Kedudukan RTRW dalam Undang-Undang adalah sebagai salah satu dasar bagi kebijakan pemanfaatan ruang kabupaten serta penyelaras strategi serta arahan kebijakan penataan ruang wilayah Provinsi dengan kebijakan penataan ruang wilayah Daerah ke dalam Struktur dan Pola Tata Ruang Wilayah Daerah.

 

Visi Penataan Ruang Kabupaten Gresik adalah

Mewujudkan penataan ruang yang mengakomodasi budaya,ramah investasi, dan berwawasan lingkungan.

 

Sedangkan Misi Penataan Ruang Kabupaten Gresik meliputi:

  1. mewujudkan penataan ruang yang mengakomodasi pengembangan industri, perdagangan, pertanian, perikanan, kelautan, dan pariwisata;
  2. mewujudkan penataan ruang yang mengakomodasi peningkatan pengelolaan sumber daya alam sesuai potensi;
  3. mewujudkan penataan ruang yang mengakomodasi peningkatan pengelolaan sumber daya buatan;

>> Download Perda No. 8 Tahun 2011 Tentang RTRW Gresik <<

Dibawah ini merupakan isi detil dari Dokumen RTRW Kabupaten yang telah dibagi kedalam beberapa Bab.

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK

NOMOR 8 TAHUN 2011

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2010 - 2030

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK

Menimbang:

  1. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Gresik dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah;
  2. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha;
  3. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan sistem pemerintahan yang berpengaruh terhadap sistem penataan ruang wilayah;
  4. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional, maka strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional perlu dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik;
  5. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik;

 

Mengingat :

  1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2034);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
  4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
  5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembar Negara Nomor 3478);
  6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
  7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  3888), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan lembaran NegaraNomor 3412);
  8. Undang _ Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
  9. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
  10. Undang-Undang Nomor Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
  11. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4327);
  12. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
  13. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
  14. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  15. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433);
  16. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  17. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
  18. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
  19. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
  20. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  21. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  22. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
  23. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
  24. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
  25. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
  26. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
  27. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
  28. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
  29. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
  30. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
  31. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  32. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
  33. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
  34. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3239);
  35. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 tentang Rawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3441);
  36. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
  37. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
  38. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Kegiatan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
  39. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
  40. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934);
  41. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4156);
  42. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
  43. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
  44. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
  45. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
  46. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
  47. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  48. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
  49. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
  50. Peraturan pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata cara pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
  51. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
  52. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  53. Peraturan Pemerintah No 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4777);
  54. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  55. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
  56. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
  57. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
  58. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
  59. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan;
  60. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5019);
  61. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);
  62. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098);
  63. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
  64. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
  65. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
  66. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112);
  67. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
  68. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar;
  69. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
  70. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1989 tentang Kawasan Industri;
  71. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
  72. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1991 tentang Penggunaan Tanah Bagi Pembangunan Kawasan Industri;
  73. Keputusan Presiden Nomor 41 tahun 1996 tentang Kawasan Industri;
  74. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan;
  75. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2009 tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional;
  76. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1998 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah;
  77. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Persetujuan Substansi dalam penetapan Ranperda RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten atau Kota.

 

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GRESIK

dan

BUPATI GRESIK MEMUTUSKAN:

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2010 - 2030.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

  1. Kabupaten adalah Kabupaten Gresik ;
  2. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia ;
  3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik ;
  4. Bupati adalah Bupati Gresik ;
  5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik ;
  6. Pejabat adalah pejabat yang diberi wewenang khusus atau sesuai tugas dan fungsinya ;
  7. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Gresik ;
  8. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional ;
  9. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatannya serta memelihara kelangsungan kehidupannya.
  10. Tata ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak ;
  11. Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
  12. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik yang mengatur struktur dan pola ruang wilayah kabupaten ;
  13. Rencana Detail Tata Ruang Kota Kecamatan yang selanjutnya disingkat RDTRK adalah rencana detail tata ruang kota kecamatan di Gresik ;
  14. Tujuan Penataan Ruang adalah nilai-nilai, kualitas, dan kinerja yang harus dicapai dalam pembangunan berkaitan dengan merealisasikan misi yang telah ditetapkan ;
  15. Sumberdaya energi adalah sebagian dari sumberdaya alam yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi dan atau energi baik secara langsung maupun dengan proses konservasi ;
  16. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung dan budidaya ;
  17. Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna pembangunan berkelanjutan ;
  18. Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan ;
  19. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung baik berupa kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal/lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan ;
  20. Kawasan perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi ;
  21. Kawasan perkotaan atau perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan ekonomi ;
  22. Kawasan tertentu adalah kawasan yang ditetapkan secara nasional mempunyai nilai strategis yang penataan ruangnya termasuk kawasan yang diprioritaskan ;
  23. Kawasan strategis adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap pengembangan ekonomi, sosial dan budaya, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi, serta penyelamatan lingkungan hidup ;
  24. Kawasan andalan adalah bagian dari kawasan budi daya, baik di ruang darat maupun di ruang laut yang pengembangannya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bagi wilayah tersebut dan wilayah sekitarnya ;
  25. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat dengan KSN adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh yang sangat penting secara nasional terhadap hankamneg, ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia ;
  26. Kawasan Strategis Provinsi yang selanjutnya disingkat dengan KSP adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh yang sangat penting terhadap hankamneg, ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan dalam lingkup provinsi ;
  27. Kawasan Strategis Kabupaten yang selanjutnya disingkat dengan KSK adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh yang sangat penting terhadap hankamneg, ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan dalam lingkup kabupaten ;
  28. Kawasan Potensial adalah kawasan yang memiliki peran untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan sekitarnya serta dapat mewujudkan pemerataan pemanfaatan ruang ;
  29. Kawasan Pengendalian Ketat adalah kawasan yang memerlukan pengawasan secara khusus dan dibatasi pemanfaatannya untuk mempertahankan daya dukung, mencegah dampak negatif, menjamin proses pembangunan yang berkelanjutan ;
  30. Kawasan Pertahanan Negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan ;
  31. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut ;
  32. Satuan Wilayah Pengembangan yang selanjutnya disingkat SWP adalah suatu wilayah dengan satu dan atau semua kabupaten dan kota-perkotaan didalamnya mempunyai hubungan hirarki yang terikat oleh sistem jaringan jalan sebagai prasarana perhubungan darat, dan atau yang terkait oleh sistem jaringan sungai atau perairan sebagai prasarana perhubungan air ;
  33. Insentif adalah pengaturan yang bertujuan memberikan rangsangan terhadap kegiatan seiring dengan penataan ruang ;
  34. Disinsentif adalah pengaturan yang bertujuan membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan penataan ruang;
  35. Ekosistem adalah sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya ;
  36. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan untuk memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan hak pemenuhan kebutuhan generasi mendatang ;
  37. Daya dukung lingkungan adalah kemampuan ekosistem untuk mendukung kehidupan organisme secara sehat sekaligus mempertahankan produktifitas, kemampuan adaptasi dan kemampuan memperbaruhi diri ;
  38. Ramah lingkungan adalah suatu kegiatan industri, jasa dan perdagangan yang dalam proses produksi atau keluarannya mengutamakan metoda atau teknologi yang tidak mencemari lingkungan dan tidak berbahaya bagi makhluk hidup ;
  39. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disebut PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi ;
  40. Pusat Kegiatan Strategis Nasional yang selanjutnya disebut PKSN adalah kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara ;
  41. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa ;
  42. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa ;
  43. IKK adalah Ibu Kota Kecamatan ;
  44. Koefisien Wilayah Terbangun yang selanjutnya disingkat dengan KWT, adalah prosentase yang menunjukkan alokasi lahan minimum untuk dibangun pada suatu zona ;
  45. Koefisien Sarana dan Prasarana Umum yang selanjutnya disingkat dengan KPU, adalah prosentase yang menunjukkan alokasi lahan minimum untuk penyediaan sarana dan prasarana umum ;
  46. Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat dengan KDH, adalah angka persentase berdasarkan perbandingan antara luas lahan terbuka untuk penanaman tanaman dan atau peresapan air terhadap luas persil yang dikuasai ;
  47. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat dengan RTH, adalah adalah area memanjang atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam ;
  48. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang ;
  49. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang ;
  50. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupatan Gresik dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang daerah. ;
  51. Minapolitan adalah konsesi pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan berbasis kawasan berdasarkan prinsip-prinsip terintegrasi, efisiensi, berkualitas, dan percepatan ;
  52. Kawasan Minapolitan adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri atas sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditi perikanan, pelayanan jasa, dan kegiatan pendukung lainnya ;
  53. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten Madiun dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah. ;
  54. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat dengan DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan ;
  55. Daerah Irigasi adalah kesatuan wilayah yang mendapat air dari satu jaringan irigasi yangbisa disingkat dengan DI ;
  56. Deforestasi adalah suatu kondisi saat tingkat luas kawasan hutan yang menunjukkan penurunan kualitas dan kuantitas ;
  57. Instalasi waste to energy adalah instalasi yang menghasilkan energi dalam bentuk listrik atau panas dari pembakaran sampah ;
  58. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan ;
  59. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat dengan IPLT adalah instalasi pengolahan lumpur tinja yang terintegrasi yang memanfaatkan teknologi penguraian air yang mengandung lumpur tinja sebelum dibuang kembali ke sungai. Hasil lumpur tinja dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan ;
  60. Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disebut IPAL adalah instalasi yang digunakan untuk mengolah air limbah dari industri dan aktivitas pendukungnya ;
  61. Instalasi Pengolahan Air Bersih yang selanjutnya disebut IPA adalah instalasi yang digunakan untuk menghasilkan air bersih dari sumber air baku ;
  62. Ibukota Kecamatan yang selanjutnya disingkat dengan IKK adalah desa atau kelurahan yang menjadi ibukota dari sebuah kecamatan ;
  63. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 tahun ;
  64. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional ;
  65. Sumberdaya alam yang yang selanjutnya disingkat dengan SDA adalah potensi sumber daya yang terkandung dalam tanah, air, dan udara yang dapat didayagunakan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan manusia ;
  66. Daerah Irigasi yang selanjutnya disingkat dengan DI adalah kesatuan wilayah yang mendapat air dari satu jaringan irigasi yang bisa disingkat dengan DI ;
  67. Himpunan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disingkat dengan HIPPA adalah kelembagaan pengelolaan irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu desa yang dibentuk oleh petani pemakai air sendiri secara demokratis, termasuk lembaga lokal pengelola irigasi ;
  68. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat dengan SUTT adalah jaringan listrik dengan kekuatan 150 KV ;
  69. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi yang selanjutnya disingkat dengan SUTET adalah jaringan listrik dengan kekuatan 500 KV. ;
  70. Jalan arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna ;
  71. Jalan Kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata rata sedang, dan jumlah masuk dibatasi ;

BAB II

RUANG LINGKUP

Bagian Pertama

WILAYAH PERENCANAAN

Pasal 2

  1. Lingkup wilayah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) meliputi daerah dengan batas berdasarkan aspek administratif dan fungsional mencakup seluruh wilayah daratan seluas kurang lebih 1.322,327 km2 dan sejauh 4 mil dari garis pantai ke arah laut termasuk pulau pulau kecil di dalamnya beserta ruang udara di atasnya dan ruang bawah tanah.
  2. Batas-Batas Kabupaten Gresik meliputi:
    1. sebelah utara : Laut Jawa;
    2. sebelah timur : Selat Madura dan Kota Surabaya;
    3. sebelah selatan : Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Mojokerto;
    4. sebelah barat : Kabupaten Lamongan.
  3. Batas administrasi dan koordinat pulau-pulau kecil dapat dilihat pada Peta Batas Administrasi pada Lampiran I dan Tabel Koordinat Pulau-Pulau Kecil pada Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

 

Bagian Kedua

MATERI RENCANA

Pasal 3

Materi Rencana RTRW Kabupaten terdiri atas:

  1. visi dan misi penataan ruang.
  2. azas penataan ruang, kedudukan, dan fungsi penataan ruang.
  3. tujuan penataan ruang wilayah kabupaten, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten, rencana tata ruang wilayah kabupaten, ketentuan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
  4. kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf b terdiri atas:
    1. Kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang wilayah kabupaten;
    2. Kebijakan dan strategi pola ruang wilayah kabupaten;
    3. Kebijakan dan strategi penetapan kawasan strategis;dan
    4. Kebijakan dan strategi penetapan kawasan pesisir dan pulau – pulau kecil.
  5. rencana tata ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf b terdiri atas:
    1. Rencana struktur ruang wilayah kabupaten;
    2. Rencana pola ruang wilayah kabupaten;
    3. Penetapan kawasan strategis kabupaten; dan
    4. Penetapan kawasan pesisir dan pulau – pulau kecil.
  6. ketentuan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf c terdiri atas:
    1. Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten; dan
    2. Prioritas dan tahapan pembangunan.

BAB III

VISI DAN MISI PENATAAN RUANG

Pasal 4

  1. Visi Penataan Ruang Kabupaten adalah mewujudkan penataan ruang yang mengakomodasi budaya,ramah investasi, dan berwawasan lingkungan.
  2. Misi Penataan Ruang Kabupaten meliputi:
    1. mewujudkan penataan ruang yang mengakomodasi pengembangan industri, perdagangan, pertanian, perikanan, kelautan, dan pariwisata;
    2. mewujudkan penataan ruang yang mengakomodasi peningkatan pengelolaan sumber daya alam sesuai potensi;
    3. mewujudkan penataan ruang yang mengakomodasi peningkatan pengelolaan sumber daya buatan; 
    4. mewujudkan penataan ruang yang mengakomodasi peningkatkan pengelolaan lingkungan hidup.

 

AZAS PENATAAN RUANG

Pasal 5

Penataan Ruang berdasarkan azas:

  1. pemanfaatan ruang untuk semua kepentingan secara terpadu, berdayaguna dan berhasilguna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan;
  2. persamaan, keadilan, dan perlindungan hukum; dan
  3. keterbukaan, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat.

BAB IV

KEDUDUKAN DAN FUNGSI PENATAAN RUANG

Pasal 6

  1. Kedudukan RTRW sebagai:
    1. dasar bagi kebijakan pemanfaatan ruang kabupaten;
    2. penyelaras strategi serta arahan kebijakan penataan ruang wilayah Provinsi dengan kebijakan penataan ruang wilayah Daerah ke dalam Struktur dan Pola Tata Ruang Wilayah Daerah;
    3. penyelaras bagi kebijakan penataan ruang wilayah perencanaan;
    4. pedoman bagi pelaksanaan perencanaan, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang; dan
    5. dasar pertimbangan dalam penyelarasan penataan ruang dengan kabupaten/kota lain yang berbatasan.
  2. RTRW berfungsi sebagai pedoman:
    1. perumusan kebijakan pokok pembangunan dan pemanfaatan ruang;
    2. pengarahan dan penetapan lokasi investasi yang dilaksanakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan masyarakat;
    3. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota pada skala 1:5000, Rencana Teknik Ruang Kota pada skala 1:1000, Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan pada skala 1:1000, dan/atau rencana teknis lainnya pada skala 1:1000 atau lebih besar;
    4. penerbitan perizinan pembangunan, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk wilayah yang belum diatur dalam rencana yang lebih rinci;
    5. pelaksanaan pembangunan dalam memanfaatkan ruang bagi kegiatan pembangunan; dan
    6. penyusunan indikasi program pembangunan yang lebih terinci.

BAB V

TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Pertama

TUJUAN PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Pasal 7

Penataan ruang wilayah kabupaten bertujuan untuk mewujudkan kabupaten yang berbasis industri, budaya, perikanan, dan pertanian untuk penataan ruang yang ramah investasi dan berwawasan lingkungan.

 

Bagian Kedua

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN

Pasal 8

Kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d angka 1, terdiri atas:

  1. kebijakan dan strategi sistem perkotaan;
  2. kebijakan dan strategi sistem perdesaan; dan
  3. kebijakan dan strategi pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten.

 

Paragraf 1

Kebijakan dan Strategi Sistem Perkotaan

Pasal 9

  1. Kebijakan sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, meliputi:
    1. pengembangan sistem pusat permukiman perkotaan dengan membentuk hierarki kota- perkotaan dan wilayah; dan
    2. pemerataan pembangunan dan pendorong pertumbuhan wilayah di seluruh wilayah perkotaan.
  2. Strategi pengembangan sistem pusat permukiman perkotaan dengan membentuk hierarki kota–perkotaan dan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
    1.  mengembangkan sistem pusat permukiman perkotaan pada pusat regional dan sub-regional;
    2. mengembangkan pusat regional pada PKN;
    3. mengembangkan pusat sub-regional pada PPK di IKK masing-masing kecamatan;
    4. mendorong dan mempersiapkan PKN sebagai pusat pemerintahan, fasilitas pelayanan umum, industri, perdagangan dan jasa, serta permukiman perkotaan;
  3. Strategi pemerataan pembangunan dan pendorong pertumbuhan wilayah di seluruh wilayah perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
    1.  membentuk hierarki perkotaan mulai dari perkotaan yang berfungsi PKN dengan skala pelayanan nasional hingga perkotaan yang berfungsi sebagai PPK;
    2. mendorong fungsi dan peran dari perkotaan yang berfungsi sebagai PKN dan PPK melalui penyediaan berbagai fasilitas dan infrastruktur yang memadai serta pemantapan sistem hirarki perencanaan sarana dan prasarana wilayah;
    3. menata kawasan perkotaan yang dilakukan sesuai dengan fungsi dan peran masing-masing kawasan perkotaan; dan
    4. memenuhi fasilitas perkotaan sesuai skala pelayanan serta peningkatan interaksi melalui pengembangan aksesibilitas antara kawasan. 

