Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Situbondo meliputi: mewujudkan ruang wilayah kabupaten sebagai kawasan pengembangan industri, pertanian, dan pariwisata bahari yang selaras dengan lingkungan hidup yang berkelanjutan serta berbasis miitigasi bencana.

 

RTRW Kabupaten Situbondo memuat :

  1. Tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang;
  2. Rencana struktur ruang;
  3. Rencana pola ruang;
  4. Penetapan kawasan strategis;
  5. Arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Situbondo yang terdiri dari indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; dan
  6. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Situbondo yang berisi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perijinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.

 

Visi Penataan Ruang Kabupaten Situbondo adalah Terwujudnya Ruang Wilayah Yang Seimbang Berbasis Bahari

 

Misi Penataan Ruang Kabupaten Situbondo adalah :

  1. Mewujudkan Struktur Ruang yang seimbang guna mendorong pertumbuhan wilayah sekaligus mengurangi kesenjangan antar wilayah;
  2. Mewujudkan keterpaduan antar sektor unggulan dalam mendukung potensi bahari;
  3. Mewujudkan terciptanya kepastian hukum dalam kegiatan usaha sesuai rencana tata ruang serta mendorong peluang investasi produktif;dan
  4. Mewujudkan penyediaan sarana dan prasarana di perkotaan dan perdesaan untuk peningkatan kualitas SDM yang lebih produktif dan mandiri serta berdaya saing tinggi.

 

>> Download Perda No. 9 Tahun 2013 Tentang RTRW Situbondo <<

Dibawah ini merupakan isi detil dari Dokumen RTRW Kabupaten yang telah dibagi kedalam beberapa Bab.

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

NOMOR : TAHUN 2011

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SITUBONDO

TAHUN 2011 - 2031

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SITUBONDO

 

Menimbang :

a.bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Situbondo dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah;

b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha;

c. Bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, maka perlu penjabaran ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten; dan

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Situbondo dengan Peraturan Daerah;

Mengingat:

  1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana   telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan- Peraturan Negara Tahun 1950);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
  5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
  6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
  7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
  8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
  9. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
  10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4327);
  11. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
  12. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
  13. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
  14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  15. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
  16. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
  18. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  19. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  20. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
  21. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
  22. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
  23. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
  24. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
  25. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
  26. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
  27. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
  28. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
  29. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
  30. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
  31. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  32. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066);
  33. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
  34. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
  35. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
  36. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  37. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934);
  38. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
  39. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
  40. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
  41. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5019);
  42. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
  43. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
  44. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
  45. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
  46. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  47. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4777);
  48. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
  49. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
  50. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
  51. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
  52. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
  53. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5004);
  54. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);
  55. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
  56. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5097);
  57. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098);
  58. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
  59. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
  60. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112);
  61. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5116);
  62. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5154);
  63. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
  64. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
  65. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
  66. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
  67. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional;
  68. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan Lindung untuk Penambangan Bawah Tanah;
  69. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011—2025;
  70. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kebijakan Nasional Pengelolaan Sumber Daya Air;
  71. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 11 Tahun 1991 tentang Penetapan Kawasan Lindung di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun 1991 Nomor 1 Seri C);
  72. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Hutan di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2003 Nomor 1 Seri E);
  73. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2005 tentang Penertiban dan Pengendalian Hutan Produksi di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 Nomor 2 Seri E);
  74. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005—2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
  75. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2);

76. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang WIlayah Provinsi Jawa Timur.
77. Permen PU Nomor 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.


Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

dan

BUPATI SITUBONDO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG

WILAYAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2011 – 2031

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat adalah Pemerintah.
2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
4. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Jawa Timur
5. Kepala Daerah adalah Bupati Situbondo yang dibantu oleh seorang Wakil Bupati
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Situbondo.
7. Kabupaten adalah Kabupaten Situbondo dalam wilayah Provinsi Jawa Timur.
8. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo yang berada di wilayah Provinsi Jawa Timur.
10. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang mengatur rencana         struktur dan pola tata ruang wilayah Kabupaten
11. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara, sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup Iainnya             hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya.
12. Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang balk direncanakan maupun tidak.
13. Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
14. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
15. Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten adalah tujuan yang ditetapkan pemerintah daerah kabupaten yang merupakan arahan perwujudan visi dan misi                     pembangunan jangka panjang kabupaten pada aspek keruangan, yang pada dasarnya mendukung terwujudnya ruang wilayah nasional yang aman, nyaman,               produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional
16. Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten adalah arahan pengembangan wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten guna mencapai tujuan             penataan ruang wilayah kabupaten dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.

17. Strategi penataan ruang wilayah kabupaten adalah penjabaran kebijakan penataan ruang ke dalam langkah-langkah pencapaian tindakan yang Iebih nyata yang           menjadi dasar dalam penyusunan rencana struktur dan pola ruang wilayah kabupaten.
18. Rencana struktur ruang wilayah kabupaten adalah rencana yang mencakup sistem perkotaan wilayah kabupaten yang berkaitan dengan kawasan perdesaan               dalam wilayah pelayanannya dan jaringan prasarana wilayah kabupaten yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten selain untuk melayani           kegiatan skala kabupaten yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan                sumber daya air, termasuk seluruh daerah hulu bendungan atau waduk dari daerah aliran sungai, dan sistem jaringan prasarana Iainnya.
19. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa                     kabupaten/kota.
20. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa                     kecamatan.
21. Pusat Kegiatan Lokal Promosi yang selanjutnya disebut PKLp adalahpusat kegiatan yang dipromosikan untuk di kemudian hari ditetapkan sebagai PKL dengan           persyaratan pusat kegiatan tersebut merupakan kota-kota yang telah memenuhi persyaratan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK).
22. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa             desa.
23. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
24. Rencana sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten adalah rencana jaringan prasarana wilayah yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten       dan untuk melayani kegiatan yang memiliki cakupan wilayah layanan prasarana skala kabupaten. 
25. Rencana sistem perkotaan di wilayah kabupaten adalah rencana susunan kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan di dalam wilayah kabupaten yang                       menunjukkan keterkaitan saat ini maupun rencana yang membentuk hirarki pelayanan dengan cakupan dan dominasi fungsi tertentu dalam wilayah kabupaten.
26. Rencana pola ruang wilayah kabupaten adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah kabupaten yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan           budi daya yang dituju sampai dengan akhir masa berlakunya RTRW kabupaten yang memberikan gambaran pemanfaatan ruang wilayah kabupaten hingga 20 (dua       puluh) tahun mendatang.
27. Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah arahan pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah kabupaten sesuai         dengan RTRW kabupaten melalui penyusunan dan pelaksanaan program penataan/pengembangan kabupaten beserta pembiayaannya, dalam suatu indikasi               program utama jangka menengah lima tahunan kabupaten yang berisi rencana program utama, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan.
28. Indikasi program utama jangka menengah lima tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, waktu pelaksanaan, sumber dana,        dan instansi pelaksana dalam rangka mewujudkan ruang kabupaten yang sesuai dengan rencana tata ruang.
29. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah ketentuan-ketentuan yang dibuat atau disusun dalam upaya mengendalikan pemanfaatan           ruang wilayah kabupaten agar sesuai dengan RTRW kabupaten yang berbentuk ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan           disinsentif, serta arahan sanksi untuk wilayah kabupaten.
30. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem kabupaten adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang/penataan kabupaten dan unsur-unsur                       pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap kiasifikasi peruntukan/fungsi ruang sesuai dengan RTRW kabupaten.
31. Ketentuan perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak       sebelum pemanfaatan ruang, yang digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan keruangan yang tertib sesuai dengan rencana tata ruang yang             telah disusun dan ditetapkan.
32. Ketentuan insentif dan disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata               ruang dan jugs perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
33. Arahan sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata         ruang yang berlaku.
34. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek               administratif dan atau aspek fungsional.
35. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya.
36. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian Iingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam, sumberdaya       buatan, dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
37. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
38. Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitarnya maupun bawahannya       sebagai pengatur tata air, pencegahan banjir dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah.

39. Kawasan Budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya           manusia, dan sumberdaya buatan.

40. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan
41. Kawasan permukiman adalah bagian dari Iingkungan hidup di luar kawasan lindung, balk berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai           Iingkungan tempat tinggal atau Iingkungan hunian dan tempat kegiatan yang menudukung prikehidupan dan penghidupan.
42. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan                 sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
43. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan,           pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
44. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh       secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
45. Kawasan Resapan Air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akifer)           yang berguna sebagai sumber air.
46. Sempadan Pantai adalah kawasan perlindungan setempat sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian dan kesucian           pantai, keselamatan bangunan, dan tersedianya ruang untuk lain lintas umum.
47. Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri-kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk               mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
48. Kawasan cagar alam adalah kawasan suaka alam yang keadaaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu           yang perlu dilindungi, perkembangannya berlangsung secara alami.
49. Kawasan Suaka Alam adalah kawasan yang mewakili ekosistem khas yang merupakan habitat alami yang memberikan perlindungan bagi perkembangan flora dan       fauna yang khas dan beraneka ragam.
50. Kawasan Taman Wisata Alam adalah kawasan pelestarian alam darat maupun perairan yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam.
51. Kawasan Cagar Budaya adalah kawasan yang merupakan lokasi bangunan hasil budaya manusia yang bernilai tinggi ataupun bentukan geologi alami yang khas         dan bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan.
52. Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumberdaya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang         dari atau sama dengan 2.000 (dua ribu) kilometer persegi.
53. Daerah Aliran adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan           dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas didarat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai       dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktifitas daratan.
54. Kawasan Minapolitan adalah kawasan pengembangan ekonomi berbasis usaha penangkapan ikan yang dikembangkan secara terintegrasi oleh pemerintah,                 swasta, dan masyarakat untuk menciptakan iklim usaha yang lebih baik untuk pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan pendapatan masyarakat             pada suatu wilayah.
55. Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap                     kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.
56. Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap             ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
57. Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten                 terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
58. Kawasan Pesisir adalah wilayah pesisir tertentu yang ditunjukan dan atau ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan kriteria tertentu, seperti karakter fisik, biologi,         sosial dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.
59. Pelabuhan adalah tempat yang meliputi daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan         yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang               dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda               transportasi.
60. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah         dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan             kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.
61. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan, mulai             dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
62. Pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang pengelolaan sumber daya alam hayati               dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-               besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.
63. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak,           panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya.
64. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral, batubara dan panas bumi yang             meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan             pascatambang.
65. Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disebut WP, adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan                     administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.
66. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi,                         pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
67. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta Iayanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan         Pemerintah Daerah.
68. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau Iebih wilayah administratif yang di       dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang sating terkait dan melengkapi terwujudnya                   kepariwisataan.
69. Kawasan Pariwisata adalah kawasan dengan Iuas tertentu yang dibangun atau didirikan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
70. Lingkungan adalah sumberdaya fisik dan biologis yang menjadi kebutuhan dasar agar kehidupan masyarakat (manusia) dapat bertahan.
71. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi               kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
72. Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.
73. Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke             dalamnya.
74. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh, menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan,               stabilitas, dan produktifitas lingkungan hidup.
75. Konservasi adalah pengelolaan pemanfaatan oleh manusia terhadap biosfer sehingga dapat menghasilkan manfaat berkelanjutan yang terbesar kepada generasi           sekarang sementara mempertahankan potensinya untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi generasi akan datang (suatu variasi defenisi pembangunan                       berkelanjutan).
76. Pulau Kecil adalah pulau dengan ukuran luas kurang atau sama dengan 10.000 (sepuluh ribu) kilometer persegi, jumlah penduduk kurang dari 200.000 (dua ratus         ribu) jiwa, terpisah dari pulau induk, bersifat insular, memiliki biota indemik, memiliki daerah tangkapan air yang relatif kecil dan sempit, kondisi sosial, budaya dan       ekonomi masyarakatnya bersifat khas dan berbeda dengan pulau induk.
77. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang selanjutnya disebut ZEE Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut territorial Indonesia sebagaimana               ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia, meliputi dasar laut, tanah dibawahnya, dan air diatasnya dengan batas                     terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut territorial Indonesia.
78. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui membangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan                     menghadapi ancaman bencana.
79. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu         wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi           dampak buruk bahaya tertentu.
80. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
81. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum.
82. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
83. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan.
84. Badan koordinasi penataan ruang daerah, yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat ad hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan UU No.25       tahun 2007 tentang penataan Ruang di Kabupaten Situbondo dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di             daerah.

 


Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Paragraf 1

Ruang Lingkup Muatan

Pasal 2


RTRW Kabupaten Situbondo memuat :
a. Tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang;
b. Rencana struktur ruang;
c. Rencana pola ruang;
d. Penetapan kawasan strategis;
e. Arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Situbondo yang terdiri dari indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; dan
f. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Situbondo yang berisi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perijinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.

 


Paragraf 2

Ruang Lingkup Wilayah

Pasal 3


(1) Lingkup wilayah perencanaan merupakan daerah dengan batas yang ditentukan berdasarkan aspek administratif mencakup wilayah daratan, wilayah perairan dan wilayah udara.
(2) Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Kecamatan Sumbermalang;
b. Kecamatan Jatibanteng;
c. Kecamatan Banyuglugur;
d. Kecamatan Besuki;
e. Kecamatan Suboh;
f. Kecamatan Mlandingan;
g. Kecamatan Bungatan;
h. Kecamatan Kendit;
i. Kecamatan Panarukan;
j. Kecamatan Situbondo;
k. Kecamatan Mangaran;
l. Kecamatan Panji;
m. Kecamatan Kapongan;
n. Kecamatan Arjasa;
o. Kecamatan Jangkar;
p. Kecamatan Asembagus; dan
q. Kecamatan Banyuputih.
(3) Batas-batas wilayah Kabupaten Situbondo meliputi:
a. Sebelah utara berbatasan dengan Selat Madura;
b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Banyuwangi;
c. Sebelah timur berbatasan dengan Selat Bali; dan
d. Sebelah barat berbatasan Kabupaten Probolinggo.
(4) Luas wilayah administrasi kabupaten kurang lebih 163.850 (seratus enam puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh) Hektar.

BAB II

TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

 

Bagian Kesatu

Visi dan Misi Penataan Ruang Wilayah

 

Pasal 4

Visi

Visi Penataan Ruang Kabupaten Situbondo adalah Terwujudnya Ruang Wilayah Yang Seimbang Berbasis Bahari

Pasal 5

Misi

Misi Penataan Ruang Kabupaten Situbondo adalah :
1. Mewujudkan Struktur Ruang yang seimbang guna mendorong pertumbuhan wilayah sekaligus mengurangi kesenjangan antar wilayah;
2. Mewujudkan keterpaduan antar sektor unggulan dalam mendukung potensi bahari;
3. Mewujudkan terciptanya kepastian hukum dalam kegiatan usaha sesuai rencana tata ruang serta mendorong peluang investasi produktif;dan
4. Mewujudkan penyediaan sarana dan prasarana di perkotaan dan perdesaan untuk peningkatan kualitas SDM yang lebih produktif dan mandiri serta berdaya saing tinggi.

 

Bagian Kedua

Tujuan Penataan Ruang

Pasal 6

Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Situbondo meliputi: mewujudkan ruang wilayah kabupaten sebagai kawasan pengembangan industri, pertanian, dan pariwisata bahari yang selaras dengan lingkungan hidup yang berkelanjutan serta berbasis miitigasi bencana.

 

Bagian Ketiga 

Kebijakan Penataan Ruang

Pasal 7

(1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan Kebijakan Penataan Ruang Kabupaten.
(2) Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Situbondo meliputi:
a. pengembangan pusat pelayanan guna mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah yang mendukung perkembangan industri, pertanian dan pariwisata bahari;
b. penyediaan prasarana wilayah melalui pengembangan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, sumber daya air, dan prasarana lingkungan sebagai pendorong iklim produktif;
c. pengendalian fungsi kawasan lindung lindung yang mencakup kawasan hutan lindung, kawasan yang memberikan perlindungan pada kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan pelestarian alam dan cagar budaya, kawasan rawan bencana alam, kawasan lindung geologi dan kawasan lindung lainnya dengan menetapkan fungsi utamanya meliputi fungsi lindung dan tidak boleh dialihfungsikan untuk kegiatan budidaya;
d. pengembangan manajemen resiko pada kawasan rawan bencana;
e. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan budidaya untuk mendukung perekonomian wilayah sesuai daya dukung lingkungan;
f. pengembangan dan pengendalian kawasan pertanian;
g. pengembangan kawasan peruntukan industri yang produktif dan ramah lingkungan;
h. pengembangan dan peningkatan kawasan pariwisata bahari yang produktif dan ramah lingkungan;
i. peningkatan sektor ekonomi potensial, pelestarian dan peningkatan budaya, serta daya dukung lingkungan hidup pada kawasan strategis;
j. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan keamanan Negara.

