Penataan ruang wilayah Kabupaten bertujuan untuk mewujudkan ruang Kabupaten dengan mengembangkan potensi lokal agribisnis, industri, dan pariwisata dengan memperhatikan daya dukung lingkungan.

 

Kebijakan penataan ruang wilayah terdiri atas:

  • a. pengembangan agropolitan hortikultura;
  • b. pengembangan pusat pertumbuhan berbasis potensi sumber daya alam dan kegiatan budidaya unggulan;
  • c. pengembangan sentra industri;
  • d. penataan kawasan wisata;
  • e. penetapan kawasan lindung;
  • f. penyediaan lahan cadangan perkembangan wilayah;
  • g. pengembangan pusat kegiatan;

 

 

>> Download Perda No. 15 Tahun 2012 Tentang RTRW Magetan <<

Dibawah ini merupakan isi detil dari Dokumen RTRW Kabupaten yang telah dibagi kedalam beberapa Bab.

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN
NOMOR …… TAHUN 2011


TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2011 - 2031


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAGETAN,

Menimbang : a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Magetan dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta pertahanan keamanan perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah;
b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha;
c. bahwa strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional perlu dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan Tahun 2011 – 2031;
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah
- 2 -
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tatacara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
7. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN MAGETAN
dan
BUPATI MAGETAN
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2011 – 2031.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Magetan.
2. Provinsi yang dimaksud dalam Raperda adalah propinsi Jawa Timur
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Bupati adalah Bupati Magetan.
5. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan untuk memelihara kelangsungan kehidupannya.
7. Tata Ruang meliputi wujud struktur ruang dan pola ruang.
8. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
9. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
10. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
11. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
- 4 -
12. Pengaturan Penataan Ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang.
13. Pembinaan Penataan Ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah daerah, dan masyarakat.
14. Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
15. Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai disusun dengan ketentuan: peraturan perundang-undangan.
16. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan pan penetapan rencana tata ruang.
17. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan program beserta pembiayaannya.
18. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
19. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
20. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten Magetan adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah di daerah Kabupaten Magetan.
21. Wilayah Kabupaten Magetan adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional di Kabupaten Magetan.
22. Sistem Wilayah adalah struktur ruang dan pola ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat wilayah.
23. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung dan budidaya.
24. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan.
25. Kawasan Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya buatan.
26. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
27. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan
- 5 -
fungsi kawasan sebagai tempat permukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
28. Kawasan Agropolitan adalah kawasan yang meliputi satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
29. Kawasan strategis kabupaten yang selanjutnya disebut KSK adalah bagian wilayah kabupaten yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting terhadap kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan/atau kelestarian lingkungan.
30. Kawasan Strategis Provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
31. Kawasan Strategis Kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
32. Pusat Kegiatan Lokal, yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.
33. Pusat Kegiatan Lokal promosi, yang selanjutnya disebut PKLp adalah pusat kegiatan yang dipromosikan untuk kemudian hari dapat ditetapkan sebagai PKL.
34. Pusat Pelayanan Kawasan, yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
35. Pusat Pelayanan Lingkungan, yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
36. Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumberdaya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km2.
37. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
38. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disebut RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya
- 6 -
lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
39. Kegiatan Pertanian adalah kegiatan pertanian dalam arti luas, yaitu kegiatan pertanian, perkebunan dan perikanan.
40. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
41. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.
42. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disebut SUTT adalah saluran udara yag mendistribusikan energi listrik dengan kekuatan 150 KV yang mendistribusikan dari pusat-pusat beban menuju gardu-gardu listrik.
43. Saluran Utama Tegangan Ekstra Tinggi, yang selanjutnya disebut SUTET adalah saluran udara dengan kekuatan 500 KV yang ditujukan untuk menyalurkan energi listrik dari pusat-pusat pembangkit yang jaraknya jauh menuju pusat-pusat beban sehingga energi listrik bisa disalurkan dengan efisien.
44. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung baik berupa kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal/lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
45. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan di bawahnya adalah kawasan yang berada pada ketinggian diatas 2.000 meter dan atau kelerengan diatas 45 derajat, yang apabila tidak dilindungi dapat membahayakan kehidupan yang ada di bawahnya.
46. Kawasan perlindungan setempat mencakup kawasan sempadan sungai dan kawasan sekitar mata air.
47. Kawasan rawan bencana adalah beberapa lokasi yang rawan terjadi bencana alam seperti tanah longsor, banjir, dan gunung berapi yang perlu dilindungi agar dapat menghindarkan masyarakat dari ancaman bencana.
48. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Kawasan pertanian meliputi persawahan dan lahan kering.
49. Kawasan perikanan adalah kawasan budidaya sumberdaya perikanan air tawar.
50. Kawasan perkebunan adalah kawasan yang dikembangkan dengan fungsi tanaman komoditi skala besar yang meliputi perkebunan tanaman tahunan, atau perkebunan tanaman semusim.
- 7 -
51. Kawasan peternakan meliputi kawasan sentra usaha peternakan ternak besar, peternakan ternak kecil, dan peternakan unggas.
52. Kawasan pariwisata terdiri atas wisata alam di dalam kawasan konservasi, wisata alam di luar kawasan konservasi, wisata rekreasi, serta wisata sejarah, budaya, dan religi.
53. Kawasan industri adalah kawasan yang dialokasikan khusus sebagai lokasi pengolahan sumberdaya alam dengan mempertimbangkan ketersediaan bahan baku, ketersediaan tenaga kerja, permintaan pasar, ketersediaan infrastruktur, perkembangan wilayah, industri menurut nilai investasi, jumlah tenaga kerjanya terbagi menjadi industri kecil, industri menengah dan industri besar.
54. Kawasan pertambangan adalah kawasan yang secara alamiah memiliki potensi sumberdaya alam pertambangan.
55. Kawasan peruntukan pertambangan adalah wilayah yang memiliki sumberdaya bahan tambang yang berwujud padat, cair atau gas berdasarkan data/peta geologi dan merupakan tempat dilakukannya seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, operasi produksi dan pasca tambang baik diwilyah darat maupun perairan.
56. Kawasan perdagangan adalah kawasan dengan fungsi dominan perdagangan dan jasa yang meliputi perdagangan skala lingkungan, skala kota kecamatan, dan skala kabupaten.
57. Kawasan pertahanan negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara.
58. Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai disusun dengan ketentuan: peraturan perundang-undangan.
59. Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pnegambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan.
60. Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disebut KLHS adalah rangkaian analisa yang sistematis menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan serta status wilayah atau kebijakan, rencana dan program.
61. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel;
- 8 -
62. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
63. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antar pusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antar pusat kegiatan lingkungan.
64. Jalan Lokal Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga, dan seterusnya dengan perumahan.
65. Sumberdaya air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
66. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten Magetan dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang.
67. Kawasan Peruntukan Pertambangan adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kawasan pertambangan yang secara ekonomis mempunyai potensi bahan tambang, mencakup bahan tambang golongan A, B, dan C.
68. Kawasan Pertanian Pangan adalah kawasan yang diperuntukkan bagi tanaman pangan.
69. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kedaulatan, dan ketahanan pangan nasional.
70. Kawasan Pengendalian Ketat merupakan kawasan yang memerlukan pengawasan secara khusus dan dibatasi pemanfaatannya untuk mempertahankan daya dukung, mencegah dampak negatif dan menjamin proses pembangunan yang berkelanjutan.
71. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
72. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
73. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai disusun dengan ketentuan: peraturan perundang-undangan.
74. Ketentuan Insentif dan Disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan juga perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
75. Arahan sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.
76. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
77. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
78. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
79. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang penataan ruang.

BAB II
TUJUAN, KEBIJAKSANAAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG


Bagian pertama
Tujuan Penataan Ruang


Pasal 2

Penataan ruang wilayah Kabupaten bertujuan untuk mewujudkan ruang Kabupaten dengan mengembangkan potensi lokal agribisnis, industri, dan pariwisata dengan memperhatikan daya dukung lingkungan.

 

Bagian Kedua
Kebijakan Penataan Ruang


Pasal 3

Kebijakan penataan ruang wilayah terdiri atas:
a. pengembangan agropolitan hortikultura;
b. pengembangan pusat pertumbuhan berbasis potensi sumber daya alam dan kegiatan budidaya unggulan;
c. pengembangan sentra industri;
d. penataan kawasan wisata;
e. penetapan kawasan lindung;
f. penyediaan lahan cadangan perkembangan wilayah;
g. pengembangan pusat kegiatan;
h. pengembangan prasarana wilayah; dan
i. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara.

 

Bagian Ketiga
Strategi Penataan Ruang


Pasal 4

(1) Pengembangan agropolitan hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dengan strategi meliputi:
a. menetapkan pusat distribusi agropolitan;
b. meningkatkan sarana prasarana pendukung agribisnis; dan
c. mendirikan pusat informasi sektor agribisnis.
(2) Pengembangan pusat pertumbuhan berbasis potensi sumber daya alam dan kegiatan budidaya unggulan sebagaiman dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:
a. menetapan rencana sistem perwilayahan di Kabupaten; dan
b. menetapkan fungsi dan arahan kegiatan utama.
(3) Pengembangan sentra industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi:
a. menetapkan sentra-sentar industri kecil;
b. menggiatkan promosi pemasaran; dan
c. memperhatikan efek lingkungan sentra industri.
(4) Penataan kawasan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d meliputi:
a. melakukan kajian terhadap daya dukung dan daya tampung kawasan wisata;
b. melakukan kajian terhadap jumlah timbulan sampah hasil dari kegiatan wisata dan ikutannya; dan
c. mengendalian terhadap kegiatan perdagangan di kawasan wisata.
(5) Penetapan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e meliputi:
a. memulihkan fungsi lindung;
b. mengembalikan lahan kritis dengan penghijauan kembali;
c. mencegah perkembangan kegiatan budidaya di kawasan lindung;
d. meningkatkan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan swasta dalam pengelolaan kawasan; dan
e. menghindari kawasan yang rawan bencana sebagai kawasan terbangun.
(6) Penyediaan lahan cadangan perkembangan wilayah sebagaiman dimaksud dalam Pasal 3 huruf f meliputi:
a. menetapkan ambang batas perencanaan peruntukan lahan budidaya;
b. melakukan kajian daya dukung;
- 11 -
c. merencanakan penduduk di bawah ambang batas kemampuan daya tampung penduduk;
d. mencegah adanya inefisiensi ruang dengan menggunakan peta kemampuan lahan sebagai dasar plotting kawasan budidaya; dan
e. menyelesaikan konflik lahan eksisting.
(7) Pengembangan pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g meliputi:
a. membentuk pusat kegiatan yang terintegrasi dan berhirarki;
b. meningkatkan interaksi antara pusat kegiatan perdesaan dan perkotaan secara sinergi; dan
c. mengembangkan simpul produksi hasil agribisnis.
(8) Pengembangan prasarana wilayah sebagaiman dimaksud dalam Pasal 3 huruf h meliputi:
a. mengembangkan jaringan jalan dalam mendukung pertumbuhan dan pemerataan pembangunan;
b. mengembangkan fasilitas pelayanan dan infrastruktur penunjang; dan
c. mengoptimalisasi pengembangan sistem transportasi massal dan infrastruktur pendukungnya.
(9) Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i dengan strategi meliputi:
a. mendukung penetapan kawasan pertahanan dan keamanan;
b. mengembangkan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagi zona penyangga; dan
d. turut serta memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan dan keamanan.

