Fungsi RTRW Kabupaten Jember sebagai pedoman :

  1. Penyusunan RPJPD;
  2. Penyusunan RPJMD;
  3. Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten;
  4. Perwujudan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar wilayah Kecamatan;
  5. Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
  6. Penataan ruang kawasan strategis Kabupaten

 

Ruang lingkup wilayah yaitu Kabupaten Jember, dengan batas-batas administrasi meliputi :

  1.  Sebelah Utara    : Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Probolinggo
  2.  Sebelah Timur   : Kabupaten Banyuwangi
  3.  Sebelah Selatan : Samudra Indonesia
  4.  Sebelah Barat    : Kabupaten Lumajang

>> Download Perda 1 Tahun 2015 Tentang RTRW Jember <<

Dibawah ini merupakan isi detil dari Dokumen RTRW Kabupaten yang telah dibagi kedalam beberapa Bab.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER

NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH

KABUPATEN JEMBER TAHUN 2015 - 2035

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER,

Menimbang :      bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 26 ayat (7) Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember Tahun 2015 - 2035.

Mengingat   :   

  1. Pasal  18 ayat  (6)  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
  5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
  6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
  7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
  8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
  9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
  10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
  11. Undang-Undang    Nomor   25   Tahun    2004   tentang   Sistem     Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  12. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
  13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  14. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
  15. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
  17. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  18. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  19. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
  20. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
  21. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
  22. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
  23. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
  24. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  25. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
  26. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
  27. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
  28. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  29. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
  30. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
  31. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
  32. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  33. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280).
  34. Undang – undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5585);
  35. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
  36. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4599);
  37. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
  38. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
  39. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
  40. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
  41. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
  42. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
  43. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
  44. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5004);
  45. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);
  46. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5097);
  47. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
  48. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
  49. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
  50. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112);
  51. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5116);
  52. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil Terluar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5151);
  53. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5154);
  54. Peraturan Pemerintah  Nomor 68 tahun 2010  tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
  55. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
  56. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan kawasan pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217);
  57. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
  58. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
  59. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013  Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5468);
  60. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Program Jangka Menengah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
  61. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-pulau Kecil Terluar;
  62. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional;
  63. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan Lindung untuk Penambangan Bawah Tanah;
  64. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
  65. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 beserta perubahannya Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156);
  66. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang;
  67. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 1995 tentang Terminal Transportasi Jalan;
  68. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
  69. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 631/KPTS/M/2009 Tahun 2009 Tentang Status Jalan Nasional;
  70. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  71. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  72. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : Sk.930/AJ.401/DRJD/2007 tentang Penetapan Nomor Rute Jalan Nasional di Pulau Jawa;
  73. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031;
  74. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/104/KPTS/ 013/2011 Tahun 2011 Tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut statusnya sebagai Jalan Provinsi;
  75. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 20, Seri E);
  76. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 14);
  77. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2012 Nomor 6).

 

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBER

dan

BUPATI JEMBER

MEMUTUSKAN:

 

Menetapkan    :     PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN JEMBER  TAHUN 2015 - 2035.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :   

  1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  2. Kabupaten adalah Kabupaten Jember.
  3. Bupati adalah Bupati Jember.
  4. Kecamatan adalah kecamatan di Kabupaten Jember.
  5. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
  6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember.
  7. Visi adalah pandangan jauh kedepan, kearah mana dan bagaimana Kabupaten Jember akan dibawa dan berkarya agar konsisten dan eksis, antisipatif, inovatif serta produktif.
  8. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
  9. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut, dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
  10. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
  11. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
  12. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
  13. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
  14. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
  15. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
  16. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
  17. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
  18. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
  19. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten Jember adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Jember.
  20. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif atau aspek fungsional.
  21. Sistem wilayah adalah struktur ruang dan pola ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat wilayah.
  22. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten.
  23. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
  24. Pusat Kegiatan Lokal Promosi yang selanjutnya disebut PKLp adalah pusat pelayanan kawasan yang dipromosikan untuk di kemudian hari ditetapkan sebagai PKL.           
  25. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPKadalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
  26. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPLadalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
  27. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
  28. Jalan Arteri adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata – rata tinggi dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
  29. Jalan Kolektor adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata – rata sedang, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
  30. Jalan Lokal adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata- rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
  31. Jalan Lingkungan adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata – rata rendah.
  32. Jalan Nasional adalah merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol.
  33. Jalan Provinsi adalah merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota Kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi.
  34. Jalan Kabupaten adalah merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang bukan jalan nasional maupun jalan provinsi yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.
  35. Jalan Kota adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil, serta menghubungkan antarpusat permukiman yang berada di dalam kota.
  36. Jalan Desa adalah merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan.
  37. Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarki.
  38. Perkretaapian adalah sarana transportasi berupa kendaraan dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkai dengan kendaraan lainnya.
  39. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
  40. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
  41. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
  42. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
  43. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
  44. Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hirarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
  45. Kawasan rawan bencana adalah beberapa lokasi yang rawan terjadi bencana alam seperti tanah longsor, banjir dan gunung berapi, yang perlu dilindungi agar dapat menghindarkan masyarakat dari ancaman bencana.
  46. Kawasan Minapolitan adalah kawasan yang membentuk kota perikanan, yang memudahkan masyarakat untuk bisa mengembangkan perikanan, dengan kemudahan memperoleh peralatan tangkap, benih melalui unit perbenihan rakyat,pengolahan ikan,pasar ikan dan mudah mendapatkan pakan.
  47. Agribisnis adalah sistem dan usaha kegiatan-kegiatan pembangunan pertanian di kawasan agropolitan dan wilayah sekitarnya.
  48. Kawasan Peruntukan Pertambangan (KPP) adalah wilayah yang memiliki potensi sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair, atau gas berdasarkan peta/data geologi dan merupakan tempat dilakukannya sebagian atau seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi penelitian, penyelidikan umum, eksplorasi, operasi produksi/eksploitasi dan pasca tambang, baik di wilayah daratan maupun perairan, serta tidak dibatasi oleh penggunaan lahan, baik kawasan budi daya maupun kawasan lindung.
  49. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan.
  50. Kawasan Industri (Real Estate) adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi sarana dan prasarana penunjang yang dikenbangkan dan dikelola oleh perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.
  51. Kawasan peruntukan pertanian adalah kawasan yang dialokasikan dan memenuhi kritenia untuk budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.
  52. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
  53. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
  54. Kawasan Suaka alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu,baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
  55. Cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya dan kawasan cagar budaya.
  56. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
  57. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
  58. Hutan Rakyat adalah hutan yang tumbuh, ditanam dan dikelola di atas tanah yang dibebani hak milik atau pun hak lainnya dan arealnya berada di luar kawasan hutan negara. Hutan Rakyat dapat dimiliki oleh orang baik sendiri maupun bersama orang lain atau badan hukum.
  59. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
  60. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
  61. Kawasan hutan suaka alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
  62. Kawasan hutan pelestarian alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
  63. Kawasan perlindungan setempat adalah kawasan lindung yang melindungi kawasan tertentu yang ada di sekitarnya.
  64. Kawasan lindung geologi adalah kawasan yang memiliki keunikan batuan dan fosil, keunikan bentang alam, dan keunikan proses geologi.
  65. Kawasan pertahanan negara adalah wilayah yang diteapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
  66. Kawasan pertahanan dan keamanan negara adalah kawasan yang diperuntukan dengan fungsi utama untuk kegiatan pertahanan dan keamanan negara yang terdiri dari kawasan militer dan kawasan kepolisian.
  67. Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumberdaya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km2.
  68. Daerah Aliran Sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
  69. Ruang terbuka adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik dalam bentuk area atau kawasan maupun dalam bentuk area memanjang jalur dimana dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan. Ruang terbuka terdiri atas ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau.
  70. Ruang Terbuka Hijau atau disingkat RTH adalah area memanjang atau jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
  71. Kawasan strategis nasional yang selanjutnya disebut KSN adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
  72. Kawasan strategis provinsi yang selanjutnya disebut KSP adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
  73. Kawasan strategis kabupaten yang selanjutnya disebut KSK adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/ atau lingkungan.
  74. Mitigasi Bencana adalah upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik secara struktur atau fisik melalui pembangunan fisik alami dan/atau buatan maupun nonstruktur atau nonfisik melalui peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
  75. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang. 
  76. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  77. Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
  78. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
  79. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang,dan pengendalian pemanfaatan ruang.
  80. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mempunyai fungsi membantu tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.
  81. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah Dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode lima (5) tahunan yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Bupati dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2009 - 2014 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Timur tahun 2009 - 2014.
  82. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Jember untuk periode duapuluh tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
  83. Usaha Ekonomi Produktif (UEP) adalah merupakan serangkaian kegiatan ekonomi yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan produktif.
  84. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan di dukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
  85. Potensi Lokal adalah merupakan segala sesuatu kemampuan lokal yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan, yang merupakan ciri khas kedaerahan yang mencakup aspek ekonomi, budaya, teknologi informasi dan komunikasi, ekologi, dan bisa juga berupa hasil bumi, kreasi seni, tradisi, budaya, pelayanan, jasa, sumber daya alam, sumber data manusia atau lainnya yang menjadi keunggulan suatu daerah.
  86. Agropolitan adalah merupakan pendekatan pembangunan kawasan perdesaan berbasis agribisnis.
  87. Ekowisata adalah potensi Sumber Daya Alam lingkungan serta keunikan alam dan budaya yang dapat menjadi salah satu sektor unggulan daerah yang belum dikembangkan secara optimal.
  88. Agrowisata adalah kegiatan pariwisata yang berlokasi di kawasan pertanian lebih spesifiknya lagi pada areal holtikultura.
  89. Pembangunan Berkelanjutan adalah pembangunan yang dapat memenuhi kesejahteraan generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.
  90. Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
  91. Daerah Imbuhan Air Tanah adalah daerah resapan air yang mampu menambah air tanah secara alamiah pada cekungan air tanah (CAT).
  92. Hutan Kota adalah suatu areal lahan perkotaan yang terdiri dari beberapa komponen fisik dengan vegetasi berupa pohon – pohon sebagai suatu kesatuan ekosistem yang berperan dan berfungsi untuk meningkatkan kelestarian lingkungan hidup.

BAB II

RUANG LINGKUP, MUATAN DAN FUNGSI

Ruang lingkup wilayah yaitu Kabupaten Jember, dengan batas-batas administrasi meliputi :

  1.  Sebelah Utara    : Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Probolinggo
  2.  Sebelah Timur   : Kabupaten Banyuwangi
  3.  Sebelah Selatan : Samudra Indonesia
  4.  Sebelah Barat    : Kabupaten Lumajang

Muatan RTRW meliputi :

  1. Asas,Visi, misi, tujuan, kebijakan dan strategi rencana tata ruang wilayah kabupaten;
  2. Rencana struktur ruang wilayah kabupaten;
  3. Rencana pola ruang wilayah kabupaten;
  4. Penetapan kawasan strategis kabupaten;
  5. Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten;
  6. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten;
  7. Hak dan kewajiban dan peran serta masyarakat;
  8. Kelembagaan;
  9. Ketentuan lain – lain;
  10. Ketentuan peralihan; dan
  11. Ketentuan penutup

Fungsi RTRW Kabupaten Jember sebagai pedoman :

  1. Penyusunan RPJPD;
  2. Penyusunan RPJMD;
  3. Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten;
  4. Perwujudan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar wilayah Kecamatan;
  5. Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
  6. Penataan ruang kawasan strategis Kabupaten.

BAB III

ASAS,  VISI, MISI, TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu

Asas, Visi dan Misi

Paragraf 1

Asas

Pasal 3

Penataan RTRW diselenggarakan berdasarkan asas :

  1. Keterpaduan;
  2. Keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
  3. Keberlanjutan;
  4. Keberdayagunaan dan keberhasilan;
  5. Keterbukaan;
  6. Kebersamaan dan kemitraan;
  7. Perlindungan kepentingan umum;
  8. Kepastian hukum dan keadilan; dan
  9. Akuntabilitas.

 

Paragraf 2

Visi dan Misi Penataan Ruang

Visi

Pasal 4

Terwujudnya keseimbangan pertumbuhan wilayah melalui pengembangan Agribisnis, Pariwisata dan Usaha Ekonomi Produktif berbasis potensi lokal dalam pembangunan berkelanjutan.

Misi

Pasal 5

Misi Penataan Ruang adalah mewujudkan :

  1. Keseimbangan pemerataan antar wilayah;
  2. Kualitas pemanfaatan ruang yang berkelanjutan;
  3. Keseimbangan pertumbuhan ekonomi;
  4. Pengembangan Agribisnis, Pariwisata dan Usaha Ekonomi Produktif berbasis potensi lokal;
  5. Penataan kembali kawasan lindung di seluruh wilayah; dan
  6. Optimalisasi potensi sumber daya wilayah.

 

Bagian Kedua

Tujuan Penataan Ruang

Pasal 6

Penataan ruang Kabupaten Jember bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang berbasis agribisnis di dukung oleh pertanian berkelanjutan, pariwisata dan usaha ekonomi produktif yang berbasis potensi lokal.

Bagian Ketiga

Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang

Paragraf 1

Kebijakan Penataan Ruang Kabupaten

Pasal 7

  1. Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan kebijakan dan strategi perencanaan penataan ruang wilayah.
  2. Kebijakan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi :
  1. Pengembangan agribisnis dan Usaha Ekonomi Produktif berbasis potensi lokal;
  2. Pengembangan pariwisata yang berkelanjutan;
  3. Peningkatan kualitas dan jangkauan prasarana dan sarana wilayah;
  4. Percepatan perwujudan fungsi dan peran pusat kegiatan secara berhirarki;
  5. Pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan produktif;
  6. Peningkatan fungsi pelestarian kawasan lindung;
  7. Pengembangan sistem penanggulangan bencana pada kawasan rawan bencana;
  8. Pengembangan fungsi sosial budaya masyarakat dalam pembangunan wilayah;
  9. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara; dan
  10. Pengelolaan kawasan pesisir.

 

Paragraf 2

Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 8

  1. Pengembangan agribisnis dan Usaha Ekonomi Produktif berbasis potensi lokal sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf a, dengan strategi meliputi :
  1. Mengembangkan industri pengolahan hasil pertanian dan Usaha Ekonomi Produktif berbasis potensi bahan baku lokal;
  2. Meningkatkan produktivitas hasil pertanian;
  3. Mengembangkan kawasan agropolitan;
  4. Mengembangkan agribisnis pada sentra-sentra produksi;
  5. Mengembangkan pusat pemasaran hasil komoditas kabupaten; dan
  6. Mengembangkan pertanian terpadu ramah lingkungan.
  1. Pengembangan pariwisata yang berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf b, dengan strategi meliputi :
  1. Mengembangkan kawasan daya tarik wisata unggulan;
  2. Mengembangkan agrowisata;
  3. Meningkatkan kualitas perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya;
  4. Mengembangkan industri pariwisata yang berdaya saing dan ramah lingkungan; dan
  5. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana penunjang kepariwisataan.
  1. Peningkatan kualitas dan jangkauan prasarana dan sarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf c, dengan strategi meliputi :
  1. Mengembangkan jalan penghubung perkotaan dan perdesaan;
  2. Mengembangkan sumberdaya energi listrik dan meningkatkan infrastruktur pendukung;
  3. Meningkatkan jangkauan pelayanan telekomunikasi;
  4. Mengoptimalkan pendayagunaan dan pengelolaan prasarana sumberdaya air; dan
  5. Mengembangkan dan mengoptimalkan sistem pengelolaan lingkungan berkelanjutan.

 

  1. Percepatan perwujudan fungsi dan peran pusat kegiatan secara berhirarki sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 pada ayat (2) huruf d, dengan strategi meliputi :
  1. Mengembangkan pusat kegiatan yang mampu menjadi simpul distribusi dan pemasaran produk pertanian dan pariwisata;
  2. Meningkatkan peran fungsi kawasan perkotaan;
  3. Mengembangkan kawasan perdesaan sesuai dengan potensi masing-masing kawasan yang dihubungkan dengan pusat kegiatan pada setiap kawasan perdesaan; dan
  4. Meningkatkan sinergitas keterkaitan kegiatan ekonomi wilayah perkotaan dengan wilayah perdesaan.
  1. Pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan produktif  sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf e, dengan strategi meliputi :
  1. Menetapkan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B); dan
  2. Mengarahkan perkembangan kegiatan terbangun pada lahan tidak dan/atau kurang produktif.
  1. Peningkatan pelestarian fungsi kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f, dengan strategi meliputi :
    1. Mempertahankan kawasan lindung yang telah ditetapkan;
    2. Memulihkan secara bertahap kawasan lindung yang telah mengalami penurunan fungsi; dan
    3. Meningkatkan potensi sumberdaya alam dan buatan di kawasan lindung  dengan pengembangan agrowisata, budidaya dan ekowisata.
  2. Pengembangan sistem penanggulangan bencana pada kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g, dengan strategi meliputi :
  1. Saat prabencana
  2. Saat terjadi bencana tanggap darurat; dan
  3. Saat pasca bencana
  1. Peningkatan fungsi sosial budaya masyarakat dalam pembangunan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf h, dengan strategi meliputi :
    1. Meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan;
    2. Melestarikan upacara tradisional seni dan budaya; dan
    3. Menjaga dan melestarikan kawasan sosial budaya.
  2. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf i, dengan strategi meliputi :
    1. Mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;
    2. Mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan tersebut dengan kawasan budidaya terbangun;
    3. Mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan untuk menjaga fungsi dan peruntukannya; dan
    4. Turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan milik tentara nasional indonesia dan kepolisian.
  3. Pengelolaan kawasan pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf j, dengan strategi meliputi :
    1. Mengembangkan kawasan minapolitan;
    2. Menjaga kelestarian ekosistem kawasan pesisir;
    3. Meningkatkan kegiatan kepariwisataan di kawasan pesisir;
    4. Meningkatkan kegiatan perikanan di kawasan pesisir; dan
    5. Konservasi wilayah pesisir.

 

BAB IV

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

  1. Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten meliputi :
  1. Rencana sistem pusat kegiatan; dan
  2. Rencana sistem jaringan prasarana wilayah.

2. Rencana struktur ruang digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

 

Bagian Kedua

Rencana Sistem Pusat Kegiatan

Pasal 10

  1. Rencana sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a terdiri atas :
    1. Sistem perkotaan; dan
    2. Sistem perdesaan.
  2. Sistem perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
  1. PKW;
  2. PKLp; dan
  3. PPK.

 

Pasal  11

(1) PKW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a mempunyai fungsi utama pengembangan kawasan meliputi :

  1. Pusat pemerintahan;
  2. Pusat perdagangan dan jasa;
  3. Pusat pendidikan; dan
  4. Pusat kesehatan.

(2) PKW Jember meliputi :

  1. Kecamatan Kaliwates
  2. Kecamatan Patrang
  3. Kecamatan Sumbersari.

     

Pasal 12

(1) PKLp sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b mempunyai fungsi utama pengembangan kawasan meliputi :

  1. Pemerintah kecamatan;
  2. perdagangan dan jasa;
  3. Pendidikan menengah;
  4. Jasa pariwisata;
  5. Pertanian;
  6. Pelayanan sosial;
  7. Pelayanan ekonomi skala regional;
  8. Pengembangan permukiman; dan / atau
  9. Peruntukan industry.

(2) PKLp meliputi :

  1. Perkotaan Balung;
  2. Perkotaan Ambulu;
  3. Perkotaan Tanggul; dan
  4. Petaan Kalisat.

 

Pasal 13

  1. PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 pada ayat (2) huruf c mempunyai fungsi utama   pengembangan kawasan meliputi :
  1. Pemerintah kecamatan;
  2. Pertanian;
  3. Pendidikan dasar;
  4. Peternakan;
  5. Pariwisata;
  6. Perkebunan;
  7. Pelayanan sosial; dan/atau
  8.  Pelayanan ekonomi skala kecamatan atau beberapa desa.meliputi:
    1. Perkotaan Kencong;
    2. Perkotaan Rambipuji;
    3. Perkotaan Mayang; dan
    4. Perkotaan Arjasa.

 

Pasal 14

  1. Sistem perdesaan sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1) huruf b berupa PPL.
  2. PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi utama pengembangan kawasan meliputi :
  1. Pemerintah kecamatan;
  2. Pusat pemerintahan desa;
  3. Pusat permukiman desa;
  4. Pertanian;
  5. Agropolitan;
  6. Jasa dan pelayanan sosial ekonomi skala antar desa; dan
  7. Pendukung aktivitas wisata.
  1. PPL meliputi :
    1.   Perdesaan Puger Kecamatan Puger;
    2.   Perdesaan Gumukmas Kecamatan Gumukmas;
    3.   Perdesaan Jombang Kecamatan Jombang;
    4.   Perdesaan Umbulsari Kecamatan Umbulsari;
    5.   Perdesaan Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari;
    6.   Perdesaan Tempurejo Kecamatan Tempurejo;
    7.   Perdesaan Wuluhan Kecamatan Wuluhan;
    8.   Perdesaan Jenggawah Kecamatan Jenggawah;
    9.   Perdesaan Sumberbaru Kecamatan Sumberbaru;
    10.   Perdesaan Semboro Kecamatan Semboro;
    11.   Perdesaan Bangsalsari Kecamatan Bangsalsari;
    12.   Perdesaan Sukowono Kecamatan Sukowono;
    13. Perdesaan Ledokombo Kecamatan Ledokombo;
    14. Perdesaan Sumberjambe Kecamatan Sumberjambe;
    15. Perdesaan Jelbuk Kecamatan Jelbuk;
    16. Perdesaan Silo Kecamatan Silo.
    17. Perdesaan Panti Kecamatan Panti;
    18. Perdesaan Sukorambi Kecamatan Sukorambi;
    19. Perdesaan Ajung Kecamatan Ajung; dan
    20. Perdesaan Pakusari Kecamatan Pakusari.

 

Pasal 15

  1. Untuk pelaksanaan RTRW Kabupaten Jember disusun Rencana Rinci Tata Ruang berupa (RDTR) untuk seluruh Bagian  Wilayah Perkotaan (BWP) di Kabupaten Jember.
  2. Penyusunan RDTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.

Bagian Ketiga

Rencana Sistem Jaringan Prasarana Wilayah

Pasal 16

Rencana sistem jaringan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf b terdiri atas :

  1. Sistem jaringan prasarana utama; dan
  2. Sistem jaringan prasarana lainnya.

 

Paragraf 1

Sistem Jaringan Prasarana Utama

Pasal 17

Sistem jaringan prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a terdiri atas :

  1. Sistem jaringan transportasi darat;
  2. Sistem jaringan transportasi laut; dan
  3. Sistem jaringan transportasi udara.

 

Pasal 18

Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a meliputi :

  1. Sistem jaringan jalan;
  2. Sistem jaringan Perkeretaapian; dan
  3. Sistem jaringan sungai, danau dan penyebrangan.

 

Pasal 19

Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a terdiri atas :

  1. Jaringan jalan nasional;
  2. Jaringan jalan provinsi;
  3. Jaringan jalan kabupaten;
  4. Jalan dan jembatan;
  5. Rencana pengembangan jaringan jalan desa;
  6. Lokasi terminal; dan
  7. Pengembangan prasarana dan sarana angkutan umum.

 

Pasal 20

1). Sistem Jaringan jalan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a terdiri atas :

a. Jalan nasional sebagai jalan kolektor primer 1 meliputi : ruas jalan batas Kabupaten Lumajang – Pondokdalem;  Pondokdalem  – Tanggul; Tanggul – Gambirono; Gambirono – Rambipuji; Rambipuji – Mangli; Jalan Brawijaya; Jalan Hayam Wuruk; Jalan Gajah Mada; Jalan Sultan Agung; batas Kabupaten Jember – Mayang Jalan A. Yani; Jalan Panjaitan; Jalan S. Parman; Jalan MT. Haryono; dan Jalan Brigjen Katamso; Mayang – Sumberjati/Sempolan; Sumberjati/Sempolan - batas Kabupaten Banyuwangi;

  1. Jalan Nasional sebagai jalan kolektor primer berupa jalan strategis nasional rencana (jalan lintas selatan) meliputi : ruas jalan Batas Jember – Puger; Puger – Sumberejo; Sumberejo – Tengkinol (batas Banyuwangi);
  2. Rencana pengembangan jalan Nasional meliputi : Jalan Ajung – Gladakpakem (Jln. MH. Thamrin); Jalan W. Mongisidi; dan Jalan Yos Sudarso.