 

Bagian Keempat

Strategi Penataan Ruang

Pasal 8

(1) Strategi pengembangan pusat pelayanan guna mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah yang mendukung perkembangan industri, pertanian dan pariwisata bahari sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf a meliputi:
a. mengembangankan sistem pusat pelayanan secara hirarkis melalui penentuan Pusat Kegiatan Lokal yang dipromosikan (PKLp), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) terintegrasi dengan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang sudah ditentukan dalam Rencana Tata Ruang (RTRW) Provinsi;
b. memantapkan fungsi pusat kegiatan dan menetapkan wilayah pelayanan sesuai potensi, permasalahan dan prospeknya;
c. meningkatkan interaksi antara pusat kegiatan perdesaan dan perkotaan secara berjenjang;
d. mengembangkan Perkotaan Situbondo sebagai pusat pelayanan sosial - ekonomi bagi area yang lebih luas; dan
e. mengembangkan fungsi kawasan perdesaan sesuai potensi wilayah, yakni perdesaan terletak di kawasan pegunungan untuk hutan lindung, hutan produksi, perkebunan dan hortikultura, perdesaan di dataran rendah untuk pertanian pangan, dan perdesaan pesisir pengembangan perikanan.
(2) Strategi penyediaan prasarana wilayah melalui pengembangan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, sumber daya air, dan prasarana lingkungan sebagai pendorong iklim produktif; sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi:
a. mengembangkan sistem jaringan prasarana transportasi untuk kegiatan permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan yang menunjang kegiatan wilayah melalui peningkatan pelayanan jalan, kereta api dan pelabuhan;
b. mengembangkan prasarana telekomunikasi seperti telepon rumah tangga, telepon umum, jaringan telepon seluler yang menghubungkan seluruh wilayah;
c. mengembangkan dan menyediakan tower Base Transceiver Station (BTS) yang digunakan oleh banyak provider secara bersama-sama dan menjangkau ke pelosok perdesaan guna mendukung iklim investasi dan pemasaran di bidang industri dan pariwisata;
d. mengembangkan sistem jaringan energi dengan peningkatan jaringan listrik pada wilayah pelosok pedesaan yang belum terlayani dan terisolir;
(3) Strategi pengendalian fungsi kawasan lindung lindung yang mencakup kawasan hutan lindung, kawasan yang memberikan perlindungan pada kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan pelestarian alam dan cagar budaya, kawasan rawan bencana alam, kawasan lindung geologi dan kawasan lindung lainnya dengan menetapkan fungsi utamanya meliputi fungsi lindung dan tidak boleh dialihfungsikan untuk kegiatan budidaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf c meliputi:
a. memantapkan fungsi hutan lindung dengan cara pelarangan melakukan kegiatan budidaya yang dapat mengganggu fungsi lindung dan pengembalian fungsi pada kawasan yang telah mengalami kerusakan, melalui penanganan secara teknis dan vegetatif dengan pelibatan peran serta dari masyarakat sekitar kawasan;
b. memantapkan fungsi lindung pada kawasan resapan air dengan pelarangan melakukan kegiatan budidaya yang dapat mengganggu fungsi lindung dan pengembalian fungsi pada kawasan yang telah mengalami kerusakan, melalui penanganan secara teknis dan vegetatif dengan pelibatan peran serta dari masyarakat sekitar kawasan;
c. membatasi kegiatan yang tidak berkaitan dengan perlindungan setempat yang meliputi kawasan sepanjang sungai, sekitar dam, cekdam, embung dan mata air, dibatasi untuk kepentingan pariwisata dengan pengamanan kawasan dan mengutamakan vegetasi;
d. perlindungan kawasan sepanjang pantai dilakukan dengan mempertahankan ekosistem pantai: hutan mangrove, terumbu karang, rumput laut dan estuaria dan penggunaan fungsional seperti pariwisata, pelabuhan, hankam, permukiman diijinkan dengan memperhatikan kaidah lingkungan dan ekosistem pesisir;
e. memantapan kawasan pelestarian alam dan cagar budaya dengan memelihara habitat dan ekosistem khusus yang ada dan sifatnya setempat yang nantinya dapat meningkatkan nilai dan fungsi kawasan dengan menjadikannya sebagai tempat wisata, objek penelitian, kegiatan pecinta alam yang pelaksanaan dan pengelolaannya secara bersama;
f. menjaga dan melindungi kelestarian kawasan taman buru;
g. melestarikan kawasan yang memiliki kekayaan plasma nutfah; dan
h. membatasi kegiatan pada wilayah rawan bencana di kabupaten situbondo;
i. memberikan perlindungan pada kawasan lindung geologi berupa pembatasan kegiatan;
j. kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan pengungsian satwa harus dijaga ekosistemnya guna menjaga keaslian serta keberlanjutan kehidupan satwa dalam skala lokal maupun antar benua;
(4) Strategi pengembangan manajemen resiko pada kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf d meliputi:
a. menghindari kawasan yang rawan terhadap bencana alam banjir, longsor, angin ribut dan ombak besar sebagai kawasan terbangun;
b. peringatan dini dari kemungkinan adanya bencana angin ribut dan banjir; dan
c. mengembangkan hutan mangrove dan bangunan yang dapat meminimasi terjadinya bencana ombak besar dan mengembangkan bangunan tahan gempa pada daerah terindikasi rawan gempa;
(5) Strategi pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan budidaya untuk mendukung perekonomian wilayah sesuai daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf e meliputi:
a. mengembangkan hutan yang bernilai ekonomi tinggi tetapi tetap memiliki fungsi perlindungan kawasan dengan melakukan peningkatan nilai tambah kawasan melalui penanaman secara bergilir, tebangan pilih dan pengelolaan bersama masyarakat;
b. pada kondisi khusus dimana akan dilakukan alih fungsi pada kawasan budidaya, harus dilakukan pengganti;
c. peningkatan produktivitas dan pengolahan hasil perkebunan dengan teknologi tepat guna serta mengembangkan kemitraan dengan masyarakat yang tinggal disekitar perkebunan:
d. pengembalian lahan yang rusak atau alih komoditas menjadi perkebunan;
e. mengembangkan dan mengelolah hasil peternakan dengan industri peternakan yang ramah lingkungan;
f. mengembangkan cluster sentra produksi peternakan terutama terkait dengan industri pakan ternak dan pemanfaatan kotoran ternak;
g. mengembangkan perikanan darat, mengembangkan perikanan tangkap disertai pengolahan hasil ikan laut;
h. peningkatan kualitas ekosistem, pesisir, laut dan pulau-pulau kecil untuk menjaga mata rantai perikanan laut;
i. menetapkan kawasan pertambangan sesuai dengan jenis bahan galian;
j. mengembangkan kawasan pertambangan yang sudah ada dan melakukan rehabilitasi kawasan bekas pertambangan sesuai dengan dokumen Amdal yang menyertainya;
k. mengembangkan permukiman perdesaan yang disesuaikan dengan karakter fisik, sosial-budaya dan ekonomi masyarakat perdesaan;
l. menyediakan sarana dan prasarana permukiman perdesaan;
m. meningkatkan kualitas permukiman perkotaan serta mengembangkan perumahan terjangkau dan layak huni;
n. melestarikan daerah di sekitar kawasan eksploitasi sumberdaya air dan mineral;
o. melakukan reboisasi di daerah sekitarnya untuk menjaga agar siklus daur hidrologi berjalan sebagaimana mestinya sehingga dapat mempertahankan debit air yang ada;
p. menetapkan kawasan ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan minimal 30% dari luas wilayah perkotaan; dan
q. menetapkan RTH privat pada kawasan-kawasan yang ditetapkan sangat strategis, bernilai lahan sangat tinggi, dan atau pada kawasan-kawasan yang berfungsi sebagai kawasan penyangga atau kawasan lindung atau berfungsi konservasi maka komposisi RTH yang dipersyaratkan sebagai komposisi penyediaan RTH privat disesuaikan dengan peraturan yang berlaku sesuai dengan fungsinya adapun RTH ini dapat berupa taman dan hutan kota.
(6) Strategi pengembangan dan pengendalian kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf f meliputi:
a. menetapkan dan mengendalikan secara ketat kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
b. mengembangkan intensifikasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna;
c. mengembangkan sentra produksi dan agropolitan; dan
d. mengembangkan hortikultura dengan pengolahan hasil pertanian melalui peningkatan sarana dan prasarana pertanian.
e. menetapkan dan memasarkan sentra hasil produksi pertanian holtikultura.
(7) Strategi pengembangan kawasan peruntukan industri yang produktif dan ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf g meliputi:
a. mengembangkan fungsi kawasan peruntukan industri besar di kawasan Mangaran;
b. mengembangkan dan pemberdayaan industri kecil dan home industry untuk pengolahan hasil pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan laut;
c. peningkatan kegiatan koperasi usaha mikro, kecil dan menengah; dan
d. pengadaan prasarana wilayah pada kawasan Mangaran yang telah ditetapkan sebagai kawasan peruntukan industri untuk menarik investasi.
e. mengembangkan kawasan pedesaan pusat sentral hasil industri kecil kerajinan hasil laut sebagai penunjang pariwisata bahari;
(8) Strategi pengembangan dan peningkatan kawasan pariwisata bahari yang produktif dan ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf h meliputi:
a. mengembangkan obyek wisata alam dan buatan berbasis bahari;
b. membentuk zona wisata yang dikaitkan dengan kalender wisata dalam skala nasional dengan disertai mengembangkan paket wisata, pengadaan kegiatan festival wisata atau gelar seni budaya; dan
c. memasarkan hasil industri kecil kerajinan hasil laut dan hasil pengolahan produksi pertanian mangga.
(9) Strategi peningkatan sektor ekonomi potensial, pelestarian dan peningkatan budaya, serta daya dukung lingkungan hidup pada kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf i meliputi:
a. menetapkan fungsi dan peran Kawasan Latihan Militer Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Kecamatan Asembagus dan Banyuputih
dengan membatasi antara lahan terbangun di sekitar kawasan khusus dengan kawasan lainnya yang belum terbangun sehingga diperoleh batas yang jelas dalam pengelolaannya;
b. mengembangkan kawasan industri di Kecamatan Kapongan, Mangaran dan Panji yang ditunjang dengan mengembangkan kawasan pelabuhan Kalbut, Besuki, Panarukan dan Jangkar;
c. mengembangkan kawasan pengolahan hasil perikanan dan kawasan hatchery yang berada disepanjang pantai di Kecamatan Banyuglugur, Bungatan, Kendit, Mangaran, Panarukan, Kapongan, Jangkar dan Banyuputih;
d. meningkatkan pemanfaatan Bangunan Kuno dan Peninggalan Sejarah di Besuki dan Panarukan untuk penelitian, pendidikan dan pariwisata;
e. pengendalian perkembangan kegiatan di sekitar kawasan sosial budaya;
f. mengendalikan kawasan pendayagunaan sumber daya alam berdasarkan lokasi sumber daya alam strategis nasional berupa zonasi kawasan pemurnian minyak bumi (Oil Refinery) di Kecamatan Asembagus atau Mangaran; dan
g. mengendalikan perkembangan kegiatan di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Paiton yang masuk dalam batas administrasi wilayah kabupaten.
(10) Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan keamanan Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf j meliputi:
a. mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;
b. mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan strategis nasional untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budi daya tidak terbangun disekitar kawasan strategis nasional sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan strategis nasional dengan budi daya terbangun; serta
d. turut serta menjaga dan memelihara asset-aset pertahanan/TNI.

BAB III

RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

(1) Rencana struktur ruang wilayah kabupaten meliputi:
a. Rencana pusat kegiatan;
b. Rencana jaringan prasarana utama;dan
c. Rencana jaringan prasarana lainnya.
(2) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Situbondo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

 

Bagian kedua

Rencana Pusat Kegiatan

Pasal 10

Sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a dikembangkan secara hirarki dan dalam bentuk pusat kegiatan, sesuai kebijakan nasional dan provinsi, potensi, dan rencana pengembangan wilayah kabupaten.

Pasal 11

(1) Rencana pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a meliputi:
a. Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
b. Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp);
c. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK); dan
d. Pusat Pelayanan Lokal (PPL).
(2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di Perkotaan Situbondo Kecamatan Sitobondo
(3) PKLp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di perkotaan Besuki dan perkotaan Asembagus;
(4) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di perkotaan Banyuglugur, perkotaan Suboh, perkotaan Mlandingan, perkotaan Bungatan, perkotaan Jatibanteng, perkotaan Sumbermalang, perkotaan Kendit, perkotaan Panarukan, perkotaan Mangaran, perkotaan Panji, perkotaan Arjasa, perkotaan Kapongan, perkotaan Jangkar, dan perkotaan Banyuputih.
(5) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
a. Desa Kayumas dan Jatisari di Kecamatan Arjasa
b. Desa Patemon di Kecamatan Jatibanteng.;
c. Desa Tanjung Pecinan di Kecamatan Mangaran,
d. Desa Gelung di Kecamatan Panarukan,
e. Desa Kumbangsari di Kecamatan Jangkar;
f. Desa Curahcotok di Kecamatan Jatibanteng;
g. Desa Battal di Kecamatan Panji;
h. Desa Dawuan di Kecamatan Suboh;
i. Desa Kalirejo di Kecamatan Sumbermalang;
j. Desa Kedung Lo di Kecamatan Asembagus;
k. Desa Lubawang di Kecamatan Banyuglugur;
l. Desa Patemon di Kecamatan Bungatan;
m. Desa Kukusan di Kecamatan Kendit;
n. Desa Alas Banyur di Kecamatan Mlandingan; dan
o. Desa Blimbing di Kecamatan Besuki.

Pasal 12

Sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d akan diatur lebih lanjut dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang ditetapkan oleh peraturan daerah tersendiri.

 

Bagian ketiga

Rencana Sistem Jaringan Prasarana Utama

Pasal 13

1. Sistem jaringan prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf b terdiri dari :
a. Sistem jaringan transportasi darat;
b. Sistem jaringan perkeretaapian;
c. Sistem jaringan transportasi laut.
2. Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. jaringan jalan;
b. prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;

Paragraf 1

Sistem Jaringan Transportasi Darat

Pasal 14

(1) jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) huruf a meliputi :
a. jalan bebas hambatan sebagai jalan nasional;
b. jalan kolektor primer sebagai jalan propinsi;
c. jalan lokal primer sebagai jalan kabupaten.
(2) jalan bebas hambatan sebagai jalan nasional sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf a meliputi : Ruas Situbondo - Garduatak
(3) Jalan kolektor primer sebagai jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
a. Ruas Jember –Bondowoso - Situbondo;
b. Ruas Situbondo - Buduan;
c. Ruas Situbondo – Bondowoso melalui Panji;
d. Jalan lingkar utara dan selatan Perkotaan Situbondo.
(4) jaringan jalan lokal primer sebagai jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
a. jaringan jalan yang menuju obyek wisata Puncak Argopuro dengan melewati desa-desa Plalangan, Tlogosari, dan Baderan di Kecamatan Sumbermalang.
b. jaringan jalan yang menuju obyek wisata air Terjun Setanjak yang melalui desa Kedunglo di Kecamatan Asembagus.
c. jaringan jalan yang menuju kawasan wisata Agro Kayumas dengan melewati Desa Lamongan, Kedungdowo, Ketowan, Banyeman dan Kayumas.
d. jaringan jalan menuju obyek wisata pantai patek.

Pasal 15

Prasarana lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b meliputi:
a. Rencana pengembangan terminal tipe B di Kecamatan Panarukan
b. terminal tipe C di Besuki dan Asembagus, merupakan terminal angkutan umum yang berfungsi menghubungkan antara ibu kota kecamatan yang satu dengan yang lain atau daerah-daerah tertentu yang merupakan pusat atau titik temu beberapa moda transportasi dan aktivitas/kegiatan; serta
c. rencana pengembangan terminal cargo (bongkar muat barang) sekitar jalur perkotaan Situbondo.

Pasal 16

(1) Rencana jaringan rel kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) meliputi arahan penghidupan kembali jalur kereta api yang sudah ada, pengembangan jalur perkeretaapian, pengembangan prasarana transportasi kereta api untuk keperluan penyelenggaraan terminal barang dan penumpang.
(2) Rencana pengembangan jalur perkeretaapian meliputi arahan pengembangan transportasi kereta api untuk melayani pergerakan yang menghubungkan antara Panarukan-Bondowoso-Kalisat-Jember Pergi-Pulang (PP).
(3) Rencana pengembangan prasarana transportasi kereta api berupa revitalisasi jalur.
(4) Pembukaan kembali jaringan kereta api di wilayah kabupaten dimungkinkan kembali jika semua fasilitas yang mendukung sistem transportasi ini telah tersedia diantaranya perbaikan rel, stasiun kereta api dan persimpangan antara jalan rel dengan jalan raya.

