatan Omben;
40. Rongdalam I berada di Kecamatan Omben;
41. Rongdalam II berada di Kecamatan Omben;
42. Noreh di Kecamatan Sreseh;
43. Marparan I berada di Kecamatan Sreseh;
44. Marparan II berada di Kecamatan Sreseh;
45. Marparan III berada di Kecamatan Sreseh;
46. Soroan I berada di Kecamatan Sreseh;
47. Soroan II berada di Kecamatan Sreseh;
48. Soroan III berada di Kecamatan Sreseh;
49. Soroan IV berada di Kecamatan Sreseh;
50. Ombul berada di Kecamatan Sreseh;
51. Junok berada di Kecamatan Sreseh;
52. Junok I berada di Kecamatan Sreseh;
53. Junok II berada di Kecamatan Sreseh;
54. Junok III berada di Kecamatan Sreseh;
55. Junok IV berada di Kecamatan Sreseh;
56. Bundah berada di Kecamatan Sreseh;
57. Plasah I berada di Kecamatan Sreseh;
58. Plasah II berada di Kecamatan Sreseh;
59. Birem di Kecamatan Tambelangan;
60. Karang Penang Unjur I di Kecamatan Karangpenang;
61. Karang Penang Unjur II di Kecamatan Karangpenang;
62. Bulmatet di Kecamatan Karangpenang;
63. Karang Penang Oloh di Kecamatan Karangpenang;
64. Poreh berada di Kecamatan Karangpenang;
65. Banjar Talela di Kecamatan Camplong;
66. Bunten Barat di Kecamatan Ketapang; dan
67. Bunten Timur di Kecamatan Ketapang.
(3) Wilayah sungai kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. wilayah sungai Klampis;
b. wilayah sungai Kamoning; dan
c. wilayah sungai Panyepen.
(4) Jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a. pengelolaan 45 (empat puluh lima) DI (Daerah Irigasi) di Kabupaten;
b. optimalisasi jaringan irigasi melalui pengembangan waduk, bendung, sungai, sumber air, pompa irigasi air tanah, dan saluran irigasi; dan
c. peningkatan sarana dan prasarana pendukung jaringan irigasi.
(5) Jaringan air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
a. rehabilitasi sumur dalam meliputi:
1. sumur dalam Jrengik;
2. sumur dalam Bira Timur;
3. sumur dalam Meteng I;
4. sumur dalam Meteng II;
5. sumur dalam Madulang I;
6. sumur dalam Madulang II;
7. sumur dalam Madulang III;
8. sumur dalam Pangereman;
9. sumur dalam Tamberu Daya;
10. sumur dalam Tamberu Laok;
11. sumur dalam Kamondung;
12. sumur dalam Sejati I;
13. sumur dalam Sejati II;
14. sumur dalam Tanah Merah;
15. sumur dalam Kara;
16. sumur dalam Banjartalela;
17. sumur dalam Paopale Laok; dan
18. sumur dalam Panyepen.
b. rehabilitasi sumur pompa meliputi:
1. sumur pompa irigasi air Tanah Merah;
2. sumur pompa irigasi Kara;
3. sumur pompa irigasi Buker;
4. sumur pompa irigasi Banjartalela;
5. sumur pompa irigasi Paopale Laok;
6. sumur pompa irigasi Tamberu Laok;
7. sumur pompa irigasi Ketapang Timur; dan
8. sumur pompa irigasi Sokobanah Daya.
c. pembangunan sumur dalam meliputi:
1. sumur dalam Lar-Lar;
2. sumur dalam Tambak Omben; dan
3. sumur dalam Olor.
d. pembangunan Waduk Nipah di Desa Montor Kecamatan Banyuates.
(6) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
a. pembangunan tanggul dan talud permanen di sepanjang sungai;
b. pembangunan reservoir di wilayah hulu;
c. normalisasi sungai;
d. pembangunan embung dan bendungan meliputi:
1. Kecamatan Robatal;
2. Kecamatan Kedungdung; dan
3. Kecamatan Banyuates.
e. reboisasi kawasan resapan air;
f. pengendalian kawasan resapan air; dan
g. pengendalian kawasan lindung sempadan sungai.
(7) Daerah Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5
Sistem Jaringan Prasarana Lingkungan

Pasal 23

Sistem jaringan prasarana lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d, terdiri atas:
a. sistem pengelolaan sampah;
b. sistem pengelolaan limbah;
c. sistem pelayanan air bersih;
d. sistem pengelolaan drainase; dan
e. jalur dan ruang evakuasi bencana.

Pasal 24

(1) Sistem pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a meliputi:
a. pengembangan penanganan persampahan;
b. penanganan sampah perkotaan; dan
c. penanganan sampah perdesaan.
(2) Pengembangan penanganan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. rencana perbaikan sistem pengelolaan sampah dari open dumping ke controlled landfill atau sanitary landfill di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Desa Gunung Madah;
b. revitalisasi TPA Kecamatan Ketapang; dan
c. rencana pengembangan TPA berada di Kecamatan Karangpenang.
(3) Penanganan sampah perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. pengembangan TPA skala perkotaan berada di Gunung Maddah; dan
b. pengembangan tempat pengelolaan limbah industri non B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun).
(4) Penanganan sampah perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a. sosialisasi mengenai pengelolaan sampah dengan cara komposting; dan
b. sosialisasi mengenai penggunaan tempat sampah takakura.


Pasal 25

Sistem pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b meliputi:
a. penanganan limbah secara on site dengan pembangunan jamban keluarga, jamban komunal, dan sarana Mandi Cuci Kakus (MCK) umum; dan
b. penanganan limbah secara off site dengan sistem perpipaan.

Pasal 26

(1) Sistem pelayanan air bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c terdiri atas:
a. air baku untuk air bersih; dan
b. sistem pelayanan air minum.
(2) Air baku untuk air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. sumber air Banyuanyar;
b. sumber air Omben;
c. sumber air Sumber Payung Ketapang; dan
d. sumber-sumber air baku lainnya.
(3) Sistem pelayanan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. peningkatan kapasitas produksi instalasi pengolahan air minum;
b. perluasan jaringan pelayanan yang ada sampai wilayah pelosok;
c. pemanfaatan secara optimal keberadaan sumur dan sumber air di wilayah pelosok; dan
d. pemanfaatan teknologi pengolahan air.

Pasal 27

Sistem pengelolaan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d meliputi:
a. perbaikan kawasan bagian hulu/lindung tangkapan air hujan untuk menekan aliran air permukaan (run off);
b. pembuatan sempadan sungai pada bagian tengah dan hilir sungai; dan
c. peningkatan jaringan drainase perkotaan.

Pasal 28

(1) Jalur dan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e meliputi:
a. penyediaan jalur keluar proses evakuasi akibat dampak bencana alam banjir; dan
b. penyediaan ruang evakuasi bencana banjir.
(2) Penyediaan jalur keluar proses evakuasi akibat dampak bencana alam banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. meningkatkan aksesibilitas menuju Desa Gunung Maddah berada di sebelah timur perkotaan Sampang; dan
b. meningkatkan aksesbilitas menuju Lapangan Wijaya Kusuma berada di Kelurahan Gunungsekar Kecamatan Sampang.
(3) Penyediaan ruang evakuasi bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. ruang bencana di wilayah timur perkotaan Sampang berada di Desa Gunung Maddah; dan
b. ruang bencana di wilayah barat perkotaan Sampang berada di Lapangan Wijaya Kusuma.

BAB IV
RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 29

(1) Rencana pola ruang wilayah kabupaten meliputi:
a. kawasan lindung; dan
b. kawasan budidaya.
(2) Rencana pola ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Lindung

Pasal 30

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a meliputi:
a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
b. kawasan perlindungan setempat;
c. kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;
d. kawasan rawan bencana alam;
e. kawasan lindung geologi; dan
f. kawasan lindung lainnya.

Pasal 31

(1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a berupa kawasan resapan air.
(2) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas kurang lebih 34.550 (tiga puluh empat ribu lima ratus lima puluh lima) hektar meliputi:
a. Kecamatan Kedungdung;
b. Kecamatan Sampang;
c. Kecamatan Tambelangan;
d. Kecamatan Omben; dan
e. Kecamatan Robatal.

Pasal 32

(1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b terdiri atas:
a. sempadan sungai;
b. sempadan pantai;
c. kawasan sekitar waduk;
d. kawasan sekitar mata air;
e. sempadan irigasi; dan
f. ruang terbuka hijau perkotaan.
(2) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa sempadan berjarak sekurang-kurangnya 3 (tiga) meter di dalam kawasan perkotaan dan sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) meter di luar kawasan perkotaan dengan luas kurang lebih 4.717 (empat ribu tujuh ratus tujuh belas) hektar.
(3) Sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa kawasan daratan sepanjang tepian pantai dengan jarak sekurang-kurangnya 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat dengan luas kurang lebih 860 (delapan ratus enam puluh) hektar meliputi:
a. Kecamatan Sreseh;
b. Kecamatan Pengarengan;
c. Kecamatan Sampang;
d. Kecamatan Camplong;
e. Kecamatan Banyuates;
f. Kecamatan Ketapang; dan
g. Kecamatan Sokobanah.
(4) Kawasan sekitar waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa kawasan sepanjang perairan berjarak sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) meter dari titik pasang tertinggi dengan luas kurang 129 (seratus dua puluh sembilan) hektar meliputi:
a. waduk Klampis berada di Kecamatan Kedungdung; dan
b. waduk Nipah berada di Kecamatan Banyuates.
(5) Kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa kawasan berjarak sekurang-kurangnya 200 (dua ratus) meter sekeliling mata air di luar kawasan permukiman dan 100 (seratus) meter sekeliling mata air di dalam kawasan permukiman dengan luas kurang lebih 900 (sembilan ratus) hektar berupa 86 (delapan puluh enam) mata air di Kabupaten.
(6) Sempadan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa kawasan sepanjang kanan-kiri saluran irigasi primer dan sekunder berjarak sekurang-kurangnya sama dengan kedalaman saluran irigasi untuk saluran irigasi tidak bertanggul dan berjarak sekurang-kurangnya sama dengan ketinggian tanggul untuk saluran irigasi bertanggul.
(7) Ruang terbuka hijau (RTH) perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dengan luas minimal 30 % (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan dengan luas kurang lebih 7.879 (tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan) hektar terdiri atas:
a. kawasan perkotaan Sampang;
b. kawasan perkotaan Camplong;
c. kawasan perkotaan Sreseh;
d. kawasan perkotaan Pengarengan;
e. kawasan perkotaan Torjun;
f. kawasan perkotaan Jrengik;
g. kawasan perkotaan Kedungdung;
h. kawasan perkotaan Karangpenang;
i. kawasan perkotaan Omben;
j. kawasan perkotaan Tambelangan;
k. kawasan perkotaan Ketapang;
l. kawasan perkotaan Banyuates;
m. kawasan perkotaan Sokobanah; dan
n. kawasan perkotaan Robatal.

Pasal 33

(1) Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c terdiri atas:
a. kawasan pantai berhutan bakau; dan
b. cagar budaya dan ilmu pengetahuan.
(2) Kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 824 (delapan ratus dua puluh empat) hektar meliputi:
a. Kecamatan Camplong;
b. Kecamatan Sampang;
c. Kecamatan Pengarengan; dan
d. Kecamatan Sreseh.
(3) Cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
a. Situs Ratu Ebu berada di Kecamatan Sampang;
b. Situs Pababaran Trunojoyo di Kecamatan Sampang;
c. Situs Makam Ratu Ebu (Madegan) di Kecamatan Sampang;
d. Sumur Tujuh Petilasan Pangeran Panji Laras di Kecamatan Sampang;
e. Situs Sumur Daksan di Kecamatan Sampang;
f. Situs Makam Pangeran Santo Merto di Kecamatan Sampang;
g. Situs Makam Bangsacara dan Ragapadmi di Pulau Mandangin Kecamatan Sampang; dan
h. Situs Makam Sayyid Ustman Bin Ali Bin Abdullah Al-Habsyi di Kecamatan Sokobanah.