2). Sietem Jaringan Jalan Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b terdiri atas :

  1. Jalan Provinsi sebagai jalan kolektor primer (K2) meliputi : Batas Kabupaten Lumajang – Kencong; Kencong – Kasian; Kasian – Puger; Kasian – Balung; Balung – Ambulu; Ambulu – Batas Kota Jember (Mangli); Jalan Otto Iskandardinata; Arjasa – Batas Kota Jember; Jalan Supriadi; Jalan Slamet Riyadi; Jalan Moh. Seruji; Jalan PB. Sudirman; dan batas Kabupaten Bondowoso – Arjasa;
  2. Jalan Provinsi sebagai jalan kolektor primer (K3) meliputi : ruas jalan Batas Kab. Lumajang – Pondokdalem; Balung – Rambipuji; batas Kabupaten Bondowoso – Kalisat; dan Kalisat – Sempolan.

3). Sistem Jaringan jalan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c   terdiri atas :

  1. Jaringan jalan lokal primer terdiri atas :
  1. Jaringan jalan yang menghubungkan ibu kota kabupaten dengan ibu kota kecamatan;
  2.  Jaringan jalan yang menghubungkan antar ibu kota kecamatan dan antar desa ; dan
  3. Jaringan jalan yang meghubungkan ibu kota kecamatan atau pusat perdesaan dengan kawasan pertanian, perikanan, perkebunan, kehutanan dan pariwisata.
  1. Jaringan jalan lokal sekunder didalam kawasan perkotaan;
  2. Pengembangan jalan lingkar selatan perkotaan Jember  berada di Kecamatan Sumbersari, Kecamatan Kaliwates dan Kecamatan Ajung;
  3. Pengembangan jalan lingkar Utara perkotaan Jember  berada di Kecamatan Sukorambi, Kecamatan Kaliwates, Kecamatan Arjasa dan  Kecamatan Pakusari;
  4. Sistem jaringan jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkan kepada Gubernur untuk penetapan nama ruas jalan yang menjadi kewenangan kabupaten dalam Surat Keputusan Bupati selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

4). Sistem jaringan Jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d  terdiri atas :

  1. Pengembangan jembatan yang menghubungkan antar desa dan antar kecamatan berada di Kabupaten Jember.
  2. Pengembangan jaringan jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud huruf a dicantumkan lebih detail dalam rencana rinci tata ruang.
  3. Rencana jaringan jalan desa/jalan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e berupa rencana peningkatan dan pengembangan sistem jalan desa/jalan lingkungan di Kabupaten yang diatur dalam rencana rinci tata ruang.

 

Pasal 21

  1. Lokasi Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f berupa :
    1. Terminal penumpang, meliputi :
      1. Terminal penumpang tipe A;
      2. Terminal penumpang tipe B; dan
      3. Terminal penumpang tipe C.
  2. Terminal barang;
  3. Pengembangan Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
  4. Pengembangan  terminal penumpang tipe A berupa Terminal Tawang Alun  berada di Kecamatan  Rambipuji;
  5. Peningkatan terminal penumpang tipe B meliputi :
    1. Sub Terminal Ambulu berada di Kecamatan Ambulu;
    2. Sub Terminal Pakusari berada di Kecamatan Pakusari; dan
    3. Sub Terminal Arjasa berada di Kecamatan Arjasa.
  6. Pengembangan terminal penumpang tipe C meliputi :
  1. Terminal Balung berada di Kecamatan Balung;
  2. Terminal Puger berada di Kecamatan Puger;
  3. Terminal Kencong  berada di Kecamatan Kencong;
  4. Terminal Kalisat berada di Kecamatan Kalisat;
  5. Terminal Sukowono berada di Kecamatan Sukowono;
  6. Terminal Ajung berada di Kecamatan Ajung; dan
  7. Terminal Tanggul berada di Kecamatan Tanggul.

 

Terminal barang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri atas :

  1. Terminal Cargo; dan
  2. Terimnal Agribisnis.

(4) Terminal Cargo sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a, rencana pembangunan berada di Kecamatan Ajung (eks. islamic center).

(5) Terminal Agribisnis sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b, rencana pembangunan berada di Kecamatan Sukorambi.

 

Pasal 22

  1. Pengembangan prasarana dan sarana angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf g terdiri atas :
  1. Jaringan trayek angkutan penumpang; dan
  2. Jaringan lintas angkutan barang.

Jaringan trayek angkutan penumpang sebagaimana dimaksud pada  ayat (1) huruf a berada di seluruh kecamatan meliputi :

  1.  Peningkatan jaringan trayek angkutan antar kota antar provinsi (AKAP);
  2.  Peningkatan jaringan trayek angkutan antar kota dalam provinsi (AKDP);
  3.  Peningkatan jaringan trayek angkutan perkotaan;
  4.  Peningkatan jaringan trayek angkutan perdesaan; dan
  5.  Pengembangan jaringan trayek angkutan perintis.
    1. Peningkatan jaringan trayek angkutan antar kota antar provinsi (AKAP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
      1.  Jember - Surabaya – Jakarta - Bogor;
      2.  Jember - Bali - Mataram;
      3.  Jember – Surabaya – Solo – Jogjakarta – Bandung; dan
      4.  Jember – Jakarta - Sumatra.
    2. Peningkatan jaringan trayek angkutan antar kota dalam provinsi (AKDP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :
  6.  Jember – Lumajang – Probolinggo – Surabaya - Madura;
  7.  Jember – Balung– Kencong – Lumajang – Probolinggo – Malang;
  8.  Ambulu – Balung – Kencong – Lumajang – probolinggo – Surabaya – Madura;
  9.  Ambulu – Balung – Kencong – Lumajang – probolinggo – Surabaya – Ponorogo;
  10.  Kalisat – Jember – Lumajang – Probolinggo – Surabaya – Madura;
  11.  Jember - Banyuwangi; dan
  12.  Jember – Bondowoso - Situbondo;
    1. Peningkatan jaringan trayek angkutan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi :
  1. Terminal Tawang Alun – Terminal Arjasa;
  2. Terminal Tawang Alun – Terminal Pakusari; dan
  3. Terminal Tawang Alun – Terminal Ajung.
    1. Peningkatan jaringan trayek angkutan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi :
  1. Arjasa – Kalisat - Sukowono;
  2. Arjasa – Jelbuk;
  3. Ajung – Ambulu;
  4. Pakusari – Silo – Garahan;
  5. Tawang Alun – Rambipuji - Balung – Puger – Kencong;
  6. Tawang Alun -  Rambipuji – Tanggul;
  7. Tawang Alun – Sukorambi – Panti; dan
  8. Pakusari – Silo.
    1. Pengembangan jaringan trayek angkutan perintis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e berada di seluruh kecamatan.
    2. Jaringan lintas angkutan barang sebagaimana dimaksud pada  ayat (1) huruf b diarahkan melalui jalur lingkar perkotaan, meliputi :
      1. Lingkar selatan perkotaan: Jalan Yos Sudarso, Jalan Wolter Monginsidi, Jalan Basuki Rahmat, Ruas Jalan Ajung-Gladak Pakem, Ruas Jalan Otto Iskandar Dinata.
      2. Lingkar utara perkotaan: Ruas Jalan Sempusari-Sukorambi, ruas Jalan Arwana, Jalan Cempaka, Jalan Merak, Jalan Cendrawasih, Jalan Dr. Soebandi, Jalan Supriyadi, Tampak Siring, Sarangan, Ruas Jalan Kertosari, Antirogo, Terminal Pakusari.

 

Pasal 23

Sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, dalam rangka untuk menunjang kegiatan yang meliputi :

  1. Pengembangan jalur ganda yaitu Surabaya – Bangil – Pasuruan – Probolinggo – Jember – Banyuwangi;
  2. Optimalisasi fungsi dry port yaitu terminal angkutan barang kereta api di Kecamatan Rambipuji;
  3. Menghidupkan kembali jalur perkeretaapian yang mati yaitu jalur Jember– Kalisat – Bondowoso – Situbondo – Panarukan;
  4. Peningkatan keamanan jalur perlintasan kereta api di perlintasan kereta api yang berada di Kecamatan Sumberbaru, Kecamatan Tanggul, Kecamatan Rambipuji, Kecamatan Patrang, Kecamatan Kaliwates, Kecamatan Pakusari, Kecamatan Kalisat dan Kecamatan Silo;
  5. Pengembangan stasiun kereta api di Kecamatan Tanggul, Kecamatan Bangsalsari, Kecamatan Rambipuji, Kecamatan Patrang, Kecamatan Arjasa, Kecamatan Kalisat, Kecamatan Ledokombo, dan Kecamatan Silo.

 

Pasal 24

Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c sebagai angkutan wisata berupa perahu dan kapal laut antara Papuma Wuluhan, Kecamatan Puger, dan Pulau Nusa Barong.

 

Pasal 25

Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b meliputi :

  1. Rencana pengembangan pelabuhan umum dan pelabuhan khusus
  2. Rencana pengembangan pelabuhan umum dikembangkan dalam rangka :
  1. Melayani kegiatan pelayaran dan alih muat peti kemas untuk angkutan laut.
  2. Untuk menjangkau wilayah pelayanan yang lebih luas.
  3. Menjadi simpul jaringan transportasi laut.
  4. Rencana pengembangan pelabuhan umum dan khusus dilaksanakan sesuai kebutuhan dengan memperhatikan persyaratan teknis, ekonomi dan lingkungan.

 

Pasal 26

  1. Sistem jaringan transportasi  udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c meliputi :
  1. Tatanan kebandaraan; dan
  2. Ruang udara.
  3. Tatanan kebandaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
  1. Pengembangan transportasi udara berupa Bandara Notohadinegoro di Desa Wirowongso Kecamatan Ajung sebagai bandara pengumpan (spoke); dan
  2. Pengembangan rute Jember – Surabaya dan sebaliknya, serta Jember – Denpasar dan sebaliknya.
    1. Ruang udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
  1. Peningkatan pelayanan bandar udara  dengan perbaikan lingkungan sekitar; dan
  2. Menetapkan kawasan keselamatan operasi dan penerbangan (KKOP) sebagai kawasan aman bagi jalur penerbangan dengan pembatasan ketinggian bangunan disekitar bandar udara.        

 

Paragraf 2

Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 27

Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, meliputi :

  1. Sistem jaringan prasarana energi;
  2. Sistem jaringan prasarana telekomunikasi;
  3. Sistem jaringan prasarana sumber daya air; dan
  4. Sistem jaringan prasarana lingkungan.

 

Pasal 28

  1. Sistem jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, dimaksudkan untuk menunjang penyediaan energi listrik dan pemenuhan energi lainnya terdiri atas :
    1. Jaringan transmisi energi listrik;
    2. Pengembangan jaringan energi alternatif;
    3. Pengembangan sumber prasarana minyak dan gas bumi; dan
    4. Pengembangan panas bumi.
  2. Jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
  1. Pengembangan Gardu Induk 150/20 (GI) yang berada di Kecamatan Kaliwates dan Kecamatan Tanggul;
  2. Peningkatan kapasitas dan pelayanan distribusi melalui sistem interkoneksi Jawa – Bali;
  3. Pengembangan jaringan listrik perdesaan distribusi tegangan 220 (dua ratus dua puluh) volt untuk menjangkau seluruh wilayah dusun; dan
  4. Pembangunan Gardu Induk 150/20 ( GI ) berada di Kecamatan Puger dan Kecamatan Arjasa.
  1. Pengembangan jaringan energi alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
  2. Pengembangan sumber energi alternatif; dan
  3. Pengembangan desa mandiri energi.
  4. Pengembangan sumber energi alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas :
  1. Pengembangan PLTA Antrokan berada di Desa Manggisan, di Kecamatan Tanggul;
  2. Pengembangan pembangkit listrik mikro hidro (PLMTH);
  3. Pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berada di wilayah perdesaan dan terpencil; dan
  4. Pengembangan energi panas bumi pada Pegunungan Argopuro yang berada di Kecamatan Panti, Sukorambi dan Bangsalsari.
  1. Pengembangan PLTMH sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi :
    1. Kecamatan Silo;
    2. Kecamatan Sumberbaru;
    3. Kecamatan Sumberjambe;
    4. Kecamatan Jelbuk;
    5. Kecamatan Kalisat;
    6. Kecamatan Sukowono;
    7. Kecamatan Ledokombo; dan
    8. Kecamatan Bangsalsari.
  2. Pengembangan PLTS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c meliputi :
    1. Kecamatan  Silo;
    2. Kecamatan Kalisat;
    3. Kecamatan Jelbuk;
    4. Kecamatan Arjasa;
    5. Kecamatan Sukorambi;
    6. Kecamatan Panti;
    7. Kecamatan Bangsalsari;
    8. Kecamatan Tanggul; dan
    9. Kecamatan Sumberbaru.
  3. Pengembangan Desa Mandiri Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, berada di Desa Mulyorejo Kecamatan Silo dalam bentuk pengembangan energi Mikro Hidro.
  4. Sistem jaringan transmisi listrik dan energi berupa PLTM Balelo Jember
  5. Pengembangan sumber dan prasarana minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berfungsi sebagai pendukung sistem pasokan energi nasional sesuai dengan hasil eksplorasi ditetapkan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang energi.
  6. Pengembangan panas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berada di Pegunungan Argopuro meliputi :
    1. Kecamatan Panti;
    2. Kecamatan Sukorambi; dan
    3. Kecamatan Bangsalsari.

 

Pasal 29

  1. Rencana sistem jaringan prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b meliputi :
    1. Pengembangan jaringan prasarana telekomunikasi; dan
    2. Pengembangan jaringan teknologi informatika.
  1. Pengembangan jaringan prasarana telekomunikasi sebagai­mana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  1. Pengembangan jaringan telepon kabel; dan
  2. Pengembangan jaringan telepon nirkabel.
  1.  Pengembangan jaringan telepon kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berada di seluruh kecamatan.
  2. Pengembangan jaringan telepon nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan pembangunan menara telekomunikasi.
  3. Pembangunan menara telekomunikasi dan/atau Base Transceiver Station (BTS) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa penggunaan menara telekomunikasi bersama.
  4. Penataan dan pengaturan lokasi pembangunan menara telekomunikasi bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Daerah.
  5. Pengembangan jaringan teknologi informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
    1. Pengembangan sistem jaringan teknologi informasi pendukung kinerja pemerintahan; dan
    2. Optimalisasi pusat data sebagai media informasi publik.

 

Pasal 30

  1. Sistem jaringan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c terdiri atas :
  1. Wilayah sungai (WS);
  2. Waduk dan embung;
  3. Jaringan irigasi;
  4. Pengendalian banjir; dan
  5. Cekungan air tanah.
  1. Wilayah sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pengelolaan wilayah sungai Bondoyudo-Bedadung merupakan lintas Kabupaten Jember dan Lumajang sebagai wilayah sungai strategis propinsi yang merupakan kewenangan Pemerintah Propinsi.

 

  1. Waduk, dan embung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
    1. Waduk Antrokan  berada di Kecamatan Tanggul;
    2. Embung meliputi :
  1. Embung berada di Kecamatan Panti;
  2. Embung berada di Kecamatan Sukorambi;
  3. Embung berada di Kecamatan Bangsalsari;
  4. Embung berada di Kecamatan Tanggul;
  5. Embung berada di Kecamatan Arjasa;
  6. Embung berada di Kecamatan Jelbuk;
  7. Embung berada di Kecamatan Sumberjambe;
  8. Embung berada di Kecamatan Silo;
  9. Embung berada di Kecamatan Sumberbaru;
  10. Embung berada di Kecamatan Ledokombo;
  11. Embung berada di Kecamatan Sukowono;
  12. Embung berada di Kecamatan Tempurejo;
  13. Embung berada di Kecamatan Ajung; dan
  14. Embung berada di Kecamatan Mumbulsari.
  1. Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
    1. Sistem jaringan irigasi kewenangan Pemerintah Pusat berupa daerah irigasi (DI) meliputi 4 (empat) DI dengan luas kurang  lebih 39.510 (tigapuluh sembilan ribu lima ratus sepuluh) hektar.
    2. Sistem jaringan irigasi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur berupa daerah irigasi (DI) meliputi 8 (delapan) DI dengan luas kurang  lebih 13.587 (tiga belas ribu lima ratus delapan puluh tujuh)  hektar; dan
    3. Sistem jaringan irigasi kewenangan utuh kabupaten meliputi 448 (empat ratus empat puluh delapan) DI dengan luas kurang lebih 33.501 (tiga puluh tiga ribu lima ratus satu) hektar.
  2. Pengembangan sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dilakukan dalam upaya mendukung kebutuhan air baku pertanian yang dilakukan dengan prinsip keberlanjutan dan kebersamaan hak antar wilayah.
  3. Daerah irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
  4. Pengembangan sistem pengendali banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
    1. Pembangunan, rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan bangunan-bangunan pengendali banjir; dan
    2. Pengembangan sistem peringatan dini banjir.
  5. Pembangunan, rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan bangunan-bangunan pengendali banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (7) meliputi :
    1. Dam Talang, di Kecamatan Ajung;
    2. Dam Bedadung, di Kecamatan Rambipuji; dan
    3. Dam Pondok Waluh, di Kecamatan Kencong;
  6. Kawasan cekungan air tanah (CAT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah berupa CAT Kabupaten Jember meliputi :
  1. Kecamatan Sukorambi;
  2. Kecamatan Panti;
  3. Kecamatan Jelbuk;
  4. Kecamatan Arjasa;
  5. Kecamatan Bangsalsari;
  6. Kecamatan Silo;
  7. Kecamatan Sumberjambe;
  8. Kecamatan Tanggul; dan
  9. Kecamatan Sumberbaru.

 

Pasal 31

  1. Sistem jaringan prasarana lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d meliputi :
  1. Prasarana pengelolaan sampah;
  2. Prasarana pengelolaan limbah;
  3. Prasarana jaringan drainase;
  4. Prasarana jaringan air minum; dan
  5. Sistem jalur dan ruang evakuasi bencana.
  1. Prasarana pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
  1. Sistem pengelolaan sampah dilakukan dengan prinsip 4 R yaitu mengurangi (reduce), menggunakan kembali (reuse), mendaur ulang (recycle) dan mengganti kembali (replaced) meliputi :
  1. Rencana lokasi tempat pemrosesan akhir (TPA);
  2. Rencana lokasi tempat penampungan sementara (TPS); dan
  3. Rencana pengelolaan sampah skala rumah tangga.
  1. Rencana lokasi TPA sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1 berupa optimalisasi TPA, peningkatan pengelolaan TPA, dan pengembangan lokasi TPA;
  2. Optimalisasi TPA sebagaimana dimaksud huruf b sebagai TPA regional dengan pengelolaan sistem sanitary landfill di Kecamatan Pakusari;
  3. Peningkatan pengelolaan TPA sebagaimana dimaksud huruf b dengan sistem sanitary landfill di Kecamatan Tanggul, Kencong, Ambulu, dan  Rambipuji.
  1. Pengembangan lokasi TPA sebagaimana dimaksud huruf b di Kecamatan Sukowono, Puger, dan Silo;
  2. Rencana lokasi TPS sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 meliputi :
  1. Mengurangi timbunan sampah di lokasi-lokasi TPS melalui pengembangan tempat pengolahan sampah terpadu (TPST); dan
  2. Mengembangkan pemilahan awal sampah pada masing-masing pusat pelayanan lingkungan (PPL).
  1. Rencana pengelolaan sampah skala rumah tangga sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 3 berupa peningkatan partisipasi pengelolaan sampah setiap rumah tangga.
  1. Prasarana pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
  1. Pengelolaan limbah rumah tangga;
  2. Pengelolaan limbah industri; dan
  3. Pengelolaan limbah rumah sakit.
  1. Pengelolaan limbah  rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :
  1. Penanganan limbah secara on site dengan pembangunan jamban keluarga, jamban komunal dan Mandi Cuci Kakus umum;
  2. Penanganan limbah secara off site dengan sistem perpipaan dengan membangun Instalasi Pengolah Air limbah (IPAL) Komunal;
  3. Penanganan limbah padat dengan incenerator dan limbah tinja dengan Instalasi Pengolah Lumpur Tinja (IPLT); dan
  4. Menyediakan sarana pengangkutan limbah ke lokasi pengolahan limbah.
  1. Pengelolaan Limbah Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa Instalasi Pengolahan Limbah (IPL) di setiap lokasi industri.
  2.  Pengolahan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi :
  1. Peningkatan akses Pengembangan Sistem (PS) air limbah baik sistem on site maupun off site (terpusat) di perkotaan maupun di perdesaan untuk memperbaiki kesehatan masyarakat;
  2. Peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam penyelenggaraan pengembangan sistem pengelolaan air limbah; dan
  3. Penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas bagi aparat pengelola air limbah
  4. Peningkatan akses pengembangan sistem (PS) air limbah baik sistem on site maupun off site (terpusat) dengan penyediaan IPAL di masing – masing Rumah Sakit;
  5. Pengolahan limbah padat rumah sakit dilaksanakn dengan sistem incinerator
  1. Prasarana jaringan pengelolaan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas :
    1. Peningkatan saluran drainase kawasan perkotaan kabupaten pada kawasan permukiman padat, kumuh, dan kawasan sekitar pasar tradisional;
    2. Pengembangan saluran drainase pada kawasan-kawasan terbangun; dan
    3. Pembangunan dan peningkatan saluran drainase kanan-kiri jalan pada ruas jalan nasional, provinsi, dan kabupaten.
  2. Prasarana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
    1. Pengelolaan air baku untuk air bersih; dan
    2. Jaringan air bersih ke kelompok pengguna;
  3. Sistem pengelolaan air baku untuk air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a meliputi pemanfaatan sumber-sumber air baku permukaan dan air tanah mencakup pembangunan, rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan air baku untuk air bersih melalui :
    1. Pelestarian mata air berada di seluruh kecamatan; dan
    2. Pemanfaatan air tanah secara terkendali.
  4. Sistem jaringan air bersih ke kelompok pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b terdiri atas :
  1. Peningkatan pelayanan dan pengelolaan air minum perpipaan;
  2. Peningkatan pelayanan air minum non perpipaan berbasis masyarakat; dan
  3. Peningkatan kapasitas dan kualitas pengelolaannya.
  1. Peningkatan pelayanan dan pengelolaan air minum perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a berupa peningkatan kapasitas sambungan langganan di seluruh kecamatan.
  2. Peningkatan pelayanan dan pengelolaan air minum berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b berupa peningkatan pelayanan dan pengelolaan air minum berbasis masyarakat di seluruh kecamatan.

