Rencana tata ruang wilayah kabupaten disusun berdasarkan azas keterpaduan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, keberlanjutan, keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, keterbukaan, kebersamaan dan kemitraan, perlindungan kepentingan umum, kepastian hukum dan keadilan serta akuntabilitas. 

 

Visi penataan ruang wilayah kabupaten adalah :

Terwujudnya wilayah Kabupaten Bondowoso sebagai kawasan agropolitan, wisata agro dan pegunungan yang maju, berdaya saing dan lestari.

 

Misi penataan ruang wilayah kabupaten dalam rangka mencapai visi meliputi :

  1. Memperkuat peran sektor pertanian dengan menerapkan konsep agropolitan dalam pengembangan wilayah;
  2. Mendorong peran sektor pariwisata yag berbasis potensi alam sebagai pendorong ekonomi daerah;
  3. Membangun struktur ruang wilayah yang mendukung pelayanan sosial ekonomi masyarakat secara efektif dan efisien;
  4. Menciptakan pola ruang wilayah yang responsif terhadap kebutuhan investasi dengan tetap memperhatikan daya dukung lahan dan konservasi sumber daya alam; dan
  5. Mengembangkan kawasan – kawasan strategis sebagai penggerak perekonomian wilayah. 

 

>> Download Perda No. 12 Tahun 2011 Tentang RTRW Bondowoso <<

Dibawah ini merupakan isi detil dari Dokumen RTRW Kabupaten yang telah dibagi kedalam beberapa Bab.

BUPATI BONDOWOSO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO
NOMOR 12 TAHUN 2011

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2011-2031

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

Menimbang: a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Bondowoso dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara terpadu antar sektor dan antar pelaku pembangunan, maka perlu disusun rencana tata ruang wilayah kabupaten sebagai arahan lokasi pengembangan investasi pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, masyarakat dan dunia usaha;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bondowoso tahun 2011 – 2031.

Mengingat:

  1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
  5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
  6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
  8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
  9. Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, menjadi Undang-Undang;
  10. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
  11. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377);
  12. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004, tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
  13. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  14. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
  15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
  16. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
  17. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  18. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
  19. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomer 66 Tambahan Lembaran Negara Republi Indonesia Nomer 4723);
  20. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  21. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
  22. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4851);
  23. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4959);
  24. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4996);
  25. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
  26. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomer 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 5052);
  27. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  28. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009, tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
  29. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011, tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
  30. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  31. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3395), sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4628);
  32. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3747);
  33. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
  34. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838); 
  35. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3934);
  36. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4156);
  37. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119);
  38. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
  39. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
  40. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
  41. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
  42. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696);
  43. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  44. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42. Tambahan Lembaran Negara Rupublik Indonesia Nomor 4828;
  45. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
  46. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82. Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
  47. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
  48. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5097);
  49. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098);
  50. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
  51. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
  52. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112);
  53. Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2010 Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010, Nomor 118 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
  54. Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2011 tentang Penetapan Dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011, Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
  55. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217);
  56. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
  57. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
  58. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah;
  59. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1998 tentang Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Proses Perencanaan Tata Ruang di Daerah;
  60. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
  61. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi;
  62. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang tentang Tata Cara Evaluasi Rancang Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah;
  63. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
  64. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
  65. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/KPTS/M/2009 tentang Pedoman Persetujuan Substansi Dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota;
  66. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/KPTS/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah;
  67. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41 Tahun 2009 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian;
  68. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P-20/MENHUT-11/2011 tentang Pedoman Pemetaan Kawasan Hutan;
  69. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No.378/KPTS/1987 tentang Petunjuk Perencanaan Kawasan Perumahan Kota;
  70. Keputusan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 1456.K/20/MEM/2000 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Karst;
  71. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2006 Nomor 2 Tahun 2006 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO

dan

BUPATI BONDOWOSO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG

WILAYAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2011 – 2031

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

  1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bondowoso.
  2. Bupati adalah Bupati Bondowoso.
  3. Kabupaten adalah Kabupaten Bondowoso.
  4. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi dan atau aspek fungsional.
  5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
  6. Tata ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak.
  7. Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
  8. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bondowoso yang mengatur struktur dan pola tata ruang wilayah Kabupaten Bondowoso.
  9. Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
  10. Wisata agro atau agrowisata adalah salah satu bentuk pariwisata yang obyek wisata utamanya adalah lanskap pertanian.
  11. Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten adalah arah tindakan yang harus ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan ruang Wilayah Kabupaten Bondowoso
  12. Strategi penataan ruang wilayah kabupaten adalah penjabaran kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten ke dalam langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan
  13. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
  14. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
  15. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disebut PKN, adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.
  16. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
  17. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.
  18. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
  19. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
  20. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
  21. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antar pusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antar pusat kegiatan lingkungan.
  22. Jalan Lokal Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya dengan perumahan.
  23. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung dan budidaya.
  24. Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna pembangunan berkelanjutan.
  25. Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan.
  26. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung baik berupa kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal/lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
  27. Kawasan perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
  28. Kawasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan ekonomi.
  29. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan di bawahnya adalah kawasan yang berada pada ketinggian diatas 2.000 meter dan atau kelerengan diatas 45 derajat, yang apabila tidak dilindungi dapat membahayakan kehidupan yang ada di bawahnya.
  30. Kawasan perlindungan setempat mencakup kawasan sempadan sungai dan kawasan sekitar mata air.
  31. Suaka alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai kawasan penyangga kehidupan.
  32. Kawasan rawan bencana adalah beberapa lokasi yang rawan terjadi bencana alam seperti tanah longsor, banjir dan gunung berapi, yang perlu dilindungi agar dapat menghindarkan masyarakat dari ancaman bencana.
  33. Kawasan hutan adalah kawasan hutan produksi dan hutan rakyat yang dapat dikelola untuk peningkatan kesejahteraan penduduk, dalam arti keberadaan hutan dapat difungsikan sebagai lahan produktif dengan tidak mengganggu tegakan dan yang diambil hanya hasil dari tanaman tersebut.
  34. Kawasan pertanian meliputi lahan basah dan lahan kering.
  35. Kawasan perikanan adalah kawasan budidaya sumberdaya perikanan air tawar.
  36. Kawasan perkebunan adalah kawasan yang dikembangkan dengan fungsi tanaman komoditi skala besar yang meliputi perkebunan tanaman tahunan, atau perkebunan tanaman semusim.
  37. Kawasan peternakan meliputi kawasan sentra usaha peternakan ternak besar, peternakan ternak kecil, dan peternakan unggas.
  38. Kawasan pariwisata terdiri atas wisata alam di dalam kawasan konservasi; wisata alam di luar kawasan konservasi; wisata rekreasi; wisata sejarah, budaya dan religi.
  39. Kawasan industri merupakan kawasan yang dialokasikan khusus sebagai lokasi pengolahan sumberdaya alam dengan mempertimbangkan ketersediaan bahan baku, ketersediaan tenaga kerja, permintaan pasar, ketersediaan infrastruktur dan perkembangan wilayah, industri menurut nilai investasi dan jumlah tenaga kerjanya terbagi menjadi industri kecil, industri menengah dan industri besar.
  40. Kawasan pertambangan adalah kawasan yang secara alamiah memiliki potensi sumberdaya alam pertambangan.
  41. Kawasan perdagangan adalah kawasan dengan fungsi dominan perdagangan dan jasa yang meliputi perdagangan skala lingkungan, skala kota kecamatan, dan skala kabupaten.
  42. Kawasan tertentu adalah kawasan yang ditetapkan secara nasional mempunyai nilai strategis yang penataan ruangnya termasuk kawasan yang diprioritaskan.
  43. Kawasan strategis adalah bagian wilayah kabupaten yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting terhadap kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan/atau kelestarian lingkungan.
  44. Kawasan prioritas adalah bagian wilayah kabupaten yang memiliki permasalahan tertentu yang mendesak untuk dilakukan penataan ruang.
  45. Kawasan Pengendalian Ketat merupakan kawasan yang memerlukan pengawasan secara khusus dan dibatasi pemanfaatannya untuk mempertahankan daya dukung, mencegah dampak negatif dan menjamin proses pembangunan yang berkelanjutan.
  46. Kawasan pertahanan Negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
  47. Sistem Informasi Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat SITRW adalah perangkat keras dan perangkat lunak yang dikembangkan sebagai media penyajian informasi RTRW Kabupaten secara mudah dan mutakhir.
  48. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso yang diberi wewenang khusus oleh Peraturan Perundang-undangan untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran peraturan daerah.
  49. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
  50. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
  51. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disingkat BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten Bondowoso dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1) RTRW kabupaten mencakup tujuan, kebijakan, strategi dan arahan struktur ruang dan pola ruang wilayah Kabupaten, yang meliputi ruang daratan, ruang perairan dan ruang udara menurut peraturan perundang-undangan.
(2) Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah daerah dalam pengertian wilayah administrasi seluas kurang lebih 1.560,10 Km2 dengan batas-batas:
a. Sebelah utara : Kabupaten Situbondo
b. Sebelah timur : Kabupaten Situbondo dan Banyuwangi c. Sebelah selatan : Kabupaten Jember d. Sebelah barat : Kabupaten Probolinggo dan Situbondo

BAB III
AZAS, TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI
PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Pertama
Azas dan Tujuan

Pasal 3

(1) Rencana tata ruang wilayah kabupaten disusun berdasarkan azas keterpaduan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, keberlanjutan, keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, keterbukaan, kebersamaan dan kemitraan, perlindungan kepentingan umum, kepastian hukum dan keadilan serta akuntabilitas.
(2) Visi penataan ruang wilayah kabupaten adalah terwujudnya wilayah Kabupaten Bondowoso sebagai kawasan agropolitan, wisata agro dan pegunungan yang maju, berdaya saing dan lestari.
(3) Misi penataan ruang wilayah kabupaten dalam rangka mencapai visi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
a. memperkuat peran sektor pertanian dengan menerapkan konsep agropolitan dalam pengembangan wilayah;
b. mendorong peran sektor pariwisata yag berbasis potensi alam sebagai pendorong ekonomi daerah;
c. membangun struktur ruang wilayah yang mendukung pelayanan sosial ekonomi masyarakat secara efektif dan efisien;
d. menciptakan pola ruang wilayah yang responsif terhadap kebutuhan investasi dengan tetap memperhatikan daya dukung lahan dan konservasi sumber daya alam;       dan
e. mengembangkan kawasan – kawasan strategis sebagai penggerak perekonomian wilayah.
(4) Penataan ruang wilayah Kabupaten bertujuan untuk mewujudkan wilayah Kabupaten Bondowoso sebagai kawasan agropolitan, wisata agro dan pegunungan yang maju, berdaya saing dan lestari.

Bagian Kedua
Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 4

(1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten.
(2) Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. pengembangan wilayah berbasis konsep agropolitan;
b. pengendalian kawasan pertanian pangan berkelanjutan secara ketat;
c. pengembangan kawasan pariwisata terpadu berbasis potensi alam;
- 11 -
d. penataan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan sistem perkotaan yang menunjang sistem pemasaran hasil pertanian, pelayanan pariwisata dan pelayanan dasar masyarakat;
e. pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah yang mendukung sistem agropolitan dan sistem pariwisata;
f. pengelolaan wilayah yang memperhatikan daya dukung lahan, daya tampung kawasan dan aspek konservasi sumber daya alam;
g. pengembangan kawasan budidaya dengan menumbuhkan kearifan lokal dan memperhatikan aspek ekologis; dan
h. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Bagian Ketiga
Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 5

(1) Untuk melaksanakan kebijakan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), ditetapkan strategi penataan ruang wilayah kabupaten.
(2) Strategi kebijakan pengembangan wilayah berbasis konsep agropolitan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, meliputi :
a. mengembangkan kawasan pusat pengembangan agropolitan;
b. meningkatkan infrastruktur penunjang kawasan agropolitan;
c. meningkatkan kelembagaan pengelolaan kawasan agropolitan; dan
d. menetapkan Kawasan Agropolitan Kabupaten Bondowoso dan sentra kawasan sebagai Sub Terminal Agribisnis.
(3) Strategi kebijakan pengendalian kawasan pertanian pangan berkelanjutan secara ketat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, meliputi :
a. mengoptimalkan kawasan pertanian lahan basah;
b. menekan pengurangan luasan lahan sawah beririgasi;
c. menetapkan kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
d. mengembangkan sawah baru pada kawasan potensial; dan
e. mengoptimalkan kawasan pertanian lahan kering.
(4) Strategi kebijakan pengembangan kawasan pariwisata terpadu berbasis potensi alam, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, meliputi :
a. mengembangkan kawasan obyek wisata unggulan;
b. mengembangkan zona wisata terpadu di bagian timur dan barat wilayah Kabupaten; dan
c. mengembangkan sarana dan prasarana penunjang kepariwisataan.
(5) Strategi kebijakan penataan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan sistem perkotaan yang menunjang sistem pemasaran hasil pertanian, pelayanan pariwisata dan pelayanan dasar masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d meliputi :
a. menetapkan hierarki simpul-simpul pertumbuhan ekonomi wilayah;
b. memantapan fungsi simpul-simpul wilayah; dan
c. memantapan keterkaitan antar simpul-simpul wilayah dan interaksi antara simpul wilayah dengan kawasan perdesaan sebagai hinterlannya.
(6) Strategi kebijakan pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah yang mendukung kinerja sistem agropolitan dan sistem pariwisata, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e, meliputi :
a. meningkatkan akses jaringan jalan menuju kawasan agropolitan, kawasan pariwisata dan daerah terisolir;
b. mengembangkan jalan lingkar perkotaan;
c. mengoptimalkan jaringan irigasi;
d. merevitalisasi sistem angkutan kereta api;
e. mengembangkan sarana dan prasarana telekomunikasi; dan
f. mengembangkan prasarana penyedia energi alternatif untuk daerah terisolir dan terpencil.
(7) Strategi kebijakan pengelolaan wilayah yang memperhatikan daya dukung lahan daya tampung kawasan dan aspek konservasi sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f, meliputi :
a. mempertahankan luasan hutan lindung;
b. mengembangkan luas kawasan hutan minimal 30% dari luasan daerah aliran sungai;
c. mengembangkan ruang terbuka hijau pada kawasan lindung bantaran sungai, ruang evakuasi bencana alam, dan kawasan perlindungan bawahan;
d. melestarikan sumber air dan mengembangkan sistem cadangan air untuk musim kemarau; dan
e. memelihara kawasan peninggalan sejarah dan situs budaya sebagai objek penelitian dan pariwisata.
(8) Strategi kebijakan pengembangan kawasan budidaya dengan menumbuhkan kearifan lokal dan memperhatikan aspek ekologis, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g, meliputi :
a. mengendalikan pengelolaan kawasan hutan produksi dan hutan rakyat;
b. mengembangkan perkebunan, pertanian, peternakan dan perikanan secara terpadu;
c. mengembangkan usaha pertambangan mineral, minyak bumi, gas dan panas bumi;
d. mengembangkan dan memberdayakan industri besar, industri kecil dan industri rumah tangga;
e. mengembangkan kawasan perdagangan dan jasa; dan
f. mengembangkan kawasan permukiman.
(9) Strategi melaksanakan kebijakan peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf h meliputi :
a. mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;
b. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan strategis nasional untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan; dan
c. turut serta menjaga dan memelihara prasarana pertahanan yang menjadi kewenangan Tentara Nasional Indonesia.

BAB IV
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN

Pasal 6

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten terdiri atas :
a. sistem pusat pelayanan; dan
b. sistem prasarana wilayah kabupaten.