 

Paragraf 2

Kebijakan dan Strategi Sistem Perdesaan

Pasal 10

  1. Kebijakan sistem perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, meliputi:
    1. pengembangan sistem pusat permukiman perdesaan dengan membentuk pusat pelayanan desa secara berhirarki;
    2. peningkatan skala pelayanan pusat permukiman perdesaan; dan
    3. pemantapan hubungan desa melalui integrasi fungsi kegiatan industri, perikanan, pertanian, dan perkebunan.
  2. Strategi pengembangan sistem pusat permukiman perdesaan dengan membentuk pusat pelayanan desa secara hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
    1. mengembangkan kawasan perdesaan sesuai potensi masing-masing kawasan yang dihubungkan dengan pusat kegiatan pada setiap kawasan perdesaan; dan
    2. membentuk pusat pelayanan desa mulai dari pusat pelayanan antar desa, pusat pelayanan setiap desa, sampai pada pusat pelayanan pada setiap dusun atau kelompok permukiman.
  3. Strategi peningkatan skala pelayanan pusat permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
    1. membentuk sistem pusat permukiman perdesaan melalui penetapan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL); dan
    2. melengkapi pusat permukiman perdesaan dengan pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
  4. Strategi pemantapan hubungan desa melalui integrasi fungsi kegiatan industri, perikanan, pertanian, dan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
    1. mengembangkan kawasan perdesaan berbasis industri pada kawasan yang potensial;
    2. menyediakan infrastruktur penunjang pada kawasan perdesaan berbasis pertanian dan perkebunan sebagai pengembangan kawasan agropolitan; dan
    3. menyediakan infrastruktur penunjang pada kawasan perdesaan berbasis perikanan sebagai pengembangan kawasan minapolitan.

 

Paragraf 3

Kebijakan dan Strategi Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Kabupaten

Pasal 11

Kebijakan dan strategi pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, meliputi:

  1. pengembangan sistem jaringan prasarana utama; dan
  2. pengembangan sistem jaringan prasarana lainnya.

 

Pasal 12

  1. Kebijakan pengembangan sistem jaringan prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, meliputi:
    1. pengembangan jaringan transportasi darat;
    2. pengembangan jaringan transportasi laut; dan
    3. pengembangan jaringan transportasi udara.
  2. Kebijakan pengembangan jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
    1. pengembangan jaringan jalan untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan wilayah;
    2. peningkatan sistem jaringan kereta api umum dan stasiun kereta api;
    3. pengembangan sistem angkutan umum secara merata;
    4. peningkatan sistem jaringan sungai;
    5. pengembangan dan pengoptimalan infrastruktur pendukung pertumbuhan wilayah yang terintegrasi dengan jaringan sungai; dan
    6. pengembangan infrastruktur pendukung pertumbuhan wilayah yang terintegrasi dengan sistem jaringan jalan.
  3. Strategi pengembangan jaringan jalan untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
    1. mengembangkan jalan bebas hambatan guna mendukung perkembangan antar wilayah dan antar kegiatan serta menghubungkan perkotaan melalui jalur arteri primer;
    2. meningkatkan peran jalan arteri primer, kolektor primer, maupun lokal primer;
    3. meningkatkan peran jalan sekunder pada kawasan perkotaan;
    4. meningkatkan peran jalan lingkungan pada kawasan permukiman;
    5. mengembangkan alternatif sistem transportasi yang baru pada wilayah yang mempunyai tingkat perkembangan kegiatan fungsional tinggi dan pada ruas-ruas jalan yang macet;
    6. mengatur sirkulasi lalu lintas pada jaringan jalan yang memiliki kinerja rendah dengan rekayasa lalu lilntas;
    7. meningkatkan kapasitas jaringan jalan dengan cara melebarkan atau membuat alternatif jalan baru;
    8. mengatur dan merencanakan pemisahan moda transporasi untuk mengurangi beban pada jaringan jalan di dalam wilayah perkotaan;
    9. menetapkan batas ruang milik jalan agar tidak terjadi konflik pemanfaatan antar pengguna jalan; dan
    10. mengembangkan fasilitas pendukung transportasi pada ruang milik jalan.
  4. Strategi peningkatan sistem jaringan kereta api umum dan stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
    1. mengoptimalkan sistem jaringan jalur kereta api umum dan komuter yang menghubungkan kabupaten dan kota sekitar; dan
    2. meningkatkan prasarana stasiun kereta api sebagai pendukung optimalisasi sistem jaringan jalur kereta api umum dan komuter.
  5. Strategi pengembangan sistem angkutan umum secara merata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
    1. mengembangkan angkutan umum yang terintegrasi antar kabupaten; dan
    2. mengembangkan angkutan umum penghubung antar kecamatan dan pusat-pusat pertumbuhan secara terintegrasi.
  6. Strategi peningkatan sistem jaringan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi:
    1. meningkatkan peran jaringan sungai pada kawasan perkotaan;
    2. mengoptimalkan sistem jaringan sungai yang menghubungkan kabupaten dan kota sekitar; dan
    3. meningkatkan sarana dan prasarana jaringan sungai sebagai pendukung optimalisasi sistem jaringan sungai.
  7. Strategi pengembangan dan pengoptimalan infrastruktur pendukung pertumbuhan wilayah yang terintegrasi jaringan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, meliputi:
    1. meningkatkan infrastruktur pendukung dan pelayanan jaringan sungai; dan
    2. mengembangkan terminal sebagai prasarana pemberhentian dan keberangkatan.
  8. Strategi pengembangan infrastruktur pendukung pertumbuhan wilayah yang terintegrasi dengan sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, meliputi:
    1. mengembangkan infrastruktur pendukung dan pelayanan terminal penumpang yang memadai;
    2. meningkatkan infrastruktur pendukung dan pelayanan stasiun kereta api yang memadai; dan
    3. mengembangkan infrastruktur pendukung dan pelayanan terminal angkutan sungai yang memadai.
  9. Kebijakan pengembangan jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
    1. peningkatan prasarana jaringan transportasi laut; dan
    2. peningkatan kebutuhan penyeberangan antar pulau.
  10. Strategi peningkatan prasarana jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a, meliputi:
    1. meningkatkan kapasitas standar pelayanan pelabuhan penyeberangan; dan
    2. meningkatkan fasiitas penunjang pelabuhan penyeberangan.
  11. Strategi peningkatan rute penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b, meliputi:
    1. mendorong tumbuhnya kegiatan pariwisata yang didukung penyeberangan antar pulau; dan
    2. menambah frekuensi penyeberangan antar pulau.
  12. Kebijakan pengembangan jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
    1. pengembangan prasarana transportasi udara; dan
    2. pengembangan sarana dan prasarana pendukung kawasan sekitarnya.  
  13. Strategi pengembangan prasarana transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf a, meliputi:
    1. mengembangkan Bandar Udara Perintis; dan
    2. menyediakan fasilitas pendukung Bandar Udara Perintis.
  14. Strategi pengembangan sarana dan prasarana pendukung kawasan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf b, meliputi:
    1. mengembangkan kawasan di sekitar Bandar Udara Perintis; dan
    2. mengembangkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan ekonomi masyarakat kawasan di sekitar Bandar Udara Perintis.

 

Pasal 13

Kebijakan dan strategi pengembangan sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, meliputi:

  1. pengembangan sistem jaringan energi;
  2. pengembangan sistem jaringan telekomunikasi;
  3. pengembangan sistem jaringan sumber daya air;
  4. pengembangan sistem prasarana pengelolaan lingkungan; dan
  5. pengembangan sistem prasarana lainnya.

 

Pasal 14

  1. Kebijakan dan strategi pengembangan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, meliputi:
    1. kebijakan dan strategi pengembangan pembangkit listrik; dan
    2. kebijakan dan strategi pengembangan jaringan prasarana energi.
  2. Kebijakan pengembangan pembangkit listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
    1. pengoptimalan pembangkit listrik dan pengembangan sumberdaya energi pembangkit listrik; dan
    2. pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik dan gardu induk distribusi tenaga listrik.
  3. Strategi pengoptimalan pembangkit listrik dan pengembangan sumberdaya energi pembangkit listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
    1. mengoptimalkan Pembangkit Jawa-Bali (PJB) di Desa Sidorukun; dan
    2. mengelola pemeratan jaringan listrik di kawasan perdesaan.
  4. Strategi pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik dan gardu induk distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
    1. mengembangkan dan menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu;
    2. memperluas pemerataan jaringan transmisi listrik ke seluruh wilayah;
    3. mengembangkan gardu induk distribusi listrik untuk mendukung penyediaan tenaga listrik ke seluruh wilayah kabupaten; dan
    4. mengembangkan teknologi lingkungan dan kelembagaan yang mampu menekan atau menghemat pemanfaatan konsumsi sumberdaya alam.
  5. Kebijakan pengembangan jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa pengembangan jaringan minyak dan gas bumi.
  6. Strategi pengembangan jaringan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), meliputi:
    1. mengembangkan dan menyediakan jaringan minyak dan gas bumi yang memenuhi standar mutu dan keandalan; dan
    2. mengembangkan jaringan minyak dan gas bumi yang disesuaikan dengan pengembangan jaringan jalan utama.

 

Pasal 15

  1. Kebijakan pengembangan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b berupa peningkatan jangkauan pelayanan telekomunikasi secara optimal kepada masyarakat.
  2. Strategi peningkatan pelayanan telekomunikasi secara optimal kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
    1. mengembangkan dan menyediakan infrastruktur telekomunikasi berupa jaringan kabel; dan
    2. mengembangkan dan menyediakan infrastruktur telekomunikasi berupa jaringan nirkabel.

 

Pasal 16

  1. Kebijakan pengembangan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, meliputi:
    1. pengembangan jaringan sumberdaya air lintas kabupaten dan kota;
    2. pengembangan wilayah sungai kabupaten, termasuk waduk dan embung pada wilayah kabupaten;
    3. penyediaan, pengembangan, dan peningkatan pelayanan irigasi;
    4. penyediaan dan pengembangan jaringan air baku untuk air bersih;
    5. penyediaan, pengembangan, dan peningkatan pelayanan air bersih bagi kelompok pengguna; dan
    6. pengendalian banjir di wilayah-wilayah rawan banjir.
  2. Strategi pengembangan jaringan sumberdaya air lintas kabupaten dan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
    1. melakukan koordinasi dengan kabupaten dan kota lain dalam pemanfaatan jaringan sumberdaya air lintas kabupaten dan kota.
    2. melakukan koordinasi dengan kabupaten dan kota lain dalam pemeliharaan jaringan sumberdaya air lintas kabupaten dan kota.
  3. Strategi pengembangan wilayah sungai kabupaten, termasuk waduk dan embung pada wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
    1. menambah penampungan air pada musim hujan dengan melakukan normalisasi waduk-waduk dan embung dengan memanfaatkan cekungan-cekungan yang ada; dan
    2. melakukan rekayasa daerah tangkapan air untuk mempengaruhi siklus hidrologi air tanah.
  4. Strategi penyediaan, pengembangan, dan peningkatan pelayanan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
    1. melakukan interkoneksi antar jaringan irigasi;
    2. melindungi saluran irigasi dan Daerah Aliran Sungai (DAS);
    3. mencegah pendangkalan saluran irigasi melalui normalisasi jaringan;
    4. membangun jaringan irigasi sampai ke tingkat kuarter sekaligus membangun dan memperbaiki pintu-pintu air;
    5. membangun prasarana irigasi penunjang jaringan irigasi primer; dan
    6. meningkatkan manajemen pengelolaan sarana dan prasarana pengairan dan kerjasama antar institusi terkait.
  5. Strategi penyediaan dan pengembangan jaringan air baku untuk air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
    1. meningkatkan dan mengembangkan sistem IPA di masing-masing kawasan yang mempunyai potensi air baku;
    2. memanfaatkan air dari jaringan irigasi primer dengan debit besar dan kualitas air sedang untuk keperluan irigasi, perikanan, dan air baku;
    3. memanfaatkan air disejumlah mata air di kawasan perbukitan yang kondisi tutupan lahannya terpelihara; dan
    4. memanfaatkan air tanah dalam dengan perizinan dan pengawasan oleh instansi yang berwenang.
  6. Strategi penyediaan, pengembangan dan peningkatan pelayanan air bersih bagi kelompok pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
    1. menggunakan sumber air yang telah ada dan telah memenuhi syarat air bersih; dan
    2. menerapkan pendistribusian air bersih dengan sistem gravitasi dan sistem perpompaan yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah.
  7. Strategi pengendalian banjir di wilayah-wilayah yang terdampak banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
    1. melakukan koordinasi dengan kabupaten dan kota lain dalam pengendalian banjir;
    2. mengendalikan banjir dengan pembangunan infrastruktur pengendali banjir;
    3. melakukan konservasi tanah dan air di DAS;
    4. menata ruang di DAS; dan
    5. menumbuhkan partisipasi masyarakat yang didukung adanya penegakan hukum.

 

Pasal 17

  1. Kebijakan pengembangan prasarana sistem pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, meliputi:
    1. pengelolaan sistem jaringan persampahan yang ramah lingkungan;
    2. pengoptimalan sistem sanitasi lingkungan yang sudah ada dan pengembangan sistem sanitasi individual dan komunal yang diarahkan pada sistem publik;
    3. penyediaan dan peningkatan pelayanan air bersih; dan
    4. pengelolaan sistem drainase sebagai solusi pengendalian banjir.
  2. Strategi pengelolaan sistem jaringan persampahan yang ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
    1. mengidentifikasi lokasi pembuangan akhir yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan wilayah;
    2. membuat zona penyangga di sekeliling kawasan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);
    3. membatasi penggunaan lahan untuk budidaya atau permukiman baru pada kawasan disekitar TPA;
    4. meningkatkan teknologi pengkomposan sampah organik, teknologi daur ulang sampah non organik, teknologi pembakaran sampah dengan incinerator serta teknologi sanitary landfill;
    5. meningkatkan dan menguatkan kapasitas kelembagaan pengelolaan persampahan;
    6. meningkatkan dan menerapkan sistem 3R dalam upaya mengurangi volume sampah;
    7. mengembangkan kemitraan dengan swasta dan kerjasama dengan kabupaten dan kota sekitarnya yang berkaitan dalam pemrosesan sampah dan penyediaan TPA Terpadu Regional;
    8. meningkatkan capaian pelayanan persampahan di perkotaan dan perdesaan;
    9. mengembangkan teknologi lingkungan dan kelembagaan yang mampu menekan atau menghemat pemanfaatan konsumsi sumberdaya alam;
    10. pemrosesan sampah dilaksanakan dengan teknologi ramah lingkungan;
    11. meningkatkan kinerja pengoperasian sistem pengangkutan sampah, dan sistem pengelolaan TPA dengan meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta; dan
    12. menerapkan prinsip pemulihan biaya dalam pengelolaan sampah.
  3. Strategi pengoptimalan sistem sanitasi lingkungan yang sudah ada dan pengembangan sistem sanitasi individual dan komunal yang diarahkan pada sistem publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
    1. mengembangkan, meningkatkan, dan menangani sanitasi lingkungan untuk permukiman, produksi, jasa, dan kegiatan sosial ekonomi lainnya dengan fasilitas sanitasi sistem individual dan sistem komunal di wilayah perkotaan dan perdesaan;
    2. mengembangkan, meningkatkan, dan menangani sistem pengolahan limbah bahan beracun dan berbahaya; dan
    3. melakukan monitoring dan pengawasan terhadap limbah cair yang di buang ke badan air melalui inventarisasi jenis limbah.
  4. Strategi penyediaan dan peningkatan pelayanan air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
    1. menata atau menangani zona pelayanan air bersih di kawasan eksisting maupun wilayah pengembangan permukiman dan pusat-pusat pertumbuhan;
    2. mengembangkan, meningkatkan dan menata sistem pelayanan air bersih perkotaan; dan
    3. mengembangkan, meningkatkan dan menata sistem pelayanan air bersih sederhana di perdesaan yang belum terlayani.
  5. Strategi pengelolaan sistem drainase sebagai solusi pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
    1. menata kawasan permukiman sebagai daerah resapan dengan pengaturan Koefisien Dasar Bangunan (KDB);
    2. melakukan penanganan saluran primer melalui program kali bersih, normalisasi, dan perawatan lainnya; dan
    3. melakukan pembangunan sistem drainase yang terpadu dengan pembangunan prasarana kota lainnya.  

 

Pasal 18

  1. Kebijakan pengembangan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e, meliputi pengembangan prasarana pendidikan, kesehatan, peribadatan, perdagangan, pemerintahan, taman dan olah raga, seni dan budaya, dan prasarana pemakaman.
  2. Strategi pengembangan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
    1. mengembangkan dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana yang ada; dan
    2. mengembangkan pembangunan prasarana baru.

 

Bagian Ketiga

KEBIJAKAN DAN STRATEGI POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN

Pasal 19

Kebijakan dan strategi pola ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d angka 2 meliputi:

  1. kebijakan dan strategi pemantapan kawasan lindung; dan
  2. kebijakan dan strategi pengembangan kawasan budidaya.

 

Paragraf 1

Kebijakan dan Strategi Pemantapan Kawasan Lindung

Pasal 20

Kebijakan dan strategi pemantapan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, meliputi:

  1. kebijakan dan strategi pemantapan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
  2. kebijakan dan strategi pemantapan kawasan perlindungan setempat;
  3. kebijakan dan strategi pemantapan kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya; dan
  4. kebijakan dan strategi pemantapan kawasan rawan bencana alam.