 

  1. Sistem jalur dan ruang evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas :
    1. Jalur evakuasi bencana; dan
    2. Ruang evakuasi bencana.
  2. Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf a terdiri atas :
  1. Jalur evakuasi bencana tanah longsor;
  1. Jalur evakuasi bencana letusan gunung api;
  2. Jalur evakuasi bencana angin kencang dan puting beliung;
  3. Jalur evakuasi bencana tsunami;
  4. Jalur evakuasi bencana banjir; dan
  5. Jalur evakuasi bencana gempa bumi.
  1. Jalur evakuasi bencana tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf a meliputi :
    1. Jalan lingkungan - jalan desa – jalan lokal – jalan kolektor di Kecamatan Sumberjambe  menuju ruang evakuasi terdekat;
    2. Jalan lingkungan - jalan desa – jalan lokal – jalan kolektor di Kecamatan Sukowono menuju ruang evakuasi terdekat;
    3. Jalan lingkungan - jalan desa – jalan lokal – jalan kolektor di Kecamatan Jelbuk menuju ruang evakuasi terdekat;
    4. Jalan lingkungan - jalan desa – jalan lokal – jalan kolektor di Kecamatan Arjasa menuju ruang evakuasi terdekat;
    5. Jalan lingkungan - jalan desa – jalan lokal – jalan kolektor di Kecamatan Sukorambi menuju ruang evakuasi terdekat;
    6. Jalan lingkungan - jalan desa – jalan lokal – jalan kolektor di Kecamatan Panti menuju ruang evakuasi terdekat;
    7. Jalan lingkungan - jalan desa – jalan lokal – jalan kolektor di Kecamatan Bangsalsari menuju ruang evakuasi terdekat;
    8. Jalan lingkungan - jalan desa – jalan lokal – jalan kolektor di Kecamatan Tanggul menuju ruang evakuasi terdekat;
    9. Jalan lingkungan - jalan desa – jalan lokal – jalan kolektor di Kecamatan Silo menuju ruang evakuasi terdekat;
    10. Jalan lingkungan - jalan desa – jalan lokal – jalan kolektor di Kecamatan Tempurejo menuju ruang evakuasi terdekat;
    11. Jalan lingkungan - jalan desa – jalan lokal – jalan kolektor di Kecamatan Mumbulsari menuju ruang evakuasi terdekat;
    12. Jalan lingkungan - jalan desa – jalan lokal – jalan kolektor di Kecamatan Patrang menuju ruang evakuasi terdekat; dan
    13. Jalan lingkungan - jalan desa – jalan lokal – jalan kolektor di Kecamatan Sumberbaru menuju ruang evakuasi terdekat.
  2. Jalur evakuasi bencana letusan gunung api sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf b meliputi :
    1. Jalan lingkungan - jalan desa – jalan lokal – jalan kolektor di Kecamatan Suberjambe menuju ruang evakuasi terdekat;
    2. Jalan lingkungan - jalan desa – jalan lokal – jalan kolektor di Kecamatan Ledokombo menuju ruang evakuasi terdekat;
    3. Jalan lingkungan - jalan desa – jalan lokal – jalan kolektor di Kecamatan Sumberbaru menuju ruang evakuasi terdekat;
    4. Jalan lingkungan - jalan desa – jalan lokal – jalan kolektor di Kecamatan Tanggul menuju ruang evakuasi terdekat;
    5. Jalan lingkungan - jalan desa – jalan lokal – jalan kolektor di Kecamatan Bangsalsari menuju ruang evakuasi terdekat;
    6. Jalan lingkungan - jalan desa – jalan lokal – jalan kolektor di Kecamatan Sukorambi menuju ruang evakuasi terdekat;
    7. Jalan lingkungan - jalan desa – jalan lokal – jalan kolektor di Kecamatan Arjasa menuju ruang evakuasi terdekat; 
    8. Jalan lingkungan - jalan desa – jalan lokal – jalan kolektor di Kecamatan Mayang menuju ruang evakuasi terdekat; 
    9. Jalan lingkungan - jalan desa – jalan lokal – jalan kolektor di Kecamatan Tempurejo menuju ruang evakuasi terdekat;  dan
    10. Jalan lingkungan - jalan desa – jalan lokal – jalan kolektor di Kecamatan Jelbuk menuju ruang evakuasi terdekat;
  3. Jalur evakuasi bencana angin topan sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf c meliputi :
  1. Jalan lingkungan - jalan desa – jalan lokal – jalan kolektor di Kecamatan Patrang menuju ruang evakuasi terdekat;
  1. Jalan lingkungan - jalan desa – jalan lokal – jalan kolektor di Kecamatan Sukorambi menuju ruang evakuasi terdekat;
  2. Jalan lingkungan - jalan desa – jalan lokal – jalan kolektor di Kecamatan Panti menuju ruang evakuasi terdekat;
  3. Jalan lingkungan - jalan desa – jalan lokal – jalan kolektor di Kecamatan Pakusari menuju ruang evakuasi terdekat;
  4. Jalan lingkungan - jalan desa – jalan lokal – jalan kolektor di Kecamatan Mayang menuju ruang evakuasi terdekat;
  5. Jalan lingkungan - jalan desa – jalan lokal – jalan kolektor di Kecamatan Silo menuju ruang evakuasi terdekat;
  6. Jalan lingkungan - jalan desa – jalan lokal – jalan kolektor di Kecamatan Arjasa menuju ruang evakuasi terdekat;
  7. Jalan lingkungan - jalan desa – jalan lokal – jalan kolektor di Kecamatan Jenggawah menuju ruang evakuasi terdekat;
  8. Jalan lingkungan - jalan desa – jalan lokal – jalan kolektor di Kecamatan Ajung menuju ruang evakuasi terdekat;
  9. Jalan lingkungan - jalan desa – jalan lokal – jalan kolektor di Kecamatan Tempurejo menuju ruang evakuasi terdekat; dan
  10. Jalan lingkungan - jalan desa – jalan lokal – jalan kolektor di Kecamatan Jelbuk.
  1. Jalur evakuasi bencana tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf d meliputi :
    1. Jalan sirip selatan - jalan lingkungan - jalan lokal – jalan kolektor di Kecamatan Kencong menuju ruang evakuasi terdekat;
    2. Jalan sirip selatan - jalan lingkungan -  jalan lokal – jalan kolektor di Kecamatan Gumuk Mas menuju ruang evakuasi terdekat;
    3. Jalan sirip selatan - jalan lingkungan -  jalan lokal – jalan kolektor di Kecamatan Puger menuju ruang evakuasi terdekat;
    4. Jalan sirip selatan - jalan lingkungan -  jalan lokal – jalan kolektor di Kecamatan Tempurejo menuju ruang evakuasi terdekat;
    5. Jalan sirip selatan - jalan lingkungan - jalan lokal – jalan kolektor di Kecamatan Wuluhan menuju ruang evakuasi terdekat;dan
    6. Jalan sirip selatan - jalan lingkungan -  jalan lokal – jalan kolektor di Kecamatan Ambulu menuju ruang evakuasi terdekat.
  2. Jalur evakuasi bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf e meliputi :
    1. Jalan lingkungan - jalan desa – jalan lokal – jalan kolektor di Kecamatan Tempurejo  menuju ruang evakuasi terdekat;
    2. Jalan lingkungan - jalan desa – jalan lokal – jalan kolektor di Kecamatan Kencong  menuju ruang evakuasi terdekat;
    3. Jalan lingkungan - jalan desa – jalan lokal – jalan kolektor di Kecamatan Rambipuji menuju ruang evakuasi terdekat;
    4. Jalan lingkungan - jalan desa – jalan lokal – jalan kolektor di Kecamatan Jenggawah menuju ruang evakuasi terdekat;
    5. Jalan lingkungan - jalan desa – jalan lokal – jalan kolektor di Kecamatan Silo menuju ruang evakuasi terdekat;
  3. Jalur evakuasi bencana Gempa Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf f meliputijalan lingkungan - jalan desa – jalan lokal – jalan kolektor di seluruh Kecamatan   di Kabupaten Jember menuju ruang evakuasi terdekat.
  4. Ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf b berupa ruang dan/atau bangunan tempat pengungsian bencana meliputi :

 

  1. Lapangan;
  2. Bangunan kantor Pemerintah meliputi balai desa dan balai kecamatan disetiap kecamatan;
  3. Bangunan fasilitas sosial; dan Bangunan fasilitas umum.

BAB V

RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 32

  1. Rencana pola ruang wilayah Kabupaten terdiri atas :
    1. Rencana kawasan lindung; dan
    2. Rencana kawasan budidaya.
  2. Rencana pola ruang digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

 

Bagian Kedua

Rencana Kawasan Lindung

Pasal 33

Rencana kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf ayat (1) huruf a meliputi :

  1. Kawasan hutan lindung;
  2. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya;
  3. Kawasan perlindungan setempat;
  4. Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;
  5. Kawasan rawan bencana alam; dan
  6. Kawasan lindung geologi.

 

Paragraf 1

Kawasan Hutan Lindung

Pasal 34

  1. Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a seluas kurang lebih 45.139 (Empat puluh lima ribu seratus tiga puluh Sembilan) hektar meliputi :
  1. Kecamatan Sumberbaru;
  2. Kecamatan Tanggul;
  3. Kecamatan Bangsalsari;
  4. Kecamatan Panti;
  5. Kecamatan Jelbuk;
  6. Kecamatan Sumberjambe;
  7. Kecamatan Silo;
  8. Kecamatan Tempurejo;
  9. Kecamatan Wuluhan;
  10. Kecamatan Ambulu;
  11. Kecamatan Mayang;
  12. Kecamatan Mumbulsari
  13. Kecamatan Ledokombo; dan
  14. Kecamatan Puger.
    1. Arahan pengelolaan kawasan hutan lindung meliputi :
      1. Mempertahankan luasan kawasan hutan lindung;
      2. Pelestarian kawasan konservasi dan keanekagaraman hayati dan ekosistemnya;
      3. Kerjasama antar wilayah dalam pengelolaan kawasan hutan lindung;
      4. Percepatan rehabilitasi hutan;
      5. Pemanfaatan kawasan lindung untuk sarana pendidikan, penelitian dan pengembangan kecintaan pada alam; dan
      6. Pemanfaatan jalur wisata alam jelajah/pendidikan  untuk menanamkan kepedulian terhadap alam.

 

Paragraf 2

Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya.

Pasal 35

  1. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 huruf b yaitu kawasan resapan air.
  2. Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di seluruh kecamatan.
  3. Arahan pengelolaan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, meliputi :
    1. Rehabilitasi lingkungan; dan
    2. Penanaman pohon lindung dalam kawasan resapan air.

 

Paragraf 3

Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 36

  1. Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c meliputi :
    1. Kawasan sempadan sungai;
    2. Kawasan sekitar waduk;
    3. Kawasan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan;
    4. Kawasan sempadan pantai; dan
    5. Kawasan sekitar mata air.
  2. Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat disepanjang sungai di Kabupaten Jember beserta anak-anak sungainya.
  3. Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki lebar sekurang-kurangnya 100 m di kiri – kanan sungai besar dan 50 m di kiri – kanan anak  sungai yang berada di luar permukiman dan untuk sungai di kawasan permukiman dibangun jalan inspeksi antara 10 – 15 m di seluruh kecamatan  yang dilewati sungai meliputi:
  1. DAS Jember berada di Desa Andongrejo
  2. DAS Curah Sari berada di Desa Andongrejo
  3. DAS Sumbing berada di Desa Andongrejo
  4. DAS Kumbu berada di Desa Andongrejo
  5. DAS Klabang berada di Desa Andongrejo
  6. DAS Curah Grembyak berada di Desa Andongrejo
  7. DAS Kebonpantai berada di Desa Andongrejo
  8. DAS Curah Sumbi berada di Desa Andongrejo
  9. DAS Curah Jati berada di Desa Andongrejo
  10. DAS Curah Kekeh berada di Desa Andongrejo
  11. DAS Curah Nongko Hilir berada di Desa Andongrejo
  12. DAS Curah Nongko Hulu berada di Desa Curah Nongko
  13. DAS Rowocangak berada di Desa Curah Nongko–Desa Andongrejo
  14. DAS Mayang berada di Desa Mayang – Desa Sabrang
  15. DAS Gemunting berada di Desa Sumber Rejo
  16. DAS Sumber rejo berada di Desa Sumber Rejo
  17. DAS Sumber Badeng berada di Kecamatan Wuluhan
  18. DAS Curah Lo berada di Kecamatan Wuluhan
  19. DAS Lodong berada di Kecamatan Wuluhan
  20. DAS Curah Badeng berada di Kecamatan Wuluhan
  21. DAS Badeng Loje Hulu berada di Kecamatan Wuluhan
  22. DAS Curah Loje berada di Kecamatan Wuluhan
  23. DAS Kuning berada di Kecamatan Wuluhan
  24. DAS Sogol berada di Kecamatan Wuluhan
  25. DAS Lojejer Hilir berada di Kecamatan Wuluhan
  26. DAS Lojejer Tengah berada di Kecamatan Wuluhan
  27. DAS Lojejer berada di Kecamatan Wuluhan
  28. DAS Banteng Jejer berada di Kecamatan Wuluhan
  29. DAS Bedadung berada di Desa Rowosari – Desa Puger Kulon
  30. DAS Jatiroto berada di Desa Darungan – Desa Puger Kulon
  31. DAS Besini berada di Desa Karang Duren – Desa Mojosari
  32. DAS Tanggul berada di Desa Tanggul Kulon – Desa Kepanjen
  33. DAS Nusa Barong berada di Desa Puger Kulon
  1. Arahan pengelolaan kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
    1. Pembatasan dan pelarangan pengadaan alih fungsi lindung yang menyebabkan kerusakan kualitas sungai;
    2. Pembatasan dan pelarangan penggunaan lahan secara langsung untuk pembangunan sepanjang sempadan sungai yang tidak memiliki kaitan dengan pelestarian dan pengelolaan sungai;
    3. Penetapan wilayah sungai sebagai salah satu bagian dari wisata perairan dan transportasi sesuai dengan karakter masing-masing; dan
    4. Reorientasi pembangunan dengan menjadikan sungai sebagai latar depan pada kawasan pemukiman, pedesaan dan perkotaan.
  2. Kawasan sekitar waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b daratan sepanjang tepian waduk yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi waduk antara 50 – 100 m dari titik pasang tertinggi ke arah daratan meliputi :
  1. Kawasan sekitar Waduk Antrokan  berada di Kecamatan Tanggul;
  2. Kawasan sekitar Dam meliputi:
    1. Dam Talang, di Kecamatan Jenggawah;
    2. Dam Bedadung, di Kecamatan Rambipuji; dan
    3. Dam Pondok Waluh, di Kecamatan Kencong;
  1. Arahan pengelolaan kawasan sekitar waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
    1. Pelestarian waduk beserta seluruh tangkapan air diatasnya;
    2. Perlindungan sekitar waduk dari kegiatan yang menyebabkan alih fungsi kawasan lindung dan menyebabkan kerusakan kualitas sumber air;
    3. Pengembangan tanaman perdu, tanaman tegakan tinggi untuk melindungi pencemaran dan erosi air; dan
    4. Pengembangan kegiatan pariwisata dan/atau kegiatan budidaya lainnya disekitar lokasi waduk diijinkan membangun selama tidak mengurangi kualitas tata air.
  2. Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas wilayah perkotaan Kabupaten meliputi:
  1. Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik; dan
  2. Ruang Terbuka Hijau (RTH) Privat.
  1. Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a meliputi :
    1. RTH Taman dan Hutan Kota meliputi :
      1. Taman Mastrip;
      2. Taman depan DPRD;
      3. Taman Sukorejo;
      4. Taman Tugu Koperasi;
      5. Taman Loka Dharma;
      6. Taman Double Way GOR;
      7. Taman Semanggi;
      8. Taman Alun-alun;
      9. Taman Batas kota Jubung;
      10. GOR PKPSO;
      11. Stadion Notohadinegoro;
      12. Lapangan Sukorejo Kecamatan Sumbersari;
      13. Lapangan Talangsari Kecamatan Kaliwates;
      14. Lapangan Mangli KecamatanKaliwates;
      15. Jember Sport Garden (JSG) di Kecamatan Ajung;
      16. RTH Perkotaan Kecamatan Tanggul;
      17. RTH Perkotaan Kecamatan Kencong;
      18. RTH Perkotaan Kecamatan Balung;
      19. RTH Perkotaan Kecamatan Kalisat;
      20. RTH Perkotaan Kecamatan Rambipuji;
      21. RTH Perkotaan Kecamatan Arjasa;
      22. RTH Perkotaan Ambulu; dan
      23. RTH Perkotaan Kecamatan Mayang.
      24. Taman Batas Kabupaten di Kecamatan Jelbuk;
      25. Taman Batas Kabupaten di Kecamatan Silo;
      26. Taman Batas Kabupaten di Kecamatan Jombang;
      27. Taman Batas Kabupaten di Kecamatan Sumberbaru;
      28. Hutan Kota di Kecamatan Ajung;
      29. Hutan Kota di Kecamatan Patrang;
      30. Hutan Kota di Kecamatan Kaliwates; dan
      31. Hutan Kota di Kecamatan Sumbersari.
    2. RTH Jalur hijau meliputi :
      1. Taman Baratan;
      2. Taman Pagah;
      3. Taman Double Way; dan
      4. Jalur dalam kota;
  2. RTH Fungsi Tertentu meliputi :
    1. Taman Makam Pahlawan Kecamatan Patrang;
    2. Makam Cukil;
    3. Makam Wetan Kantor;
    4. Makam Kebonsari;
    5. Makam Sukorejo;
    6. Makam Kreongan;
    7. Makam Non Muslim Kaliwates; dan
    8. Makam Gebang.

 

  1. Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Privat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b meliputi :
  1. Pekarangan Rumah Tinggal; dan
  2. Halaman perkantoran, pertokoan, dan tempat usaha.
  1. Arahan pengelolaan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
    1. RTH Publik ditetapkan minimal 20% (dua puluh persen) dari luas wilayah perkotaan dan RTH privat ditetapkan minimal 10% (sepuluh persen) dari luas wilayah perkotaan;
    2. Pemanfaatan dan pengendalian RTH dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan para pelaku pembangunan terkait;
    3. RTH diarahkan dapat memiliki fungsi sosial budaya, ekonomi, dan estetika di samping fungsi utamanya;
    4. Menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat;
    5. Meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah dan bersih; dan
    6. Perencanaan RTH akan dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk Rencana Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
  2. Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terletak di sepanjang pantai selatan yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai memanjang dari perbatasan Kabupaten Lumajang sampai ke batas Kabupaten Banyuwangi yang berada di Kecamatan  Kencong – Gumukmas - Wuluhan – Puger - Ambulu – Tempurejo dengan jarak minimal 100 m dari titik pasang tertinggi ke arah darat;
  3. Arahan pengelolaan kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
    1. Perlindungan kawasan sempadan pantai  dari kegiatan yang menyebabkan kerusakan kualitas pantai;
    2. Perlindungan sempadan pantai dan sebagian kawasan pantai yang merupakan pesisir terdapat eksosistem vegetasi pantai dan estuaria dari kerusakan;
    3. Penanaman bakau di kawasan yang potensial untuk menambah luasan areal vegetasi pantai;
    4. Penyediaan sistem peringatan dini terhadap kemungkinan terjadinya bencana; dan
    5. Penetapan kawasan lindung sepanjang pantai yang memiliki nilai ekologis sebagai daya tarik pariwisata dan penelitian.
  4. Kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e untuk melindungi mata air dari kegiatan budidaya yang dapat merusak kualitas air dan kondisi fisik kawasan sekitarnya dengan radius sekurang-kurangnya 200 (dua ratus) meter di sekitar mata air.
  5. Arahan pengelolaan kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :
  1. Penetapan perlindungan pasa sekitar mata air minimum berjari-jari 200m dari sumber mata air jika diluar kawasan permukiman dan 100 m jika di dalam kawasan permukiman;
  2. Perlindungan sekitar mata air untuk kegiatan yang menyebabkan kegiatan alih fungsi lindung dan menyebabkan kerusakan kualitas sumber air;
  3. Pembuatan sistem saluran bila sumber air dimanfaatkan untuk sumber air minum dan irigasi;
  4. Pengembangan tanaman perdu, tanaman tegakan tinggi, dan penutup tanah untuk melindungi pencemaran dan erosi terhadap air; dan
  5. Pembatasan penggunaan lahan secara langsung untuk bangunan yang tidak berhubungan dengan koservasi mata air.

 

Paragraf 4

Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, dan Cagar Budaya

Pasal 37

  1. Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d meliputi :
  1. Suaka Margasatwa;
  2. Cagar Alam;
  3. Taman Nasional;
  4. Taman Wisata Alam; dan
  5. Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan.
  1. Kawasan suaka margasatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 4.375 (empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima) hektar yaitu Dataran Tinggi Yang di Kecamatan Panti dan Kecamatan Bangsalsari.
  2. Arahan pengelolaan kawasan suaka margasatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
  1. Pelestarian ekosistem yang masih berkembang;
  2. Meningkatkan patroli untuk mencegah adanya penebangan pohon liar serta membatasi perambahan kawasan budidaya ke kawasan lindung; dan
  3. Penerapan kerjasama antar wilayah dalam pengelolaan kawasan tersebut.
  1. Kawasan cagar alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 7.654,7 (tujuh ribu enam ratus lima puluh empat koma tujuh)  hektar meliputi :
  1. Cagar Alam Nusa Barong seluas kurang lebih 7.635,9 (tujuh ribu enam ratus tiga puluh lima koma sembilan)  hektar di Kecamatan Puger;
  2. Cagar Alam Watangan Puger seluas ± 2 Ha di Kecamatan Wuluhan; dan
  3. Cagar Alam Curah Manis Sempolan I – VIII seluas kurang lebih 16,8 Ha di Kecamatan Silo.
  1. Arahan pengelolaan cagar alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
    1. Rehabilitasi tanah rusak/kawasan kritis terutama pada kelerengan 40%;
    2. Peningkatan fungsi lindung cagar alam; dan
    3. Pengembangan kegiatan secara lebih spesifik berdasarkan karakteristik kawasan dengan mengedepankan fungsi lindung kawasan.
  2. Kawasan taman nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas kurang lebih seluas 37.585 Ha (tiga puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh lima)  hektar yaitu Taman Nasional Meru Betiri;
  3. Arahan pengelolaan kawasan taman nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
    1. Pengembalian fungsi konservasi pada kawasan taman nasional; dan
    2. Pengembangan kegiatan secara lebih spesifik berdasarkan karakteristik kawasan dengan mengedepankan fungsi lindung kawasan.
  4. Kawasan taman wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d seluas kurang lebih 174,90 ( seratus tujuh puluh empat koma sembilan puluh) hektar meliputi :

a.  Pantai meliputi :

1.  Pantai Watu Ulo berada di Kecamatan Ambulu;

2.  Pantai Papuma berada di Kecamatan Wuluhan;

3.  Pantai Paseban berada di Kecamatan Kencong;

4.  Pantai Puger berada di Kecamatan Puger;

5.  Pantai Bandealit berada di Kecamatan Tempurejo; dan

6.  Pantai Canga’an berada di Kecamatan Tempurejo.

b.  Air terjun meliputi :

1.  Air terjun Tancak berada di Kecamatan Panti;

2.  Air terjun Manggisan berada di kecamatan Tanggul;

3.  Air terjun Lereng Raung berada di Kecamatan Sumberjambe;

4.  Air terjun Pasaran berada di Kecamatan Sumberjambe:

5.  Air terjun Antrokan berada di Kecamatan Ledokombo; dan

6.  Air terjun Slateng berada di Kecamatan Ledokombo.

  1. Arahan pengelolaan kawasan taman wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
  1. Pengendalian Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) pada lokasi yang telah ditetapkan sebagai kawasan konservasi atau sesuai kriteria kawasan lindung;
  2. Pengawasan fungsi lindung pada wilayah yang telah dibuka dengan reboisasi sesuai dengan jenis tumbuhan dengan tegakan yang dapat memberikan fungsi lindung; dan
  3. Pengembangan kegiatan pariwisata alam.
  1. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :
  1. Situs Purbakala
  2. Bangunan Cagar Budaya

 

  1. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan berupa situs purbakala sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a meliputi :
    1. Koleksi cagar budaya bergerak Kabupaten Jember;
    2. Koleksi Situs Kamal di Arjasa yang terdiri dari Situs Kendal, Klanceng, dan Duplang;
    3. Situs Dolmen Sukosari Sukowono terdiri dari Situs Mojo dan Situs Srino;
    4. Situs Seputih Mayang terdiri dari Situs sarchopagus dan Situs Batu Kangkang;
    5. Situs Sucopangepok terdiri dari Situs Pakel dan Lengkong;
    6. Situs Sukojember terdiri dari Situs Suko;
    7. Situs Prasasti Batu Gong di Kecamatan Rambipuji;
    8. Situs Prasasti Congapan di Karangbayat Kecamatan Sumberbaru;
    9. Situs Candi Deres di Kecamatan Gumukmas; dan
    10. Sarchopagus berada di Kecamatan Sukowono dan Kecamatan Arjasa.
  2. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan berupa bangunan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b meliputi :
    1. Rumah Dokter Naryo ( sebelah Kantor Puslit Kakao );
    2. Eks. Kantor PT. Tjipta Niaga;
    3. Eks Kantor Pemkab Jember;
    4. Gedung GNI Jember;
    5. SDK Maria Fatima;
    6. Eks Kantor BRI;
    7. SMP 1 Jember;
    8. Kantor PTPN XII;
    9. Hangar Tembakau PTPN XII;
    10. Universitas Tawang Alun;
    11. Hotel dan Pemandian Rembangan;
    12. Eks. Pabrik Beras Redjoagung Mangli;
    13. Masjid Raya Jember;
    14. Konter Telisa jalan PB. Sudirman;
    15. Toko Nanyang jalan Sultan Agung;
    16. Kodim 0824 Jember;
    17. Kantor Camat Wuluhan;
    18. Water Tourent pasar Tanjung;
    19. Pos Militer jalan PB. Sudirman;
    20. Stasiun Jember;
    21. Perumahan dan Kantor PG. Semboro di Kencong;
    22. Sekolah Mulo (SMK belakang Pemkab Jember) jalan Kartini;
    23. Sekolah Jepang ( Yon Armed 8 Jember );
    24. Sekolah Tehnik ( SMP 10 Jember );
    25. Goa Jepang;
    26. Lembaga Kemasyarakatan Jember; dan
    27. Rumah Pecinan di jalan Imam Syafii.
  3. Arahan pengelolaan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi :
  1. Pembinaan masyarakat sekitar dan ikut berperan dalam menjaga peninggalan bersejarah;
  2. Pelestarian kawasan sekitar dan pemberian gambaran berupa relief atau sejarah yang menerangkan situs tersebut;
  3. Pemanfaatan kawasan tersebut sebagai daya tarik wisata budaya;
  4. Pelestarian budaya sekitar;
  5. Pelestarian dan perlindungan bangunan peninggalan bersejarah; dan
  6. Pendirian museum daerah sebagai sarana penelitian dan pendidikan.