Bagian Kesatu
Sistem Pusat Pelayanan

Pasal 7

Sistem pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas :
a. sistem perkotaan; dan
b. sistem pedesaan.

Pasal 8

Sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi :
a. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) terletak di Perkotaan Bondowoso yang meliputi Kecamatan Bondowoso, sebagian Kecamatan Curahdami yang meliputi Desa Penambangan, Sumbersuko, Curahpoh, Locare dan Kelurahan Curahdami, sebagian Kecamatan Tegalampel yang meliputi Desa Tegalampel, Karanganyar dan Kelurahan Sekarputih, dan sebagian Kecamatan Tenggarang yang meliputi Desa Bataan, Koncer Darulaman, Koncer Kidul, Lojajar, Kajar, Sumbersalam, dan Kelurahan Tenggarang, serta sebagian Kecamatan Jambesari Darus Sholah yaitu Desa Grujugan Lor;
b. Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp) meliputi :
1. Perkotaan Maesan di Kecamatan Maesan yang meliputi Desa Maesan, Sumbersari, Pakuniran dan Penanggungan,
2. Perkotaan Prajekan di Kecamatan Prajekan yang meliputi Desa Prajekan Kidul dan Prajekan Lor,
3. Perkotaan Tamanan di Kecamatan Tamanan yang meliputi Desa Tamanan dan Kalianyar,
4. Perkotaan Wonosari di Kecamatan Wonosari yang meliputi Desa Wonosari, Kapuran, dan Sumberkalong,
5. Perkotaan Wringin di Kecamatan Wringin yang meliputi Desa Wringin dan Jatisari.
c. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) meliputi :
1. Perkotaan Cermee di Kecamatan Cermee yang meliputi Desa Suling Wetan dan Cermee,
2. Perkotaan Pujer di Kecamatan Pujer yang meliputi Desa Maskuning Kulon, Maskuning Wetan dan Mangli,
3. Perkotaan Sukosari di Kecamatan Sukosari yang meliputi Desa Sukosari Lor,
d. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) meliputi :
1. Perkotaan Binakal di Kecamatan Binakal yang meliputi Desa Baratan,
2. Perkotaan Botolinggo di Kecamatan Botolinggo yang meliputi Desa Botolinggo dan Lumutan,
3. Perkotaan Jambesari Darus Sholah di Kecamatan Jambesari Darus Sholah yang meliputi Desa Jambesari dan Pejagan,
4. Perkotaan Klabang di Kecamatan Klabang yang meliputi Desa Klabang, Besuk, Klampokan dan Sumbersuko,
5. Perkotaan Pakem di Kecamatan Pakem yang meliputi Desa Pakem dan Patemon,
6. Perkotaan Sempol di Kecamatan Sempol yang meliputi Desa Sempol dan Kalisat,
7. Perkotaan Sumberwringin di Kecamatan Sumberwringin yang meliputi Desa Sumberwringin dan Sumbergading,
8. Perkotaan Grujugan di Kecamatan Grujugan yang meliputi Desa Dadapan dan Taman,
9. Perkotaan Taman Krocok di Kecamatan Taman Krocok yang meliputi Desa Taman,
10. Perkotaan Tapen di Kecamatan Tapen yang meliputi Desa Cindogo, Tapen, dan Kalitapen, dan
11. Perkotaan Tlogosari di Kecamatan Tlogosari yang meliputi Desa Pakisan dan Tlogosari.

Pasal 9

Sistem perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri atas :
a. Desa Pusat Pertumbuhan (DPP) meliputi:
1. Desa Botolinggo di Kecamatan Botolinggo,
2. Desa Bercak di Kecamatan Cermee,
3. Desa Suling Kulon di Kecamatan Cermee,
4. Desa Jetis di Kecamatan Curahdami,
5. Desa Grujugan Kidul di Kecamatan Grujugan,
6. Desa Sumberpandan di Kecamatan Grujugan,
7. Desa Sumberjeruk di Kecamatan Jambesari Darus Sholah,
8. Desa Blimbing di Kecamatan Klabang,
9. Desa Pakuniran di Kecamatan Maesan,
10. Desa Sumberdumpyong di Kecamatan Pakem,
11. Desa Sukowono di Kecamatan Pujer,
12. Desa Sukorejo di Kecamatan Sumberwringin,
13. Desa Kalianyar di Kecamatan Sempol,
14. Desa Mengen di Kecamatan Tamanan,
15. Desa Wonokusumo di Kecamatan Tapen,
16. Desa Lojajar di Kecamatan Tenggarang,
17. Desa Kembang di Kecamatan Tlogosari,
18. Desa Lombok Kulon di Kecamatan Wonosari,
19. Desa Ampelan di Kecamatan Wringin,
20. Desa Bukor di Kecamatan Wringin;
b. pusat desa berupa simpul pelayanan utama pada setiap desa;
c. pusat dusun, berupa simpul pelayanan pada satuan terkecil kawasan permukiman perdesaan.

Bagian Kedua
Rencana Sistem Prasarana Wilayah Kabupaten

Pasal 10

(1) Rencana sistem prasarana wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri atas :
a. sistem prasarana utama; dan
b. sistem prasarana lainnya.
(2) Sistem prasarana wilayah kabupaten dibentuk oleh sistem prasarana utama dan dilengkapi dengan sistem prasarana lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1
Sistem Prasarana Utama atau Jaringan Transportasi

Pasal 11

(1) Rencana sistem prasarana utama diwilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a berupa sistem transportasi darat yang terdiri atas :
a. rencana transportasi jalan raya; dan
b. rencana transportasi kereta api.
(2) Jalan sesuai dengan peruntukannya terdiri atas jalan umum dan jalan khusus
(3) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelompokkan menurut sistem, fungsi, status dan kelas
(4) Pengelompokan jalan berdasarkan sistem jaringan jalan terdiri dari sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder.
(5) Pengelompokan jalan berdasarkan fungsi jalan dibagi menjadi jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal dan jalan lingkungan.
(6) Pengelompokan jalan berdasarkan status dapat dibagi menjadi jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota dan jalan desa.
(7) Rencana pengembangan jaringan kereta api sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, terdiri atas jaringan jalur kereta api (KA) umum, angkutan masal perkeretaapian komuter, dry port, terminal barang dan stasiun.

Pasal 12

(1) Rencana transportasi jalan raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a terdiri atas :
a. jaringan jalan nasional;
b. jaringan jalan provinsi;
c. jaringan jalan kabupaten;
d. jalan dan jembatan;
e. rencana lokasi terminal; dan
f. rencana pengembangan sarana prasarana angkutan umum massal wilayah.
(2) Rencana jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang berfungsi sebagai jalan strategis nasional rencana meliputi jalan Garduatak – Silapak dan Silapak – Paltuding.
(3) Rencana jaringan jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa jalan kolektor primer meliputi :
a. jalan penghubung Bondowoso – Jember, meliputi: 1. jalan Letjen. Sutarman; 2. jalan Ahmad Yani; 3. jalan Mastrip; 4. jalan Bondowoso – Maesan; dan 5. jalan Maesan – batas Kabupaten Jember. b. jalan penghubung Bondowoso – Situbondo, meliputi: 1. jalan Letjen Karsono; 2. jalan PB. Sudirman; 3. jalan K.H Wahid Hasyim; 4. jalan K.H Hasyim Ashari; dan 5. jalan batas kota Bondowoso – batas Kabupaten Situbondo. c. jalan penghubung Bondowoso – Besuki, meliputi: 1. jalan Diponegoro; dan 2. jalan batas kota Bondowoso – Kabupaten Situbondo (Arak-arak).
d. jalan penghubung Maesan – Sukowono 1. jalan Maesan – batas Kabupaten Jember (Kalisat).
(4) Rencana jaringan jalan kabupatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
a. jalan kolektor sekunder berupa jalan yang menghubungkan kawasan pusat perkotaan Bondowoso dengan kawasan fungsional tertentu.
b. jalan lokal primer meliputi :
1. jalan Bondowoso – Curahdami – Binakal;
2. jalan Bondowoso – Tegalampel – Taman Krocok;
3. jalan Wringin– Pakem;
4. jalan Wonosari – Taman Krocok;
5. jalan Wonosari – Lombok Kulon – Pujer;
6. jalan Prajekan – Cermee;
7. jalan Klabang – Botolinggo;
8. jalan Sukosari – Sumberwringin;
9. jalan Tenggarang – Pujer – Tlogosari;
10. jalan Pujer – Jambesari – Pejagan;
11. jalan Tlogosari – Gunosari – Sumberwringin;
12. jalan Pakisan – Kerang – Sukosari;
13. jalan Tamanan – Maesan;
14. jalan Maesan – Sumberpakem - Sukowono; dan
15. jalan-jalan yang menghubungkan pusat kawasan perkotaan dengan kawasan-kawasan fungsional di perkotaan.
c. Jalan lokal primer yang merupakan jalan tembus antar kabupaten meliputi :
1. jalan Bondowoso - Grujugan Kidul – Tamanan – Sukowono Kabupaten Jember;
2. jalan Cermee – Panji Kabupaten Situbondo;
3. jalan Klabang – Wonoboyo – Kendit – Panarukan Kabupaten Situbondo;
4. jalan Bercak – Arjasa (Kabupaten Situbondo);
5. jalan Pakem – Sumbermalang (Besuki); dan
6. jalan Pujer – Sukodono – Sumberjambe (Jember)
(5) Rencana jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
a. peningkatan jalan kolektor primer, meliputi jalan yang menghubungkan wilayah kabupaten dengan wilayah Kabupaten Situbondo, Kabupaten Jember, dan Kabupaten Banyuwangi;
b. peningkatan jalan lokal primer, meliputi jalan yang menghubungkan kawasan perkotaan dengan PPK, PPL, dan kawasan fungsional seperti kawasan perdagangan, industri, pariwisata, perkantoran, dan kawasan agrobisnis;
c. pengembangan dan peningkatan jalan kolektor sekunder dan lokal sekunder yang menuju kawasan pariwisata, agrobisnis dan kawasan terisolir;
d. peningkatan jalan poros desa dan jalan menuju daerah terisolir, dengan prioritas :
1. jalan Botolinggo – Pancur;
2. jalan Klabang – Wonoboyo;
3. jalan Cermee – Batu Ampar – Solor – Silapak;
4. jalan Pakem – Ardisaeng;
5. jalan Prajekan – Penang;
6. jalan Sukorejo – Poloagung;
7. jalan Tlogosari – Brambang; dan
8. jalan Wringin – Sumbercanting – Semampir (Desa Banyuwulu).
e. pengembangan jalan lingkar Perkotaan Bondowoso yang melalui wilayah Kecamatan Bondowoso, Kecamatan Curahdami, Kecamatan Tegalampel dan Kecamatan Tenggarang.
(6) Rencana lokasi terminal sesuai dengan jenis pelayanannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :
a. pengembangan Terminal Penumpang Bondowoso menjadi terminal penumpang Tipe B yang berlokasi jalur jalan lingkar perkotaan Bondowoso, di Kecamatan Tenggarang;
b. pengembangan terminal penumpang Tipe C di pusat- pusat pelayanan PKLp, PPK dan PPL, meliputi :
1. Perkotaan Kecamatan Maesan;
2. Perkotaan Kecamatan Prajekan;
3. Perkotaan Kecamatan Sempol;
4. Perkotaan Kecamatan Sukosari;
5. Perkotaan Kecamatan Tamanan;
6. Perkotaan Kecamatan Wonosari;
7. Perkotaan Kecamatan Wringin;
8. Desa Andungsari Kecamatan Pakem;
9. Desa Binakal Kecamatan Binakal;
10. Desa Botolinggo Kecamatan Botolinggo;
11. Desa Gunosari Kecamatan Tlogosari;
12. Desa Kladi Kecamatan Cermee;
13. Desa Sempol dan Desa Paltuding Kecamatan Sempol; dan
14. Desa Sumberwringin Kecamatan Sumberwringin;
c. penyediaan terminal dan halte pada pusat-pusat kegiatan masyarakat atau kawasan strategis.
(7) Rencana pengembangan sarana prasarana angkutan umum massal wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi :
a. angkutan umum Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) yang melayani Perkotaan Bondowoso dan kota-kota lain di luar Provinsi Jawa Timur;
b. angkutan umum Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) yang melayani Perkotaan Bondowoso ke kota-kota lain di dalam Provinsi Jawa Timur meliputi :
1) Bondowoso – Jember / Surabaya;
2) Bondowoso – Situbondo / Banyuwangi;
3) Bondowoso – Besuki – Probolinggo – Surabaya;
4) Bondowoso – Tamanan – Sukowono Kabupaten Jember; dan
5) Bondowoso – Sempol – Licin Kabupaten Banyuwangi.
c. angkutan perdesaan yang melayani pergerakan penduduk antara Perkotaan Bondowoso dengan ibukota kecamatan di wilayah Kabupaten meliputi :
1) Bondowoso – Prajekan – Cermee;
2) Bondowoso – Klabang – Botolinggo;
3) Bondowoso – Sukosari – Sempol – Paltuding;
4) Bondowoso – Sukosari – Sumberwringin;
5) Bondowoso – Pujer – Tlogosari;
6) Maesan - Tamanan – Jambesari – Pujer – Tlogosari;
7) Bondowoso – Tegalampel – Taman – Wonosari;
8) Bondowoso – Curahdami – Binakal; dan
9) Bondowoso – Pal 9 – Sumberdumpyong – Andungsari – Pakem.

Pasal 13

(1) Rencana transportasi kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b berupa pengembangan layanan kereta api.
(2) Pengembangan pelayanan transportasi kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. pengamanan dan konservasi jalur kereta api, stasiun dan prasarana pendukung lainnya dalam rangka revitalisasi sistem angkutan kereta api yang melalui wilayah Kecamatan Tamanan, Kecamatan Grujugan, Kecamatan Bondowoso, Kecamatan Tenggarang, Kecamatan Wonosari, Kecamatan Tapen, Kecamatan Klabang dan Kecamatan Prajekan;
b. mengaktifkan kembali pelayanan angkutan kereta api yang melintasi Kalisat – Bondowoso – Situbondo – Panarukan;
c. meningkatkan peranan pemerintah dalam pelayanan kereta api; dan
d. mengembangkan kerjasama dengan pihak lain dalam mengoptimalkan pemanfaatan sistem angkutan kereta api, sebagai sarana transportasi umum dan pengembangan pariwisata.

Pasal 14

Untuk meningkatkan kinerja dan keterpaduan antar moda sistem transportasi serta meningkatkan pelayanan transportasi umum kepada masyarakat maka dikembangkan keterpaduan sistem antar moda.

Paragraf 2
Sistem Prasarana Lainnya

Pasal 15

Rencana sistem prasarana lainnya sebagaimana dimasud dalam Pasal 10 huruf b, terdiri atas :
a. rencana sistem prasarana energi;
b. rencana sistem jaringan telekomuniasi;
c. rencana sistem pengelolaan sumber daya air;
d. rencana sistem drainase;
e. rencana sistem pengelolaan persampahan;
f. rencana sistem jaringan sanitasi;
g. rencana sistem pengelolaan limbah industri; dan
h. rencana jalur evakuasi bencana alam.