 

Pasal 21

  1. Kebijakan pemantapan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a berupa pemantapan keberadaan kawasan resapan air di Kabupaten.
  2. Strategi pemantapan keberadaan kawasan resapan air di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
    1. mempertahankan fungsi hutan produksi, pertanian, perkebunan, dan kawasan suaka alam sebagai daerah tangkapan air;
    2. melakukan sosialisasi fungsi hutan produksi dan kawasan suaka alam sebagai daerah tangkapan air kepada masyarakat;
    3. melakukan konservasi kawasan hutan yang sekaligus berfungsi sebagai kawasan penyangga dan resapan air di masing-masing DAS;
    4. melakukan revitalisasi fungsi DAS baik yang telah maupun yang berpotensi mengalami deforestrasi;
    5. melakukan konservasi tanah dan air berupa terasering, bangunan terjun, dam penahan, dam pengendali sedimen, penghijauan, dan reboisasi;
    6. melakukan perlindungan, penataan, dan penanganan kawasan resapan air di kawasan hilir sungai; dan
    7. melakukan perlindungan, penataan, dan pengaturan sumber-sumber air baku permukaan dan sumber air baku tanah dalam.

 

Pasal 22

  1. Kebijakan pemantapan kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, meliputi:
    1. pelestarian dan pemantapan fungsi lindung pada kawasan sempadan sungai dari bahaya kerusakan ekologi;
    2. pelestarian dan pemantapan fungsi lindung pada kawasan sekitar waduk dan danau dari bahaya kerusakan ekologi;
    3. pelestarian dan pemantapan fungsi lindung pada kawasan sempadan sekitar mata air dari bahaya kerusakan ekologi; dan
    4. penyediaan RTH perkotaan publik dengan luas 20% dari luas kawasan perkotaan.
    5. penyediaan RTH perkotaan privat dengan luas 10% dari luas kawasan perkotaan. 
  2. Strategi pelestarian dan pemantapan fungsi lindung pada kawasan sempadan sungai dari bahaya kerusakan ekologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
    1. membatasi kegiatan yang tidak berkaitan dengan perlindungan sempadan sungai dan dapat mengganggu atau merusak kualitas air, kondisi fisik sungai, dan alirannya;
    2. menetapkan batas kawasan perlindungan sempadan sungai;
    3. mengawasi dan mengamankan sempadan sungai untuk menghindari adanya aktivitas pendirian bangunan kecuali untuk bangunan inspeksi;
    4. mengamankan daerah hulu dari erosi; dan
    5. mengupayakan pembangunan mengikuti kontur alam, mempertahankan tatanan yang telah ada, menghindari aliran permukaan terbuka yang memotong kontur, serta menghijaukan daerah kritis.
  3. Strategi pelestarian dan pemantapan fungsi lindung pada kawasan sekitar waduk dan danau dari bahaya kerusakan ekologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
    1. membatasi kegiatan yang diperbolehkan di sekitar waduk dan danau;
    2. menetapkan batas kawasan perlindungan waduk dan danau;
    3. mengoptimalkan pengembangan kawasan sekitar waduk dan danau;
    4. merencanakan pengaturan pola ruang dan arahan kegiatan di sekitar kawasan waduk dan danau;
    5. melakukan rehabilitasi, reboisasi, dan konservasi pada kawasan hutan di sempadan waduk yang telah mengalami kerusakan; dan
    6. mengamankan daerah hulu dari erosi akibat terkikisnya lapisan tanah oleh air hujan.
  4. Strategi pelestarian dan pemantapan fungsi lindung pada kawasan sempadan sekitar mata air dari bahaya kerusakan ekologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
    1. membatasi kegiatan yang tidak berkaitan dengan perlindungan sekitar mata air;
    2. menetapkan batas kawasan perlindungan sekitar mata air;
    3. mengelola zona pemanfaatan kawasan sekitar mata air berdasarkan tipologi kawasan sekitar mata air;
    4. melindungi kawasan sekitar mata air dan mengutamakan penanaman vegetasi yang memberikan perlindungan mata air; dan
    5. mengatur pola ruang dan arahan kegiatan di sekitar mata air berdasarkan tipologi kawasannya.
  5. Strategi penyediaan RTH perkotaan publik dengan luas paling sedikit 20% dari luas kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
    1. meningkatkan jumlah, jenis, dan distribusi spasial RTH;
    2. mengkonversi lahan yang semula digunakan tambang menjadi RTH; dan
    3. mengendalikan konversi kawasan lindung.
  6. Strategi penyediaan RTH perkotaan privat dengan luas 10% dari luas kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
    1. mengupayakan terpenuhinya koefisien dasar hijau untuk masing-masing fungsi kegiatan berdasarkan ketentuan umum peraturan zonasi;
    2. mengutamakan pemenuhan besaran koefisien dasar hijau pada setiap perizinan pembangunan. 

 

Pasal 23

  1. Kebijakan pemantapan kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, meliputi:
    1. pelestarian dan pemantapan fungsi lindung pada kawasan pantai berhutan bakau;
    2. pelestarian dan pemantapan fungsi lindung pada kawasan cagar alam;
    3. pelestarian dan pemantapan fungsi lindung pada kawasan suaka margasatwa; dan
    4. pelestarian dan pemantapan fungsi lindung pada kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.
  2. Strategi pelestarian dan pemantapan fungsi lindung pada kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
    1. menetapkan kawasan pantai berhutan bakau melalui kegiatan penataan batas di lapangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    2. mengawasi dan memantau pelestarian kawasan pantai berhutan bakau bersama masyarakat;
    3. mengatur berbagai usaha dan kegiatan yang dapat mempertahankan fungsi lindung kawasan pantai berhutan bakau;
    4. mencegah berkembangnya berbagai usaha dan kegiatan yang mengganggu fungsi lindung; dan
    5. merestorasi kawasan pantai berhutan bakau yang mengalami deforestasi.
  3. Strategi pelestarian dan pemantapan fungsi lindung pada kawasan cagar alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
    1. menetapkan kawasan pantai cagar alam melalui kegiatan penataan batas di lapangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    2. mengawasi dan memantau pelestarian kawasan cagar alam bersama masyarakat;
    3. mengatur berbagai usaha dan kegiatan yang dapat mempertahankan fungsi lindung kawasan cagar alam;
    4. mencegah berkembangnya berbagai usaha dan kegiatan yang mengganggu fungsi lindung; dan
    5. merestorasi kawasan cagar alam yang mengalami deforestasi.
  4. Strategi pelestarian dan pemantapan fungsi lindung pada kawasan suaka margasatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
    1. menetapkan kawasan suaka margasatwa melalui kegiatan penataan batas di lapangan sesuai dengan peraturan perundangan;
    2. mengawasi dan memantau pelestarian kawasan suaka margasatwa bersama masyarakat;
    3. mengatur berbagai usaha dan kegiatan yang dapat mempertahankan fungsi lindung kawasan suaka margasatwa;
    4. mencegah berkembangnya berbagai usaha dan kegiatan yang mengganggu fungsi lindung; dan
    5. merestorasi kawasan suaka margasatwa yang mengalami deforestasi.
  5. Strategi pelestarian dan pemantapan fungsi lindung pada kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
    1. melestarikan bangunan kuno yang masih terdapat di berbagai desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten;
    2. menjaga keaslian bentuk bangunan kuno;
    3. memanfaatkan kawasan cagar budaya sebagai kawasan wisata;
    4. melindungi bangunan peninggalan sejarah; dan
    5. mengakomodasi dalam rencana tata ruang.

 

Pasal 24

  1. Kebijakan pemantapan kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d, berupa pengembangan upaya pencegahan dan penanganan kawasan rawan banjir.
  2. Strategi pengembangan upaya pencegahan dan penanganan kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
    1. mengendalikan banjir dengan pembangunan dan penyediaan prasarana dan sarana pengendali banjir, normalisasi sungai, dan membuat bangunan-bangunan pelindung tebing pada tempat yang rawan longsor;
    2. menyediakan sistem peringatan dini;
    3. memberdayakan masyarakat di sekitar kawasan rawan bencana dalam kaitannya dengan upaya penyelamatan;
    4. menyediakan jalur-jalur evakuasi bencana
    5. menyediakan lokasi pengungsian sementara;
    6. melakukan konservasi tanah dan air di DAS hulu;
    7. menata ruang dan rekayasa di DAS hulu;
    8. menegakan hukum dalam mentaati ketentuan menyangkut tata ruang dan pola pembudidayaan dataran banjir dan DAS hulu;
    9. menghindari terjadinya penyempitan dan pendangkalan alur sungai akibat adanya sampah padat termasuk bangunan, hunian liar dan tanaman di bantaran sungai; dan
    10. menetapkan sempadan sungai yang didukung oleh penegakan hukum.

 

Paragraf 2

Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kawasan Budidaya

Pasal 25

Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, meliputi:

  1. kebijakan dan strategi kawasan peruntukan hutan produksi;
  2. kebijakan dan strategi kawasan peruntukan pertanian;
  3. kebijakan dan strategi kawasan peruntukan perikanan;
  4. kebijakan dan strategi kawasan peruntukan pertambangan;
  5. kebijakan dan strategi kawasan peruntukan industri;
  6. kebijakan dan strategi kawasan peruntukan pariwisata;
  7. kebijakan dan strategi kawasan peruntukan permukiman;
  8. kebijakan dan strategi kawasan andalan; dan
  9. kebijakan dan startegi kawasan peruntukan lainnya.

 

Pasal 26

  1. Kebijakan kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, meliputi:
    1. penetapan luas kawasan hutan dengan sebaran yang proporsional ditinjau dari fungsi hutan maupun fungsi lokasi; dan
    2. pencegahan perubahan fungsi kawasan hutan produksi menjadi kawasan budidaya dan terbangun.
  2. Strategi penetapan luas kawasan hutan dengan sebaran yang proporsional baik ditinjau dari sebaran fungsi hutan maupun fungsi lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
    1. menjaga kondisi hutan dengan upaya rehabilitasi hutan;
    2. menghindari terjadinya konversi;
    3. mengelola hutan yang berorientasi pada seluruh potensi sumberdaya kehutanan dan berbasis pada pemberdayaan masyarakat;
    4. memantau dan mengendalikan kegiatan pengusahaan hutan serta gangguan keamanan hutan lainnya dengan melakukan kerjasama antar wilayah maupun antar dinas dan instansi terkait;
    5. mengembangkan dan mendiversifikasi penanaman jenis hutan; dan
    6. mengembangkan zona penyangga pada kawasan hutan produksi yang berbatasan dengan hutan lindung.
  3. Strategi pencegahan alih fungsi kawasan peruntukan hutan produksi menjadi kawasan budidaya dan terbangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
    1. meningkatan pengawasan dan pemantauan untuk pelestarian hutan produksi bersama masyarakat;
    2. mengatur berbagai usaha dan kegiatan yang tetap dapat mempertahankan fungsi produksi;
    3. mencegah berkembangnya berbagai usaha dan kegiatan yang mengganggu fungsi produksi yang sekaligus memiliki fungsi lindung;
    4. menerapkan ketentuan tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi berbagai kegiatan yang sudah ada di kawasan produksi;
    5. melakukan kerjasama antar wilayah dalam pengelolaan kawasan hutan, terutama pengawasan terhadap ancaman berkurangnya luasan hutan produksi; dan
    6. melakukan sosialisasi pentingnya fungsi budidaya dan lindung kepada masyarakat.

 

Pasal 27

  1. Kebijakan pengembangan kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, meliputi:
    1. pertahanan luasan lahan sawah beririgasi di Kabupaten sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dan
    2. pengembangan kawasan perkebunan yang produktif dan ramah lingkungan .
  2. Strategi pencegahan berkurangnya luasan lahan pertanian basah beririgasi di Kabupaten sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
    1. meningkatkan sawah tadah hujan menjadi lahan pertanian basah irigasi pada kawasan lain sebagai pengganti lahan yang beralih fungsi di kawasan perkotaan; dan
    2. menghindari penggunaan bangunan sepanjang saluran irigasi.
  3. Strategi pengembangan kawasan perkebunan yang produktif dan ramah lingkungan, berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
    1. mengembalikan lahan yang rusak atau alih komoditas menjadi perkebunan seperti semula;
    2. meningkatkan produktivitas dan pengolahan hasil perkebunan;
    3. memberikan pembinaan, penyuluhan, dan pelatihan untuk pengembangan perkebunan;
    4. mengembangkan kemitraan dengan masyarakat dalam pengembangan perkebunan;
    5. mengembangkan sistem pemasaran hasil perkebunan sampai ekspor; dan
    6. mengembangkan kawasan agropolitan yang sesuai dengan potensi unggulan kabupaten.

 

Pasal 28

(1) Kebijakan kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, berupa pengembangan kawasan budidaya perikanan.

(2) Strategi pengembangan kawasan budidaya perikanan dan pengolahan ikan yang produktif dan ramah lingkungan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. memelihara kualitas waduk dan sungai untuk pengembangan perikanan darat;

b. mengembangkan pusat-pusat kegiatan perikanan yang terpadu dengan pusat-pusat koleksi dan distribusi (minapolitan);

c. mengembangkan kemitraan dengan masyarakat dalam pengembangan budidaya perikanan; dan

d. mengembangkan sistem pemasaran hasil perikanan sampai ekspor.

 

Pasal 29

(1) Kebijakan kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d, berupa pengembangan kawasan pertambangan yang ramah lingkungan.

(2) Strategi pengembangan kawasan pertambangan yang ramah lingkungan, berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. mengembalikan rona alam melalui upaya penghijauan pada area yang semula digunakan penambangan menjadi peruntukkan budidaya lainnya yang potensial dan bersifat konservasi terhadap tanah dan air seperti peruntukkan pertanian, hutan, perkebunan, pengembangan permukiman atau kawasan budidaya lainnya;

b. meningkatan nilai ekonomis hasil pertambangan melalui pengolahan hasil tambang;

c. mencegah galian liar terutama pada kawasan yang membahayakan lingkungan;

d. melakukan kajian kelayakan lingkungan, ekonomi, dan sosial bila akan dilakukan kegiatan penambangan pada kawasan lindung atau permukiman; dan

e. menegakkan pola pengelolaan lingkungan kawasan pertambangan.

 

Pasal 30

(1) Kebijakan kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e, berupa pengembangan kawasan peruntukan industri yang ramah lingkungan.

(2) Strategi pengembangan kawasan peruntukan industri yang ramah lingkungan, meliputi :

a. mengembangkan dan memberdayakan industri kecil dan industri rumah tangga untuk pengolahan hasil pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan;

b. menyediakan lahan untuk menampung industri kecil dan menengah dengan dengan pengelola tertentu dalam sebuah kawasan industri;

c. mengembangkan industri agribisnis yang mendukung komoditas agribisnis unggulan;

d. mengembangkan pusat promosi dan pemasaran hasil industri kecil;

e. meningkatkan kegiatan koperasi usaha mikro, kecil, dan menengah serta menarik investasi;

f. mengembangkan kawasan industri menengah dan kawasan industri besar pada lokasi khusus yang strategis dengan luasan minimal 50 Ha;

g. menangani dan mengelola limbah yang dihasilkan industri dengan penyediaan IPAL, baik secara individual maupun komunal;

h. menyediakan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan kegiatan industri;

i. menggunakan metode dan teknologi industri ramah lingkungan;

j. menyediakan jalur hijau sebagai zona penyangga pada tepi luar kawasan industri;

k. meningkatkan kegiatan koperasi usaha mikro, kecil, dan menengah;

l. menarik investasi penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri;

m. menegakkan pola pengelolaan lingkungan kawasan industri terhadap kemungkinan adanya bencana industri;

n. meningkatkan nilai tambah, termasuk menggunakan kembali penggunaan kembali dan daur ulang;

o. menyediakan sarana dan prasarana atau infrastruktur yang dibutuhkan untuk pengembangan kawasan industri dan pergudangan;

p. menjalin kerjasama dengan investor dalam pengembangan kawasan industri dan pergudangan;

q. mengoptimasi pengembangan kawasan melalui peningkatan nilai ekonomis kawasan; r. meningkatkan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia;

s. mempercepat alih teknologi yang lebih efisien dan efektif;

t. mendukung kebijakan melalui pemberian instrumen insentif berupa keringanan pajak dan retribusi, pengurangan atau penghapusan pajak dan lain-lain; dan u. menelusuri potensi kawasan atau sub sektor strategis yang dapat dikembangkan.

 

Pasal 31

(1) Kebijakan kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf f, berupa pengembangan kawasan pariwisata yang ramah lingkungan.

(2) Strategi pengembangan kawasan pariwisata yang ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. mengembangkan obyek wisata andalan prioritas;

b. membentuk zona wisata dengan disertai pengembangan paket wisata;

c. mengkaitkan kalender wisata dalam skala nasional;

d. meningkatkan sarana dan prasarana wisata yang ada di masing-masing objek wisata;

e. melakukan diversifikasi program dan produk wisata;

f. melestarikan tradisi dan kearifan masyarakat lokal;

g. mengembangkan pusat kerajinan dan cinderamata;

h. meningkatan promosi dan kerjasama wisata; dan i. meningkatkan potensi agroekowisata dan ekowisata.

 

Pasal 32

(1) Kebijakan kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf g, berupa pengembangan kawasan permukiman yang nyaman, aman, seimbang, serta mempertimbangkan daya dukung lingkungan.