 

Paragraf 5

Kawasan Rawan Bencana Alam

Pasal 38

  1. Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf e meliputi :
  1. Kawasan rawan tanah longsor;
  2. Kawasan rawan letusan gunung api;
  3. Kawasan rawan angin kencang dan puting beliung;
  4. Kawasan rawan tsunami;
  5. Kawasan rawan banjir;
  6. Kawasan rawan gempa bumi; dan
  7. Kawasan rawan bencana kekeringan.
  1. Kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
    1. Kecamatan Arjasa;
    2. Kecamatan Jelbuk;
    3. Kecamatan Sukorambi;
    4.   Kecamatan Bangsalsari;
    5. Kecamatan Tanggul;
    6. Kacamatan Sukowono;
    7. Kecamatan Sumberjambe;
    8. Kecamatan Silo;
    9. Kecamatan Tempurejo;
    10. Kecamatan Sumberbaru;
    11. Kecamatan Panti;
    12. Kecamatan Rambipuji;
    13. Kecamatan Mumbulsari.
    14. Kecamatan Ledokombo;
    15. Kecamatan Patrang; dan
    16. Kecamatan Mayang.
  2. Arahan pengelolaan kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
    1. Pengidentifikasian lokasi rawan longsor;
    2. Pengarahan pembangunan pada tanah yang stabil;
    3. Pemanfaatan wilayah rentan longsor tinggi sebagai ruang terbuka hijau;
    4. Pengendalian daerah rawan bencana untuk pembangunan permukiman dan fasilitas utama lainnya;
    5. Penghijauan dengan tanaman yang sistem perakarannya dalam dan jarak tanamnya tepat;
    6. Peningkatan dan Perbaikan drainase tanah; dan
    7. Pembuatan tanggul penahan khusus untuk runtuhan batu.
  3. Kawasan rawan letusan gunung berapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
    1. Kecamatan Sukowono;
    2. Kecamatan Ledokombo;
    3. Kecamatan Sumberjambe;
    4. Kecamatan Silo;
    5. Kecamatan Kalisat;
    6. Kecamatan Mayang;
    7. Kecamatan Jelbuk;
    8. Kecamatan Arjasa;
    9. Kecamatan Patrang;
    10. Kecamatan Sukorambi;
    11. Kecamatan Tanggul; dan
    12. Kecamatan Sumberbaru.
  4. Arahan pengelolaan kawasan rawan letusan gunung api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
    1. Identifikasi bahaya letusan gunung api;
    2. Merencanakan lokasi pemanfaatan lahan untuk aktifitas penting jauh atau diluar kawasan bencana letusan gunung api;
    3. Pembangunan sistem dan jalur evakuasi yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana; dan
    4. Penyuluhan kepada masyarakat tentang pengenalan resiko bermukim di kawasan gunung berapi, mitigasi, dan tindakan dalam menghadapi bencana gunung api.
  5. Kawasan rawan angin kencang dan puting beliung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi seluruh kecamatan di Kabupaten Jember.
  6. Arahan pengelolaan kawasan rawan angin kencang dan puting beliung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
    1. Pengembangan tanaman tahunan tegakan tinggi yang rapat di sekitar permukiman;
    2. Penerapan aturan standar bangunan yang memperhitungkan beban angin;
    3. Pengembangan struktur bangunan yang memenuhi syarat teknis untuk mampu bertahan terhadap daya angin; dan
    4. Menjaga kelestarian gumuk.
  7. Kawasan rawan tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
    1. Kecamatan Kencong;
    2. Kecamatan Gumukmas;
    3. Kecamatan Puger;
    4. Kecamatan Wuluhan;
    5. Kecamatan Ambulu; dan
    6. Kecamatan Tempurejo.
  8. Arahan pengelolaan kawasan rawan tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
    1. Reklamasi pantai;
    2. Pengembangan sistem alur evakuasi dengan sarana dan prasarana;
    3. Pembangunan pemecah dan penahan ombak;
    4. Penataan bangunan di sekitar pantai;
    5. Pengembanan kawasan hutan bakau; dan
    6. Perlengkapan sistem peringatan dini.
  9. Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :
    1. Kecamatan Panti;
    2. Kecamatan Tempurejo;
    3. Kecamatan Kencong;
    4. Kecamatan Rambipuji;
    5. Kecamatan Jengawah; dan
    6. Kecamatan Silo.
  1. Arahan pengelolaan kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :
    1. Identifikasi wilayah rawan banjir;
    2. Pengarahan pembangunan untuk menghindari daerah rawan banjir yang dilanjutkan dengan kontrol penggunaan lahan;
    3. Revitalisasi fungsi resapan tanah;
    4. Pembangunan sistem dan jalur evakuasi yang dilengkapi saran dan prasarana; dan
    5. Penyuluhan kepada masyarakat mengenai mitigasi dan respon terhadap kejadian bencana banjir.
  2. Kawasan rawan gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi seluruh kecamatan di Kabupaten Jember.
  3. Arahan pengelolaan kawasan rawan gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi :
    1. Identifikasi lokasi dan tingkat resiko gempa bumi;
    2. Penempatan bangunan perumahan dan fasilitas umum yang vital diwilayah yang aman dari gempa bumi;
    3. Pengarahan struktur bangunan sesuai dengan karakteristik resiko gempa bumi;
    4. Pembangunan jalur – jalur evakuasi yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana; dan
    5. Penyuluhan kepada masyarakat tentang pengenalan upaya dalam menghadapi gempa bumi.
  4. Kawasan rawan bencana kekeringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi :
    1. Kecamatan Patrang;
    2. Kecamatan Jelbuk;
    3. Kecamatan Arjasa;
    4. Kecamatan Bangsalsari;
    5. Kecamatan Tanggul;
    6. Kecamatan Sumberbaru; 
    7. Kecamatan Panti;
    8. Kecamatan Sumbersari;
    9. Kecamatan Tempurejo;
    10. Kecamatan Pakusari;
    11. Kecamatan Silo: dan
    12. Kecamatan lainnya sesuai dengan hasil identifikasi
  5. Arahan pengelolaan kawasan rawan bencana kekeringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi :
    1. Identifikasi lokasi dan tingkat resiko kekeringan;
    2. Revitalisasi fungsi resapan tanah melalui sivil teknis dan biologi;
    3. Pembuatan sumur dalam pada daerah rawan bencana kekeringan;
    4. Pemanfaatan sumber-sumber mata air disekitar daerah rawan bencana kekeringan; dan
    5. Penyuluhan kepada masyarakat tentang pelestarian sumberdaya air.

 

Paragraf 6

Kawasan Lindung Geologi

Pasal 39

  1. Kawasan lindung geologi  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf f yang meliputi :
  1. Cagar alam geologi;
  2. Kawasan rawan bencana alam geologi; dan
  3. Imbuhan air tanah.
  1. Kawasan cagar alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa situs geologi yaitu Pantai Watu Ulo di Kecamatan Ambulu dan gumuk yang tersebar di Kabupaten Jember.
  2. Arahan pengelolaan kawasan cagar alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
    1. Penetapan kawasan sebagai kawasan konservasi dan tidak diijinkan untuk melakukan kegiatan pertambangan;
    2. Pembuatan papan nama yang menunjukkan pentingnya kawasan tersebut; dan
    3. Pembuatan papan narasi gelologi di kawasan-kawasan tersebut dan brosur sebagai media sosialisasi ke masyarakat dan pelajar/mahasiswa.
  3. Kawasan rawan bencana alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,meliputi :
  1. Kawasan rawan tsunami;
  2. Kawasan rawan bencana letusan gunung api; dan
  3. Kawasan rawan gempa bumi.
  1. Kawasan imbuhan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa cekungan air tanah (CAT) Kabupaten Jember meliputi :
  1. Kecamatan Sukorambi;
  2. Kecamatan Panti;
  3. Kecamatan Jelbuk;
  4. Kecamatan Arjasa;
  5. Kecamatan Bangsalsari;
  6. Kecamatan Silo;
  7. Kecamatan Sumberjambe;
  8. Kecamatan Tanggul; dan
  9. Kecamatan Sumberbaru.
  1. Arahan pengelolaan kawasan imbuhan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
    1. Pemertahanan imbuhan air tanah;
    2. Pelarangan kegiatan pengeboran, penggalian atau kegiatan lain dalam radius 200 meter dari lokasi pemunculan mata air;
    3. Pembatasan penggunaan air tanah, kecuali untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari.

 

Bagian Ketiga

Rencana Kawasan Budidaya

Pasal 40

Rencana kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b terdiri atas :

  1. Kawasan peruntukan hutan produksi;
  2. Kawasan peruntukan hutan rakyat;
  3. Kawasan peruntukan pertanian;
  4. Kawasan peruntukan perkebunan;
  5. Kawasan peruntukan peternakan;
  6. Kawasan peruntukan perikanan;
  7. Kawasan peruntukan pertambangan;
  8. Kawasan peruntukan pariwisata;
  9. Kawasan peruntukan industri;
  10. Kawasan peruntukan permukiman; dan
  11. Kawasan peruntukan lainnya.

 

Paragraf 1

Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Pasal 41

  1. Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a seluas  29.079 (Dua puluh Sembilan ribu tujuh puluh sembilan) hektar, yang meliputi :
  1. Kecamatan Puger;
  2. Kecamatan Wuluhan;
  3. Kecamatan Ambulu;
  4. Kecamatan Silo;
  5. Kecamatan Mayang;
  6. Kecamatan Mumbulsari;
  7. Kecamatan Rambipuji;
  8. Kecamatan Sumberbaru;
  9. Kecamatan Tanggul;
  10. Kecamatan Bangsalsari;
  11. Kecamatan Panti;
  12. Kecamatan Arjasa;
  13. Kecamatan Ledokombo;
  14. Kecamatan Sumberjambe;
  15. Kecamatan Jelbuk; dan
  16. Kecamatan Tempurejo.
    1. Arahan pengelolaan kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
      1. Pengusahaan hutan produksi dengan menerapkan sistem silvikultur tebang habis permudaan buatan (THPB);
      2. Reboisasi dan rehabilitasi lahan pada bekas tebangan dan tidak diizinkan pengalihfungsian ke budidaya non kehutanan;
      3. Pemantauan dan pengendalian kegiatan pengusahaan hutan serta gangguan keamanan hutan lainnya;
      4. Pengembalian fungsi hutan semula dengan reboisasi pada kawasan yang mengalami perambahan atau bibrikan;
      5. Pengembalian luasan hutan yang beralih fungsi disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan;
      6. Percepatan reboisasi dan pengayaan tanaman di kawasan hutan produksi yang mempunyai tingkat kerapatan tegakan rendah; dan
      7. Pengembangan zona penyangga di kawasan hutan produksi yang berbatasan dengan hutan lindung.

 

Paragraf 2

Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat

Pasal 42

  1. Kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b seluas sekurang-kurangnya 91.108 (Sembilan puluh satu ribu seratus delapan) hektar berada di seluruh kecamatan terdiri dari jenis tanaman Jati, Mahoni, Sonokeling, Sengon Laut, Gmelina, Mindi, Bayur, dan lain-lain.
  2. Arahan pengelolaan kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), yaitu membangun dan mengembangkan kegiatan hutan rakyat secara partisipatif berbasis kelestarian lingkungan.

 

Paragraf 3

Kawasan Peruntukan Pertanian

Pasal 43

  1. Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c meliputi :
  1. Pertanian lahan basah;
  2. Pertanian lahan kering; dan
  3. Hortikultura;
  1. Kawasan pertanian lahan basah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa sawah beririgasi seluas sekurang-kurangnya 86.598 (delapan puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh delapan) hektar dan dengan luas sekurang-kurangnya 81.081 (delapan puluh satu ribu delapan puluh satu) hektar ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan tersebar di seluruh kecamatan.
  2. Kawasan pertanian lahan kering sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas sekurang-kurangnya 33.037 (tiga puluh tiga ribu tiga puluh tujuh) hektar  dan dengan luas sekurang-kurangnya 20.522 (dua puluh ribu lima ratus dua puluh dua) hektar ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan yang tersebar di seluruh kecamatan.
  3. Kawasan budidaya hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tersebar di seluruh kecamatan.
  4. Pengembangan kawasan pertanian lahan basah dan pertanian lahan kering sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) terdiri atas :
    1. Sentra Padi tersebar di seluruh kecamatan;
    2. Sentra Jagung tersebar di seluruh kecamatan;
    3. Sentra Kedelai meliputi :
      1. Kecamatan Ambulu;
      2. Kecamatan Rambipuji;
      3. Kecamatan Balung;
      4. Kecamatan Jombang;
      5. Kecamatan Bangsalsari;
      6. Kecamatan Puger;
      7. Kecamatan Umbulsari;
      8. Kecamatan Wuluhan;
      9. Kecamatan Jenggawah;
      10. Kecamatan Ajung;
      11. Kecamatan Kencong;
      12. Kecamatan Gumukmas; dan
      13. Kecamatan Tanggul.
  5. Sentra Kacang tanah meliputi :
    1. Kecamatan Jelbuk;
    2. Kecamatan Arjasa;
    3. Kecamatan Panti;
    4. Kecamatan Bangsalsari;
    5. Kecamatan Tanggul;
    6. Kecamatan Sumberbaru;
    7. Kecamatan Puger; dan
    8. Kecamatan Wuluhan.
  6. Sentra ubi jalar meliputi :
    1. Kecamatan Sukorambi;
    2. Kecamatan Ledokombo; dan
    3. Kecamatan Sukowono;
  7. Sentra ubi kayu meliputi:
    1. Kecamatan Sumberbaru;
    2. Kecamatan Wuluhan;
    3. Kecamatan Bangsalsari;
    4. Kecamatan Arjasa;
    5. Kecamatan Ledokombo;
    6. Kecamatan Panti;
    7. Kecamatan Patrang; dan
    8. Kecamatan Sukorambi.
  8. Pengembangan kawasan budidaya hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas :
    1. Sentra buah salak meliputi :
  1. Kecamatan Gumukmas; dan
  2. Kecamatan Semboro.
    1. Sentra buah manggis meliputi :
  1. Kecamatan Sumberbaru;
  2. Kecamatan Tanggul;
  3. Kecamatan Panti; dan
  4. Kecamatan Sukorambi.
    1. Sentra buah durian meliputi :
      1. Kecamatan Sumberjambe;
      2. Kecamatan Sukowono;
      3. Kecamatan Arjasa;
      4. Kecamatan Jelbuk;
      5. Kecamatan Pakusari;
      6. Kecamatan Panti;
      7. Kecamatan Sumberbaru;
      8. Kecamatan Bangsalsari;
      9. Kecamatan Ledokombo;
      10. Kecamatan Patrang;
      11. Kecamatan Mayang;
      12. Kecamatan Tanggul; dan
      13. Kecamatan Sukorambi.
  5. Sentra buah Jeruk meliputi :
    1. Kecamatan Semboro;
    2. Kecamatan Sumberbaru;
    3. Kecamatan Jombang;
    4. Kecamatan Gumukmas;
    5. Kecamatan Tanggul;
    6. Kecamatan Umbulsari; dan
    7. Kecamatan Kencong.
  6. Sentra buah alpukat meliputi :
    1. Kecamatan Silo;
    2. Kecamatan Mayang;
    3. Kecamatan Ambulu;
    4. Kecamatan Ledokombo;
    5. Kecamatan Sumberjambe;
    6. Kecamatan Jelbuk; dan
    7. Kecamatan Patrang.
  7. Sentra buah belimbing meliputi :
    1. Kecamatan Ambulu;
    2. Kecamatan Ajung;
    3. Kecamatan Umbulsari;
    4. Kecamatan Semboro;
    5. Kecamatan Arjasa; dan
    6. Kecamatan Kencong.
  8. Sentra buah duku/langsat meliputi :
    1. Kecamatan Patrang;
    2. Kecamatan Jelbuk;
    3. Kecamatan Ledokombo;
    4. Kecamatan Kalisat;
    5. Kecamatan Arjasa;
    6. Kecamatan Tanggul;
    7. Kecamatan Bangsalsari;
    8. Kecamatan Sukorambi;
    9. Kecamatan Sumberjambe;
    10. Kecamatan Sukowono; dan
    11. Kecamatan Panti.
  9. Sentra buah rambutan tersebar di seluruh kecamatan.
  10. Sentra buah mangga meliputi :
    1. Kecamatan Ambulu;
    2. Kecamatan Kencong;
    3. Kecamatan Wuluhan;
    4. Kecamatan Tempurejo;
    5. Kecamatan Mayang;
    6. Kecamatan Tanggul;
    7. Kecamatan Pakusari; dan
    8. Kecamatan Kalisat.
  11. Sentra buah nangka meliputi :
    1. Kecamatan Ambulu;
    2. Kecamatan Wuluhan;
    3. Kecamatan Sumberbaru; dan
    4. Kecamatan Bangsalsari.
  12. Sentra buah pisang meliputi :
    1. Kecamatan Umbulsari;
    2. Kecamatan Sumberbaru;
    3. Kecamatan Bangsalsari;
    4. Kecamatan Ledokombo;
    5. Kecamatan Kalisat; dan
    6. Kecamatan Patrang.
  13. Sentra Cabe rawit  meliputi :
    1. Kecamatan Gumukmas;
    2. Kecamatan Wuluhan;
    3. Kecamatan Tempurejo;
    4. Kecamatan Arjasa;
    5. Kecamatan Kalisat;
    6. Kecamatan Ledokombo;
    7. Kecamatan Sukowono;
    8. Kecamatan Jelbuk;
    9. Kecamatan Mayang; dan
    10. Kecamatan Pakusari.
    11. Kecamatan Pakusari.
  14. Sentra Cabe besar meliputi :
    1. Kecamatan Wuluhan;
    2. Kecamatan Ajung;
    3. Kecamatan Ledokombo; dan
    4. Kecamatan Tempurejo.
  • Sentra Kacang panjang meliputi :
    1. Kecamatan Ambulu;
    2. Kecamatan Umbulsari;
    3. Kecamatan Tempurejo;
    4. Kecamatan Wuluhan; dan
    5. Kecamatan Ledokombo.
  • Sentra Tomat meliputi :
    1. Kecamatan Ledokombo;
    2. Kecamatan Ajung;
    3. Kecamatan Panti;
    4. Kecamatan Ambulu; dan
    5. Kecamatan Mayang.
  • Sentra semangka meliputi :
    1. Kecamatan Gumukmas; dan
    2. Kecamatan Puger.
  • Sentra buah Naga berada di Kecamatan Arjasa.
  1. Arahan pengelolaan kawasan peruntukan pertanian meliputi :
    1. Area lahan sawah beririgasi dan lahan kering yang sudah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan harus dipertahankan agar tidak berubah fungsi menjadi peruntukan yang lain;
    2. Pengalihan fungsi areal sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib disediakan lahan pengganti sesuai peraturan perundang-undangan;
    3. Pengembangan sawah beririgasi teknis dilakukan dengan memprioritaskan perubahan sawah non irigasi menjadi sawah irigasi melalui dukungan pengembangan dan perluasan jaringan irigasi, pembukaan areal baru pembangunan irigasi, dan pengembangan waduk dan embung;
    4. Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura dengan mengembangkan kawasan budi daya pertanian ramah lingkungan (good agriculture practices);
    5. Pengembangan kelembagaan kelompok tani ke arah kelembagaan ekonomi/koperasi dan pola kemitraan; dan
    6. Pengembangan sentra benih tanaman pangan dan hortikultura.

 

Paragraf 4

Kawasan Peruntukan Perkebunan

Pasal 44

  1. Kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d seluas kurang lebih 87.448,71 (delapan puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh delapan koma tujuh puluh satu) hektar terdiri atas :
  1. Sentra tembakau kasturi meliputi :

1.  Kecamatan Kalisat;

2.  Kecamatan Pakusari;

3.  Kecamatan Sukowono;

4.  Kecamatan Sumbersari;

5.  Kecamatan Wuluhan;

6.  Kecamatan Arjasa;

7.  Kecamatan Ledokombo;

8.  Kecamatan Sumberjambe;

9.   Kecamatan Tanggul;

10. Kecamatan Puger;

11. Kecamatan Jelbuk;

12. Kecamatan Rambipuji;

13. Kecamatan Jenggawah;

14. Kecamatan Balung;

15. Kecamatan Ambulu;

16. Kecamatan Mumbulsari;

17. Kecamatan Silo;

18. Kecamatan Tempurejo;

19. Kecamatan Mayang;

20. Kecamatan Patrang;

21. Kecamatan Sukorambi;

22. Kecamatan Kaliwates; dan

23. Kecamatan Ajung.

  1. Sentra tanaman tembakau rajang meliputi:

1.  Kecamatan Arjasa;

2.  Kecamatan Jelbuk;

3.  Kecamatan Tempurejo;

4.  Kecamatan Rambipuji;

5.  Kecamatan Panti;

6.  Kecamatan Sukorambi;

7.  Kecamatan Mumbulsari

8.  Kecamatan Puger; dan

9.  Kecamatan Sukowono.

 

  1. Sentra tanaman tembakau White Burley meliputi:
    1. Kecamatan Wuluhan;
    2. Kecamatan Puger;
    3. Kecamatan Balung;
    4. Kecamatan Jenggawah; dan
    5. Kecamatan Mumbulsari.
  2. Sentra tanaman tembakau Na-Oogst meliputi:
  1. Kecamatan Wuluhan;
  2. Kecamatan Balung;
  3. Kecamatan Ambulu;
  4. Kecamatan Panti;
  5. Kecamatan Tempurejo;
  6. Kecamatan Jenggawah;
  7. Kecamatan Rambipuji;
  8. Kecamatan Puger;
  9. Kecamatan Patrang;
  10. Kecamatan Sumbersari;
  11. Kecamatan Ajung; dan
  12. Kecamatan Mumbulsari.
  1. Sentra tanaman kelapa berada di seluruh Kecamatan.
  2. Sentra tanaman kapuk berada di seluruh Kecamatan.
  3. Sentra tanaman lada meliputi :
    1. Kecamatan Ledokombo;
    2. Kecamatan Mayang;
    3. Kecamatan Silo;
    4. Kecamatan Mumbulsari;
    5. Kecamatan Tempurejo;
    6. Kecamatan Jenggawah; dan
    7. Kecamatan Bangsalsari
  4. Sentra tanaman cengkeh meliputi :
    1. Kecamatan Silo;
    2. Kecamatan Tanggul;
    3. Kecamatan Panti;
    4. Kecamatan Ledokombo; dan
    5. Kecamatan Sumberjambe.
    6. Kecamatan Sumberbaru.
  5. Sentra tanaman karet meliputi :
    1. Kecamatan Mumbulsari;
    2. Kecamatan Jenggawah;
    3. Kecamatan Rambipuji;
    4. Kecamatan Silo;
    5. Kecamatan Panti;
    6. Kecamatan Bangsalsari;
    7. Kecamatan Tanggul; dan
    8. Kecamatan Sumberbaru.
  6. Sentra tanaman kakao meliputi :
    1. Kecamatan Wuluhan;
    2. Kecamatan Sukorambi;
    3. Kecamatan Panti;
    4. Kecamatan Silo;
    5. Kecamatan Tempurejo;
    6. Kecamatan Kalisat;
    7. Kecamatan Bangsalsari;
    8. Kecamatan Rambipuji; dan
    9. Kecamatan Mumbulsari
  7. Sentra tanaman kopi meliputi :
    1. Kecamatan Tempurejo;
    2. Kecamatan Silo;
    3. Kecamatan Rambipuji;
    4. Kecamatan Sukorambi;
    5. Kecamatan Panti;
    6. Kecamatan Bangsalsari;
    7. Kecamatan Tanggul;
    8. Kecamatan Ledokombo;
    9. Kecamatan Sumberjambe;
    10. Kecamatan Jelbuk; dan
    11. Kecamatan Sumberbaru.
  8. Sentra tanaman teh berada Perkebunan Gunung Gambir Kecamatan Sumberbaru.
  9. Sentra tanaman tebu berada di seluruh Kecamatan.
  10. Arahan pengelolaan kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
    1. Pemertahanan luasan lahan perkebunan saat ini;
    2. Peningkatan produktivitas, nilai tambah, dan daya saing produk perkebunan;
    3. Pengembangan kelembagaan kelompok tani ke arah kelembagaan ekonomi/koperasi.