Pasal 16

(1) Rencana sistem prasarana energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, meliputi penyediaan tenaga listrik dan transmisi tenaga listrik.
(2) Penyediaan energi listrik dilakukan dengan memperhitungkan kebutuhan listrik untuk rumah tangga, dan kebutuhan non-rumah tangga dengan sumber utama dari sistem Jawa - Bali.
(3) Pengembangan pembangkit listrik baru dilakukan dengan memanfaatkan energi mikrohidro, tenaga surya, panas bumi (geotermal), dan energi alternatif lainnya untuk mendukung ketersediaan energi listrik, khususnya di daerah terpencil dan terisolir.
(4) Pengembangan transmisi tenaga listrik meliputi :
a. Gardu Induk di Kecamatan Tenggarang;
b. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) di Kecamatan Maesan, Kecamatan Grujugan, Kecamatan Tenggarang, Kecamatan Wonosari, Kecamatan Tapen, Kecamatan Klabang, Kecamatan Botolinggo, dan Kecamatan Prajekan; dan
c. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) dengan pola jaringan distribusi mengikuti pola jaringan jalan dan sebaran kawasan permukiman di seluruh kecamatan.
(5) Pengembangan sistem jaringan listrik diarahkan untuk menyediakan energi listrik yang layak untuk berbagai kegiatan konsumsi dan produksi oleh masyarakat dengan meningkatkan kapasitas terpasang dan kapasitas terpakai.

Pasal 17

(1) Rencana sistem jaringan prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b meliputi prasarana pendukung komunikasi dan penyampaian informasi yang terdiri atas jaringan kabel dan non kabel atau pancaran gelombang, meliputi layanan telepon, menara bersama, pengiriman data, internet, penyiaran radio dan televisi.
(2) Rencana jaringan telepon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. peningkatan kapasitas sambungan telepon kabel pada kawasan perdagangan dan jasa, industri, fasilitas umum dan sosial, terminal, permukiman dan kawasan yang baru dikembangkan; dan
b. penyediaan sarana telekomunikasi untuk umum pada lokasi strategis, yang sering diakses publik atau kawasan pusat kegiatan masyarakat.
(3) Pengembangan menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada upaya pemanfaatan menara telekomunikasi secara bersama dalam rangka efisiensi ruang, sesuai rencana penataan menara telekomunikasi yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
(4) Penggunaan gelombang untuk komunikasi dan penyiaran diatur tata laksananya sesuai ketentuan peraturan perundangan.
(5) Pengembangan prasarana telekomunikasi dan informatika untuk tujuan penyelenggaraan pemerintahan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

(1) Rencana sistem pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c terdiri atas :
a. sungai, rawa, waduk dan embung;
b. jaringan irigasi;
c. jaringan air baku untuk air bersih; dan
d. jaringan air bersih ke kelompok pengguna;
(2) Rencana pengembangan sungai, rawa, waduk dan embung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
a. pengelolaan sumber daya air dalam wilayah kabupaten sebagai bagian dari pengelolaan Wilayah Sungai Pekalen – Sampean, serta bagian dari Daerah Aliran Sungai (DAS) Sampean, DAS Deluwang, dan DAS Banyuputih;
b. pengelolaan daerah irigasi wilayah kabupaten yang terintegrasi dalam pengelolaan sub DAS, meliputi :
1. Sub DAS Arjasa;
2. Sub DAS Banyumas;
3. Sub DAS Bercak;
4. Sub DAS Bluncong;
5. Sub DAS Clangap;
6. Sub DAS Curah Jeru;
7. Sub DAS Curah Bugis;
8. Sub DAS Deluwang Hulu;
9. Sub DAS Garu;
10. Sub DAS Gubri Hulu;
11. Sub DAS Gubri Teknis;
12. Sub DAS Gumbolo;
13. Sub DAS Gunung Piring;
14. Sub DAS Kejayan (Grujugan);
15. Sub DAS Kejayan (Woosari);
16. Sub DAS Klampokan;
17. Sub DAS Majid;
18. Sub DAS Pakisan;
19. Sub DAS Pager Gunung I;
20. Sub DAS Pager Gunung (Prajekan);
21. Sub DAS Pager Gunung (Grujugan);
22. Sub DAS Panggang;
23. Sub DAS Pinang Pait;
24. Sub DAS Pinang Pait (Wonosari);
25. Sub DAS Pring Jagung;
26. Sub DAS Purbo;
27. Sub DAS Sumberpakem;
28. Sub DAS Kabuaran;
29. Sub DAS Sampean Baru;
30. Sub DAS Sampean Hulu;
31. Sub DAS Selokambang;
32. Sub DAS Suger;
33. Sub DAS Tlogo;
34. Sub DAS Tribang; dan
35. Sub DAS Wonosroyo.
c. pelestarian bentuk dan fungsi sungai dan rawa dengan pengawasan pemanfaatan sempadan secara ketat; dan
d. pembangunan waduk dan embung diarahkan pada lokasi meliputi :
1. Kecamatan Botolinggo;
2. Kecamatan Cermee;
3. Kecamatan Curahdami;
4. Kecamatan Grujugan;
5. Kecamatan Klabang;
6. Kecanatan Maesan;
7. Kecamatan Prajekan;
8. Kecamatan Pujer;
9. Kecamatan Sumberwringin;
10. Kecamatan Tegalampel;
11. Kecamatan Taman Krocok;
12. Kecamatan Tlogosari; dan
13. Kecamatan Wringin.
(3) Rencana pengembangan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
a. pembangunan bendungan dan penampung air baku lainnya diarahkan pada daerah hulu yang belum dikembangkan jaringan irigasi;
b. peningkatan kondisi prasarana irigasi pada kawasan potensial peningkatan produksi pangan, termasuk pencetakan areal sawah baru; dan
c. pembangunan waduk dan embung irigasi sebagai penyedia dan pemberian air untuk irigasi diarahkan meliputi :
1. Kecamatan Botolinggo;
2. Kecamatan Cermee;
3. Kecamatan Curahdami;
4. Kecamatan Grujugan;
5. Kecamatan Klabang;
6. Kecamatan Pujer;
7. Kecamatan Prajekan;
8. Kecamatan Sumberwringin;
9. Kecamatan Tegalampel;
10. Kecamatan Taman Krocok;
11. Kecamatan Tlogosari;
12. Kecamatan Wringin; dan
13. Kecamatan Maesan.
d. optimalisasi prasarana irigasi yang telah terbangun dengan keterpaduan kewenangan pengelolaan antara pemerintah dan masyarakat melalui pemberdayaan Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA).
(4) Pengembangan jaringan air baku untuk air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
a. pelestarian mata air;
b. pemanfaatan air tanah secara terkendali; dan
c. pemanfaatan air sungai, rawa, waduk dan embung secara proporsional.
(5) Rencana pengembangan jaringan air bersih ke kelompok pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi :
a. pengelolaan sistem air bersih oleh masyarakat melalui pembentukan Himpunan Pemakai Air Minum (HIPPAM) di perdesaan; dan
b. meningkatkan pelayanan air bersih dengan menggunakan sistem jaringan perpipaan perkotaan pada kawasan yang belum terlayani meliputi :
1. Perkotaan Grujugan;
2. Perkotaan Jambesari Darus Sholah;
3. Perkotaan Wonosari;
4. Perkotaan Tapen;
5. Perkotaan Cermee;
6. Perkotaan Sempol;
7. Perkotaan Binakal; dan
8. Perkotaan Botolinggo.

Pasal 19

Rencana pengembangan sistem drainase sebagaimana dimaksud pada pasal 15 huruf d meliputi : pengelolaan saluran drainase primer, sekunder dan tersier, meliputi :
a. penyusunan rencana induk sistem drainase wilayah Kabupaten, dan rencana penanganan kawasan tertentu yang rawan banjir; dan
b. memantapkan saluran drainase primer dengan arah buangan utama ke utara mengikuti pola aliran Sungai Sampean, Sungai Deluwang dan Sungai Kalipahit.
c. pembuatan saluran drainase sekunder tersendiri pada kawasan industri, perdagangan, perkantoran, dan pariwisata, yang terhubung ke saluran primer, sehingga tidak menganggu saluran drainase permukiman;
d. pembuatan saluran drainase tersier yang layak pada kawasan permukiman dan sepanjang sisi jalan;
e. mengoptimalkan daya resap air ke dalam tanah untuk mengurangi beban saluran drainase dengan penghijauan dan kewajiban pembuatan sumur resapan pada kawasan-kawasan tertentu; dan
f. koordinasi pengelolaan saluran drainase khususnya pada saluran drainase permanen di kawasan perkotaan, baik yang terbuka maupun tertutup.

Pasal 20

Rencana pengembangan sistem pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud pada pasal 15 huruf e meliputi :
a. penyusunan rencana induk pengelolaan persampahan kabupaten;
b. pengembangan teknologi komposing sampah organik dan sistem 3R (Reuse-Reduce-Recycle) lainnya yang sesuai pada kawasan permukiman;
c. penampungan, pengangkutan, dan pengolahan sampah dilakukan untuk kawasan permukiman perkotaan yang telah terlayani sistem pengangkutan sampah, yaitu dengan mengumpulkan sampah di Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan dilanjutkan ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);
d. TPS ditempatkan di pusat kegiatan masyarakat, meliputi pasar, permukiman, perkantoran, dan fasilitas sosial lainnya; dan
e. optimalisasi sistem pengelolaan sampah di TPA dengan perluasan TPA Paguan di Desa Paguan, Kecamatan Taman Krocok dengan luas kurang lebih 5,0 Ha.

Pasal 21

Rencana pengembangan sistem jaringan sanitasi sebagaimana dimaksud pada pasal 15 huruf f meliputi :
a. pengembangan pengelolaan air limbah domistik dengan pengelolaan air limbah sistem off site dan on site, meliputi :
1. pemenuhan prasarana jamban ber-septic tank untuk setiap rumah pada kawasan permukiman perkotaan;
2. pengenalan penggunaan sistem septic tank dalam pembuatan jamban pada kawasan permukiman perdesaan; dan
3. pengembangan jamban komunal pada kawasan permukiman padat masyarakat berpenghasilan rendah dan area fasilitas umum seperti terminal dan ruang terbuka publik;
b. pengembangan prasarana pengolahan limbah industri, limbah medis, limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) secara mandiri pada fasilitas tertentu maupun secara terpadu untuk pelayanan skala kabupaten; dan
c. pengembangan prasarana pengolahan limbah Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT) yang dapat diintegrasikan dengan TPA Paguan.

Pasal 22

Rencana sistem pengelolaan limbah industri sebagaimana dimasud pada pasal 15 huruf g meliputi:
a. sistem pengelolaan limbah kawasan industri besar meliputi :
1. Kecamatan Botolinggo;
2. Kecamatan Cermee,
3. Kecamatan Grujugan;
4. Kecamatan Klabang;
5. Kecamatan Maesan; dan
6. Kecamatan Prajekan.
b. sistem pengelolaan limbah kawasan sentra industri sedang dan industri rumah tangga meliputi :
1. Kecamatan Bondowoso;
2. Kecamatan Botolingo;
3. Kecamatan Binakal;
4. Kecamatan Cermee;
5. Kecamatan Curahdami;
6. Kecamatan Grujugan;
7. Kecamatan Jambesari Darus Sholah;
8. Kecamatan Klabang;
9. Kecamatan Maesan;
10. Kecamatan Pakem;
11. Kecamatan Prajekan;
12. Kecamatan Pujer;
13. Kecamatan Sempol;
14. Kecamatan Tamanan;
15. Kecamatan Taman Krocok;
16. Kecamatan Tapen;
17. Kecamatan Tenggarang;
18. Kecamatan Wonosari; dan
19. Kecamatan Wringin.

Pasal 23

Rencana jalur evakuasi bencana alam sebagaimana dimaksud pada pasal 15 huruf h meliputi:
a. jalur evakuasi bencana longsor meliputi :
1. Kecamatan Binakal;
2. Kecamatan Botolinggo;
3. Kecamatan Cermee;
4. Kecamatan Curahdami;
5. Kecamatan Klabang;
6. Kecamatan Maesan;
7. Kecamatan Pakem;
8. Kecamatan Sempol;
9. Kecamatan Sumberwringin;
10. Kecamatan Taman Krocok;
11. Kecamatan Tegalampel;
12. Kecamatan Tlogosari; dan
13. Kecamatan Wringin.
b. jalur evakuasi bencana banjir meliputi :
1. Kecamatan Bondowoso;
2. Kecamatan Cermee;
3. Kecamatan Grujugan;
4. Kecamatan Klabang;
5. Kecamatan Maesan;
6. Kecamatan Prajekan;
7. Kecamatan Tapen;
8. Kecamatan Tenggarang; dan
9. Kecamatan Wonosari.
c. jalur evakuasi bencana letusan gunung berapi meliputi :
1. Kecamatan Sempol;
2. Kecamatan Sukosari;
3. Kecamatan Sumberwringin; dan
4. Kecamatan Tlogosari.

BAB V
RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Pertama
Umum

Pasal 24

Rencana pola ruang kabupaten merupakan rencana distribusi peruntukan ruang dalam wilayah kabupaten yang terdiri atas :
a. kawasan lindung; dan
b. kawasan budidaya.