BAB III
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH
Bagian Pertama
Umum


Pasal 5

(1) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten terdiri atas:
a. sistem pusat kegiatan; dan
b. sistem jaringan prasarana wilayah.
(2) Rencana struktur ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian minimal 1:50.000 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

 

Bagian Kedua
Sistem Pusat Kegiatan


Pasal 6

Sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a terdiri atas:
a. sistem perkotaan; dan
b. sistem perdesaan.

 

Pasal 7

Sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri atas:
a. pusat perkotaan dan wilayah pelayanan;
b. rencana fungsi pusat pelayanan; dan
c. pengembangan fasilitas kawasan perkotaan.

 

Bagian Ketiga
Sistem Perkotaan


Pasal 8

(1) Pusat perkotaan dan wilayah pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:
a. PKL Perkotaan Magetan meliputi:
1. Kecamatan Magetan;
2. Kecamatan Panekan; dan
3. Kecamatan Ngariboyo.
b. PKLp meliputi:
1. PKLp Perkotaan Maospati dengan wilayah pelayanan meliputi:
a) Kecamatan Maospati;
b) Kecamatan Barat;
c) Kecamatan Kartoharjo;
d) Kecamatan Karangrejo;
e) Kecamatan Karas;
f) Kecamatan Sukomoro; dan
g) Kecamatan Bendo.
2. PKLp Perkotaan Kawedanan dengan wilayah pelayanan meliputi:
a) Kecamatan Kawedanan;
b) Kecamatan Takeran; dan
c) Kecamatan Nguntoronadi.
3. PKLp Perkotaan Plaosan dengan wilayah pelayanan meliputi:
a) Kecamatan Plaosan;
b) Kecamatan Sidorejo; dan
c) Kecamatan Poncol.
4. PKLp Perkotaan Parang dengan wilayah pelayanan meliputi:
- 13 -
a) Kecamatan Parang; dan
b) Kecamatan Lembeyan.
c. PPK Perkotaan meliputi:
1. Perkotaan Ngariboyo;
2. Perkotaan Barat;
3. Perkotaan Kartoharjo;
4. Perkotaan Karangrejo;
5. Perkotaan Karas;
6. Perkotaan Sukomoro;
7. Perkotaan Bendo;
8. Perkotaan Takeran;
9. Perkotaan Nguntoronadi;
10. Perkotaan Sidorejo;
11. Perkotaan Poncol; dan
12. Perkotaan Lembeyan.
(2) Rencana fungsi pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi:
a. PKL Kota Magetan dengan fungsi pelayanan pusat pemerintahan, pendidikan, kesehatan, perdagangan dan jasa, dan industri;
b. PKLp Maospati dengan fungsi pusat pelayanan sebagai kawasan perindustrian, pertanian, peternakan, perhubungan, dan ketahanan nasional;
c. PKLp Kawedanan dengan fungsi pusat pelayanan sebagai pusat pengembangan kawasan pertanian, perindustrian, dan pariwisata;
d. PKLp Plaosan dengan fungsi pusat pelayanan sebagai kawasan pertanian, peternakan, perikanan, dan pariwisata; dan
e. PKLp Parang dengan fungsi pusat pelayanan sebagai kawasan pertanian.
(3) Pengembangan fasilitas kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi:
a. PKL Perkotaan Magetan;
b. PKLp Maospati;
c. PKLp Kawedanan;
d. PKLp Plaosan; dan
e. PKLp Parang.

 

Bagian Keempat
Sistem Perdesaan


Pasal 9

Sistem perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan dengan membentuk PPL meliputi:
a. Desa Milangasri berada di Kecamatan Panekan;
b. Desa Sumberdodol berada di Kecamatan Panekan;
- 14 -
c. Desa Turi berada di Kecamatan Panekan;
d. Desa Cepoko berada di Kecamatan Panekan;
e. Desa Banjarejo berada di Kecamatan Panekan;
f. Desa Madigondo berada di Kecamatan Takeran;
g. Desa Sampung berada di Kecamatan Kawedanan;
h. Desa Tladan berada di Kecamatan Kawedanan;
i. Desa Sayutan berada di Kecamatan Parang;
j. Desa Kentangan berada di Kecamatan Sukomoro;
k. Desa Pupus berada di Kecamatan Lembeyan;
l. Desa Kedungpanji berada di Kecamatan Lembeyan;
m. Desa Temboro berada di Kecamatan Karas;
n. Desa Manjung berada di Kecamatan Barat; dan
o. Desa Karangmojo berada d Kecamatan Kartoharjo.

 

Bagian Kelima
Sistem Jaringan Prasarana Wilayah


Pasal 10

(1) Sistem jaringan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:
a. sistem prasarana utama; dan
b. sistem prasarana lainnya.
(2) Sistem jaringan prasarana wilayah digambarkan pada satu lembar peta tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

 

Sistem Prasarana Utama


Pasal 11

Sistem prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a terdiri atas:
a. sistem jaringan transportasi darat; dan
b. sistem jaringan perkeretaapian.

 

Pasal 12

(1) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a terdiri atas:
a. jaringan jalan;
b. jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan; dan
c. jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
(2) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
a. peningkatan sistem jalan tol berada di Kecamatan Kartoharjo meliputi ruas jalan tol Ngawi - Kertosono;
- 15 -
b. jaringan jalan nasional pada wilayah Kabupaten berupa pengembangan jalan arteri meliputi ruas jalan Madiun – Maospati – Ngawi.
c. jaringan jalan provinsi berupa pengembangan jalan kolektor meliputi:
1. ruas jalan batas Kota Magetan-Maospati;
2. ruas jalan Monginsidi;
3. ruas jalan Diponegoro;
4. ruas jalan Dr. Sutomo;
5. ruas jalan A. Yani;
6. ruas jalan P.B. Sudirman;
7. ruas jalan Pahlawan;
8. ruas jalan Gubernur Suryo; dan
9. ruas jalan Cemorosewu (Batas Provinsi Jawa Tengah) - Batas Kota Magetan.
d. jaringan jalan kabupaten berupa jalan lokal primer meliputi ruas-ruas jalan yang merupakan penghubung antar ibu kota kecamatan.
e. pengembangan jalan Kabupaten meliputi:
1. peningkatan jalan kolektor primer melalui jalan yang menghubungkan wilayah kabupaten dengan wilayah Kabupaten sekitar;
2. peningkatan jalan lokal primer melalui jalan yang menghubungkan kawasan perkotaan dengan PPK dan kawasan fungsional seperti kawasan perdagangan, industri, pariwisata, perkantoran, dan kawasan agropolitan; dan
3. pengembangan, peningkatan jalan kolektor, lokal, yang menuju kawasan pariwisata, industri, agropolitan.
(3) Jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa jaringan trayek angkutan penumpang.
(4) Jaringan trayek angkutan penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijelaskan lebih lanjut di Lampiran III

 

Pasal 13

(1) Jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa terminal.
(2) Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. terminal penumpang; dan
b. terminal barang.
(3) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
a. pengembangan pelayanan terminal penumpang tipe B berada di Kecamatan Maospati;
- 16 -
b. pengembangan terminal penumpang tipe B berada di Kecamatan Magetan;
c. pengembangan terminal tipe C meliputi:
a. Kecamatan Plaosan;
b. Kecamatan Panekan;
c. Kecamatan Parang;
d. Kecamatan Kawedanan;
e. Kecamatan Lembeyan;
f. Kecamatan Poncol; dan
g. Kecamatan Barat.
(4) Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa peningkatan terminal barang berada di Kecamatan Karangrejo.

 

Pasal 14

(1) Sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b terdiri atas:
a. rencana jaringan prasarana perkeretaapian; dan
b. rencana prasarana pelayanan perkeretaapian.
(2) Rencana jaringan prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. pembangunan rel kereta api jalur ganda yang menghubungkan Kota Madiun dan Kota Surakarta; dan
b. pengembangan Stasiun Barat berada di Kecamatan Barat
(3) Rencana prasarana pelayanan perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. peningkatan akses menuju Stasiun Barat berada di Kecamatan Barat; dan
b. peningkatan keamanan jalur pelintasan kereta api.

 

Sistem Prasarana Lainnya
Pasal 15

Sistem prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi:
a. sistem jaringan energi;
b. sistem jaringan sumber daya air;
c. sistem jaringan telekomunikasi; dan
d. sistem jaringan prasarana lingkungan.