(2) Strategi pengembangan kawasan permukiman yang nyaman, aman, seimbang, serta mempertimbangkan daya dukung lingkungan, berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. mengendalikan pemanfaatan ruang permukiman perdesaan terutama di kawasan lindung;

b. mengembangkan permukiman perdesaan disesuaikan dengan karakter fisik, sosial-budaya, dan ekonomi masyarakat perdesaan;

c. meningkatkan kualitas permukiman khususnya di kawasan perkotaan;

d. mengembangkan perumahan terjangkau khususnya di kawasan perkotaan;

e. memanfaatkan dan mengelola kawasan peruntukan permukiman yang didukung oleh ketersediaan fasilitas fisik atau utilitas umum (pasar, pusat perdagangan dan jasa, perkantoran, sarana air bersih, persampahan,penanganan limbah dan drainase) dan fasilitas sosial (kesehatan,pendidikan, agama);

f. menyediakan sarana dan prasarana permukiman perdesaan dan perkotaan;

g. mengembangkan kasiba dan lisiba mandiri;

h. meningkatkan penyediaan hunian serta penyediaan sarana dan prasarana dasar bagi rumah sederhana sehat;

i. mengembangkan dan menerapkan inovasi teknologi tepat guna bidang perumahan;

j. meningkatkan capaian pelayanan perumahan di perkotaan dan perdesaan;

k. meningkatkan implementasi teknologi dan industri perumahan;

l. meningkatkan implementasi regulasi jasa konstruksi, pembangunan, dan pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara;

m. meningkatkan kualitas perumahan serta prasarana dan sarana dasar lingkungan permukiman di daerah perdesaan, kawasan agropolitan, dan kawasan perbatasan;

n. meningkatkan peran pihak swasta dan masyarakat dalam penyediaan perumahan;

o. mengembangkan pembangunan perumahan dan permukiman yang bertumpu pada keswadayaan masyarakat; dan

p. meningkatkan kualitas perumahan serta prasarana dan sarana dasar lingkungan permukiman di daerah perdesaan, kawasan agropolitan, kawasan perbatasan, dan kawasan kumuh.

 

Pasal 33

(1) Kebijakan kawasan andalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf h, berupa pengembangan kawasan andalan yang optimal untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan sekitar.

(2) Strategi untuk mencapai kebijakan pengembangan kawasan andalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait kawasan andalan adalah mengembangkan kegiatan budidaya unggulan didalam kawasan beserta prasarana secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan dan wilayah sekitarnya.

 

Pasal 34

(1) Kebijakan kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf i, terdiri atas :

a. pengembangan kawasan peruntukan perdagangan dan jasa;

b. pengembangan kawasan peruntukan peternakan; dan

c. pengembangan ruang untuk sektor informal.

(2) Strategi pengembangan kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. mengendalikan pemanfaatan ruang kawasan perdagangan dan jasa terutama di kawasan lindung dan kawasan rawan bencana ;

b. memanfaatkan dan mengelola kawasan peruntukan perdagangan dan jasa yang didukung oleh ketersediaan sarana antara lain tempat parkir umum, bank/ATM,pos polisi, pos pemadam kebakaran, kantor pos pembantu, tempat ibadah, dan sarana penunjang kegiatan komersial serta kegiatan pengunjung;

c. mengembangkan kawasan perdagangan dan jasa di sepanjang jalan arteri primer, arteri sekunder, dan kolektor primer;

d. ketentuan kegiatan perdagangan dan jasa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

(3) Strategi pengembangan kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mengembangkan komoditas-komoditas unggul peternakan besar, kecil, unggas di setiap wilayah serta pengoptimalan pengolahan dan peningkatan nilai tambah hasil peternakan.

(4) Strategi pengembangan ruang sektor informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:

a. mengembangkan kegiatan perdagangan berupa pedagang kaki lima dikembangkan di kawasan-kawasan wisata;

b. ketentuan kegiatan perdagangan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

 

Bagian Keempat

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN

Pasal 35

Kebijakan dan strategi penetapan kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d angka 3, meliputi:

a. kebijakan dan strategi penetapan kawasan strategis nasional;

b. kebijakan dan strategi penetapan kawasan strategis provinsi; dan

c. kebijakan dan strategi penetapan kawasan strategis kabupaten.

 

Pasal 36

(1) Kebijakan dan strategi penetapan kawasan strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a sesuai dengan RTRW Nasional.

(2) Kebijakan dan strategi penetapan kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b sesuai dengan RTRW Provinsi.

(3) Kebijakan dan strategi penetapan kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c berupa pengaturan kawasan strategis dalam kaitannya dengan pengembangan ekonomi, pertahanan, dan keamanan.

 

Pasal 37

(1) Kebijakan kawasan strategis pengembangan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) berupa pengembangan Kawasan Industri dan Kawasan Agroindustri yang memanfaatkan infrastruktur pengairan Bendung Gerak Sembayat.

(2) Kebijakan kawasan strategis pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) meliputi:

a. pemeliharaan dan pengamanan aset-aset pertahanan; dan

b. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan.

(3) Strategi pengembangan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. menyediakan sarana dan prasarana atau infrastruktur serta kelembagaan yang dibutuhkan untuk pengembangan kawasan industri;

b. melakukan optimasi pengembangan kawasan melalui peningkatan nilai ekonomi kawasan;

c. meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM);

d. mempercepat alih teknologi yang lebih efisien dan efektif;

e. mendukung kebijakan melalui pemberian instrumen insentif berupa keringanan retribusi; dan

f. melakukan penelusuran potensi kawasan atau sub sektor strategis yang dapat dikembangkan.

(4) Strategi pengembangan Kawasan Agroindustri yang memanfaatkan infrastruktur pengairan Bendung Gerak Sembayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. menyediakan sarana dan prasarana atau infrastruktur serta kelembagaan yang dibutuhkan untuk pengembangan kawasan perkebunan dan pertanian;

b. mendukung kebijakan melalui pemberian instrumen insentif berupa keringanan retribusi; dan

c. melakukan penelusuran potensi kawasan atau sub sektor strategis yang dapat dikembangkan;

(5) Strategi pemeliharaan dan pengamanan aset-aset pertahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:

a. menetapkan kawasan strategis nasional bagi kepentingan pemeliharaan keamanan dan pertahanan negara berdasarkan geostrategi nasional; dan

b. peruntukan kawasan bagi basis militer, daerah latihan militer, daerah pembuangan amunisi, daerah uji coba sistem persenjataan, dan kawasan industri sistem pertahanan.

(6) Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:

a. mengembangkan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan strategis nasional; dan

b. mengembangkan kawasan lindung dan kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan strategis nasional sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan strategis nasional dengan kawasan budidaya terbangun.

 

Bagian Kelima

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENETAPAN FUNGSI KAWASAN PESISIR DAN PULAU – PULAU KECIL

Pasal 38

Kebijakan penetapan kawasan pesisir dan pulau – pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d angka 4, meliputi:

a. Peningkatan konservasi ekosistem kawasan pesisir dan pulaupulau kecil yang menjadi fungsi perlindungan, baik perlindungan bagi kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat,suaka alam maupun pelestarian alam;

b. Pengoptimalan pengembangan kawasan pesisir dan pulaupulau kecil;

c. Peningkatan upaya-upaya untuk mempertahankan dan memperbaiki ekosistem pesisir;

d. Peningkatan operasionalisasi perwujudan pengembangan kawasan andalan dengan produk unggulan sektor kelautan dan perikanan; dan

e. Pengembangan dan pengendalian daerah daerah pesisir di Kabupaten Gresik.

 

Pasal 39

(1) Strategi pertama untuk peningkatan konservasi ekosistem kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang menjadi fungsi perlindungan, baik perlindungan bagi kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, suaka alam maupun pelestarian alam meliputi:

a. mempertahankan dan menjaga kelestarian ekosistem;

b. membatasi kegiatan yang mengakibatkan terganggunya ekosistem di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil; dan

c. menjaga kelestarian berbagai kehidupan, utamanya satwa yang terancam punah.

(2) Strategi kedua untuk pengoptimalan pengembangan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi:

a. melakukan optimalisasi pemanfaatan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai kawasan budidaya perikanan ,permukiman, pelabuhan, pertambangan,industri, perdagangan dan jasa;

b. melindungi ekosistem pesisir yang rentan terhadap perubahan fungsi kawasan; dan

c. meningkatkan kegiatan kepariwisataan dan penelitian di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.

(3) Strategi ketiga untuk peningkatan upaya-upaya untuk mempertahankan dan memperbaiki ekosistem pesisir meliputi:

a. meningkatkan kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat setempat dalam memelihara ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil;

b. meningkatkan nilai ekonomi kawasan lindung melalui pemanfaatan bakau dan terumbu karang sebagai sumber ekonomi perikanan dengan cara penangkapan yang ramah lingkungan dan mendukung keberlanjutan;

c. menjadikan kawasan lindung sebagai objek wisata dan penelitian ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil; dan

d. menghindari penggunaan hutan mangrove untuk berbagai kegiatan yang mengakibatkan kerusakan di kawasan tersebut.

(4) Strategi keempat untuk peningkatan operasionalisasi perwujudan pengembangan kawasan andalan produk unggulan sektor kelautan dan perikanan meliputi:

a. mengoptimalkan pemanfaatan potensi perikanan tangkap dan budidaya secara berkelanjutan;

b. mendorong peningkatan nilai tambah manfaat hasil-hasil perikanan;

c. meningkatkan fasilitas pelayanan informasi dan jasa terpadu;

d. meningkatkan industri pengolahan ikan yang memiliki dukungan akses yang baik ke pasar; dan

e. mengembangkan kerjasama perdagangan atau pemasaran dengan daerah-daerah produsen lainnya dan kerjasama perdagangan antar daerah.

(5) Strategi kelima untuk pengembangan dan pengendalian daerah - daerah pesisir di Kabupaten meliputi:

a. meningkatkan akses menuju daerah - daerah pesisir yang menjadi orientasi utama di wilayah kabupaten;

b. mengembangkan pelayanan penunjang kegiatan perdagangan, mulai dari skala kecil hingga besar;

c. mengembangkan prasarana dan sarana penunjang kegiatan sosial ekonomi masyarakat;

d. mengembangkan kegiatan ekonomi dengan sebesarbesarnya dengan memanfaatkan sumberdaya lokal;

e. meningkatkan industri di daerah - daerah pesisir secara ramah lingkungan dan mendukung keberlanjutan;

f. meningkatkan daya saing daerah - daerah pesisir sesuai dengan potensinya;

g. meminimalkan aspek-aspek penyebab ketertinggalan;

h. melakukan pengendalian dan pengawasan sumberdaya kelautan di wilayah pesisir;

i. melakukan pencegahan abrasi di wilayah pesisir dengan melibatkan masyarakat;

j. mengendalikan sedimentasi atau pendangkalan pelabuhan dan alur atau koridor penghubung laut;dan

k. mengendalikan dampak pencemaran laut.

BAB VI
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH


Pasal 40

(1) Struktur ruang ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e angka 1 diwujudkan berdasarkan arahan pengembangan sistem pusat pelayanan dan sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten.
(2) Sistem pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
a. sistem perkotaan; dan
b. sistem perdesaan.
(3) Sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
a. sistem prasarana utama; dan
b. sistem prasarana lainnya.

Bagian Pertama
SISTEM PUSAT PELAYANAN


Pasal 41

Sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
a. pusat kegiatan; dan
b. hirarki perkotaan;

Pasal 42

Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a, meliputi:
a. Pusat Kegiatan Nasional di Kabupaten diarahkan di PKN Gerbangkertosusila; dan
b. PPK diarahkan di IKK Kebomas, IKK Gresik, IKK Wringinanom,IKK Driyorejo, IKK Menganti, IKK Cerme, IKK Manyar dan IKK Bungah, IKK Kedamean, IKK Benjeng, IKK Balongpanggang, IKK Duduksampeyan, IKK Sidayu, IKK Dukun, IKK Panceng, IKK Ujungpangkah, IKK Sangkapura, dan IKK Tambak;

Pasal 43

(1) Sistem perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat
(2) huruf b, diarahkan pada Pusat Pengembangan Lingkungan (PPL);
(2) PPL diarahkan pada desa dengan dengan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan antar desa; dan
(3) PPL sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi:
a. PPL Ngipik dan PPL Sidokumpul di Kecamatan Gresik;
b. PPL Randuagung, PPL Prambangan, PPL Segoro Madu, dan PPL Singosari di Kecamatan Kebomas;
c. PPL Peganden, PPL Manyarejo, dan PPL Sembayat di Kecamatan Manyar ;
d. PPL Pandanan, PPL Sumari, PPL Ambeng Ambeng Watangrejo, PPL Duduksampeyan, PPL Kemudi dan PPL Wadak Kidul di Kecamatan Duduksampeyan;
e. PPL Cerme Kidul, PPL Banjarsari, PPL Sumampir, PPL Ngembung, dan PPL Kambingan di Kecamatan Cerme;
f. PPL Bungah, PPL Sungonlegowo, PPL Masangan, PPL Kemangi, PPL Mojopurowetan, dan PPL Tanjung Widoro, di Kecamatan Bungah;
g. PPL Mriyunan, PPL Golokan, PPL Sidomulyo, dan PPL Wadeng di Kecamatan Sidayu;
h. PPL Banyuurip, PPL Sekapuk, dan PPL Ketapang Lor di Kecamatan Ujung Pangkah;
i. PPL Sumurber, PPL Banyutengah, PPl Ketanen, dan PPL Doudo Kecamatan Panceng ;
j. PPL Mentaras, PPL Padang Bandung, dan PPL Babakbawo Kecamatan Dukun;
k. PPL Metatu, PPL Bulang Kulon, dan PPL Kedungrukem di Kecamatan Benjeng;
l. PPL Ngasin, PPL Klotok, PPL Kedungsumber, PPL Karangsemanding, PPL Brangkal dan PPL Dapet di Kecamatan Balongpanggang;
m. PPL Randupandangan, PPL Laban, PPL Putatlor, PPL Boteng, PPL Kepatihan, dan PPL Pelemwatu di KecamatanMenganti;
n. PPL Slempit , PPL Belahan Rejo, PPL Turirejo,dan PPL Tulung di Kecamatan Kedamean;
o. PPL Wringinanom, PPL Pasinan Lemah Putih, PPL Sumberame, PPL Sembung, dan PPL Kesamben Kulon di Kecamatan Wringinanom;
p. PPL Bambe, PPL Krikilan, PPL Sumput, dan PPL Karangandong di Kecamatan Driyorejo;
q. PPL Teluk Jati Dawang dan PPL Kepuh Teluk di Kecamatan Tambak; dan
r. PPL Sidogedungbatu, PPL Lebak, dan PPL Sungaiteluk diKecamatan Sangkapura.

Bagian Kedua
SISTEM JARINGAN PRASARANA WILAYAH


Paragraf 1
Sistem Prasarana Utama


Pasal 44

(1) Sistem prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf a, dilakukan dengan pengembangan sistem jaringan transportasi.
(2) Arahan pengembangan sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. arahan pengembangan jaringan transportasi darat;
b. arahan pengembangan jaringan transportasi laut; dan
c. arahan pengembangan jaringan transportasi udara.

Pasal 45

Arahan pengembangan jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
a. jaringan jalan;
b. fasilitas penunjang transportasi darat;
c. jaringan jalur kereta api umum; dan
d. jaringan transportasi sungai.

Pasal 46

Jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a, terdiri atas:
a. pengelompokan jalan berdasarkan sistem jaringan jalan terdiri atas sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder;
b. pengelompokan jalan berdasarkan fungsi jalan dapat dibagi ke dalam jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, dan jalanlingkungan; dan
c. pengelompokan jalan berdasarkan status jalan dapat dibagi menjadi jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota dan jalan desa.

Pasal 47

(1) Arahan pengembangan jaringan jalan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 45 huruf a, terdiri atas:
a. rencana pengembangan jalan Tol;
b. rencana pengembangan jalan arteri primer;
c. rencana pengembangan jalan arteri sekunder; dan
d. rencana pengembangan jalan kolektor primer.
(2) Jaringan jalan Tol yang sudah ada di Kabupaten Gresik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah Jalan Tol Surabaya – Gresik.
(3) Arahan pengembangan jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi Jalan Tol Surabaya – Mojokerto, dan Jalan Tol Gresik – Tuban.
(4) Jalan nasional sebagai jalan arteri primer meliputi ruas Jalan Veteran – Jalan Kartini – Jalan DR Wahidin Sudirohusodo – Batas Kota Gresik – Batas Kabupaten Lamongan;
(5) Jalan nasional sebagai jalan kolektor primer meliputi ruas Jalan Maduran – Jalan Gubernur Suryo – Jalan Usman Sadar – Jalan DR Sutomo – Batas Kota Gresik – batas Kabupaten lamongan;
(6) Arahan pengembangan jalan nasional sebagai jalan arteri primer meliputi :
a. Jalan lingkar barat Surabaya;
b. Jalan Maduran – Jalan Gubernur Suryo – Jalan Usman Sadar – Jalan DR Sutomo – Batas Kota Gresik – batas Kabupaten lamongan.
(7) Arahan pengembangan jalan nasional sebagai jalan strategis meliputi jalan Tol Bunder – Legundi;
(8) Jalan provinsi sebagai jalan kolektor primer meliputi:
a. Batas Kabupaten Sidoarjo– Legundi – Bunder;
b. Lakarsantri – Bringkang;
c. Boboh – Benowo;
d. Batas kabupaten Mojokerto – Driyorejo – Batas Kota Surabaya.
(9) Arahan pengembangan jalan provinsi sebagai jalan arteri primer adalah Batas Kabupaten Sidoarjo– Legundi – Bunder.
(10) Arahan pengembangan jalan kabupaten sebagai jalan kolektor primer meliputi:
a. Panceng – Lowayu
b. Panceng – Campurejo
c. Panceng – Delegan
d. Delegan Campurejo
e. Surowiti – Sumurber
f. Wotan – Petung
g. Sekapuk – Ujung Pangkah
h. Golokan – Ujung Pangkah
i. Banyu Urip – Ngimboh
j. Ngimboh – Delegan
k. Ujung Pangkah – Tajung
l. Pangkah Kulon – Boolo
m. Sawo – Brangki
n. Petiyin – Karang Cangkring
o. Lowayu – Petiyin
p. Lasem – Lowayu
q. Lasem – Gerdugung
r. Dukun – Lasem
s. Babak Bau – Dukuh Kembar
t. Mentaras – Dukuh Kembar
u. Karang Cangkring – Dukuh Kembar
v. Bungah – Dukun
w. Sidayu – Randuboto
x. Dalam Kota Sidayu
y. Bungah – Bedanten
z. Welirang – Raci Tengah
aa. Telon Betoyo – Dagang
bb. Sembayat – Mengare
cc. Leran – Suci
dd. Cerme – Metatu
ee. Cerme Lor – Pundut Trate
66
ff. Banjarsari - Gedang Kulut
gg. Dungus – Dampaan
hh. Duduk Sampeyan – Metatu
ii. Benjeng – Metatu
jj. Benjeng – Morowudi
kk. Bulurejo – Randegan
ll. Banter – Kali Padang
mm. Benjeng – Balong Panggang
nn. Balong Panggang – Metatu
oo. Balong Panggang – Mojopuro
pp. Balong Panggang – Dapet
qq. Klotok – Babatan
rr. Kedung Sumber – Tanah Landean
ss. Dapet – Jombang delik
tt. Boboh – Benowo
uu. Menganti – Kepatihan
vv. Menganti – Banjaran
ww. Domas – Gluran Ploso
xx. Bringkang – Lampah
yy. Kedamean – Sidoraharjo
zz. Sidoraharjo – Randegan
aaa. Karang Andong – Kesamben Kulon – Mondoluku
bbb. Kedamean – Widoro Anom
ccc. Driyorejo – Lakarsantri
ddd. Randegansari – Widoro Anom
eee. Randegansari – Bangkingan
fff. Kesamben Wetan – Tanjungan
ggg. Kesamben Wetan – Bambe
hhh. Karang Andong – Krikilan
iii. Perning – Kesamben Kulon
jjj. Wringinanom- Kesamben Kulon
kkk. Sangkapura – Tambak
lll. Sangkapura – Diponggo
mmm. Tambak – Diponggo
nnn. Tanjung Ori – Paromaan
ooo. Dalam Kota Sangkapura

Pasal 48

(1) Arahan penyediaan fasilitas penunjang transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b, terdiri atas:
a. pembangunan Terminal Kelas C;
b. pemindahan terminal kelas B; dan
c. pembangunan terminal kargo.
(2) Pembangunan Terminal Kelas C sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf a terletak di IKK Sidayu, IKK Panceng, IKK Kecamatan Driyorejo, dan IKK Kecamatan Sangkapura;
(3) Pemindahan Terminal Kelas B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu pemindahan terminal Bunder dari Kecamatan Kebomas ke Kecamatan Duduksampeyan; dan
(4) Pembangunan terminal kargo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan terletak di Kecamatan Kebomas, Kecamatan Panceng, dan Kecamatan Wringinanom.