Bagian Kedua
Kawasan Lindung

Pasal 25

(1) Jenis-jenis kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, terdiri atas :
a. kawasan hutan lindung;
b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahan;
c. kawasan perlindungan setempat;
d. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
e. kawasan rawan bencana alam; dan
f. kawasan lindung geologi.
(2) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a di wilayah kabupaten seluas kurang lebih 30.674,60 ha meliputi :
a. Kecamatan Binakal;
b. Kecamatan Botolinggo;
c. Kecamatan Cermee;
d. Kecamatan Curahdami;
e. Kecamatan Grujugan;
f. Kecamatan Klabang;
g. Kecamatan Maesan;
h. Kecamatan Pakem;
i. Kecamatan Prajekan;
j. Kecamatan Sempol;
k. Kecamatan Sumberwringin; dan
l. Kecamatan Tlogosari.
(3) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan di bawahnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa kawasan resapan air meliputi:
a. Kecamatan Binakal;
b. Kecamatan Botolinggo;
c. Kecamatan Cermee;
d. Kecamatan Curahdami;
e. Kecamatan Grujugan;
f. Kecamatan Maesan;
g. Kecamatan Taman Krocok;
h. Kecamatan Tegalampel;
i. Kecamatan Tlogosari;
j. Kecamatan Sempol;
k. Kecamatan Sumberwringin,
l. Kecamatan Pakem; dan
m. Kecamatan Wringin.
(4) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas kurang lebih 1.697,19 ha, terdiri atas :
a. Kawasan sempadan sungai, berupa sempadan selebar 100 meter pada sungai besar dan 50 meter pada anak sungai untuk lokasi yang berada di luar kawasan permukiman, untuk permukiman padat sempadan sungainya sejarak 10-15 meter atau didukung dengan pengembangan jalan inspeksi dan ruang terbuka hijau, seluas kurang lebih 1.356,50 ha meliputi:
1. Kecamatan Binakal;
2. Kecamatan Bondowoso;
3. Kecamatan Botolinggo;
4. Kecamatan Cermee;
5. Kecamatan Curahdami;
6. Kecamatan Grujugan;
7. Kecamatan Jambesari Darus Sholah;
8. Kecamatan Klabang;
9. Kecamatan Maesan;
10. Kecamatan Pakem;
11. Kecamatan Prajekan;
12. Kecamatan Pujer;
13. Kecamatan Sempol;
14. Kecamatan Sukosari;
15. Kecamatan Sumberwringin;
16. Kecamatan Taman Krocok;
17. Kecamatan Tamanan;
18. Kecamatan Tapen;
19. Kecamatan Tegalampel;
20. Kecamatan Tenggarang;
21. Kecamatan Tlogosari;
22. Kecamatan Wonosari; dan
23. Kecamatan Wringin.
b. Kawasan sekitar waduk, bendungan, embung dan rawa, berupa kawasan sepanjang perairan dengan jarak 50-100 meter dari titik pasang tertinggi, meliputi :
1. Kecamatan Binakal;
2. Kecamatan Bondowoso;
3. Kecamatan Botolinggo;
4. Kecamatan Cermee;
5. Kecamatan Curahdami;
6. Kecamatan Grujugan;
7. Kecamatan Jambesari Darus Sholah;
8. Kecamatan Klabang;
9. Kecamatan Maesan;
10. Kecamatan Pakem;
11. Kecamatan Prajekan;
12. Kecamatan Pujer;
13. Kecamatan Sempol;
14. Kecamatan Sukosari;
15. Kecamatan Sumberwringin;
16. Kecamatan Taman Krocok;
17. Kecamatan Tamanan;
18. Kecamatan Tapen;
19. Kecamatan Tegalampel;
20. Kecamatan Tenggarang;
21. Kecamatan Tlogosari;
22. Kecamatan Wonosari; dan
23. Kecamatan Wringin.
c. Kawasan sekitar mata air, berupa kawasan dengan jarak 200 meter sekeliling mata air diluar kawasan permukiman dan 100 meter sekeliling mata air didalam kawasan permukiman, mencakup 119 mata air dan 3 sumber air panas seluas kurang lebih 340,69 ha meliputi :
1. Kecamatan Binakal;
2. Kecamatan Bondowoso;
3. Kecamatan Botolinggo;
4. Kecamatan Cermee;
5. Kecamatan Curahdami;
6. Kecamatan Grujugan;
7. Kecamatan Jambesari Darus Sholah;
8. Kecamatan Klabang;
9. Kecamatan Maesan;
10. Kecamatan Pakem;
11. Kecamatan Prajekan;
12. Kecamatan Pujer;
13. Kecamatan Sempol;
14. Kecamatan Sukosari;
15. Kecamatan Sumberwringin;
16. Kecamatan Tamanan;
17. Kecamatan Taman Krocok;
18. Kecamatan Tapen;
19. Kecamatan Tegalampel;
20. Kecamatan Tenggarang;
21. Kecamatan Tlogosari;
22. Kecamatan Wonosari; dan
23. Kecamatan Wringin.
(5) Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas :
a. Kawasan cagar alam meliputi :
1. Cagar Alam Ceding seluas sekitar 2,0 ha di Kecamatan Sempol;
2. Cagar Alam Kawah Ijen – Merapi – Ungup-ungup seluas sekitar 2.491,3 ha di Kecamatan Sempol; dan
3. Cagar Alam Pancuran Ijen I dan II seluas sekitar 4,5 ha di Kecamatan Botolinggo.
b. Taman wisata alam, berupa Taman Wisata Alam Kawah Ijen merupakan bagian dari Cagar Alam Kawah Ijen - Merapi - Ungup-ungup di Kecamatan Sempol; c. Suaka marga satwa, yaitu Suaka Marga Satwa Dataran Tinggi Hyang seluas sekitar 1.275,0 ha di Kecamatan Pakem. d. Cagar budaya dan ilmu pengetahuan, meliputi :
1. Situs megalitikum atau batu peninggalan zaman prasejarah meliputi :
a. Kecamatan Bondowoso,
b. Kecamatan Cermee;
c. Kecamatan Curahdami;
d. Kecamatan Grujugan,
e. Kecamatan Klabang;
f. Kecamatan Maesan;
g. Kecamatan Pujer;
h. Kecamatan Sukosari;
i. Kecamatan Sumberwringin;
j. Kecamatan Tlogosari;
k. Kecamatan Wonosari; dan
l. Kecamatan Wringin.
2. Bangunan cagar budaya dan bersejarah meliputi :
a) Stasiun Kereta Api Bondowoso;
b) Pendopo Bupati Bondowoso;
c) Kantor Perpustakaan;
d) Kantor Polres Bondowoso;
e) Kantor Pos Bondowoso;
f) Makam Kironggo di Kecamatan Tegalampel; dan
g) Pabrik Gula di Kecamatan Prajekan.
3. Situs kawasan meliputi :
a) Alun-alun Bondowoso di Kecamatan Bondowoso; dan
b) Alun-alun Tamanan di Kecamatan Tamanan.
4. Situs Gua Buto di Kecamatan Cermee.
(6) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas :
a. Kawasan rawan bencana longsor meliputi :
1. Kecamatan Binakal;
2. Kecamatan Botolinggo;
3. Kecamatan Cermee;
4. Kecamatan Curahdami;
5. Kecamatan Klabang;
6. Kecamatan Maesan;
7. Kecamatan Pakem;
8. Kecamatan Sempol;
9. Kecamatan Sumberwringin;
10. Kecamatan Taman Krocok;
11. Kecamatan Tegalampel;
12. Kecamatan Tlogosari; dan
13. Kecamatan Wringin.
b. Kawasan rawan bencana banjir meliputi :
1. Kecamatan Bondowoso;
2. Kecamatan Cermee;
3. Kecamatan Grujugan;
4. Kecamatan Klabang;
5. Kecamatan Maesan;
6. Kecamatan Prajekan;
7. Kecamatan Tapen;
8. Kecamatan Tenggarang; dan
9. Kecamatan Wonosari.
c. Kawasan lahan kritis meliputi :
1. Kecamatan Binakal;
2. Kecamatan Botolinggo;
3. Kecamatan Cermee;
4. Kecamatan Curahdami;
5. Kecamatan Klabang;
6. Kecamatan Maesan;
7. Kecamatan Pakem;
8. Kecamatan Prajekan;
9. Kecamatan Sempol;
10. Kecamatan Sumberwringin;
11. Kecamatan Taman Krocok;
12. Kecamatan Tegalampel;
13. Kecamatan Tlogosari; dan
14. Kecamatan Wringin.
(7) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi :
a. Kawasan cagar alam geologi berupa kawasan keunikan bentang alam, meliputi :
1. Kawasan Kawah Ijen di Kecamatan Sempol; dan
2. Kawasan Batuan Tras di Kecamatan Cermee.
b. Kawasan rawan bencana alam letusan gunung berapi adalah kawasan di sekitar Gunung Raung dan Gunung Ijen yang masih aktif, meliputi :
1. Kecamatan Sempol;
2. Kecamatan Sumberwringin;
3. Kecamatan Sukosari; dan
4. Kecamatan Tlogosari.

Bagian Ketiga
Kawasan Budidaya

Pasal 26

Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, terdiri atas :
a. kawasan peruntukan hutan produksi;
b. kawasan hutan rakyat;
c. kawasan peruntukan pertanian;
d. kawasan peruntukan perkebunan;
e. kawasan peruntukan perikanan;
f. kawasan peruntukan pertambangan;
g. kawasan peruntukan industri;
h. kawasan peruntukan pariwisata;
i. kawasan peruntukan permukiman;
j. kawasan perdagangan dan jasa; dan
k. kawasan khusus

Pasal 27

(1) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a seluas kurang lebih 29.160,95 ha meliputi :
a. Kecamatan Binakal;
b. Kecamatan Bondowoso;
c. Kecamatan Botolinggo;
d. Kecamatan Cermee;
e. Kecamatan Curahdami;
f. Kecamatan Grujugan;
g. Kecamatan Klabang;
h. Kecamatan Maesan;
i. Kecamatan Pakem;
j. Kecamatan Prajekan;
k. Kecamatan Pujer;
l. Kecamatan Taman Krocok;
m. Kecamatan Tapen;
n. Kecamatan Tegalampel;
o. Kecamatan Tlogosari;
p. Kecamatan Sempol;
q. Kecamatan Sukosari;
r. Kecamatan Sumber Wringin; dan
s. Kecamatan Wringin.
(2) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan hutan negara yang teregister wewenang Perhutani Bondowoso.

Pasal 28

Kawasan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b seluas kurang lebih 17.529,15 ha meliputi :
a. Kecamatan Bondowoso;
b. Kecamatan Binakal;
c. Kecamatan Botolinggo;
d. Kecamatan Cermee;
e. Kecamatan Curahdami;
f. Kecamatan Grujugan;
g. Kecamatan Klabang;
h. Kecamatan Maesan;
i. Kecamatan Pakem;
j. Kecamatan Prajekan;
k. Kecamatan Taman Krocok;
l. Kecamatan Tapen;
m. Kecamatan Tegalampel;
n. Kecamatan Tlogosari;
o. Kecamatan Tamanan;
p. Kecamatan Tenggarang;
q. Kecamatan Jambeari Darussholah;
r. Kecamatan Sukosari;
s. Kecamatan Sempol;
t. Kecamatan Sumber Wringin;
u. Kecamatan Wonosari; dan
v. Kecamatan Wringin.

Pasal 29

(3) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, terdiri atas :
a. kawasan agropolitan;
b. kawasan pertanian lahan basah;
c. kawasan pertanian lahan kering;
d. kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
e. kawasan peternakan.
(4) Kawasan Agropolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
a. Kecamatan Sempol;
b. Kecamatan Sukosari;
c. Kecamatan Sumberwringin; dan
d. Kecamatan Tlogosari.
(5) Kawasan pertanian lahan basah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 34.118,00 ha meliputi :
a. Kecamatan Binakal;
b. Kecamatan Bondowoso;
c. Kecamatan Botolinggo;
d. Kecamatan Cermee;
e. Kecamatan Curahdami;
f. Kecamatan Grujugan;
g. Kecamatan Jambesari Darus Sholah;
h. Kecamatan Klabang;
i. Kecamatan Maesan;
j. Kecamatan Pakem;
k. Kecamatan Pujer;
l. Kecamatan Prajekan;
m. Kecamatan Sukosari;
n. Kecamatan Sumber Wringin;
o. Kecamatan Taman Krocok;
p. Kecamatan Tamanan;
q. Kecamatan Tapen;
r. Kecamatan Tenggarang;
s. Kecamatan Tegalampel;
t. Kecamatan Tlogosari;
u. Kecamatan Wonosari; dan
v. Kecamatan Wringin.
(6) Kawasan pertanian lahan kering sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas kurang lebih 17.355,50 ha meliputi :
a. Kecamatan Binakal;
b. Kecamatan Bondowoso;
c. Kecamatan Botolinggo;
d. Kecamatan Cermee;
e. Kecamatan Curahdami;
f. Kecamatan Grujugan;
g. Kecamatan Jambesari Darus Sholah;
h. Kecamatan Klabang;
i. Kecamatan Maesan;
j. Kecamatan Pakem;
k. Kecamatan Prajekan;
l. Kecamatan Pujer;
m. Kecamatan Sukosari;
n. Kecamatan Sumber Wringin;
o. Kecamatan Taman Krocok;
p. Kecamatan Tamanan;
q. Kecamatan Tapen;
r. Kecamatan Tenggarang;
s. Kecamatan Tegalampel;
t. Kecamatan Tlogosari;
u. Kecamatan Wonosari; dan
v. Kecamatan Wringin.
(7) kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan, kurang lebih 47.293,1 ha yang terdiri dari lahan basah seluas 29.937,6 ha dan lahan kering seluas 17.355,5 ha.
(8) Kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d seluas sekitar 158,00 ha meliputi :
a. Kawasan peternakan skala besar :
1. Kecamatan Binakal;
2. Kecamatan Botolinggo;
3. Kecamatan Cermee;
4. Kecamatan Curahdami;
5. Kecamatan Grujugan;
6. Kecamatan Jambesari Darus Sholah;
7. Kecamatan Klabang;
8. Kecamatan Maesan;
9. Kecamatan Pakem;
10. Kecamatan Prajekan;
11. Kecamatan Pujer;
12. Kecamatan Sempol;
13. Kecamatan Sukosari;
14. Kecamatan Sumber Wringin;
15. Kecamatan Taman Krocok;
16. Kecamatan Tamanan;
17. Kecamatan Tapen;
18. Kecamatan Tenggarang;
19. Kecamatan Tegalampel;
20. Kecamatan Tlogosari;
21. Kecamatan Wonosari; dan
22. Kecamatan Wringin.
b. Kawasan peternakan skala kecil di seluruh wilayah kecamatan.

Pasal 30

(1) Kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d seluas kurang lebih 17.520,99 ha meliputi :
a. Kecamatan Binakal;
b. Kecamatan Bondowoso;
c. Kecamatan Botolinggo;
d. Kecamatan Cermee;
e. Kecamatan Curahdami;
f. Kecamatan Grujugan;
g. Kecamatan Jambesari;
h. Kecamatan Klabang;
i. Kecamatan Maesan;
j. Kecamatan Pakem;
k. Kecamatan Prajekan;
l. Kecamatan Pujer;
m. Kecamatan Sukosari;
n. Kecamatan Sumber Wringin;
o. Kecamatan Sempol;
p. Kecamatan Taman Krocok;
q. Kecamatan Tamanan;
r. Kecamatan Tapen;
s. Kecamatan Tegalampel;
t. Kecamatan Tenggarang;
u. Kecamatan Tlogosari;
v. Kecamatan Wonosari; dan
w. Kecamatan Wringin.
(2) Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kawasan Pengembangan Utama Komoditi (KAPUK) meliputi :
a. perkebunan Kopi dan Kakao dibudidayakan di :
1. Kecamatan Botolinggo;
2. Kecamatan Binakal;
3. Kecamatan Curahdami;
4. Kecamatan Cermee;
5. Kecamatan Grujugan;
6. Kecamatan Klabang;
7. Kecamatan Pujer;
8. Kecamatan Pakem;
9. Kecamatan Sempol;
10. Kecamatan Sukosari;
11. Kecamatan Sumberwringin;
12. Kecamatan Tegalampel;
13. Kecanatan Tamanan;
14. Kecamatan Wringin;
15. Kecamatan Tlogosari; dan
16. Kecamatan Maesan;
b. perkebunan Jarak dibudidayakan di :
1. Kecamatan Cermee;
2. Kecamatan Prajekan;
3. Kecamatan Klabang;
4. Kecamatan Wringin;
5. Kecamatan Pakem;
6. Kecamatan Binakal;
7. Kecamatan Tegalampel;
8. Kecamatan Taman Krocok; dan
9. Kecamatan Sempol.
c. perkebunan Tebu dibudidayakan di :
1. Kecamatan Binakal;
2. Kecamatan Bondowoso;
3. Kecamatan Cermee.
4. Kecamatan Curahdami;
5. Kecamatan Grujugan;
6. Kecamatan Jambesari Darus Sholah;
7. Kecamatan Klabang;
8. Kecamatan Maesan;
9. Kecamatan Pakem;
10. Kecamatan Prajekan;
11. Kecamatan Pujer;
12. Kecamatan Sukosari;
13. Kecamatan Sumberwringin;
14. Kecamatan Tlogosari;
15. Kecamatan Tamanan;
16. Kecamatan Taman Krocok;
17. Kecamatan Tenggarang;
18. Kecamatan Tegalampel;
19. Kecamatan Tapen;
20. Kecamatan Wonosari; dan
21. Kecamatan Wringin.
d. perkebunan Tembakau dibudidayakan di :
1. Kecamatan Bondowoso;
2. Kecamatan Binakal;
3. Kecamatan Curahdami;
4. Kecamatan Cermee;
5. Kecamatan Grujugan;
6. Kecamatan Jambesari Darus Sholah;
7. Kecamatan Klabang;
8. Kecamatan Pakem;
9. Kecamatan Pujer;
10. Kecamatan Prajekan;
11. Kecamatan Sukosari;
12. Kecamatan Sumberwringn;
13. Kecamatan Tamanan;
14. Kecamatan Tenggarang;
15. Kecamatan Tegalampel;
16. Kecamatan Tapen
17. Kecamatan Tlogosari;
18. Keamatan Tamankrocok;
19. Kecamatan Wringin;
20. Kecamatan Maesan; dan
21. Kecamatan Wonosari;
e. perkebunan Cengkeh dibudidayakan di :
1. Kecamatan Curahdami.
2. Kecamatan Grujugan;
3. Kecamatan Jambesari Darus Sholah;
4. Kecamatan Pakem;
5. Kecamatan Pujer;
6. Kecamatan Sumberwringin;
7. Kecamatan Sukosari;
8. Kecamatan Tlogosari; dan
9. Kecamatan Maesan;
f. Perkebunan Kelapa dibudidayakan di :
1. Kecamatan Bondowoso;
2. Kecamatan Binakal;
3. Kecamatan Curahdami;
4. Kecamatan Cermee;
5. Kecamatan Grujugan;
6. Kecamatan Jambesari Darus Sholah;
7. Kecamatan Klabang;
8. Kecamatan Pakem;
9. Kecamatan Pujer;
10. Kecamatan Prajekan;
11. Kecamatan Sukosari;
12. Kecamatan Sumberwringn;
13. Kecamatan Tamanan;
14. Kecamatan Tenggarang;
15. Kecamatan Tegalampel;
16. Kecamatan Tapen
17. Kecamatan Tlogosari;
18. Keamatan Tamankrocok;
19. Kecamatan Wringin;
20. Kecamatan Maesan; dan
21. Kecamatan Wonosari.