Paragraf 5

Kawasan peruntukan Peternakan

Pasal 45

  1. Kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf e terdiri atas :
  1. Ternak Besar meliputi :
    1. Ternak Sapi potong berada di seluruh kecamatan.
    2. Ternak Sapi perah meliputi :
      1. Kecamatan Arjasa;
      2. Kecamatan Silo;
      3. Kecamatan Sumberjambe;
      4. Kecamatan Puger;
      5. Kecamatan Wuluhan;
      6. Kecamatan Tempurejo;
      7. Kecamatan Tanggul;
      8. Kecamatan Patrang;
      9. Kecamatan Kaliwates;
      10. Kecamatan Gumukmas;
      11. Kecamatan Sumberbaru;
      12. Kecamatan Sumberjambe; dan
      13. Kecamatan  Balung.
    3. Ternak Kuda meliputi:
      1. Kecamatan Kalisat;
      2. Kecamatan Tanggul;
      3. Kecamatan Bangsalsari;
      4. Kecamatan Ledokombo;
      5. Kecamatan Sumberjambe;
      6. Kecamatan Sukowono;
      7. Kecamatan Sumberbaru;
      8. Kecamatan Jombang;
      9. Kecamatan Rambipuji;
      10. Kecamatan Pakusari; dan
      11. Kecamatan Mayang.
    4. Ternak Kerbau meliputi:
      1. Kecamatan Jombang;
      2. Kecamatan Ambulu;
      3. Kecamatan Gumukmas;
      4. Kecamatan Umbulsari;
      5. Kecamatan Puger;
      6. Kecamatan Semboro;
      7. Kecamatan Sumberjambe;
      8. Kecamatan Ledokombo; dan
      9. Kecamatan Kencong.
  2. Ternak Kecil meliputi :
  1. Ternak Kambing berada di seluruh kecamatan.
  2. Ternak Domba berada di seluruh kecamatan.
  3. Ternak Babi meliputi :
    1. Kecamatan Ambulu;
    2. Kecamatan Umbulsari; dan
    3. Kecamatan Semboro.
  1. Unggas meliputi :
  1. Ternak Itik berada di seluruh kecamatan.
  2. Ternak Ayam Buras berada di seluruh kecamatan;
  3. Ternak Ayam Ras Petelur  berada di seluruh kecamatan;
  4. Ternak Ayam Ras Pedaging berada diseluruh kecamatan;
  1. Arahan pengelolaan kawasan peruntukan peternakan, meliputi :
    1. Pengembangan kawasan peternakan yang mempunyai keterkaitan dengan pusat distribusi pakan ternak dan sektor industri pendukung lainnya;
    2. Pemertahanan ternak plasma nutfah sebagai potensi daerah;
    3. Pengembangan kawasan peternakan diarahkan pada pengembangan komoditas ternak unggulan;
    4. Kawasan budi daya ternak yang berpotensi menularkan penyakit dari hewan ke manusia atau sebaliknya pada permukiman padat penduduk ditempatkan terpisah sesuai dengan standar teknis kawasan usaha peternakan dengan memperhatikan kesempatan berusaha dan melindungi daerah permukiman penduduk dari penularan penyakit hewan menular;
    5. pengaturan pemeliharaan hewan yang diternakkan serta tata niaga hewan dan produk bahan asal hewan di kawasan perkotaan;
    6. peningkatan nilai ekonomi ternak dengan mengelola dan mengolah hasil ternak; dan
    7. pengembangan kelembagaan kelompok tani ke arah kelembagaan ekonomi/koperasi.
    8. Pengembangan kegiatan ternak besar, ternak kecil, dan unggas diarahkan pada lahan pertanian non produktif.

Paragraf 6

Kawasan Peruntukan Perikanan

Pasal 46

  1. Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf f berupa budidaya perikanan air tawar meliputi :
  1. Kawasan budidaya kolam airtawar berupa ikan lele, tawes, mujair, nila, udang galah, gurami, tombro, patin dan sidat tersebar diseluruh kecamatan;
  2. Kawasan budidaya air payau berupa ikan bandeng, udang putih, udang windu dan vaname meliputi :
  1. Kecamatan Puger;
  2. Kecamatan Ambulu; dan
  3. Kecamatan Gumukmas.
  1. Kawasan Minapadi meliputi :
  1. Kecamatan Silo;
  2. Kecamatan Mayang;
  3. Kecamatan Rambipuji;
  4. Kecamatan Panti;
  5. Kecamatan Kalisat;
  6. Kecamatan Sumberjambe; dan
  7. Kecamatan Ledokombo.
  1. Pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP)  berada di Kecamatan Puger.
  2. Kawasan perikanan tangkap untuk ikan pelagis dan demersal meliputi:
  1. Kecamatan Kencong;
  2. Kecamatan Puger;
  3. Kecamatan Ambulu;
  4. Kecamatan Tempurejo; dan
  5. Kecamatan Gumukmas.
  1. Arahan pengelolaan kawasan peruntukan perikanan, meliputi :
  1. Pemertahanan, perehabilitasian, dan perevitalisasian vegetasi pantai;
  2. Pengembangan perikanan dan perikanan budidaya;
  3. Penjagaan kelestarian sumber daya air terhadap pencemaran limbah industri;
  4. Pengembangan sarana dan prasarana pendukung perikanan;
  5. Peningkatan nilai ekonomi perikanan dengan meningkatkan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan; dan
  6. Pengembanan kelembagaan kelompok nelayan kearah kelembagaan ekonomi/koperasi.

 

Paragraf 7

Kawasan Peruntukan Pertambangan

Pasal 47

  1.  Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf g yaitu :
    1. Pertambangan mineral logam;
    2. Pertambangan mineral bukan logam; dan
    3. Pertambangan batuan.
  2.  Kawasan peruntukan pertambangan mineral logam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi :
    1. Kecamatan Silo;
    2. Kecamatan Tempurejo;
    3. Kecamatan Wuluhan;
    4. Kecamatan Ambulu;
    5. Kecamatan Puger;
    6. Kecamatan Gumukmas;
    7. Kecamatan Kencong;
    8. Kecamatan Mayang;
    9. Kecamatan Mumbulsari;
    10. Kecamatan Ledokombo; dan
    11. Kecamatan Jenggawah.
  3. Kawasan peruntukan pertambangan mineral bukan logam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tersebar diseluruh kecamatan.
  4. Kawasan peruntukan pertambangan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c  tersebar diseluruh kecamatan.
  5. Arahan pengelolaan kawasan peruntukan pertambangan meliputi:
    1. Pengembangan kawasan pertambangan mempertimbangkan potensi bahan galian, kondisi geologi dan geohidrologi dalam kaitannya dengan kelestarian lingkungan;
    2. Pengelolaan kawasan bekas penambangan sebagai kawasan hijau atau kegiatan budidaya lainnya dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup;
    3. Penyimpanan dan pengamanan lapisan tanah atas (top soil) terhadap setiap kegiatan usaha pertambangan untuk keperluan rehabilitasi dan /atau reklamasi lahan bekas penambangan;

Paragraf 8

Kawasan Peruntukan Pariwisata

Pasal 48

  1. Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf h terdiri atas :
  1. Daya tarik wisata alam;
  2. Daya tarik wisata budaya; dan
  3. Daya tarik wisata buatan manusia.
  1. Kawasan daya tarik wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
  1. Pantai meliputi :

1.  Pantai Watu Ulo, Pantai Seruni dan Pantai Payangan berada di Kecamatan Ambulu;

2.  Pantai Papuma berada di Kecamatan Wuluhan;

3.  Pantai Paseban berada di Kecamatan Kencong;

4.  Pantai Pancer berada di Kecamatan Puger;

5.  Pantai Bandealit berada di Kecamatan Tempurejo; dan

6.  Pantai Rowo Cangak berada di Kecamatan Tempurejo.

  1. Air terjun meliputi :

1.  Air terjun Tancak berada di Kecamatan Panti;

2.  Air terjun Manggisan berada di Kecamatan Tanggul; dan

3.  Air terjun lereng Raung berada di Kecamatan Sumberjambe.

  1. Kawasan daya tarik wisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
  1. Upacara Larung Saji berada di Kecamatan Puger, Kecamatan Kencong dan Kecamatan Ambulu;
  2. Tarian Lahbako berada di Kecamatan Patrang;
  3. Kuda Kencak berada di Kecamatan Tanggul;
  4. Egrang di Kecamatan Ledokombo;
  5. Can Macanan Kaduk, Ge jenggean (ta’ butaan) dan Pencak Silat Seni di Kecamatan Sumbersari, Kecamatan Arjasa dan Kecamatan Jelbuk;
  6. Pegon, Reog dan Wayang di Kecamatan Ambulu dan Kecamatan Wuluhan;
  7. Janger dan Jaranan di Kecamatan Mumbulsari;
  8. Makam Turba Condro berada di Kecamatan Kaliwates;
  9. Makam Habib Sholeh di Kecamatan Tanggul;
  10. Makam Kyai Umar di Kecamatan Sukowono;
  11. Petilasan Sembah Demang di Kecamatan Patrang;
  12. Tugu Mastrip I dan II berada di Kecamatan Jelbuk;
  13. Tugu Muhamad Sroedji di Kecamatan Mumbulsari; dan
  14. Sarchopagus berada di Kecamatan Sukowono dan Kecamatan Arjasa.
  1.  Kawasan daya tarik wisata buatan manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
  1. Jember Fashion Carnaval di Kecamatan Sumbersari;
  2. Taman rekreasi Oleng Sibutong berada di Kecamatan Arjasa
  3. Pemandian Patemon berada di Kecamatan Tanggul;
  4. Pemandian Kebonagung berada di Kecamatan Kaliwates;
  5. Pemandian Niagara Waterpark dan Pontang Jaya berada di Kecamatan Ambulu;
  6. Pemandian Tiara Waterpark di kecamatan Sumbersari;
  7. Wisata Agro Glantangan di Kecamatan Tempurejo;
  8. Wisata Agro Puslit Kopi dan Kakao di Kecamatan Rambipuji;
  9. Wisata Agro Gunung Gumitir di Kecamatan Silo;
  10. Wisata Agro Mumbul Garden di Kecamatan Mumbulsari;
  11. Rest Area Jubung (di area Perhutani) di Kecamatan Sukorambi;
  12. Taman Botani Sukorambi di Kecamatan Sukorambi;
  13. Wisata Agro Kebun teh Gunung Gambir di Kecamatan Sumberbaru;
  14. Wisata Agro Gunung Pasang di Kecamatan Panti;
  15. Wisata Rembangan dan Perkebunan Rayap berada di Kecamatan Arjasa;
  16. Lapangan Golf Glantangan berada di Kecamatan Tempurejo.
  17. Agro wisata dan loko tour Garahan - silo  berada di Kecamatan Silo; dan
  18. Jember Sport Garden berada di Kecamatan Ajung.
  1. Arahan pengelolaan Kawasan peruntukan pariwisata meliputi :
    1. Pengembangan kawasan pariwisata dapat dilakukan di seluruh kecamatan di Kabupaten Jember;
    2. Pelengkapan sarana dan prasarana pariwisata sesuai dengan kebutuhan, rencana pengembangan, dan tingkat pelayanan dan keamann setiap kawasan daya tarik wisata; 
    3. Penguatan sinergitas daya tarik wisata unggulan dalam bentuk koridor pariwisata;
    4. Pengembangan daya tarik wisata baru di destinasi pariwisata yang belum berkembang kepariwisataannya; dan
    5. Pengembangan pemasaran pariwisata melalui pengembangan pasar wisatawan, citra destinasi wisata, kemitraan pemasaran pariwisata, dan perwakilan promosi pariwisata.

 

Paragraf 9

Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 49

  1. Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf i meliputi :
  1. Kawasan peruntukan industri; dan
  2. Sentra industri.
  1. Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di seluruh kecamatan.
  2. Sentra industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
    1. Kecamatan Sumbersari;
    2. Kecamatan Rambipuji;
    3. Kecamatan Panti;
    4. Kecamatan Sukorambi;
    5. Kecamatan Sukowono;
    6. Kecamatan Sumberjambe;
    7. Kecamatan Tempurejo;
    8. Kecamatan Ambulu;
    9. Kecamatan Wuluhan;
    10. Kecamatan Balung;
    11. Kecamatan Puger;
    12. Kecamatan Gumukmas;
    13. Kecamatan Umbulsari;
    14. Kecamatan Sumberbaru; dan
    15. Kecamatan Bangsalsari.
  3. Arahan pengelolaan kawasan peruntukan industri meliputi :
    1. Perusahaan Industri baru wajib berlokasi di kawasan peruntukan industri;
    2. Pengembangan kawasan peruntukan industri yang dilakukan dengan mempertimbangkan aspek ekologis dan tidak dilakukan pada lahan produktif;
    3. Pengembangan kawasan peruntukan industri yang harus didukung oleh adanya jalur hijau sebagai penyangga antar fungsi kawasan;
    4. Pengembangan kawasan peruntukan industri yang terletak pada sepanjang jalan arteri atau kolektor yang harus dilengkapi dengan jalan pengantar (frontage road) untuk kelancaran aksesibilitas;
    5. Pengembangan kegiatan industri yang harus didukung oleh sarana dan prasarana industri;
    6. Pengelolaan kegiatan industri yang dilakukan dengan mempertimbangkan keterkaitan proses produksi mulai dari industri dasar/hulu dan industri hilir serta industri antara yang dibentuk berdasarkan pertimbangan efisiensi biaya produksi, biaya keseimbangan lingkungan, dan biaya aktivitas sosial; dan
    7. Setiap kegiatan industri yang harus dilengkapi dengan upaya pengelolaan terhadap kemungkinan adanya bencana industri.

 

Paragraf 10

Kawasan Peruntukan Permukiman

Pasal 50

  1. Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf j meliputi :
    1. Permukiman perkotaan; dan
    2. Permukiman perdesaan.
  2. Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tersebar di seluruh kawasan perkotaan.
  3. Kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b  tersebar di seluruh kawasan perdesaan.
  4. Arahan pengelolaan kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
    1. Pengaturan perkembangan pembangunan permukiman perkotaan baru;
    2. Pengembangan permukiman perkotaan dengan memperhitungkan daya tampung dan daya dukung perkembangan penduduk, sarana, dan prasarana yang dibutuhkan;
    3. Penanganan kawasan permukiman kumuh perkotaan dapat dilakukan melalui pembangunan rumah susun; dan
    4. Penataan kawasan permukiman perkotaan melalui konsolidasi tanah.
  5. Arahan pengelolaan kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
    1. Pengelompokan lokasi permukiman perdesaan yang sudah ada;
    2. Pengembangan permukiman perdesaan sedapat mungkin menghindari terjadinya alih fungsi lahan produktif;
    3. Penanganan kawasan permukiman kumuh di perdesaan melalui perbaikan rumah tidak layak huni; dan
    4. Penataan kawasan permukiman perdesaan melalui konsolidasi tanah.

Paragraf 11

Kawasan Peruntukan Lainnya

Pasal 51

  1. Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf k terdiri atas :
  1. Kawasan pertahanan dan keamanan;
  2. Kawasan perdagangan dan jasa;
  3. Kawasan pemerintahan; dan
  4. Kawasan sektor informal.
  1. Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
  1. Area latihan militer;
  2. Perkantoran militer;
  3. Perkantoran kepolisian; dan
  4. Sekolah calon bintara (Secaba).
  1. Area latihan militer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
    1. Gunung Mayang Komplek di Kecamatan Mayang;
    2. Kecamatan Ambulu;
    3. Kecamatan Wuluhan; dan
    4. Kecamatan Puger.
  2. Perkantoran Militer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :
    1. Komando Distrik Militer (Kodim) 0824 berada di Kecamatan Patrang;
    2. Brigif 9 Kosttrad di Kecamatan Patrang;
    3. Batalyon Infanteri 515 Kostrad di Kecamatan Tanggul;
    4. Batalyon Infanteri 509 Kostrad di Kecamatan Sumbersari;
    5. Batalyon Arteleri Medan 8 Kostrad di Kecamatan Sumbersari dan Kecamatan Ambulu;
    6. Sub Denpom di Kecamatan Sumbersari; dan
    7. Komando Rayon Militer (Koramil) berada di seluruh kecamatan.
  3. Perkantoran kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi :
    1. Kepolisian Resor (Polres) berada di Kecamatan Kaliwates; dan
    2. Kepolisian Sektor (Polsek) berada di seluruh kecamatan.
  4. Sekolah Calon Bintara (Secaba) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdapat di Kecamatan Sumbersari;
  1. Arahan pengelolaan peruntukan kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
    1. Pembatasan antara lahan terbangun di sekitar kawasan pertahanan keamanan dengan kawasan lainnya yang belum terbangun sehingga diperoleh batas yang jelas dalam pengelolaannya; dan
    2. Pemanfaatan kawasan pertahanan keamanan dilakukan dengan memperhatikan aspek lingkungan.
  2. Kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
    1. Kawasan perkotaan PKW;
    2. Kawasan perkotaan PKLp;
    3. Kawasan perkotaan PPK.
  3. Kawasan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
    1. Pengembangan kawasan pemerintahan Kabupaten berada di wilayah Kabupaten Jember;
    2. Pengembangan kawasan pemerintahan kecamatan berada di seluruh kecamatan; dan
    3. Pengembangan kawasan pemerintahan kecamatan akan diatur dalam rencana detail tata ruang.
  4. Kawasan sektor informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi di seluruh    Kecamatan di wilayah Kabupaten Jember.

BAB VI

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 52

  1. Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) dilakukan dengan memperhatikan Kawasan Strategis Nasional (KSN) dan Kawasan Strategis Provinsi (KSP).
  2. KSK meliputi :
    1. Kawasan strategis untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi;
    2. Kawasan strategis untuk kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi;
    3. Kawasan strategis untuk kepentingan sosial budaya;
    4. Kawasan strategis untuk kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan; dan
    5. Kawasan strategis untuk kepentingan pertahanan dan keamanan.
  3. Rencana KSK digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

 

Bagian Kedua

Kawasan Strategis untuk Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi

Pasal 53

Rencana pengembangan kawasan strategis untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf a terdiri atas:

  1. Kawasan perkotaan PKLp meliputi :
  2. Kecamatan Balung;
  3. Kecamatan Ambulu;
  4. Kecamatan Tanggul; dan
  5. Kecamatan Kalisat;
  6. Pengembangan kawasan perekonomian jalan lintas selatan;
  7. Sistem Agropolitan Ijen;
  8. Sistem Agropolitan yang meliputi kawasan Agropolitan Ambulu dan Agropolitan Balung;
  9. Pengembangan kawasan minapolitan di Kecamatan Puger; dan
  10. Pembangunan kawasan Bandar Udara Notohadinegoro dan Jember Sport Garden di Kecamatan Ajung.

 

Bagian Ketiga

Kawasan Strategis untuk Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tinggi

Pasal 54

Rencana pengembangan kawasan strategis untuk pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf b yaitu kawasan pengembangan panas bumi argopuro di Kecamatan Panti, Sukorambi dan Bangsalsari.

 

Bagian Keempat

Kawasan Strategis Sosial Budaya

Pasal 55

Rencana pengembangan kawasan strategis sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf c berupa meliputi :

  1. Egrang di Kecamatan Ledokombo;
  2. Pegon, Reog dan Wayang di Kecamatan Ambulu dan Kecamatan Wuluhan; dan
  3. Sarchopagus berada di Kecamatan Sukowono dan Kecamatan Arjasa.

 

Bagian Kelima

Kawasan Strategis untuk Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan

Pasal 56

Rencana pengembangan kawasan strategis untuk kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf d yaitu :

  1. Taman Nasional Meru Betiri;
  2. Pesisir Pantai Selatan; dan
  3. Cagar Alam Nusa Barong.

 

Bagian Keenam

Kawasan Strategis untuk Kepentingan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 57

Rencana pengembangan kawasan strategis untuk kepentingan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf e yaitu Pulau Nusa Barong di Kecamatan Puger.

 

Pasal 58

  1. Untuk operasionalisasi RTRW Kabupaten Jember disusun Rencana Rinci Tata Ruang berupa Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten.
  2. Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VII

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH

Bagian Pertama

Umum

Pasal 59

  1. Arahan Penataan ruang wilayah dalam arahan RTRW kabupaten merupakan mitra ruang kebijakan pembangunan sektoral yang disusun sinergis dengan arahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
  2. Penataan ruang dilaksanakan secara berkelanjutan dan sinergis antara aspek perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
  3. Untuk mendukung perwujudan RTRW dan kinerja pembangunan daerah dilakukan optimalisasi pemanfaatan pengelolaan aset-aset pemerintah dan daerah, serta pencadangan lahan pada lokasi strategis.
  4. Arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten merupakan indikasi program utama penataan ruang wilayah dalam rangka :
  1. Perwujudan rencana struktur ruang wilayah kabupaten;
  2. Perwujudan rencana pola ruang wilayah kabupaten; dan
  3. Perwujudan kawasan strategis kabupaten.
  1. Indikasi program utama memuat uraian tentang program, kegiatan, sumber pendanaan, instansi pelaksana, serta waktu dalam masa pelaksanaan RTRW.

Bagian Kedua

Program Prioritas dan Tahapan Pembangunan

Pasal  60

(1)  Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten meliputi :

a. Perwujudan rencana struktur ruang wilayah kabupaten;

b. Perwujudan rencana pola ruang wilayah kabupaten; dan

c. Perwujudan kawasan strategis kabupaten.

(2) Indikasi program utama memuat uraian tentang indikasi program, indikasi kegiatan,indikasi sumber pendanaan, indikasi instansi pelaksana, dan waktu dalam tahapan pelaksanaan RTRW.

(3) Pelaksanaan RTRW Kabupaten terbagi dalam 4 (empat) tahapan meliputi:

a. Tahap I (Tahun 2015 - 2020);

b. Tahap II (Tahun 2021 - 2025);                      

c. Tahap III (Tahun 2026 - 2030); dan

d. Tahap IV (Tahun 2031 – 2035).

(4) Dalam setiap tahapan pemanfaatan ruang wilayah dilaksanakan penyelenggarakan penataan ruang secara berkesinambungan terdiri atas:

a. Aspek sosialisasi RTRW;

b. Aspek perencanaan rinci;

c. Aspek pemanfaatan ruang;

d. Aspek pengawasan dan pengendalian; dan

e. Aspek evaluasi dan peninjauan kembali.

(5) Matrik indikasi program utama tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

 

Bagian Ketiga

Perwujudan Pemanfaatan Ruang Wilayah

Paragraf 1

Perwujudan Rencana Struktur Ruang Wilayah

Pasal 61

Perwujudan rencana struktur ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf a terdiri atas :

  1. Perwujudan pusat kegiatan; dan
  2. Perwujudan sistem jaringan prasarana wilayah.

 

Pasal 62

Perwujudan pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 61 ayat (1) huruf a terdiri atas :

  1. Perwujudan sistem perkotaan  meliputi :
    1. Pengembangan PKW;
    2. Pengembangan PKLp; dan
    3. Pengembangan PPK.
  1. Perwujudan sistem perdesaan  meliputi :
  1. Pengembangan PPL;
  2. Pengembangan Agropolitan; dan
  3. Pengembangan Minapolitan.

 

Pasal 63

  1. Perwujudan sistem jaringan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud pada pasal 61 huruf b terdiri atas :
  1. Perwujudan sistem prasarana utama; dan
  2. Perwujudan sistem prasarana lainnya.
  1. Perwujudan sistem jaringan prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 ayat (1) huruf a terdiri atas :
  1. Perwujudan sistem jaringan transportasi darat;
  2. Perwujudan sistem jaringan transportasi laut; dan
  3. Perwujudan sistem jaringan transportasi udara.
  1. Perwujudan sistem prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 ayat (1) huruf b terdiri atas :
  1. Perwujudan sistem jaringan prasarana energi;
  2. Perwujudan sistem jaringan prasarana telekomunikasi;
  3. Perwujudan sistem jaringan prasarana sumberdaya air;
  4. Perwujudan sistem jarinn prasarana lingkungan.