Pasal 49

(1) Arahan jaringan jalur kereta api umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c, meliputi:
a. pengembangan jalur ganda pada jalur utama kereta api Gerbangkertosusila (GKS);
b. penggabungan terminal dan stasiun kereta api; dan
c. pengaktifan kembali pelayanan rel kereta api yang mati.
(2) Pengembangan jalur ganda pada jalur utama kereta api GKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diupayakan terutama pada jalur ulang-alik Lamongan – Gresik – Surabaya;
(3) Penggabungan terminal dan stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terletak di Desa Sumari, Kecamatan Duduksampeyan; dan
(4) Pengaktifan kembali pelayanan rel kereta api yang mati dan menambah pelayanan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi jalur Petro, Arif Rahman Hakim, Stasiun Indro – Surabaya.

Pasal 50

Arahan jaringan transportasi sungai dimaksud dalam Pasal 45 huruf d berupa penyediaan angkutan bis air yang menghubungkan wilayah Kabupaten Sidoarjo Kabupaten Gresik-Kota Surabaya di Kecamatan Driyorejo.

Pasal 51

Arahan pengembangan jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf b meliputi pengembangan Pelabuhan Nasional Gresik; Pelabuhan Nasional Bawean; dan Pelabuhan Perikanan di Campurejo, Kecamatan Panceng.

Pasal 52

Arahan pengembangan jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf c berupa pengembangan Bandara Perintis di Pulau Bawean menjadi Bandara Domestik dengan Hirarki Pengumpan.

Paragraf 2
Sistem Prasarana Lainnya

Pasal 53

Sistem prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf b, terdiri atas:
a. sistem jaringan prasarana energi;
b. sistem jaringan prasarana telekomunikasi;
c. sistem jaringan prasarana sumber daya air; dan
d. sistem jaringan prasarana pengelolaan lingkungan; dan

Pasal 54

(1) Arahan pengembangan jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a, terdiri atas:
a. rencana pengembangan jaringan minyak dan gas bumi; dan
b. rencana pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik dan gardu induk distribusi tenaga listrik.
(2) Rencana pengembangan jaringan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
a. pengembangan jaringan pipa minyak dan gas bumi yang bersifat interkoneksi;
b. pengembangan jaringan distribusi minyak dan gas bumi melalui pipa, kereta api, dan angkutan jalan;
c. pengembangan jaringan pipa gas bumi menghubungkan Cerme – Legundi dengan panjang kurang lebih 20,6 km, Kecamatan Manyar – Kecamatan Panceng dengan panjang kurang lebih 30,13 km, Kecamatan Panceng – Kabupaten Tuban dengan panjang kurang lebih 70,2 km, serta Kecamatan Kebomas – Kabupaten Lamongan dengan panjang kurang lebih 30,08 km; dan
d. pengembangan jaringan pipa minyak bumi di perairan kabupaten yang ditempatkan di Pantai Mangere, Kecamatan Kebomas.
(3) Rencana pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik dan gardu induk distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
a. pengembangan jaringan SUTET 500 KV dan SUTT 150 KV dari gardu induk 500 KV di Kecamatan Kebomas dan gardu induk 150 KV di Kecamatan Driyorejo; dan
b. pengembangan gardu induk distribusi tenaga listrik sebesar 20 KV di kawasan yang belum mendapat pelayanan jaringan listrik.
(4) Pengelolaan sistem jaringan energi diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

(1) Arahan pengembangan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b, terdiri atas:
a. peningkatan komunikasi dan pertukaran informasi untuk pengambilan keputusan di ranah publik ataupun privat;
b. pengembangan dan peningkatan sistem jaringan telekomunikasi pada wilayah yang belum terjangkau sarana prasana telekomunikasi;dan
c. pengembangan dan peningkatan sistem jaringan telekomunikasi antar kabupaten.
(2) Rencana pengembangan sistem jaringan telekomunikasi berbasis teknologi modern, terdiri atas:
a. sistem jaringan kabel; dan
b. sistem jaringan nirkabel;
(3) Arahan pengembangan sistem jaringan kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa pengoptimalan jaringan kabel yang telah tersedia bagi komunikasi suara dan data di seluruh kecamatan.
(4) Arahan pengembangan sistem jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
a. pengembangan jaringan telepon tanpa kabel melalui pendirian menara telekomunikasi pada kawasan yang belum terjangkau layanan telekomunikasi di seluruh kecamatan; dan
b. pengembangan menara telekomunikasi bersama di seluruh kecamatan.
(5) Pengelolaan sistem jaringan telekomunikasi ada di bawah otorita tersendiri sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Pasal 56

(1) Jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c, berupa pengembangan sistem jaringan sumberdaya air untuk memenuhi berbagai kepentingan.
(2) Rencana pengembangan sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1), terdiri atas:
a. jaringan sumber daya air;
b. wilayah sungai kabupaten termasuk waduk dan embung;
c. jaringan irigasi;
d. jaringan air baku untuk air bersih;
e. jaringan air bersih ke kelompok pengguna; dan
f. sistem pengendali banjir.
(3) Arahan pengembangan jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan melalui koordinasi dengan Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Lamongan, dan Kota Surabaya dalam pemanfaatan dan pemeliharaan jaringan sumberdaya air lintas kabupaten dan kota.
(4) Arahan pengembangan wilayah sungai kabupaten termasuk waduk dan embung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
a. menambah penampungan air pada musim hujan dengan memanfaatkan cekungan-cekungan yang ada;
b. melakukan peningkatan kinerja sungai lintas kabupaten yang melalui Kali Surabaya dan Kali Tengah;
c. melakukan peningkatan kinerja sungai Lintas Kabupaten yang melalui Kali Lamong dan Bengawan Solo dengan wilayah pelayanan Kabupaten Gresik dan Kabupaten Lamongan;
d. mengoptimalkan waduk-waduk atau embung di Kabupaten; dan
e. distribusi waduk - waduk tersebut dapat dilihat pada Lampiran III yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
(5) Arahan pengembangan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
a. melakukan interkoneksi antar jaringan irigasi yang merupakan wewenang tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten, sehingga dapat memanfaatkan sumber air pada jaringan tertentu yang berlebih;
b. melindungi daerah aliran air, baik itu saluran irigasi dan DAS di seluruh kecamatan;
c. mencegah pendangkalan melalui normalisasi jaringan irigasi di seluruh kecamatan;
d. pembangunan dan perbaikan jaringan irigasi pembangunan dan perbaikan pintu-pintu air di seluruh kecamatan;
e. pembangunan Bendung Gerak Sembayat mendukung penyediaan air baku untuk industri di kawasan utara;
f. meningkatkan manajemen HIPPA dan Gabungan HIPPA pada semua DI dalam pengelolaan sarana dan prasarana pengairan; dan
g. pengembangan rencana DI meliputi DI Kali Corong, DI Waduk Mentaras, DI Waduk Banjaranyar, DI Waduk Ngabetan, DI Waduk Kaliombo, DI Waduk Sumengko, DI Waduk Gedang Kulut, DI Waduk Mengdame, DI Leideng Delik, DI Waduk Gogor, DI Waduk Krikilan, DI Waduk Siraman, DI Waduk Lowayu, DI Waduk Joho, DI Leideng Gawok, DI Kali Solo, DI Kali Wadak, dan DI Leideng Jono.
(6) Arahan pengembangan jaringan air baku untuk air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, terdiri atas:
a. meningkatkan dan mengembangkan sistem IPA di kecamatan yang mempunyai potensi air baku untuk sumber air;
b. pemanfaatan mata air Umbulan untuk pemenuhan kebutuhan air bersih;
c. pemanfaatan air Sungai Bengawan Solo dan Kali Lamong untuk keperluan penyediaan air bersih perkotaan dan perdesaan;
d. pemanfaatan dan pengembangan embung di desa Sukodono kecamatan Panceng untuk keperluan penyediaan air baku ;
e. pembangunan Bendung Gerak Sembayat untuk mendukung penyediaan air baku dan air bersih;
f. pemanfaatan air tanah dangkal di kawasan permukiman yang tersebar di seluruh kecamatan; dan
g. pemanfaatan potensi air tanah dalam di seluruh kecamatan dengan perizinan dan pengawasan oleh instansi yang berwenang;
h. pemanfaatan sumber air yang telah tersedia di seluruh kecamatan; dan
i. pemanfaatan sistem gravitasi untuk kawasan perbukitan yang meliputi kecamatan Panceng, kecamatan Ujungpangkah, dan kecamatan Wringinanom;
(7) Arahan pengembangan jaringan air bersih ke kelompok pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, terdiri atas:
a. Pemanfaatan sumber air yang telah tersedia di seluruh kecamatan; dan
b. Untuk kawasan perbukitan memanfaatkan sistem gravitasi meliputi Kecamatan Ujungpangkah dan Kecamatan Wringinanom
(8) Arahan pengembangan sistem pengendali banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f berupa penataan ruang dan rekayasa di Kecamatan Ujungpangkah, Kecamatan Sidayu, Kecamatan Bungah, Kecamatan Dukun, Kecamatan Balongpanggang, Kecamatan Benjeng, Kecamatan Kedamean, Kecamatan Cerme, dan Kecamatan Menganti.

Pasal 56

(1) Jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c, berupa pengembangan sistem jaringan sumberdaya air untuk memenuhi berbagai kepentingan.
(2) Rencana pengembangan sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1), terdiri atas:
a. jaringan sumber daya air;
b. wilayah sungai kabupaten termasuk waduk dan embung;
c. jaringan irigasi;
d. jaringan air baku untuk air bersih;
e. jaringan air bersih ke kelompok pengguna; dan
f. sistem pengendali banjir.
(3) Arahan pengembangan jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan melalui koordinasi dengan Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Lamongan, dan Kota Surabaya dalam pemanfaatan dan pemeliharaan jaringan sumberdaya air lintas kabupaten dan kota.
(4) Arahan pengembangan wilayah sungai kabupaten termasuk waduk dan embung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
a. menambah penampungan air pada musim hujan dengan memanfaatkan cekungan-cekungan yang ada;
b. melakukan peningkatan kinerja sungai lintas kabupaten yang melalui Kali Surabaya dan Kali Tengah;
c. melakukan peningkatan kinerja sungai Lintas Kabupaten yang melalui Kali Lamong dan Bengawan Solo dengan wilayah pelayanan Kabupaten Gresik dan Kabupaten Lamongan;
d. mengoptimalkan waduk-waduk atau embung di Kabupaten; dan
e. distribusi waduk - waduk tersebut dapat dilihat pada Lampiran III yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
(5) Arahan pengembangan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
a. melakukan interkoneksi antar jaringan irigasi yang merupakan wewenang tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten, sehingga dapat memanfaatkan sumber air pada jaringan tertentu yang berlebih;
b. melindungi daerah aliran air, baik itu saluran irigasi dan DAS di seluruh kecamatan;
c. mencegah pendangkalan melalui normalisasi jaringan irigasi di seluruh kecamatan;
d. pembangunan dan perbaikan jaringan irigasi pembangunan dan perbaikan pintu-pintu air di seluruh kecamatan;
e. pembangunan Bendung Gerak Sembayat mendukung penyediaan air baku untuk industri di kawasan utara;
f. meningkatkan manajemen HIPPA dan Gabungan HIPPA pada semua DI dalam pengelolaan sarana dan prasarana pengairan; dan
g. pengembangan rencana DI meliputi DI Kali Corong, DI Waduk Mentaras, DI Waduk Banjaranyar, DI Waduk Ngabetan, DI Waduk Kaliombo, DI Waduk Sumengko, DI Waduk Gedang Kulut, DI Waduk Mengdame, DI Leideng Delik, DI Waduk Gogor, DI Waduk Krikilan, DI Waduk Siraman, DI Waduk Lowayu, DI Waduk Joho, DI Leideng Gawok, DI Kali Solo, DI Kali Wadak, dan DI Leideng Jono.
(6) Arahan pengembangan jaringan air baku untuk air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, terdiri atas:
a. meningkatkan dan mengembangkan sistem IPA di kecamatan yang mempunyai potensi air baku untuk sumber air;
b. pemanfaatan mata air Umbulan untuk pemenuhan kebutuhan air bersih;
c. pemanfaatan air Sungai Bengawan Solo dan Kali Lamong untuk keperluan penyediaan air bersih perkotaan dan perdesaan;
d. pemanfaatan dan pengembangan embung di desa Sukodono kecamatan Panceng untuk keperluan penyediaan air baku ;
e. pembangunan Bendung Gerak Sembayat untuk mendukung penyediaan air baku dan air bersih;
f. pemanfaatan air tanah dangkal di kawasan permukiman yang tersebar di seluruh kecamatan; dan
g. pemanfaatan potensi air tanah dalam di seluruh kecamatan dengan perizinan dan pengawasan oleh instansi yang berwenang;
h. pemanfaatan sumber air yang telah tersedia di seluruh kecamatan; dan
i. pemanfaatan sistem gravitasi untuk kawasan perbukitan yang meliputi kecamatan Panceng, kecamatan Ujungpangkah, dan kecamatan Wringinanom;
(7) Arahan pengembangan jaringan air bersih ke kelompok pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, terdiri atas:
a. Pemanfaatan sumber air yang telah tersedia di seluruh kecamatan; dan
b. Untuk kawasan perbukitan memanfaatkan sistem gravitasi meliputi Kecamatan Ujungpangkah dan Kecamatan Wringinanom
(8) Arahan pengembangan sistem pengendali banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f berupa penataan ruang dan rekayasa di Kecamatan Ujungpangkah, Kecamatan Sidayu, Kecamatan Bungah, Kecamatan Dukun, Kecamatan Balongpanggang, Kecamatan Benjeng, Kecamatan Kedamean, Kecamatan Cerme, dan Kecamatan Menganti.