Pasal 31

Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e berupa kawasan potensi budidaya perikanan air tawar dengan luas sekitar 48,00 ha meliputi :
a. Kecamatan Binakal;
b. Kecamatan Cermee;
c. Kecamatan Curahdami;
d. Kecamatan Grujugan,
e. Kecamatan Jambesari Darus Sholah,
f. Kecamatan Klabang
g. Kecamatan Maesan,
h. Kecamatan Pujer;
i. Kecamatan Prajekan;
j. Kecamatan Sukosari;
k. Kecamatan Sumberwringin;
l. Kecamatan Tamanan;
m. Kecamatan Tapen;
n. Kecamatan Tenggarang;
o. Kecamatan Tlogosari; dan
p. Kecamatan Wonosari.

Pasal 32

Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf f meliputi :
a. kawasan peruntukan pertambangan Mineral, meliputi:
1. tambang Pasir di Kecamatan Klabang dan Kecamatan Sempol;
2. tambang Batu Kali di Kecamatan Binakal;
3. tambang Batu Belah di Kecamatan Tlogosari, Kecamatan Binakal dan Kecamatan Wringin;
4. tambang Batu Hias atau Poles di Kecamatan Grujugan, Kecamatan Prajekan, Kecamatan Maesan, Kecamatan Pakem, dan Kecamatan Wringin
5. tambang Batu Tras di Kecamatan Wringin, Kecamatan Klabang dan Kecamatan Cermee;
6. tambang Batu Gamping di Kecamatan Prajekan;
7. tambang Kalsit di Kecamatan Klabang; dan
8. tambang Belerang dan Gipsum di Kecamatan Sempol.
b. kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi meliputi :
1. Kecamatan Klabang;
2. Kecamatan Pakem;
3. Kecamatan Taman Krocok;
4. Kecamatan Tapen;
5. Kecamatan Tegalampel; dan
6. Kecamatan Wringin.
c. kawasan peruntukan pemanfaatan panas bumi meliputi :
1. Pegunungan Hyang di Kecamatan Binakal;
2. Pegunungan Hyang Kecamatan Curahdami;
3. Pegunungan Hyang Kecamatan Grujugan;
4. Pegunungan Hyang Kecamatan Maesan;
5. Pegunungan Hyang Kecamatan Pakem;
6. Blawan – Ijen di Kecamatan Sempol; dan
7. Ijen – Raung Kecamatan Sumberwringin.

Pasal 33

(1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf g meliputi :
a. kawasan industri besar;
b. kawasan sentra industri sedang; dan
c. industri rumah tangga.
(2) Kawasan industri besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 712,76 ha meliputi :
a. kawasan industri terpadu industri pengolahan hasil pertanian, industri lain yang memiliki resiko pencemaran rendah dan pergudangan di Kecamatan Grujugan, Kecamatan Maesan dan Kecamatan Tamanan; dan
b. kawasan industri kimia, logam, industri lainnya dan pergudangan di :
1. Kecamatan Bondowoso
2. Kecamatan Botolinggo;
3. Kecamatan Cermee;
4. Kecamatan Grujugan;
5. Kecamatan Klabang;
6. Kecamatan Tapen;
7. Kecamatan Maesan ;dan
8. Kecamatan Prajekan;
(3) Kawasan sentra industri sedang dan industri rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c meliputi :
a. sentra industri kimia di :
1. Kecamatan Cermee;
2. Kecamatan Prajekan;
3. Kecamatan Botolingo;
4. Kecamatan Klabang;
5. Kecamatan Tapen;
6. Kecamatan Grujugan;
7. Kecamatan Tamanan;
8. Kecamatan Tenggarang; dan
9. Kecamatan Sempol.
b. sentra industri pande besi
1. Kecamatan Binakal;
2. Kecamatan Jambesari Darus Sholah; dan
3. Kecamatan Tlogosari.
c. sentra industri makanan di :
1. Kecamatan Binakal;
2. Kecamatan Bondowoso;
3. Kecamatan Klabang;
4. Kecamatan Maesan;
5. Kecamatan Prajekan;
6. Kecamatan Pujer;
7. Kecamatan Sempol;
8. Kecamatan Sukosari;
9. Kecamatan Sumberwringin;
10. Kecamatan Tamanan;
11. Kecamatan Taman Krocok;
12. Kecamatan Tenggarang;
13. Kecamatan Tlogosari
14. Kecamatan Wonosari; dan
15. Kecamatan Wringin.
d. sentra industri logam dasar dan kuningan di Kecamatan Tapen;
e. sentra industri meubel di :
1. Kecamatan Bondowoso;
2. Kecamatan Binakal;
3. Kecamatan Curahdami;
4. Kecamatan Grujugan;
5. Kecamatan Jambesari Darus Sholah;
6. Kecamatan Maesan;
7. Kecamatan Pakem;
8. Kecamatan Tegalampel; dan
9. Kecamatan Tamanan.
f. sentra industri handy craft dan anyaman bambu di :
1. Kecamatan Bondowoso;
2. Kecamatan Binakal;
3. Kecamatan Cermee;
4. Kecamatan Pakem;
5. Kecamatan Pujer;
6. Kecamatan Tlogosari;
7. Kecamatan Tapen;
8. Kecamatan Tamanan; dan
9. Kecamatan Wringin.
g. sentra industri rokok dan pengolahan tembakau di :
1. Kecamatan Grujugan;
2. Kecamatan Jambesari Darus Sholah;
3. Kecamatan Maesan;
4. Kecamatan Pujer;
5. Kecamatan Pakem;
6. Kecamatan Tamanan; dan
7. Kecamatan Wringin.
h. sentra industri konveksi di :
1. Kecamatan Bondowoso;
2. Kecamatan Binakal;
3. Kecamatan Curahdami; dan
4. Kecamatan Pujer.
i. sentra industri batu hias di :
1. Kecamatan Bondowoso;
2. Kecamatan Grujugan;
3. Kecamatan Pakem; dan
4. Kecamatan Wringin.
j. sentra industri batik di Kecamatan Maesan dan Kecamatan Tamanan.

Pasal 34

(1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf h terdiri atas :
a. pariwisata budaya; dan
b. pariwisata alam.
(2) Kawasan pariwisata budaya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a meliputi :
a. kawasan wisata sejarah dan budaya dengan obyek:
1. Situs megalitikum di :
a. Kecamatan Bondowoso;
b. Kecamatan Grujugan;
c. Kecamatan Jambesari Darus Sholah;
d. Kecamatan Maesan;
e. Kecamatan Prajekan;
f. Kecamatan Pujer;
g. Kecamatan Tamanan;
h. Kecamatan Tegalampel;
i. Kecamatan Tlogosari;
j. Kecamatan Wonosari; dan
k. Kecamatan Wringin.
2. Situs Gua Buto di Kecamatan Cermee;
3. Wisata ziarah makam Ki Ronggo di Kecamatan Tegalampel;
4. Wisata budaya Padepokan Gema Buana di Kecamatan Prajekan;
5. Wisata kerajinan kuningan Cindogo di Kecamatan Tapen;
6. Desa wisata Blimbing di Kecamatan Klabang;
7. Desa wisata Tamanan, Kalianyar, dan Sumberkemuning di Kecamatan Tamanan; dan
8. Desa wisata Gunungsari di Kecamatan Maesan.
b. Kawasan wisata rekreasi dengan obyek wisata Alun-alun Bondowoso di Kecamatan Bondowoso.
(3) Kawasan pariwisata alam sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b meliputi :
a. kawasan wisata terpadu Kawah Ijen - Raung dengan obyek :
1) wisata Kawah Ijen, Kawah Telaga Weru dan Kawah Wurung di Kecamatan Sempol;
2) wisata air terjun Blawan dan gua stalagtit di Kecamatan Sempol;
3) wisata pemandian air panas Blawan dan pemandian Damarwulan di Kecamatan Sempol;
4) wisata agro di Kecamatan Sempol, Sumberwringin, Sukosari dan Tlogosari; dan
5) wisata Air Terjun Puloagung di Desa Sukorejo Kecamatan Sumberwringin.
b. kawasan wisata terpadu Lereng Argopuro dengan obyek :
1) wisata pendakian Pegunungan Hyang atau Gunung Argopuro di Kecamatan Pakem;
2) wisata agro Pusat Penelitian Kopi dan Kakao di Kecamatan Pakem;
3) wisata air terjun Tancak Kembar di Kecamatan Pakem;
4) wisata Pemandangan Arak-Arak di Kecamatan Wringin; dan
5) wisata megalitikum Situs Batu Labeng di Kecamatan Wringin.
c. kawasan wisata rekreasi dengan obyek :
1) wisata Pemandian Tasnan di Kecamatan Grujugan; dan
2) wisata Bendung Sampean Baru di Kecamatan Tapen.
d. kawasan wisata minat khusus dengan obyek :
1) wisata arung jeram Bosamba di Kecamatan Taman Krocok dan Tapen;
2) kawasan wisata pendakian Gunung Raung di Kecamatan Sumberwringin;
3) wisata panjat tebing alam Pantirana di Kecamatan Grujugan; dan
4) wisata petualangan di Desa Solor Kecamatan Cermee.

Pasal 35

(9) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf i meliputi :
a. kawasan permukiman perdesaan;
b. kawasan permukiman perkotaan; dan
c. ruang terbuka hijau.
(10) Kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah seluas kurang lebih 6.303,81 ha meliputi :
a. Kecamatan Binakal;
b. Kecamatan Bondowoso;
c. Kecamatan Botolinggo;
d. Kecamatan Cermee;
e. Kecamatan Curahdami;
f. Kecamatan Grujugan;
g. Kecamatan Jambesari Darus Sholah;
h. Kecamatan Klabang;
i. Kecamatan Maesan;
j. Kecamatan Pakem;
k. Kecamatan Prajekan;
l. Kecamatan Pujer;
m. Kecamatan Sempol;
n. Kecamatan Sukosari;
o. Kecamatan Sumberwringin;
p. Kecamatan Taman Krocok;
q. Kecamatan Tamanan;
r. Kecamatan Tapen;
s. Kecamatan Tegalampel;
t. Kecamatan Tenggarang;
u. Kecamatan Tlogosari;
v. Kecamatan Wonosari;dan
w. Kecamatan Wringin.
(11) Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 1.784,20 ha meliputi :
a. Kecamatan Binakal;
b. Kecamatan Bondowoso;
c. Kecamatan Botolinggo;
d. Kecamatan Cermee;
e. Kecamatan Curahdami;
f. Kecamatan Grujugan;
g. Kecamatan Jambesari Darus Sholah;
h. Kecamatan Klabang;
i. Kecamatan Pakem;
j. Kecamatan Prajekan;
k. Kecamatan Pujer;
l. Kecamatan Sempol;
m. Kecamatan Sukosari;
n. Kecamatan Sumber Wringin;
o. Kecamatan Taman Krocok;
p. Kecamatan Tamanan;
q. Kecamatan Tapen;
r. Kecamatan Tegalampel;
s. Kecamatan Tenggarang;
t. Kecamatan Maesan;
u. Kecamatan Tlogosari;
v. Kecamatan Wonosari; dan
w. Kecamatan Wringin.
(12) Ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dialokasikan pada kawasan permukiman perkotaan minimal 20% untuk ruang terbuka hijau publik dan 10% untuk ruang terbuka hijau privat dari luas kawasan perkotaan.

Pasal 36

Kawasan perdagangan dan jasa di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada pasal 26 huruf j seluas kurang lebih 600,00 ha meliputi :
a. kawasan perdagangan dan jasa skala kabupaten ditetapkan di Kawasan Perkotaan Bondowoso meliputi :
1. Kecamatan Bondowoso;
2. Kecamatan Curahdami;
3. Kecamatan Tegalampel; dan
4. Kecamatan Tenggarang.
b. kawasan perdagangan dan jasa skala sub wilayah kabupaten meliputi :
1. Kecamatan Cermee;
2. Kecamatan Maesan;
3. Kecamatan Prajekan;
4. Kecamatan Sukosari;
5. Kecamatan Tamanan;
6. Kecamatan Wonosari; dan
7. Kecamatan Wringin.
c. kawasan perdagangan dan jasa skala kecamatan meliputi :
1. Kecamatan Binakal;
2. Kecamatan Botolinggo;
3. Kecamatan Sumberwringin;
4. Kecamatan Grujugan;
5. Kecamatan Jambesari Darus Sholah;
6. Kecamatan Klabang;
7. Kecamatan Pakem;
8. Kecamatan Pujer;
9. Kecamatan Sempol;
10. Kecamatan Taman Krocok;
11. Kecamatan Tapen; dan
12. Kecamatan Tlogosari.
d. kawasan perdagangan skala kawasan dan lingkungan, tersebar diseluruh kawasan permukiman; dan
e. areal pedagang kaki lima pada Kawasan Perkotaan Bondowoso dan setiap Perkotaan Kecamatan disediakan dengan mempertimbangkan kelayakan lokasi dan ketertiban kawasan yang ditetapkan dengan peraturan bupati.