Pasal 34

(1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d terdiri atas:
a. daerah rawan gelombang pasang;
b. daerah rawan banjir; dan
c. daerah rawan longsor.
(2) Daerah rawan gelombang pasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. Kecamatan Camplong;
b. Kecamatan Sokobanah; dan
c. Kecamatan Ketapang.
(3) Daerah rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di Kecamatan Sampang.
(4) Daerah rawan longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a. Kecamatan Kedungdung;
b. Kecamatan Omben;
c. Kecamatan Sampang; dan
d. Kecamatan Robatal.

Pasal 35

(1) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e terdiri atas:
a. kawasan rawan bencana alam geologi; dan
b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.
(2) Kawasan rawan bencana alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
a. Kawasan rawan bencana gerakan tanah meliputi:
1. Kecamatan Omben;
2. Kecamatan Kedungdung;
3. Kecamatan Jrengik;
4. Kecamatan Tambelangan;
5. Kecamatan Ketapang;
6. Kecamatan Sokobanah;
7. Kecamatan Camplong;
8. Kecamatan Karang Penang; dan
9. Kecamatan Robatal.
b. Kawasan rawan bencana abrasi pantai meliputi:
1. Kecamatan Camplong;
2. Kecamatan Sampang;
3. Kecamatan Sokobanah;
4. Kecamatan Ketapang; dan
5. Kecamatan Sreseh.
(3) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
a. kawasan sempadan mata air meliputi:
1. Kecamatan Omben;
2. Kecamatan Kedungdung;
3. Kecamatan Robatal;
4. Kecamatan Jrengik;
5. Kecamatan Torjun;
6. Kecamatan Karangpenang;
7. Kecamatan Tambelangan;
8. Kecamatan Camplong;
9. Kecamatan Sampang;
10. Kecamatan Sokobanah; dan
11. Kecamatan Banyuates.
b. kawasan imbuhan air tanah meliputi:
1. Kecamatan Kedungdung;
2. Kecamatan Sampang;
3. Kecamatan Tambelangan;
4. Kecamatan Omben; dan
5. Kecamatan Robatal.


Pasal 36

(1) Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf f terdiri atas
a. kawasan terumbu karang; dan
b. kawasan koridor bagi jenis satwa yang dilindungi.
(2) Kawasan terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa kawasan perlindungan terumbu karang dengan luas kurang lebih 50 (lima puluh) hektar berada di Pulau Mandangin.
(3) Kawasan koridor bagi jenis satwa yang dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Hutan Kera Nepa di Kecamatan Banyuates.

Bagian Ketiga
Kawasan Budidaya

Pasal 37

Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b terdiri atas:
a. kawasan peruntukan hutan produksi;
b. kawasan peruntukan hutan rakyat;
c. kawasan peruntukan pertanian;
d. kawasan peruntukan perikanan;
e. kawasan peruntukan pertambangan;
f. kawasan peruntukan industri;
g. kawasan peruntukan pariwisata;
h. kawasan peruntukan permukiman; dan
i. kawasan peruntukan lainnya.

Pasal 38

Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a dengan luas 797 (tujuh ratus sembilan tujuh) hektar meliputi:
a. Kecamatan Banyuates;
b. Kecamatan Jrengik;
c. Kecamatan Kedungdung;
d. Kecamatan Ketapang;
e. Kecamatan Omben;
f. Kecamatan Sampang;
g. Kecamatan Sokobanah;
h. Kecamatan Tambelangan; dan
i. Kecamatan Torjun.

Pasal 39

Kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b tersebar di seluruh kecamatan.

Pasal 40

(1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 huruf c terdiri atas:
a. tanaman pangan;
b. hortikultura;
c. perkebunan; dan
d. peternakan.
(2) Tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
a. pertanian pangan pada lahan basah; dan
b. pertanian pangan pada lahan kering.
(3) Pertanian pangan pada lahan basah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan luas kurang lebih 4.714 (empat ribu tujuh ratus empat belas) hektar tersebar di seluruh kecamatan.
(4) Pertanian pangan pada lahan basah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan irigasi.
(5) Pertanian pangan pada lahan kering sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan luas kurang lebih 28.731 (dua puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh lima) hektar tersebar di seluruh kecamatan.
(6) Pertanian pangan pada lahan kering ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan non irigasi.
(7) Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. Kecamatan Banyuates;
b. Kecamatan Sokobanah;
c. Kecamatan Camplong; dan
d. Kecamatan Tambelangan.
(8) Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas kurang lebih 20.059 (dua puluh ribu lima puluh sembilan) hektar terdiri atas:
a. budidaya kelapa tersebar di seluruh kecamatan;
b. budidaya tembakau meliputi:
1. Kecamatan Sreseh;
2. Kecamatan Torjun;
3. Kecamatan Sampang;
4. Kecamatan Camplong;
5. Kecamatan Omben;
6. Kecamatan Kedungdung;
7. Kecamatan Jrengik;
8. Kecamatan Sokobanah;
9. Kecamatan Karangpenang;
10. Kecamatan Robatal; dan
11. Kecamatan Pangarengan.
c. budidaya jambu mete tersebar di seluruh kecamatan;
d. budidaya kapuk randu tersebar di seluruh kecamatan; dan
e. budidaya siwalan meliputi:
1. Kecamatan Sampang;
2. Kecamatan Omben;
3. Kecamatan Kedungdung;
4. Kecamatan Tambelangan;
5. Kecamatan Banyuates;
6. Kecamatan Robatal;
7. Kecamatan Ketapang; dan
8. Kecamatan Karangpenang.
f. budidaya cabe jamu meliputi:
1. Kecamatan Tambelangan;
2. Kecamatan Banyuates;
3. Kecamatan Robatal;
4. Kecamatan Ketapang;
5. Kecamatan Sokobanah; dan
6. Kecamatan Karangpenang.
g. budidaya asam jawa tersebar di seluruh kecamatan;
h. budidaya wijen tersebar di seluruh kecamatan;
i. budidaya serat nanas meliputi:
1. Kecamatan Omben;
2. Kecamatan Kedungdung;
3. Kecamatan Tambelangan;
4. Kecamatan Banyuates;
5. Kecamatan Robatal;
6. Kecamatan Ketapang;
7. Kecamatan Sokobanah; dan
8. Kecamatan Karangpenang.
j. budidaya pandan meliputi:
1. Kecamatan Tambelangan; dan
2. Kecamatan Banyuates.
k. budidaya lada berada di Kecamatan Tambelangan;
l. budidaya temulawak tersebar di seluruh kecamatan;
m. budidaya kunyit tersebar di seluruh kecamatan;
n. budidaya lengkuas tersebar di seluruh kecamatan;
o. budidaya lempuyang tersebar di seluruh kecamatan;
p. budidaya tebu tersebar di seluruh kecamatan; dan
q. budidaya temu ireng tersebar di seluruh kecamatan.
(9) Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
a. pengembangan ternak unggas berada di Kecamatan Sampang; dan
b. pengembangan hewan ternak berupa sapi meliputi:
1. Kecamatan Ketapang;
2. Kecamatan Banyuates;
3. Kecamatan Jrengik; dan
4. Kecamatan Kedungdung.

Pasal 41

Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d terdiri atas:
a. peruntukan perikanan budidaya air tawar berada di seluruh kecamatan;
b. peruntukan perikanan budidaya air payau meliputi:
1. Kecamatan Sampang;
2. Kecamatan Camplong;
3. Kecamatan Sreseh;
4. Kecamatan Pengarengan;
5. Kecamatan Jrengik; dan
6. Kecamatan Banyuates.
c. peruntukan perikanan tangkap berupa perairan pesisir Kabupaten meliputi:
1. Kecamatan Sampang;
2. Kecamatan Camplong;
3. Kecamatan Pengarengan;
4. Kecamatan Sreseh;
5. Kecamatan Sokobanah;
6. Kecamatan Banyuates; dan
7. Kecamatan Ketapang.

Pasal 42

(1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf e terdiri atas:
a. kawasan pertambangan mineral; dan
b. kawasan pertambangan migas.
(2) Kawasan pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
a. pertambangan mineral batuan; dan
b. pertambangan batubara.
(3) Pertambangan mineral batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
a. pertambangan batu gamping meliputi:
1. Kecamatan Jrengik;
2. Kecamatan Torjun;
3. Kecamatan Sampang;
4. Kecamatan Kedungdung;
5. Kecamatan Omben;
6. Kecamatan Banyuates;
7. Kecamatan Ketapang;
8. Kecamatan Sokobanah; dan
9. Kecamatan Camplong.
b. pertambangan batu putih meliputi:
1. Kecamatan Ketapang;
2. Kecamatan Sokobanah;
3. Kecamatan Robatal; dan
4. Kecamatan Camplong.
c. pertambangan phospat meliputi:
1. Kecamatan Jrengik;
2. Kecamatan Torjun;
3. Kecamatan Sampang;
4. Kecamatan Camplong;
5. Kecamatan Omben;
6. Kecamatan Kedungdung;
7. Kecamatan Ketapang; dan
8. Kecamatan Sokobanah.
d. pertambangan kalsit meliputi:
1. Kecamatan Sampang;
2. Kecamatan Kedungdung;
3. Kecamatan Omben; dan
4. Kecamatan Jrengik.
e. pertambangan kuarsa meliputi:
1. Kecamatan Sokobanah;
2. Kecamatan Jrengik; dan
3. Kecamatan Tambelangan.
f. pertambangan sirtu meliputi:
1. Kecamatan Camplong;
2. Kecamatan Sampang;
3. Kecamatan Banyuates;
4. Kecamatan Ketapang;
5. Kecamatan Jrengik;
6. Kecamatan Torjun; dan
7. Kecamatan Kedungdung.
g. pertambangan tanah liat meliputi:
1. Kecamatan Omben;
2. Kecamatan Karangpenang; dan
3. Kecamatan Robatal.
(4) Pertambangan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
a. Kecamatan Ketapang; dan
b. Kecamatan Banyuates.
(5) Kawasan pertambangan migas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. potensi migas lepas pantai meliputi:
1. Kecamatan Camplong;
2. Kecamatan Sampang;
3. Kecamatan Pengarengan;
4. Kecamatan Sokobanah;
5. Kecamatan Banyuates;
6. Kecamatan Ketapang; dan
7. Kecamatan Sreseh.
b. potensi migas daratan tersebar di seluruh Kecamatan.