Pasal 17

Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c, meliputi:
(1) Rencana peningkatan dan pengembangan peranan dan fungsi pelabuhan umum serta pelabuhan khusus.
(2) Rencana peningkatan peranan pelabuhan yang saat ini masih berfungsi meliputi Pelabuhan Laut Besuki, Pelabuhan Laut Panarukan, Pelabuhan Laut Kalbut, dan Pelabuhan Penyebrangan Jangkar.
(3) Rencana peningkatan fungsi pelabuhan umum yang dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mendukung kegiatan perikanan pada perairan umum (Selat madura) yang meliputi: pelabuhan Wonorejo di Kecamatan Banyuputih, pelabuhan Kapongan di Kecamatan Kapongan, pelabuhan Pondok Mimbo di Kecamatan Banyuputih, dan Pelabuhan Blitok di Kecamatan Bungatan.
(4) Rencana pengembangan pelabuhan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. pengembangan Pelabuhan Kalbut menjadi pelabuhan pengumpan berskala nasional, Pelabuhan Laut Panarukan sebagai pelabuhan pengumpan berskala regional dan Pelabuhan Laut Besuki sebagai pelabuhan pengumpan berskala lokal, sedangkan pelabuhan jangkar disamping sebagai pelabuhan laut berskala lokal juga berfungsi sebagai pelabuhan penyebrangan kelas II;
b. pengembangan fungsi pelabuhan rakyat sebagai pendukung kegiatan perikanan; dan
c. pengembangan pelabuhan penyebrangan Jangkar untuk meningkatkan pergerakan ekonomi, khususnya untuk kegiatan perangkutan dan barang dari/ke kawasan Pulau Madura.
(5) Rencana pengembangan pelabuhan khusus dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dengan mengikuti rencana tata ruang;
(6) Tatanan kepelabuhan harus menjaga fungsi pertahanan dan keamanan Negara, dengan tidak menutup akses pelabuhan dan fasilitas pemeliharaan dan perbaikan TNI AL.

Bagian keempat

Rencana Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 18

Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c terdiri dari :

a. rencana sistem jaringan energi dan kelistrikan;
b. rencana sistem jaringan telekomunikasi;
c. rencana sistem jaringan sumberdaya air; dan
d. rencana sistem jaringan prasarana wilayah lainnya.

Paragraf 1

Renacan Sistem Jaringan Energi dan Kelistrikan

Pasal 19

Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana energi dan kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi :
(1) Pengembangan pelayanan energi listrik, meliputi:
a. peningkatan jaringan distribusi pada lingkungan pemukiman baru di kawasan wilayah pengembangan;
b. peningkatan gardu pendistribusian listrik pada kawasan yang diproritaskan;
c. pengembangan prioritas di Kecamatan Arjasa di kawasan Kayu Mas untuk menunjang Kegiatan pariwisata baik di Agrowisata Kayu Mas dan di Kawasan Segitiga Emas Gunung Ijen.
(2) Rencana pengembangan mikrohidro pada kecamatan-kecamatan yang tidak terjangkau jaringan listrik dan mempunyai potensi sumber daya air
(3) Rencana pengembangan Solar Cell pada daerah-daerah yang tidak terjangkau jaringan listrik dan tidak mempunyai sumberdaya air
(4) Rencana pengembangan energi alternatif panas bumi di Argopuro dan Belawan Ijen
(5) Pengembangan Gardu Induk (GI) 150/20 Kv di Kabupaten Situbondo

Paragraf 2

Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 20

(1) Sistem pengembangan system jaringan prasarana telematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b meliputi perangkat komunikasi dan pertukaran informasi yang dikembangkan untuk tujuan-tujuan pengambilan keputusan di ranah publik ataupun privat.
(2) Prasarana telematika yang dikembangan, meliputi:
a. sistem kabel; dan
b. sistem seluler;
(3) Rencana pengembangan prasarana telematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terus ditingkatkan perkembangannya hingga mencapai pelosok wilayah yang belum terjangkau sarana prasarana telematika mendorong kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
(4) Rencana penyediaan infrastruktur telematika, berupa tower Base Transceiver Station (BTS) yang digunakan secara bersama-sama.
(5) Untuk meningkatkan pelayanan di wilayah terpencil, pemerintah memberi dukungan dalam pengembangan kemudahan jaringan telematika.

Paragraf 3

Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 21

(1) Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c meliputi :
a. Rencana sistem jaringan air bersih;
b. Rencana sistem jaringan irigasi;
c. Rencana pembangunan embung; dan
d. Rencana sistem jaringan drainase.
(2) Rencana sistem jaringan air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
a. Pengembangan sistem jaringan yang merata pada seluruh wilayah kabupaten.
b. Prioritas penanganan penyediaan air minum diarahkan ke Kecamatan Situbondo, Panarukan, Besuki, Jatibanteng, Panji, Kapongan, Arjasa, Asembagus dan Banyuputih.
(3) Rencana sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah penetapan sistem jaringan irigasi yang memiliki baku sawah kurang lebih dari 500 ha meliputi :
a. jaringan irigasi Sampean luas areal kurang lebih 10,359 ha;
b. jaringan irigasi Banyuputih dengan luas areal kurang lebih 3,575 ha;
c. jaringan irigasi Bayeman luas areal kurang lebih 788.00 ha;
d. jaringan irigasi Dawuhan dengan luas areal kurang lebih 13,00 ha;
e. jaringan irigasi Nogosromo dengan luas areal Nogosromo 554 ha;
f. Pengembangan jaringan irigasi teknis pada DAS Tengah Kabupaten Situbondo.
(4) Rencana pengembangan embung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah untuk pertanian, yang meliputi :
a. Embung Banyuputih
b. Embung Tunjang
c. Embung Wringinanom
d. Embung Nogosromo
(5) Rencana sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
a. pengembangan drainase skala makro, meliputi perencanaan teknis dan pengembangan drainase diluar kawasan perkotaan, antara lain pada jaringan jalan utama kawasan pengembangan, kawasan industri, dan sebagainya.
b. pengembangan drainase skala mikro, merupakan perencanaan teknis dan pengembangan drainase di wilayah perkotaan, antara lain drainase pada kawasan perdagangan, jalan utama kota, permukiman, dan kawasan komersial lainnya.
(6) Pengembangan drainase pada ayat (5) didasarkan pada tingkat perencanaan yang disesuaikan dengan pola pengembangan kawasan, dan terdiri dari :
a. drainase sistem primer
b. drainase sistem sekunder
c. drainase sistem tersier
(7) Sungai-sungai yang direncanakan sebagai drainase sistem primer sebagaimana dimaksud pada ayat (7) meliputi :
Sungai (S) Selowongo, S. Sletreng, S. Klatakan, S. Lobawang, S. Deluwang, S. Klatakan (Kendit), S. Sampean, S. Merakan, S. Penjalinan, S. Kresek, S. Curah Udang, S. Majid, S. Simacan, S. Patemon, S. Bayeman, S. Banyuputih, S. Bangeran, S. Kalorkoran/Sekarputih, S. Klenang, S. Sbr. Bendo Hulu, S. Sbr. Bendo Total, S. Batuputih, S. Mangga jajar, S. Deluwang Kecil, S. Pategalan, S. Duren, S. Bales, S. Pakel, S. Gilindung.

Paragraf 4

Rencana Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Lainnya

Pasal 22

(1) Rencana sistem prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d meliputi :
a. Sistem jaringan persampahan;
b. Sistem penyediaan air minum;
c. Sistem pengelolaan air limbah
d. Sistem jaringan drainase; dan
e. Jalur evakuasi bencana
(2) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
a. Penyusunan rencana induk pengolahan persampahan;
b. Rencana pengembangan sistem pengelolaan sampah di kawasan perkotaan memerlukan Tempat Pemrosesan Akhir ( TPA) skala regional direncanakan di: Kecamatan Situbondo bagian Selatan; dan di sekitar Kecamatan Suboh.
c. Pembangunan Tempat Penampungan Sementara (TPS) di seluruh Kecamatan di wilayah Kabupaten
d. Pengembangan sistem pengelolaan sampah terpadu melalui Satuan Operasional Kebersihan Lingkungan (SOKLI) pada daerah-daerah permukiman, khususnya kawasan permukiman kota di pusat-pusat pelayanan
(3) Sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
a. pembangunan dan pengembangan sistem penyediaan air minum melalui PDAM di Kecamatan Situbondo, Kecamatan Panji, Kecamatan dan Panarukan; dan
b. pembangunan distribusi air minum melalui jaringan pipa PDAM atau jaringan SPAM pada kecamatan :
1. Kecamatan Kapongan
2. Kecamatan Mangaran
3. Kecamatan Kendit
4. Kecamatan Mlandingan
5. Kecamatan Suboh
6. Kecamatan Bungatan
7. Kecamatan Besuki
8. Kecamatan Jati Banteng
9. Kecamatan Sumber Malang
10. Kecamatan Banyuglugur
11. Kecamatan Banyuputih
12. Kecamatan Asembagus
13. Kecamatan Jangkar
14. Kecamatan Arjasa
(4) Sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c meliputi:
a. pengelolaan limbah domestik berupa IPAL komunal yang terdapat di Kecamatan Situbondo, Kecamatan Besuki, Kecamatan Asembagus;
b. pengelolaan limbah domestik berupa septic tank terdapat Kecamatan Banyuglugur, Kecamatan Suboh, Kecamatan Mlandingan, Kecamatan Bungatan, Jatibanteng, Sumbermalang, Kendit, Panarukan, Mangaran, Panji, Arjasa, Kapongan, Jangkar, dan Banyuputih.
c. pengelolaan limbah non-domestik terdapat di perkotaan Situbondo, perkotaan Asembagus dan perkotaan Besuki; dan
d. pengelolaan B3 (Bahan Beracun Berbahaya) terdapat di Kecamatan Panji
(5) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
a. mempertahankan sistem dan saluran drainase yang ada dan merevitalisasi saluran drainase eksisting sesuai dengan jenis dan klasifikasi saluran;
b. pengembangan sistem drainase terpadu khususnya bagi kawasan perkotaan PKL, PKLp dan PPK; dan
c. pengembangan penahan sekaligus pengatur aliran hasil limpasan air hujan yang tidak sempat diserap tanah sehingga aliran tidak terpusat pada salah satu saluran drainase yang dapat menyebabkan terjadi limpasan pada daerah sekitarnya.
(6) Rencana jalur dan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf e meliputi:
a. pengembangan jalur evakuasi bencana banjir mengikuti pola jaringan jalan yang telah ada menuju ruang evakuasi bencana
b. ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah fasilitas-fasilitas umum milik pemerintah yang berada diluar lokasi banjir.

BAB IV

RENCANA POLA RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 23

Rencana Pola ruang wilayah kabupaten menggambarkan rencana sebaran kawasan lindung dan kawasan budidaya.

Bagian Kedua

Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung

Pasal 24

Rencana pola ruang kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 meliputi:
a. kawasan hutan lindung;
b. kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
c. kawasan perlindungan setempat;
d. kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;
e. kawasan rawan bencana alam;
f. kawasan lindung geologi; dan
g. kawasan lindung lainnya.

Pasal 25

Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a seluas kurang lebih 19,716 ha meliputi :
a. Kecamatan Sumbermalang;
b. Kecamatan Asembagus; dan
c. Kecamatan Arjasa.

Pasal 26

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, berupa kawasan resapan air yang berada di kawasan sekitar kawasan hutan lindung dengan luas kurang lebih 1.563 ha, meliputi :
a. Kecamatan Sumbermalang;
b. Kecamatan Asembagus;
c. Kecamatan Arjasa;
d. Kecamatan Mlandingan; dan
e. Daerah Aliran Sungai (DAS) Sampeyan.

Pasal 27

(1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, meliputi:
a. kawasan sempadan pantai meliputi Kecamatan Banyuglugur, Besuki, Bungatan, Mlandingan, Kendit, Panarukan, Mangaran, Kapongan, Arjasa, Jangkar, Asembagus, Banyuputih kurang lebih seluas 1.366 ha;
b. kawasan sempadan sungai meliputi Sungai Selowongo, Sungai Sletreng, Sungai Klatakan, Sungai Lobawang, Sungai Deluwang, Sungai Klatakan (Kendit), Sungai Sampean, Sungai Merakan, Sungai Penjalinan, Sungai Kresek, Sungai Curah Udang, Sungai Majid, Sungai Simacan, Sungai Patemon, Sungai Bayeman, Sungai Banyuputih, Sungai Bangeran, Sungai Kalorkoran/Sekarputih, Sungai Klenang, Sungai Sbr. Bendo Hulu, Sungai Sbr. Bendo Total, Sungai Batuputih, Sungai Mangga jajar, Sungai Deluwang Kecil, Sungai Pategalan, Sungai Duren, Sungai Bales, Sungai Pakel dan Sungai Gilindung kurang lebih memiliki luas 2.134 ha;
c. kawasan sekitar dam, cek dam dan embung menyebar hamper diseluruh wilayah kabupaten dan kurang lebih seluas 380 ha;
d. kawasan sekitar mata air meliputi: Kecamatan Jatibanteng 11 titik, Kecamatan Banyuglugur 5 titik, Kecamatan Suboh 5 titik, Kecamatan Mlandingan 5 titik, Kecamatan Bungatan 2 titik, Kecamatan Kendit 8 titik, Kecamatan Arjasa 8 titik, Kecamatan Jangkar 4 titik, Kecamatan Asembagus 3 titik, Kecamatan Sumber Malang 13 titik kurang lebih seluas 630 ha; dan
e. ruang terbuka hijau (RTH) yang meliputi uti area memanjang atau jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanami, yang meliputi:
1. Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik meliputi taman kota, taman pemakaman umum, dan jalur hijau sepanjang jalan, sungai, dan pantai; dan
2. Ruang Terbuka Hijau (RTH) privat meliputi kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/ swasta yang ditanami tumbuhan.
3. Proporsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) kawasan perkotaan meliputi paling sedikit 30 % dari luas kawasan perkotaan, yang diisi oleh tanaman baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja di tanam, adapun Ruang Terbuka Hijau (RTH) ini terdiri dari Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik paling sedikit 20 % dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) privat 10 % dengan distribusi Ruang Terbuka Hijau (RTH) kawasan perkotaan disesuaikan dengan sebaran penduduk dan hierarki pelayanan dengan memperhatikan rencana struktur dan pola ruang wilayah;
4. RTH di wilayah kabupaten kurang lebih seluas 1.366,97 km2, yang diisi oleh tanaman baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja di tanam; dan
5. RTH berupa hutan untuk DAS ditetapkan sebesar 30% dari luas DAS yang ada di Kabupaten Situbondo.
(2) Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas kurang lebih 1.366 ha, meliputi :
a. penanaman mangrove di wilayah pantai utara untuk meminimalkan abrasi pantai dan mencegah intrusi air laut kedaratan; dan
b. rehabilitasi terumbu karang (takad) dan pembuatan kawasan terumbu karang buatan di sepanjang pantai utara wilayah kabupaten.
(3) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas kurang lebih 2.134 ha meliputi:
a. sungai besar meliputi: S. Selowongo, S. Sletreng, S. Klatakan, S. Lobawang, S. Deluwang, S. Klatakan (Kendit), S. Sampean, S. Merakan, S. Penjalinan, S. Kresek, S. Curah Udang, S. Majid, S. Simacan, S. Patemon, S. Bayeman, S. Banyuputih, S. Bangeran, S. Kalorkoran/Sekarputih, S. Klenang, S. Sbr. Bendo Hulu, S. Sbr. Bendo Total, S. Batuputih, S. Mangga jajar, S. Deluwang Kecil, S. Pategalan, S. Duren, S. Bales, S. Pakel, S. Gilindung.;
b. perlindungan terhadap anak-anak sungai diluar permukiman ditetapkan minimum 50 meter meliputi seluruh Anak Sungai Sampean dan Sungai Deluwang;
c. pada sungai besar dan anak sungai yang melewati kawasan permukiman ditetapkan minimum 15 meter; dan
d. perlindungan terhadap anak-anak sungai diluar permukiman ditetapkan minimum 50 meter meliputi seluruh anak Sampean dan Sungai Deluwang.
(4) Kawasan sekitar dam, cek dam dan embung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi daratan sepanjang tepian dam, cek dam dan embung yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik dam, cek dam dan embung memiliki luas kurang lebih 380 ha;
(5) Kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi kawasan mata air yang mempunyai manfaat penting mempertahankan kelestarian fungsi mata air kurang lebih sebanyak 64 buah dengan luas kurang lebih 630 ha; dan
(6) Kawasan sempadan jalan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi kawasan sepanjang jalan kereta api, dengan sempadan minimal 23 meter.