 

Pasal 16

(1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a terdiri atas:
a. pembangkit tenaga listrik;
b. jaringan transmisi tenaga listrik;
- 17 -
c. jaringan pipa minyak dan gas bumi; dan
d. energi alternatif.
(2) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) meliputi:
a. Kecamatan Plaosan; dan
b. Kecamatan Poncol.
(3) Jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. pengembangan jaringan SUTET melalui Kecamatan Kartoharjo;
b. pengembangan jaringan SUTT melalui Kecamatan Maospati – Kecamatan Sukomoro – Kecamatan Magetan;
c. pengembangan jaringan udara tegangan menengah (SUTM) di seluruh wilayah Kabupaten;
d. pengembangan jaringan saluran udara tegangan rendah (SUTR) di seluruh wilayah Kabupaten; dan
e. pengembangan daya listrik berupa gardu induk distribusi meliputi:
1. Kecamatan Maospati dengan kapasitas 20 MVA; dan
2. Kecamatan Magetan dengan kapasitas 30 MVA.
(5) Jaringan pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pengembangan Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) meliputi:
a. Kecamatan Karangrejo;
b. Kecamatan Sukomoro; dan
c. Kecamatan Kawedanan.
(6) Energi alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
a. pengembangan energi panas bumi berada di Kecamatan Plaosan; dan
b. pengembangan biogas kotoran ternak.
(7) Pengembangan biogas kotoran ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi:
a. Kecamatan Poncol;
b. Kecamatan Plaosan;
c. Kecamatan Sidorejo;
d. Kecamatan Panekan;
e. Kecamatan Lembeyan;
f. Kecamatan Bendo;
g. Kecamatan Karangrejo;
h. Kecamatan Barat;
i. Kecamatan Ngariboyo;
j. Kecamatan Parang;
k. Kecamatan Karas; dan
l. Kecamatan Sukomoro.

 

Pasal 17

(1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b terdiri atas:
a. sistem jaringan air baku untuk air minum;
b. wilayah danau;
c. wilayah mata air;
d. sistem jaringan irigasi; dan
e. wilayah sungai kabupaten.
(2) Sistem jaringan air baku untuk air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. peningkatan pelayanan;
b. pengelolaan air minum; dan
c. peningkatan sistem jaringan air bersih hingga ke wilayah perdesaan.
(3) Wilayah danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
a. Telaga Pasir; dan
b. Telaga Wahyu.
(4) Wilayah mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
a. 34 (tiga puluh empat) mata air di Kecamatan Panekan;
b. 57 (lima puluh tujuh) mata air di Kecamatan Plaosan;
c. 17 (tujuh belas) mata air di Kecamatan Poncol;
d. 3 (tiga) mata air di Kecamatan Parang;
e. 17 (tujuh belas) mata air di Kecamatan Lembeyan;
f. 6 (enam) mata air di Kecamatan Kawedanan;
g. 5 (lima) mata air di Kecamatan Maospati;
h. 6 (enam) mata air di Kecamatan Takeran;
i. 1 (satu) mata air di Kecamatan Karangrejo; dan
j. 1 (satu) mata air di Kecamatan Magetan.
(5) Mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum di Lampiran IV yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan daerah ini.
(6) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
a. Daerah Irigasi (DI);
b. pengembangan sistem irigasi perpipaan tetes/pancaran; dan
c. sumur pompa air tanah dalam.
(7) DI sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a meliputi:
a. peningkatan jaringan irigasi sederhana dan irigasi setengah teknis terdiri dari 2 (dua) DI yang merupakan kewenangan pemerintah pusat meliputi:
1. DI Saluran Induk Madiun (SIM); dan
2. DI Jejeruk.
- 19 -
b. peningkatan jaringan irigasi sederhana dan irigasi setengah teknis terdiri dari 7 (tujuh) DI yang merupakan kewenangan provinsi meliputi:
1. DI Margopadang;
2. DI Gandongkerik;
3. DI Dung Timun;
4. DI Klalung;
5. DI Kerep;
6. DI Taji; dan
7. DI Kuluhan.
c. peningkatan jaringan irigasi sederhana dan irigasi setengah teknis yang terdiri dari 134 (seratus tigapuluh empat) DI yang merupakan kewenangan kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran V merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
d. Pengembangan sistem irigasi perpipaan tetes/pancaran dilakukan dengan menggunakan springkler meliputi:
1. Kecamatan Poncol;
2. Kecamatan Panekan;
3. Kecamatan Plaosan; dan
4. Kecamatan Sidorejo.

 

Pasal 18

(1) Wilayah sungai kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 pada ayat (1) huruf e meliputi:
a. wilayah sungai kabupaten;
b. waduk; dan
c. embung.
(2) Wilayah sungai kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. Sungai Gandong;
b. Sungai Bringin;
c. Sungai Semawur;
d. Sungai Ngelang;
e. Sungai Ulo;
f. Sungai Purwodadi;
g. Sungai Jungke; dan
h. Sungai Tinil.
(3) Wilayah waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa wilayah Waduk Gonggang berada di Kecamatan Poncol.
(4) Wilayah embung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
a. wilayah embung berada di Kecamatan Ngariboyo meliputi:
1. Embung Banyudono;
2. Embung Titangkrajan;
3. Embung Selotinatah; dan
4. Embung Bangsri.
b. wilayah Embung Manjung berada di Kecamatan Panekan;
c. wilayah Embung Dukuh berada di Kecamatan Bendo; dan
d. wilayah embung berada di Kecamatan Parang meliputi:
1. Embung Jokerto; dan
2. Embung Tamanarum.

 

Pasal 19

(1) Sistem telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c terdiri atas:
a. sistem kabel; dan
b. sistem nirkabel;
(2) Sistem kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa peningkatan jaringan kabel telekomunikasi hingga pelosok Kabupaten.
(3) Sistem nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. peningkatan dan pengembangan layanan internet sebagai fasilitas umum di seluruh kecamatan; dan
b. pengembangan menara telekomunikasi diarahkan pada upaya pemanfaatan menara telekomunikasi secara bersama dalam rangka efisiensi ruang sesuai rencana penataan menara telekomunikasi yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

 

Pasal 20

(1) Sistem jaringan prasarana lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d terdiri atas:
a. sistem jaringan persampahan;
b. sistem jaringan sanitasi;
c. sistem jaringan pengelolaan air limbah;
d. sistem drainase; dan
e. jalur dan ruang evakuasi bencana.
(2) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. penyusunan rencana induk pengelolaan persampahan kabupaten;
b. penyediaan Tempat Penampungan Sementara (TPS) menggunakan kontainer meliputi:
1. Kecamatan Magetan;
2. Kecamatan Plaosan;
3. Kecamatan Panekan;
4. Kecamatan Maospati;
5. Kecamatan Karangrejo; dan
6. Kecamatan Kawedanan.
- 21 -
c. pengadaan kontainer sampah dan kendaraan pengangkut sampah dari TPS ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);
d. pengembangan TPA Milangasri berada di Desa Milangasri dengan sistem sanitary landfill; dan
e. upaya minimalisasi laju timbulan sampah dengan melakukan pendekatan reduce, reuse, dan recycle (3R).
(3) Pengembangan prasarana sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. pemanfaatan secara optimal fasilitas sanitasi yang ada; dan
b. pembangunan prasarana sanitasi massal.
(4) Sistem jaringan pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a. pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) industri kulit berada di Kecamatan Ngariboyo;
b. pengembangan dan revitalisasi Instalasi Pengelolaan Limbah Tinja berada di Kecamatan Panekan;
c. penangan limbah B3 dengan membuat intalasi tambahan sebelum dikelola lebih lanjut; dan
d. pengelolaan penanganan air limbah dari kegiatan meliputi:
1. industri;
2. rumah sakit;
3. hotel;
4. restoran; dan
5. rumah tangga.
(5) Sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan sebagai sistem pengendali banjir meliputi:
a. pembangunan dan peningkatan saluran drainase perkotaan di Kabupaten meliputi:
1. kawasan permukiman padat;
2. kawasan kumuh; dan
3. kawasan sekitar pasar.
b. pembangunan dan peningkatan saluran drainase kanan-kiri jalan pada ruas jalan meliputi:
1. jalan nasional;
2. jalan provinsi;
3. jalan kabupaten; dan
4. jalan desa.
c. normalisasi peningkatan saluran primer; dan
d. normalisasi saluran sekunder di kawasan perkotaan.
(6) Jalur dan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas:
a. jalur evakuasi bencana; dan
b. ruang evakuasi bencana
- 22 -
(7) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a meliputi:
a. jalur evakuasi bencana gerakan tanah;
b. jalur evakuasi bencana banjir; dan
c. jalur evakuasi bencana letusan gunung berapi.
(8) Ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi:
a. stadion;
b. lapangan;
c. RTH;
d. bangunan kantor pemerintah;
e. bangunan fasilitas sosial; dan
f. bangunan fasilitas umum.
(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai jalur dan ruang evakuasi diatur dengan peraturan Bupati.

BAB IV
RENCANA POLA RUANG WILAYAH

 

Bagian Pertama
Umum

 

Pasal 21

(1) Rencana pola ruang wilayah terdiri atas:
a. kawasan lindung; dan
b. kawasan budidaya.
(2) Rencana pola ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian minimal 1:50.000 tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

 

Bagian Kedua
Kawasan Lindung


Pasal 22

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a terdiri atas:
a. kawasan hutan lindung;
b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
c. kawasan perlindungan setempat;
d. kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;
e. kawasan rawan bencana alam; dan
f. kawasan lindung geologi.

 

Pasal 23

Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf a dengan luas kurang lebih 3.982 (tiga ribu sembilan ratus delapan puluh dua) hektar meliputi:
a. Kecamatan Plaosan dengan luas kurang lebih 508 (lima ratus delapan) hektar;
b. Kecamatan Poncol dengan luas kurang lebih 1.505 (seribu lima ratus lima) hektar;
c. Kecamatan Panekan dengan luas kurang lebih 45 (empat puluh lima) hektar; dan
d. Kecamatan Sidorejo dengan luas kurang lebih 1.924 (seribu sembilan ratus dua puluh empat) hektar.

 

Pasal 24

(1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf b berupa kawasan resapan air.
(2) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas kurang lebih 492 (empat ratus sembilan puluh dua) hektar meliputi:
a. Kecamatan Panekan dengan luas kurang lebih 284 (dua ratus delapan puluh empat) hektar;
b. Kecamatan Poncol dengan luas kurang lebih 136 (seratus tiga puluh enam) hektar; dan
c. Kecamatan Parang dengan luas kurang lebih 72 (tujuh puluh dua) hektar.