Pasal 57

(1) Arahan pengembangan sistem prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf d, terdiri atas:
a. sistem persampahan;
b. sistem sanitasi lingkungan;
c. sistem jaringan air bersih; dan
d. sistem jaringan drainase.
(2) Arahan pengembangan sistem persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
a. pemilihan lokasi baru untuk tempat pembuangan akhir harus sesuai dengan persyaratan teknis dan daya dukung lingkungan;
b. pengurangan masukan sampah ke TPA Ngipik dengan konsep mengurangi – menggunakan kembali – mengolah kembali di sekitar wilayah sumber sampah; dan
c. rehabilitasi dan pengadaan sarana dan prasarana persampahan, bergerak dan tidak bergerak di seluruh kecamatan; dan
d. mengarahkan TPA Regional dalam kawasan yang terintegrasi dengan IPLT, waste to energy, dan kawasan pengelolaan sumberdaya buatan di kecamatan Kedamean.
(3) Arahan pengembangan sistem sanitasi lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
a. penerapan sistem pengolahan setempat di seluruh kecamatan;
b. mengarahkan setiap rumah sakit dan puskesmas di seluruh kecamatan agar mempunyai fasilitas dan peralatan pengolahan limbah medis
c. mengarahkan setiap rumah sakit dan puskesmas di seluruh kecamatan agar melakukan pengelolaan limbah medis secara baik dengan melakukan pemisahan antara limbah berbahaya dan limbah tidak berbahaya;
d. mengarahkan setiap industri besar maupun sedang agar mempunyai fasilitas pengolahan limbah setempat maupun komunal; dan
e. mengembangkan sistem IPLT yang berada satu lokasi yang terpadu dengan TPA.
(4) Arahan pengembangan sistem jaringan air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
a. pembangunan reservoir di Desa Giri Kecamatan Kebomas, Desa Morowudi Kecamatan Cerme, dan Kecamatan Benjeng;
b. pembangunan intake di Desa Cangkir Kecamatan Driyorejo dan Desa Sumengko Kecamatan Wringinanom;
c. pembangunan IPA di Kecamatan Driyorejo,dan Desa Bringkang Kecamatan Menganti;
d. pemasangan pipa transmisi dan pipa distribusi;
e. pengembangan sambungan rumah baik permukiman maupun perumahan;
f. membuat kran umum atau sumur umum untuk masyarakat menengah ke bawah yang berada di kawasan padat perkotaan; dan
g. pengembangan sistem pelayanan air bersih sederhana yang dikelola sendiri oleh masyarakat pedesaan yang belum terlayani di seluruh kecamatan.
(5) Arahan pengembangan sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
a. melakukan normalisasi dan perawatan lainnya pada saluran primer pada kawasan yang tingkat pelayanan drainasenya rendah;
b. melakukan pembangunan dan perawatan pada saluran sekunder dan saluran tersier pada kawasan yang tingkat pelayanan drainasenya rendah; dan
c. pembangunan sistem drainase yang terpadu dengan pembangunan prasarana perkotaan lainnya.

BAB VII
RENCANA POLA RUANG WILAYAH


Pasal 58

(1) Rencana pola ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf e angka 2, terdiri atas rencana kawasan lindung, rencana kawasan budidaya dan rencana kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.
(2) Rencana pola ruang wilayah kabupaten digambarkan dengan ketelitian peta skala 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Pertama
Pola Ruang Kawasan Lindung


Pasal 59

Pola ruang kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, meliputi :
a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
b. kawasan perlindungan setempat;
c. Kawasan RTH Perkotaan;
d. kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya; dan
d. kawasan rawan bencana alam.

Pasal 60

(1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a berupa kawasan resapan air.
(2) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas waduk, embung, dan RTH.

Pasal 61

(1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b, terdiri atas:
a. kawasan sempadan sungai;
b. kawasan sempadan pantai; dan
c. kawasan sekitar waduk;
(2) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
a. daratan sepanjang tepian sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan dengan lebar minimal 3 meter dari kaki tanggul sebelah luar;
b. daratan sepanjang tepian sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan dengan lebar minimal 5 meter dari kaki tanggul sebelah luar;
c. daratan sepanjang tepian sungai besar tidak bertanggul di luar kawasan permukiman dengan lebar minimal 100 meter dari tepi sungai;
d. daratan sepanjang tepian anak sungai tidak bertanggul di luar kawasan permukiman dengan lebar minimal 50 meter dari tepi sungai;
e. DAS Bengawan Solo meliputi Kecamatan Dukun, Kecamatan Sidayu, Kecamatan Manyar, Kecamatan Bungah, dan Kecamatan Ujungpangkah;
f. DAS Kali Lamong meliputi Kecamatan Balongpanggang, Kecamatan Benjeng, Kecamatan Menganti, Kecamatan Kedamean, Kecamatan Cerme, dan Kecamatan Kebomas;
g. Kali Surabaya di perbatasan dengan Kota Surabaya, yang meliputi Kecamatan Wringinanom dan Driyorejo; dan
h. Kali Tengah di Kecamatan Driyorejo.
(3) Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi kawasan sejauh 100 meter dari pasang tertinggi ke arah daratan di sepanjang pantai Pulau Bawean, Kecamatan Panceng, Kecamatan Ujung Pangkah, Kecamatan Sidayu, Kecamatan Bungah, Kecamatan Manyar, Kecamatan Gresik, dan Kecamatan Kebomas.
(4) Kawasan perlindungan setempat sekitar waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi kawasan dalam jarak 50 meter sampai dengan 100 meter dari titik pasang air danau atau waduk tertinggi yang terdapat pada kawasan di sekitar Waduk.
(5) Distribusi waduk tersebut dapat dilihat pada Lampiran III yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 62

(1) Kawasan RTH perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf c tersebar di seluruh kawasan perkotaan Kabupaten Gresik seluas 10.672,58 Ha, atau 37,05 % dari luas perkotaan Kabupaten Gresik.
(2) Distribusi luas RTH perkotaan publik tersebut dapat dilihat pada Lampiran IV yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
(3) Penyediaan RTH privat diatur dalam ketentuan umum peraturan zonasi.

Pasal 63

(1) Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf c terdiri atas:
a. kawasan pantai berhutan bakau;
b. kawasan cagar alam dan suaka margasatwa;
c. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan; dan
d. kawasan konservasi terumbu karang.
(2) Kawasan Pantai Berhutan Bakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a di Kabupaten Gresik seluas kurang lebih 5.828,62 Ha yang meliputi Kecamatan Manyar, Kecamatan Bungah, Kecamatan Sidayu, Kecamatan Ujungpangkah, Kecamatan Tambak dan Kecamatan Sangkapura.
(3) Kawasan Cagar Alam dan Suaka Margasatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi Kawasan Cagar Alam seluas 725 Ha di Pulau Bawean dan 15 Ha di Pulau Noko dan Pulau Nusa, serta Kawasan Suaka Margasatwa seluas 3.831,6 Ha di Pulau Bawean.
(4) Kawasan kawasan cagar budaya dan. ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi situssitus makam bersejarah di Kabupaten Gresik.
(5) Kawasan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
a. Makam Maulana Malik Ibrahim;
b. Makam Sunan Giri;
c. Makam Fatimah Binti Maimun
d. Makam Kanjeng Sepuh;
e. Makam Raden Santri;
f. Makam Nyi Ageng Pinatih;
g. Makam Bupati Gresik I; dan
h. Kawasan Gunung Surowiti.
(6) Kawasan Konservasi Terumbu Karang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi kawasan seluas kurang lebih 5.387 Ha yang tersebar di sekitar Kecamatan Ujungpangkah, Kecamatan Tambak, dan Kecamatan Sangkapura.

Pasal 64

(1) Kawasan Rawan Bencana Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf d, terdiri atas:
a. kawasan rawan bencana banjir;
b. rawan erosi DAS;
c. rawan abrasi serta; dan
d. kawasan lahan kritis yang semula digunakan penambangan.
(2) Kawasan rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 9.426,115 Ha yang terdapat di Kecamatan Ujungpangkah, Kecamatan Sidayu, Kecamatan Bungah, Kecamatan Dukun untuk DAS Sungai Bengawan Solo, serta Kecamatan Balongpanggang, Kecamatan Benjeng, Kecamatan Kedamean, Kecamatan Cerme dan Kecamatan Menganti untuk DAS Kali Lamong.
(3) Kawasan rawan erosi DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di Kecamatan Wringinanom, Kecamatan Driyorejo, Kecamatan Kebomas, Kecamatan Gresik,
Kecamatan Manyar, Kecamatan Bungah, Kecamatan Panceng, Kecamatan Ujungpangkah, Kecamatan Sangkapura, dan Kecamatan Tambak.
(4) Kawasan rawan abrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di Kecamatan Kebomas, Kecamatan Gresik, Kecamatan Manyar, Kecamatan Panceng, dan Kecamatan Ujungpangkah.
(5) Kawasan lahan kritis yang semula digunakan penambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdapat di Kecamatan Bungah, Kecamatan Ujung Pangkah, dan Kecamatan Panceng.

Bagian Kedua
Pola Ruang Kawasan Budidaya


Pasal 65

Pola ruang kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, meliputi:
a. kawasan peruntukan hutan produksi;
b. kawasan peruntukan pertanian;
c. kawasan peruntukan perikanan;
d. kawasan peruntukan pertambangan;
e. kawasan peruntukan industri;
f. kawasan peruntukan pariwisata;
g. kawasan peruntukan permukiman;
h. kawasan andalan; dan
i. kawasan peruntukan lainnya.

Pasal 66

(1) Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a, merupakan kawasan hutan produksi tetap.
(2) Kawasan Hutan Produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Kabupaten Gresik terletak di Kecamatan Panceng dengan luasan kurang lebih 1.017 Ha.

Pasal 67


(1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf b terdiri atas:
a. kawasan pertanian lahan basah;
b. kawasan perkebunan; dan
c. kawasan hortikultura.
(2) Kawasan pertanian lahan basah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa sawah tadah hujan dan sawah irigasi.
(3) Sawah tadah hujan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebar di Kecamatan Duduksampeyan, Cerme, Benjeng, Balongpanggang, Kebomas,Menganti, Kedamean Wringinanom, Driyorejo,Dukun, Bungah, Manyar, Sidayu, Ujungpangkah, dan Kecamatan Panceng dengan luas kurang lebih 13.026,695 Ha.
(4) Sawah irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebar di Kecamatan Duduksampeyan, Cerme, Benjeng, Balongpanggang, Kebomas,Menganti, Kedamean Wringinanom, Driyorejo,Dukun, Bungah, Manyar, Sidayu, Ujungpangkah, Panceng, Sangkapura dan Kecamatan Tambak dengan luas kurang lebih 10.346 Ha dan ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan.
(5) Arahan pengelolaan kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. area lahan sawah beririgasi harus dipertahankan agar tidak berubah fungsi menjadi peruntukan yang lain;
b. jika areal tersebut terpaksa harus berubah fungsi maka harus disediakan lahan areal baru yang menggantikannya dengan ditambah biaya investasi pembangunan prasarana irigasi di lokasi tersebut;
c. pengembangan sawah beririgasi teknis atau pencetakan sawah baru dilakukan dengan memprioritaskan perubahan dari sawah tadah hujan menjadi sawah beririgasi sejalan dengan perluasan jaringan irigasi dan pengembangan waduk/embung; dan
d. pemanfaatan kawasan pertanian diarahkan untuk meningkatkan produksi dan produktifitas tanaman pangan.
(6) Penggantian lahan pertanian yang dialihfungsikan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf b mengikuti aturan:
a. apabila yang dialihfungsikan adalah lahan beririgasi (sawah beririgasi teknis, sawah beririgasi semi teknis, sawah beririgasi sederhana, sawah pedesaan) maka penggantiannya paling sedikit sebanyak 3 (tiga) kali luas lahan; dan
b. apabila yang dialihfungsikan adalah lahan tidak beririgasi (lahan kering) maka penggantiannya paling sedikit adalah 1 (satu) kali luas lahan.
(7) Pemanfaatan kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diarahkan sesuai dengan komoditas unggulan dan berfungsi sebagai kawasan resapan air.
(8) Kawasan peruntukan perkebunan tersebar di Kabupaten Gresik, dengan luas keseluruhan kurang lebih 2.573,667 Ha, meliputi:
a. komoditas kelapa, kapuk randu, dan jambu mete terdapat di beberapa kecamatan;
b. komoditas cengkeh, kopi, dan kakao terdapat di Pulau Bawean, yaitu di Kecamatan Sangkapura dan Kecamatan Tambak;
c. komoditas tembakau terdapat di Kecamatan Balongpanggang;
d. komoditas kunyit terdapat di kecamatan Wringinanom, kecamatan Driyorejo, kecamatan Kedamean, kecamatan Menganti, kecamatan Cerme, kecamatan Benjeng, kecamatan Balongpanggang, dan kecamatan Bungah;
e. komoditas siwalan terdapat di kecamatan Menganti, kecamatan Kebomas, kecamatan Manyar, kecamatan Panceng, dan kecamatan Ujungpangkah;dan
f. komoditas kenanga dan siwalan terdapat di kecamatan menganti, kecamatan Dukun, dan kecamatan Ujungpangkah.
(9) Arahan pengelolaan kawasan perkebunan:
a. pengembangan kawasan perkebunan hanya di kawasan yang dinyatakan memenuhi syarat, dan diluar area rawan banjir serta longsor;
b. penetapan komoditi tanaman tahunan selain mempertimbangkan kesesuaian lahan, konservasi tanah dan air juga perlu mempertimbangkan aspek sosial ekonomi dan keindahan/estetika;
c. peningkatan pemanfaatan kawasan perkebunan dilakukan melalui peningkatan peran serta masyarakat;
d. pengembangan perkebunan terutama pada area yang telah mengalami kerusakan dan mengembalikan fungsi perkebunan yang telah berubah menjadi peruntukan lainnya;
e. perbaikan dan pengembangan prasarana dan sarana infrastruktur ke lokasi pertanaman serta untuk pengolahan dan pemasaran;
f. mendorong tumbuh dan berkembangnya organisasi atau asossiasi petani;
g. mendorong tumbuh dan berkembangnya organisasi kerjasama antar pelaku usaha;
h. peningkatan sinkronisasi dan koordinasi dengan wilayah lain yang mengembangkan komoditas perkebunan yang sama dalam menyusun strategi pengembangan perkebunan secara bersama, termasuk di dalamnya dalam kerjasama penelitian guna pengembangan produk perkebunan; dan
i. penerapan mekanisme insentif dan disinsentif bagi para pelaku usaha perkebunan.
(10) Kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kawasan komoditi buah-buahan dan sayuran yang tersebar di kecamatan Panceng dan kecamatan Balongpanggang dengan luas kurang lebih 16.885,481 Ha.

Pasal 68

(1) Pemanfaatan kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf c, terdiri atas:
a. kawasan perikanan tangkap; dan
b. kawasan perikanan budidaya.
(2) Kawasan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. pengembangan komoditi utama perikanan meliputi kecamatan Panceng, Kecamatan Ujungpangkah, Kecamatan Sidayu, Kecamatan Bungah, Kecamatan Manyar, Kecamatan Sangkapura, dan Kecamatan Tambak;dan
b. pengembangan pelabuhan perikanan di Desa Campurejo Kecamatan Panceng;
(3) Kawasan perikanan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 21.678,358 Ha terdiri atas:
a. Kawasan perikanan budidaya air payau; dan
b. Kawasan perikanan budidaya air tawar.
(4) Kawasan perikanan budidaya air payau sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a meliputi:
a. kawasan budidaya tiram atau kerang yang diarahkan di Kecamatan Ujungpangkah dan Kecamatan Panceng;
b. kawasan budidaya rumput laut yang diarahkan di Kecamatan Tambak dan Kecamatan Sangkapura;
c. kawasan budidaya ikan kerapu yang diarahkan di Kecamatan Panceng, Kecamatan Bungah, dan Kecamatan Ujungpangkah;
d. kawasan budidaya udang yang diarahkan pada kawasan tambak di Kecamatan Panceng, Kecamatan Sidayu, Kecamatan Manyar, Kecamatan Duduk Sampeyan, Kecamatan Bungah, Kecamatan Cerme, dan Kecamatan Ujungpangkah;
e. kawasan budidaya udang dan bandeng (polikultur) yang diarahkan pada kawasan tambak di Kecamatan Panceng, Kecamatan Sidayu, Kecamatan Bungah, Kecamatan Manyar, Kecamatan Gresik, Kecamatan Kebomas, Kecamatan Duduksampeyan, dan Kecamatan Ujungpangkah;
f. kawasan budidaya bandeng yang diarahkan pada kawasan tambak di Kecamatan Kebomas, Kecamatan Manyar, dan Kecamatan Bungah;
g. kawasan budidaya kepiting yang diarahkan pada kawasan pesisir pantai dengan metode keramba bamboo di Kecamatan Panceng, Kecamatan Ujungpangkah, dan Kecamatan Bungah.
(5) Kawasan budidaya perikanan air tawar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dengan komoditas udang dan bandeng diarahkan pada kawasan tambak di Kecamatan Cerme, Kecamatan Manyar, Kecamatan Kebomas, Kecamatan Duduksampeyan, Kecamatan Bungah, Kecamatan Sidayu, Kecamatan panceng, Kecamatan Benjeng, dan Kecamatan Dukun; dan
(6) Arahan pengelolaan kawasan peruntukan perikanan terdiri atas:
a. mempertahankan, merehabilitasi dan merevitalisasi tanaman bakau/mangrove dan terumbu karang;
b. pengembangan perikanan tangkap dan perikanan budidaya;
c. penjagaan kelestarian sumber daya air terhadap pencemaran limbah industri;
d. pengendalian pemanfaatan sumberdaya di wilayah pesisir melalui penetapan rencana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
e. peningkatan produksi dengan memperbaiki sarana dan prasarana perikanan; dan
f. peningkatan nilai ekonomi perikanan dengan meningkatkan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

Pasal 69

(1) Pemanfaatan kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf d terdiri atas:
a. kawasan peruntukan pertambangan mineral; dan
b. kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi .
(2) Kawasan peruntukan pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan di Kecamatan Ujungpangkah, Kecamatan Bungah, Kecamatan Panceng, Kecamatan Sidayu, Kecamatan Menganti, Kecamatan Wringinanom, Kecamatan Driyorejo, Kecamatan Kedamean,Kecamatan Tambak dan Kecamatan Sangkapura dengan luas kurang lebih 817.249 Ha.
(3) Kawasan peruntukan pertambangan migas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan di Kecamatan Ujungpangkah, Kecamatan Manyar, dan Kecamatan Kebomas.
(4) Arahan pengelolaan kawasan pertambangan terdiri atas:
a. pengembangan kawasan pertambangan dilakukan dengan mempertimbangkan potensi bahan galian, kondisi geologi dan geohidrologi dalam kaitannya dengan kelestarian lingkungan;
b. pengelolaan kawasan bekas pertambangan yang telah digunakan harus direhabilitasi dengan melakukan penimbunan tanah subur sehingga menjadi lahan yang dapat digunakan kembali sebagai kawasan hijau, ataupun kegiatan budidaya lainnya dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup; dan
c. setiap kegiatan usaha pertambangan harus menyimpan dan mengamankan lapisan tanah atas (top soil) untuk keperluan rehabilitasi/reklamasi lahan bekas pertambangan.
(5) Arahan kawasan pertambangan mineral dan migas pada lingkup daratan dan lautan dapat dilihat pada Lampiran V dan Lampiran VI yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 70