Pasal 37

Kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada pasal 26 huruf k berupa kawasan andalan, kawasan perbatasan antar kabupaten, serta kawasan militer yang memerlukan sinkronisasi dalam perencanaan dan pengelolaannya meliputi:
a. Kabupaten Bondowoso sebagai bagian dari kawasan andalan Situbondo – Bondowoso – Jember dikembangkan untuk mendukung sektor unggulan perkebunan, pertanian, industri, pariwisata dan perikanan laut.
b. kawasan perbatasan antara Kabupaten Bondowoso dengan Kabupaten Jember meliputi :
1. Kecamatan Maesan;
2. Kecamatan Tamanan;
3. Kecamatan Jambesari Darus Sholah;
4. Kecamatan Pujer; dan
5. Kecamatan Tlogosari.
c. kawasan perbatasan antara Kabupaten Bondowoso dengan Kabupaten Banyuwangi di Kecamatan Sempol;
d. kawasan perbatasan antara Kabupaten Bondowoso dengan Kabupaten Situbondo meliputi :
1. Kecamatan Cermee;
2. Kecamatan Klabang;
3. Kecamatan Pakem;
4. Kecamatan Prajekan;
5. Kecamatan Tegalampel;
6. Kecamatan Taman Krocok; dan
7. Kecamatan Wringin.
e. kawasan perbatasan antara Kabupaten Bondowoso dengan Kabupaten Probolinggo, di Kecamatan Pakem dan Kecamatan Binakal; dan
f. kawasan khusus militer meliputi :
a. Kawasan Batalyon 514 Raider seluas kurang lebih 50 ha di Desa Curahpoh Kecamatan Curahdami;
b. Gudang Mesiu seluas kurang lebih 1 ha di Desa Curahdami Kecamatan Curahdami; dan
c. Instalasi Militer Kodim 0822/ Bondowoso meliputi :
a. Koramil 01 Kecamatan Bondowoso;
b. Koramil 02 Kecamatan Curahdami;
c. Koramil 03 Kecamatan Tegalampel;
d. Koramil 04 Kecamatan Tenggarang;
e. Koramil 05 Kecamatan Wringin;
f. Koramil 06 Kecamatan Tamanan;
g. Koramil 07 Kecamatan Maesan;
h. Koramil 08 Kecamatan Grujugan;
i. Koramil 09 Kecamatan Pujer;
j. Koramil 10 Kecamatan Wonosari;
k. Koramil 11 Kecamatan Tapen;
l. Koramil 12 Kecamatan Sukosari;
m. Koramil 13 Kecamatan Tlogosari;
n. Koramil 14 Kecamatan Prajekan;
o. Koramil 15 Kecamatan Klabang; dan
p. Koramil 16 Kecamatan Cermee.

BAB VI
KAWASAN STRATEGIS WILAYAH KABUPATEN
Umum

Pasal 38

Kawasan strategis di wilayah kabupaten meliputi :
a. kawasan strategis ekonomi;
b. kawasan strategis sosial budaya;
c. kawasan strategis lingkungan hidup;
d. kawasan strategis penggunaan teknologi tinggi; dan
e. kawasan strategis pertahanan dan keamanan.

Pasal 39

(1) Kawasan strategis ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a, yang terdiri atas :
a. Kawasan Agropolitan;
b. Kawasan Segitiga Emas Ijen;
c. Kawasan Strategis Perkotaan Bondowoso;
d. Kawasan Strategis Tamanan;
e. Kawasan Industri; dan
f. Kawasan Daerah Tertinggal.
(2) Kawasan agropolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
a. Kecamatan Sempol;
b. Kecamatan Sukosari;
c. Kecamatan Sumberwringin; dan
d. Kecamatan Tlogosari.
(3) Kawasan Segitiga Emas Ijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi sebagian wilayah Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Situbondo yang secara fungsional terintegrasi dalam pengembangan potensi Kawah Ijen dan sekitarnya.
(4) Kawasan Strategis Perkotaan Bondowoso sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
a. seluruh wilayah Kecamatan Bondowoso;
b. sebagian wilayah Kecamatan Curahdami, meliputi Kelurahan Curahdami, Desa Petung, Desa Curahpoh, Desa Penambangan, Desa Poncogati, Desa Selolembu dan Desa Locare;
c. sebagian wilayah Kecamatan Tegalampel, meliputi Kelurahan Sekarputih dan Desa Karanganyar; dan
d. sebagian wilayah Kecamatan Tenggarang, meliputi Kelurahan Tenggarang, Desa Bataan, Desa Kajar, Desa Sumbersalam, Desa Koncer Darul Aman, Desa Koncer Kidul, Desa Grujugan Lor dan Desa Kejawan.
(5) Kawasan Strategis Tamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
a. wilayah Kecamatan Tamanan;
b. wilayah Kecamatan Jambesari Darus Sholah; dan
c. wilayah Kecamatan Pujer.
(6) Kawasan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, adalah yang memiliki kemampuan untuk meningkatkan nilai tambah komoditas lokal dan penyerapan tenaga kerja, meliputi:
a. kawasan khusus Industri Grujugan-Maesan-Tamanan; dan
b. kawasan khusus industri Prajekan-Klabang.
(7) Kawasan daerah tertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
a. kawasan tertinggal Binakal dan sekitarnya; b. kawasan tertinggal Botolinggo dan sekitarnya; dan c. kawasan tertinggal Taman Krocok dan sekitarnya.

Pasal 40

(1) Kawasan strategis sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b terdiri atas:
a. kawasan Alun-alun dan pusat kota; dan
b. kawasan utama situs megalitikum.
(2) Kawasan alun-alun dan pusat kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi Kecamatan Bondowoso seluas kurang lebih 45 ha.
(3) Kawasan utama situs megalitikum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
a. Kawasan Desa Glingseran dan Desa Banyuputih seluas kurang lebih 5 ha di Kecamatan Wringin;
b. Kawasan Desa Pekauman seluas kurang lebih 3 ha di Kecamatan Grujugan; dan
c. Kawasan Desa Tanah Wulan seluas kurang lebih 5 ha Kecamatan Maesan.

Pasal 41

(1) Kawasan strategis penggunaan teknologi tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf d meliputi :
a. kawasan strategis peruntukan pertambangan mineral; dan
b. kawasan strategis peruntukan pemanfaatan panas bumi.
(2) Kawasan strategis peruntukan pertambangan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
a. Kawasan Pandak dan Leprak Kecamatan Klabang dengan potensi pasir dan kalsit;
b. Kawasan Walidono Kecamatan Prajekan dengan potensi batu gamping untuk semen;
c. Kawasan Cermee dengan potensi batu tras;
d. Kawasan Sempol dengan potensi gipsum sintetis;
e. Kawasan Binakal dengan potensi batu belah; dan
f. Kawasan Wringin dengan potensi batu tras.
(3) Kawasan strategis peruntukan pemanfaatan panas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
a. Kawasan geotermal Blawan – Ijen dan Raung, meliputi :
1. Kecamatan Sempol;
2. Kecamatan Sumberwringin;
b. Kawasan geotermal Pegunungan Hyang, meliputi :
1. Kecamatan Pakem;
2. Kecamatan Binakal;
3. Kecamatan Curahdami;
4. Kecamatan Grujugan; dan
5. Kecamatan Maesan.
(2) Kawasan strategis peruntukan pertambangan panas bumi di Kecamatan Sempol juga ditetapkan sebagai kawasan geowisata dan pemanfaatan mikrohidro.

Pasal 42

Kawasan strategis lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c meliputi :
a. kawasan hutan lindung;
b. kawasan pelestarian alam; dan
c. kawasan suaka alam dan marga satwa.

Pasal 43

(1) Kawasan strategis pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf e meliputi :
a. Daerah Latihan Militer Dodilapur Bondowoso, Dodilapur Tamanan dan Dodilapur Gunung Merapi;
b. Daerah Latihan Militer Kostrad Divisi 2 di Desa Kluncing Kecamatan Sumberwringin dan Desa Curahpoh Kecamatan Curahdami, dan
c. Kawasan Batalyon 514 Raider dan Gudang Mesiu di Desa Curahpoh Kecamatan Curahdami.
(2) Kawasan strategis pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud ayat (1) diperuntukan bagi :
a. kepentingan pemeliharaan keamanan dan pertahanan Negara berdasarkan geostrategi nasional; dan
b. basis militer, daerah latihan militer, daerah pembuangan amunisi dan peralatan pertahanan lainnya, gudang amunisi, daerah uji coba sistem persenjataan, dan/atau kawasan industri sistem persenjataan.

BAB VII
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN
Bagian Pertama
Kebijakan Strategis Operasionalisasi RTRW

Pasal 44

(1) Arahan Penataan ruang wilayah dalam arahan RTRW kabupaten merupakan matra ruang kebijakan pembangunan sektoral yang disusun sinergis dengan arahan Rencana Pembangunan Jangkan Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
(2) Penataan ruang dilaksanakan secara berkelanjutan dan sinergis antara aspek perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
(3) Untuk mendukung perwujudan RTRW dan kinerja pembangunan daerah dilakukan optimalisasi pemanfaatan pengelolaan aset-aset pemerintah dan daerah, serta pencadangan lahan pada lokasi strategis.
(4) Arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten merupakan indikasi program utama penataan ruang wilayah dalam rangka :
a. perwujudan rencana struktur ruang wilayah kabupaten;
b. perwujudan rencana pola ruang wilayah kabupaten; dan
c. perwujudan kawasan strategis kabupaten.
(5) Indikasi program utama memuat uraian tentang program, kegiatan, sumber pendanaan, instansi pelaksana, serta waktu dalam masa pelaksanaan RTRW.

Bagian Kedua
Program Prioritas dan Tahapan Pembangunan

Pasal 45

(1) Pelaksanaan RTRW Kabupaten terbagi dalam 4 (empat) tahapan, yaitu: Tahap I (Tahun 2011 - 2016), Tahap II (Tahun 2017 - 2021), Tahap III (Tahun 2022 - 2026), dan Tahap IV (Tahun 2027 – 2031).
(2) Program prioritas dalam pelaksanakan RTRW disusun berdasarkan atas perkiraan kemampuan pembiayaan dan dampak kegiatan yang mempunyai efek mengganda sesuai arahan rencana pembangunan daerah, adalah program utama yang dilaksanakan pada tahap I.
(3) Dalam setiap tahapan pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah dilaksanakan penyelenggaraan penataan ruang secara berkesinambungan yang meliputi :
a. sosialisasi RTRW;
b. perencanaan rinci;
c. pemanfaatan ruang;
d. pengawasan dan pengendalian; dan
e. evaluasi dan peninjauan kembali.

Bagian Ketiga
Perwujudan Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 46

Perwujudan rencana struktur ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a meliputi :
a. perwujudan pusat kegiatan; dan
b. perwujudan sistem prasarana.

Pasal 47

(1) Perwujudan pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a meliputi pelaksanaan pembangunan meliputi:
a. pengembangan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) serta Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp);
b. pemantapan Pusat Pengembangan Kawasan (PPK);
c. pemantapan Pusat Pengembangan Lingkungan (PPL); dan
d. pengembangan pusat kawasan agropolitan.
(2) Pengembangan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) serta Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup :
a. Penyusunan RDTR dan peraturan zonasi Kawasan Perkotaan Bondowoso;
b. Penyusunan RDTR dan peraturan zonasi Kawasan Perkotaan Tamanan;
c. Penyusunan RTBL dan peraturan bangunan gedung Kawasan Perkotaan Bondowoso;
d. Penyusunan RTBL dan peraturan bangunan gedung Kawasan Perkotaan Tamanan; dan
e. Penataan permukiman di perkotaan PKL dan PKPLp.
(3) Pemantapan Pusat Pengembangan Kawasan (PPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup kegiatan:
a. Penyusunan RDTR dan peraturan zonasi kecamatan PPK (prioritas);
b. Penataan permukiman padat di perkotaan PPK;
c. Penyusunan RDTR dan peraturan zonasi kecamatan PPL; dan
d. Penataan permukiman padat di perkotaan PPL.
(4) Pemantapan Pusat Pengembangan Lingkungan (PPL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup kegiatan:
a. penataan permukiman perdesaan;
b. mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan perdesaan; dan
c. pengembangan aksesibilitas menuju desa terpencil dan tertinggal.
(5) Pengembangan pusat agropolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, mencakup kegiatan:
a. Pengembangan kelembagaan dan pengelolaan kawasan agropolitan;
b. Pengembangan Sub Terminal Agribisnis (sentra kawasan);
c. Penataan sentra usaha komoditas unggulan (kantong produksi);
d. Penyusunan Rencana Tata Ruang Desa Pusat Pertumbuhan (RTR DPP); dan
e. Pembinaan dan bantuan sarana produksi komoditas unggulan.
(6) Matrik indikasi program utama dalam upaya perwujudan struktur ruang melalui perwujudan pusat kegiatan tercantum dalam Lampiran IV Bagian A.1.

Pasal 48

(1) Perwujudan sistem prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b meliputi pelaksanaan pembangunan meliputi:
a. transportasi jalan raya;
b. transportasi kereta api;
c. prasarana telekomunikasi;
d. pengairan/irigasi;
e. prasarana energi;
f. air bersih;
g. drainase;
h. sampah; dan
i. sanitasi.
(2) Pelaksanaan pembangunan trasportasi jalan raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup kegiatan:
a. Penyusunan masterplan sistem transportasi wilayah;
b. Penyusunan masterplan dan RPJM jalan dan jembatan;
c. Penyusunan masterplan DED dan studi kelayakan jalan lingkar Perkotaan Bondowoso;
d. Pembangunan jalan lingkar Kota Bondowoso;
e. Pembangunan Terminal tipe B di Bondowoso;
f. Pengembangan dan optimalisasi Terminal Tipe C di PKLp dan PPK;
g. Peningkatan jalan akses utama antar kecamatan, jalan antar desa, dan jalan menuju desa terpencil;
h. Peningkatan jalan tembus antara Kecamatan Tlogosari dan Sumberwringin;
i. Peningkatan jalan tembus Silapak-Pancur-Solor-Kayumas (Kabupaten Situbondo);
j. Peningkatan jalan tembus Klabang-Wonoboyo-Kendit (Kabupaten Situbondo); dan
k. Peningkatan jalan tembus Klabang-Botolinggo-Cermee.
(3) Pengembangan prasarana transportasi kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup kegiatan:
a. Perencanaan dan studi aktivasi jalur kereta api Kalisat-Bondowoso-Situbondo-Panarukan;
b. Persiapan aktifasi kembali jalur KA Kalisat-Bondowoso-Situbondo-Panarukan; dan
c. Operasional kereta api Jember-Bondowoso-Situbondo.
(4) Pengembangan prasarana penyedia energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, mencakup kegiatan:
a. Pengembangan Jaringan listrik Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) PLN ; dan
b. Pengembangan pembangkit listrik tenaga surya, mikrohidro, bio-massa dan bio-energi, serta sumber energi alternatif untuk daerah terpencil.
(5) Pengembangan prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup kegiatan:
a. Penyusunan Rencana Penataan Lokasi Menara Seluler (Cell-Plan);
b. Pengembangan menara telekomunikasi dengan konsep menara bersama; dan
c. Pengembangan jaringan kabel telepon pada kawasan belum terlayani.
(6) Pengembangan prasarana irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi upaya pemeliharaan dan peningkatan kapasitas jaringan irigasi yang mencakup kegiatan:
a. Penyusunan Masterplan Pengembangan Sistem Irigasi;
b. Penyusunan studi kelayakan pembangunan bendung/dam dan embung;
c. Pembangunan embung; dan
d. Peningkatan dan pemeliharaan prasarana jaringan irigasi.
(7) Pengembangan prasarana air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f mencakup kegiatan:
a. Pengembangan dan pemeliharaan jaringan perpipaan PDAM; dan
b. Optimalisasi pengelolaan dan pengembangan sistem air bersih perpipaan di pedesaan.
(8) Pengembangan prasarana drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, mencakup kegiatan:
a. Penyusunan masterplan sistem drainase wilayah; dan
b. Pemeliharaan dan pembangunan prasarana drainase kawasan permukiman.
(9) Pengembangan prasarana pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, mencakup kegiatan:
a. Penyusunan Masterplan Pengelolaan Sampah;
b. Optimalisasi kinerja pelayanan pengangkutan dan pengolahan sampah perkotaan;
c. Pengembangan layanan pengangkutan sampah di kawasan perkotaan yang belum terlayani; dan
d. pengembangan sistem komposing sampah di kawasan perkotaan berkepadatan rendah.
(10) Pengembangan prasarana sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, mencakup kegiatan:
a. Gerakan penyediaan jamban ber-septictank pada permukiman perkotaan;
b. Pengembangan jamban komunal pada kawasan permukiman dan fasilitas umum;
c. Pengembangan jamban ber-septictank pada kawasan permukiman pedesaan;
d. Pengembangan intalasi pengolahan limbah terpadu (industri,medis,B3); dan
e. Pengembangan Intalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT) yang terintegrasi dengan TPA.
(11) Matrik indikasi program utama dalam upaya perwujudan pola struktur ruang melalui perwujudan sistem prasarana tercantum dalam Lampiran IV Bagian A.2.