Pasal 28

(1) Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d meliputi:
a. kawasan Taman Nasional;
b. kawasan Cagar Budaya.
(2) Kawasan Taman Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Taman Nasional Baluran di Kecamatan Banyuputih dengan luas kurang lebih 3,506 ha;
(3) Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan obyek / benda cagar budaya yang dilindungi yang meliputi:
a. Kecamatan Besuki, berupa bangunan kuno yang diperkirakan bangunan bekas kantor/Rumah Residen / Bupati Besuki, makam Bupati Besuki, menara masjid dan mercusuar; dan
b. Kecamatan Panarukan berupa pelabuhan peninggalan VOC dan stasiun Kereta Api.

Pasal 29

(1) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e, meliputi:
a. Kawasan rawan banjir;
b. Kawasan rawan longsor;
c. Kawasan rawan angin ribut,
d. Kawasan rawan gempa bumi, dan
e. Kawasan rob air.
(2) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
a. Kecamatan Besuki;
b. Kecamatan Bungatan;
c. Kecamatan Kendit;
d. Kecamatan Panarukan;
e. Kecamatan Situbondo;
f. Kecamatan Panji;
g. Kecamatan Jatibanteng;
h. Kecamatan Mladingan; dan
i. Kecamatan Jangkar.
(3) Kawasan rawan longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di:
a. Kecamatan Jatibanteng;
b. Kecamatan Sumbermalang; dan
c. Bungatan, Kendit.
(4) Kawasan rawan angin ribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
a. Kecamatan Jatibanteng; dan
b. Kecamatan Sumbermalang.
(5) Kawasan rawan gempa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
a. Kecamatan Panarukan; dan
b. Kecamatan Banyuputih.
(6) Kawasan rawan rob air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi seluruh kawasan pesisir di wilayah Kabupaten.

Pasal 30

Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud pada pasal 24 huruf f di Kabupaten Situbondo adalah kawasan cekungan air tanah yang tergabung dalam CAT Bondowoso – Situbondo

Pasal 31

(1) Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf g meliputi:
a. kawasan perlindungan plasma nutfah;
b. kawasan perlindungan dan pengungsian satwa; dan
c. kawasan pantai berhutan bakau.
(2) Kawasan perlindungan plasma nutfah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kawasan yang kaya akan keanekaragaman hayati, berada di wilayah Taman Nasional Baluran.
(3) Kawasan perlindungan dan pengungsian satwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi tempat hidup dan perkembangbiakan dari suatu jenis satwa yang perlu dikonservasi meliputi:
a. kawasan Taman Nasional Baluran yang ditetapkan sebagai kawasan perlindungan satwa, terutama satwa banteng.
b. pantai sepanjang Kecamatan Banyuputih dengan luas kurang lebih 229 ha ditetapkan sebagai kawasan pantai berhutan bakau yang dilindungi;
(4) Kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi kawasan pelestarian alam sebagai pembentuk ekosistem hutan bakau dan tempat berkembangbiaknya berbagai biota laut disamping sebagai pelindung pantai dan pengikisan air laut, serta pelindung usaha budidaya dibelakangnya, meliputi:
a. kawasan pantai berhutan bakau berada sepanjang pantai di Kecamatan Banyuglugur, Besuki, Suboh, Mlandingan, Bungatan, Kendit, Panarukan, Kapongan, Mangaran, Arjasa, Jangkar, Asembagus dan kekuatan ikatan tanah terutama pada daerah aliran air dengan luas area kurang lebih 683 ha;
b. menambah dan memperbaiki plengsengan/ penahan yang rusak.
c. memperketat pemberian ijin bangunan dan pengontrolan penggunaan tanah.

Bagian Ketiga

Kawasan Budidaya

Pasal 32

Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada pasal 23 meliputi:
a. Kawasan hutan produksi;
b. Kawasan pertanian;
c. Kawasan perikanan;
d. Kawasan perkebunan;
e. Kawasan pertambangan;
f. Kawasan industri;
g. Kawasan pariwisata;
h. Kawasan pemukiman; dan
i. Kawasan peruntukan Iainnya.

Paragraf 1

Kawasan Hutan Produksi

Pasal 33

Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a memiliki luas area kurang lebih 36.385 ha dari luas wilayah terletak di 6 Kecamatan, yang meliputi:
a. Kecamatan Sumbermalang;
b. Kecamatan Arjasa;
c. Kecamatan Jatibanteng;
d. Kecamatan Mlandingan;
e. Kecamatan Banyuputih; dan
f. Kecamatan Banyuglugur.

Paragraf 2

Kawasan Peruntukan Pertanian

Pasal 34

(1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b meliputi: kawasan tanaman pangan, tanaman holtikultura dan kawasan peternakan.
(2) Kawasan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. wilayah pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan berada di Kecamatan Kapongan, Panarukan, Panji, Jangkar, Mangaran, Arjasa, Besuki, Suboh, Kendit, Asembagus, Situbondo, Jatibanteng dan Sumbermalang;
b. kawasan lahan pertanian untuk tanaman pangan meliputi Kecamatan Kapongan, Panarukan, Panji, Jangkar, Mangaran, Arjasa, Besuki, Suboh, Kendit, Asembagus, Situbondo, Jatibanteng dan Sumbermalang dengan luas 33,639 Ha yang terdiri dari :
1. sawah irigasi eksisting : 32,023 Ha
2. sawah Non irigasi eksisting : 1,616 Ha
c. skala prioritas daerah sentra tanaman pangan padi meliputi Kapongan, dan Panarukan, Panji, dan Arjasa;
d. rencana pengembangan tanaman pangan padi gogo meliputi Sumbermalang, Jatibanteng, Bungatan dan Mlandingan;
e. rencana pengembangan tanaman pangan palawija, berupa jagung berdasarkan skala prioritas berturut-tarut meliputi Banyuglugur, Jatibanteng, Besuki, Suboh, Mladingan, Bungatan, Kendit, Panarukan, Situbondo, Panji, Kapongan, Arjasa, Jangkar, Asembagus, Mangaran, Banyuputih, dan Sumbermalang;
f. rencana pengembangan kedele berdasarkan skala prioritas berturut-turut meliputi Suboh, Mlandingan, Besuki, Situbondo, Panarukan, Panji, Kendit, Kapongan dan Banyuputih;
g. rencana pengembangan tanaman ubi kayu berdasarkan skala prioritas berturut-tarut meliputi Jatibanteng, Arjasa, Sumbermalang, Situbondo, Banyuglugur, Kendit, Jangkar dan Kapongan; dan
h. rencana pengembangan tanaman pangan palawija lainnya, seperti kacang tanah berdasarkan skala prioritas berturut-turut meliputi Jangkar, Arjasa, Kapongan dan Panji.
(3) Kawasan Holtikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di seluruh kecamatan terutama pada daerah yang kurang mendapatkan air dan mengandalkan air hujan (tadah hujan) dengan luas area kurang lebih 43.674 ha dari luas wilayah kabupaten.
(4) Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LPPB) ditetapkan seluas 30,032 Ha yang terdiri dari :
1. Sawah irigasi LPPB : 28,820 Ha
2. Sawah Non-irigasi LPPB : 1,212 Ha
(5) Kawasan peternakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 huruf a merupakan kawasan usaha peternakan perorangan yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten guna peningkatan produksi dan populasi ternak serta mencapai swasembada protein hewani.

Paragraf 4

Kawasan Peruntukan Perikanan

Pasal 35

Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 huruf c meliputi kawasan :

a. budidaya perikanan tambak terdapat di Kecamatan Banyuputih, Jangkar, Arjasa, Kapongan, Mangaran, Panarukan, Kendit, Bungatan, Mlandingan, Suboh, Besuki, Jatibanteng dan Banyuglugur.
b. budidaya perikanan air laut (marine culture) dan wilayah perikanan tangkap (fishing ground) terletak di seluruh wilayah perikanan laut;

Paragraf 5

Kawasan Peruntukan Perkebunan

Pasal 36

Kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 huruf d seluas kurang lebih 20.588 hektar meliputi:
a. komoditi kelapa, pinang, tebu, kopi robusta, kopi arabika, dan cengkeh berada di Kecamatan: Jatibanteng, Sumbermalang, Besuki, Suboh, Mlandingan, Bungatan, Kendit, Situbondo, Panji, Kapongan, Arjasa, Asembagus dan Banyuputih;
b. komoditi kapas berada di Kecamatan: Jatibanteng, Sumbermalang, Besuki, Suboh, Mlandingan, Situbondo, Panji, Jangkar, Arjasa, Asembagus dan Banyuputih;
c. Komoditi jambu mente berada di Kecamatan: Jatibanteng, Sumbermalang, Besuki, Suboh, Mlandingan, Bungatan, Panarukan, Situbondo, Mangaran, Panji, Kapongan, Arjasa, Asembagus dan Banyuputih;
d. komoditi tembakau berada di Kecamatan: Banyuglugur, Jatibanteng, Sumbermalang, Besuki, Suboh, Mlandingan, Bungatan, Arjasa, Jangkar, Asembagus dan Banyuputih; dan
e. komoditi tanaman jarak tersebar di berbagai wilayah kabupaten meliputi: Kecamatan Banyuputih, Arjasa, Kapongan, Panji dan Panarukan, yang memiliki tanah-tanah marjinal/kritis dengan pengelolaan diarahkan pada kawasan industri.

Paragraf 6

Kawasan Peruntukan Pertambangan

Pasal 37

(1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf e meliputi:
(2) Berupa pertambangan golongan batuan yang meliputi :
a. bahan galian batu tras terletak di kecamatan: Panarukan, Situbondo, Kapongan, Arjasa, Asembagus, dan Panji;
b. bahan galian tanah liat terletak di Kecamatan: Situbondo dan Banyuputih;
c. bahan galian pasir terletak di Kecamatan Besuki, Panarukan, Situbondo dan Banyuputih;
d. bahan galian batu kali terletak di Kecamatan Mlandingan dan Kendit; dan
e. bahan galian batu kapur terletak di Kecamatan Panarukan, dan Situbondo.

Paragraf 7

Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 38

(1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf f meliputi:
a. industri sedang dan kecil;
b. pengembangan lokasi kawasan industri yang sudah ada.
c. penetapan dan pengembangan kawasan industri; dan
d. pengembangan industri kecil;
(2) Industri sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa pabrik gula.
(3) Industri kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa industri makanan, minuman, tekstil, penjahit kulit, perhiasan kemasan, anyaman bambu, anyaman tikar, genteng, batu bata , pandai besi, genteng;
(4) Pengembangan lokasi kawasan industri yang sudah ada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
a. pengembangan 5 Pabrik Gula (PG) yang sudah ada berupa PG. Olean di Kecamatan Mangaran, PG. Asembagus di Kecamatan Asembagus, PG. Wringinanom dan PG. Panji di Kecamatan Panji; dan
b. ketersediaan bahan baku, tenaga kerja, permintaan pasar, ketersediaan bahan baku, infra struktur dan perkembangan wilayah.
(5) Penetapan dan pengembangan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
a. kawasan peruntukan industri yang direncanakan di Kecamatan Kapongan, Panji dan Mangaran; dan
b. kawasan peruntukan industri dan sentra-sentra industri kecil tersebar di semua kecamatan wilayah kabupaten.
(6) Rencana pengembangan peruntukan industri kecil, meliputi:
a. pengembangan kawasan sentra industri sedang terutama pada kawasan perdesaan dan perkotaan yang meliputi :
1. Kecamatan Kapongan terletak di Desa Klampokanwetan , Desa Pelayan, Curahcottok, Desa wonokoyo, Desa Selereng, Desa Arjasa, dan
2. Kecamatan Mangaran terletak di Desa Tanjungglugur.
b. pengembangan kawasan sentra industri besar terutama pada kawasan perdesaan dan perkotaan meliputi:
1. Kecamatan Kapongan Desa Klampokan wetan dan Desa Pelayan, dan
2. Kecamatan Mangaran di Desa Tanjungpecinan

Paragraf 8

Kawasan Peruntukan Pariwisata

Pasal 39

(1) Pengembangan kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf g meliputi:
a. pengembangan wisata bahari;
b. objek dan potensi wisata disertai infrastruktur; dan
c. pusat pelayanan wisata dan akomodasi wisata;
(2) Pengembangan wisata bahari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf a, meliputi: zona pengembangan wisata bahari berada di sepanjang pantai utara meliputi Pelabuhan Besuki (di Kecamatan Besuki) - Pantai Pasir Putih (Kec. Bungatan)– Pantai Gelung (Kec. Panarukan)- Pelabuhan Kalbut (Kecamatan kalbut) – Pantai Bama (Taman Nasional Baluran);
(3) Objek dan potensi wisata disertai infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. Zona pengembangan tengah meliputi Makam Raden Tjondrokusumo – Petilasan Syeikh Maulana Ishaq - Pabrik Gula Olean.
b. Zona pengembangan barat meliputi Pelabuhan Rakyat Besuki – Pemandian Banyu Anget – Pemandian Taman – Alam Desa Baderan - Kompleks Makam Bloro - Puncak Rengganis,-Air Terjun Tempora-Karesidenan Besuki-Klenteng Poo Tiang Biaw; dan
c. Zona pengembangan timur meliputi Taman Nasional Baluran – Pantai Bama (Kecamatan Banyuputih)– Pesantren Salafiyah Syafi'iyah - Pelabuhan Jangkar – Air Terjun Setancak – Agro Wisata Kayumas.
(4) Pusat pelayanan wisata dan akomodasi wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
a. objek wisata Pantai Pasir Putih sebagai obyek wisata bahari;
b. objek wisata Pantai Pathek sebagai obyek wisata bahari;
c. objek wisata Pantai Gelung sebagai obyek wisata bahari;
d. objek wisata Pantai Bama sebagai obyek wisata bahari;
e. objek wisata Tapak Tilas Syekh Maulana Ishak Pecaron;
f. objek wisata Taman Nasional Baluran;
g. objek wisata Perkebunan Kayumas PTP XII;
h. objek wisata TPI Pondok Mimbo;
i. objek wisata Pesantren Salafiyah Syafi'iyah;
j. objek wisata Pelabuhan Rakyat Besuki;
k. objek wisata Pemandian Alam Taman;
l. objek wisata Pemandian Alam Banyu Anget; dan
m. objek wisata Alam Desa Baderan.
(5) Pengembangan wisata bahari : jalur wisata Denpasar-Banyuwangi-Sumenep-Situbondo;

Paragraf 9

Kawasan Peruntukan Pemukiman

Pasal 40

(1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf h meliputi:
a. permukiman perdesaan; dan
b. permukiman perkotaan.
(2) Kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. kawasan permukiman perdesaan dengan kepadatan tinggi meliputi Kecamatan Besuki, Situbondo, Panji, Kapongan, dan Banyuputih, dengan mengembangkan daerah permukiman;
b. kawasan permukiman perdesaan dengan kepadatan sedang meliputi Kecamatan Jatibanteng, Suboh, Panarukan, Mangaran, Asembagus, agar dipertahankan; dan
c. kawasan permukiman perdesaan dengan kepadatan rendah meliputi Kecamatan Sumbermalang, Banyuglugur, Mandingan, Bungatan, Kendit, Arjasa, Jangkar.
(3) Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kawasan yang dominasi kegiatannya difungsikan untuk kegiatan yang bersifat kekotaan dan merupakan orientasi pergerakan penduduk yang ada pada wilayah sekitarnya, meliputi:
a. pemukiman yang berada di semua ibukota kecamatan terutama pada lingkup wilayah kecamatan;
b. rencana permukiman diarahkan muncul pada daerah-daerah pengembangan industri meliputi area sekitar PLTU Paiton, Oil Refinary, dan eksplorasi laut.