Pasal 43

(1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 huruf f terdiri atas:
a. pengembangan lahan peruntukan industri; dan
b. pengembangan kawasan industri.
(2) Pengembangan lahan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri atas:
a. industri besar;
b. industri menengah; dan
c. industri kecil dan/atau mikro.
(3) Industri besar sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a meliputi:
a. Kecamatan Banyuates;
b. Kecamatan Jrengik;
c. Kecamatan Sokobanah;
d. Kecamatan Camplong;
e. Kecamatan Sreseh; dan
f. Kecamatan Pengarengan.
(4) Industri menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. Kecamatan Camplong;
b. Kecamatan Jrengik;
c. Kecamatan Sampang;
d. Kecamatan Ketapang; dan
e. Kecamatan Pengarengan.
(5) Industri kecil dan/atau mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
a. industri genteng meliputi:
1. Kecamatan Torjun;
2. Kecamatan Kedungdung;
3. Kecamatan Karang Penang;
4. Kecamatan Robatal; dan
5. Kecamatan Omben.
b. industri anyaman bambu meliputi:
1. Kecamatan Sampang;
2. Kecamatan Camplong;
3. Kecamatan Torjun;
4. Kecamatan Omben; dan
5. Kecamatan Sokobanah.
c. industri batik tulis meliputi:
1. Kecamatan Camplong;
2. Kecamatan Banyuates;
3. Kecamatan Sampang;
4. Kecamatan Jrengik; dan
5. Kecamatan Ketapang.
d. industri garam meliputi:
1. Kecamatan Sreseh;
2. Kecamatan Pangarengan;
3. Kecamatan Sampang;
4. Kecamatan Camplong;
5. Kecamatan Jrengik;
6. Kecamatan Banyuates; dan
7. Kecamatan Torjun.
e. industri ranjang pale’, bata merah, gerabah, tempe, dan mebel berada di Kecamatan Sampang;
f. industri pandai besi meliputi:
1. Kecamatan Banyuates;
2. Kecamatan Kedungdung;
3. Kecamatan Sokobanah; dan
4. Kecamatan Omben.
g. industri kapur meliputi:
1. Kecamatan Ketapang;
2. Kecamatan Sokobanah;
3. Kecamatan Kedungdung; dan
4. Kecamatan Banyuates.
h. industri tahu meliputi:
1. Kecamatan Sampang;
2. Kecamatan Omben;
3. Kecamatan Jrengik;
4. Kecamatan Tambelangan; dan
5. Kecamatan Ketapang.
i. industri anyaman tikar pandan berada di Kecamatan Tambelangan;
j. industri ukir kayu berada di Kecamatan Robatal;
k. industri kerupuk udang berada di Kecamatan Sreseh;
l. industri mente berada di Kecamatan Ketapang; dan
m. industri petis meliputi:
1. Kecamatan Sampang;
2. Kecamatan Camplong; dan
3. Kecamatan Ketapang.
(6) Pengembangan kawasan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di Kecamatan Banyuates dengan luas kurang lebih 343 (tiga ratus empat puluh tiga) hektar.

Pasal 44

(1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf g terdiri atas:
a. kawasan pariwisata alam; dan
b. kawasan pariwisata budaya.
(2) Kawasan pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. Pantai wisata Camplong berada di Kecamatan Camplong;
b. Wisata Kolam Renang Sumber Oto’ berada di Kecamatan Camplong;
c. Wisata Kolam Renang Sumber Omben berada di Kecamatan Omben;
d. Wisata Waduk Klampis berada di Kecamatan Kedungdung;
e. Wisata Air Terjun Toroan berada di Kecamatan Ketapang;
f. Wisata Hutan Kera Nepa berada di Kecamatan Banyuates;
g. Wisata Waduk Nipah berada di Kecamatan Banyuates;
h. Wisata Goa Lebar berada di Kecamatan Sampang;
i. Wisata Goa Macan berada di Kecamatan Sokobanah; dan
j. Wisata Goa Kelelawar berada di Kecamatan Sokobanah.
(3) Kawasan pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
a. Atraksi Kerapan Sapi meliputi:
1. Kecamatan Ketapang;
2. Kecamatan Kedungdung;
3. Kecamatan Pengarengan;
4. Kecamatan Sampang; dan
5. Kecamatan Sokobanah.
b. Atraksi Sapi Sonok berada meliputi:
1. Kecamatan Sampang; dan
2. Kecamatan Sokobanah.
c. Atraksi Budaya Rokat Tase’ meliputi:
1. Kecamatan Sampang;
2. Kecamatan Camplong;
3. Kecamatan Banyuates;
4. Kecamatan Ketapang; dan
5. Kecamatan Sokobanah.
d. Situs Pababaran Trunojoyo berada di Kecamatan Sampang;
e. Situs Makam Ratu Ebu (Madegan) berada di Kecamatan Sampang;
f. Sumur Daksan berada di Kecamatan Sampang;
g. Situs Makam Pangeran Santo Merto berada di Kecamatan Sampang;
h. Situs Panji Laras berada di Kecamatan Sampang;
i. Situs Makam Aji Gunung berada di Kecamatan Sampang;
j. Situs Makam Bangsacara dan Ragapadmi berada di Kecamatan Sampang; dan
k. Situs Makam Sayyid Ustman Bin Ali Bin Abdullah Al-Habsyi berada di Kecamatan Sokobanah.

Pasal 45

(1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf h terdiri atas:
a. permukiman perdesaan; dan
b. permukiman perkotaan.
(2) Kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 18.087 (delapan belas ribu delapan puluh tujuh) hektar meliputi:
a. Kecamatan Camplong;
b. Kecamatan Sreseh;
c. Kecamatan Pengarengan;
d. Kecamatan Jrengik;
e. Kecamatan Torjun;
f. Kecamatan Kedungdung;
g. Kecamatan Omben;
h. Kecamatan Tambelangan;
i. Kecamatan Ketapang;
j. Kecamatan Sokobanah;
k. Kecamatan Banyuates;
l. Kecamatan Robatal; dan
m. Kecamatan Karangpenang.
(3) Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 4.320 (empat ribu tiga ratus dua puluh) hektar meliputi:
a. Kecamatan Camplong;
b. Kecamatan Sampang;
c. Kecamatan Sreseh;
d. Kecamatan Pengarengan;
e. Kecamatan Jrengik;
f. Kecamatan Torjun;
g. Kecamatan Kedungdung;
h. Kecamatan Omben;
i. Kecamatan Tambelangan;
j. Kecamatan Ketapang;
k. Kecamatan Sokobanah;
l. Kecamatan Banyuates;
m. Kecamatan Robatal; dan
n. Kecamatan Karangpenang.

Pasal 46

(1) Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 huruf i terdiri atas:
a. kawasan andalan:
b. kawasan perdagangan dan jasa;
c. kawasan pengendalian ketat;
d. kawasan pesisir dan pulau kecil; dan
e. kawasan pertahanan dan keamanan.
(2) Kawasan andalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
a. kawasan andalan Ketapang dan sekitarnya dengan sektor unggulan pertanian, perikanan, perkebunan, industri dan pariwisata;
b. kawasan andalan Banyuates dan sekitarnya dengan sektor unggulan pertambangan, pertanian, peternakan, dan perkebunan; dan
c. kawasan andalan Sampang dan sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan, pariwisata, industri dan pertanian.
(3) Kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
a. pengembangan pasar grosir skala kabupaten berada di Kota Sampang;
b. pengembangan pasar agribisnis berada di Kecamatan Banyuates;
c. pengembangan pasar skala kecamatan di tiap kecamatan; dan
d. penyediaan lahan untuk sektor informal di perkotaan.
(4) Kawasan pengendalian ketat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
a. kawasan industri berada di Kecamatan Banyuates;
b. wilayah aliran sungai, sumber air
c. dan stren kali;
d. area pelabuhan;
e. sekitar jalan arteri primer;
f. jaringan SUTET; dan
g. kawasan rawan bencana.
(5) Kawasan pesisir dan pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa wilayah hingga batas kewenangan perairan pesisir Kabupaten meliputi:
a. wilayah pesisir utara meliputi:
1. Kecamatan Banyuates;
2. Kecamatan Ketapang; dan
3. Kecamatan Sokobanah.
b. wilayah pesisir selatan meliputi:
1. Kecamatan Camplong;
2. Kecamatan Sampang;
3. Kecamatan Pengarengan; dan
4. Kecamatan Sreseh.
c. Pulau Mandangin.
(6) Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
a. Komando Distrik Militer (Kodim) berada di Kecamatan Sampang; dan
b. Komando Rayon Militer (Koramil) berada di tiap kecamatan.

BAB V
PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 47

(1) Kawasan yang merupakan kawasan strategis propinsi di Kabupaten berupa kawasan strategis kepentingan ekonomi terdiri atas:
a. kawasan tertinggal berupa keberadaan desa tertinggal; dan
b. kawasan agropolitan regional Kepulauan Madura.
(2) Kawasan yang merupakan kawasan strategis kabupaten terdiri atas:
a. kawasan strategis kepentingan ekonomi;
b. kawasan strategis kepentingan sosial budaya; dan
c. kawasan strategis kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
(3) Untuk operasionalisasi RTRW disusun rencana rinci tata ruang berupa Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Strategis Kabupaten.
(4) Rencana penetapan kawasan strategis digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Strategis Kepentingan Ekonomi

Pasal 48

(1) Kawasan strategis kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a terdiri atas:
a. PKL;
b. PKLp;
c. sentra industri kecil;
d. kawasan agropolitan;
e. kawasan pengeboran minyak;
f. kawasan industri;
g. kawasan pariwisata; dan
h. kawasan perbatasan.
(2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa PKL Perkotaan Sampang.
(3) PKLp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. PKLp perkotaan Kedungdung; dan
b. PKLp perkotaan Ketapang.
(4) Sentra industri kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
a. sentra industri kecil genteng meliputi:
1. Kecamatan Karangpenang; dan
2. Kecamatan Robatal.
b. sentra industri kecil batik tulis meliputi:
1. Kecamatan Banyuates;
2. Kecamatan Sampang;dan
3. Kecamatan Jrengik.
c. sentra industri kecil garam rakyat meliputi:
1. Kecamatan Sampang;
2. Kecamatan Pengarengan;
3. Kecamatan Camplong;
4. Kecamatan Jrengik;
5. Kecamatan Torjun; dan
6. Kecamatan Sreseh.
d. sentra industri kecil ranjang pale, bata merah, gerabah, tempe, dan mebel berada di Kecamatan Sampang;
e. sentra industri kecil pagar besi meliputi:
1. Kecamatan Sampang;
2. Kecamatan Omben;
3. Kecamatan Jrengik; dan
4. Kecamatan Banyuates.
f. sentra industri kecil petis meliputi:
1. Kecamatan Sampang;
2. Kecamatan Camplong; dan
3. Kecamatan Ketapang.
c. Kawasan agropolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa Kawasan Agropolitan Banyuates-Tambelangan-Ketapang dengan struktur agropolitan terdiri atas:
a. kota tani utama berada di Kecamatan Banyuates;
b. pusat distrik agropolitan meliputi:
1. Kecamatan Ketapang; dan
2. Kecamatan Tambelangan.
c. kawasan sentra produksi berupa desa-desa penghasil komoditi meliputi:
1. Kecamatan Ketapang;
2. Kecamatan Banyuates; dan
3. Kecamatan Tambelangan.
(5) Kawasan pengeboran minyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa kawasan ekplorasi minyak meliputi:
a. Kecamatan Kedungdung;
b. Kecamatan Robatal; dan
c. lepas pantai Kecamatan Camplong.
(6) Kawasan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berupa kawasan industri berada di Kecamatan Banyuates.
(7) Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri atas:
a. kawasan wisata alam; dan
b. wisata budaya Kabupaten.
(8) Kawasan perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi:
a. Kecamatan Banyuates dengan Kabupaten Bangkalan;
b. Kecamatan Sreseh dengan Kabupaten Bangkalan;
c. Kecamatan Camplong dengan Kabupaten Pamekasan; dan
d. Kecamatan Omben dengan Kabupaten Pamekasan.

Bagian Ketiga
Kawasan Strategis Kepentingan Sosial Budaya

Pasal 49

Kawasan strategis kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b meliputi:
a. Situs Pababaran Trunojoyo berada di Kecamatan Sampang;
b. Situs Makam Aji Gunung di Kecamatan Sampang;
c. Situs Makam Ratu Ebu (Madegan) berada di Kecamatan Sampang;
d. Sumur Daksan berada di Kecamatan Sampang;
e. Situs Makam Pangeran Santo Merto berada di Kelurahan Karangdalam Kecamatan Sampang;
f. Situs Makam Bangsacara dan Ragapadmi berada di Pulau Mandangin Kecamatan Sampang; dan
g. Situs Makam Sayyid Ustman Bin Ali Bin Abdullah Al-Habsyi berada di Desa Tamberu Barat Kecamatan Sokobanah.