(1) Pemanfaatan kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf e dengan luas kurang lebih 12.448,026 Ha terdiri atas:
a. kawasan peruntukan industri besar;
b. kawasan peruntukan industri menengah; dan
c. kawasan peruntukan industri rumah tangga.
(2) Kawasan peruntukan industri besar dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, meliputi kawasan di sepanjang jalan arteri primer dan kolektor primer yang menghubungkan Kabupaten Gresik dan Kabupaten Lamongan maupun Kabupaten Gresik dan Kota Surabaya, yang diarahkan di Kecamatan Kebomas, Kecamatan Gresik, Kecamatan Manyar, Kecamatan Ujung Pangkah, Kecamatan Panceng, Kecamatan Menganti, Kecamatan Kedamean, Kecamatan Wringinanom dan Kecamatan Driyorejo.
(3) Kawasan peruntukan industri rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas jenis usaha pengalengan ikan, pembuatan tempe, kerupuk, petis, tenun ATBM, batik tulis, bordir, konveksi, kopyah, tas, sepatu, tikar pandan, anyaman bambu, anyaman tikar, mebel, rotan, kemasan, genteng, pande besi, alat dapur, gerabah, garam yang diarahkan berada pada seluruh kecamatan di Kabupaten Gresik.
(4) Tabel industri rumah tangga dapat dilihat di Lampiran VII yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
(5) Arahan pengelolaan kawasan peruntukan industri meliputi:
a. pengembangan kawasan peruntukan industri dilakukan dengan mempertimbangkan aspek ekologis;
b. pengembangan kawasan peruntukan industri harus didukung oleh adanya jalur hijau sebagai penyangga antar fungsi kawasan;
c. pengembangan kawasan peruntukan industri yang terletak pada sepanjang jalan arteri atau kolektor harus dilengkapi dengan frontage road untuk kelancaran aksesibilitas;
d. pengembangan kegiatan industri harus didukung oleh sarana dan prasarana industri;
e. pengelolaan kegiatan industri dilakukan dengan mempertimbangkan keterkaitan proses produksi mulai dari industri dasar/hulu dan industri hilir serta industri antara, yang dibentuk berdasarkan pertimbangan efisiensi biaya produksi, biaya keseimbangan lingkungan dan biaya aktifitas sosial;dan
f. setiap kegiatan industri harus dilengkapi dengan upaya pengelolaan terhadap kemungkinan adanya bencana industri.

Pasal 71

(1) Pemanfaatan kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf f dengan luas kurang lebih 82,851 Ha terdiri atas:
a. kawasan peruntukan pariwisata budaya; dan
b. kawasan peruntukan pariwisata alam; dan
(2) Kawasan peruntukan pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
a. Objek Daya Tarik Wisata Budaya Gresik Perkotaan; dan
b. Objek Daya Tarik Wisata Budaya Pulau Bawean.
(3) Objek Daya Tarik Wisata Budaya Gresik Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi Makam Sunan Giri, Makam Maulana Malik Ibrahim, Makam Raden Santri, Makam Nyi Ageng Pinatih, dan makam Siti Fatimah binti Maimun.
(4) Objek Daya Tarik Wisata Budaya Pulau Bawean sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terletak di makam Siti Zainab.
(5) Kawasan peruntukan pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
a. Objek Daya Tarik Wisata Alam Gresik Kota;
b. Objek Daya Tarik Wisata Alam Gresik Utara; dan
c. Objek Daya Tarik Wisata Alam Pulau Bawean.
(6) Objek Daya Tarik Wisata Alam Gresik Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a meliputi Telaga Ngipik, Pesisir Lumpur, dan Waduk Banjar Anyar.
(7) Objek Daya Tarik Wisata Alam Gresik Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi Pantai Delegan, Pantai
Ujung Pangkah; Gua Gelang Agung, Benteng Portugis, Pantai Pasir Putih dan Pantai Mengare.
(8) Objek Daya Tarik Wisata Alam Pulau Bawean sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c meliputi pantai di Kecamatan Sangkapura, Pantai Gili, Air Panas Kebun Daya, Pantai Tingen, Pantai Tanjung Karang, Pantai Gili Barat, Pantai Pulau Cina, Pantai Pasir Putih, Pantai Mayangkara, Pantai Labuhan, dan Danau Kastoba.
(9) Arahan pengelolaan kawasan peruntukan pariwisata:
a. melengkapi sarana dan prasarana pariwisata sesuai kebutuhan, rencana pengembangan dan tingkat pelayanan masing-masing kawasan daya tarik wisata; dan
b. pengembangan koridor periwisata dengan dukungan promosi dan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.

Pasal 72

(1) Pola pemanfaatan kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf g, terdiri atas:
a. kawasan permukiman perkotaan; dan
b. kawasan permukiman perdesaan.
(2) Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kawasan permukiman yang mencakup wilayah administrasi kota dan wilayah pengembangan kota dan beberapa wilayah yang memiliki indek kekotaan yang tinggi juga berpotensi untuk berkembang menjadi permukiman perkotaan.
(3) Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
a. permukiman perkotaan pada PPK diarahkan di seluruh IKK; dan
b. permukiman perkotaan pada kawasan yang terpengaruh perkembangan Kota Surabaya diarahkan di Kecamatan Driyorejo, Kecamatan Kedamean, Kecamatan Menganti, dan Kecamatan Cerme.
(4) Arahan pengelolaan kawasan permukiman perkotaan meliputi:
a. pengaturan perkembangan pembangunan permukiman perkotaan baru; dan
b. pengembangan permukiman perkotaan dengan memperhitungkan daya tampung perkembangan penduduk dan fasilitas atau prasarana yang dibutuhkan.
(5) Kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kawasan permukiman penduduk di perkampungan yang ada (kecuali perkampunganperkampungan yang berlokasi di kawasan lindung yang telah ditetapkan sebagai kawasan lindung).
(6) Kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
a. permukiman lahan perdesaan dikembangkan dengan berorientasi pada PPL diseluruh kecamatan; dan
b. permukiman perdesaan yang berlokasi di dataran rendah dikembangkan dengan berbasis pertanian tanaman pangan dan perikanan darat.
(7) Arahan pengelolaan kawasan permukiman perdesaan meliputi:
a. pengelompokan lokasi permukiman perdesaan yang sudah ada;
b. pembatasan alih fungsi sawah irigasi; dan
c. pengembangan permukiman dengan memperhatikan kebutuhan perumahan berdasar perkembangan penduduk perdesaan untuk masa yang akan datang, kecenderungan perkembangan dan aksesibilitas.
(8) Permukiman kawasan khusus dilakukan dengan tetap memegang kaidah lingkungan hidup dan kesesuaian dengan rencana tata ruang.
(9) Rencana pengembangan permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan seluas kurang lebih 26.097,091 Ha tersebar di seluruh kecamatan.

Pasal 73

Rencana penetapan kawasan andalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 huruf h di wilayah kabupaten, meliputi :
(1) pengembangan kawasan peruntukan agropolitan di kecamatan Balongpanggang (komoditas kangkung) dan kecamatan Panceng (komoditas mangga);
(2) Kawasan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan diarahkan pada kawasan minapolitan di Kecamatan Sidayu, Kecamatan Bungah, Kecamatan Dukun, Kecamatan Ujungpangkah, dan Kecamatan Panceng dengan luas kurang lebih 8.555 Ha;dan
(3) Arahan kawasan minapolitan dapat dilihat pada Lampiran VIII yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 74

(1) Pola pemanfaatan kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf i, terdiri atas:
a. pengembangan kawasan peruntukan perdagangan dan jasa;
b. pengembangan kawasan peruntukan peternakan; dan
c. pengembangan ruang untuk sektor informal;
(2) Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas kurang lebih 6.644,010 Ha meliputi daerah di sepanjang jalan arteri primer, arteri sekunder dan kolektor primer yang mempunyai potensi untuk berkembangnya aktivitas perdagangan dan jasa.
(3) Kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. Sentra peternakan ternak besar, ternak kecil dan unggas;
b. pengembangan peternakan dalam bentuk kawasan pengembangan utama sektor peternakan (sentra peternakan) ternak besar, ternak kecil dan unggas diarahkan di seluruh kecamatan yang dikelola di setiap rumah tangga yang ada.
(4) Arahan pengelolaan kawasan peternakan meliputi:
a. pengembangan kawasan peternakan diarahkan kepada pengembangan komoditas ternak unggulan yang dimiliki yaitu komoditi ternak yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif;
b. kawasan budidaya ternak yang berpotensi untuk dapat menularkan penyakit dari hewan ke manusia atau sebaliknya pada permukiman padat penduduk, ditempatkan terpisah sesuai standar teknis kawasan usaha peternakan, dengan memperhatikan kesempatan berusaha dan melindungi daerah permukiman penduduk dari penularan penyakit hewan menular;
c. pengaturan pemeliharaan hewan yang diternakkan serta tata niaga hewan dan produk bahan asal hewan di kawasan perkotaan akan diatur lebih lanjut secara teknis dengan Peraturan Bupati; dan
d. peningkatan nilai ekonomi ternak dengan mengelola dan mengolah hasil ternak, seperti pembuatan industri pengolah hasil ternak, mengolah kulit, dan sebagainya.
(5) Pengembangan sektor informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a. kawasan – kawasan wisata;dan
b. pada setiap pusat-pusat kegiatan masyarakat.

BAB VIII
PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN


Pasal 75

(1) Berdasarkan kewenangan pengelolaannya, kawasan strategis terdiri atas:
a. KSN;
b. KSP; dan
c. KSK.
(2) KSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi kewenangan dan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi kewenangan dan ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(4) KSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten.
(5) Penetapan KSK sebagaimana dimaksud pada Pasal (3) huruf di angka 3 dilakukan oleh pemerintah kabupaten berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

1) KSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) meliputi Kawasan Perkotaan Gresik yang termasuk dalam Kawasan Strategis Dengan Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi dan Kawasan pertahanan dan keamanan TNI-AL di Desa Campurejo, Kecamatan Panceng, Desa Mondoluku, Kecamatan Wringinanom, dan Desa Kepuhklagen Kecamatan Wringinanom.
(2) Untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara, dimungkinkan penggunaan ruang sesuai dengan daya dukung lingkungan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3) yang diakomodasi dalam RTRW Kabupaten Gresik meliputi:
a. KS Dengan Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi, meliputi Kawasan Perindustrian kabupaten;
b. KS Dengan Sudut Kepentingan Sosial Budaya, meliputi Kawasan Makam Sunan Giri dan Makam Malik Ibrahim;
c. KS Dengan Sudut Kepentingan Pendayagunaan SDA dan Teknologi Tinggi, meliputi kawasan pertambangan minyak dan gas bumi dan Kawasan Pembangkit Listrik di Singosari; dan
d. KS Dengan Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan, meliputi kawasan pengelolaan sumberdaya buatan di Kecamatan Kedamean;
(4) KSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (4) terdiri atas KS Dengan Sudut Kepentingan Pengembangan Ekonomi.
(5) KS Dengan Sudut Kepentingan Pengembangan Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) ditetapkan pada Kawasan Industri Manyar dan Kawasan Agroindustri di Kecamatan Ujung Pangkah.

BAB IX
PENETAPAN KAWASAN PESISIR DAN PULAU PULAU KECIL


Pasal 77

Pola ruang kawasan pesisir dan pulau – pulau kecil sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 58, meliputi:
a. Rencana kawasan pemanfaatan umum;
b. Rencana kawasan konservasi;
c. Rencana kawasan strategis nasional tertentu; dan
d. Rencana zona alur.

Pasal 78

Kawasan pemanfaatan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a, meliputi:
(1) Sub kawasan penangkapan ikan meliputi seluruh wilayah laut terletak di kecamatan Kebomas sampai dengan kecamatan Panceng dan seluruh perairan Pulau Bawean;
(2) Sub kawasan budidaya perikanan laut meliputi wilayah perairan laut Kecamatan Ujungpangkah, kecamatan Panceng, Kecamatan Tambak,Kecamatan Sangkapura dan sekitarnya;
(3) Sub kawasan pariwisata bahari meliputi wilayah perairan laut Kecamatan Ujungpangkah, Kecamatan Panceng, Kecamatan Bungah, Kecamatan Gresik dan perairan laut Pulau Bawean;
(4) Sub kawasan konsesi pertambangan migas terletak di perairan laut Kecamatan Gresik, Kecamatan Kebomas, Kecamatan Manyar, Kecamatan Bungah, Kecamatan Sidayu Kecamatan Ujungpangkah, Kecamatan Panceng , Kecamatan Tambak dan Kecamatan Sangkapura;dan
(5) Sub kawasan budidaya lainnya meliputi pemanfaatan kawasan pesisir sebagai kawasan permukiman, industri, pelabuhan,pergudangan, perdagangan, dan jasa yang terletak di wilayah pesisir Kecamatan Gresik, Kecamatan Kebomas, Kecamatan Manyar, Kecamatan Bungah, Kecamatan UjungPangkah, dan Kecamatan Panceng.

Pasal 79

Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b, meliputi:
(1) Sub kawasan konservasi mangrove meliputi daerah sempadan pantai dari arah pantai Mengare Kecamatan Bungah, pesisir di sepanjang Kecamatan Ujungpangkah, dan pesisir di sepanjang Kecamatan Panceng dengan luasan kurang lebih 2.877,11 ha;
(2) Sub kawasan konservasi terumbu karang meliputi daerah sempadan pantai dari arah pantai Mengare Kecamatan Bungah, pesisir di sepanjang Kecamatan Ujungpangkah, pesisir di sepanjang Kecamatan Panceng, dan perairan laut yang mengelilingi pulau Bawean dengan luasan kurang lebih 5.387,99 ha;dan
(3) Kawasan konservasi laut daerah meliputi wilayah perairan laut sejauh 4 mil yang mengelilingi Pulau Bawean dengan luasan kurang lebih 68.520,55 ha.

Pasal 80

Kawasan strategis nasional tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf c, meliputi wilayah bagian utara pantai Mengare di Kecamatan Bungah yang dipergunakan untuk kegiatan TNI-AL.

Pasal 81

Rencana zona alur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf d, meliputi:
(1) Sub zona alur pelayaran yang ditetapkan untuk pelayaran internasional dan pelayaran nasional bagi kapal yang melalui pelabuhan Surabaya, pelabuhan Gresik, dan pelabuhan khusus yang ada di Kabupaten dengan luasan kurang lebih 36.482,67 ha;
(2) Sub zona alur pipa bawah laut dengan luasan kurang lebih 982,82 ha; dan
(3) Sub zona alur kabel bawah laut yang berada di Kecamatan Ujungpangkah dengan jalur ke arah Pulau Bawean menuju ke Provinsi Kalimantan Selatan dengan luasan kurang lebih 1.338,51 ha.

Pasal 82

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten, rencana pola ruang wilayah kabupaten, penetapan kawasan strategis wilayah kabupaten , rencana ruang kawasan pesisir dan pulau pulau kecil digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 yang dapat dilihat pada Lampiran IX, Lampiran X, Lampiran XI, Lampiran XII, Lampiran XIII, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

BAB X
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN


Bagian Pertama
Umum


Pasal 83

(1) Pemanfaatan ruang mengacu pada fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang dilaksanakan dengan mengembangkan penatagunaan tanah, penatagunaan air, penatagunaan udara dan penatagunaan sumberdaya alam lain.
(2) Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang wilayah kabupaten beserta sumber pendanaannya.
(3) Perkiraan pendanaan program pemanfaatan ruang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 84

(1) Program pemanfaatan ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan dan program lima tahun pertama.
(2) Pendanaan program pemanfaatan ruang bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD Pemerintahan Kabupaten, investasi swasta, dan kerjasama pendanaan.
(3) Kerjasama pendanaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
(4) Program pemanfaatan ruang dapat dilihat dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Kedua
Pemanfaatan Ruang


Paragraf I
Kelembagaan


Pasal 85

(1) Dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama antar sektor dan antar daerah bidang penataan ruang dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disebut BKPRD, yang bersifat ad hoc.
(2) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati dan disesuikan dengan peraturan perundanganundangan.

Paragraf 2
Kebijakan Strategis Operasional Penataan Ruang


Pasal 86

(1) Penataan ruang sesuai dengan RTRW kabupaten dilaksanakan secara sinergis dengan Peraturan Daerah lain yang ada di kabupaten.
(2) Penataan ruang dilaksanakan secara menerus dan sinergis antara perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
(3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a. penentuan arah dan visi pengembangan wilayah;
b. pengidentifikasian potensi dan masalah serta analisa pengembangan wilayah;
c. perumusan struktur dan pola pemanfaatan ruang; dan
d. perumusan rencana tata ruang.
(4) Pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
a. dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang, Bupati mempersiapkan kebijaksanaan yang berisi pengaturan bagi wilayah atau kawasan yang akan dimanfaatkan sesuai dengan fungsi lindung dan budidaya yang ditetapkan dalam rencana tata ruang;
b. pengaturan berupa penetapan Keputusan Bupati tentang ketentuan persyaratan teknis bagi pemanfaatan ruang untuk kawasan lindung dan kawasan budidaya;
c. ketentuan persyaratan teknis bagi pemanfaatan ruang dalam kawasan lindung dan kawasan budidaya, sesuai dengan peraturan perundangan-undangan; dan
d. penetapan ketentuan persyaratan teknis yang dilakukan oleh Bupati berupa kebijaksanaan umum dengan mempertimbangkan rona dari kemampuan wilayah serta nilai budaya setempat.