 

Pasal 64

  1. Perwujudan jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada pasal 63 ayat (2) huruf a terdiri atas :
  1. Perwujudan sistem jaringan jalan;
  2. Perwujudan sistem jaringan Perkeretaapian; dan
  3. Perwujudan Sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan.
  1. Perwujudan Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada pasal 64 ayat (1) huruf a terdiri atas :
    1. Pengembangan jaringan jalan nasional;
    2. Pengembangan jaringan jalan provinsi;
    3. Pengembangan jaringan jalan kabupaten;
    4. Pengembangan jalan dan jembatan;
    5. Pengembangan lokasi terminal;
    6. Pengembangan prasarana dan sarana angkutan umum; dan
    7. Pengembangan rencana jaringan jalan desa.
  2. Perwujudan Sistem Jaringan Jalan Nasional sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf a terdiri atas :

a. Pengembangan dan peningkatan jaringan jalan kolektor primer 1;

b. Pengembangan dan peningkatan jaringan jalan kolektor primer berupa jalan srategis nasional; dan

  1. Pengembangan Rencana Jalan Nasional meliputi : Jalan Ajung – Gladak Pakem (Jln. MH. Thamrin); Jalan W. Mongisidi; dan Jalan Yos Sudarso.
  1. Perwujudan Sistem Jaringan Jalan Provinsi sebagaimana dimaksud pada pasal 64 ayat (2) huruf b terdiri atas :
    1. Pengembangan Jalan Provinsi sebagai jalan kolektor primer (K2); dan
    2. Pengembangan Jalan Provinsi sebagai jalan kolektor primer (K3).
  2. Perwujudan Sistem Jaringan Jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada pasal 64 ayat (2) huruf c   terdiri atas :
  1. Pengembangan  jaringan jalan lokal primer;
  2. Pengembangan jaringan jalan sekunder didalam kawasan perkotaan;
  3. Pengembangan jaringan jalan lingkungan yang menghubungkan antar permukiman  perkotaan dan antar permukiman perdesaan diseluruh kabupaten;
  4. Pengembangan jalan lingkar selatan perkotaan Jember; dan
  5. Pengembangan jalan lingkar Utara perkotaan Jember.
  1. Perwujudan Sistem Jaringan Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada pasal 64 ayat 2 huruf d yaitu pembangunan jembatan yang menghubungkan antar desa dan antar kecamatan berada di Kabupaten Jember.
  2. Perwujudan lokasi terminal sebagaimana dimaksud  padapasal 64 ayat 2 huruf e berupa :
    1. Pengembangan dan peningkatan terminal penumpang, meliputi :

1. Pengembangan dan peningkatan terminal penumpang type A;

  1. Pengembangan dan peningkatan  terminal penumpang type B; dan

3. pengembangan dan peningkatan terminal penumpang type C.

  1. Pengembangan dan peningkatan terminal barang;
  1. Pengembangan Terminal Cargo; dan
  2. Pengembangan Terimnal Agribisnis.
  1. Perwujudan Pengembangan prasarana dan sarana angkutan umum sebagaimana dimaksud pada pasal 64  ayat 2  huruf f terdiri atas :
  1. Pengembangan jaringan trayek angkutan penumpang; dan
  2. Pengembangan jaringan lintas angkutan barang.
  1. Perwujudan Pengembangan jaringan jalan perdesaan sebagaimana dimaksud pada pasal 64  ayat 2  huruf g yaitu pembangunan jalan pedesaan yang menghubungkan antar desa dan antar dusun berada di Kabupaten Jember.

 

Pasal 65

Perwujudan Sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada pasal 64 ayat (1) huruf b  meliputi :

  1. Pengembangan jalur kereta api dua jalur (double track);
  2. Optimalisasi fungsi dry port yaitu terminal angkutan barang;
  3. Menghidupkan kembali jalur perkeretaapian yang mati;
  4. Peningkatan keamanan jalur perlintasan kereta api di perlintasan kereta api; dan
  5. Pengembangan stasiun kereta api.

 

Pasal 66

Perwujudan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan sebagaimana dimaksud pada pasal 64 ayat (1)  huruf c meliputi : pengembangan angkutan wisata berupa perahu dan kapal laut antara Papuma Wuluhan, Kecamatan Puger, dan Pulau Nusa Barong.

 

Pasal 67

Perwujudan Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada pasal 63 ayat (2) huruf b meliputi :

  1. Pengembangan fungsi pelabuhan umum;
  2. Pengembangan fungsi pelabuhan khusus;
  3. Pengembangan rute jalur pelayaran; dan
  4. Pengembangan pusat perikanan skala nasional.

 

Pasal 68

Perwujudan Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud pada pasal 63 ayat 2  huruf c meliputi :

  1. Pengembangan Bandar udara;
  2. Pengembangan rute jalur penerbangan; dan   
  3. Menetapkan kawasan keselamatan operasi dan penerbangan (KKOP).

 

Pasal 69

(1) Perwujudan Sistem jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat 3 huruf a, meliputi :

a. Pengembangan transmisi tenaga listrik;

b. Pengembangan energi alternatif;

c. Pengembangan sumber prasarana minyak dan gas bumi; dan

d. Pengembangan Panas Bumi.

(2) Perwujudan Sistem jaringan prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat 3 huruf b, meliputi :

  1. Pengembangan jaringan prasarana telekomunikasi; dan
  2. Pengembangan jaringan teknologi informatika.

(3) Perwujudan Sistem jaringan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat 3 huruf c, meliputi :

  1. Pengelolaan Wilayah Sungai (WS);
  2. Pembangunan dan pemeliharaan waduk dan embung;
  3. Pengembangan sistem jaringan irigasi;
  4. Pengembangan sistem pengendalian banjir; dan
  5. Pengelolaan cekungan air tanah.

(4) Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat 3 huruf d, meliputi :

  1. Peningkatan sarana prasarana persampahan;
  2. Pengembangan lokasi TPA sesuai lokasi pelayanan;
  3. Pengembangan sarana prasarana air minum;
  4. Peningkatan wilayah pelayanan air bersih;
  5. Pembangunan saluran drainase dan sanitasi yang memadai;
  6. Pengembangan jaringan limbah industry terpadu;
  7. Pengembangan pembuangan limbah komunal rumah tangga;
  8. Peningkatan akses PS air limbah baik system on site maupun off site di perkotaan maupun di perdesaan untuk memperbaiki kesehatan masyarakat;
  9. Penyediaan sisten air mimum perpipaan dan non perpipaan untuk memenuhi kebutuhan air minum;
  10. Peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam penyelenggaraan pengembangan sistem air minum;
  11. Penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas bagi aparat pengelola air minum;
  12. Peningkatan kapasitas dan kualitas pengelolaan air minum;
  13. Pengembangan alternatif sumber pembiayaan;
  14. Pembangunan IPAL;
  15. Peningkatan pelayanan dan penanganan drainase;
  16. peningkatan pelibatan stakeholders;
  17. Peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha atau swasta dalam penyelenggaraan pengembangan sistem pengelolaan air limbah;
  18. Penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas bagi aparat pengelola air limbah;
  19. Penyediaan  ruang evakuasi bencana ; dan
  20. Penentuan jalur evakuasi bencana.

 

Paragraf 2

Perwujudan Rencana Pola Ruang Wilayah

Pasal 70

  1. Perwujudan rencana pola ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1)  huruf b terdiri atas :
  1. Perwujudan kawasan lindung; dan
  2. Perwujudan kawasan budidaya.
  1. Perwujudan kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
  1. Perwujudan kawasan hutan lindung;
  1. Perwujudan kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
  2. Perwujudan kawasan perlindungan setempat;
  3. Perwujudan kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya; dan
  4. Perwujudan kawasan rawan bencana alam.
  1. Perwujudan kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas :
  1. Pengembangan hutan dan tanaman tahunan; dan
  2. Pemeliharaan habitat dan keaslian ekosistem.
  1. Perwujudan kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas :
  1. Pemantapan batas dan pematokan kawasan lindung di luar kawasan lindung;
  2. Pemantauan secara rutin untuk mencegah terjadinya penebangan liar dan kebakaran hutan;
  3. Pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah; dan
  4. Pembatasan pendirian bangunan yang menutup tanah.
  1. Perwujudan kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas :
  1. Perlindungan sekitar sungai terhadap alih fungsi lindung;
  2. Perlindungan kualitas air dan kondisi fisik di daerah sekitar mata air;
  3. Perlindungan sekitar waduk terhadap kegiatan alih fungsi dan kegiatan yang menyebabkan kerusakan kualitas sumber air;
  4. Pengembangan tanaman perdu, tanaman tegakan tinggi, dan penutup tanah untuk melindungi pencemaran dan erosi terhadap air; dan
  1. Perwujudan kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d yaitu pengendalian penebangan hutan dan mengurangi aktivitas yang dapat merusak ekosistem lingkungan.
  2. Perwujudan kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e terdiri atas:
  1. Penanaman tanaman lindung;
  2. Penataan drainase;
  3. Peningkatan kawasan konservasi;
  4. Pembangunan barak–barak pengungsi dan tempat penampungan sementara;
  5. Perbaikan dan pembangunan jalur-jalur evakuasi;
  6. Penanaman vegetasi yang berkayu dengan tegangan tinggi;
  7. Mengadakan perlindungan dengan mengoptimalisasikan saluran aliran lahar;
  8. Menjadikan daerah rawan letusan gunung api sebagai kawasan konservasi;
  9. Pemantauan hutan secara berkala;
  10. Pengaturan bangunan dan daerah hijau; dan
  11. Peningkatan distribusi air utama yang berasal dari sumber-sumber air terdekat.
  1. Perwujudan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
  1. Perwujudan kawasan peruntukan hutan produksi;
  2. Perwujudan kawasan peruntukan pertanian;
  3. Perwujudan kawasan peruntukan perikanan;
  4. Perwujudan kawasan peruntukan pertambangan;
  5. Perwujudan kawasan peruntukan industri;
  6. Perwujudan kawasan peruntukan pariwisata;
  7. Perwujudan kawasan peruntukan permukiman; dan
  8. Perwujudan kawasan peruntukan lainnya.
  1. Perwujudan kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a terdiri atas :
  1. Mempertahankan dan meningkatkan upaya konservasi tanah dan air;
  2. Peningkatan pola tanam dan pola tata tanam serta pemilihan jenis yang menguntungkan; dan
  3. Pemantauan secara rutin untuk mencegah terjadinya penebangan liar dan kebakaran hutan.
  1. Perwujudan kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b terdiri atas :
  1. Pengembangan dan penetapan kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
  2. Pengembangan komoditas unggulan dengan pemasaran nasional dan ekspor;
  3. Pengembangan sektor pertanian untuk kegiatan agribisnis, agrowisata dan industri pengolahan pertanian;
  4. Pengembangan pertanian terpadu ramah lingkungan;
  5. Pengembangan pertanian tanaman pangan dengan dukungan irigasi;
  6. Pengembangan hortikultura sesuai dengan komoditas unggulannya;
  7. Pengembangan perkebunan besar dan perkebunan rakyat dalam kawasan industri masyarakat atau sebagai plasma perkebunan wilayah Pegunungan Argopuro dalam pola PIR;
  8. Pengembangan kegiatan peternakan;
  9. Pembangunan pasar hewan;
  10. Pengembangan pusat pakan ternak; dan
  11. Optimalisasi budidaya peternakan.
  1. Perwujudan kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c terdiri atas :
  1. Pengembangan budidaya perikanan;
  2. Pengembangan perikanan tangkap di waduk/danau dan sungai;
  3. Peningkatan infrastruktur sebagai penghubung dari lokasi perikanan ke pasar;
  4. Pengembangan pasar ikan higienis;
  5. Pengembangan ekowisata kawasan pesisir; dan
  6. Pengembangan kawasan pengolahan hasil perikanan.
  1. Perwujudan kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf d terdiri atas :
  1. Pendataan ulang izin pertambangan;
  2. Reklamasi kawasan bekas tambang;
  3. Penataan dan penelitian potensi zona pertambangan; dan
  4. Pemantauan dan pengendalian kegiatan kawasan usaha pertambangan penambangan; 
  1. Perwujudan kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf e terdiri atas :
  1. Pengembangan kegiatan agroindustri berbasis sumberdaya lokal yang berkelanjutan;
  2. Pengembangan aneka produk olahan;
  3. Pengembangan klaster-klaster industri kecil dan menengah;
  4. Pengembangan kawasan yang didukung oleh adanya jalur hijau sebagai penyangga antar fungsi bawahan;
  5. Pengembangan kawasan peruntukan industri atau kawasan industri yang didukung oleh sarana dan prasarana penunjang, seperti : Tersedianya akses jalan untuk kelancaran transportasi, tersedianya sumber energi (listrik dan gas), tersedianya sumber air (air permukaan, PDAM, air tanah dalam),tersedianya sistem dan jaringan telekomunikasi,tersedianya fasilitas penunjang lainnya seperti kantor pengelola, kantin, bank, unit pemadam kebakaran, poliklinik, sarana ibadah, pos keamanan, sarana olahraga dan halte angkutan umum; dan
  6. Pengembangan kawasan peruntukan industri yang didukung oleh sarana dan Pengembangan sistem pengolahan limbah industri yang ramah lingkungan.
  1. Perwujudan kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf f terdiri atas :
  1. Penetapan kawasan unggulan, andalan, dan potensial pengembangan pariwisata;
  2. Perlindungan situs peninggalan kebudayaan masa lampau;
  3. Optimalisasi dan pengembangan objek wisata;
  4. Pengembangan infrastruktur pendukung obyek wisata;
  5. Peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga kelestarian obyek wisata, dan daya jual/saing;
  6. Penyusunan kalender wisata kabupaten; dan
  7. Pengadaan kegiatan festival gelar seni budaya.
  1. Perwujudan kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf g meliputi :
  1. Penataan ruang dan pengembangan kawasan permukiman perkotaan;
  2. Penataan ruang dan pengembangan kawasan permukiman perdesaan; dan
  3. Peningkatan sarana atau fasilitas permukiman.
  1. Perwujudan kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf h terdiri atas :
  1. Pengembangan kegiatan budidaya secara selektif di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan;
  2. Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa; dan pengembangan kantor pemerintahan.

 

Paragraf 3

Perwujudan Kawasan Strategis

Pasal 71

  1. Perwujudan rencana kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1)  huruf c terdiri atas :
  1. Perwujudan kawasan strategis sesuai kepentingan pertumbuhan ekonomi;
  2. Perwujudan kawasan strategis sosial budaya;
  3. Perwujudan kawasan strategis sesuai kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan;dan
  4. Perwujudan kawasan strategis hankam.
  1. Perwujudan kawasan strategis sesuai kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
  1. Penyediaan sarana dan prasana penunjang; dan
  2. Pengembangan kegiatan ekonomi skala besar.
  1. Perwujudan kawasan strategis sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
  1. Pelestarian kawasan strategis sosial budidaya; dan
  2. Peningkatan pemanfaatan kawasan untuk penelitian dan pendidikan.
  1. Perwujudan kawasan strategis sesuai kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas :
  1. Pencegahan alih fungsi; dan
  2. Pemanfaatan untuk pendidikan dan penelitian berbasis lingkungan hidup.
  1. Perwujudan kawasan strategis hankam untuk kepentingan pertahanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdapat dipulau nusa barong kecamatan gumukmas dari sudut kepentingan hankam.

BAB VIII

PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 72

Pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan melalui :

  1. Arahan peraturan zonasi;
  2. Arahan perizinan;
  3. Arahan pemberian insentif dan disinsentif; dan
  4. Arahan dan pengenaan sanksi.

 

Paragraf 1

Arahan Peraturan Zonasi

Pasal 73

  1. Arahan peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf a disusun sebagai arahan dalam penyusunan peraturan zonasi.
  2. Arahan Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang.
  3. Arahan peraturan zonasi meliputi:
    1. Arahan peraturan zonasi struktur ruang;
    2. Arahan peraturan zonasi pola ruang; dan
    3. Arahan peraturan zonasi kawasan strategis.
  4. Arahan peraturan zonasi struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
    1. Arahan peraturan zonasi sistem pusat kegiatan; dan
    2. Arahan peraturan zonasi sistem jaringan prasarana wilayah.
  5. Arahan peraturan zonasi pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
  1. Arahan peraturan zonasi kawasan lindung; dan
  2. Arahan peraturan zonasi kawasan budidaya.

 

  1. Arahan peraturan zonasi kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c terdiri atas :
    1. Arahan peraturan zonasi kawasan strategis untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi;
    2. Arahan peraturan zonasi kawasan strategis untuk kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi;
    3. Arahan peraturan zonasi kawasan strategis untuk kepentingan sosial budaya;
    4. Arahan peraturan zonasi kawasan strategis untuk kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan; dan
    5. Arahan peraturan zonasi kawasan strategis untuk kepentingan pertahanan dan keamanan.

 

Paragraf 2

Arahan Peraturan Zonasi Sistem Pusat Kegiatan

Pasal 74

  1. Arahan peraturan zonasi sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4) huruf a terdiri atas :
  1. Arahan peraturan zonasi pada sistem perkotaan;
  2. Arahan peraturan zonasi pada sistem perdesaan.
  1. Arahan peraturan zonasi pada sistem perkotaan sebaimana disebut pada ayat (1) huruf a dengan ketentuan :
  1. Diizinkan pemanfaatan ruang disekitar jaringan prasarana untuk mendukung berfungsinya sistem perkotaan dan jaringan prasarana;
  2. Diizinkan pengembangan kegiatan perkotaan dengan didukung fasilitas dan infrastruktur;
  3. Diizinkan dengan syarat pembatasan intensitas pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi sistem perkotaan dan jaringan prasarana; dan
  4. Dilarang memanfaatkan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya sistem perkotaan dan jaringan prasarana.
  1. Arahan peraturan zonasi pada sistem perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan ketentuan :
  1. Diizinkan pemanfaatan ruang disekitar jaringan prasarana untuk mendukung berfungsinya sistem perdesaan dan jaringan prasarana;
  2. Diizinkan pengembangan kegiatan perdesaan dengan didukung fasilitas dan infrastruktur;
  3. Diizinkan dengan syarat pembatasan intensitas pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi sistem perdesaan dan jaringan prasarana; dan
  4. Dilarang memanfaatkan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya sistem perdesaan dan jaringan prasarana.

 

Paragraf 3

Arahan Peraturan Zonasi Sistem Jaringan Prasarana Wilayah

Pasal 75

  1. Arahan peraturan zonasi sistem jaringan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4) huruf b terdiri atas:
  1. Arahan peraturan zonasi sistem jaringan transportasi darat;
  2. Arahan peraturan zonasi sistem jaringan transportasi laut;
  3. Arahan peraturan zonasi sistem jaringan transportasi udara;
  4. Arahan peraturan zonasi sistem jaringan prasarana energi;
  5. Arahan peraturan zonasi sistem jaringan prasarana telekomunikasi;
  6. Arahan peraturan zonasi sistem jaringan prasarana sumber daya air; dan
  7. Arahan peraturan zonasi sistem jaringan prasarana lingkungan.
    1. Arahan peraturan zonasi sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan ketentuan
    2. Pemanfaatan ruang di sepanjang jalan arteri disusun dengan ketentuan :
  8. Diizinkan pemanfaatan ruang di sepanjang jalan arteri dengan intensitas terbatas yang dibatasi akses langsungnya dengan jarak minimal antar jalan masuk atau akses langsung minimal 500 meter;
  9. Diizinkan pemanfaatan ruang dengan syarat tidak berdampak langsung terhadap hambatan samping lalu lintas sepanjang jalan arteri dengan wajib menyediakan jalur lambat (frontage road);
  10. Diizinkan peletakan jaringan utilitas secara paralel dengan tidak saling mengganggu fungsi antar prasarana;
  11. Dilarang semua pemanfaatan pada zona inti, kecuali untuk pergerakan orang atau barang dan kendaraan;
  12. Jalan arteri primer dengan 4 lajur atau lebih dilengkapi median jalan; dan
  13. Mempunyai perlengkapan jalan yang cukup, antara lain rambu, marka, lampu pengatur lalu lintas, lampu penerangan jalan, dan lain-lain.
    1.  Pemanfaatan ruang di sepanjang jalan kolektor disusun dengan ketentuan :
  14. Diizinkan untuk  prasarana pergerakan antar pusat kegiatan pada skala provinsi;
  15. Diizinkan pergerakan lokal dengan syarat tidak mengurangi fungsi pergerakan;
  16. Dilarang alih fungsi lahan berfungsi lindung di sepanjang jalan kolektor;
  17. Diizinkan secara terbatas pendirian bangunan dengan penetapan garis sempadan bangunan minimal 5 (lima) meter dari jalan kolektor sekunder dan 10 (sepuluh) meter dari jalan kolektor primer;
  18. Diizinkan secara terbatas alih fungsi lahan budidaya di sepanjang jalan kolektor dengan syarat tidak mengurangi fungsi pergerakan antar pusat-pusat dalam wilayah; dan
  19. Setiap pembangunan yang menimbulkan bangkitan dan tarikan pada kawasan, perlu dilakukan kajian analisis dampak lalu lintas.
    1. Pemanfaatan ruang di sepanjang jalan lokal disusun dengan ketentuan:
  1. Diizinkan untuk prasarana pergerakan antar pusat kegiatan skala kabupaten;
  2. Diizinkan pergerakan lokal dengan syarat tidak mengurangi fungsi pergerakan;
  3. Dilarang alih fungsi kawasan lindung di sepanjang jalan lokal;
  4. Diizinkan secara terbatas pendirian bangunan dengan penetapan garis sempadan bangunan minimal 3 (tiga) meter dari jalan lokal sekunder dan 7 (tujuh) meter dari jalan lokal primer;
  5. Dilarang secara terbatas alih fungsi lahan berfungsi budidaya dengan syarat tidak mengurangi fungsi pergerakan; dan
  6. Setiap pembangunan yang menimbulkan bangkitan dan tarikan pada kawasan, perlu dilakukan kajian analisis dampak lalu lintas.
    1. Pemanfaatan ruang di sepanjang jalan lingkungan disusun dengan ketentuan :
  1. Diizinkan untuk prasarana pergerakan antar pusat kegiatan skala kecamatan;
  2. Diizinkan pergerakan lingkungan dengan syarat tidak mengurangi fungsi pergerakan;
  3. Dilarang alih fungsi kawasan lindung di sepanjang jalan lingkungan;
  4. Diizinkan secara terbatas pendirian bangunan dengan penetapan garis sempadan bangunan minimal 2 (dua) meter dari jalan lingkungan sekunder dan 4 (empat) meter dari jalan lingkungan primer;
  5. Dilarang secara terbatas alih fungsi lahan berfungsi budidaya dengan syarat tidak mengurangi fungsi pergerakan; dan
  6. Setiap pembangunan yang menimbulkan bangkitan dan tarikan pada kawasan, perlu dilakukan kajian analisis dampak lalu lintas.

5. Pemanfaatan ruang untuk sistem jaringan perkretaapian dengan ketentuan:       

  1. Diizinkan pemanfaatan ruang budidaya di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api diluar dari daerah milik jalur kereta api;
  2. Diizinkan pemanfaatan ruang di ruang pengawasan jalur kereta api dengan persyaratan tidak membahayakan operasi kereta api;
  3. Diiizinkan kegiatan atau pemanfaatan ruang yang dapat bersinergi dengan jaringan transportasi kereta api sesuai dengan persyaratan yang berlaku;
  4. Dilarang pemanfaatan ruang lindung di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api diluar dari daerah milik jalur kereta api;
  5. Dilarang pemanfaatan lahan yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian; dan
  6. Dilarang pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang daerah pengawasan jalur kereta api.