 

Pasal 25

(1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c terdiri atas:
a. sempadan sungai;
b. kawasan sekitar waduk;
c. kawasan sekitar danau;
d. kawasan sekitar mata air;
e. sempadan irigasi; dan
f. RTH kawasan perkotaan.
(2) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di seluruh kecamatan yang dilewati oleh sungai meliputi:
a. Sungai Gandong;
b. Sungai Bringin;
c. Sungai Semawur;
d. Sungai Ngelang;
e. Sungai Ulo;
f. Sungai Purwodadi;
- 24 -
g. Sungai Jungke; dan
h. Sungai Tinil.
(3) Kawasan sekitar waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa kawasan Waduk Gonggang berada di Kecamatan Poncol.
(4) Kawasan sekitar danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a. Telaga Wahyu berada di Kecamatan Plaosan; dan
b. Telaga Sarangan berada di Kecamatan Plaosan.
(5) Kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
a. kawasan dengan jarak 200 (dua ratus) meter sekeliling mata air di luar kawasan permukiman; dan
b. kawasan dengan jarak 100 (seratus) meter sekeliling mata air di dalam kawasan permukiman.
(6) Sempadan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi kawasan sepanjang kanan dan kiri saluran irigasi primer dan sekunder baik irigasi bertangggul maupun tidak bertanggul.
(7) Kawasan peruntukan RTH perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dengan luas kurang lebih 5.222,13 (lima ribu dua ratus dua puluh dua koma tiga belas) hektar atau 32,59 % (tiga puluh dua koma lima puluh sembilan per seratus) dari luas perkotaan.

 

Pasal 26

(1) Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d berupa kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.
(2) Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Candi Reog berada di Kecamatan Panekan;
b. Candi Simbatan berada di Kecamatan Takeran; dan
c. Situs Kuno Watu Ongko berada di Kecamatan Plaosan.

 

Pasal 27

(1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e terdiri atas:
a. kawasan rawan banjir;
b. kawasan rawan gerakan tanah; dan
c. kawasan rawan kekeringan.
(2) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. Kali Kanal berada di Desa Pencol Kecamatan Kartoharjo;
b. Kali Watu berada di Desa Jeruk Kecamatan Kartoharjo;
c. Kali Madiun berada di Desa Kerang, Kecamatan Takeran; dan
d. Kali Ngelang, Desa Ngelang, Kecamatan Karangmojo.
- 25 -
(3) Kawasan rawan gerakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. Kecamatan Poncol;
b. Kecamatan Plaosan; dan
c. Kecamatan Parang.
(4) Kawasan rawan kekeringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a. Kecamatan Bendo;
b. Kecamatan Karas;
c. Kecamatan Kawedanan
d. Kecamatan Lembeyan;
e. Kecamatan Magetan;
f. Kecamatan Ngariboyo;
g. Kecamatan Panekan;
h. Kecamatan Parang;
i. Kecamatan Sukomoro;

 

Pasal 28

(1) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf f berupa kawasan rawan bencana alam geologi.
(2) Kawasan rawan bencana alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kawasan rawan bencana Gunung Berapi Lawu meliputi :
a. Kali Gonggang meliputi:
1. Kecamatan Poncol;
2. Kecamatan Parang; dan
3. Kecamatan Lembeyan.
b. Gunung Bancak meliputi:
1. Kecamatan Lembeyan;
2. Kecamatan Kawedanan; dan
3. Kecamatan Parang.
c. Kali Ginuk berada di Desa Ginuk Kecamatan Karas;
d. Kali Trinil meliputi:
1. Kecamatan Panekan;
2. Kecamatan Karas; dan
3. Kecamatan Sukomoro
e. Kali Catur berada di Kecamatan Panekan.

 

Bagian Ketiga
Kawasan Budidaya


Pasal 29

Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b terdiri atas:
a. kawasan peruntukan hutan produksi;
b. kawasan peruntukan hutan rakyat;
c. kawasan peruntukan pertanian;
d. kawasan peruntukan perikanan;
e. kawasan peruntukan pertambangan;
f. kawasan peruntukan industri;
g. kawasan peruntukan pariwisata;
h. kawasan peruntukan permukiman; dan
i. kawasan peruntukan lainnya.

 

Pasal 30

Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a dengan luas kurang lebih 2.360 (dua ribu tiga ratus enam puluh) hektar meliputi:
a. Kecamatan Parang dengan luas kurang lebih 882 (delapan ratus delapan puluh dua) hektar;
b. Kecamatan Panekan dengan luas kurang lebih 323 (tiga ratus dua puluh tiga) hektar;
c. Kecamatan Poncol dengan luas kurang lebih 103 (seratus tiga) hektar;
d. Kecamatan Plaosan dengan luas kurang lebih 248 (dua ratus empat puluh delapan) hektar;
e. Kecamatan Sidorejo dengan luas kurang lebih 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) hektar; dan
f. Kecamatan Lembeyan dengan luas kurang lebih 566 (lima ratus enam puluh enam) hektar.

 

Pasal 31

Kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b dengan luas kurang lebih 2.825 (dua ribu delapan ratus dua puluh lima) hektar tersebar di seluruh wilayah Kabupaten.

 

Pasal 32

Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c terdiri atas :
a. kawasan budidaya pertanian tanaman pangan;
b. kawasan budidaya hortikultura;
c. kawasan budidaya perkebunan; dan
d. kawasan budidaya peternakan.

 

Pasal 33

(1) Kawasan budidaya pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 huruf a terdiri atas:
a. budidaya tanaman pangan pada lahan basah; dan
b. budidaya tanaman pangan pada lahan kering.
- 27 -
(2) Budidaya tanaman pangan pada lahan basah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
a. sawah irigasi; dan
b. sawah bukan irigasi.
(3) Sawah irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan luas kurang lebih 27.272 (dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua) hektar meliputi:
a. Kecamatan Poncol dengan luas kurang lebih 612 (enam ratus dua belas) hektar;
b. Kecamatan Parang dengan luas kurang lebih 1.439 (seribu empat ratus tiga puluh sembilan) hektar;
c. Kecamatan Lembeyan dengan luas kurang lebih 2.443 (dua ribu empat ratus empat puluh tiga) hektar;
d. Kecamatan Takeran dengan luas kurang lebih 1.314 (seribu tiga ratus empat belas) hektar;
e. Kecamatan Nguntoronadi dengan luas kurang lebih 1.063 (seribu enam puluh tiga) hektar;
f. Kecamatan Kawedanan dengan luas kurang lebih 1.858 (seribu delapan ratus lima puluh delapan) hektar;
g. Kecamatan Magetan dengan luas kurang lebih 1.285 (seribu dua ratus delapan puluh lima) hektar;
h. Kecamatan Ngariboyo dengan luas kurang lebih 1.691 (seribu enam ratus sembilan puluh satu) hektar;
i. Kecamatan Plaosan dengan luas kurang lebih 1.188(seribu seratu delapan puluh delapan) hektar;
j. Kecamatan Sidorejo dengan luas kurang lebih 901 (sembilan ratus satu) hektar;
k. Kecamatan Panekan dengan luas kurang lebih 2.500 (dua ribu lima ratus) hektar;
l. Kecamatan Sukomoro dengan luas kurang lebih 1.916 (seribu sembilan ratus enam belas) hektar;
m. Kecamatan Bendo dengan luas kurang lebih 1.268 (seribu dua ratus enam puluh delapan) hektar;
n. Kecamatan Maospati dengan luas kurang lebih 1.286 (seribu dua delapan puluh enam) hektar;
o. Kecamatan Karangrejo dengan luas kurang lebih 929 (sembilan ratus dua puluh sembilan) hektar;
p. Kecamatan Karas dengan luas kurang lebih 2.083 (dua ribu delapan puluh tiga) hektar;
q. Kecamatan Barat dengan luas kurang lebih 1.568 (seribu lima ratus enam puluh delapan) hektar; dan
r. Kecamatan Kartoharjo dengan luas kurang lebih 1.928 (seribu sembilan ratus dua puluh delapan) hektar.
- 28 -
(4) Sawah bukan irigasi sebagaiman dimaksud pada ayat (2) huruf b seluas kurang lebih 1.198 (seribu seratus sembilan puluh delapan) hektar meliputi:
a. Kecamatan Poncol dengan luas kurang lebih 55 (lima puluh lima) hektar;
b. Kecamatan Parang dengan luas kurang lebih 401 (empat ratus enam puluh satu) hektar;
c. Kecamatan Lembeyan dengan luas kurang lebih 160 (seratus enam puluh) hektar;
d. Kecamatan Takeran dengan luas kurang lebih 46 (empat puluh enam) hektar;
e. Kecamatan Nguntoronadi dengan luas kurang lebih 21 (dua puluh satu) hektar;
f. Kecamatan Kawedanan dengan luas kurang lebih 30 (tiga puluh) hektar;
g. Kecamatan Magetan dengan luas kurang lebih 4 (empat) hektar;
h. Kecamatan Ngariboyo dengan luas kurang lebih 199 (seratus Sembilan puluh sembilan) hektar;
i. Kecamatan Sidorejo dengan luas kurang lebih 14 (empat belas) hektar;
j. Kecamatan Panekan dengan luas kurang lebih 8 (delapan) hektar;
k. Kecamatan Sukomoro dengan luas kurang lebih 2 (dua) hektar;
l. Kecamatan Bendo dengan luas kurang lebih 77 (tujuh puluh tujuh) hektar; dan
m. Kecamatan Karas dengan luas kurang lebih 181 (seratus delapan puluh satu hektar) hektar.
(5) Budidaya tanaman pangan pada lahan kering sebagaiman dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 40.552 (empat puluh ribu lima ratus lima puluh dua) hektar meliputi:
a. Kecamatan Poncol dengan luas kurang lebih 4.463 (empat ribu empat ratus enam puluh tiga) hektar;
b. Kecamatan Parang dengan luas kurang lebih 5.324 (lima ribu tiga ratus dua puluh empat) hektar;
c. Kecamatan Lembeyan dengan luas kurang lebih 2.881 (dua ribu delapan ratus delapan puluh satu) hektar;
d. Kecamatan Takeran dengan luas kurang lebih 1.186 (seribu seratus delapan puluh enam) hektar;
e. Kecamatan Nguntoronadi dengan luas kurang lebih 587 (lima ratus delapan puluh tujuh) hektar;
f. Kecamatan Kawedanan dengan luas kurang lebih 1.856 (seribu delapan ratus lima puluh enam) hektar;
g. Kecamatan Magetan dengan luas kurang lebih 852 (delapan ratus lima puluh dua) hektar;
- 29 -
h. Kecamatan Ngariboyo dengan luas kurang lebih 2.123(dua ribu seratus dua puluh tiga) hektar;
i. Kecamatan Plaosan dengan luas kurang lebih 5.421 (lima ribu empat ratus dua puluh satu) hektar;
j. Kecamatan Sidorejo dengan luas kurang lebih 3.000 (tiga ribu) hektar;
k. Kecamatan Panekan dengan luas kurang lebih 3.914 (tiga ribu sembilan ratus empat belas) hektar;
l. Kecamatan Sukomoro dengan luas kurang lebih 1.375 (seribu tiga ratus tujuh puluh lima) hektar;
m. Kecamatan Bendo dengan luas kurang lebih 2.945 (dua ribu sembilan ratus empat puluh lima) hektar;
n. Kecamatan Maospati dengan luas kurang lebih 1.235 (seribu dua ratus tiga puluh lima) hektar;
o. Kecamatan Karangrejo dengan luas kurang lebih 586 (lima ratus delapan puluh enam) hektar;
p. Kecamatan Karas dengan luas kurang lebih 1.495 (seribu empat ratus sembilan puluh lima) hektar;
q. Kecamatan Barat dengan luas kurang lebih 704 (tujuh ratus empat) hektar; dan
r. Kecamatan Kartoharjo dengan luas kurang lebih 575 (lima ratus tujuh puluh lima) hektar.
(6) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LPPB) meliputi sawah irigasi teknis dan sawah irigasi setengah teknis seluas kurang lebih 19.084 (sembilan belas ribu delapan puluh empat) hektar tersebar di seluruh wilayah Kabupaten.