Paragraf 10

Kawasan Peruntukan Lainnya

Pasal 41

(1) Pengembangan kawasan budidaya peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 huruf i, meliputi:
a. Kawasan sektor informal;
b. Kawasan pertahanan dan keamanan; dan
c. Kawasan budidaya perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
d. Kawasan Andalan
(2) Pengembangan kawasan sektor informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di kawasan perkotaan PKL dan PKLp Kabupaten Situbondo:
(3) Pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan.
(4) Pengembangan kawasan budidaya perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c meliputi :
a. zona konservasi atau lindung;
b. zona pengembangan;
c. zona pengembangan di darat;
d. zona alur laut; dan
e. pengelolaan kawasan pesisir.
(5) Zona konservasi atau lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
a. suaka alam/cagar alam laut meliputi yang perlu dilindungi bagi kepentingan plasma nuftah, keperluan pariwisata dan ilmu pengetahuan;
b. perlindungan zona peka perubahan ekosistem pesisir yang memiliki hutan bakau/mangrove dan terumbu karang yang melindungi berbagai jenis biota laut di sepanjang pantai utara meliputi Pantai Bama, Pasir Putih dan Pathek.
(6) Zona pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi zona pengembangan umum kawasan pesisir, meliputi:
a. kawasan perikanan, terdapat di seluruh kawasan perairan laut yang merupakan area yang dirancang untuk mengakomodasi dan menjamin akses yang kontinyu pada sumberdaya ikan bagi nelayan yang menggunakan alat tangkap yang permanen maupun setengah permanen dan struktur budidaya laut. Termasuk bagian ini meliputi tambak ikan atau udang, wilayah perikanan tangkap, budidaya air laut dan tempat pemijahan ikan;
b. kawasan pariwisata, merupakan area yang ditetapkan sebagai suatu zona khusus untuk kepentingan pariwisata baik di darat maupun di pesisir dan laut ditetapkan pada area yang mempunyai keindahan alam dan potensi sumber daya laut meliputi sepanjang pesisir pantai utara; dan
c. kawasan industri, di pesisir dikembangkan berdasarkan kaidah yang tidak bertentangan dengan pelestarian lingkungan hidup.
(7) Zona pengembangan di darat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c meliputi:
a. zona permukiman meliputi: permukiman perkotaan maupun perdesaan yang pemakaian lahannya tidak didominasi oleh pertanian atau kehutanan dan terdapat di sepanjang pantai utara yang merupakan permukiman nelayan; dan
b. zona pariwisata berupa daerah yang dirancang untuk pembangunan pariwisata yang sudah ada meliputi: k
(8) Zona alur laut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d ditetapkan untuk menjaga kepentingan umum dan keamanan nasional melalui :
a. pengembangan alur lintasan kapal;
b. pemberian rambu-rambu laut;
c. penginformasian alur laut melalui peta laut yang terbaru.
(9) Kawasan Andalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah kawasan Situbondo – Bondowoso – Jember dengan sektor unggulan perkebunan, pertanian, industri, pariwisata dan perikanan laut

BAB V

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN

Pasal 42

(1) Beberapa kawasan yang merupakan kawasan strategis kabupaten meliputi:
a. kawasan strategis ekonomi;
b. kawasan strategis sosio-kultural;
c. kawasan strategis teknologi tinggi; dan
d. kawasan strategis penyelamatan lingkungan hidup.
(2) Kawasan strategis ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
a. pengembangan kawasan perdagangan dan jasa di kawasan PKLp;
b. pengembangan kawasan industri di Kecamatan Mangaran, Kapongan, dan Panji;
c. pengembangan Pelabuhan Kalbut, Besuki, Panarukan dan Jangkar; dan
d. pengembangan kawasan pengolahan hasil perikanan di Pondok Mimbo di Desa Sumberanyar Kecamatan Banyuputih, Desa Klatakan di Kecamatan Kendit dan Desa Pesisir Kecamatan Besuki.
e. Mendorong pengembangan dan pembangunan Kawasan Tertinggal di Kabupaten Situbondo yang meliputi :
1. Desa Alas Tengah, Desa Tamankursi dan desa Sumberargo di Kecamatan Sumbermalang;
2. Desa Patemon, Desa Kembangsari, Desa Pategalan di Kecamatan Jatibanteng;
3. Desa Tepos dan Desa Selobanteng di Kecamatan Banyuglugur;
4. Desa Cemara, Desa Gunung Putri dan Desa Dawuhan di Kecamatan Suboh;
5. Desa Alas Bayur dan Desa Campoan di Kecamatan Mlandingan;
6. Desa Patemon di Kecamatan Bungatan;
7. Desa Rajekwesi dan Desa Kukusan di Kecamatan Kendit;
8. Desa Kayumas di Kecamatan Arjasa
(3) Kawasan strategis sosio-kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi kawasan di sekitar benda-benda peninggalan sejarah, meliputi:
a. menara masjid dan rumah eks karisidenan Situbondo di alun-alun Besuki; dan
b. perumahan lama (tanah lajeng), stasiun KA peninggalan VOC, petilasan Hayam Wuruk, Mercusuar dan pelabuhan peninggalan VOC di Kecamatan Panarukan.
(4) Kawasan strategis teknologi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
a. pengembangan kawasan di sekitar PLTU Paiton yang masuk dalam batas administrasi wilayah kabupaten; dan
b. pengembangan kawasan pendayagunaan sumber daya alam berdasarkan lokasi sumber daya alam strategis nasional berupa zonasi kawasan pemurnian minyak bumi (Oil Refinery) di Tanjung Paciran Kecamatan Mangaran.
c. Kawasan pertambangan energi panas bumi di Gunung Argopuro dan Belawan Ijen.
(5) Kawasan strategis penyelamatan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berada di Taman Nasional Baluran di Kecamatan Banyuputih;

BAB VI

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 43

(1) Arahan pemanfaatan ruang berisikan indikasi program pembangunan utama jangka menengah lima tahunan kabupaten.
(2) Arahan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. perwujudan rencana struktur ruang;
b. perwujudan rencana pola ruang; dan
c. perwujudan kawasan strategis di wilayah kabupaten.
(3) Arahan pemanfaatan ruang wilayah berupa indikasi program terlampir dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan daerah ini.

Bagian Kedua

Perwujudan Rencana Struktur Ruang

Pasal 44

Perwujudan rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a meliputi:
a. perwujudan sistem pusat kegiatan;
b. perwujudan sistem prasaran utama; dan
c. perwujudan sistem prasarana lainnya.

Paragraf 1

Perwujudan Sistem Pusat Kegiatan

Pasal 45

(1) Perwujudan sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a meliputi:
a. pengembangan Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
b. pengembangan Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp);
c. pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK); dan
d. pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).
(2) Pengembangan PKL Situbondo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a. Penyusunan RDTR, penyusunan peraturan zonasi, dan penyusunan RP4D;
b. Penyusunan masterplan kawasan pusat pemerintahan, penyusunan rencana RTH kota; dan
c. Pengembangan prasarana dan sarana dasar.
(3) Pengembangan PKLp Besuki dan Asembagus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. Penyusunan RTBL Kawasan;
b. Penyusunan Rencana RTH; dan
c. Pengembangan Prasarana dan Sarana Dasar.
(4) Pengembangan PPK Banyuglugur, Suboh, Mlandingan, Bungatan, Jatibanteng, Sumbermalang, Kendit, Panarukan, Mangaran, Panji, Arjasa, Kapongan, Jangkar, dan BanyuputihPalas, Candipuro, Merbau Mataram, dan Tanjung Sari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a. Penyusunan RDTR kawasan perkotaan Banyuglugur, Suboh, Mlandingan, Bungatan, Jatibanteng, Sumbermalang, Kendit, Panarukan, Mangaran, Panji, Arjasa, Kapongan, Jangkar, dan BanyuputihPalas, Candipuro, Merbau Mataram, dan Tanjung Sari;
b. Penyusunan RTBL Kawasan;
c. Penyusunan Rencana RTH; dan
d. pengembangan Prasarana dan Sarana Dasar.
(5) Pengembangan PPL Desa Kayumas, Patemon, Tanjung Pecinan, Gelung, Kumbang sari, Curahcotok, Battal, Dawuhan, Kalirejo, Kedunglo, Lubawang, Patemon, Kukusan, Alas Banyur dan Blimbing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
a. Penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi Kawasan
b. Penyusunan RTBL kawasan
c. Pengembangan Prasarana dan Sarana Dasar

Paragraf 2

Perwujudan Sistem Prasarana Utama

Pasal 46

Perwujudan sistem prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b meliputi:
a. sistem jaringan transportasi darat;
b. sistem jaringan perkeretaapian;
c. sistem jaringan transportasi laut;

Pasal 47

Perwujudan sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a meliputi:
a. jaringan lalu lintas angkutan jalan; dan
b. jaringan Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan.

Pasal 48

(1) Perwujudan jaringan lalu lintas angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a meliputi:
a. jaringan jalan dan jembatan;
b. jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
(2) Perwujudan sistem jaringan jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. Jaringan jalan nasional meliputi:
1. pembangunan jaringan jalan bebas hambatan Surabaya – Situbondo – Probolinggo - Banyuwangi;
b. Pengembangan jaringan jalan provinsi berupa jaringan jalan kolektor primer 2 (dua) yang menghubungkan antar ibukota kabupaten/kota;
1. pengembangan jalan arteri sekunder besuki – situbondo – Asembagus yang merupakan jalur Surabaya - Banyuwangi
2. pengembangan jaringan jalan kolektor primer yang menghubungkan Situbondo - Bondowoso.
c. Pengembangan jaringan jalan kabupaten berupa jalan lokal primer di setiap kecamatan di Kabupaten Situbondo;
(3) Perwujudan jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. Pembangunan Terminal Induk di Desa Kilensari Kecamatan Panarukan;
b. Pembangunan Terminal Antara Bagian Tengah di Lapangan Sepakbola Kapongan, Pertigaan jalan Selatan Asrama Kompi 514, jalan menuju Kampus UNARS dan Pelabuhan Kalbut Kecamatan Panarukan
c. pembangunan terminal antara bagian barat di Besuki dan Bungatan;
d. Pembangunan Terminal Antara Bagian Timur di Kecamatan Arjasa, Banyuputih, Pelabuhan Jangkar dan Asembagus;
e. Pembangunan Terminal Pemberhentian Trek di Kecamatan Banyuglugur

Pasal 49

Perwujudan sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b meliputi:
a. Revitalisasi jalur KA;
b. pengembangan jaringan double-track

Pasal 50

Perwujudan sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c meliputi:
a. Pengembangan Pelabuhan Besuki sebagai Pelabuhan Lokal
b. Pengembangan Pelabuhan Panarukan sebagai Pelabuhan regional
c. Pengembangan Pelabuhan Kalbut sebagai Pelabuhan Nasional
d. Pengembangan Pelabuhan Jangkar sebagai Pelabuhan lokal
e. Pengembangan Pelabuhan Wonorejo di Kecamatan Banyuputih
f. Pengembangan Pelabuhan Kapongan di Kecamatan Kapongan
g. Pengembangan Pelabuhan Pondok Mimbo di Kecamatan Mangaran
h. Pengembangan Pelabuhan Blitok di Kecamatan Bungatan.

Paragraf 3

Perwujudan Sistem Prasarana Lainnya

Pasal 51

Perwujudan sistem prasaran lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c meliputi:
a. sistem jaringan energi dan kelistrikan;
b. sistem jaringan telekomunikasi;
c. sistem jaringan sumberdaya air; dan
d. sistem jaringan prasarana wilayah lainnya.

Pasal 52

Perwujudan sistem jaringan energi dan kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a meliputi:
a. Penambahan dan perbaikan jaringan di seluruh Kecamatan Kabupaten Situbondo.
b. Peningkatan infrastruktur pendukung di seluruh Kecamatan Kabupaten Situbondo;
c. Pengembangan prioritas di Kecamatan Arjasa (kawasan Kayu Mas) untuk menunjang kegiatan Pariwisata (Agrowisata Kayu Mas dan Segitiga Emas Gunung Ijen)
d. Pengembangan PLTU di Kecamatan Banyuglugur.

Pasal 53

Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b meliputi:
a. Penambahan jaringan-jaringan baru terutama di pusat-pusat kecamatan dan kawasan strategis;
b. Pengembangan telepon umum yang ditunjang oleh Wartel pada kawasan-kawasan perdagangan,jasa dan perkantoran;
c. Penyediaan tower BTS (Base Transceiver Station) secara bersama.

Pasal 54

(1) Perwujudan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c meliputi:
a. Pengembangan jaringan air minum baru di kecamatan-kecamatan yang belum terjangkau instalasi air bersih;
b. Pengembangan fasilitas air bersih;
c. Pengembangan instalasi air bersih pada kawasan Wisata potensial.

Pasal 55

(1) Perwujudan sistem jaringan prasarana wilayah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf d meliputi:
a. sistem jaringan persampahan;
b. sistem air minum kota;
c. sistem pengelolaan air limbah;
d. sistem drainase; dan
e. jalur dan ruang evakuasi bencana.
(2) Perwujudan sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. penyusunan rencana induk pengolahan persampahan;
b. pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) regional di Kecamatan Situbondo;
c. Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) di seluruh Kecamatan di Kabupaten Situbondo;
d. penerapkan pengelolaan sampah dengan menggunakan pendekatan konsep 4R, yaitu reduce (mengurangi), reuse (memakai kembali), recycle (mendaur ulang) dan replace (mengganti);
e. peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam penyelenggaraan sistem pengelolaan persampahan;
f. peningkatan fungsi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dari sistem open dumping ke sanitary landill;
g. peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas sistem pelayanan;
h. pengembangan alternatif pembiayaan;
i. pengembangan tempat penampungan sampah sementara atau penyediaan kontainer pada setiap wilayah kecamatan sebagai tempat penampungan sampah pasar dan rumah tangga sebelum diangkut ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah;
j. penyediaan sarana pengangkutan sampah yang memadai dan mendistribusikannya secara proporsional di setiap wilayah; dan
k. pengembangan sistem pengelolaan sampah terpadu Satuan Operasional Kebersihan Lingkungan (SOKLI) termasuk didalamnya membangun Instalasi Pengelolaan Sampah Terpadu (IPST).
(3) Perwujudan sistem jaringan air minum perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pengembangan dan pemanfaatan PDAM yang melayani Kecamatan Situbondo, Kecamatan Asembagus dan Kecamatan Besuki.
(4) Perwujudan sistem jaringan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a. pengembangan septik tank dengan sistem terpadu untuk kawasan pemukiman perkotaan;
b. pengembangan sistem sewerage untuk kawasan industri dan kawasan padat dengan memakai sistem Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) serta Instalasi Pengolahan Limbah Terpadu (IPLT); dan
c. pengembangan sistem jaringan tertutup untuk kawasan industri yang memungkinkan menghasilkan limbah.
(5) Perwujudan sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan peningkatan kapasitas sistem drainase di pusat-pusat kegiatan.
(6) Perwujudan Jalur dan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :
a. pengembangan jalur evakuasi bencana gempa bumi di seluruh Kecamatan di Kabupaten Situbondo;
b. pengembangan jalur evakuasi bencana banjir di Kecamatan Situbondo, Kecamatan Panarukan, dan kecamatan-kecamatan lain yang terkena jalur banjir melalui pola jaringan jalan menuju lokasi-lokasi penampungan yang telah di tetapkan.

Bagian Kedua

Perwujudan Rencana Pola Ruang

Paragraf 1

Umum

Pasal 56

Perwujudan rencana pola ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b meliputi:
a. perwujudan kawasan lindung; dan
b. perwujudan kawasan budidaya.

Paragraf 2

Perwujudan Kawasan Lindung

Pasal 57

Perwujudan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a meliputi:
a. perwujudan kawasan hutan lindung;
b. perwujudan kawasan perlindungan setempat;
c. perwujudan kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya; dan
d. perwujudan kawasan rawan bencana alam.

Pasal 58

Perwujudan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf
a meliputi:
a. rehabilitasi kawasan hutan lindung, penguatan program dan pemberdayaan masyarakat;
b. pengawasan dan pengamanan kawasan hutan lindung; dan
c. pengendalian pembangunan fisik dan perkembangan aktifitas binaan pada kawasan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 59

(1) Perwujudan kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b meliputi:
a. kawasan sempadan pantai;
b. kawasan sempadan sungai; dan
c. kawasan sempadan mata air.
(2) Perwujudan kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. pengamanan kawasan sempadan pantai;
b. normalisasi dan rehabilitasi kawasan sempadan pantai;
c. pengendalian pemanfaatan kawasan budidaya di sempadan pantai;
d. pengembangan kegiatan budidaya harus dilakukan dengan tidak merusak fungsi lindung; dan
e. pengembangan kegiatan pariwisata yang tidak menggangu kawasan lindung di sempadan pantai.
(3) Perwujudan kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. peningkatkan kemampuan daerah aliran sungai untuk melangsungkan daur hidrologinya dengan pembentukan kawasan perlindungan setempat sempadan sungai
b. penertiban bangunan permukiman, publik dan komersial yang berada pada garis sempadan sungai secara bertahap sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memperhatikan kearifan lokal;
c. normalisasi dan rehabilitasi kawasan sempadan sungai;
d. pengembangan konsep bangunan menghadap sungai;
e. pembangunan jalan inspeksi pada kawasan sungai yang melalui kawasan perkotaan dan atau permukiman;
f. konservasi lahan pada jalur kanan kiri sungai yang potensial erosi dan longsor; dan
g. pemanfaatan garis sempadan sungai diarahkan untuk kegiatan budi daya tanaman keras bernilai ekologis dan ekonomis, tanaman sayuran, dan lainnya.
(4) Perwujudan kawasan sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a. pengamanan kawasan sekitar mata air;
b. penertiban bangunan permukiman, publik dan komersial yang berada pada sempadan mata air secara bertahap sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memperhatikan kearifan lokal;
c. normalisasi dan rehabilitasi kawasan sempadan mata air; dan
d. pengembangan ruang terbuka hijau dan kegiatan pariwisata.