Paragraf 3
Program Pembiayaan, Prioritas dan Tahapan Pembangunan


Pasal 87

(1) Program pembiayaan terdiri atas :
a. Program utama;
b. Lokasi;
c. Instansi pelaksana;
d. Sumber pembiayaan: APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, investasi swasta, dan/atau kerjasama pendanaan; dan
e. Jangka Waktu Pelaksanaan 5 tahunan.
(2) Prioritas pelaksanaan pembangunan disusun berdasarkan atas kemampuan pembiayaan dan kegiatan yang mempunyai efek mengganda sesuai arahan umum pembangunan daerah.
(3) Indikasi pemanfaatan ruang lima tahunan provinsi Jawa Timur dicantumkan dalam lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XI
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN
RUANG WILAYAH KABUPATEN


Bagian Pertama
Umum


Pasal 88

(1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang.
(2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. ketentuan umum peraturan zonasi;
b. ketentuan perizinan;
c. ketentuan dan arahan pemberian insentif dan disinsentif; dan
d. pengenaan sanksi.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi


Pasal 89

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 88 ayat (2) huruf a disusun sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang, menyeragamkan arahan peraturan zonasi di seluruh wilayah kabupaten untuk peruntukan ruang yang sama, serta sebagai arahan peruntukan ruang yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat, dan dilarang, serta intensitas pemanfaatan ruang.
(2) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) huruf a sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
(3) Indikasi arahan zonasi di kabupaten meliputi:
a. indikasi arahan zonasi sistem perkotaan;
b. indikasi arahan zonasi sistem perdesaan;
c. indikasi arahan zonasi sistem jaringan transportasi;
d. indikasi arahan zonasi sistem jaringan energi;
e. indikasi arahan zonasi sistem jaringan telekomunikasi;
f. indikasi arahan zonasi sistem jaringan sumber daya air;
g. indikasi arahan zonasi kawasan lindung;
h. indikasi arahan zonasi kawasan budidaya;dan
i. indikasi arahan zonasi kawasan strategis.

Bagian Ketiga
Ketentuan Perizinan


Pasal 90

(1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) huruf b, merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur dan pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
(2) Jenis perizinan terkait pemanfaatan ruang terdiri atas:
a. izin prinsip;
b. izin lokasi;
c. Izin tata ruang;
d. izin mendirikan bangunan; dan
e. Izin Pertambangan Daerah
(3) Izin prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan awal prosedur perijinan bidang investasi pembangunan agar pembangunan di Kabupaten Gresik menjadi teratur / tertib dan terkendali sesuai dengan arahan dan peruntukan rencana tata ruang.
(4) Izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah sesuai dengan tata ruang wilayah, yang berlaku pula sebagai ijin pemindahan hak.
(5) Izin tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah atas penggunaan tanah kepada perorangan dan atau badan usah yang akan melakukan kegiatan pembangunan agar dalam pelaksanaannya sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.
(6) Izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan suatu bangunan yang dimaksudkan agar desain, pelaksanaan pembangunan dan bangunan sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku, dan sesuai dengan syarat-syarat keamanan, keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut serta lingkungan yang ada di sekitarnya.
(7) Izin Pertambangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan sebagai kuasa pertambangan yang berisikan wewenang serta hak dan kewajiban untuk melakukan kegiatan semua atau sebagian terhadap usaha pertambangan bahan galian mineral.
(8) Ketentuan mengenai kriteria dan tata cara perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah

Bagian Keempat
Ketentuan Pemberian Insentif dan Disinsentif


Pasal 91

(1) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) huruf c, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Ketentuan mengenai kriteria dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

Bagian Kelima
Arahan Insentif dan Disinsentif


Pasal 92

(1) Arahan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 88 ayat (2) huruf c adalah Insentif merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang, sedangkan disinsentif merupakan perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
(2) Arahan insentif berfungsi untuk :
a. Arahan penyusunan perangkat untuk mendorong kegiatan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
b. Katalisator perwujudan pemanfaatan ruang; dan
c. Stimulan untuk mempercepat perwujudan struktur ruang dan pola pemanfaatan ruang.
(3) Arahan insentif diberikan dalam bentuk:
a. Arahan insentif fiskal berupa keringanan atau pembebasan pajak atau retribusi daerah;
b. Arahan insentif non fiskal berupa arahan penambahan dana alokasi khusus, pemberian kompensasi, subsidi silang, kemudahan prosedur perijinan, imbalan, sewa ruang, urun saham, pembangunan dan pengadaan infrastruktur, pengurangan retribusi, prasarana dan sarana, penghargaan dari pemerintah kepada masyarakat, swasta, dan/atau pemerintah daerah, dan /atau publisitas atau promosi.
(2) Arahan insentif meliputi:
a. Arahan insentif kepada pemerintah daerah lainnya;
b. Arahan insentif dari pemerintah daerah kepada pemerintah kabupaten/kota lainnya dalam bentuk pemberian kompensasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota penerima manfaat kepada pemerintah daerah kabupaten / kota pemberi manfaat atas manfaat yang diterima oleh pemerintah penerima manfaat; arahan penyediaan sarana dan prasarana; serta arahan pemberian publisitas atau promosi daerah.
c. Arahan insentif dari pemerintah kabupaten kepada masyarakat umum dalam bentuk arahan untuk pemberian kompensasi insentif; arahan untuk pengurangan retribusi; arahan untuk pemberian imbalan, pemberian sewa ruang dan urun saham, penyediaan sarana dan prasarana, pemberian kemudahan perizinan dari pemerintah provinsi penerima manfaat kepada masyarakat umum.
d. Pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau pemerintah daerah.

Pasal 93

(1) Arahan disinsentif diberikan dalam bentuk:
a. arahan disinsentif fiskal berupa arahan pengenaan pajak/retribusi daerah yang tinggi yang disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang, dan/atau
b. arahan disinsentif non fiskal berupa arahan untuk pembatasan penyediaan infrastruktur, pengenaan kompensasi, pemberian penalti, pengurangan dana alokasi khusus, persyaratan khusus dalam perizinan, dan/atau pemberian status tertentu dari pemerintah daerah.
(2) Arahan disinsentif meliputi:
a. arahan disinsentif dari pemerintah daerah kepada pemerintah kabupaten/kota lainnya, diberikan dalam bentuk arahan untuk pengajuan pemberian kompensasi dari pemerintah daerah kepada pemerintah kabupaten/kota pelanggar penataan ruang yang berdampak pada wilayah kabupaten/kota pemberi kompensasi, dan/atau arahan untuk pembatasan penyediaan sarana dan prasarana;
b. arahan disinsentif dari pemerintah daerah kepada masyarakat umum (investor, lembaga komersial, perorangan, dan lain sebagainya) yang diberikan dalam bentuk arahan untuk pemberian kompensasi disinsentif, arahan untuk ketentuan persyaratan khusus perizinan dalam rangka kegiatan pemanfaatan ruang oleh masyarakat umum/lembaga komersial, arahan untuk ketentuan kewajiban membayar imbalan, dan atau arahan untuk pembatasan penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur.

Bagian Keenam
Pengenaan Sanksi

Pasal 94

(1) Ketentuan mengenai pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) huruf d merupakan tindakan penertiban yang dilakukan terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi.
(2) Peraturan dalam pemberian sanksi, meliputi :
a. terhadap aparatur pemerintah yang melanggar ketentuan, dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan perundangundangan;
b. mekanisme pemanggilan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi administratif dilakukan sesuai ketentuan perundangundangan;
c. di samping ketentuan sanksi pidana, bagi pejabat pemerintah daerah yang berwenang yang menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang dapat dikenai pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya;
d. dalam hal tindak pidana, dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dan atau pencabutan status badan hukum; dan
e. penertiban dengan mengambil tindakan agar pemanfaatan ruang di kawasan perkotaan/perdesaan yang direncanakan dapat terwujud, dengan memberikan sanksi administratif, sanksi perdata dan sanksi pidana.
(3) Dalam hal penyimpangan dalam penyelenggaraan penataan ruang, pihak yang melakukan penyimpangan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, baik yang dilengkapi dengan izin maupun yang tidak memiliki izin, dikenai sanksi adminstratif.
(5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi :
a. peringatan tertulis;
b. penghentian sementara kegiatan;
c. penghentian sementara pelayanan umum;
d. penutupan lokasi;
e. pencabutan izin;
f. pembatalan izin;
g. pembongkaran bangunan;
h. pemulihan fungsi ruang; dan atau
i. denda administratif.
(6) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf
a dapat dilaksanakan dengan prosedur bahwa Pejabat yang berwenang dalam penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang dapat memberikan peringatan tertulis melalui penertiban surat peringatan tertulis sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali.
(7) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dapat dilakukan melalui:
a. penertiban surat perintah penghentian kegiatan sementara dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
b. apabila pelanggar mengabaikan perintah penghentian kegiatan sementara, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara secara paksa terhadap kegiatan pemanfaatan ruang;
c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penghentian kegiatan pemanfaatan ruang dan akan segera dilakukan tindakan penertiban oleh aparat penertiban;
d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan bantuan aparat penertiban melakukan penghentian kegiatan pemanfaatan ruang secara paksa; dan
e. setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban pelanggar untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.
(8) Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dapat dilakukan melalui :
a. penertiban surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang (membuat surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum);
b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum kepada pelanggar dengan memuat rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputus;
c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum yang akan segera dilaksanakan, disertai rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputus;
d. pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan pelayanan kepada pelanggar, disertai penjelasan secukupnya; dan
e. penyedia jasa pelayanan umum menghentikan pelayanan kepada pelanggar;
f. pengawasan terhadap penerapan sanksi penghentian sementara pelayanan umum dilakukan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada pelanggar sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.
(9) Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d dapat dilakukan melalui:
a. penertiban surat perintah penutupan lokasi dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
b. apabila pelanggar mengabaikan surat perintah yang disampaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penutupan lokasi kepada pelanggar;
c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penutupan lokasi yang akan segera dilaksanakan;
d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang dengan bantuan aparat penertiban melakukan penutupan lokasi secara paksa; dan
e. pengawasan terhadap penerapan sanksi penutupan lokasi, untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.
(10) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e dapat dilakukan melalui : 
a. menerbitkan surat pemberitahuan sekaligus pencabutan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi pencabutan izin pemanfaatan ruang;
c. pejabat yang berwenang memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pencabutan izin;
d. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban mengajukan permohonan pencabutan izin kepada pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin;
e. pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin menerbitkan keputusan pencabutan izin;
f. memberitahukan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dicabut, sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang secara permanen yang telah dicabut izinnya; dan
g. apabila pelanggar mengabaikan perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan yang telah dicabut izinnya, pejabat yang berwenang melakukan penertiban kegiatan tanpa izin sesuai peraturan perundang-undangan.
(11) Pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf f dapat dilakukan melalui :
a. membuat lembar evaluasi yang berisikan dengan arahan pola pemanfaatan ruang dalam rencana tata ruang yang berlaku;
b. memberitahukan kepada pihak yang memanfaatkan ruang perihal rencana pembatalan izin, agar yang bersangkutan dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengantisipasi hal-hal akibat pembatalan izin;
c. menerbitkan surat keputusan pembatalan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
d. memberitahukan kepada pemegang izin tentang keputusan pembatalan izin;
e. menerbitkan surat keputusan pembatalan izin dari pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembatalan izin; dan
f. memberitahukan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dibatalkan.
(12) Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf g dapat dilakukan melalui :
a. menerbitkan surat pemberitahuan perintah pembongkaran bangunan dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi pembongkaran bangunan;
c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pembongkaran bangunan yang akan segera dilaksanakan;
d. berdasar surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan bantuan aparat penertiban melakukan pembongkaran bangunan secara paksa. (13) Pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf h dapat dilakukan melalui :
a. menetapkan ketentuan pemulihan fungsi ruang yang berisi bagian-bagian yang harus dipulihkan fungsinya dan cara pemulihannya;
b. pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang menerbitkan surat pemberitahuan perintah pemulihan fungsi ruang;
c. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang;
d. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban, memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang yang harus dilaksanakan pelanggar dalam jangka waktu tertentu;
e. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi ruang.
f. apabila sampai jangka waktu yang ditentukan pelanggar belum melaksanakan pemulihan fungsi ruang, pejabat yang bertanggung jawab melakukan tindakan penertiban dapat melakukan tindakan paksa untuk melakukan pemulihan fungsi ruang; dan
g. apabila pelanggar pada saat itu dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi ruang, pemerintah dapat mengajukan penetapan pengadilan agar pemulihan dilakukan oleh pemerintah atas beban pelanggar di kemudian hari.
(14) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf i dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif.
(15) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan sanksi adminstratif, sanksi pidana penjara, dan/atau sanksi pidana denda akan diatur dalam peraturan perundangundangan.

BAB XII
HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT


Pasal 95

Dalam kegiatan mewujudkan pemanfaatan ruang wilayah, masyarakat berhak:
a. mengetahui rencana tata ruang;
b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
d. mengajukan keberatan kepada pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Pasal 96

(1) Masyarakat dapat mengetahui rencana tata ruang dari lembaran daerah, pengumuman, atau penyebarluasan oleh pemerintah kabupaten.
(2) Kewajiban untuk menyediakan media pengumuman atau penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemasangan peta rencana tata ruang yang bersangkutan pada tempat-tempat umum dan media massa, serta melalui pembangunan sistem informasi tata ruang.

Pasal 97

(1) Menikmati manfaat ruang atau pertambahan nilai ruang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
(2) Manfaat ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Pasal 98

(1) Hak memperoleh penggantian yang layak atas kerugian terhadap perubahan status lahan yang dimiliki oleh masyarakat diselenggarakan dengan cara musyawarah.
(2) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan mengenai penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 99

Dalam kegiatan penataan ruang wilayah kabupaten, masyarakat wajib:
a. mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang;
c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai hak milik umum.

Pasal 100

(1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan ruang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dilakukan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur ruang wilayah kabupaten, serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

Pasal 101

Dalam penataan ruang wilayah Kabupaten Gresik, peran masyarakat antara lain berupa:
a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;
b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 102

(1) Tata cara peran masyarakat dalam penyusunan dan pemanfaatan ruang di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf a dan b dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Pelaksanaan peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik.

Pasal 103

Dalam penyusunan dan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf a dan b, peran masyarakat dapat berbentuk:
a. memberikan masukan dalam penentuan arah pengembangan wilayah yang akan dicapai;
b. mengidentifikasi berbagai potensi dan masalah pembangunan dan membantu memperjelas hak atas ruang di wilayah;
c. memberikan informasi, saran, pertimbangan, atau pendapat dalam penyusunan strategi dan struktur pemanfaatan ruang wilayah;
d. mengajukan keberatan terhadap rancangan rencana tata ruang wilayah;
e. melakukan kerja sama dengan pemerintah dalam penelitian, pengembangan, atau bantuan tenaga ahli;
f. meningkatkan efesiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang berdasarkan peraturan perundangundangan, agama, adat dan kebiasaan;
g. menyelenggarakan kegiatan pembangunan berdasarkan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
h. mengubah atau mengkonversi pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah nasional; dan
i. menjaga, memelihara, dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan dan sumberdaya air.

Pasal 104

Dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf c, peran masyarakat dapat berbentuk:
a. memberikan informasi dan laporan pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah dimaksud; dan
b. memberikan bantuan pemikiran atau pertimbangan berkenaan dengan penertiban pemanfaatan ruang.

Pasal 105

Peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 disampaikan secara lisan atau tertulis kepada bupati dan pejabat yang ditunjuk.

B A B XIII
KETENTUAN PIDANA


Pasal 106

Ketentuan pidana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B A B XIV
PENYIDIKAN


Pasal 107

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberikan wewenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan di bidang penataan ruang;
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang;
d. memeriksa buku-buku catatan-catatan dan dokumen–dokumen lain berkenaan tindak pidana di bidang penataan ruang;
e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang penataan ruang;
g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang;
i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
j. menghentikan penyidikan; dan
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang penataan ruang menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku.

Pasal 108

RTRW kabupaten berfungsi sebagai kebijakan matra ruang dari RPJP untuk penyusunan RPJMD.

Pasal 109

RTRW kabupaten digunakan sebagai pedoman bagi:
a. perumusan kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten;
b. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah serta keserasian antar sektor;
c. pengarahan lokasi investasi yang dilaksanakan pemerintah dan masyarakat; dan
d. penataan ruang wilayah kabupaten yang merupakan dasar dalam pengawasan terhadap perizinan lokasi pembangunan.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN


Pasal 110

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
1) untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
2) untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan
3) untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.
c. izin pemanfaatan ruang yang sudah habis masa berlakunya dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan
d. Pemanfaatan ruang di daerah yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut:
1) yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
2) yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.
(3) Permohonan izin yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang yang masih dalam proses, harus mengacu pada Peraturan Daerah ini.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 111

(1) RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilengkapi dengan lampiran berupa buku Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik 2010 – 2030 dan album peta.
(2) Jangka waktu RTRW Kabupaten Gresik adalah 20 (duapuluh) tahun yaitu tahun 2010 – 2030 dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
(3) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar atau perubahan batas teritorial wilayah provinsi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, RTRW kabupaten dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
(4) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten dan dinamika internal kabupaten.
(5) Buku RTRW Kabupaten dan album peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
(6) Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka Peraturan Daerah No. 20 tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2004 - 2014 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 112

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal 15 Juli 2011

BUPATI GRESIK

 

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST, M.Si

Diundangkan di Gresik
Pada Tanggal 15 Juli 2011

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN GRESIK

 

 

Ir. MOCH NAJIB, MM

Daftar Kecamatan di Gresik