    6. Pemanfaatan ruang untuk jaringan transportasi angkutan sungai, danau dan penyeberangan  dengan ketentuan:

  1. Mengutamakan keselamatan dan keamanan pelayaran;
  2. Dilarang melakukan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan;
  3. Dilarang melakukan kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan; dan
  4. Pembatasan pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan.
    1. Arahan peraturan zonasi sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan ketentuan :
  1. Diizinkan pengembangan kegiatan yang menunjang operasionalisasi transportasi laut berupa pelabuhan dan prasarana penunjang;
  2. Diizinkan pengembangan kegiatan yang dapat memanfaatkan transportasi laut;
  3. Dilarang kegiatan selain fasilitas pokok dan fasilitas penunjang di daerah lingkungan kerja pelabuhan;
  4. Dilarang kegiatan yang mengganggu operasional kerja sistem transportasi laut; dan
  5. Dilarang kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pada keberadaan jalur transportasi laut.
    1. Arahan peraturan zonasi sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  huruf c dengan ketentuan :
  6. Diizinkan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan bandara pada kawasan sekitar bandara;
  7. Diizinkan mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan, serta menanam atau memelihara pepohonan di dalam kawasan keselamatan operasi penerbangan dengan syarat tidak boleh melebihi batas ketinggian kawasan keselamatan operasi penerbangan;
  8. Dilarang pengembangan kegiatan yang mengurangi fungsi keselamatan pada Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan; dan
  9. Setiap orang dilarang berada di daerah tertentu di bandar udara, membuat halangan (obstacle), atau melakukan kegiatan lain di kawasan keselamatan operasi penerbangan yang dapat membahayakan keselamatan dan keamanan penerbangan, kecuali memperoleh izin dari otoritas bandar udara.
    1. Arahan peraturan zonasi sistem jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dengan ketentuan:
  1. Diizinkan pengembangan pertanian dan perkebunan di zona penyangga selama tidak mengganggu operasional dan keselamatan sistem jaringan energi;
  2. Diizinkan pengembangan perumahan, perdagangan dan jasa, serta industri skala kecil dan sedang pada kawasan yang berbatasan dengan zona penyangga;
  3. Dilarang kegiatan yang beresiko menimbulkan gangguan terhadap keamanan dan operasional sistem jaringan energi; dan
  4. Dilarang kegiatan permukiman sedang hingga padat, fasilitas penting dan aktivitas manusia lainnya dengan intensitas tinggi di sekitar zona penyangga.
    1. Arahan peraturan zonasi sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan ketentuan :
  1. Pemanfaatan secara bersama pada satu menara BTS untuk beberapa operator telepon seluler dengan pengelolaan secara bersama sesuai peraturan perundang-undangan;
  2. Pengembangan jaringan baru atau penggantian jaringan lama pada pusat sistem pusat kegiatan dan ruas-ruas jalan utama diarahkan dengan sistem jaringan bawah tanah atau jaringan tanpa kabel;
  3. Penempatan menara telekomunikasi atau menara harus memperhatikan keamanan, keselamatan, dan estetika lingkungan serta diarahkan memanfaatkan menara secara terpadu pada lokasi-lokasi yang telah ditentukan.
    1. Arahan peraturan zonasi sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dengan ketentuan :
  1. Diizinkan kegiatan konservasi pada kawasan sekitar sumber air dan jaringan distribusi air;
  2. Diizinkan pemanfaatan ruang budidaya non terbangun berupa pertanian, perkebunan pada sekitar sumber air dan jaringan tanpa mengurangi fungsi penyediaan air dan sistem distribusi air;
  3. Diizinkan pengembangan perumahan, perdagangan dan jasa, serta industri skala kecil dan sedang pada kawasan di luar dari zona penyangga;
  4. Dilarang semua pemanfaatan selain lindung pada zona inti; dan
  5. Dilarang pemanfaatan lahan yang mengganggu fungsi fasilitas dan jaringan sumber daya air yang berakibat pada terganggunya penyediaan air dan pengendalian daya rusak air.
    1. Arahan peraturan zonasi sistem jaringan prasarana lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri atas :
  6. Arahan peraturan zonasi sistem jaringan persampahan;
  7. Arahan peraturan zonasi sistem jaringan pengolahan limbah;
  8. Arahan peraturan zonasi sistem jaringan drainase;
  9. Arahan peraturan zonasi sistem jaringan air minum;dan
  10. Arahan peraturan zonasi jalur dan ruang evakuasi bencana.
    1. Arahan peraturan zonasi sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a dengan ketentuan :
  1. Diizinkan mendirikan bangunan fasilitas pengolahan sampah berupa kantor pengelola, gudang atau garasi kendaraan pengangkut dan alat-alat berat, pos keamanan, TPA, TPS, TPST, tempat mesin pengolah sampah seperti genset dan incenerator serta bangunan-bangunan lain yang mendukung pengolahan sampah;
  2. Pembangunan fasilitas pengolahan sampah wajib memperhatikan kelestarian lingkungan, kesehatan masyarakat, estetika dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

 

  1. Pengelolaan dan pemanfaatan sampah rumah tangga untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.
    1. Arahan peraturan zonasi sistem jaringan pengolahan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b dengan ketentuan:
  1. Diizinkan mendirikan bangunan untuk mendukung jaringan pengolahan limbah;
  2. Diwajibkan membangun sistem pengelolaan limbah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    1. Arahan peraturan zonasi sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c dengan ketentuan :
  1. Diizinkan mendirikan bangunan untuk mendukung jaringan drainase;
  2. Pengembangan kawasan terbangun yang didalamnya terdapat jaringan drainase wajib dipertahankan secara fisik maupun fungsional dengan ketentuan tidak mengurangi dimensi saluran serta tidak menutup sebagian atau keseluruhan ruas saluran yang ada
  3. Setiap pembangunan wajib menyediakan jaringan drainase lingkungan dan/atau sumur resapan yang terintegrasi dengan sistem drainase sekitarnya sesuai ketentuan teknis yang berlaku;
  4. Dilarang memanfaatkan saluran drainase untuk pembuangan sampah dan material padat lainnya yang dapat mengurangi kapasitas dan fungsi saluran; dan
  5. Dilarang membangun pada kawasan resapan air dan tangkapan air hujan.
    1. Arahan peraturan zonasi sistem jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf d dengan ketentuan :
  1. Diizinkan mendirikan bangunan untuk mendukung jaringan sumber air minum;
  2. Pemanfaatan sumber air untuk kebutuhan air minum wajib memperhatikan  kelestarian lingkungan;
  3. Pembangunan dan pemasangan jaringan primer, sekunder dan sambungan  rumah (SR) yang melintasi tanah milik perorangan wajib dilengkapi pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah; dan
  4. Dilarang membangun instalasi pengolahan air minum pada sumber air baku.
    1. Arahan peraturan zonasi jalur dan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf e dengan ketentuan :
  5. Mempertahankan kawasan aman dari bencana sebagai ruang evakuasi;
  6. Menyiapkan jalur evakuasi pada kawasan rawan bencana alam; dan
  7. Menyiapkan tempat penampungan sementara korban bencana.

 

Paragraf 4

Arahan Peraturan Zonasi Kawasan Lindung

Pasal 76

  1. Arahan peraturan zonasi kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (5) huruf a, meliputi :
  1. Arahan peraturan zonasi hutan lindung;
  2. Arahan peraturan zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
  3. Arahan peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat;
  4. Arahan peraturan zonasi kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
  5. Arahan peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam;
  6. Arahan peraturan zonasi kawasan lindung geologi; dan
  7. Arahan peraturan zonasi kawasan lindung lainnya.
  1. Arahan peraturan zonasi hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
  1. Melakukan pengawasan dan pemantauan untuk pelestarian kawasan hutan lindung;
  2. Dilarang melakukan berbagai usaha dan/atau kegiatan kecuali yang tidak mengganggu fungsi alam dan tidak mengubah bentang alam serta ekosistem alam;
  3. Dilarang melakukan alih fungsi hutan lindung;
  4. Diizinkan penggunaan kawasan hutan lindung untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan dengan syarat untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis nasional sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundangan;
  5. Diizinkan pemanfaatan kawasan untuk jasa lingkungan dan hasil hutan non kayu yang tidak mengganggu fungsi alam dan tidak mengubah bentang alam serta ekosistem alam;
  6. Diizinkan percepatan rehabilitasi hutan hutan lindung dengan tanaman yang sesuai dengan fungsi lindung;
  7. Penerapan ketentuan-ketentuan untuk mengembalikan fungsi lindung kawasan yang telah terganggu fungsi lindungnya secara bertahap dan berkelanjutan sehingga dapat mempertahankan keberadaan kawasan hutan lindung untuk kepentingan hidrologis; dan
  8. Melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan lindung dan kawasan rawan bencana.
  1. Arahan peraturan zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
  1. Penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada;
  2. Diizinkan dengan syarat terbatas untuk kegiatan budidaya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;
  3. Dilarang untuk seluruh jenis kegiatan yang mengganggu fungsi resapan air;
  4. Pemanfaatan ruang kawasan penyangga hutan lindung hanya diperbolehkan dengan syarat bagi penduduk setempat dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan ketat;
  5. Setiap kegiatan yang dilakukan di dalam kawasan lindung yang dikelola oleh masyarakat harus mengikuti kaidah-kaidah perlindungan dan kaidah-kaidah konservasi;
  6. Pemanfaatan tanah dalam kawasan lindung yang dikelola oleh masyarakat hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ekowisata sepanjang tidak mengganggu fungsi lindung dan bentang alam; dan
  7. Penggunaan dan pemanfaatan tanah di kawasan lindung yang dikelola oleh masyarakat harus sesuai dengan fungsi kawasan dan tidak boleh mengganggu fungsi alam, tidak mengubah bentang alam dan ekosistem alami.
  1. Arahan peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
    1. Arahan  peraturan zonasi kawasan sempadan sungai;
    2. Arahan peraturan zonasi kawasan sekitar waduk;
    3. Arahan peraturan zonasi kawasan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan;
    4. Arahan peraturan zonasi kawasan sempadan pantai; dan
    5. Arahan peraturan zonasi kawasan sekitar mata air.
  2. Arahan peraturan zonasi kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dengan ketentuan :
  3. Diizinkan untuk budidaya perikanan, hutan produksi, pertanian, serta perkebunan dengan jenis tanaman antara lain tanaman keras, perdu, tanaman pelindung sungai;
  4. Diizinkan untuk pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan peringatan, serta rambu-rambu pekerjaan atau pengamanan;
  5. Diizinkan untuk pemasangan rentangan kabel listrik, kabel telepon, dan pipa air minum;
  6. Diizinkan pemancangan tiang atau pondasi prasarana jalan atau jembatan baik umum maupun kereta api;
  7. Diizinkan untuk pembangunan prasarana lalu lintas air dan bangunan pengambilan dan pembuangan air;
  8. Diizinkan kegiatan bangunan untuk menunjang pengelolaan sungai seperti pengontrol debit dan kualitas air;
  9. Diizinkan kegiatan pertambangan bahan galian golongan C dan golongan lainnya di sungai dengan syarat tidak mengganggu fungsi konservasi dan kegiatan budidaya lainnya;
  10. Diizinkan kegiatan/bangunan penunjang pariwisata dengan memperhatikan prinsip-prinsip konservasi;
  11. Dilarang pendirian bangunan yang tidak berhubungan secara langsung dengan fungsi sungai; dan
  12. Dilarang kegiatan budidaya yang berpotensi mencemari sungai dan mengganggu fungsi sungai.
  13. Pemanfaatan sempadan sungai untuk ruang terbuka hijau
  14. Ketentuan pelarangan pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air
  15. Pendirian bangunan di batasi hanya untuk menunjang fungsi taman rekreasi dan/atau joging track tepi sungai secara menarik.
  16. Penetapan lebar sempadan sungai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  1. Arahan peraturan zonasi kawasan sempadan waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi :
    1. Diizinkan untuk budidaya perikanan, hutan produksi, pertanian, serta perkebunan dengan jenis tanaman yang diizinkan antara lain tanaman keras, perdu, dan tanaman pelindung;
    2. Diizinkan untuk pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan peringatan, serta rambu-rambu pekerjaan/pengamanan;
    3. Diizinkan kegiatan budidaya yang terkait dengan keberadaaan waduk antara lain: pengolahan ikan, pelabuhan, pariwisata dan lainnya selama tidak mengganggu kualitas tata air; dan
    4. Dilarang kegiatan dan pemanfaatan lahan yang mengganggu konservasi waduk.
    5. Pemanfaatan sempadan waduk untuk ruang terbuka hijau.
    6. Ketentuan pelarangan pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air.
    7. Pendirian bangunan di batasi hanya untuk menunjang fungsi taman rekreasi dan/atau joging track tepi waduk secara menarik.
    8. Penetapan lebar sempadan waduk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Arahan peraturan zonasi kawasan ruang terbuka hijau untuk kawasan perkotaan  sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c meliputi :
  1. Diizinkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan rekreasi;
  2. Penerapan konsep taman kota pada lokasi yang potensial untuk menjaga kualitas ruang dan estetika lingkungan;
  3. Penyediaan RTH agar mencapai 30% (tiga puluh persen);
  4. Pendirian bangunan dibatasi hanya untuk bangunan penunjang kegiatan rekreasi dan fasilitas umum lainnya;
  5. Rencana pengelolaan RTH sepanjang perbatasan wilayah kabupaten adalah minimum 50 (lima puluh) meter dari garis batas wilayah, kecuali pada kawasan perbatasan yang sudah padat bangunan-bangunan mengacu pada rencana pola ruang;
  6. Diizinkan dengan syarat pengelolaan ruang terbuka atau ruang bebas sepanjang jalur instalasi listrik tegangan tinggi dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku ; dan
  7. Dilarang seluruh kegiatan yang bersifat alih fungsi RTH.
  1. Arahan peraturan zonasi kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dengan ketentuan, meliputi :
  1. Diizinkan penanaman tanaman hutan bakau di pantai yang landai dan berlumpur atau tanaman keras pada pantai yang terjal/bertebing curam serta aktivitas konservasi lainnya;
  2. Diizinkan pembangunan bangunan pelindung atau pengaman pantai antara lain tanggul-tanggul pantai/cerucuk pantai/pemecah gelombang sebagai pengaman wilayah daratan dari pengaruh negatif dinamika laut;
  3. Diizinkan pemanfaatan ruang sempadan pantai untuk pemenuhan kebutuhan jalan dan infrastruktur penting lainnya;
  4. Diizinkan pemanfaatan ruang yang mendukung fungsi konservasi seperti ruang terbuka hijau;
  5. Diizinkan kegiatan budidaya terbatas dengan syarat tidak mengganggu fungsi lindung kawasan setempat dan disertai dengan kegiatan pengawasan dan penertiban pemanfaatan ruang;
  6. Dilarang kegiatan budidaya yang mengganggu bentang alam, berdampak negatif terhadap fungsi pantai, dan mengganggu akses terhadap kawasan sempadan pantai; dan
  7. Dilarang semua kegiatan yang mengancam fungsi konservasi pada pantai.
  1. Arahan peraturan zonasi kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e meliputi :
    1. Diizinkan untuk budidaya perikanan, hutan produksi, pertanian, serta perkebunan dengan jenis tanaman yang diizinkan antara lain tanaman keras, perdu, dan tanaman pelindung;
    2. Diizinkan untuk pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan peringatan, serta rambu-rambu pekerjaan/pengamanan;
    3. Diizinkan kegiatan budidaya yang terkait dengan keberadaaan waduk antara lain: pengolahan ikan, pelabuhan, pariwisata dan lainnya selama tidak mengganggu kualitas tata air; dan
    4. Dilarang kegiatan dan pemanfaatan lahan yang mengganggu konservasi sekitar mata air.
    5. Pemanfaatan sempadan mata air untuk ruang terbuka hijau
    6. Ketentuan pelarangan pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air
    7. Penetapan lebar sempada mata air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Arahan peraturan zonasi kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
  1. Arahan peraturan zonasi suaka margasatwa;
  2. Arahan peraturan zonasi cagar alam;
  3. Arahan peraturan zonasi taman nasional;
  4. Arahan peraturan zonasi Taman Wisata Alam; dan
  5. Arahan peraturan zonasi kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.
  1. Arahan peraturan zonasi suaka margasatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a meliputi :
  1. Diizinkan pengembangan kegiatan wisata alam dan fasilitas penunjangnya secara terbatas pada blok rimba atau zona pemanfaatan dan kawasan penyangga;
  2. Diizinkan kegiatan budidaya berupa permukiman penduduk yang telah ada dengan metode enclave;
  3. Dilarang pemanfaatan pada blok inti bagi kegiatan selain penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; dan
  4. Pelarangan kegiatan yang dapat mengurangi daya dukung dan daya tampung lingkungan serta dapat merubah bentang alam dan ekosistem.
  1. Arahan peraturan zonasi cagar alam sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b meliputi :
    1. Diizinkan pemanfaatan ruang hanya untuk penelitian dan ilmu pengetahuan;
    2. Diizinkan pengembangan kegiatan wisata alam secara terbatas;
    3. Dilarang memasukkan jenis tumbuhan dan satwa yang bukan asli ke kawasan yang merusak kekhasan potensi sebagai pembentuk ekosistem;
    4. Dilarang adanya perubahan bentang alam kawasan yang menggangu kehidupan tumbuhan dan satwa;
    5. Dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengurangi daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
    6. Dilarang adanya kegiatan yang berpotensi mengganggu kelestarian dan kekhasan obyek perlindungan.
  2. Arahan peraturan zonasi taman nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf c meliputi :
  1. Diizinkan pemanfataan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, penunjang budidaya, serta pariwisata dengan syarat perlindungan keanekaragaman (biodiversity) dan ekosistemnya;
  2. Diizinkan pemanfaatan lahan untuk lokasi evakuasi bencana;
  3. Diizinkan penggunaan kawasan taman nasional tanpa mengubah fungsi pokok kawasan taman nasional;
  4. Dilarang kegiatan yang berpotensi mengurangi fungsi dan luas kawasan taman nasional serta kelestarian lingkungan hidup; dan
  5. Pemanfaatan ruang kawasan untuk kegiatan budidaya hanya diizinkan bagi penduduk setempat di zona penyangga dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan ketat.
  1. Arahan peraturan zonasi Taman Wisata Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf d meliputi :
  1. Diizinkan untuk wisata alam, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dengan syarat tidak merubah bentang alam;
  2. Diizinkan pemanfaatan lahan untuk lokasi evakuasi bencana;
  3. Diizinkan bangunan penunjang pariwisata dan fasilitas pendukung secara terbatas;
  4. dilarang kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi lindung dan fungsi zona pemanfaatan dari taman wisata alam; dan
  5. Dilarang kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan dan perusakan terhadap keutuhan kawasan dan ekosistem.
  1. Arahan peraturan zonasi kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf e meliputi :
  1. Diizinkan pemanfaatan dan pendirian bangunan untuk kegiatan pendidikan, penelitian, dan wisata;
  2. Dilarang kegiatan yang mengubah bentukan geologi tertentu yang mempunyai manfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan;
  3. Dilarang kegiatan yang mengganggu atau merusak kekayaan budaya dan upaya pelestariannya; dan
  4. Dilarang melakukan kegiatan yang mengganggu kelestarian lingkungan di sekitar peninggalan sejarah, bangunan arkeologi, monumen nasional, serta wilayah dengan bentukan geologi tertentu.
  1. Arahan peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
  1. Arahan peraturan zonasi kawasan rawan tanah longsor;
  2. Arahan peraturan zonasi kawasan rawan letusan gunung berapi;
  3. Arahan peraturan zonasi kawasan rawan angin kencang dan puting beliung;
  4. Arahan peraturan zonasi kawasan rawan tsunami;
  5. Arahan peraturan zonasi kawasan rawan banjir; dan
  6. Arahan peraturan zonasi kawasan rawan gempa bumi.
  1. Arahan peraturan zonasi kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf a meliputi :
    1. Diizinkan kegiatan kehutanan, perkebunan, dan pertanian yang tidak menambah resiko terjadi tanah longsor;
    2. Diizinkan bangunan dan kegiatan untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan umum;
    3. Dilarang membangun prasarana wilayah melintasi kawasan rawan bencana tanah longsor; dan
    4. Dilarang seluruh kegiatan berupa kawasan terbangun.
  2. Arahan peraturan zonasi kawasan rawan letusan gunung berapi sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf b meliputi :
    1. Pengembangan sistem informasi deteksi dini letusan gunung berapi;
    2. Pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan ancaman bencana gunung berapi;
    3. Dilarang aktivitas permukiman dan pembangunan prasarana utama di kawasan rawan bencana di zona perlindungan mutlak; dan
    4. Dilarang mengembangkan kegiatan budidaya yang bersifat permanen pada kawasan terkena dampak letusan gunung berapi.
  3. Arahan peraturan zonasi kawasan rawan angin kencang dan puting beliung sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf c meliputi :
    1. Diizinkan pengembangan kegiatan budidaya dengan memperhatikan keselamatan terhadap resiko bencana angin kencang dan puting beliung;
    2. Diizinkan pengembangan pemanfaatan lahan terbangun dengan dilengkapi sistem struktur bangunan yang tahan terhadap angin; dan
    3. Dilarang mengubah bentang alam yang dapat meningkatkan resiko dan kejadian bencana angin kencang dan puting beliung.
  4. Arahan peraturan zonasi kawasan rawan tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf d meliputi :
    1. Diizinkan kegiatan konservasi mangrove sebagai sistem barier alamiah terhadap abrasi dan penahan gelombang;
    2. Diizinkan pembangunan bangunan pelindung atau pengaman pantai antara lain tanggul-tanggul pantai/cerucuk pantai/pemecah gelombang sebagai pengaman wilayah daratan dari pengaruh negatif dinamika laut;
    3. Diizinkan kegiatan budidaya perikanan;
    4. Diizinkan secara terbatas pemanfaatan ruang/kegiatan pada kawasan yang beresiko mengalami bencana air pasang;
    5. Dilarang seluruh kegiatan yang meningkatkan dampak bencana air pasang; dan
    6. Dilarang merubah fungsi konservasi mangrove.
  5. Arahan peraturan zonasi kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf e meliputi :
    1. Diizinkan pengembangan kegiatan berupa hutan, perkebunan, pertanian, peternakan dan perikanan;
    2. Diizinkan pembangunan sarana dan prasarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana khususnya di wilayah perkotaan yang luas dan pada antara lain sistem peringatan dini, pembuatan sumur resapan, saluran pengendali banjir dan lainnya;
    3. Diizinkan bangunan pendukung pengembangan peternakan dan perikanan dengan intensitas rendah;
    4. Diizinkan pengembangan permukiman dengan turut serta memperhatikan sistem drainase sebagai upaya penanggulangan banjir;
    5. Diizinkan pembangunan infrastruktur yang tidak terganggu oleh bencana banjir dan tidak meningkatkan resiko banjir; dan
    6. Dilarang kegiatan dan penggunaan lahan yang meningkatkan resiko bencana banjir.
  6. Arahan peraturan zonasi kawasan rawan gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf f meliputi :
    1. Pengembangan sistem informasi deteksi dini gempa bumi; dan
    2. Diizinkan pengembangan pemanfataan lahan terbangun yang dilengkapi dengan struktur yang tahan terhadap resiko bencana di kawasan rawan gempa bumi;
  7. Arahan peraturan zonasi kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi :
  1. Arahan peraturan zonasi cagar alam geologi;
  2. Arahan peraturan zonasi rawan bencana alam geologi; dan
  3. Arahan peraturan zonasi imbuhan air tanah;
  1. Arahan peraturan zonasi cagar alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (23) huruf a dengan ketentuan :
  1. diizinkan kegiatan yang dapat membantu perlindungan di lokasi cagar alam geologi;
  2. diizinkan pemanfaatan ruang hanya untuk penelitian dan ilmu pengetahuan;
  3. diizinkan pemanfaatan untuk pariwisata tanpa mengubah bentang alam;
  4. dilarang kegiatan pemanfaatan batuan; dan
  5. diizinkan kegiatan penggalian untuk penelitian arkeologi dan geologi.
  1. Arahan peraturan zonasi rawan bencana alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (23) huruf b dengan ketentuan :
  1. Pengembangan sistem informasi deteksi dini bencana alam geologi;
  2. Diizinkan kegiatan permukiman terbatas yang dilengkapi dengan jalur evakuasi pada kawasan letusan gunung api, gempa bumi, dan tsunami;
  3. Diizinkan pengembangan pemanfataan lahan terbangun yang dilengkapi dengan struktur yang tahan terhadap resiko bencana di kawasan rawan gempa bumi;
  4. Diizinkan pengembangan pemanfaatan lahan terbangun dengan jarak aman tertentu dari bibir pantai pada kawasan rawan tsunami;
  5. Dilarang mengembangkan kegiatan budidaya yang bersifat permanen pada kawasan terkena dampak letusan gunung berapi;
  6. Pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana; dan
  7. Pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum.
  1. Arahan peraturan zonasi imbuhan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (23) huruf c meliputi :
  1. Diizinkan pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kegiatan budidaya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;
  2. Penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada.