Pasal 60

(1) Perwujudan kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c meliputi:
a. perwujudan Taman Nasional; dan
b. perwujudan Cagar Budaya;
(2) Perwujudan kawasan Taman Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. rehabilitasi kawasan Taman Nasional, penguatan program dan pemberdayaan masyarakat;
b. pengawasan dan pengamanan kawasan cagar alam; dan
c. pengendalian pembangunan fisik dan perkembangan aktifitas binaan pada kawasan dan pemberdayaan masyarakat.
(3) Perwujudan kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. pengembangan kawasan Cagar budaya sebagai kawasan Penelitian dan Wisata Minat Khusus;
b. pengendalian pembangunan fisik dan perkembangan aktifitas binaan pada kawasan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 61

(1) Perwujudan pengelolaan kawasan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf d meliputi:
a. perwujudan pengelolaan kawasan rawan banjir;
b. perwujudan pengelolaan kawasan rawan gelombang pasang;
c. perwujudan pengelolaan kawasan rawan longsor; dan
d. perwujudan pengelolaan kawasan rawan gempa bumi.
(2) Perwujudan pengelolaan kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. pengendalian pembangunan fisik dan perkembangan kawasan budidaya pada kawasan rawan bencana banjir;
b. pengembangan ruang evakuasi bencana banjir;
c. pengembangan jalur evakuasi bencana banjir; dan
d. penyusunan rencana mitigasi bencana banjir.
(3) Perwujudan pengelolaan kawasan rawan gelombang pasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. pengendalian pembangunan dan perkembangan kawasan budidaya dengan memperhatikan bangunan yang tahan gempa;
b. pengembangan ruang evakuasi pada kawasan rawan gelombang pasang;
c. pengembangan jalur evakuasi pada kawasan rawan gelombang pasang; dan
d. penyusunan rencana mitigasi pada kawasan rawan gelombang pasang.
(4) Perwujudan pengelolaan kawasan rawan longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a. pengendalian pembangunan fisik dan perkembangan kawasan budidaya pada kawasan rawan bencana longsor;
b. pengembangan ruang evakuasi pada kawasan bencana longsor;
c. pengembangan jalur evakuasi pada kawasan pada kawasan bencana longsor; dan
d. penyusunan rencana mitigasi pada kawasan bencana longsor.
(5) Perwujudan pengelolaan kawasan rawan gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
a. pengendalian pembangunan dan perkembangan kawasan budidaya dengan memperhatikan bangunan yang tahan gempa;
b. pengembangan ruang evakuasi pada kawasan rawan gempa bumi;
c. pengembangan jalur evakuasi pada kawasan rawan gempa bumi; dan
d. penyusunan rencana mitigasi pada kawasan rawan gempa bumi.

Paragraf 3

Perwujudan Kawasan Budidaya

Pasal 62

Perwujudan pola ruang kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada pasal 43 huruf b meliputi:
a. perwujudan kawasan hutan produksi;
b. perwujudan kawasan pertanian;
c. perwujudan kawasan perikanan;
d. perwujudan kawasan pertambangan;
e. perwujudan kawasan industri;
f. perwujudan kawasan pariwisata;
g. perwujudan kawasan pemukiman; dan
h. perwujudan kawasan peruntukan lainnya.

Pasal 63

Perwujudan kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a meliputi:
a. pengembangan hutan produksi terbatas melalui kegiatan Hutan Tanaman Rakyat; dan
b. pengembangan eksploitasi hasil hutan dengan sistem tebang pilih.

Pasal 64

(1) Perwujudan kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf c meliputi:
a. perwujudan kawasan pertanian tanaman pangan;
b. perwujudan kawasan hortikultura;
c. perwujudan kawasan perkebunan; dan
d. perwujudan kawasan peternakan.
(2) Perwujudan kawasan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. peningkatan produktifitas lahan padi sawah melalui intensifikasi dan pengembangan padi organik;
b. pengembangan dan pembangunan prasarana dan sarana pendukung kegiatan pertanian;
c. penguatan kelembagaan petani terkait dengan pengelolaan sumber daya air untuk irigasi, pengadaan sarana produksi, panen dan pasca panen;
d. pengembangan kawasan pertanian melalui pendekatan agropolitan pada kawasan-kawasan potensial;
e. penyusunan Masterplan Agropolitan; dan
f. pengembangan pasar hewan yang didukung dengan sentra peternakan.
(3) Perwujudan kawasan pertanian hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. pengembangan kawasan sentra penghasil tanaman holtikultura;
b. optimalisasi produksi Mangga melalui pengembangan kawasan sentra Pisang;
c. optimalisasi produksi Kelengkeng melalui Pengembangan Kawasan Sentra Kelengkeng; dan
d. optimalisasi produksi Jeruk melalui Pengembangan Kawasan Sentra Jeruk;
e. optimalisasi produksi Manggis melalui Pengembangan Kawasan Sentra Manggis;
f. optimalisasi produksi Anggur melalui Pengembangan Kawasan Sentra Anggur;
g. optimalisasi produksi Jambu Air melalui Pengembangan Kawasan Sentra Jambu Air;
h. optimalisasi produksi Pisang melalui Pengembangan Kawasan Sentra Pisang;
(4) Perwujudan kawasan pertanian perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a. Pengembangan terminal agrobisnis di daerah panji dan kapongan;
b. Pengembangan sentra tembakau di Besuki dan Arjasa;
c. Pengembangan tanaman jarak pada lahan kritis; dan
d. optimalisasi produksi kelapa, pinang, tebu, kopi robusta, cengkeh, kapas jambu mente dan tembakau dengan membuat sentra-sentra produksi pada daerah yang potensial di Kabupaten Situbondo.
(5) Perwujudan kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
a. peningkatan produktifitas peternakan dengan komoditas Sapi, Kambing, Ayam Ras Petelur, dan Ayam Ras Pedaging; dan
b. peningkatan sarana dan prasarana peternakan.

Pasal 65

Perwujudan kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf c meliputi:
a. pengembangan kegiatan perikanan tangkap;
b. pengembangan fasilitas PPI;
c. pengembangan kegiatan perikanan budidaya laut dan tambak; dan
d. pengembangan kawasan minapolitan.

Pasal 66

Perwujudan kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf d meliputi:
a. penyusunan studi potensi pertambangan Kabupaten Situbondo;
b. penyusunan Profil Potensi Pertambangan Kabupaten Situbondo;
c. pengembangan pertambangan tertutup pada kawasan hutan lindung;
d. rehabilitasi lahan pasca tambang; dan
e. pelarangan dan penghentian kegiatan penambangan yang menimbulkan kerusakan lingkungan.

Pasal 67

Perwujudan kawasan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf e meliputi:
a. pengembangan kawasan industri manufaktur;
b. penyusunan Masterplan industri; dan
c. pembangunan Infrastruktur pendukung Industri dan pergudangan.

Pasal 68

Perwujudan kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf f meliputi:
a. penyusunan rencana induk pengembangan pariwisata daerah;
b. penyusunan rencana induk pengembangan obyek wisata;
c. pengembangan paket paket wisata potensial;
d. pengembangan kegiatan wisata kuliner;
e. pengembanagan pelabuhan wisata ;
f. pengembangan even rutin tahunan;
g. penguatan dan pemberdayaan masyarakat produksi cinderamata;
h. pembuatan pusat informasi wisata pada titik – titik berkumpulnya wisatawan; dan
i. pengembangan atraksi wisata pada kawasan wisata alam.

Pasal 69

(1) Perwujudan kawasan pemukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf g meliputi:
a. perwujudan permukiman perkotaan; dan
b. perwujudan permukiman perdesaan.
(2) Perwujudan kawasan pemukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. pemetakan zona permukiman eksisiting dan kawasan siap bangun dengan memperhatikan :
1. daya tampung kota, terkait dengan kawasan yang relatif aman dari ancaman bencana alam, lahan dengan kemiringan dibawah 15% (lima belas persen), dan pertumbuhan penduduk;
2. rencana pembangunan sentra industri kecil;
3. rencana pengembangan fasilitas utama kota; dan
4. rencana pengembangan kawasan perdagangan dan jasa.
b. identifikasi kelengkapan dan cakupan layan fasilitas dan utilitas utama pada masing-masing blok dan perkiraan kebutuhan untuk tahun 2031, seperti :
1. jalan lingkungan;
2. sistem jaringan prasarana air minum;
3. sistem jaringan prasarana listrik;
4. sistem jaringan prasarana telekomunikasi;
5. sistem pengelolaan sampah; dan
6. sistem drainase dan pengelolaan limbah.
c. pencegahan banjir melalui pengelolaan daerah tangkapan air berupa biophori maupun danau buatan di kawasan permukiman.
d. identifikasi lokasi kelompok permukiman yang berada pada kawasan rawan bencana alam dan merekomendasikan mitigasinya/relokasi;
e. revitalisasi kawasan tradisional/etnis/ bersejarah yaitu kawasan yang mempunyai bangunan bersejarah yang bernilai atau bermakna penting;
f. peningkatan penyehatan lingkungan permukiman;
g. identifikasi seluruh bangunan yang berada pada kawasan aman bencana alam, namun tidak memenuhi syarat teknis tahan gempa dan merekomendasikan solusi teknisnya;
h. penyusunan rencana teknis tata ruang kota dengan pendekatan mitigasi bencana dan pencadangan kawasan permukiman baru (kasiba dan lisiba) dengan rencana pembangunan prasarana permukiman yang lebih terarah, efektif, efisien, produktif, aman dan berkelanjutan;
i. pengadaan perumahan melalui subsidi KPR-Rumah Sangat Sederhana; dan
j. penataan, perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman.
(3) perwujudan pengembangan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
a. identifikasi kebutuhan perumahan dan penyediaan perumahan perdesaan melalui bantuan pemerintah dan pembangunan perumahan swadaya;
b. relokasi kelompok permukiman perdesaan dalam kawasan lindung;
c. klasifikasi kelompok permukiman yang berada pada kawasan budi daya yang mempunyai akses tinggi, sedang dan rendah;
d. identifikasi kelengkapan prasarana dan sarana permukiman pada masing-masing kelompok permukiman dan merekomendasikan rencana pembangunannya; dan
e. penyediaan prasarana dan sarana permukiman skala perdesaan dengan memperhatikan prinsip pemerataan, pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas hidup, efesiensi dan efektivitas.

Pasal 70

Perwujudan kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf h meliputi:
a. pemantapan kawasan pertahanan dan keamanan; dan
b. pengembangan kawasan budidaya perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi kegiatan pariwisata, perikanan, dan perkampungan nelayan.

Bagian Keempat

Perwujudan Kawasan Strategis

Pasal 71

(1) Perwujudan kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf c meliputi :
a. kawasan strategis dengan sudut kepentingan ekonomi;
b. kawasan strategis dengan sudut aspek sosial-kultural;
c. kawasan strategis penyelamatan lingkungan hidup; dan
d. kawasan strategis dengan sudut pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi; dan
(2) Perwujudan kawasan strategis dengan sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. pengembangan kawasan perdagangan dan jasa di kawasan PKL dan PKLp Kabupaten Situbondo;
b. pengembangan kawasan industri di Kecamatan Mangaran, Kapongan, dan Panji;
c. pengembangan Pelabuhan Kalbut, Besuki, Panarukan dan Jangkar; dan
d. pengembangan kawasan pengolahan hasil perikanan di Pondok Mimbo di Desa Sumberanyar Kecamatan Banyuputih, Desa Klatakan di Kecamatan Kendit dan Desa Pesisir Kecamatan Besuki.
e. Mendorong pengembangan dan pembangunan Kawasan Tertinggal di Kabupaten Situbondo yang meliputi :
1. Desa Alas Tengah, Desa Tamankursi dan desa Sumberargo di Kecamatan Sumbermalang;
2. Desa Patemon, Desa Kembangsari, Desa Pategalan di Kecamatan Jatibanteng;
3. Desa Tepos dan Desa Selobanteng di Kecamatan Banyuglugur;
4. Desa Cemara, Desa Gunung Putri dan Desa Dawuhan di Kecamatan Suboh;
5. Desa Alas Bayur dan Desa Campoan di Kecamatan Mlandingan;
6. Desa Patemon di Kecamatan Bungatan;
7. Desa Rajekwesi dan Desa Kukusan di Kecamatan Kendit;
8. Desa Kayumas di Kecamatan Arjasa
(3) Perwujudan kawasan strategis dengan sudut aspek sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa :
a. Konservasi dan preservasi menara masjid dan rumah eks karisidenan Situbondo di alun-alun Besuki; dan
b. Konservasi dan preservasi perumahan lama (tanah lajeng), stasiun KA peninggalan VOC, petilasan Hayam Wuruk, Mercusuar dan pelabuhan peninggalan VOC di Kecamatan Panarukan.
(4) Perwujudan kawasan strategis degan sudut penyelamatan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa :
a. Pembatasan pembangunan pada kawasan Taman Nasional Baluran di Kecamatan Banyuputih;
b. Pemberdayaan masyarakat sekitar Taman Nasional Baluran
(5) sudut pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c berupa pengembangan kawasan energi panas bumi di Argopuro dan Balawan Ijen .

Bagian Kelima

Optimalisasi Aset Pemerintah Daerah

Pasal 72

Optimalisasi Aset pemerintah daerah meliputi perlindungan terhadap :
1. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Situbondo seluas 30,032 Ha
2. Kawasan Taman Nasional Baluran;
3. Kawasan Andalan Provinsi yang berada di Kabupaten Situbondo dengan sektor Unggulan perkebunan, pertanian, industri, pariwisata dan perikanan laut.

Bagian Keenam

Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

Paragraf 1

Perumusan Kebijakan Strategis Operasionalisasi

Pasal 73

(1) Penataan ruang sesuai dengan RTRW dilaksanakan secara sinergis dengan Peraturan Daerah lain yang ada di Daerah.
(2) Penataan ruang dilaksanakan secara menerus dan sinergis antara perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Paragraf 2

Prioritas dan Tahapan Pembangunan

Pasal 74

(1) Prioritas pelaksanaan pembangunan disusun berdasarkan atas kemampuan pembiayaan dan kegiatan yang mempunyai efek mengganda sesuai arahan umum pembangunan daerah.
(2) Program pembiayaan terdiri atas:
a. program utama
b. perkiraan pendanaan
c. sumber pembiayaan
d. instansi pelaksana
(3) Waktu pelaksanaan dalam 4 tahapan pelaksanaan (5 tahunan)

BAB VII

KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 75

(1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten menjadi acuan pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten.
(2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Ketentuan umum peraturan zonasi;
b. Ketentuan Perizinan;
c. Ketentuan intensif dan disinsentif; dan
d. Arahan sanksi.
Bagian Kedua Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Pasal 76

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) huruf a, menjadi pedoman bagi penyusunan peraturan zonasi oleh pemerintah kabupaten/kota.
(2) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
a. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung;
b. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya; dan
c. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan prasarana.
(3) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan rencana tata ruang untuk setiap zona pemanfaatan ruang.
(4) Pemanfaatan ruang pada kawasan budidaya selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 diperbolehkan dengan ketentuan tidak mengganggu dominasi fungsi kawasan yang bersangkutan dan tidak pemanfaatan ruang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Lindung

Pasal 77

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 pada ayat (2) huruf (a) meliputi:
a. kawasan hutan lindung;
b. kawasan perlindungan setempat;
c. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya; dan
d. kawasan rawan bencana alam;
e. Kawasan lindung geologi.

Pasal 76

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a meliputi:
a. Dalam kawasan hutan lindung masih diperkenankan dilakukan kegiatan lain yang bersifat komplementer terhadap fungsi hutan lindung sebagaimana ditetapkan dalam KepmenHut Nomor 50 tahun 2006;
b. Kegiatan pertambangan di kawasan hutan lindung masih diperkenankan sepanjang tidak dilakukan secara terbuka, dengan syarat harus dilakukan reklamasi areal bekas penambangan sehingga kembali berfungsi sebagai kawasan lindung;
c. Kawasan hutan lindung,dapat dialihfungsikan sepanjang mengikuti prosedur dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
d. Pembangunan prasarana wilayah yang harus melintasi hutan lindung dapat diperkenankan dengap ketentuan :
1. Tidak menyebabkan terjadinya perkembangan pemanfaatan ruang budidaya di sepanjang jaringan prasarana tersebut.
2. Mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan.