Bagian Keempat
Kawasan Strategis Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup

Pasal 50

Kawasan strategis kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf c meliputi:
a. sempadan pantai;
b. Sungai Kemuning;
c. Waduk Nipah;
d. Waduk Klampis; dan
e. kawasan rawan banjir.

BAB VI
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 51

(1) Arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten meliputi:
a. perwujudan rencana struktur ruang wilayah kabupaten;
b. perwujudan rencana pola ruang wilayah kabupaten; dan
c. perwujudan kawasan strategis kabupaten.
(2) Indikasi program utama memuat uraian tentang program, kegiatan, sumber pendanaan, instansi pelaksana, serta waktu dalam tahapan pelaksanaan RTRW.
(3) Pelaksanaan RTRW Kabupaten terbagi dalam 4 (empat) tahapan terdiri atas:
a. Tahap I (Tahun 2012 - 2016);
b. Tahap II (Tahun 2017 - 2021);
c. Tahap III (Tahun 2022 - 2026); dan
d. Tahap IV (Tahun 2027 – 2032).
(4) Dalam setiap tahapan pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah dilaksanakan penyelenggaraan penataan ruang secara berkesinambungan meliputi:
a. aspek sosialisasi RTRW;
b. aspek perencanaan rinci;
c. aspek pemanfaatan ruang;
d. aspek pengawasan dan pengendalian; dan
e. aspek evaluasi dan peninjauan kembali.
(5) Dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang, pemerintah menyediakan pencadangan lahan di masing-masing wilayah pada setiap tahun anggaran.
(6) Dokumen RTRW Kabupaten harus di sinergikan dengan RPJPD karena RTRW Kabupaten berfungsi sebagai kebijakan matra ruang dari RPJP untuk penyusunan RPJMD.
(7) Matrik indikasi program utama tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Perwujudan Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 52

Perwujudan rencana struktur ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a terdiri atas:
a. perwujudan pusat kegiatan; dan
b. perwujudan sistem jaringan prasarana.

Pasal 53

(1) Perwujudan pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a meliputi:
a. pengembangan PKL dan PKLp;
b. pemantapan PPK; dan
c. pemantapan PPL.
(2) Pengembangan PKLdan PKLp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup kegiatan:
a. peninjauan kembali Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Kabupaten;
b. penetapan fungsi perkotaan;
c. pengembangan prasarana dan sarana dasar kawasan perkotaan; dan
d. pengembangan kawasan perkotaan sebagai pusat pelayanan ekonomi dan sosial.
(3) Pemantapan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup kegiatan:
a. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kawasan perkotaan; dan
b. peningkatan prasarana dan sarana kawasan.
(4) Pemantapan PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mencakup kegiatan:
a. penataan permukiman perdesaan;
b. mendorong pertumbuhan kawasan perdesaan; dan
c. pengembangan aksesibilitas wilayah.

Pasal 54

(1) Perwujudan sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b berupa pelaksanaan pembangunan meliputi:
a. perwujudan sistem jaringan transportasi jalan;
b. perwujudan sistem jaringan transportasi kereta api;
c. perwujudan sistem jaringan transportasi laut;
d. perwujudan sistem jaringan prasarana energi;
e. perwujudan sistem jaringan prasarana telekomunikasi;
f. perwujudan sistem jaringan prasarana sumber daya air; dan
g. perwujudan sistem jaringan prasarana lingkungan.
(2) Perwujudan sistem jaringan transportasi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup kegiatan:
a. penyusunan rencana induk sistem transportasi;
b. penyusunan Rencana Program Jangka Menengah (RPJM) Jalan dan Jembatan;
c. penyusunan rencana induk, DED, dan Studi Kelayakan pembangunan terminal penumpang tipe B berada di Kecamatan Torjun atau Kecamatan Sampang;
d. pengembangan dan optimalisasi terminal tipe C di pusat pelayanan;
e. pembangunan bengkel umum kendaraan bermotor di Kecamatan Sampang;
f. pengembangan jalan lingkar selatan berada di wilayah perkotaan Sampang;
g. peningkatan jalan penghubung antara Kabupaten dan Kabupaten Pamekasan melalui Kecamatan Omben;
h. pengembangan jalan lokal primer yang menghubungkan kawasan perkotaan dengan PPK dan PPL;
i. pengembangan jalan menuju kawasan dan sentra industri, kawasan agropolitan dan kawasan pariwisata;
j. peningkatan jalan utama antar desa; dan
k. pengembangan jembatan Srepang (Sreseh-Pengarengan).
(3) Perwujudan sistem jaringan transportasi kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup kegiatan:
a. penyusunan studi kelayakan revitalisasi rel kereta api sepanjang wilayah Kabupaten; dan
b. konservasi rel-rel mati sepanjang wilayah Kabupaten.
(4) Perwujudan sistem jaringan transportasi pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a. pengembangan pelabuhan laut Taddan berada di Kecamatan Camplong;
b. revitalisasi pelabuhan Tanglok berada di Kecamatan Sampang; dan
c. penyusunan Rencana Induk Pembangunan Pelabuhan Peti Kemas di Kecamatan Banyuates.
(5) Perwujudan sistem jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mencakup kegiatan:
a. penyusunan Rencana Umum Kelistrikan Daerah;
b. pengembangan jaringan listrik SUTT dan SUTET; dan
c. penyusunan rencana induk, DED, dan Studi Kelayakan pengembangan pembangkit listrik tenaga alternatif.
(6) Perwujudan sistem jaringan prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e mencakup kegiatan:
a. penyusunan rencana penataan lokasi menara dengan konsep menara bersama;
b. pengembangan menara telekomunikasi dengan konsep menara bersama; dan
c. pengembangan jaringan kabel telepon pada kawasan belum terlayani.
(7) Perwujudan sistem jaringan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas:
a. perwujudan prasarana air baku mencakup kegiatan:
1. rehabilitasi sumur dalam; dan
2. rehabilitasi air baku untuk irigasi meliputi.
b. perwujudan prasarana irigasi mencakup kegiatan:
1. penyusunan rencana induk sistem irigasi;
2. penyusunan rencana induk, DED, dan studi kelayakan pembangunan embung dan waduk;
3. pengembangan waduk Nipah berada di Kecamatan Banyuates; dan
4. peningkatan dan pemeliharaan prasarana jaringan irigasi.
c. perwujudan prasarana pengendalian banjir mencakup kegiatan:
1. penyusunan rencana induk pengendalian banjir perkotaan; dan
2. pengembangan embung, waduk, dan/atau bendungan.
(8) Perwujudan sistem jaringan prasarana lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri atas:
a. perwujudan prasarana pengelolaan sampah mencakup kegiatan:
1. penyusunan rencana induk pengelolaan sampah;
2. optimalisasi pengelolaan persampahan berada di TPA Gunung Maddah;
3. penyusunan rencana induk, DED, dan Studi Kelayakan pengembangan TPA Karangpenang;
4. sosialisasi penggunaan takakura;
5. optimalisasi kinerja pelayanan pengangkutan dan pengolahan sampah perkotaan;
6. pengembangan layanan pengangkutan sampah; dan
7. pengembangan layanan pengangkutan sampah pada perkotaan kecamatan yang belum terlayani.
b. perwujudan prasarana pengelolaan limbah mencakup kegiatan:
1. penyusunan rencana induk sanitasi perkotaan; dan
2. pembangunan sarana MCK dengan sistem on site dan off site.
c. sistem pelayanan air bersih mencakup kegiatan:
1. penyusunan rencana induk pengembangan sistem pelayanan air bersih;
2. pengembangan pelayanan air bersih di Pulau Mandangin melalui reverse osmosis dan pipanisasi;
3. pemeliharaan dan pengembangan jaringan perpipaan; dan
4. optimalisasi pengelolaan dan pengembangan sistem air bersih perpipaan di perdesaan.
5. peningkatan kapasitas produksi instalasi air minum.
d. perwujudan prasarana drainase mencakup kegiatan
1. penyusunan rencana induk drainase;
2. pemeliharaan dan pembangunan prasarana drainase kawasan permukiman; dan
3. monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana induk drainase.
e. perwujudan jalur dan ruang evakuasi bencana mencakup kegiatan:
1. penyusunan rencana induk mitigasi bencana Kabupaten;
2. pemberian rambu-rambu penunjuk jalan menuju ruang evakuasi bencana; dan
3. penambahan fasilitas pendukung pada ruang evakuasi bencana untuk menolong korban bencana.

Bagian Ketiga
Perwujudan Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 55

(1) Perwujudan rencana pola ruang kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b terdiri atas:
a. perwujudan kawasan lindung; dan
b. perwujudan kawasan budidaya.
(2) Perwujudan kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup kegiatan:
a. koordinasi, identifikasi, inventarisasi, penegasan, dan penetapan kawasan lindung;
b. pemantauan dan pengendalian kawasan lindung;
c. pengelolaan kawasan hulu DAS secara terpadu; dan
d. pelaksanaan pembangunan berbasis manajemen resiko pada kawasan rawan bencana.
(3) Perwujudan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. perwujudan kawasan budidaya hutan produksi;
b. perwujudan kawasan budidaya hutan rakyat;
c. perwujudan kawasan budidaya pertanian;
d. perwujudan kawasan budidaya perkebunan;
e. perwujudan kawasan budidaya perikanan;
f. perwujudan kawasan budidaya peternakan;
g. perwujudan kawasan budidaya pertambangan;
h. perwujudan kawasan budidaya industri;
i. perwujudan kawasan budidaya pariwisata;
j. perwujudan kawasan budidaya permukiman; dan
k. perwujudan kawasan budidaya peruntukan lainnya.
(4) Perwujudan kawasan budidaya hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mencakup kegiatan:
a. koordinasi, inventarisasi, dan penyusunan rencana strategis penanganan lahan kritis pada kawasan budidaya; dan
b. penanganan, pemantauan, dan evaluasi penanganan lahan kritis.
(5) Perwujudan kawasan budidaya hutan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mencakup kegiatan:
a. koordinasi, inventarisasi dan penyusunan rencana strategis penanganan lahan kritis pada kawasan budidaya; dan
b. penanganan, pemantauan, dan evaluasi penanganan lahan kritis.
(6) Perwujudan kawasan budidaya pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c mencakup kegiatan:
a. penyusunan kebijakan revitalisasi pertanian;
b. perluasan areal sawah; dan
c. monitoring dan evaluasi revitalisasi pertanian.
(7) Perwujudan kawasan budidaya perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d mencakup kegiatan:
a. pengembangan budidaya perkebunan yang lestari; dan
b. pengembangan perkebunan rakyat.
(8) Perwujudan kawasan budidaya perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi:
a. pengembangan dan pengendalian kawasan perikanan air laut, payau, dan tawar; dan
b. pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) meliputi:
1. Kecamatan Camplong;
2. Kecamatan Ketapang;
3. Kecamatan Banyuates;
4. Kecamatan Sokobanah;
5. Kecamatan Pengarengan; dan
6. Kecamatan Sreseh.
(9) Perwujudan kawasan budidaya peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f mencakup kegiatan:
a. inventarisasi dan penetapan lokasi usaha peternakan dan kawasan sentra produksi ternak; dan
b. penataan dan pengendalian lokasi usaha peternakan dan kawasan sentra produksi ternak.
(10) Perwujudan kawasan budidaya pertambangan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf g mencakup kegiatan:
a. penyusunan penelitian deposit mineral pertambangan dan minyak bumi;
b. pengembangan (eksplorasi dan eksploitasi) kawasan pertambangan;
c. pemantauan dan pengendalian kawasan usaha pertambangan;
d. promosi dan perintisan kerjasama hasil tambang; dan
e. peningkatan prasarana dan sarana kawasan pertambangan.
(11) Perwujudan kawasan budidaya industri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h mencakup kegiatan:
a. penyusunan rencana induk kawasan dan sentra industri;
b. penyiapan masyarakat dan kebijakan;
c. penyusunan rencana induk pengembangan sentra industri sedang, industri kecil, dan koperasi;
d. pengembangan, penataan, dan pemantauan kawasan sentra industri sedang dan kecil; dan
e. peningkatan prasarana dan sarana kawasan dan sentra industri.
(12) Perwujudan kawasan budidaya pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf i mencakup kegiatan:
a. penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata (RIPP);
b. pengembangan Pariwisata Bahari di Pulau Mandangin;
c. penataan dan pengendalian pembangunan kawasan obyek wisata; dan
d. monitoring dan evaluasi pelaksanaan RIPP.
(13) Perwujudan kawasan budidaya permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf j mencakup kegiatan:
a. penyusunan Rencana Induk Pengembangan Permukiman;
b. monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana induk permukiman; dan
c. pengendalian pertumbuhan pembangunan perumahan baru.
(14) Perwujudan kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf k terdiri atas:
a. kawasan andalan mencakup kegiatan:
1. identifikasi kawasan andalan di kabupaten; dan
2. penyusunan rencana induk kawasan andalan.
b. kawasan perdagangan dan jasa mencakup kegiatan:
1. pengembangan pasar grosir skala kabupaten di Kota Sampang;
2. pengembangan pasar agribisnis di Kecamatan Ketapang; dan
3. pengembangan pasar skala kecamatan.
c. kawasan pengendalian ketat mencakup kegiatan:
1. penyusunan identifikasi kawasan pengendalian ketat Kabupaten;
2. penyusunan rencana detail tata ruang kawasan pengendalian ketat Kabupaten;
3. delineasi kawasan pengendalian ketat Kabupaten; dan
4. pemberian rambu-rambu larangan dan himbauan di sekitar kawasan pengendalian ketat Kabupaten.
d. kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil mencakup kegiatan:
1. penyusunan Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil; dan
2. pendetailan arahan pola ruang perairan pesisir Kabupaten Sampang.
e. kawasan pertahanan dan keamanan mencakup kegiatan:
1. identifikasi kawasan pertahanan keamanan di Kabupaten; dan
2. penyusunan rencana rinci kawasan sekitar pertahanan keamanan.