 

Paragraf 5

Arahan Peraturan Zonasi Kawasan Budidaya

Pasal 77

  1. Arahan peraturan zonasi untuk kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (5) huruf b meliputi :
  1. Arahan peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan produksi
  2. Arahan peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan rakyat;
  3. Arahan peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian;
  4. Arahan peraturan zonasi kawasan peruntukan perkebunan;
  5. Arahan peraturan zonasi kawasan peruntukan peternakan;
  6. Arahan peraturan zonasi kawasan peruntukan perikanan;
  7. Arahan peraturan zonasi kawasan peruntukan pertambangan;
  8. Arahan peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata;
  9.   Arahan peraturan zonasi kawasan peruntukan industri;
  10. Arahan peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman; dan
  11. Arahan peraturan zonasi kawasan peruntukan lainnya.
  1. Arahan peraturan zonasi  kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
  1. Diizinkan pengembangan hutan produksi secara optimal dengan tetap mempertahankan fungsi dan kelestarian lahan;
  2. Diizinkan peningkatan produktivitas hutan produksi dengan memprioritaskan jenis komoditas yang didasarkan pada kesesuaian lahan;
  3. Diizinkan melakukan kegiatan produksi nonkehutanan dengan pola kemitraan dengan masyarakat setempat sepanjang tidak mengganggu fungsi kawasan;
  4. Diizinkan pemanfaatan secara terbatas untuk wisata alam berbasis ekowisata, penelitian dan pendidikan;
  5. Melaksanakan kegiatan reboisasi atau penghijauan dan rehabilitasi hutan;
  6. Diizinkan secara terbatas pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan;
  7. Dilarang melakukan kegiatan pengembangan budidaya lainnya yang mengurangi luas hutan; dan
  8. Dilarang melakukan kegiatan eksploitasi hutan produksi yang beresiko merusak kelestarian hayati serta berdampak pada penurunan daya dukung lingkungan hidup dan menimbulkan bencana.
  1. Arahan peraturan zonasi  kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
  1. Diizinkan pengembangan hutan rakyat secara optimal dengan tetap mempertahankan fungsi dan kelestarian lahan;
  2. Diizinkan peningkatan produktivitas hutan rakyat dengan memprioritaskan jenis komoditas yang didasarkan pada kesesuaian lahan;
  3. Dilarang melakukan kegiatan eksploitasi hutan rakyat yang beresiko merusak kelestarian hayati serta berdampak pada penurunan daya dukung lingkungan hidup dan menimbulkan bencana; dan
  4. Diizinkan kegiatan pengembangan fungsi budidaya yang mendukung kegiatan di kawasan hutan rakyat dan pengembangan kegiatan budidaya yang mendukung fungsi lindung;
  1. Arahan peraturan zonasi  kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
    1. Arahan peraturan zonasi kawasan pertanian lahan basah;
    2. Arahan peraturan zonasi kawasan pertanian lahan kering;
    3. Arahan peraturan zonasi kawasan hortikultura;
  2. Arahan peraturan zonasi kawasan pertanian lahan basah, pertanian lahan kering dan holtikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi :
    1. Diizinkan pemanfaatan ruang untuk permukiman perdesaan dengan kepadatan rendah terutama pada kawasan pertanian lahan kering;
    2. Diizinkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan perkebunan tanaman tahunan tanpa mengganggu sistem ketahanan pangan;
    3. Diizinkan secara terbatas kegiatan penunjang pertanian, wisata alam berbasis ekowisata, penelitian dan pendidikan;
    4. Diizinkan pengembangan kegiatan agroindustri, agrowisata dan/atau agropolitan berbasis pada potensi lokal;
    5. Dilarang adanya aktivitas budidaya yang mengurangi luas kawasan pertanian lahan basah dan/atau memutus jaringan irigasi, kecuali untuk pembangunan jaringan prasarana utama dan kepentingan umum sesuai peraturan perundang-undangan;
    6.   Dilarang aktivitas budidaya yang mengurangi atau merusak fungsi lahan dan kualitas tanah untuk pertanian;
    7. Dilarang mengalihfungsikan lahan pertanian pangan berkelanjutan selain untuk kegiatan pertanian; dan
    8. Dilarang mendirikan bangunan pada kawasan pertanian lahan basah yang terkena jaringan irigasi.
  3. Arahan peraturan zonasi kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c meliputi :
  1. Diizinkan pemanfaatan ruang untuk permukiman perdesaan dengan kepadatan rendah;
  2. Diizinkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pertanian non irigasi tanpa mengganggu produktivitas perkebunan;
  3. Diizinkan aktivitas pendukung perkebunan, misalnya penyelenggaraan aktivitas pembenihan;
  4. Diizinkan secara terbatas kegiatan penunjang perkebunan, wisata alam berbasis ekowisata, penelitian dan pendidikan;
  5. Diizinkan pengembangan luas areal pada lahan-lahan yang memiliki potensi/ kesesuaian lahan sebagai lahan perkebunan;
  6. Dilarang aktivitas budidaya yang mengurangi atau merusak fungsi lahan dan kualitas tanah untuk perkebunan dan/atau memiliki potensi pencemaran; dan
  7. Dilarang pengembangan kawasan terbangun pada lahan yang ditetapkan sebagai lahan perkebunan yang produktivitasnya tinggi.
  1. Arahan peraturan zonasi kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d meliputi :
  1. Pemanfaatan ruang untuk usaha tani baik berbasis tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, maupun perikanan tanpa mengganggu produktivitas peternakan;
  2. Piizinkan secara terbatas kegiatan penunjang peternakan, wisata alam berbasis ekowisata, penelitian dan pendidikan;
  3. Diizinkan mendirikan bangunan untuk mendukung sarana peternakan;
  4. Pengembangan aktivitas budidaya produksi lain di luar zona penyangga peruntukan peternakan; dan
  5. Dilarang adanya aktivitas maupun kawasan terbangun yang mengganggu produktivitas peternakan.
  6.   Pengendalian limbah ternak melalui sistem pengelolaan limbah terpadu.
  1. Arahan peraturan zonasi kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
    1. Diizinkan pengembangan kawasan perikanan secara bersama-sama dengan fungsi wisata berbasis ekowisata, penelitian dan pendidikan;
    2. Diizinkan pengembangan sarana dan prasarana yang bersifat mendukung kegiatan perikanan;
    3. Dilarang segala aktivitas budidaya yang akan mengganggu kualitas air sungai dan waduk dan pelestarian sumberdaya perikanan untuk perikanan darat;
    4. Dilarang pemanfaatan sumberdaya perikanan melebihi potensi lestari; dan
    5. Dilarang kegiatan pemanfaatan kawasan perikanan yang mengakibatkan pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan lainnya.
  2. Arahan peraturan zonasi kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi :
  1. Diizinkan pemanfaatan ruang  langsung panas bumi dalam daerah kabupaten
  2. Di kawasan pertambangan harus sesuai dengan fungsi pokok dari kegiatan pertambangan;
  3. Pembangunan sarana prasarana penunjang kegiatan pertambangan;
  4. Pengendalian pemanfaatan ruang untuk kegiatan pertambangan di kawasan rawan bencana, hutan lindung, sekitar sumber air, lereng curam dan permukiman;
  5. Diwajibkan melengkapi perijinan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
  6. Wajib melaksanakan reklamasi pada lahan-lahan bekas galian atau penambangan;
  7. Kegiatan pertambangan dilakukan dengan mempertimbangkan potensi bahan tambang, kondisi geologi dan geohidrologi dalam kaitannya dengan kelestarian lingkungan;
  8. Kewajiban melakukan pengelolaan lingkungan selama kegiatan penambangan;
  9. Dilarang menambang bongkah-bongkah batu dari dalam sungai yang terletak di bagian hulu dan di dekat jembatan;
  10. Penambangan pasir atau sirtu hanya diizinkan pada ruas atau lokasi tertentu yang tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan; dan
  11. Kegiatan pertambangan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
  1. Arahan peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi :
  1. Diizinkan pengembangan aktivitas dan bangunan komersial sesuai dengan skala daya tarik pariwisata dengan syarat di luar zona utama pariwisata dan tidak mengganggu bentang alam daya tarik pariwisata;
  2. Diizinkan secara terbatas pengembangan aktivitas permukiman dengan syarat di luar zona utama pariwisata dan tidak mengganggu bentang alam daya tarik pariwisata;
  3. Diizinkan secara terbatas pengembangan bangunan penunjang pendidikan dan pelatihan;
  4. Dilarang kegiatan dan penggunaan lahan yang mengganggu dan mengurangi kualitas daya tarik wisata;
  5. Dilarang mendirikan bangunan selain untuk menunjang pariwisata pada zona inti pariwisata; dan
  6.   Dilarang pengembangan aktivitas industri dan pertambangan yang mengganggu fungsi daya tarik wisata.
  7. Diizinkan pengembangan obyek dan daya tarik wisata dengan tetap memperhatikan fungsi konservasi kawasan;
  8. Diizinkan pengembangan kawasan agrowisata untuk memberikan keberagaman obyek wisata di daerah, dengan fasilitas pendukung dan akomodasi; dan
  9. Perlindungan terhadap cagar budaya.
  1. Arahan peraturan zonasi kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dengan ketentuan :
  1. Diizinkan mengembangkan aktivitas budidaya produktif lain di luar zona penyangga peruntukan industri;
  2. Diizinkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri yang sesuai dengan kemampuan penggunaan teknologi, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di wilayah sekitarnya;
  3. Diizinkan penyediaan ruang untuk zona penyangga berupa sabuk hijau dan RTH;
  4. Diizinkan pembangunan perumahan karyawan dan fasilitas umum di sekitar lokasi kawasan peruntukan industri yang mendukung kegiatan industri;
  5. Diwajibkan penyelenggaraan IPAL;
  6. Dilarang pengembangan kawasan peruntukan industri yang tidak disertai dengan upaya-upaya mengurangi dampak buruk aktivitas perindustrian; dan
  7. Pengembangan sentra industri yang berbasis pada potensi lokal.
  1. Arahan peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j meliputi :
  1. Diizinkan pengembangan perdagangan dan jasa lainnya dengan syarat sesuai dengan skalanya;
  2. Pengembangan fasilitas umum, fasilitas sosial dan lahan hijau sesuai dengan skalanya;
  3. Diizinkan pengembangan pada lahan yang sesuai dengan kriteria fisik meliputi kemiringan lereng, ketersediaan dan mutu sumber air bersih; dan bebas dari potensi banjir atau genangan.
  4. Diizinkan pengembangan kegiatan industri rumah tangga pada kawasan peruntukan permukiman dengan syarat tidak menimbulkan dampak sosial dan lingkungan; dan
  5. Diizinkan pemanfaatan lahan-lahan tidur untuk kawasan peruntukan permukiman.
  1. Arahan peraturan zonasi kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k terdiri atas :
  1. Arahan peraturan zonasi kawasan pertahanan dan keamanan;
  2. Arahan peraturan zonasi kawasan perdagangan dan jasa;
  3. Arahan peraturan zonasi kawasan pemerintahan; dan
  4. Arahan peraturan zonasi kawasan sektor informal.
  1. Arahan peraturan zonasi kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf a meliputi :
  1. Diizinkan pengembangan aktivitas pertahanan dan keamanan;
  2. Diizinkan pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial sebagai pendukung kegiatan pertahanan dan keamanan;
  3. Diizinkan pembatasan pendirian bangunan hanya untuk menunjang pertahanan dan kemanan; dan
  4. Dilarang segala aktivitas budidaya yang akan mengganggu aktivitas pertahanan dan keamanan.
  1. Arahan peraturan zonasi kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf b meliputi :
    1. Diizinkan pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa sesuai dengan jenis dan skala usaha serta zona peruntukannya;
    2. Diizinkan mengembangkan Usaha Ekonomi Produktif berbasis potensi lokal sebagai pendukung aktivitas perdagangan dan jasa; dan
    3. Dilarang segala kegiatan budidaya yang akan mengganggu aktivitas perdagangan dan jasa.
  2. Arahan peraturan zonasi kawasan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf c meliputi:
    1. Pengembangan kawasan kantor pemerintahan secara terpadu;
    2. Diizinkan pemindahan kantor pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
    3. Dilarang pengembangan kegiatan usaha yang menggangu fungsi pemerintahan.
  3. Arahan peraturan zonasi kawasan sektor informal sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf d meliputi:
    1. Diizinkan pengembangan sektor informal pada kawasan yang telah ditetapkan; dan
    2. Dilarang melakukan kegiatan sektor informal yang mengganggu kepentingan umum.

 

Paragraf 6

Arahan Peraturan Zonasi  Kawasan Strategis

Pasal 78

  1. Arahan peraturan zonasi untuk kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) huruf c meliputi :
  2. Arahan peraturan zonasi kawasan strategis untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi;
  3. Arahan peraturan zonasi kawasan strategis untuk kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi;
  4. Arahan peraturan zonasi kawasan strategis untuk kepentingan sosial budaya;
  5. Arahan peraturan zonasi kawasan strategis untuk kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan; dan
  6. Arahan peraturan zonasi kawasan strategis untuk kepentingan pertahanan dan keamanan.
  1. Arahan peraturan zonasi kawasan strategis untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
  1. Diizinkan pembangunan sarana dan prasarana penunjang;
  2. Diizinkan seminimal mungkin adanya perubahan fungsi ruang untuk mendukung kawasan strategis pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan fungsi lingkungan hidup; dan
  3. Diwajibkan menyediakan ruang terbuka hijau yang memadai di setiap zona.
  1. Arahan peraturan zonasi pada kawasan strategis sesuai kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan ketentuan :
  1. Diizinkan kegiatan penunjang selama tidak mengganggu fungsi kegiatan utama dan mengganggu fungsi lingkungan hidup; dan
  2. Diizinkan pembuatan kegiatan penyangga lingkungan pada kegiatan utama.
  1. Arahan peraturan zonasi pada kawasan strategis sesuai kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan ketentuan :
  1. Diizinkan dengan syarat pada radius tertentu harus dilindungi dari perubahan fungsi yang tidak mendukung kawasan strategis sosial budaya;
  2. Diizinkan ditambahkan fungsi penunjang tanpa menghilangkan identitas dan karakter kawasan;
  3. Diizinkan dengan syarat dibatasi pengembangan kegiatan budidaya di sekitar kawasan strategis sosial budaya;
  4. Dilarang perubahan dalam bentuk peningkatan kegiatan atau perubahan ruang disekitarnya yang dimungkinkan dapat mengganggu fungsi dasarnya; dan
  5. Dilarang penambahan fungsi tertentu yang bertentangan pada suatu zona ini.
  1. Arahan peraturan zonasi kawasan strategis untuk kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan ketentuan;
  1. Diwajibkan pada kawasan yang telah ditetapkan memiliki fungsi lingkungan dan terdapat kerusakan dilakukan pengembalian ke rona awal;
  2. Diizinkan pembuatan sumur resapan pada kawasan yang didalamnya terdapat zona peresapan air; dan
  3. Diwajibkan percepatan rehabilitasi untuk menunjang kelestarian dan mencegah kerusakan dalam jangka panjang.
  1. Arahan peraturan zonasi kawasan strategis untuk kepentingan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan ketentuan;
  1. Diizinkan pembangunan sarana dan prasarana penunjang;
  2. Diizinkan seminimal mungkin adanya perubahan fungsi ruang untuk mendukung kawasan strategis pertahanan dan keamanan dengan memperhatikan fungsi lingkungan hidup; dan
  3. Diwajibkan menyediakan ruang terbuka hijau yang memadai.

 

Bagian Kedua

Arahan Perizinan

Pasal 79

Arahan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b berupa perizinan yang terkait dengan izin pemanfaatan ruang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan harus dimiliki sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang.

 

Pasal 80

  1. Setiap orang dan/atau badan hukum yang memerlukan tanah dalam rangka penanaman modal wajib memperoleh izin pemanfaatan ruang dari Bupati.
  2. Arahan perizinan terdiri atas:
  1. Izin penggunaan pemanfaatan tanah (IPPT);
  2. Izin lokasi;
  3. Izin mendirikan bangunan gedung; dan
  4. Izin lainnya.
  1. Arahan izin penggunaan pemanfaatan tanah (IPPT) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan :
  1. Izin penggunaan pemanfaatan tanah (IPPT) merupakan izin yang diberikan kepada orang dan atau badan hukum untuk kegiatan pemanfaatan ruang dengan batasan luasan tanah kurang dari 1 (satu) hektar; dan
  2. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara izin penggunaan pemanfaatan tanah akan ditetapkan dengan peraturan bupati.
  3. Arahan izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan :
  4. Izin lokasi merupakan izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan  dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya;
  5. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara izin lokasi akan ditetapkan dengan  peraturan bupati.
  1. Arahan izin mendirikan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan :
  1. Izin mendirikan bangunan merupakan izin yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis; dan
  2. Ketentuan lebih lanjut mengenai izin mendirikan bangunan gedung akan ditetapkan dengan peraturan bupati.
  1. Arahan izin lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas :
  1. Izin lainnya terkait pemanfaatan ruang merupakan ketentuan izin usaha pertambangan, perkebunan, pariwisata, industri, perdagangan dan pengembangan sektoral lainnya, yang disyaratkan sesuai peraturan perundang-undangan; dan
  2. Ketentuan lebih lanjut mengenai izin penggunaan pemanfaatan tanah akan ditetapkan dengan peraturan bupati.

 

Bagian Ketiga

Arahan Pemberian Insentif dan Disinsentif

Paragraf 1

Umum

Pasal 81

Arahan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf c terdiri atas :

  1. Insentif yang diberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang; dan
  2. Disinsentif yang diberikan untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.

 

Paragraf 2

Arahan Pemberian Insentif

Pasal 82

  1. Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf a meliputi :
  1. Insentif yang diberikan kepada masyarakat yang lahannya diperuntukkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan;
  2. Insentif yang diberikan kepada pengusaha dan swasta dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang; dan
  1. Insentif yang diberikan kepada masyarakat yang lahannya diperuntukkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
  1. Kemudahan memperoleh pinjaman dengan bunga rendah, pupuk dan pemasaran;
  2. Pembangunan serta pengadaan infrastruktur;
  3. Kemudahan prosedur perizinan; dan
  4. Pemberian penghargaan kepada masyarakat.
  1. Insentif yang diberikan kepada pengusaha dan swasta dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimakud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
  1. Kemudahan prosedur perizinan;
  2. Pembangunan serta pengadaan infrastruktur; dan
  3. Pemberian penghargaan kepada pengusaha dan swasta.

 

Paragraf 3

Arahan Pemberian Disinsentif

Pasal 83

  1. Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf b terdiri atas :
  1. Disinsentif yang diberikan kepada masyarakat, pengusaha dan swasta dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang; dan
  2. Disinsentif yang diberikan kepada pemerintah daerah lainnya dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
  1. Disinsentif yang diberikan kepada masyarakat, pengusaha dan swasta dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
  1. Pembatasan penyediaan infrastruktur;
  2. Pengenaan kompensasi;
  3. Izin tidak diperpanjang; dan
  4. Pinalti.
  1. Disinsentif yang diberikan kepada pemerintah daerah lainnya dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b  berupa teguran tertulis.
  2. Aparatur pemerintah dan masyarakat dalam kegiatan penataan ruang wilayah kabupaten sesuai dengan kewenangannya wajib berlaku tertib dalam keikutsertaannya dalam proses penataan ruang, sesuai dengan perundangan-undangan.
  3. Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

 

Bagian Kelima

Arahan dan Pengenaan Sanksi

Pasal 84

  1. Arahan sanksi merupakan tindakan penertiban yang dilakukan terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi.
  2. Apabila terjadi penyimpangan dalam penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1),pihak yang melakukan penyimpangan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  3. Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak hanya diberikan kepada pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan ketentuan perizinan pemanfaatan ruang, tetapi dikenakan pula kepada pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

BAB IX

HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

Pasal 8g

Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk :

  1. Mengetahui secara terbuka RTRW Kabupaten, rencana tata ruang kawasan, rencana rinci tata ruang kawasan;
  2. Mendapatkan manfaat ruang dan atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
  3. Mendapatkan penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang; dan
  4. Mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya.
  5. Agar masyarakat mengetahui RTRW Kabupaten dan rencana rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang telah ditetapkan, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berwenang wajib menyebarluaskan melalui media massa, audio visual, papan pengumuman dan selebaran serta sosialisasi secara langsung kepada seluruh aparat Kabupaten dan komunitas masyarakat di Kabupaten.
  6. Pelaksanaan hak masyarakat untuk mendapatkan manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  7. Hak memperoleh penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c Pasal ini diselenggarakan dengan cara musyawarah di antara pihak yang berkepentingan atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Pasal 86

Dalam kegiatan pemanfaatan ruang, setiap orang wajib :

  1. Menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
  2. Memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
  3. Berperan serta dalam memelihara kualitas ruang;
  4. Mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
  5. Memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

 

Pasal 87

  1. Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat.
  2. Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan melalui :
  1. Partisipasi dalam perencanaan tata ruang;
  2. Partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
  3. Partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
  1. Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa :
  1. Masukan mengenai :
    1. Persiapan penyusunan rencana tata ruang;
    2. Penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
    3. Pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
    4. Perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
    5. Penetapan rencana tata ruang.
  2. Kerjasama dengan Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.
  1. Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa :
  1. Masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
  2. Kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
  3. Kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
  4. Peningkatan efisiensi, efektivitas dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  5. Menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
  6. Kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  1. Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berupa :
  1. Masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
  2. Keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
  3. Pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
  4. Pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
  1. Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat, pemerintah dan pemerintah daerah membangun sistem informasi dan komunikasi penyelenggaraan penetaan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

 

Pasal 88

  1. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang mengacu pada peraturan perundang-undangan; dan
  2. Pelaksanaan peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Pemerintah Kabupaten

BAB X

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 89

  1. Setiap orangatau badan hukum yang melakukan pelanggaran di bidang penataan ruang dikenakan sanksi administratif.
  2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  1. Peringatan tertulis;
  2. Penghentian sementara kegiatan;
  3. Penghentian sementara pelayanan umum;
  4. Penutupan lokasi;
  5. Pencabutan izin;
  6. Pembatalan izin;
  7. Pembongkaran bangunan;
  8. Pemulihan fungsi ruang; dan/atau
  9. Denda administratif.
  1. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara serta penetapan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

 

BAB XI

KELEMBAGAAN

Pasal 90

  1. Dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama antar sektor antar daerah bidang penataan ruang dibentuk BKPRD.
  2. Tugas, susunan organisasi dan tata kerja BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 91

  1. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember diberi wewenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam peraturan daerah ini.
  2. Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  1. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  2. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan bidang penataan ruang;
  3. Meminta keterangan dan bahan bukti dari pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang;
  4. Memeriksa buku catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang;
  5. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  6. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang penataan ruang;
  7. Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  8. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang  penataan ruang;
  9. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  10. Menghentikan penyidikan; dan
  11. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang penataan ruang menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
  1. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 92

  1. Setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan rencana tata ruang sehingga mengakibatkan perubahan fungsi ruang, kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang,atau kematian orang dikenai sanksi pidana.
  2. Pengenaan sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal  93

  1. RTRW Kabupaten berlaku dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yaitu tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
  2. Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial provinsi yang di tetapkan dengan peraturan perundang-undangan, RTRW Kabupaten dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
  3. Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang Kabupaten atau dinamika internal Kabupaten.
  4. Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten Jember Tahun 2015-2035 dilengkapi dengan dokumen teknis dan album peta skala 1: 50.000 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

       

Pasal 94

RTRW Kabupaten digunakan sebagai pedoman bagi :

  1. Perumusan kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang wilayah;
  2. Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan kesimbangan perkembangan wilayah Kabupaten Jember serta keserasian antar sector;
  3. Pengarahan lokasi investasi yang dilaksanakan pemerintah dan/atau masyarakat; dan
  4. Penataan ruang wilayah Kabupaten Jember yang merupakan dasar dalam pengawasan terhadap perijinan lokasi pembangunan.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 95

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

  1. Izin pemanfaatan ruang yang telah diterbitkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
  2. Izin pemanfaatan ruang yang telah diterbitkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
    1. Untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
    2. Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    3. Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.
  3. Pemanfaatan ruang di Kabupaten yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
  4. Pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 96

RTRW Kabupaten berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tahun 2035 dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

 

Pasal 97

Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar, perubahan batas teritorial negara,  dan/atau  perubahan batas wilayah yang ditetapkan dengan undang-undang, RTRW Kabupaten dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 98

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Kabupaten Jember Tingkat II Nomor 6 Tahun 1995 tentang RTRW Kabupaten Jember Tahun 1993/1994-2003/2004 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 99

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jember.

                                                                       Ditetapkan       :     di Jember

                                                                       Pada tanggal     :     April 2015

 

                                                                  BUPATI JEMBER

 

                                                                    MZA. DJALAL

Daftar Kecamatan di Jember