Pasal 78

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b meliputi:
a. kawasan sempadan pantai;
b. kawasan sempadan sungai; dan
c. kawasan sempadan mata air.
(2) Ketentuan umum peraturan zonasi sempadan pantai sebagaiman dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. Kawasan sempadan pantai ditetapkan 100 meter dari titik pasang tertinggi
b. Dalam kawasan sempadan pantai yang termasuk dalam zona inti wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tidak diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya kecuali kegiatan penelitian, bangunan pengendali air, dan sistem peringatan dini (early warning system);
c. Dalam kawasan sempadan pantai yang termasuk zona pemanfaatan terbatas dalam wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya pesisir, ekowisata, dan perikanan tradisional;
d. Dalam kawasan sempadan pantai yang termasuk zona lain dalam wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya sesuai peruntukan kawasan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. Kawasan sempadan sungai ditetapkan dengan kriteria:
1. Bertanggul dan berada dalam kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 5 (lima) meter dari kaki tanggul sebelah luar
2. Tidak bertanggul dan berada diluar kawasan permukiman dengan lebar minimal paling sedikit 100 (seratus) meter dari tepi sungai
3. Tidak bertanggul pada sungai kecil diluar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi sungai.
b. Dalam kawasan sempadan sungai tidak diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya yang mengakibatkan terganggunya fungsi sungai;
c. Dalam kawasan sempadan sungai masih diperkenankan dibangun prasarana wilayah dan utilitas lainnya dengan ketentuan :
1. Tidak menyebabkan terjadinya perkembangan pemanfaatan ruang budidaya di sepanjang jaringan prasarana tersebut.
2. Dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
(4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a. Dalam kawasan sempadan mata air tidak diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya yang dapat merusak mata air;
b. Dalam kawasan sempadan mata air masih diperkenankan dilakukan kegiatan penunjang pariwisata alam sesuai ketentuan yang berlaku;dan
c. Dilarang mendirikan bangunan tanpa kecuali.

Pasal 79

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf c meliputi:
a. kawasan cagar alam;
b. kawasan suaka alam;
c. kawasan taman wisata alam; dan
d. kawasan cagar budaya.
(2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan cagar alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. dalam kawasan cagar alam tidak diperkenankan kegiatan budidaya; dan
b. diperkenankan kegiatan pariwisata yang berkaitan dengan penelitian tanpa mengganggu fungsi lindung.
(3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. dalam kawasan cagar alam tidak diperkenankan kegiatan budidaya; dan
b. diperkenankan kegiatan pariwisata yang berkaitan dengan penelitian tanpa mengganggu fungsi lindung.
(4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan taman wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a. dalam kawasan taman wisata alam tidak diperkenankan kegiatan budidaya; dan
b. diperkenankan kegiatan pariwisata yang berkaitan dengan penelitian tanpa mengganggu fungsi lindung.
(5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
a. dalam kawasan cagar budaya tidak diperkenankan melakukan hal yang akan menimbulkan kerusakan cagar budaya tersebut kecuali untuk wisata religi atau nyekar oleh keturunan Radin Inten;
b. dalam kawasan makam Ratu Darah Putih tidak diperkenankan bagi peziarah untuk bermalam untuk kepentingan perseorangan maupun kelompok; dan
c. Dalam kawasan batu bertulis tidak boleh merubah atau merusak batu bertulis tersebut.

Pasal 80

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf d meliputi:
a. Perkembangan kawasan permukiman yang sudah terbangun di dalam kawasan rawan bencana alam harus dibatasi dan diterapkan peraturan bangunan (building code) sesuai dengan potensi bahaya/bencana alam, serta dilengkapi jalur evakuasi;
b. Kegiatan-kegiatan vital/strategis diarahkan untuk tidak dibangun pada kawasan rawan bencana;
c. Dalam kawasan rawan bencana masih dapat dilakukan pembangunan prasarana penunjang untuk mengurangi resiko bencana alam dan pemasangan sitem peringatan dini (early warning system);dan
d. Dalam kawasan rawan bencana alam masih diperkenankan adanya kegiatan budidaya lain seperti pertanian, perkebunan, dan kehutanan, serta bangunan yang berfungsi untuk mengurangi resiko yang timbul akibat bencana alam.

Pasal 81

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf e meliputi:
a. Pelarangan kegiatan-kegiatan yang merusak fungsi kawasan lindung geologi sebagai kawasan perlindungan air tanah;
b. Dalam kawasan rawan bencana masih dapat dilakukan pembangunan prasarana penunjang untuk mengoptimalkan fungsi kawasan lindung geologi.

Paragraf 2

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Budidaya

Pasal 82

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya sebagaimana dalam Pasal 76 ayat (2) huruf b meliputi:
a. Kawasan Hutan Produksi;
b. Kawasan Pertanian;
c. Kawasan Perikanan;
d. Kawasan Pertambangan;
e. Kawasan Peruntukan Industri;
f. Kawasan Pariwisata;
g. Kawasan Permukiman;dan
h. Kawasan Peruntukan Lainnya.

Pasal 83

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan produksi sebagaimana dalam pasal 82 huruf a meliputi:
a. Dalam kawasan hutan produksi tidak diperkenankan adanya kegiatan budidaya kecuali kegiatan kehutanan dan pembangunan sistem jaringan prasarana wilayah dan bangunan terkait dengan pengelolaan budidaya hutan produksi;
b. Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dapat dalihfungsikan untuk kegiatan lain di Iuar kehutanan setelah potensi hutan tersebut dimanfaatkan dan sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
c. Kegiatan kehutanan dalam kawasan hutan produksi tidak diperkenankan menimbulkan gangguan lingkungan seperti bencana alam;
d. Kawasan hutan produksi tidak dapat dialihfungsikan untuk kegiatan lain di luar kehutanan;dan
e. Sebelum kegiatan pengelolaan hutan produksi dilakukan wajib dilakukan studi kelayakan dan studi AMDAL yang hasilnya disetujui oleh tim evaluasi dari lembaga yang berwenang.

Pasal 84

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 huruf b meliputi:
a. kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan;
b. kawasan peruntukan hortikultura;
c. kawasan peruntukan perkebunan;dan
d. kawasan peruntukan peternakan.
(2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. kegiatan budidaya pertanian tanaman pangan lahan basah dan lahan kering tidak diperkenankan menggunakan lahan yang dikelola dengan mengabaikan kelestarian lingkungan, misalnya penggunaan pupuk yang menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, dan pengolahan tanah yang tidak memperhatikan aspek konservasi;
b. dalam pengelolaan pertanian tanaman pangan lahan basah tidak diperkenankan pemborosan penggunaan sumber air;
c. peruntukan budidaya pertanian pangan lahan basah dan lahan kering tidak diperkenankan untuk dialihfungsikan selain non pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali lahan pertanian tanaman pangan yang telah ditetapkan dengan undang-undang;
d. pada kawasan budidaya pertanian diperkenankan adanya bangunan prasarana wilayah dan bangunan yang bersifat mendukung kegiatan pertanian;
e. dalam kawasan pertanian masih diperkenankan dilakukan kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian dan pendidikan;dan
f. kegiatan pertanian tidak diperkenankan dilakukan di dalam kawasan lindung.
(3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. kawasan peruntukan hortikultura tidak diperkenankan menggunakan lahan yang dikelola dengan mengabaikan kelestarian lingkungan, misalnya penggunaan pupuk yang menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, dan pengolahan tanah yang tidak memperhatikan aspek konservasi;
b. dalam pengelolaan kawasan peruntukan hortikultura tidak diperkenankan pemborosan penggunaan sumber air;
c. pada kawasan peruntukan hortikultura diperkenankan adanya bangunan prasarana wilayah dan bangunan yang bersifat mendukung kegiatan hortikultura; dan
d. kegiatan pertanian tidak diperkenankan dilakukan di dalam kawasan lindung.
(4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a. dalam kawasan peruntukan perkebunan dan perkebunan rakyat tidak diperkenankan penanaman jenis tanaman perkebunan yang bersifat menyerap air dalam jumlah banyak, terutama kawasan perkebunan yang berlokasi di daerah hulu/kawasan resapan air;
b. kawasan peruntukan perkebunan besar tidak diperkenankan merubah jenis tanaman perkebunan yang tidak sesuai dengan perizinan yang diberikan;
c. kawasan peruntukan perkebunan besar dan perkebunan rakyat diperkenankan adanya bangunan yang bersifat mendukung kegiatan perkebunan dan jaringan prasarana wilayah;
d. alih fungsi kawasan peruntukan perkebunan menjadi fungsi lainnya dapat dilakukan sepanjang sesuai dan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
e. sebelum kegiatan perkebunan besar dilakukan diwajibkan untuk dilakukan studi kelayakan dan studi Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang hasilnya disetujui oleh tim evaluasi dari lembaga yang berwenang; dan
f. Kegiatan perkebunan tidak diperkenankan dilakukan di dalam kawasan lindung.
(5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
a. kawasan peruntukan peternakan tidak diperkenankan berdekatan dengan kawasan permukiman;
b. dalam kawasan peruntukan peternakan masih diperkenankan adanya kegiatan lain yang bersifat mendukung kegiatan peternakan dan pembangunan sistem jaringan prasarana sesuai ketentuan yang berlaku;
c. kawasan peruntukan peternakan diperkenankan untuk dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
d. dalam kawasan peruntukan peternakan masih diperkenankan dilakukan kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian dan pendidikan; dan
e. kegiatan peruntukan peternakan tidak diperkenankan dilakukan di dalam kawasan lindung.

Pasal 85

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf c meliputi:
a. Kawasan budidaya perikanan tidak diperkenankan berdekatan dengan kawasan yang bersifat polutif;
b. Dalam kawasan perikanan masih diperkenankan adanya kegiatan lain yang bersifat mendukung kegiatan perikanan dan pembangunan sistem jaringan prasarana sesuai ketentuan yang berlaku;
c. Kawasan perikanan diperkenankan untuk dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
d. Dalam kawasan perikanan masih diperkenankan dilakukan kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian dan pendidikan;dan
e. Kegiatan perikanan tidak diperkenankan dilakukan di dalam kawasan lindung.

Pasal 86

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 huruf d meliputi:
a. Kegiatan usaha pertambangan sepenuhnya harus mengikuti ketentuan yang berlaku di bidang pertambangan;
b. Kegiatan usaha pertambangan dilarang dilakukan tanpa izin dari instansi/pejabat yang berwenang;
c. Kawasan pascatambang wajib dilakukan rehabilitasi (reklamasi dan/atau revitalisasi) sehingga dapat digunakan kembali untuk kegiatan lain, seperti pertanian, kehutanan, dan pariwisata;
d. Pada kawasan pertambangan diperkenankan adanya kegiatan lainyang bersifat mendukung kegiatan pertambangan;
e. Kegiatan permukiman diperkenankan secara terbatas untuk menunjang kegiatan pertambangan dengan tetap memperhatikan aspek-aspek keselamatan;dan
f. Sebelum kegiatan pertambangan dilakukan wajib dilakukan studi kelayakan dan studi AMDAL yang hasilnya disetujui oleh tim evaluasi dari lembaga yang berwenang.

Pasal 87

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf e meliputi:
a. Untuk meningkatkan produktifitas dan kelestarian lingkungan pengembangan kawasan industri harus memperhatikan aspek ekologis;
b. Lokasi kawasan industri tidak diperkenankan berbatasan langsung dengan kawasan permukiman;
c. Pada kawasan industri diperkenankan adanya permukiman penunjang kegiatan industri yang dibangun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
d. Pada kawasan industri masih diperkenankan adanya sarana dan prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
e. Pengembangan kawasan industri harus dilengkapi dengan jalur hijau (greenbelt) sebagai penyangga antar fungsi kawasan, dan sarana pengolahan limbah.
f. Pengembangan zona industri yang terletak pada sepanjang jalan arteri atau kolektor harus dilengkapi dengan frontage road untuk kelancaran aksesibilitas;
g. Setiap kegiatan industri harus dilengkapi dengan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan serta dilakukan studi AMDAL.

Pasal 88

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf f meliputi:
a. Pada kawasan pariwisata alam tidak diperkenankan dilakukan kegiatan
yang dapat menyebabkan rusaknya kondisi alam terutama yang menjadi obyek wisata alam;
b. Dalam kawasan pariwisata dilarang dibangun permukiman dan industri yang tidak terkait dengan kegiatan pariwisata;
c. Dalam kawasan pariwisata diperkenankan adanya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pariwisata dan sistem prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku;
d. Pada kawasan pariwisata diperkenankan dilakukan penelitian dan pendidikan.
e. Pada kawasan pariwisata alam tidak diperkenankan adanya bangunan lain kecuali bangunan pendukung kegiatan wisata alam;
f. Pengembangan pariwisata harus dilengkapi dengan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan serta studi AMDAL.

Pasal 89

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf g meliputi:
a. Peruntukan kawasan permukiman diperkenankan untuk dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. Pada kawasan permukiman diperkenankan adanya sarana dan prasarana pendukung;
c. fasilitas permukiman sesuai dengan petunjuk teknis dan peraturan yang berlaku;
d. Dalam kawasan permukiman masih diperkenankan dibangun prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
e. Kawasan permukiman harus dilengkapi dengan fasilitas sosial termasuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan;
f. Dalam kawasan permukiman masih diperkenankan adanya kegiatan industri skala rumah tangga dan fasilitas sosial ekonomi Iainnya dengan skala pelayanan lingkungan;
g. Kawasan permukiman tidak diperkenankan dibangun di dalam kawasan Iindung/konservasi dan lahan pertanian dengan irigasi teknis;
h. Dalam kawasan permukiman tidak diperkenankan dikembangkan kegiatan yang mengganggu fungsi permukiman dan kelangsungan kehidupan sosial masyarakat.
i. Pengembangan kawasan permukiman harus dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku di bidang perumahan dan permukiman;
j. Pembangunan hunian dan kegiatan Iainnya di kawasan permukiman harus sesuai dengan peraturan teknis dan peraturan Iainnya yang berlaku (KDB, KLB, sempadan bangunan, dan lain sebagainya).

Pasal 90

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan Iainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf h meliputi:
a. alokasi peruntukan yang diperkenankan berupa lahan terbuka (darat dan perairan laut) yang belum secara khusus ditetapkan fungsi pemanfaatannya dan belum banyak dimanfaatkan oleh manusia serta memiliki akses yang memadai untuk pembangunan infrastruktur;
b. dilarang melakukan kegiatan yang merusak fungsi ekosistem daerah peruntukan;
c. peruntukan kawasan diperkenankan untuk dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
d. diperkenankan adanya sarana dan prasarana pendukung fasilitas peruntukan tersebut sesuai dengan petunjuk teknis dan peraturan yang berlaku;
e. pembangunan kawasan peruntukan lainnya harus sesuai dengan peraturan teknis dan peraturan lainnya yang berlaku (KDB, KLB, sempadan bangunan, dan lain sebagainya; dan
f. kegiatan pembangunan tidak diperkenankan dilakukan di dalam kawasan lindung.
Paragraf 3 Ketentuan umum Peraturan Zonasi Sistem Jaringan Prasarana Wilayah

Pasal 91

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf c meliputi:
a. sistem jaringan prasarana utama;dan
b. sistem jaringan prasarana lainnya.
(2) Ketentuan umum sistem jaringan prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. sistem jaringan transportasi darat;
b. sistem jaringan perkeretaapian;
c. sistem jaringan transportasi laut; dan
(3) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi darat sebagaimana pada ayat (2) huruf a meliputi:
a. sepanjang sistem jaringan jalan nasional dan provinsi tidak diperkenankan adanya kegiatan yang dapat menimbulkan hambatan lalu lintas regional;
b. sepanjang sistem jaringan jalan nasional dan provinsi tidak diperkenankan adanya akses langsung dari bangunan ke jalan;
c. bangunan di sepanjang sistem jaringan jalan nasional dan provinsi harus memilki sempadan bangunan yang sesuai dengan ketentuan setengah ruas milik jalan ditambah 1 (satu); dan
d. lokasi terminal tipe A dan B diarahkan lokasi yang strategis dan memiliki akses ke jalan arteri primer sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
(4) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana pada ayat (2) huruf b meliputi:
a. Perlintasan rel KA dengan jalan yang memiliki volume lalu lintas yang tinggi diusahakan agar tidak berada dalam satu bidang; dan
b. Bangunan di sepanjang lintasan rel KA harus berada di luar garis sempadan rel sesuai dengan undang-undang perkeretaapian nasional.
(5) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi laut sebagaimana pada ayat (2) huruf c meliputi:
a. pelabuhan laut diarahkan memiliki kelengkapan fasilitas pendukung sesuai dengan fungsi dari pelabuhan tersebut;dan
b. pelabuhan laut diarahkan untuk memiliki akses ke jalan arteri primer.