Bagian Keempat
Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten

Pasal 56

(1) Perwujudan kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 ayat (1) huruf c meliputi:
a. kawasan strategis kepentingan ekonomi;
b. kawasan strategis kepentingan sosial budaya; dan
c. kawasan strategis kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
(2) Perwujudan kawasan strategis kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup kegiatan:
a. penyusunan rencana induk pengembangan sentra industri;
b. penyusunan rencana induk pengembangan agropolitan Banyuates – Tambelangan – Ketapang;
c. penyusunan rencana rinci kawasan sekitar potensi minyak dan gas bumi;
d. penyusunan rencana induk kawasan industri;
e. penyusunan rencana induk pengembangan pariwisata;
f. penyusunan rencana sinkronisasi ruang kawasan perbatasan; dan
g. penyusunan rencana rinci kawasan strategis ekonomi.
(3) Perwujudan kawasan strategis sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup kegiatan:
a. pengembangan kawasan strategis sosial budaya; dan
b. penyusunan rencana rinci kawasan strategis sosial budaya.
(4) Perwujudan kawasan strategis kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mencakup kegiatan:
a. identifikasi kawasan strategis kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
b. penyusunan rencana pelestarian kawasan lindung;
c. penyusunan rencana rinci kawasan sekitar sempadan pantai;
d. penyusunan rencana rinci kawasan sekitar sempadan sungai; dan
e. penyusunan rencana rinci kawasan sekitar sempadan waduk.

BAB VII
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN
RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 57

(1) Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dilakukan melalui penetapan:
a. ketentuan umum peraturan zonasi;
b. ketentuan perizinan;
c. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan
d. arahan pengenaan sanksi.
(2) Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah menghasilkan lokasi yang terdapat indikasi penyimpangan pemanfaatan ruang dan rekomendasi kebijakan dalam rangka pembinaan dan penertiban penataan ruang untuk mencapai tujuan RTRW Kabupaten.
(3) Penyelenggaraan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah) yang berwenang dalam koordinasi BKPRD Kabupaten.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 58

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf a disusun sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan rencana rinci tata ruang untuk setiap zona pemanfaatan ruang.
(2) Dalam ketentuan umum peraturan zonasi sesuai dengan rencana rinci tata ruang dimaksud meliputi:
a. ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang wilayah;
b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung; dan
c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya.

Paragraf 2
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Struktur Ruang Wilayah

Pasal 59

Ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf a terdiri atas :
a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem perkotaan;
b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem perdesaan;
c. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi;
d. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan energi;
e. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan sumber daya air;
f. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan telekomunikasi;
g. ketentuan umum peraturan zonasi sistem prasarana lingkungan; dan
h. ketentuan umum peraturan zonasi sistem prasarana lainnya.

Pasal 60

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 huruf a meliputi:
a. ketentuan umum peraturan zonasi fungsi kawasan;
b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung; dan
c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya.
(2) Ketentuan umum peraturan zonasi fungsi kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. diperbolehkan dilakukan pengembangan fungsi dasar;
b. tidak diperbolehkan melakukan perubahan secara keseluruhan fungsi dasarnya;
c. tidak diperbolehkan melakukan penambahan fungsi tertentu untuk fungsi yang bertentangan; dan
d. diperbolehkan dilakukan pengembangan secara terbatas fungsi tertentu dengan syarat tidak termasuk dalam zona dengan klasifikasi intensitas tinggi.
(3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. tidak diperbolehkan memanfaatkan kawasan lindung yang dapat merubah fungsi lindung;
b. tidak diperbolehkan melakukan alih fungsi kawasan yang telah ditetapkan sebagai bagian dari RTH di kawasan perkotaan; dan
c. diperbolehkan alih fungsi kawasan terbuka hijau tetapi bukan sebagai bagian dari RTH di kawasan perkotaan dengan syarat komposisi RTH tidak berubah sesuai RDTR kawasan perkotaan.
(4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a. setiap kawasan terbangun yang digunakan untuk kepentingan publik harus menyediakan ruang untuk pejalan kaki dengan tidak mengganggu fungsi jalan;
b. setiap kawasan terbangun untuk berbagai fungsi terutama permukiman padat harus menyediakan ruang evakuasi bencana;
c. pengembangan lingkungan permukiman harus menyediakan sarana dan prasarana lingkungan yang memadai sesuai kebutuhan masing-masing;
d. diperbolehkan melakukan perubahan atau penambahan fungsi ruang sepanjang saling menunjang atau tidak menimbulkan efek negatif bagi zona yang telah ditetapkan;
e. pusat kegiatan masyarakat harus menyediakan kawasan khusus pengembangan sektor informal;
f. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan pembangunan diluar area yang telah ditetapkan sebagai bagian dari ruang milik jalan atau ruang pengawasan jalan, kecuali diikuti ketentuan khusus;
g. tidak diperbolehkan dilakukan alih fungsi pada lahan yang telah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
h. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan pembangunan di dalam radius keamanan pada kawasan yang telah ditetapkan batas ketinggian.

Pasal 61

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem perdesaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 huruf b meliputi:
a. pengembangan permukiman perdesaan harus menyediakan sarana dan prasarana lingkungan permukiman yang memadai sesuai kebutuhan masing-masing;
b. kawasan lindung yang ada di perdesaan diarahkan tidak dilakukan alih fungsi lindung tetapi boleh ditambahkan kegiatan lain selama masih menunjang fungsi lindung;
c. kawasan lindung berupa bangunan harus tetap dilakukan upaya konservasi;
d. tidak boleh dilakukan perubahan secara keseluruhan fungsi dasar sesuai RDTR kawasan perdesaan masing-masing;
e. tidak boleh melakukan kegiatan pembangunan dengan intensitas tinggi yang tidak serasi dengan kawasan sekitarnya;
f. tidak boleh dilakukan alih fungsi lahan pada ruang terbuka hijau produktif;
g. tidak boleh dilakukan alih fungsi pada lahan pertanian pangan berkelanjutan;
h. tidak boleh melakukan kegiatan pembangunan di dalam radius keamanan pada kawasan yang telah ditetapkan batas ketinggian;
i. diperbolehkan melakukan perubahan fungsi ruang kawasan terbangun di perdesaan dengan syarat saling menunjang dan atau tidak menimbulkan efek negatif bagi zona yang telah ditetapkan; dan
j. diperbolehkan dilakukan penambahan fungsi yang saling bersesuaian dengan syarat ditetapkan besaran dan/atau luasan ruang setiap zona dan fungsi utama zona tersebut.


Pasal 62

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 huruf c meliputi:
a. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan jalan;
b. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan kereta api; dan
c. ketentuan umum peraturan zonasi pelabuhan.
(2) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. pengembangan kawasan sekitar jalan yang menimbulkan bangkitan dan tarikan harus melakukan kajian amdal lalu lintas;
b. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan;
c. tidak diperbolehkan dilakukan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan;
d. tidak diperbolehkan dilakukan pemanfaatan ruang pada rumaja kecuali untuk pergerakan orang atau barang dan kendaraan;
e. tidak diperbolehkan dilakukan aktivitas pemanfaatan budidaya sampai batas ruwasja sesuai dengan kelas dan hirarki jalan; dan
f. diperbolehkan dilakukan pengembangan prasarana pelengkap jalan dengan syarat sesuai dengan kondisi dan kelas jalan.
(3) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. pembatasan pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api;
b. pembatasan jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dan jalan;
c. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api dengan memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan jaringan jalur kereta api; dan
d. tidak diperbolehkan melakukan pemanfaatan lahan yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian.
(4) Ketentuan umum peraturan zonasi pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a. pembatasan melalui pengendalian pemanfaatan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan yang harus memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan;
b. tidak diperbolehkan dilakukan pemanfaatan ruang atau kegiatan di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan yang dapat mengganggu kegiatan pelabuhan; dan
c. diperbolehkan dilakukan pemanfaatan ruang atau kegiatan di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan, dengan syarat mendapat izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 huruf d meliputi:
a. pengembangan pembangkit listrik harus memperhatikan pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit listrik dengan memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain;
b. memperhatikan ketentuan pelanggaran pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. membatasi kegiatan pengembangan di sekitar lokasi SUTT dan SUTET;
d. menetapkan areal konservasi di sekitar lokasi SUTT dan SUTET kurang lebih 20 (dua puluh) meter pada setiap sisi tiang listrik untuk mencegah terjadinya gangguan kesehatan bagi masyarakat;
e. tidak diperbolehkan ada fungsi bangunan yang langsung digunakan masyarakat di bawah SUTT dan SUTET; dan
f. dalam kondisi di bawah jaringan tinggi terdapat bangunan maka harus disediakan jaringan pengamanan.