 

Pasal 34

(1) Kawasan budidaya hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b terdiri atas:
a. kawasan hortikultura sayur; dan
b. kawasan hortikultura buah.
(2) Kawasan hortikultura sayur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 2.387 (dua ribu tiga ratus delapan puluh tujuh) hektar meliputi:
a. kawasan hortikultura sayur dengan luas kurang lebih 883 (delapan ratus delapan puluh tiga) hektar berada di Kecamatan Plaosan dengan komoditas terdiri atas:
1. bawang merah;
2. bawang daun;
3. ketang;
4. kubis;
5. kembang kol;
6. sawi;
- 30 -
7. wortel;
8. buncis;
9. tomat;
10. cabe besar;
11. ketimun;
12. kacang panjang; dan
13. labu siam.
b. kawasan hortikultura sayur dengan luas kurang lebih 254 (dua ratus lima puluh empat) hektar berada di Kecamatan Sidorejo dengan komoditas terdiri atas:
1. bawang merah;
2. bawang daun;
3. kentang;
4. kubis;
5. kembang kol;
6. sawi;
7. kacang panjang;
8. cabe rawit;
9. tomat;
10. buncis;
11. ketimun; dan
12. labu siam.
c. kawasan hortikultura sayur dengan luas kurang lebih 216 (dua ratus enam belas) hektar berada di Kecamatan Poncol dengan komuditas terdiri atas:
1. bawang merah;
2. bawang daun;
3. kentang;
4. kubis;
5. wortel;
6. cabe rawi;
7. buncis;
8. ketimun; dan
9. labu siam.
d. kawasan hortikultura sayur dengan luas kurang lebih 655 (enam ratus limapuluh lima) hektar berada di Kecamatan Panekan dengan komoditas terdiri atas:
1. bawang merah;
2. kubis;
3. kembang kol;
4. sawi;
5. kacang panjang; dan
6. cabe rawit.
- 31 -
e. kawasan hortikultura sayur dengan luas kurang lebih 280 (duaratus delapan puluh) hektar berada di Kecamatan Bendo dengan komoditas terdiri atas:
a. kacang panjang;
b. cabe besar;
c. ketimun;
d. kangkung;
e. terong; dan
f. bayam.
f. kawasan hortikultura sayur dengan luas kurang lebih 57 (lima puluh tujuh) hektar berada di Kecamatan Takeran dengan komoditas terdiri atas:
1. kacang panjang;
2. kangkung;
3. bayam;
4. sawi putih; dan
5. terong.
g. kawasan hortikultura sayur dengan luas kurang lebih 42 (empat puluh dua) hektar berada di Kecamatan Lembeyan dengan komoditas terdiri atas:
1. terung;
2. sawi;
3. kacang panjang;
4. cabe besar;
5. cabe rawit; dan
6. bayam.
(3) Kawasan hortikultura buah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 2.546 (dua ribu lima ratus empat puluh enam) hektar meliputi:
a. kawasan komoditas jeruk besar dengan luas kurang lebih 1.221 (seribu duaratus duapuluh satu) hektar meliputi:
1. Kecamatan Bendo dengan luas kurang lebih 387 (tiga ratus delapan puluh tujuh) hektar;
2. Kecamatan Takeran dengan luas kurang lebih 119 (seratus sembilan belas) hektar;
3. Kecamatan Sukomoro dengan luas kurang lebih 518 (lima ratus delapan belas) hektar;
4. Kecamatan Kawedanan dengan luas kurang lebih 101 (seratus satu) hektar; dan
5. Kecamatan Magetan dengan luas kurang lebih 96 (sembilan puluh enam) hektar.
b. kawasan komoditas jeruk kecil dengan luas kurang lebih 70 (tujuh puluh) hektar meliputi:
1. Kecamatan Parang dengan luas kurang lebih 48 (empat puluh delapan) hektar; dan
2. Kecamatan Bendo dengan luas kurang lebih 22 (dua puluh dua) hektar.
c. kawasan komoditas durian dengan luas kurang lebih 95 (sembilan puluh lima) hektar meliputi:
1. Kecamatan Poncol dengan luas kurang lebih 25 (dua puluh lima) hektar;
2. Kecamatan Panekan dengan luas kurang lebih 19 (sembilan belas) hektar;
3. Kecamatan Plaosan dengan luas kurang lebih 42 (empat puluh dua) hektar; dan
4. Kecamatan Parang dengan luas kurang lebih 9 (sembilan) hektar.

 

Pasal 35

(1) Kawasan budidaya perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c komoditasnya terdiri atas:
b. tebu;
c. jeruk pamelo;
d. kopi;
e. tembakau;
f. kelapa;
g. jambu mente;
h. melinjo; dan
i. durian tawin.
(2) Kawasan peruntukan perkebunan dengan luas kurang lebih 13.840 (tiga belas ribu delapan ratus empat puluh) hektar meliputi:
a. Kecamatan Poncol dengan luas kurang lebih 840 (delapan ratus empat puluh) hektar;
b. Kecamatan Parang dengan luas kurang lebih 1.593 (seribu lima ratus sembilan puluh tiga) hektar;
c. Kecamatan Lembeyan dengan luas kurang lebih 435 (empat ratus tiga puluh lima) hektar;
d. Kecamatan Takeran dengan luas kurang lebih 540 (lima ratus empat puluh) hektar;
e. Kecamatan Nguntoronadi dengan luas kurang lebih 372 (tiga ratus tujuh puluh dua) hektar;
f. Kecamatan Kawedanan dengan luas kurang lebih 1.276 (seribu dua ratus tujuh puluh enam) hektar;
g. Kecamatan Magetan dengan luas kurang lebih 193 (seratus sembilan puluh tiga) hektar;
h. Kecamatan Ngariboyo dengan luas kurang lebih 378 (tiga ratus tujuh puluh delapan) hektar;
- 33 -
i. Kecamatan Plaosan dengan luas kurang lebih 327 (tiga ratus dua puluh tujuh) hektar;
j. Kecamatan Sidorejo dengan luas kurang lebih 456 (empat ratus lima puluh enam) hektar;
k. Kecamatan Panekan dengan luas kurang lebih 1.415 (seribu empat ratus lima belas) hektar;
l. Kecamatan Sukomoro dengan luas kurang lebih 1.113 (seribu seratus tiga belas) hektar;
m. Kecamatan Bendo dengan luas kurang lebih 1.496 (seribu empat ratus sembilan puluh enam) hektar;
n. Kecamatan Maospati dengan luas kurang lebih 961 (sembilan ratus enam puluh satu) hektar;
o. Kecamatan Karangrejo dengan luas kurang lebih 710 (tujuh ratus sepuluh) hektar;
p. Kecamatan Karas dengan luas kurang lebih 845 (delapan ratus empat puluh lima) hektar;
q. Kecamatan Barat dengan luas kurang lebih 383 (tiga ratus delapan puluh tiga) hektar; dan
r. Kecamatan Kartoharjo dengan luas kurang lebih 507 (lima ratus tujuh) hektar.

 

Pasal 36

(1) Kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d terdiri atas :
a. ternak besar;
b. ternak kecil; dan
c. ternak unggas.
(2) Ternak besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a meliputi :
a. Kecamatan Poncol;
b. Kecamatan Plaosan;
c. Kecamatan Parang;
d. Kecamatan Sidorejo;
e. Kecamatan Lembeyan;
f. Kecamatan Bendo;
g. Kecamatan Sukomoro;
h. Kecamatan Barat;
i. Kecamatan Karas;
j. Kecamatan Nguntoronadi;
k. Kecamatan Karangrejo;
l. Kecamatan Kartoharjo;
m. Kecamatan Maospati;
n. Kecamatan Ngariboyo;
o. Kecamatan Takeran;
p. Kecamatan Panekan; dan
- 34 -
q. Kecamatan Kawedanan.
(3) Ternak kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b meliputi:
a. Kecamatan Parang;
b. Kecamatan Panekan;
c. Kecamatan Bendo;
d. Kecamatan Lembeyan;
e. Kecamatan Takeran;
f. Kecamatan Plaosan;
g. Kecamatan Panekan;
h. Kecamatan Karas;
i. Kecamatan Kawedanan;
j. Kecamatan Magetan; dan
k. Kecamatan Poncol.
(4) Ternak unggas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c meliputi:
a. Kecamatan Takeran;
b. Kecamatan Panekan;
c. Kecamatan Plaosan;
d. Kecamatan Kawedanan;
e. Kecamatan Sidorejo;
f. Kecamatan Nguntoronadi;
g. Kecamatan Karas;
h. Kecamatan Lembeyan;
i. Kecamatan Parang;
j. Kecamatan Sukomoro; dan
k. Kecamatan Bendo.