Bagian Keempat
Perwujudan Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 49

(1) Perwujudan rencana pola ruang kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b meliputi :
a. perwujudan kawasan lindung; dan
b. perwujudan kawasan budidaya.
(2) Perwujudan kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup kegiatan:
a. Penegasan dan penetapan kawasan hutan lindung penyangga, lindung setempat, pelestarian alam, cagar budaya dan bersejarah;
b. Pemantauan dan pengendalian kawasan lindung cagar budaya; dan
c. Pemantauan dan pengendalian pengelolaan kawasan hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) secara terpadu.
(3) Perwujudan kawasan budidaya sebagaimana dimasud pada ayat (1) huruf b, mencakup:
a. hutan produksi dan hutan rakyat ;
b. perkebunan;
c. pertanian;
d. perikanan darat;
e. pariwisata;
f. industri;
g. pertambangan;
h. permukiman;
i. peternakan;
j. kawasan perdagangan dan jasa; dan
k. kawasan khusus.
(4) Perwujudan kawasan budidaya hutan produksi dan hutan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, mencakup kegiatan:
a. Inventarisasi potensi hutan produksi dan hutan rakyat;
b. Koordinasi penyusunan rencana tindak penanganan lahan kritis di kawasan hutan produksi dan hutan rakyat; dan
c. Pemantauan dan pengendalian pengelolaan kawasan hutan produksi dan hutan rakyat.
(5) Perwujudan kawasan budidaya perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, mencakup kegiatan:
a. Budidaya perkebunan berwawasan lingkungan pada kawasan (Hak Guna Usaha) HGU perkebunan; dan
b. Pengembangan potensi perkebunan rakyat.
(6) Perwujudan kawasan budidaya pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, mencakup kegiatan:
a. Penyusunan kebijakan revitalisasi petanian;
b. Penyusunan dan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LPPB); dan
c. Optimalisasi lahan pertanian pangan berbasis pertanian organik.
(7) Perwujudan kawasan budidaya perikanan darat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d berupa pengembangan dan optimalisasi budidaya perikanan darat.
(8) Perwujudan kawasan budidaya pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, mencakup kegiatan:
a. Penyusunan masterplan pariwisata atau Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA);
b. Penataan dan optimalisasi kawasan obyek wisata; dan
c. Optimalisasi pengelolaan obyek wisata dan prasarana pendukung.
(9) Perwujudan kawasan budidaya industri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f, mencakup kegiatan:
a. Penyiapan masyarakat dan sosialisasi kebijakan pengembangan kawasan industri (industrial estate);
b. Penyusunan rencana tata ruang kawasan industri;
c. Penyusunan rencana penataan kawasan sentra industrin kecil;
d. Peningkatan sarana dan prasarana kawasan sentra industri kecil; dan
e. Peningkatan sarana dan prasarana kawasan industri estate.
(10) Perwujudan kawasan budidaya pertambangan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf g, mencakup kegiatan:
a. Indentifikasi potensi sumber daya mineral dan pertambangan;
b. Penataan dan optimalisasi pengelolaan kawasan pertambangan; dan
c. Pemantauan dan pengendalian lokasi usaha pertambangan.
(11) Perwujudan kawasan budidaya permukiman sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf h, mencakup kegiatan:
a. Penyusunan masterplan pengembangan permukiman atau Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman Daerah (RP4D);
b. Penataan kawasan permukiman perkotaan;
c. Penataan kawasan permukiman pedesaan;
d. Relokasi permukiman rawan bencana;
e. Rehabilitasi rumah tidak layak huni; dan
f. Penyediaan fasilitas pelayanan administrasi pemerintahan, pendidikan, kesehatan, taman bermain, sarana olahraga dan fasilitas sosial lainnya.
(12) Perwujudan kawasan budidaya peternakan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf i, mencakup kegiatan:
a. Inventarisasi dan penetapan kawasan sentra usaha peternakan; dan
b. Penataan dan pengelolaan kawasan usaha peternakan.
(13) Perwujudan kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf j, mencakup kegiatan:
a. Penyusunan rencana penataan kawasan pasar dan kawasan perdagangan;
b. Penataan dan revitalisasi pasar daerah dan pasar desa;
c. Penataan dan pengendalian pedagang kaki lima di kawasan perkotaan; dan
d. Pengembangan pusat perdagangan/pasar modern.
(14) Perwujudan Kawasan Khusus sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf k, mencakup kegiatan penetapan kawasan militer sebagai kawasan dengan pengelolaan khusus dalam rangka pertahanan dan keamanan Negara.
(15) Matrik indikasi program utama dalam upaya perwujudan pola ruang tercantum dalam Lampiran IV Bagian B.

Bagian Kelima
Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten

Pasal 50

Perwujudan kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c meliputi :
a. kawasan strategis ekonomi
b. kawasan strategis sosio-budaya;
c. kawasan strategis lingkungan hidup;
d. kawasan strategis teknologi tinggi; dan
e. kawasan strategis pertahanan dan keamanan.

Pasal 51

(1) Perwujudan kawasan strategis ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a, terdiri atas :
a. kawasan strategis agropolitan;
b. kawasan strategis Segitiga Emas Ijen;
c. kawasan strategis Perkotaan Bondowoso;
d. kawasan strategis Tamanan-Maesan;
e. kawasan industri; dan
f. kawasan daerah tertinggal.
(2) Perwujudan kawasan strategis agropolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup kegiatan:
a. Penyusunan masterplan dan DED prasarana Kawasan Agropolitan;
b. Penyusunan RDTR kawasan agropolitan;
c. Pengembangan agribisnis dan usaha ekonomi masyarakat;
d. Pengembangan sumber daya manusia masyarakat kawasan agopolitan;
e. Pengembangan prasarana dan sarana kawasan agropolitan; dan
f. Monitoring dan pengendalian pengelolaan kawasan agropolitan.
(3) Pengembangan kawasan strategis Segitiga Emas Ijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup kegiatan:
a. Sinkronisasi rencana tata ruang kawasan sekitar Kawah Ijen yang meliputi wilayah Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Banyuwangi;
b. Peningkatan prasarana dan sarana transportasi antar tiga kabupaten; dan
c. Pengembangan kerjasama ekonomi antar kabupaten dalam kawasan segitiga emas ijen.
(4) Pengembangan kawasan strategis Perkotaan Bondowoso sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup kegiatan:
a. Penyusunan RDTR Kawasan Strategis Perkotaan Bondowoso;
b. Optimalisasi dan pengembangan prasarana pasar, perdagangan dan area pedagang kaki lima;
c. Optimalisasi dan pengembangan fasilitas pelayanan umum dan sosial;
d. Optimalisasi dan pengembangan fasilitas rekreasi dan Ruang Terbuka Hijau Kota (RTHK); dan
e. Optimalisasi dan pegembangan sistem transportasi serta penataan lalu-lintas Perkotaan Bondowoso.
(5) Pengembangan kawasan strategis Tamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, mencakup kegiatan:
a. Penyusunan RDTR Kawasan Strategis Tamanan;
b. Optimalisasi dan pengembangan prasarana pasar dan perdagangan;
c. Penataan sentra industri tahu dan industri batik;
d. Pengembangan kawasan pergudangan; dan
e. Pengembangan desa wisata dan potensi wisata lainnya.
(6) Pengembangan Kawasan Industri sebagai kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, mencakup kegiatan:
a. Penyusunan RDTR Kawasan Industri Kabupaten Bondowoso
b. Penyiapan lahan bagi pengembangan kawasan industri (industrial estate);
c. Pengembangan instalasi pengolah limbah industri terpadu; dan
d. Pengelolaan dan pengendalian kawasan industri.
(7) Pengembangan Kawasan Tertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf f, mencakup kegiatan:
a. Penyusunan RDTR Kawasan Tertinggal Kabupaten Bondowoso; b. Peningkatan aksesibilitas menuju kawasan tertinggal; dan c. Pengembangan ekonomi produktif kawasan tertinggal.
(8) Matrik indikasi program utama dalam upaya perwujudan kawasan strategis ekonomi tercantum dalam Lampiran III Bagian C.1.

Pasal 52

(1) Perwujudan kawasan strategis sosial-budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b, terdiri atas :
a. pengelolaan kawasan alun-alun dan pusat kota Bondowoso; dan
b. pengelolaan kawasan utama situs megalitikum.
(2) Pengelolaan kawasan alun-alun dan pusat kota Bondowoso sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup kegiatan:
a. Penyusunan RTBL kawasan Alun-alun Bondowoso dan kawasan sekitarnya;
b. Pelestarian Monumen Gerbong Maut dan bangunan bersejarah di Kota Bondowoso; dan
c. Keterpaduan pengelolaan Alun-Alun Bondowoso.
(3) Pengelolaan kawasan utama situs megalitikum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup kegiatan:
a. Penyusunan RTBL kawasan obyek peninggalan bersejarah megalitikum; dan
b. Pengembangan sistem pengelolaan kawasan megalitikum secara partisipatif.
(4) Matrik indikasi program utama dalam upaya perwujudan kawasan strategis sosial-budaya tercantum dalam Lampiran III Bagian C.2.

Pasal 53

(1) Perwujudan kawasan strategis lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c, mencakup kegiatan:
a. koordinasi penegasan kawasan hutan lindung, kawasan pelestarian alam, suaka alam dan suaka marga satwa; dan
b. Koordinasi pemantauan dan pengendalian pelestarian kawasan lindung.
(2) Matrik indikasi program utama dalam upaya perwujudan kawasan strategis lingkungan hidup tercantum dalam Lampiran III Bagian C.3.

Pasal 54

(1) Perwujudan kawasan strategis teknologi tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf d, mencakup kegiatan:
a. Identifikasi kawasan potensi eksploitasi sumberdaya alam pertambangan;
b. Identifikasi kawasan potensi pengembangan energi mikrohidro, panas bumi dan sumber energi alternatif lainnya; dan
c. Pemanfaatan sumber daya alam pertambangan dan sumber energi alternatif.
(2) Matrik indikasi program utama dalam upaya perwujudan kawasan strategis teknologi tinggi tercantum dalam Lampiran III Bagian C.4.

Pasal 55

(1) Perwujudan kawasan strategis pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 huruf e melalui kegiatan pemenuhan standar keamanan lingkungan permukiman di sekitar kawasan militer.
(2) Matrik indikasi program utama dalam upaya perwujudan kawasan strategis pertahanan keamanan tercantum dalam Lampiran III Bagian C.5.

BAB VIII
ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
WILAYAH KABUPATEN
Bagian Pertama
Umum

Pasal 56

Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dilakukan melalui penetapan :
a. ketentuan umum peraturan zonasi;
b. ketentuan perizinan;
c. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan
d. arahan pengenaan sanksi administratif.

Pasal 57

(1) Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah menghasilkan lokasi yang terdapat indikasi penyimpangan pemanfaatan ruang dan rekomendasi kebijakan dalam rangka pembinaan dan penertiban penataan ruang untuk mencapai tujuan RTRW Kabupaten.
(2) Penyelenggaraan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh SKPD yang berwenang dalam koordinasi BKPRD Kabupaten.
(3) BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporan hasil pengendalian pemanfaatan ruang kepada Bupati secara berkala sesuai ketentuan.
(4) Pemanfaatan ruang pada Kawasan Pengendalian Ketat Skala Regional Provinsi Jawa Timur harus mendapatkan izin dari Gubernur.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Pasal 58

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a, merupakan ketentuan umum yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendalian untuk setiap kawasan peruntukan
(2) Ketentuan umum peraturan zonasi memberikan arahan pemanfaatan ruang yang diizinkan, pemanfaatan ruang yang diizinkan secara terbatas atau dengan catatan, dan pemanfaatan ruang yang tidak diizinkan untuk peruntukan :
a. kawasan lindung, yang meliputi :
1) hutan lindung;
2) perlindungan bawahan;
3) perlindungan setempat;
4) suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
5) rawan bencana; dan
6) lindung geologi.
b. Kawasan budidaya, yang meliputi :
1) hutan produksi;
2) hutan rakyat;
3) pertanian;
4) peternakan;
5) perkebunan;
6) perikanan;
7) pertambangan;
8) industri;
9) pariwisata;
10) permukiman perkotaan;
11) permukiman perdesaan;
12) ruang terbuka hijau (RTH)
13) perdagangan dan jasa;
14) perbatasan; dan
15) militer.
c. kawasan sekitar prasarana tertentu, yang meliputi :
1) sekitar jalan kolektor;
2) sekitar jalan lokal;
3) sekitar rel kereta api;
4) sekitar jaringan listrik SUTT;
5) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah; dan
6) Prasarana menara telekomunikasi.
d. Kawasan strategis, yang meliputi :
1) Kawasan strategis ekonomi;
2) Kawasan strategis sosial budayai;
3) Kawasan strategis penggunaan teknologi tinggi;
4) Kawasan strategis lingkungan hidup; dan
5) Kawasan strategis pertahanan dan keamanan.
(3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk untuk setiap jenis kawasan peruntukan dicantumkan pada lampiran IV peraturan ini.

Pasal 59

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi dalam RTRW berfungsi sebagai :
a. bahan pertimbangan dalam pemberian izin pemanfaatan ruang pada kawasan yang belum disusun rencana rincinya;
b. arahan dalam penyusunan rencana rinci tata ruang; dan
c. arahan dalam penyusunan peraturan zonasi untuk setiap blok peruntukan dalam rencana rinci tata ruang.
(2) Peraturan zonasi sebagai penjabaran rencana rinci tata ruang memberikan informasi pemanfaatan ruang yang diizinkan secara terbatas atau dengan catatan, dan pemanfaatan yang tidak diizinkan pada setiap blok peruntukan.

Pasal 60

(1) Dalam hal terdapat permohonan izin pemanfaatan ruang pada lokasi yang belum ditetapkan peraturan zonasinya, maka penetapan izin didasarkan pada rekomendasi BKPRD dengan mempertimbangkan semua aspek terkait.
(2) Ketentuan mengenai peraturan zonasi setiap kawasan akan ditetapkan dengan peraturan daerah dan peraturan bupati.

Bagian Ketiga
Ketentuan Perizinan
Paragraf 1
Umum

Pasal 61

Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 adalah proses administrasi dan teknis yang harus dipenuhi sebelum kegiatan pemanfaatan ruang dilaksanakan, untuk menjamin kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang, mencakup izin prinsip, izin alih fungsi lahan, izin lokasi, Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT), izin mendirikan bangunan, dan izin lainnya serta penetapan lokasi.