Pasal 92

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf b meliputi:
a. sistem jaringan energi dan kelistrikan;
b. sistem jaringan telekomunikasi;
c. sistem jaringan sumberdaya air; dan
d. sistem jaringan prasarana wilayah lainnya.

Pasal 93

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan energi dan kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf a ditetapkan bahwa pada ruang yang berada di bawah SUTUT dan SUTET tidak diperkenankan adanya bangunan permukiman, kecuali berada di kiri-kanan SUTUT dan SUTET sesuai ketentuan yang berlaku.
(2) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf b meliputi:
a. Ruang Bebas di sekitar menara berjari jari minimum sama dengan tinggi menara;
b. diarahkan untuk menggunakan menara telekomunikasi secara bersama-sama diantara para penyedia Iayanan telekomunikasi (provider).
c. pemanfaatan bersama menara untuk paling sedikit 3 (tiga) operator setiap menara.

Pasal 94

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf c meliputi:
a. mengalokasikan zona untuk fungsi lindung dan budi daya;
b. menggunakan dasar hasil penelitian dan pengukuran secara teknis hidrologis;
c. memperhatikan ruang sumber air yang dibatasi oleh garis sempadan sumber air;
d. memperhatikan kepentingan berbagai jenis pemanfaatan;
e. melibatkan peran masyarakat sekitar dan pihak lain yang berkepentingan; dan
f. memperhatikan fungsi kawasan

Pasal 95

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana wilayah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf d meliputi:
a. sistem jaringan persampahan;
b. sistem air minum kota;
c. sistem pengelolaan air limbah;
d. sistem drainase; dan
e. jalur dan ruang evakuasi bencana.
(2) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. pemanfaatan ruang yang diperbolehkan di kawasan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) meliputi kegiatan bongkar muat sampah, pemilahan dan pengolahan sampah, kegiatan budidaya pertanian dan kegiatan lain yang mendukung;
b. pemanfaatan ruang di sekitar di kawasan TPA dan TPST sebagai ruang terbuka hijau;
c. pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan di sekitar kawasan TPA dan TPST adalah kegiatan permukiman; dan
d. pelarangan kegiatan yang menimbulkan pencemaran lingkungan di kawasan TPA dan TPST.
(3) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pemanfaatan PDAM untuk melayani kebutuhan air minum perkotaan.
(4) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a. pemanfaatan ruang yang diperbolehkan ruang terbuka hijau;
b. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jaringan; dan
c. kegiatan yang dilarang berupa kegiatan yang merusak jaringan air limbah.
(5) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jaringan;
b. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan yang menimbulkan pencemaran saluran; dan
2. kegiatan yang menutup dan merusak jaringan drainase.
(6) Ketentuan umum peraturan zonasi jalur dan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disusun dengan ketentuan:
a. pemanfaatan ruang yang diizinkan ruang terbuka hijau;
b. kegiatan yang diperbolehkan berupa perhubungan dan komunikasi; dan
c. kegiatan yang dilarang berupa kegiatan yang menghambat kelancaran akses jalur evakuasi.

Bagian Ketiga

Ketentuan Perijinan

Pasal 96

(1) Ketentuan perijinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf b oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku meliputi:
a. perijinan kegiatan meliputi Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Ijin Usaha Industri (IUI), Ijin Tanda Usaha (ITU), Tanda Daftar Gudang (TDG) dan Tanda Daftar Industri (TDI);
b. perijinan pemanfaatan ruang dan bangunan meliputi Ijin Lokasi, Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) dan Ijin Penggunaan Bangunan (IPB);
c. perijinan konstruksi meliputi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);
d. perijinan lingkungan meliputi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang terdiri dari Analisis Dampak Lingkungan, Rencana Pemantauan Lingkungan dan Rencana Pengelolaan Lingkungan, dan Ijin Gangguan (HO); dan
e. perijinan khusus meliputi ijin pemakaian air tanah atau ijin pengusahaan air tanah dan ijin usaha angkutan.
(2) Ijin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Pemberian ijin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Ijin pemanfaatan ruang yang memiliki dampak skala kabupaten diberikan atau mendapat rekomendasi dari Bupati.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai ketentuan perijinan wilayah kabupaten diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Pasal 97

(1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) huruf c merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.
(2) Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan ketentuan umum peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
(3) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
(4) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat.
(5) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 98

(1) Insentif yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (4), dapat diberikan dalam bentuk :
a. pemberian kompensasi;
b. pengurangan retribusi;
c. imbalan;
d. sewa ruang dan urun saham;
e. penyediaan prasarana dan sarana;
f. penghargaan; dan
g. kemudahan perizinan.
(2) Disinsentif yang dikenakan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (4), dapat diberikan dalam bentuk :
a. pengenaan pajak/retribusi yang tinggi;
b. pemberian persyaratan khusus dalam proses perizinan;
c. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur; dan
d. pembatasan administrasi pertanahan
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Arahan Sanksi

Pasal 99

(1) Ketentuan sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat (2) huruf d merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pengenaan sanksi admnistratif kepada pelanggar pemanfaatan ruang.
(2) Ketentuan pengenaan sanksi administratif berfungsi sebagai:
a. perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang; dan
b. penertiban pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
(3) Arahan pengenaan sanksi dapat berupa:
a. sanksi administratif; dan/atau
b. sanksi pidana.
(4) Arahan pengenaan sanksi administratif ditetapkan berdasarkan:
a. hasil pengawasan penataan ruang;
b. tingkat simpangan implementasi rencana tata ruang;
c. kesepakatan antar instansi yang berwenang; dan
d. peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.
(5) Pengenaan sanksi dilakukan terhadap:
a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang;
b. pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi;
c. pemanfaatan ruang tanpa ijin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;
d. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ijin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;
e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan ijin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;
f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau
g. pemanfaatan ruang dengan ijin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.
(6) Pelanggaran sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf gdikenakan sanksi yang terdiri atas:
a. peringatan tertulis;
b. penghentian sementara kegiatan;
c. penghentian sementara pelayanan umum;
d. penutupan lokasi;
e. pencabutan ijin;
f. pembatalan ijin;
g. pembongkaran bangunan;
h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
i. denda administratif.
(7) Pelanggaran sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dikenakan sanksi yang terdiri atas:
a. peringatan tertulis; dan
b. penghentian sementara kegiatan.
Sanksi Administratif

Pasal 100

Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 99 ayat (6) huruf i dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif dan besarannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo.

Pasal 101

Ketentuan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dapat diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.
Sanksi Pidana

Pasal 102

Pengenaan sanksi pidana terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3) huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENYIDIKAN

Pasal 103

(1) Selain Pejabat Kepolisian Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah diberikan wewenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
b. meneliti, mencari dan rnengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan di bidang penataan ruang;
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang;
d. memeriksa buku-buku catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan tindak pidana di bidang penataan ruang;
e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti dimaksud;
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang penataan ruang;
g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang;
i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
j. menghentikan penyidikan; dan
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang penataan ruang menurut hukum yang berlaku.
(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyelidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB IX

HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

HAK MASYARAKAT

Pasal 104

Dalam pemanfaatan ruang setiap orang berhak untuk :
a. mengetahui rencana tata ruang;
b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul;
d. mengajukan tuntutan pembatalan ijin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang;
e. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang ijin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian; dan
f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang ijin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Bagian Kedua

Kewajiban Masyarakat

Pasal 105

Dalam Pemanfaatan Ruang setiap orang wajib :
a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
b. memanfaatkan ruang sesuai dengan ijin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan ijin pemanfaatan ruang; dan
d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Bagian Ketiga

Peran Masyarakat

Pasal 106

(1) Peran masyarakat dalam penataan ruang di daerah dilakukan antara lain meliputi :
a. bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang;
b. bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang; dan
c. bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
(2) Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
a. memberikan masukan mengenai:
1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
3. pengidentifikasian potensi dan masalah wilayah atau kawasan;
4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
5. penetapan rencana tata ruang.
b. kerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 107

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) huruf b dapat berupa:
a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
b. kerjasama dengan pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
d. peningkatan eflsiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 108

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) huruf c dapat berupa:
a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang beruenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 109

Tata cara dan ketentuan lebih lanjut tentang peran masyarakat dalam penataan ruang di daerah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 110

(1) Peran masyarakat dalam penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis.
(2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan kepada menteri/pimpinan lembaga pemerintah non Kementerian terkait dengan penataan ruang, Gubernur, dan Bupati.

Pasal 111

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah membangun sistem informasi dan komunikasi penyelenggaraan penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 112

Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bab X

Kelembagaan

Pasal 113

(1) Koordinasi penataan ruang daerah dilakukan oleh BKPRD Kabupaten.
(2) Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi BKPRD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dalam Keputusan Bupati.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 114

  1. Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Situbondo adalah 20 (dua puluh) tahun sejak tanggal ditetapkan dan ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
  2. Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar, perubahan batas teritorial Negara, dan/atau perubahan batas wilayah yang ditetapkan dengan Undang-Undang, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Situbondo dapat ditinjau kembali lebih dari 1(satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
  3. Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten dan/atau dinamika internal kabupaten.
  4. Peraturan daerah tentang RTRW Kabupaten Situbondo tahun 2009-2029 dilengkapi dengan Rencana dan Album Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
  5. Dalam hal terdapat penetapan kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan terhadap bagian wilayah kabupaten yang kawasan hutannya belum disepakati pada saat peraturan daerah ini ditetapkan, maka rencana dan album peta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan disesuaikan dengan peruntukan kawasan hutan yang telah disepakati bersama Menteri Kehutanan melalui proses amandemen perda.
  6. Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini, sepenjang mengenai teknis pelaksanaan rencana tata ruang wilayah, diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 115

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang wilayah kabupaten yang telah ada dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
a. ijin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
b. ijin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, ijin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dilakukan penyesuaian dengan masa transisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, ijin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan ijin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.
c. pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa ijin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini;
d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan ijin yang diperlukan.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 116

(1) RTRW Kabupaten ini berlaku selama 20 (dua puluh) tahun.
(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 21 Tahun 1995 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Situbondo dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 117

(1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
(2) Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo.
Diundangkan :                                                                                                                        Ditetapkan     :

Pada tanggal :                                                                                                                        Pada tanggal :

 

 BUPATI SITUBONDO          

 


(...................................................)


Penjelasan
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
NOMOR……………TAHUN 2011

T E N T A N G
RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)
KABUPATEN SITUBONDO
TAHUN 2011-2031

UMUM

Berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, RTRW Kabupaten Situbondo 2011 – 2031 juga merupakan penjabaran RTRW Propinsi Jawa Timur 2009 – 2029 ke dalam strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah kota.
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota adalah rencana pengembangan kota yang disiapkan secara teknis dan non-teknis oleh Pemerintah Daerah yang merupakan rumusan kebijaksanaan pemanfaatan muka bumi wilayah kota termasuk ruang di atasnya yang menjadi pedoman pengarahan dan pengendalian dalam pelaksanaan pembangunan kota.
Bahwa RTRW Kabupaten Situbondo tahun 2011-2031 merupakan perwujudan aspirasi masyarakat yang tertuang dalam rangkaian kebijaksanaan pembangunan fisik Kabupaten Situbondo yang memuat ketentuan – ketentuan antara lain :
Merupakan pedoman, landasan dan garis besar kebijaksanaan bagi pembangunan fisik Kabupaten Situbondo dalam jangka waktu 20 tahun, dengan tujuan agar dapat mewujudkan kelengkapan kesejahteraan masyarakat dalam hal memiliki kota yang dapat memenuhi segala kebutuhan fasilitas.
Berisi suatu uraian keterangan dan petunjuk-petunjuk serta prinsip pokok pembangunan fisik kota yang berkembang secara dinamis dan didukung oleh pengembangan potensi alami, serta sosial ekonomi, sosial budaya, politik, pertahanan keamanan dan teknologi yang menjadi ketentuan pokok bagi seluruh jenis pembangunan fisik, baik yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Situbondo, Pemerintah Propinsi Jawa Timur, maupun Pemerintah Pusat dan masyarakat secara terpadu.

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 Cukup jelas
Pasal 2 Cukup jelas
Pasal 3 Cukup jelas
Pasal 4 Cukup jelas
Pasal 5 Cukup jelas
Pasal 6 Cukup jelas
Pasal 7 Cukup jelas
Pasal 8 Cukup jelas
Pasal 9 Cukup jelas
Pasal 10 Cukup jelas
Pasal 11 Cukup jelas
Pasal 12 Cukup jelas
Pasal 13 Cukup jelas
Pasal 14 Cukup jelas
Pasal 15 Cukup jelas
Pasal 16 Cukup Jelas
Pasal 17 Cukup Jelas
Pasal 18 Cukup Jelas
Pasal 19 Cukup jelas
Pasal 20 Cukup jelas
Pasal 21 Cukup jelas
Pasal 22 Cukup jelas
Pasal 23 Cukup jelas
Pasal 24 Cukup jelas
Pasal 25 Cukup jelas
Pasal 26 Cukup jelas
Pasal 27 Cukup jelas
Pasal 28 Cukup jelas
Pasal 29 Cukup jelas
Pasal 30 Cukup jelas
Pasal 31 Cukup jelas
Pasal 32 Cukup jelas
Pasal 33 Cukup jelas
Pasal 34 Cukup jelas
Pasal 35 Cukup jelas
Pasal 36 Cukup jelas
Pasal 37 Cukup jelas
Pasal 38 Cukup jelas
Pasal 39 Cukup jelas
Pasal 40 Cukup jelas
Pasal 41 Cukup jelas
Pasal 42 Cukup jelas
Pasal 43 Cukup jelas
Pasal 44 Cukup jelas
Pasal 45 Cukup jelas
Pasal 46 Cukup jelas
Pasal 47 Cukup jelas
Pasal 48 Cukup jelas
Pasal 49 Cukup jelas
Pasal 50 Cukup jelas
Pasal 51 Cukup jelas
Pasal 52 Cukup jelas
Pasal 53 Cukup jelas
Pasal 54 Cukup jelas
Pasal 55 Cukup jelas
Pasal 56 Cukup jelas
Pasal 57 Cukup jelas
Pasal 58 Cukup jelas
Pasal 59 Cukup jelas
Pasal 60 Cukup jelas
Pasal 61 Cukup jelas
Pasal 62 Cukup jelas
Pasal 63 Cukup jelas
Pasal 64 Cukup jelas
Pasal 65 Cukup jelas
Pasal 66 Cukup jelas
Pasal 67 Cukup jelas
Pasal 68 Cukup jelas
Pasal 69 Cukup jelas
Pasal 70 Cukup jelas
Pasal 71 Cukup jelas
Pasal 72 Cukup jelas
Pasal 73 Cukup jelas
Pasal 74 Cukup jelas
Pasal 75 Cukup jelas
Pasal 76 Cukup jelas
Pasal 77 Cukup jelas
Pasal 78 Cukup jelas
Pasal 79 Cukup jelas
Pasal 80 Cukup jelas
Pasal 81 Cukup jelas
Pasal 82 Cukup jelas
Pasal 83 Cukup jelas
Pasal 84 Cukup jelas
Pasal 85 Cukup jelas
Pasal 86 Cukup jelas
Pasal 87 Cukup jelas
Pasal 88 Cukup jelas
Pasal 89 Cukup jelas
Pasal 90 Cukup jelas
Pasal 91 Cukup jelas
Pasal 92 Cukup jelas
Pasal 93 Cukup jelas
Pasal 94 Cukup jelas
Pasal 95 Cukup jelas
Pasal 96 Cukup jelas
Pasal 97 Cukup jelas
Pasal 98 Cukup jelas
Pasal 99 Cukup jelas
Pasal 100 Cukup jelas
Pasal 101 Cukup jelas
Pasal 102 Cukup jelas
Pasal 103 Cukup jelas
Pasal 104 Cukup jelas
Pasal 105 Cukup jelas
Pasal 106 Cukup jelas
Pasal 107 Cukup jelas
Pasal 108 Cukup jelas
Pasal 109 Cukup jelas
Pasal 110 Cukup jelas
Pasal 111 Cukup jelas
Pasal 112 Cukup jelas
Pasal 113 Cukup jelas
Pasal 114 Cukup jelas
Pasal 115 Cukup jelas
Pasal 116 Cukup jelas
Pasal 117 Cukup jelas

Daftar Kecamatan di Situbondo