Pasal 64

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 huruf e meliputi:
a. diperbolehkan pemanfaatan ruang di sekitar wilayah sungai dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan;
b. diperbolehkan mendirikan bangunan untuk mendukung pengelolaan sumberdaya air;
c. tidak diperbolehkan dilakukan pendirian yang mengganggu fungsi lindung kawasan;
d. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan di dalam sempadan sumber air, sempadansungai, sempadan waduk, sempadan embung, dan sempadan jaringan irigasi; dan
e. diperbolehkan dilakukan pendirian bangunan dengan syarat untuk menunjang fungsi rekreasi, pengelolaan badan air, dan/atau pemanfaatan air.

Pasal 65

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 huruf f meliputi:
a. pemanfaatan ruang untuk penempatan menara pemancar telekomunikasi harusmemperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktifitas kawasan disekitarnya;
b. menetapkan sempadan menara telekomunikasi; dan
c. diperbolehkan mengembangkan jaringan kabel yang melintasi tanah milik atau dikuasai pemerintah.

Pasal 66

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem prasarana lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 huruf g terdiri atas:
a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar TPA dan TPS;
b. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan dan kawasan pengelolaan air limbah;
c. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan dan kawasan pengelolaan air bersih;
d. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan drainase; dan
e. ketentuan umum peraturan zonasi jalur dan ruang evakuasi bencana.
(2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar TPA dan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. bangunan yang diperbolehkan dibangun di kawasan TPA hanya yang mendukung fungsi pengolahan sampah;
b. diperbolehkan melakukan penghijauan kawasan sekitar TPA; dan
c. mengatur penempatan TPS di kawasan permukiman, pasar, serta pusat keramaian lainnya.
(3) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan dan kawasan pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. penetapan batas kawasan pengelolaan limbah dengan kawasan permukiman;
b. diperbolehkan membangun fasilitas untuk pengolahan dan pemanfaatan energi limbah; dan
c. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan di atas jaringan air limbah.
(4) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan dan kawasan pengelolaan air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan diatas jaringan air minum;
b. mengendalikan pertumbuhan kegiatan terbangun disekitar kawasan sumber air minum; dan
c. mengendalikan tingkat kebocoran jaringan air minum.
(5) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
a. diperbolehkan pembuatan jalan inspeksi disepanjang jalur drainase;
b. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan diatas jaringan drainase; dan
c. diperbolehkan mendirikan bangunan dengan syarat mendukung fungsi drainase.
(6) Ketentuan umum peraturan zonasi jalur dan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
a. penetapan rute evakuasi;
b. tidak diperbolehkan melakukan pemanfaatan badan jalan jalur evakuasi yang dapat mengganggu kelancaran evakuasi;
c. pembangunan fasilitas umum wajib mempertimbangkan kebutuhan kehidupan pengungsi; dan
d. taman dan bangunan fasilitas umum yang ditetapkan sebagai ruang evakuasi dapat difungsikan untuk fungsi lainnya.


Paragraf 3
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Lindung

Pasal 67

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf b terdiri atas:
a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat;
c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam;
e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung geologi; dan
f. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung lainnya.
(2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. diperbolehkan terbatas untuk kegiatan budidaya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;
b. diperbolehkan menyediakan sumur resapan atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada;
c. tidak diperbolehkan untuk seluruh jenis kegiatan yang mengganggu fungsi resapan air;
d. diperbolehkan mengembangkan wisata alam dengan syarat tidak mengubah bentang alam; dan
e. diperbolehkan mengembangkan kegiatan pendidikan dan penelitian dengan syarat tidak mengubah bentang alam.
(3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
a. ketentuan umum peraturan zonasi sempadan pantai meliputi:
1. pemanfaatan ruang untuk kegiatan sarana dan prasarana yang mendukung transportasi laut;
2. diperbolehkan mengembangkan terumbu karang buatan untuk meningkatkan fungsi ekologis pesisir;
3. diperbolehkan bangunan di sempadan pantai antara lain dermaga, menara penjaga keselamatan pengunjung pantai;
4. penunjukkan, penatabatasan dan pengukuhan ekosistem mangrove sesuai dengan fungsi dan tata ruangnya;
5. perlindungan ekosistem mangrove dari perusakan, gangguan, ancaman, hama, dan penyakit;
6. tidak diperbolehkan kegiatan budidaya yang dapat mengganggu kelestarian fungsi pantai, merusak kualitas air, kondisi fisik, dan dasar pantai;
7. diperbolehkan pengembangan kawasan pantai berhutan bakau dengan syarat harus disertai dengan pengendalian pemanfaatan ruang; dan
8. diperbolehkan mengembangkan obyek wisata dan penelitian di sepanjang pantai dengan syarat tidak mengubah bentang alam.
b. ketentuan umum peraturan zonasi sempadan sungai meliputi:
1. penetapan lebar sempadan sungai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
3. diperbolehkan pendirian bangunan untuk menunjang fungsi pengelolaan sungai dan taman rekreasi;
4. diperbolehkan kegiatan pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan peringatan, rambu-rambu pengamanan, serta sarana bantu navigasi pelayaran;
5. diperbolehkan kegiatan pemasangan jaringan kabel listrik, kabel telepon, dan pipa air minum;
6. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan pada kawasan sempadan sungai;
7. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang mengancam kerusakan dan menurunkan kualitas sungai; dan
8. diperbolehkan aktivitas wisata alam dengan syarat tidak mengganggu kualitas air sungai.
c. ketentuan umum peraturan zonasi sempadan saluran irigasi meliputi:
1. diperbolehkan bangunan dengan fungsi pengelolaan dan pelestarian saluran irigasi;
2. tidak diperbolehkan alih fungsi lindung yang menyebabkan kerusakan kualitas air irigasi; dan
3. saluran irigasi yang melintasi kawasan permukiman ataupun kawasan perdesaan dan perkotaan yang tidak langsung mengairi sawah maka keberadaannya dilestarikan dan tidak digunakan sebagai saluran drainase.
d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar mata air meliputi:
1. diperbolehkan melakukan penghijauan dengan jenis tanaman tahunan yang produksinya tidak dilakukan dengan cara penebangan pohon;
2. tidak diperbolehkan kegiatan penggalian atau kegiatan lain yang sifatnya mengubah bentuk kawasan sekitar mata air dan/atau dapat mengakibatkan tertutupnya sumber mata air;
3. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi kawasan sekitar mata air; dan
4. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk pariwisata dengan syarat tidak mengurangi kualitas tata air yang ada.
e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar waduk meliputi:
1. diperbolehkan melakukan penghijauan dengan jenis tanaman tahunan yang produksinya tidak dilakukan dengan cara penebangan pohon;
2. diperbolehkan pendirian bangunan untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air;
3. tidak diperbolehkan kegiatan penggalian atau kegiatan lain yang sifatnya mengubah bentuk kawasan sekitar waduk;
4. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi kawasan sekitar waduk; dan
5. diperbolehkan pemanfaatan ruang dengan syarat hanya untuk kepentingan rekreasi dan/atau pariwisata.
f. ketentuan umum peraturan zonasi ruang terbuka hijau perkotaan meliputi:
1. diperbolehkan untuk kegiatan rekreasi;
2. tidak diperbolehkan pendirian bangunan permanen; dan
3. diperbolehkan pendirian bangunan dengan syarat untuk bangunan penunjang kegiatan rekreasi dan fasilitas umum lainnya.
(4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan berhutan bakau meliputi:
1. tidak diperbolehkan pemanfatan ruang yang mengganggu kualitas lingkungan; dan
2. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk pengembangan wisata dengan syarat tidak merubah bentang alam.
b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan meliputi:
1. diperbolehkan pemanfaatan untuk kegiatan pendidikan, penelitian, dan wisata;
2. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang mengganggu atau merusak kekayaan budaya;
3. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang mengubah bentukan geologi tertentu yang mempunyai manfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan;
4. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang mengganggu kelestarian lingkungan di sekitar peninggalan sejarah, bangunan arkeologi, monumen nasional, serta wilayah dengan bentukan geologi tertentu;
5. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu upaya pelestarian budaya masyarakat setempat; dan
6. diperbolehkan pendirian bangunan dengan syarat menunjang kegiatan pendidikan, penelitian dan wisata.
(5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan longsor meliputi:
1. diperbolehkan pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum;
2. diperbolehkan pemasangan pengumuman lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk;
3. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu fungsi lindung kawasan rawan bencana longsor; dan
4. diperbolehkan pemanfaatan ruang dengan syarat berizin dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan banjir meliputi:
1. penetapan batas daerah banjir;
2. diperbolehkan pemanfaatan dataran banjir bagi ruang terbuka hijau dan pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah;
3. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang bagi kegiatan permukiman dan fasilitas umum penting lainnya; dan
4. diperbolehkan pendirian bangunan dengan syarat untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum.
c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan abrasi pantai meliputi:
1. pemanfaatan ruang kawasan rawan abrasi mempertimbangkan karakteristik, jenis, ancaman bencana abrasi dan tsunami, serta zonasi sempadan pantai; dan
2. pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum.
(6) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
a. penyadaran masyarakat tentang manfaat kawasan lindung geologi;
b. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang mengganggu dan/atau menimbulkan dampak negatif bentang alam; dan
c. diperbolehkan pendirian bangunan dengan syarat menunjang kegiatan pendidikan, penelitian, dan wisata geologi.
(7) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri atas:
a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan terumbu karang meliputi:
1. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk konservasi terumbu karang;
2. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat merusak ekosistem kawasan terumbu karang; dan
3. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk pariwisata dengan syarat tidak merubah ekosistem terumbu karang.
b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan koridor bagi jenis satwa yang dilindungi meliputi:
1. tidak diperbolehkan pemanfatan ruang yang mengganggu kualitas lingkungan; dan
2. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk pengembangan wisata dengan syarat tidak merubah bentang alam.