Pasal 62

(1) Segala bentuk kegiatan dan pembangunan prasarana harus memperoleh izin pemanfaatan ruang yang mengacu pada RTRW Kabupaten.
(2) Setiap orang atau badan hukum yang memerlukan tanah dalam rangka penanaman modal wajib memperoleh izin pemanfaatan ruang dari Bupati.
(3) Pelaksanaan prosedur izin pemanfaatan ruang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dengan mempertimbangkan rekomendasi hasil forum koordinasi BKPRD.

Paragraf 2
Izin Prinsip

Pasal 63

(1) izin prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 adalah persetujuan pendahuluan yang diberikan kepada orang atau badan hukum untuk menanamkan modal atau mengembangkan kegiatan atau pembangunan di wilayah kabupaten, yang sesuai dengan arahan kebijakan dan alokasi penataan ruang wilayah.
(2) izin prinsip dipakai sebagai kelengkapan persyaratan teknis permohonan izin lainnya, yaitu izin lokasi, izin penggunaan pemanfaatan tanah, izin mendirikan bangunan, dan izin lainnya.
(3) Ketentuan mengenai izin prinsip akan ditetapkan dengan peraturan daerah dan peraturan bupati.

Paragraf 3
Izin Alih Fungsi Lahan

Pasal 64

(1) Izin alih fungsi lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 adalah izin yang diberikan kepada orang atau badan hukum untuk mengubah peruntukan lahan dari suatu fungsi ke fungsi lainnya;
(2) Izin alih fungsi lahan diperlukan pada lokasi yang belum memiliki rencana tata ruang rinci dan peraturan zonasi, dan dilakukan sebelum atau bersamaan dengan proses izin lokasi;
(3) Izin alih fungsi lahan diberikan berdasarkan hasil kajian kelayakan teknis dan dilaksanakan dengan prosedur sesuai ketentuan yang berlaku.

Paragraf 4
Izin Lokasi

Pasal 65

(1) izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 adalah izin yang diberikan kepada orang atau badan hukum untuk memperoleh tanah/pemindahan hak atas tanah/menggunakan tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal.
(2) izin lokasi diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Untuk luas 1 ha sampai 25 ha diberikan izin selama 1 (satu) tahun;
b. Untuk luas lebih dari 25 ha sampai dengan 50 ha diberikan izin selama 2 (dua) tahun; serta
c. Untuk luas lebih dari 50 ha diberikan izin selama 3 (tiga) tahun.
(3) Ketentuan mengenai izin lokasi akan ditetapkan dengan peraturan daerah dan peraturan bupati.

Paragraf 5
Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah

Pasal 66

(1) izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 adalah izin yang diberikan kepada pengusaha untuk kegiatan pemanfaatan ruang dengan kriteria batasan luasan tanah lebih dari 5.000 m2.
(2) Ketentuan mengenai izin penggunaan pemanfaatan tanah akan ditetapkan dengan peraturan daerah dan peraturan bupati.

Paragraf 6
Izin Mendirikan Bangunan

Pasal 67

(1) izin Mendirikan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 merupakan izin yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
(2) Ketentuan mengenai izin mendirikan bangunan akan ditetapkan dengan peraturan daerah dan peraturan bupati.

Paragraf 7
Izin Lainnya

Pasal 68

(1) izin lainnya terkait pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 adalah ketentuan izin usaha pertambangan, perkebunan, pariwisata, industri, perdagangan dan pengembangan sektoral lainnya, yang disyaratkan sesuai peraturan perundangan.
(2) Ketentuan mengenai izin usaha pengembangan sektoral akan ditetapkan dengan peraturan daerah dan peraturan bupati.

Bagian Keempat
Ketentuan Pemberian Insentif dan Disinsentif

Pasal 69

Pemberian Insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 diberikan oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya dengan tetap menghormati hak masyarakat sesuai ketentuan terhadap pelaksanaan kegiatan/ pemanfaatan ruang yang mendukung dan tidak mendukung terwujudnya arahan RTRW Kabupaten.

Pasal 70

(1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang wilayah, berupa:
a. pemberian kompensasi, subsidi silang, imbalan, sewa ruang, dan penyertaan modal;
b. pembangunan atau penyediaan infrastruktur pendukung;
c. kemudahan prosedur perizinan; dan
d. pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau unsur pemerintah.
(2) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 merupakan perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang wilayah, berupa pembatasan penyediaan infrastruktur, pengenaan kompensasi, dan penalti.
(3) Insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat secara perorangan maupun kelompok dan badan hukum atau perusahaan swasta, serta unsur pemerintah di daerah.
(4) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan peraturan bupati.

Bagian Kelima
Arahan Pengenaan Sanksi Administratif

Pasal 71

(1) Setiap orang atau badan hukum yang dalam pemanfaatan ruang melanggar ketentuan peraturan zonasi, ketentuan perizinan, serta ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 sampai dengan 70 dikenai sanksi administratif.
(2) Sanksi administratif dapat berupa:
a. peringatan tertulis;
b. penghentian sementara kegiatan;
c. penghentian sementara pelayanan umum;
d. penutupan lokasi;
e. pencabutan izin;
f. pembatalan izin;
g. pembongkaran bangunan;
h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
i. denda administratif.
(3) Ketentuan mengenai kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur sesuai ketentuan dan Peraturan Bupati.

Pasal 72

(1) Setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang dilarang menerbitkan Izin yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten.
(2) Izin pemanfaatan ruang yang diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar dan atau tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten, dibatalkan oleh pemerintah menurut kewenangan masing-masing sesuai ketentuan perundang-undangan.
(3) Izin pemanfaatan ruang yang telah diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi kemudian terbukti tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten, termasuk akibat adanya perubahan RTRW Kabupaten, dapat dibatalkan dan dapat dimintakan penggantian yang layak kepada instansi pemberi izin.

BAB IX
PENGAWASAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 73

(1) Pengawasan pemanfaatan ruang meliputi pengawasan terhadap kinerja pelaksanaan penataan ruang, yang terdiri atas tindakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pemanfaatan ruang wilayah, dalam rangka menjamin tercapainya tujuan penataan ruang wilayah.
(2) Pengawasan dilaksanakan juga terhadap kinerja fungsi dan manfaat penyelenggaraan penataan ruang, dan pemenuhan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang, dengan mengamati dan memeriksa kesesuaian antara penyelenggaraan penataan ruang dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Pengawasan pemanfaatan ruang dilaksanakan oleh SKPD yang melaksanakan urusan penataan ruang daerah dalam koordinasi BKPRD.
(4) Apabila hasil pengawasan membuktikan terjadinya penyimpangan administratif dan teknis dalam penyelenggaraan penataan ruang, Bupati mengambil langkah penyelesaian sesuai dengan kewenangannya.
(5) Bupati dapat meminta fasilitasi Gubernur dan Pemerintah Pusat dalam mengambil langkah penyelesaian terhadap penyimpangan pemanfaatan ruang yang terkait kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

BAB X
PENERTIBAN

Pasal 74

(1) Penertiban merupakan tindakan pelaksanaan sanksi administratif yang dilakukan terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, rencana rinci tata ruang, peraturan zonasi serta ketentuan perizinan yang diterbitkan.
(2) Penertiban dilaksanakan oleh SKPD yang berwenang dalam koordinasi BKPRD.
(3) Prosedur teknis penertiban dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangan, peraturan daerah dan peraturan Bupati.

BAB XI
KELEMBAGAAN

Pasal 75

(1) Dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang di wilayah kabupaten, yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang, dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disebut BKPRD.

(2) Tugas BKPRD dalam melaksanakan koordinasi penataan ruang wilayah mencakup :

a. Perencanaan tata ruang meliputi:

1. merumuskan penyusunan rencana tata ruang kabupaten;

2. memaduserasikan RPJP dan RPJM dengan rencana tata ruang kabupaten serta mempertimbangkan pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan melalui instrumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);

3. mengintegrasikan, memaduserasikan, dan mengharmoni-sasikan rencana tata ruang kabupaten dengan RTRW Nasional, rencana tata ruang pulau, rencana tata ruang kawasan strategis nasional, RTRW Provinsi, rencana tata ruang kawasan strategis provinsi, dan RTRW kabupaten yang berbatasan;

4. mensinergikan penyusunan rencana tata ruang kabupaten dengan provinsi dan antar kabupaten yang berbatasan;

5. mengkonsultasikan rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang kabupaten kepada BKPRD Provinsi dan BKPRN;

6. melaksanakan evaluasi rencana tata ruang kabupaten ke provinsi dan penetapan rencana tata ruang kabupaten; dan

7. mengoptimalkan peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

b. Pemanfaatan ruang meliputi:

1. penanganan dan penyelesaian permasalahan dalam pemanfaatan ruang dan memberikan pengarahan serta saran pemecahannya;

2. memberikan rekomendasi pemecahan permasalahan pemanfaatan ruang;

3. memberikan informasi dan akses kepada pengguna ruang terkait rencana tata ruang kabupaten;

4. menjaga akuntabilitas publik sebagai bentuk layanan pada jajaran pemerintah, swasta, dan masyarakat;

5. fasilitasi kerjasama penataan ruang antar kabupaten; dan

6. mengoptimalkan peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang.

c. Pengendalian pemanfaatan ruang meliputi:

1. mengoordinasikan penetapan peraturan zonasi;

2. memberikan rekomendasi perizinan pemanfaatan ruang;

3. identifikasi dalam pelaksanaan insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang;

4. fasilitasi pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan penataan ruang;

5. fasilitasi pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang untuk menjaga konsistensi pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang; dan

6. mengoptimalkan peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

(3) Susunan keanggotaan dan tata kerja BKPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur sesuai ketentuan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XII
HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT
Bagian Pertama
Hak Masyarakat

Pasal 76

Dalam penataan ruang wilayah, setiap masyarakat berhak:
a. berperan serta dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
b. mengetahui RTRW Kabupaten dan rencana rincinya berupa rencana detail tata ruang kawasan dan rencana pengembangan sektoral;
c. menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang wilayah; dan
d. mengajukan keberatan, gugatan dan tuntutan pembatalan izin, serta memperoleh penggantian yang layak atas kegiatan pembangunan terkait pelaksanaan RTRW kabupaten.

Pasal 77

(1) Untuk mengetahui RTRW Kabupaten dan rencana rincinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf b, masyarakat dapat memperoleh melalui:
a. lembaran daerah kabupaten;
b. papan pengumuman di tempat-tempat umum;
c. penyebarluasan informasi melalui brosur;
d. instansi yang menangani penataan ruang; dan atau
e. Sistem Informasi Tata Ruang Wilayah (SITRW) Kabupaten.
(2) SITRW Kabupaten dikembangkan secara bertahap melalui berbagai media publikasi untuk mempermudah akses informasi tata ruang dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam penataan ruang.

Pasal 78

(1) Untuk menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf c didasarkan pada hak atas dasar pemilikan, penguasaan atau pemberian hak tertentu yang dimiliki masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, atau pun atas hukum adat dan kebiasaaan atas ruang pada masyarakat setempat.
(2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang melembaga pada masyarakat secara turun temurun dapat dilanjutkan sepanjang telah memperhatikan faktor daya dukung lingkungan, estetika, struktur pemanfaatan ruang wilayah yang dituju, serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan.

Pasal 79

Dalam hal pengajuan keberatan, gugatan dan tuntutan pembatalan izin, serta hak memperoleh penggantian atas kegiatan pembangunan terkait pelaksanaan RTRW Kabupaten, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf d, adalah hak masyarakat untuk:
a. mengajukan keberatan, tuntutan pembatalan izin dan penghentian kegiatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten dan rencana rincinya;
b. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten menimbulkan kerugian;
c. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten kepada penjabat yang berwenang; dan
d. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RTRW Kabupaten dan rencana rincinya.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat

Pasal 80

Dalam pemanfaatan ruang wilayah, setiap orang wajib:
a. menaati RTRW Kabupaten dan penjabarannya yang telah ditetapkan;
b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diperoleh;
c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 81

(1) Pemberian akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf d, adalah untuk kawasan milik umum, yang aksesibilitasnya memenuhi syarat:
a. untuk kepentingan masyarakat umum; dan
b. tidak ada akses lain menuju kawasan dimaksud.
(2) Kawasan milik umum tersebut, diantaranya adalah sumber air, ruang terbuka publik dan fasilitas umum lainnya sesuai ketentuan dan perundang-undang yang berlaku.

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat

Pasal 82

Peran masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf a, diakomodasi pemerintah daerah dalam proses: a. penyusunan rencana tata ruang; b. pemanfaatan ruang; dan c. pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 83

Dalam penyusunan rencana tata ruang, peran serta masyarakat dapat berbentuk:
a. bantuan masukan dalam identifikasi potensi dan masalah, memperjelas hak atas ruang, dan penentuan arah pengembangan wilayah;
b. pemberian informasi, saran, pertimbangan atau pendapat dalam penyusunan strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah;
c. pengajuan keberatan terhadap rancangan rencana tata ruang;
d. kerja sama dalam penelitian dan pengembangan;
e. bantuan tenaga ahli; dan/atau
f. bantuan dana.

Pasal 84

Dalam pemanfaatan ruang, peran masyarakat dapat berbentuk:
a. penyelenggaraan kegiatan pembangunan prasarana dan pengembangan kegiatan yang sesuai dengan arahan RTRW Kabupaten;
b. perubahan atau konversi pemanfaatan ruang agar sesuai dengan arahan dalam RTRW Kabupaten;
c. bantuan pemikiran atau pertimbangan berkenaan dengan mewujudkan struktur dan pola pemanfaatan ruang, dan masukan dalam proses penetapan lokasi kegiatan pada suatu kawasan; dan
d. konsolidasi dalam pemanfaatan tanah, air, udara dan sumberdaya alam lainnya untuk tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas, serta menjaga, memelihara, dan meningkatkan kelestarian lingkungan hidup.

Pasal 85

Dalam pengendalian pemanfaatan ruang, peran serta masyarakat dapat berupa:
a. pengawasan terhadap pemanfaatan ruang wilayah melalui penyampaian laporan dan/atau pengaduan adanya penyimpangan pemanfaatan ruang, secara lisan atau tertulis kepada pejabat yang berwenang, BKPRD dan atau Bupati; dan
b. bantuan pemikiran atau pertimbangan dalam rangka penertiban kegiatan pemanfaatan ruang yang menyimpang dari arahan RTRW Kabupaten.

BAB XIII
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 86

(1) Penyelesaian sengketa penataan ruang pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.

(2) Dalam hal penyelesaian sengketa dengan musyawarah tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
PENYIDIKAN

Pasal 87

(1) Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum, melalui pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.

(3) Pengangkatan pejabat PPNS dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 88

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 80, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 89

(1) Jangka waktu RTRW Kabupaten Bondowoso adalah 20 (dua puluh) tahun, yaitu tahun 2011 – 2031 dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;
(2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas administrasi provinsi atau kabupaten yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undang, RTRW Kabupaten dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
(3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten dan/atau dinamika internal kabupaten.
(4) RTRW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan lampiran berupa buku Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bondowoso 2011 – 2031 dan Album Peta RTRW dengan skala 1 : 50.000 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 90

(1) Dengan berlakunya peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang Daerah yang telah ada tetap dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
(2) Dengan berlaku Peraturan Daerah ini, maka :
a. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
b. Izin pemanfaatan yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan :
1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan daerah ini;
2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.
c. Pemanfaatan ruang di Kabupaten yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan daerah ini;
d. Pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

Pasal 91

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 92

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bondowoso dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 93

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal

BUPATI BONDOWOSO

ttd

AMIN SAID HUSNI

Daftar Kecamatan di Bondowoso