 

Pasal 37

Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d berupa perikanan darat meliputi:
(1) Perikanan budidaya perikanan darat terdiri atas:
a. budidaya perikanan darat ikan nila dan ikan tombro meliputi:
1. Kecamatan Panekan;
2. Kecamatan Poncol;
3. Kecamatan Plaosan;
4. Kecamatan Sidorejo;
5. Kecamatan Parang;
6. Kecamatan Lembeyan; dan
7. Kecamatan Kawedanan
b. budidaya perikanan darat ikan gurami meliputi:
1. Kecamatan Parang;
2. Kecamatan Lembeyan; dan
3. Kecamatan Kawedanan
c. budidaya perikanan darat ikan patin dan ikan lele meliputi:
1. Kecamatan Bendo;
- 35 -
2. Kecamatan Takeran;
3. Kecamatan Ngutoronadi;
4. Kecamatan Sukomoro;
5. Kecamatan Karas;
6. Kecamatnan Karangrejo;
7. Kecamatan Kartoharjo;
8. Kecamatan Barat; dan
9. Kecamatan Maospati.
(2) Balai Benih Ikan (BBI) perikana darat meliputi:
a. Kecamatan Sukomoro; dan
b. Kecamatan Plaosan.

 

Pasal 38

Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 huruf e terdiri atas:
a. pertambangan mineral; dan
b. pertambangan panas bumi.

 

Pasal 39

(1) Pertambangan mineral sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 huruf a berupa pertambangan batuan meliputi:
a. pertambangan batuan andesit meliputi:
1. Kecamatan Parang;
2. Kecamatan Poncol;
3. Kecamatan Plaosan;
4. Kecamatan Sukomoro; dan
5. Kecamatan Bendo.
b. pertambangan pasir bangunan meliputi:
1. Kecamatan Takeran;
2. Kecamatan Bendo;
3. Kecamatan Parang;
4. Kecamtan Sukomoro;
5. Kecamatan Lembeyan; dan
6. Kecamatan Karangrejo
(2) Pertambangan panas bumi sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 huruf b berada di Gunung Lawu Kecamatan Plaosan.

 

Pasal 40

Kawasan peruntukan industri sebagaiman dimaksud dalam Pasal 29 huruf f terdiri atas:
a. industri besar;
b. industri menengah; dan
c. industri kecil dan industri rumah tangga.

 

Pasal 41

(1) Industri besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a berupa Industri gula dengan dukungan budidaya tanaman tebu meliputi:
a. Pabrik Gula Redjosari berada di Kecamatan Kawedanan; dan
b. Pabrik Gula Purwodadie berada di Kecamatan Karangrejo.
(2) Industri menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b berupa industri kulit meliputi:
a. Kecamatan Magetan; dan
b. Kecamatan Ngariboyo.
(3) Industri kecil dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 huruf c terdiri atas:
a. industri batik sidomukti berada di Kecamatan Plaosan
b. industri kerajinan genteng meliputi:
1. Kecamatan Maospati;
2. Kecamatan Karas;
3. Kecamatan Barat;
4. Kecamatan Kawedanan;
5. Kecamatan Bendo; dan
6. Kecamatan Sukomoro.
c. industri kerajinan batu bata meliputi:
1. Kecamatan Maospati;
2. Kecamatan Karas;
3. Kecamatan Barat;
4. Kecamatan Kawedanan;
5. Kecamatan Bendo; dan
6. Kecamatan Sukomoro.
d. industri kerajinan gerabah meliputi:
1. Kecamatan Kawedanan;
2. Kecamatan Lembeyan; dan
3. Kecamatan Parang.

 

Pasal 42

Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf g terdiri atas:
a. kawasan wisata alam;
b. kawasan budaya; dan
c. kawasan wisata buatan.

 

Pasal 43

(1) Kawasan wisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a meliputi:
a. Telaga Sarangan berada di Kecamatan Plaosan;
b. Telaga Wahyu berada di Kecamatan Plaosan;
c. Obyek Wisata Puncak Lawu berada di Kecamatan Plaosan;
- 37 -
d. Air terjun Tirtosari berada di Kecamatan Plaosan;
e. Air terjun Pundak Kiwo berada di Kecamatan Plaosan; dan
f. Waduk Gonggang berada di Kecamatan Poncol.
(2) Kawasan pariwisata budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b meliputi:
a. Makam G.B.R.Ay. Maduretno dan K.P.A.H. Ronggo Prawirodirdjo III berada di Kecamatan Kawedanan;
b. Monumen Soco berada di Kecamatan Bendo;
c. Candi Simbatan dan Arca Dewi Sri berada di Kecamatan Takeran;
d. Candi Reog berada di Kecamatan Panekan; dan
e. Prasasti Watu Ongko berada di Kecamatan Plaosan.
(3) Kawasan pariwisata buatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c meliputi:
a. obyek wisata bumi perkemahan berada di Kecamatan Plaosan meliputi:
1. Obyek Wisata Bumi Perkemahan Mojosemi; dan
2. Obyek Wisata Bumi Perkemahan Sarangsari;
b. Taman Ria Manunggal berada di Kecamatan Magetan;
c. Taman Ria Kosala Tirta berada di Kecamatan Maospati; dan
d. Sumber Clelek berada di Kecamatan Nguntoronadi.

 

Pasal 44

(1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf h dengan luas kurang lebih 13.928 (tiga belas ribu sembilan ratus duapuluh delapan) hektar terdiri atas:
a. kawasan permukiman perkotaan; dan
b. kawasan permukiman perdesaan.
(2) Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 7.958 (tujuh ribu sembilan ratus limapuluh delapan) hektar meliputi:
a. permukiman perkotaan Magetan berada di Kecamatan Magetan; dan
b. permukiman perkotaan yang merupakan bagian dari ibukota kecamatan.
(3) Kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan dengan luas kurang lebih 5.969 (lima ribu sembilan ratus enam puluh sembilan) hektar berada di seluruh wilayah kabupaten.

 

Pasal 45

(1) Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 huruf i berupa kawasan pertahanan dan keamanan.
(2) Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
- 38 -
a. Kawasan Lanud Iswahyudi dengan luas kurang lebih 778 (tujuh ratus tujuh puluh delapan) hektar meliputi:
1. Kecamatan Maospati; dan
2. Kecamatan Bendo.
b. Markas Komando Kewilayaahan Tentara Nasional Indonesia (TNI) meliputi:
1. kantor Komando Rayon Militer (Koramil) berada di seluruh kecamatan; dan
2. kantor Komando Distrik Militer (Kodim) berada di kecamatan Magetan;
c. kantor Kepolisian Republik Indonesia meliputi:
1. kantor Kepolisian Sektor (Polsek) berada di seluruh kecamatan; dan
2. kantor Kepolisian Resor (Polres) berada di kecamatan Magetan;
d. kawasan gudang amunisi berada di Kecamatan Sidorejo; dan
e. kawasan Sekolah Calon Tamtama-A (Secata-A) berada di Kecamatan Magetan.

BAB V
KAWASAN STRATEGIS


Pasal 46

(1) Kawasan yang merupakan kawasan strategis Kabupaten terdiri atas:
a. kawasan strategis kepentingan ekonomi;
b. kawasan strategis kepentingan sosial budaya; dan
c. kawasan strategis kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan;
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kawasan strategis akan disusun dengan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Strategis.
(3) Kawasan strategis digambarkan pada satu lembar peta tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

 

Pasal 47

(1) Kawasan strategis kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a terdiri atas:
a. kawasan agropolitan;
b. kawasan industri kecil dan sentra industri kecil; dan
c. kawasan pariwisata.
(2) Kawasan agropolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
a. kawasan agropolitan hortikultura meliputi:
1. Kecamatan Plaosan;
- 39 -
2. Kecamatan Panekan;
3. Kecamatan Sidorejo;dan
4. Kecamatan Poncol;
b. kawasan agropolitan perkebunan meliputi:
1. Kecamatan Bendo;
2. Kecamatan Takeran;
3. Kecamatan Sukomoro; dan
4. Kecamatan Kawedanan.
(3) Kawasan industri kecil dan sentra industri kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. Sentra Kerajinan Kulit berada di Kecamatan Magetan dan Ngariboyo;
b. Sentra Kerajinan Bambu berada di Kecamatan Magetan;
c. Sentra Kerajinan Gamelan berada di Kecamatan Karangrejo;
d. Sentra Makanan Khas Magetan berada di Kecamatan Magetan;
e. Industri Ayam Panggang Gandu berada di Kecamatan Karangrejo; dan
f. Sentra Kerajinan Batik Sidomukti berada di Kecamatan Sidorejo.
(4) Kawasan strategis kepentingan pariwisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 huruf ayat (1) b meliputi:
a. wisata alam Sarangan berada di Kecamatan Plaosan;
b. wisata rekreasi buatan meliputi:
1. Taman Ria Manunggal berada di Kecamatan Magetan; dan
2. Taman Wisata Kosala Tirta berada di Kecamatan Maospati.

 

Pasal 48

Kawasan strategis kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 huruf ayat (1) b meliputi:
a. Makam G.B.R.Ay. Maduretno berada di Kecamatan Kawedanan;
b. Makam K.P.A.H. Ronggo Prawirodirdjo III berada di Kecamatan Plaosan;
c. Monumen Soco berada di Kecamatan Bendo;
d. Candi Simbatan dan Arca Dewi Sri berada di Kecamatan Takeran;
e. Candi Reog berada di Kecamatan Panekan; dan
f. Prasasti Watu Ongko berada di Kecamatan Plaosan.

 

Pasal 49

Kawasan strategis kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c, meliputi :
a. kawasan di sekitar lereng Gunung Lawu meliputi:
1. Kecamatan Plaosan;
2. Kecamatan Poncol;
3. Kecamatan Sidorejo; dan
4. Kecamatan Panekan.
- 40 -
b. kawasan resapan air meliputi:
1. Kecamatan Plaosan;
2. Kecamatan Poncol;
3. Kecamatan Sidorejo;
4. Kecamatan Panekan;
5. Kecamatan Parang;
6. Kecamatan Lembeyan; dan
7. Kecamatan Kawedanan.
c. kawasan di sekitar perairan umum berupa kegiatan perikanan budidaya kurang lebih 2 (dua) persen dari luas total untuk menjaga kualitas air meliputi:
1. kawasan di sekitar Telaga Sarangan dan Telaga Wahyu berada di Kecamatan Plaosan; dan
2. kawasan di sekitar waduk Gonggang berada di Kecamatan Poncol.