Paragraf 4
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Budidaya

Pasal 68

1. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf c terdiri atas:
a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan produksi;
b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan rakyat;
c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian;
d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perikanan;
e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertambangan;
f. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri;
g. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata;
h. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman; dan
i. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan lainnya.
2. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. diperbolehkan aktivitas reboisasi atau penghijauan dan rehabilitasi hutan;
b. diperbolehkan terbatas pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan;
c. tidak diperbolehkan pengembangan kegiatan budidaya yang mengurangi luas hutan;
d. diperbolehkan pendirian bangunan dengan syarat menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan; dan
e. diperbolehkan pengembangan obyek wisata dengan syarat berbasis pada pemanfaatan hutan.
3. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. diperbolehkan pendirian bangunan untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan; dan
b. usaha peningkatan kualitas hutan dan lingkungan dengan pengembangan obyek wisata alam yang berbasis pada pemanfaatan hutan.
4. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan tanaman pangan meliputi:
1. diperbolehkan aktivitas pendukung pertanian;
2. tidak diperbolehkan aktivitas budidaya yang mengurangi luas kawasan sawah beririgasi;
3. tidak diperbolehkan aktivitas budidaya yang mengurangi atau merusak fungsi lahan dan kualitas tanah;
4. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan pada kawasan sawah irigasi yang terkena saluran irigasi; dan
5. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk permukiman petani dengan syarat sesuai dengan rencana rinci tata ruang.
b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hortikultura meliputi:
1. diarahkan untuk tanaman yang menghasilkan daun, buah, dan batang;
2. kawasan yang memiliki kelerengan diatas 25 % (dua puluh lima persen) diarahkan untuk budidaya tanaman tahunan;
3. diperbolehkan mendirikan rumah tinggal dengan syarat sesuai dengan rencana rinci tata ruang; dan
4. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk permukiman petani.
c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkebunan disusun dengan memperhatikan ketentuan:
1. diperbolehkan pengembangan budidaya tumpang sari dengan peternakan dan perikanan;
2. tidak diperbolehkan melakukan melakukan peremajaan secara bersamaan untuk mengurangi erosi lapisan atas tanah; dan
3. diperbolehkan alih fungsi lahan dengan syarat memiliki nilai ekonomi lebih tinggi dan memiliki kemampuan penyerapan tenaga kerja yang lebih luas.
d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peternakan disusun dengan memperhatikan ketentuan:
1. diperbolehkan pengembangan budidaya tumpang sari dengan perikanan; dan
2. diperbolehkan pengembangan peternakan skala besar dengan syarat berada di luar kawasan permukiman.
5. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
a. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk permukiman petani dan/atau nelayan dengan kepadatan rendah;
b. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk kawasan pemijahan dan/atau kawasan sabuk hijau; dan
c. tidak diperbolehkan penggunaan alat tangkap yang tidak sesuai dengan ketentuan perundangan.
6. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
a. pengaturan kawasan tambang dengan memperhatikan keseimbangan antara biaya dan manfaat serta keseimbangan antara risiko dan manfaat;
b. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu kawasan sekitarnya;
c. mengarahkan dan mengendalikan kegiatan penambangan melalui perizinan;
d. mengatur rehabilitasi kawasan bekas penambangan sesuai dengan kaidah lingkungan; dan
e. mengarahkan kegiatan usaha pertambangan untuk menyimpan dan mengamankan tanah atas (top soil) guna keperluan rehabilitasi lahan bekas penambangan.
7. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
a. diperbolehkan mengembangkan aktivitas pendukung kegiatan industri;
b. diperbolehkan penyediaan ruang untuk zona penyangga berupa sabuk hijau dan RTH;
c. diperbolehkan mengembangkan perumahan karyawan dan fasilitas umum skala lokal sebagai pendukung kegiatan industri;
d. diharuskan mengembangkan IPAL;
e. tidak diperbolehkan pengembangan kegiatan yang tidak mendukung fungsi industri; dan
f. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan dan/atau usaha yang menimbulkan terjadinya pencemaran lingkungan.
8. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
a. kegiatan wisata yang memanfaatkan potensi alam disesuaikan dengan daya dukung lingkungan, dayatampung lingkungan, dan norma agama serta nilai budayamasyarakat setempat;
b. diperbolehkan pengembangan aktivitas komersial sesuai dengan skala daya tarik pariwisatanya;
c. pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
d. perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau;
e. diperbolehkan secara terbatas pengembangan aktivitas perumahan dan permukiman dengan syarat di luar zona utama pariwisata dan tidak mengganggu bentang alam daya tarik pariwisata; dan
f. diperbolehkan pendirian bangunan dengan syarat menunjang kegiatan pariwisata.
9. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h terdiri atas:
a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman perkotaan meliputi:
1. diarahkan intensitas bangunan berkepadatan sedang – tinggi dan bangunan vertikal;
2. penyediaan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan;
3. penetapan ketentuan teknis bangunan;
4. penetapan tema arsitektur bangunan;
5. penetapan kelengkapan bangunan dan lingkungan;
6. penetapan jenis dan syarat penggunaan bangunan yang diizinkan;
7. diperbolehkan mengembangkan perdagangan jasa dengan syarat sesuai dengan skalanya; dan
8. diperbolehkan pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial dengan syarat sesuai skalanya.
b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman perdesaan meliputi:
1. diarahkan intensitas bangunan berkepadatan rendah – sedang;
2. penetapan kelengkapan bangunan dan lingkungan;
3. penetapan jenis dan syarat penggunaan bangunan yang diizinkan;
4. diperbolehkan mengembangkan perdagangan jasa dengan syarat sesuai dengan skalanya; dan
5. diperbolehkan pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial dengan syarat sesuai skalanya.
10. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i terdiri atas:
a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pengembangan perdagangan dan jasa meliputi:
1. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
2. diperbolehkan pengembangan prasarana persampahan dan sanitasi lingkungan; dan
3. tidak diperbolehkan terhadap bentuk bangunan yang merusak lingkungan.
b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pengendalian ketat meliputi:
1. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
2. tidak diperbolehkan melakukan perubahan secara keseluruhan fungsi dasarnya;
3. tidak diperbolehkan melakukan penambahan fungsi tertentu untuk fungsi yang bertentangan; dan
4. diperbolehkan pemanfaatan ruang dengan syarat berdasarkan rencana rinci kawasan.
c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan agropolitan meliputi:
1. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk mendukung kawasan agropolitan;
2. tidak diperbolehkan melakukan penambahan fungsi tertentu untuk fungsi yang bertentangan; dan
3. diperbolehkan pemanfaatan ruang dengan syarat berdasarkan rencana rinci kawasan.
d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pesisir disusun meliputi:
1. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana;
2. penetapan zona preservasi, konservasi, penyangga, dan zona pemanfaatan;
3. tinjauan terhadap daya dukung lingkungan mengingat rentannya kawasan ini terhadap kemungkinan perusakan lingkungan akibat kegiatan yang berlangsung diatasnya; dan
4. diperbolehkan meningkatkan nilai ekonomi kawasan pada pemanfaatan bakau dan terumbu karang.
e. ketentuan umum peraturan zonasi ruang terbuka hijau perkotaan meliputi:
1. diperbolehkan untuk kegiatan rekreasi;
2. tidak diperbolehkan pendirian bangunan permanen; dan
3. diperbolehkan pendirian bangunan dengan syarat untuk bangunan penunjang kegiatan rekreasi dan fasilitas umum lainnya.
f. ketentuan umum peraturan zonasi ruang dalam bumi meliputi:
1. wilayah karst harus dilindungi;
2. wilayah yang sudah diketahui cadangannya dan/atau secara legal telah ada izin harus dilindungi secara hukum di dalam tata ruang sebagai kawasan peruntukan pertambangan;
3. wilayah potensi bahan tambang diberikan alokasi ruang dalam bentuk wilayah prospek usaha pertambangan sebagai arahan prospek pertambangan;
4. wilayah prospek pertambangan tidak dipengaruhi oleh kendala sektor budi daya atau lindung lainnya, dan mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
5. pengembangan wilayah pertambangan harus mengkaji antara aspek-aspek riil, resiko, dan manfaat sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundangan.
g. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertahanan dan keamanan meliputi:
1. penetapan zona penyangga yang memisahkan kawasan pertahanan keamanan dengan kawasan budidaya terbangun;
2. penetapan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan untuk menjaga fungsi pertahanan keamanan; dan
3. pembatasan pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pertahanan dan keamanan.

Bagian Ketiga
Ketentuan Perizinan

Paragraf 1
Umum

Pasal 69

(1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf b adalah proses administrasi dan teknis yang harus dipenuhi sebelum kegiatan pemanfaatan ruang dilaksanakan mencakup:
a. izin prinsip;
b. izin lokasi;
c. izin penggunaan pemanfaatan tanah;
d. izin mendirikan bangunan; dan
e. izin lainnya.
(2) Pelaksanaan prosedur izin pemanfaatan ruang dilaksanakan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dengan mempertimbangkan rekomendasi hasil forum koordinasi BKPRD.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan akan ditetapkan dengan peraturan daerah dan/atau peraturan bupati.

Paragraf 2
Izin Prinsip

Pasal 70

(1) Izin prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a adalah persetujuan pendahuluan yang diberikan kepada orang atau badan hukum untuk menanamkan modal atau mengembangkan kegiatan atau pembangunan di wilayah kabupaten, yang sesuai dengan arahan kebijakan dan alokasi penataan ruang wilayah.
(2) Izin prinsip dipakai sebagai kelengkapan persyaratan teknis permohonan izin lainnya, yaitu izin lokasi, izin penggunaan pemanfaatan tanah, izin mendirikan bangunan, dan izin lainnya.

Paragraf 3
Izin Lokasi

Pasal 71

(1) Izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b adalah izin yang diberikan kepada pemohon untuk memperoleh ruang yang diperlukan dalam rangka melakukan aktivitasnya.
(2) Izin lokasi diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. untuk luas 1 ha sampai 25 (dua puluh lima) hektar diberikan izin selama 1 (satu) tahun;
b. untuk luas lebih dari 25 (dua puluh lima) hektar sampai dengan 50 (lima puluh) hektar diberikan izin selama 2 (dua) tahun; dan
c. untuk luas lebih dari 50 (lima puluh) hektar diberikan izin selama 3 (tiga) tahun.
(3) Sebelum izin lokasi diberikan, pemohon terlebih dahulu mengajukan permohonan perimbangan teknis pertanahan pada kantor pertanahan setempat.

Paragraf 4
Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah

Pasal 72

(1) Izin penggunaan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c berupa izin pemanfaatan lahan untuk suatu kegiatan diberikan berdasarkan izin lokasi.
(2) Izin penggunaan pemanfaatan tanah diberikan kepada setiap orang dan/atau korporasi/badan hukum yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan lahan.

Paragraf 5
Izin Mendirikan Bangunan

Pasal 73

Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf d adalah izin yang diberikan kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis.

Paragraf 6
Izin Lainnya

Pasal 74

(1) Izin lainnya terkait pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf e berupa ketentuan izin terdiri atas:
a. usaha pertambangan;
b. perkebunan;
c. pariwisata;
d. industri;
e. izin penggunaan air tanah; dan
f. perdagangan dan pengembangan sektoral lainnya.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin usaha pengembangan sektoral akan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Bagian Keempat
Ketentuan Pemberian Insentif dan Disinsentif

Paragraf 1
Umum

Pasal 75

(1) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf c diberikan oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya dengan tetap menghormati hak masyarakat sesuai ketentuan terhadap pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung dan tidak mendukung terwujudnya arahan RTRW Kabupaten.
(2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilaksanakan oleh instansi berwenang.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Ketentuan Pemberian Insentif

Pasal 76

(1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang wilayah.
(2) Insentif dapat berupa insentif fiskal dan/atau insentif non fiskal.
(3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
a. keringanan pajak daerah;
b. kompensasi;
c. subsidi silang;
d. imbalan;
e. sewa ruang; dan
f. kontribusi saham.
(4) Insentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
a. pembangunan dan pengadaan prasarana;
b. kemudahan prosedur perizinan; dan
c. penghargaan.
(5) Pemberian kompensasi diberikan pada kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.
(6) Pembatasan penyediaan prasarana dan sarana diberikan pada kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.

Pasal 77

(1) Insentif yang diberikan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) terdiri atas:
a. insentif yang diberikan pemerintah daerah kepada masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang;
b. insentif yang diberikan pemerintah daerah kepada pengusaha dan swasta dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang; dan
c. insentif yang diberikan pemerintah daerah kepada pemerintah desa dalam wilayah kabupaten, atau dengan pemerintah daerah lainnya apabila dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.
(2) Insentif yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan:
a. keringanan biaya sertifikasi tanah;
b. pembangunan serta pengadaan infrastruktur; dan
c. pemberian penghargaan kepada masyarakat.
(3) Insentif yang diberikan kepada pengusaha dan swasta dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diberikan dalam bentuk:
a. kemudahan prosedur perizinan;
b. kompensasi;
c. subsidi silang;
d. imbalan;
e. sewa ruang;
f. kontribusi saham; dan
g. pemberian penghargaan.

Paragraf 3
Ketentuan Pemberian Disinsentif

Pasal 78

(1) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 merupakan perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang wilayah.
(2) Pemberian disinsentif terdiri atas:
a. disinsentif yang diberikan kepada masyarakat, pengusaha, dan swasta dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang; dan
b. disinsentif yang diberikan kepada pemerintah dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
(3) Disinsentif yang diberikan kepada masyarakat, pengusaha dan swasta dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. pengenaan pajak yang tinggi, disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang;
b. pembatasan penyediaan infrastruktur;
c. penghentian izin; dan
d. penalti.
(4) Disinsentif yang diberikan pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lain dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b berupa teguran tertulis.