BAB VI
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH


Bagian Pertama
Umum


Pasal 50

(1) Arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten merupakan indikasi program utama yang memuat uraian program atau kegiatan, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan tahapan pelaksanaan.
(2) Arahan pemanfaatan ruang terdiri atas:
a. perwujudan rencana struktur ruang;
b. perwujudan rencana pola ruang; dan
c. perwujudan rencana kawasan strategis.
(3) Perumusan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur ruang dan pola ruang wilayah dan kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan prioritas pelaksanaan pembangunan yang disusun berdasarkan atas kemampuan pembiayaan dan kegiatan yang mempunyai efek mengganda sesuai arahan umum pembangunan daerah.
(4) Pelaksanaan RTRW Kabupaten terbagi dalam 4 (empat) tahapan meliputi:
a. Tahap I (tahun 2011-2015);
b. Tahap II (tahun 2016-2020);
c. Tahap III (tahun 2021-2025); dan
d. Tahap IV (tahun 2026-2031).
(5) Matrik indikasi program utama tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

 

Bagian Kedua
Perwujudan Rencana Struktur Ruang Wilayah


Pasal 51

Perwujudan rencana struktur ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf a meliputi:
a. perwujudan sistem pusat kegiatan; dan
b. perwujudan sistem jaringan prasarana wilayah.

 

Pasal 52

(1) Perwujudan sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a meliputi:
a. perwujudan sistem perkotaan; dan
b. perwujudan sistem perdesaan.
(2) Perwujudan sistem perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
a. pengembangan PKL, PKLp, dan PPK;
b. penyusunan Rencana Detil Tata Ruang Kota (RDTRK) di seluruh perkotaan Kabupaten;
c. penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) dan;
d. pengendalian kegiatan komersial dan perdagangan mencakup pertokoan, pusat belanja, dan industri di seluruh perkotaan Kabupaten.
(3) Perwujudan sistem perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. pengembangan PPL;
b. pengembangan kawasan desa pusat pertumbuhan; dan
c. pengembangan pusat pelayanan perdesaan.

 

Pasal 53

(1) Perwujudan sistem jaringan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 huruf b meliputi:
a. sistem prasarana utama; dan
b. sistem prasarana lainnya.
(2) Perwujudan sistem prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
a. perwujudan jaringan transportasi darat; dan
b. perwujudan jaringan perkeretaapian.
(3) Perwujudan jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
a. peningkatan jalan tol;
b. pengembangan jalan arteri;
c. pengembangan jalan kolektor;
- 42 -
d. pengembangan jalan lokal;
e. peningkatan dan pengembangan terminal penumpang;
f. pengembangan terminal barang;
g. peningkatan pelayanan angkutan; dan
h. pengembangan sistem informasi dan basis data jalan dan jembatan.
(4) Perwujudan jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
a. pengembangan jaringan rel;
b. peningkatan stasiun kereta api; dan
c. peningkatan akses jalan menuju stasiun kereta api.

 

Pasal 54

Perwujudan sistem prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b terdiri atas:
a. perwujudan jaringan energi;
b. perwujudan jaringan sumber daya air;
c. perwujudan jaringan telekomunikasi; dan
d. perwujudan sistem prasarana lingkungan.

 

Pasal 55

Perwujudan jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a meliputi:
a. peningkatan pelayanan jaringan listrik di wilayah Kabupaten;
b. pengembangan jaringan listrik meliputi:
1. jaringan SUTET;
2. jaringan SUTT;
3. jaringan SUTM; dan
4. jaringan SUTR.
c. pengembangan Pembangkit ListrikTenaga Mikro Hidro.

 

Pasal 56

Perwujudan jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b meliputi:
a. pengelolaan sumberdaya air sesuai dengan pola sumberdaya wilayah sungai;
b. normalisasi sungai dan saluran irigasi;
c. peningkatan operasional prasarana jaringan irigasi;
d. peningkatan embung;
e. pelestarian sumber mata air dan konservasi daerah resapan air;
f. pengawasan dan penertiban sumber air yang berasal dari sumber air tanah dangkal dan sumber air tanah dalam;
g. pengembangan distribusi utama jaringan air baku untuk air minum; dan
h. penambahan kapasitas dan revitalisasi jaringan air baku untuk air minum di seluruh kecamatan.

 

Pasal 57

Perwujudan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf c meliputi:
a. peningkatan wilayah pelayanan dan peningkatan kualitas pelayanan di seluruh kecamatan;
b. pengelolaan infrastruktur telekomunikasi dan informasi;
c. pengembangan sistem telepon nirkabel sebagai jaringan internet murah di kawasan perdesaan; dan
d. pengembangan tower Base Transmitter System (BTS) dengan pengelolaan secara bersama di seluruh kecamatan.

 

Pasal 58

Perwujudan pengembangan sistem prasarana lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf d terdiri atas:
a. perwujudan sistem prasarana persampahan;
b. perwujudan sistem sanitasi;
c. perwujudan sistem prasarana air limbah;
d. perwujudan sistem prasarana drainase; dan
e. jalur dan ruang evakuasi bencana.

 

Pasal 59

(1) Perwujudan sistem prasarana persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a meliputi:
a. peningkatan dan pengembangan TPA;
b. peningkatan dan pengembangan TPS;
c. penyediaan tempat sampah organik dan non organik di kawasan perkotan;
d. studi kelayakan manajemen pengelolaan sampah terpadu; dan
e. usaha reduksi melalui pengomposan, daur ulang, dan pemilahan antara organik dan non organik.
(2) Perwujudan sistem sanitasi sebagaiman dimaksud dalam Pasal 58 huruf b meliputi:
a. penyediaan pasarana sanitasi masal; dan
b. penyuluhan cara hidup sehat dengan pemanaatan prasarana sanitasi yang sudah ada.
(3) Perwujudan sistem prasarana air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf c meliputi:
a. peningkatan instalasi pengolahan limbah pada kawasan industri;
b. pengembangna instalasi pengolahan limbah tinja;
c. pengembangan sistem pengolahan limbah tinja berbasis masyarakat dan rumah tangga perkotaan; dan
d. pengembangan sistem pengolahan limbah kotoran hewan dan limbah rumah tangga perdesaan.
(4) Perwujudan sistem prasarana drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf d berfungsi sebagai sistem pengendali bajir meliputi:
a. peningkatan saluran drainase perkotaan;
b. normalisasi peningkatan saluran primer dan sekunder;
c. normalisasi saluran sungai; dan
d. memantapkan rencana pengembangan dan pengelolaan saluran drainase di seluruh perkotaan.
(5) Perwujudan pengembangan jalur dan ruang evakuasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf e meliputi:
a. pengembangan jalur evakuasi bencana; dan
b. pengembangan ruang evakuasi bencana.

 

Bagian Ketiga
Perwujudan Rencana Pola Ruang Wilayah


Pasal 60

Perwujudan rencana pola ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf b terdiri atas:
a. perwujudan kawasan lindung; dan
b. perwujudan kawasan budidaya.

 

Pasal 61

Perwujudan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a terdiri atas:
a. perwujudan kawasan hutan lindung;
b. perwujudan kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
c. perwujudan kawasan perlindungan setempat;
d. perwujudan kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;
e. perwujudan kawasan rawan bencana alam; dan
f. Perwujudan kawasan lindung geologi.

 

Pasal 62

Perwujudan kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a meliputi:
a. pengawasan dan pemantauan untuk pelestarian kawasan hutan lindung;
b. penetapan larangan untuk melakuan berbagai usaha dan/atau kegiatan di kawasan hutan lindung;
c. pelestarian hayati dan ekosistemnya;
d. melakukan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestaian kawasan.

 

Pasal 63

Perwujudan kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b meliputi:
a. pengaturan berbagai usaha dan/atau kegiatan lahan di kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang dimiliki masyarakat;
b. melakukan program pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan;
c. penghijauan; dan
d. pembatasan pendirian bangunan yang menutup tanah.

 

Pasal 64

(1) Perwujudan kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c terdiri atas:
a. perlindungan sempadan sungai;
b. perlindungan kawasan sekitar waduk;
c. perlindungan kawasan sekitar danau;
d. perlindungan kawasan sekitar mata air;
e. perlindungan sempadan irigasi; dan
f. perlindungan RTH kawasan perkotan
(2) Perwujudan perlindungan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
8. perlindungan sempadan sungai;
9. penetapan sempadan sungai di kawasan perkotaan dan perdesaan;
10. penetapan pemanfaatan ruang sempadan sungai; dan
11. penghijauan.
(3) Perwujudan perlindungan kawasan sekitar waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. penetapan batas kawasan sempadan waduk;
b. penetapan batas pasang surut; dan
c. penghijauan.
(4) Perwujudan perlindungan kawasan sekitar danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a. penetapan batas kawasan sempadan danau; dan
b. penetapan batas pasang surut; dan
c. penghijauan.
(5) Perwujudan perlindungan kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
a. penetapan batas sempadan mata air;
b. melakukan program pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan; dan
c. penghijauan.
(6) Perwujudan perlindungan sempadan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- 46 -
a. perlindungan sempadan irigasi;
b. penetapan sempadan irigasi di kawasan perkotaan dan perdesaan;
c. penertiban bangunan diatas saluran irigasi; dan
d. penghijauan.
(7) Perwujudan perlindungan RTH kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
a. penertiban bangunan yang berada di kawasan RTH;
b. melakukan program pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam menjaga fungsi RTH kawasan perkotaan;
c. penetapan larangan untuk melakuan berbagai usaha dan/atau kegiatan di kawasan RTH; dan
d. penghijauan.

 

Pasal 65

Perwujudan kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf d terdiri atas:
a. pengawasan dan pemantauan kawasan suaka alam dan cagar budaya;
b. pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistemnya;
c. melakukan program pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan;
d. pelestarian bangunan cagar budaya; dan
e. penetapan kawasan inti dan kawasan penyangga.