Bagian Kelima
Arahan Pengenaan Sanksi

Pasal 79

(1) Arahan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf d sebagai salah satu cara dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
(2) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang dikenakan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
(3) Arahan sanksi dikenakan pelaku pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten meliputi:
a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana atau melangar ketentuan umum peraturan zonasi;
b. pemanfaatan ruang tanpa izin yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
c. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
d. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten; dan
e. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.

Pasal 80

(1) Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana.
(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada perseorangan dan/ atau korporasi yang melakukan pelanggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
a. peringatan tertulis;
b. penghentian sementara kegiatan;
c. penghentian sementara pelayanan umum;
d. penutupan lokasi;
e. pencabutan izin;
f. pembatalan izin;
g. pembongkaran bangunan;
h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
i. denda administratif.
(4) Sanksi pidana sebagaimana disebut pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.


Pasal 81

Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat (3) meliputi:
a. peringatan tertulis dapat dilaksanakan dengan prosedur bahwa pejabat yang berwenang dalam penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang dapat memberikan peringatan tertulis melalui penertiban surat peringatan tertulis sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali;
b. penghentian sementara dapat dilakukan melalui:
1. penertiban surat perintah penghentian kegiatan sementara dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
2. apabila pelanggar mengabaikan perintah penghentian kegiatan sementara, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara secara paksa terhadap kegiatan pemanfaatan ruang;
3. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penghentian kegiatan pemanfaatan ruang dan akan segera dilakukan tindakan penertiban oleh aparat penertiban;
4. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan bantuan aparat penertiban melakukan penghentian kegiatan pemanfaatan ruang secara paksa; dan
5. setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban pelanggar untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.
c. penghentian sementara pelayanan umum dapat dilakukan melalui:
1. penertiban surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang (membuat surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum);
2. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum kepada pelanggar dengan memuat rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputus;
3. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum yang akan segera dilaksanakan, disertai rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputus;
4. pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan pelayanan kepada pelanggar, disertai penjelasan secukupnya;
5. penyedia jasa pelayanan umum menghentikan pelayanan kepada pelanggar; dan
6. pengawasan terhadap penerapan sanksi penghentian sementara pelayanan umum dilakukan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada pelanggar sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.
d. penutupan lokasi dapat dilakukan melalui:
1. penertiban surat perintah penutupan lokasi dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
2. apabila pelanggar mengabaikan surat perintah yang disampaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penutupan lokasi kepada pelanggar;
3. pejabat yang berwenang melakukan tidnakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penutupan lokasi yang akan segera dilaksanakan;
4. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang dengan bantuan aparat penertiban melakukan penutupan lokasi secara paksa; dan
5. pengawasan terhadap penerapan sanksi penutupan lokasi, untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.
e. pencabutan izin dapat dilakukan melalui:
1. menerbitkan surat pemberitahuan sekaligus pencabutan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
2. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi pencabutan izin pemanfaatan ruang;
3. pejabat yang berwenang memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pencabutan izin;
4. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban mengajukan permohonan pencabutan izin kepada pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin;
5. pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin menerbitkan keputusan pencabutan izin;
6. memberitahukan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dicabut, sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang secara permanen yang telah dicabut izinnya; dan
7. apabila pelanggar mengabaikan perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan yang telah dicabut izinnya, pejabat yang berwenang melakukan penertiban kegiatan tanpa izin sesuai peraturan perundang-undangan.
f. pembatalan izin dilakukan melalui:
1. membuat lembar evaluasi yang berisikan dengan arahan pola pemanfaatan ruang dalam rencana tata ruang yang berlaku;
2. memberitahukan kepada pihak yang memanfaatkan ruang perihal rencana pembatalan izin, agar yang bersangkutan dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengantisipasi hal-hal akibat pembatalan izin;
3. menerbitkan surat keputusan pembatalan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
4. memberitahukan kepada pemegang izin tentang keputusan pembatalan izin;
5. menerbitkan surat keputusan pembatalan izin dari pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembatalan izin; dan
6. memberitahukan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dibatalkan.
g. pembongkaran bangunan dilakukan melalui:
1. menerbitkan surat pemberitahuan perintah pembongkaran bangunan dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
2. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi pembongkaran bangunan;
3. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pembongkaran bangunan yang akan segera dilaksanakan; dan
4. berdasar surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan bantuan aparat penertiban melakukan pembongkaran bangunan secara paksa.
h. pemulihan fungsi ruang dapat dilakukan melalui:
1. menetapkan ketentuan pemulihan fungsi ruang yang berisi bagian-bagian yang harus dipulihkan fungsinya dan cara pemulihannya;
2. pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang menerbitkan surat pemberitahuan perintah pemulihan fungsi ruang;
3. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang;
4. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban, memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang yangharus dilaksanakan pelanggar dalam jangka waktu tertentu;
5. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi ruang;
6. apabila sampai jangka waktu yang ditentukan pelanggar belum melaksanakan pemulihan fungsi ruang, pejabat yang bertanggung jawab melakukan tindakan penertiban dapat melakukan tindakan paksa untuk melakukan pemulihan fungsi ruang; dan
7. apabila pelanggar pada saat itu dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi ruang, pemerintah dapat mengajukan penetapan pengadilan agar pemulihan dilakukan oleh pemerintah atas beban pelanggar di kemudian hari.
i. denda administratif dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif: dan
j. ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan sanksi adminstratif, sanksi pidana penjara, dan/atau sanksi pidana denda akan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Hak Masyarakat

Pasal 82

Dalam penataan ruang wilayah, setiap masyarakat berhak:
a. berperan serta dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
b. mengetahui RTRW Kabupaten dan rencana rincinya berupa rencana detail tata ruang kawasan dan rencana pengembangan sektoral;
c. menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang wilayah; dan
d. mengajukan keberatan, gugatan, dan tuntutan pembatalan izin, serta memperoleh penggantian yang layak atas kegiatan pembangunan terkait pelaksanaan RTRW kabupaten.

Pasal 83

(1) Untuk mengetahui RTRW Kabupaten dan rencana rincinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf b masyarakat dapat memperoleh melalui:
a. lembaran daerah kabupaten;
b. papan pengumuman di tempat-tempat umum;
c. penyebarluasan informasi melalui brosur;
d. instansi yang menangani penataan ruang; dan/atau
e. Sistem Informasi Tata Ruang Wilayah (SITRW) Kabupaten.
(2) Sistem Informasi Tata Ruang Wilayah (SITRW) Kabupaten dikembangkan secara bertahap melalui berbagai media elektronik untuk mempermudah akses informasi tata ruang dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam penataan ruang.

Pasal 84

(1) Untuk menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf c didasarkan pada hak atas dasar pemilikan, penguasaan atau pemberian hak tertentu yang dimiliki masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang melembaga pada masyarakat secara turun temurun dapat dilanjutkan sepanjang telah memperhatikan faktor daya dukung lingkungan, estetika, struktur pemanfaatan ruang wilayah yang dituju, serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan.

Pasal 85

Dalam hal pengajuan keberatan, gugatan, dan tuntutan pembatalan izin, serta hak memperoleh penggantian atas kegiatan pembangunan terkait pelaksanaan RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf d masyarakat berhak mengajukan:
a. keberatan, tuntutan pembatalan izin, dan penghentian kegiatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten dan rencana rincinya;
b. gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten menimbulkan kerugian;
c. tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten kepada penjabat yang berwenang; dan
d. perolehan penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RTRW Kabupaten dan rencana rincinya.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat

Pasal 86

Dalam pemanfaatan ruang wilayah, setiap orang wajib:
a. menaati RTRW Kabupaten dan penjabarannya yang telah ditetapkan;
b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diperoleh;
c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 87

(1) Pemberian akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf d adalah untuk kawasan milik umum yang aksesibilitasnya memenuhi syarat:
a. untuk kepentingan masyarakat umum; dan
b. tidak ada akses lain menuju kawasan dimaksud.
(2) Kawasan milik umum tersebut, di antaranya adalah sumber air, pesisir pantai, ruang terbuka publik, dan fasilitas umum lainnya sesuai ketentuan dan perundang-undang yang berlaku.

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat

Pasal 88

Peran masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf a diakomodasi pemerintah daerah dalam proses:
a. penyusunan rencana tata ruang;
b. pemanfaatan ruang; dan
c. pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 89

Dalam penyusunan rencana tata ruang, peran serta masyarakat dapat berbentuk:
a. bantuan masukan dalam identifikasi potensi dan masalah, memperjelas hak atas ruang, dan penentuan arah pengembangan wilayah;
b. pemberian informasi, saran, pertimbangan, atau pendapat dalam penyusunan strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah;
c. pengajuan keberatan terhadap rancangan rencana tata ruang;
d. kerja sama dalam penelitian dan pengembangan;
e. bantuan tenaga ahli; dan/atau
f. bantuan dana.

Pasal 90

Dalam pemanfaatan ruang, peran masyarakat dapat berbentuk:
a. penyelenggaraan kegiatan pembangunan prasarana dan pengembangan kegiatan yang sesuai dengan arahan RTRW Kabupaten;
b. perubahan atau konversi pemanfaatan ruang agar sesuai dengan arahan dalam RTRW Kabupaten;
c. bantuan pemikiran atau pertimbangan berkenaan dengan mewujudkan struktur dan pola pemanfaatan ruang, dan masukan dalam proses penetapan lokasi kegiatan pada suatu kawasan; dan/atau
d. konsolidasi dalam pemanfaatan tanah, air, udara, dan sumberdaya alam lainnya untuk tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas, serta menjaga, memelihara, dan meningkatkan kelestarian lingkungan hidup.

Pasal 91

Dalam pengendalian pemanfaatan ruang, peran serta masyarakat dapat berupa:
a. pengawasan terhadap pemanfaatan ruang wilayah melalui penyampaian laporan dan/atau pengaduan adanya penyimpangan pemanfaatan ruang, secara lisan atau tertulis kepada pejabat yang berwenang, BKPRD, dan/atau Bupati; dan/atau
b. bantuan pemikiran atau pertimbangan dalam rangka penertiban kegiatan pemanfaatan ruang yang menyimpang dari arahan RTRW Kabupaten.

Pasal 92

Pelaksanaan tata cara hak, kewajiban, dan peran serta masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB IX
KELEMBAGAAN

Pasal 93

(1) Dalam rangka mengoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama antar sektor/antar daerah bidang penataan ruang dibentuk BKPRD.
(2) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 94

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.
(3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia dan menyerahkan hasilnyakepada penuntut umum melaluipejabatpenyidik kepolisian negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 95

Setiap orang/badan yang melakukan tindak pidana di bidang penataan ruang dipidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 96

(1) Jangka waktu RTRW Kabupaten adalah 20 (dua puluh) tahun yaitu tahun 2012 – 2032 dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
(2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teretorial provinsi yang di tetapkan dengan peraturan perundang-undang, RTRW kabupaten dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
(3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten dan/atau dinamika internal kabupaten.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 97

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun setelah diberlakukan; dan
3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.
c. pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan
d. pemanfaatan ruang di kabupaten yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 98

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang di Kabupaten yang telah ada dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
(2) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sampang 2003-2013 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 99

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang
pada tanggal : 16 O k t o b e r 2012
BUPATI SAMPANG,

 

NOER TJAHJA

Diundangkan di : Sampang
Pada tanggal : 16 Oktober 2012

Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

 

 

Ir. TONTOWI, MM,MBA
Pembina Utama Muda
NIP. 195702171985031006

Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor : 7

Daftar Kecamatan di Sampang