 

Pasal 66

(1) Perwujudan kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf e terdiri atas:
a. perlindungan kawasan banjir;
b. perlindungan kawasan gerakan tanah; dan
c. perlindungan kawasan rawan kekeringan.
(2) Perwujudan perlindungan kawasan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. pengendalian pembangunan kawasan permukiman dan fasilitas pendukungnya;
b. pembangunan jalur dan ruang evakuasi; dan
c. melakukan program pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat di kawasan rawan banjir.
(3) Perwujudan perlindungan kawasan gerakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. pengendalian pembangunan kawasan permukiman dan fasilitas pendukungnya;
b. pengembangan jalur dan ruang evakuasi; dan
c. melakukan program pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat di kawasan gerakan tanah.
(4) Perwujudan kawasan rawan kekeringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a. pembangunan pompa sumur air dalam;
b. pengembangan bangunan penyimpanan air; dan
c. pengembangan kegiatan dan/atau komoditas pertanian hemat air.

 

Pasal 67

Perwujudan kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf f terdiri atas:
a. penetapan rawan letusan Gunung Berapi Lawu;
b. pengendalian pembangunan kawasan permukiman dan fasilitas pendukungnya;
c. pengembangan jalur dan ruang evakuasi; dan
d. melakukan program pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat di kawasan rawan letusan Gunung Berapi Lawu.

 

Pasal 68

Perwujudan kawasan budidaya terdiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b atas:
a. perwujudan kawasan peruntukan hutan produksi;
b. perwujudan kawasan peruntukan hutan rakyat;
c. perwujudan kawasan peruntukan pertanian;
d. perwujudan kawasan peruntukan perikanan;
e. perwujudan kawasan peruntukan pertambangan;
f. perwujudan kawasan peruntukan industri;
g. perwujudan kawasan peruntukan pariwisata;
h. perwujudan kawasan peruntukan permukiman; dan
i. perwujudan kawasan peruntukan lainnya.

 

Pasal 69

Perwujudan kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf a meliputi:
a. penetapan kawasan strategis kawasan hutan produksi berdasarkan kesesuaian tanahnya; dan
b. pemberian bantuan bibit tanaman tahunan pada lahan dengan kelerengan 25-40% yang dikuasai masyarakat.

 

Pasal 70

Perwujudan kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf b meliputi:
a. pemberian bantuan bibit tanaman pada lahan yang dikuasai masyarakat;
b. melakukan program pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat di kawasan hutan rakyat; dan
c. pengaturan penebangan pohon selektif kepada masyarakat di kawasan hutan rakyat.

 

Pasal 71

Perwujudan kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf c terdiri atas:
a. mengembangkan dan menetapkan kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
b. pengembangan tanaman semusim produktif;
c. pengembangan komoditas tanaman keras yang memiliki nilai ekonomi tinggi;
d. mengintensifkan pengembangan ternak besar maupun ternak kecil di kawasan lahan kering;
e. mengembangkan komoditas tanaman hortikultura;
f. mengembangkan komoditas tanaman perkebunan;
g. penataan lokasi kawasan peternakan; dan
h. pengolahan hasil ternak.

 

Pasal 72

Perwujudan kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf d terdiri atas:
a. pengembangan balai benih ikan; dan
b. pengaturan jenis komoditas dan kawasan pengembangan perikanan;
c. Pemberdayaan, Pembinaan dan Pendampingan Kelompok Usaha Perikanan/KUKP (Pokdakan, KUB, Poklahsar, dan Pokwasmas);
d. pemanfaatan teknologi tepat guna dalam meningkatkan produktifitas masyarakat perikanan;
e. restocking ikan di waduk dan telaga dengan tetap memperhatikan spesies endemik;
f. penertiban dan pengendalian jumlak RJA dengan tidak memberikan ijin pemilikan RJA baru; dan
g. pemantauan kualitas air dan penyakit ikan (kerjasama dengan distributor pakan).

 

Pasal 73

Perwujudan kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf e terdiri atas:
a. penyusunan penelitian dan identifikasi potensi tambang;
b. penetapan kawasan pertambangan yang dapat diekploitasi; dan
c. pemantauan dan pengendalian kawasan usaha pertambangan

 

Pasal 74

Perwujudan kawasan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf f terdiri atas:
a. aspek perencanaan meliputi:
1. kelayakan linkungan;
2. kelayakan lokasi; dan
3. penyusunan master plan.
b. Aspek pembanguna meliputi:
1. pembebasan lahan;
2. penyusunan Detail Engineering Design (DED); dan
3. pembangunan fisik.
c. Aspek pengelolaan mencakup kelembagaan dan peran/kewajiban pengelolaan kawasan industri dalam melaksanakan kegiatan usaha kawasan industri.

 

Pasal 75

Perwujudan kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf g meliputi:
a. pengembangan dan peningkatan obyek wisata;
b. peningkatan koordinasi dengan daerah sekitar wilayah Kabupaten untuk mengadakan promosi wisata;
c. menetapkan kawasan unggulan, andalan dan potensial pengembangan pariwisata;
d. melindungi situs peninggalan kebudayaan masa lampau;
e. peningkatan sarana prasarana pariwisata; dan
f. meningkatkan peran masyarakat dalam menjaga kelestarian obyek wisata dan daya jual atau daya saing.

 

Pasal 76

(1) Perwujudan kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf h terdiri atas:
d. perwujudan kawasan permukiman perkotaan; dan
e. perwujudan kawasan permukiman perdesaan.
(2) Perwujudan kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. penyediaan sarana dan prasarana permukiman perkotaan;
b. perwujudan kawasan permukiman vertikal (Rusunawi);
c. perwujudan kawasan permukiman dengan tidak mengalihfungsi kawasan pertanian; dan
d. penyediaan fasilitas sosial ekonomi.
(3) Perwujudan kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. pengembangan kawasan permukiman perdesaan yang terpadu dengan tempat usaha pertanian;
b. perwujudan kawasan permukiman dengan tidak mengalihfungsi kawasan pertanian/perkebunan; dan
c. mengembangkan struktur ruang perdesaan meliputi:
1. pengembangan keterkaitan sosial ekonomi antara PPL dengan wilayah pelayanan; dan
2. penyediaan fasilitas sosial ekonomi.

 

Pasal 77

Perwujudan kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf i terdiri atas:
a. pembatasan antara lahan terbangun di sekitar kawasan strategis pertahanan dan keamanan dengan kawasan lainnya yang belum terbangun; dan
b. pemanfaatan ruang untuk kegiatan perdagangan dan jasa di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara dengan syarat tertentu.

 

Bagian Keempat
Perwujudan Kawasan Strategis

Pasal 78

Perwujudan rencana kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf c terdiri atas:
a. perwujudan kawasan strategis kepentingan ekonomi;
b. perwujudan kawasan strategis sosial budaya; dan
c. perwujudan kawasan strategis kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan.

 

Pasal 79

(1) Perwujudan kawasan strategis kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a terdiri atas:
a. perwujudan kawasan agropolitan;
b. perwujudan kawasan industri;dan
c. perwujudan kawasan pariwisata.
(2) Perwujudan kawasan agropolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a huruf meliputi:
a. penyusunan rencana induk pengembangan kawasan agropolitan;
b. pengembangan pengelolaan dan kelembagaan kawasan agropolitan; dan
c. pengembangan sarana prasarana pendukung kawasan agropolitan.
(3) Perwujudan kawasan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b huruf meliputi:
a. aspek perencanaan meliputi:
1. kelayakan linkungan;
2. kelayakan lokasi; dan
- 51 -
3. penyusunan master plan.
b. Aspek pembanguna meliputi:
1. pembebasan lahan;
2. penyusunan Detail Engineering desaign (DED); dan
3. pembangunan fisik.
c. Aspek pengelolaan mencakup kelembagaan dan peran/kewajiban pengelolaan kawasan industri dalam melaksanakan kegiatan usaha kawasan industri.
(4) Perwujudan kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c huruf meliputi:
a. pembangunan dan peningkatan obyek wisata;
b. penyediaan fasilitas penginapan;
c. pembinaan masyarakat sadar wisata;
d. peningkatan koordinasi dengan daerah sekitar Kabupaten untuk mengadakan promosi wisata;
e. peningkatan sarana dan prasarana meliputi aksesibilitas dan akomodasi pariwisata; dan
f. pengotimalan potensi budaya, alam dan keunikan lokal sebagai potensi obyek wisata.

 

Pasal 80

Perwujudan kawasan strategis sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf b meliputi:
a. menjaga dan melestarikan kawasan strategis sosial budidaya; dan
b. peningkatan pemanfaatan kawasan untuk penelitian dan pendidikan.

 

Pasal 81

Perwujudan kawasan strategis sesuai kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf c meliputi:
a. pengendalian alih fungsi lahan pada kawasan; dan
b. pemanfaatan untuk pendidikan dan penelitian berbasis lingkungan hidup.

BAB VII
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG


Bagian Pertama
Umum

Pasal 82

Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan melalui :
a. ketentuan umum peraturan zonasi;
b. ketentuan perizinan;
c. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan
d. arahan pengenaan sanksi.

 

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi


Umum

Pasal 83

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf a disusun sebagai arahan dalam penyusunan peraturan zonasi.
(2) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang.
(3) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana rinci tata ruang untuk setiap zonasi pemanfaatan ruang.
(4) Ketentuan umum peraturan zonasi terdiri atas:
a. ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang wilayah;
b. ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang wilayah; dan
c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis.

 

Pasal 84

Ketentuang umum peraturan zonasi struktur ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (4) huruf a terdiri atas:
a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem prasarana utama; dan
b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem prasarana lainnya.

 

Pasal 85

Ketentuang umum peraturan zonasi sistem prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf a terdiri atas:
a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem pusat kegiatan; dan
b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana wilayah.

 

Pasal 86

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf a terdiri atas:
a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem perkotaan; dan
b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem perdesaan.
(2) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
a. diperbolehkan dilakukan pengembangan fungsi dasar;
b. tidak diperbolehkan melakukan perubahan secara keseluruhan fungsi dasarnya;
c. tidak diperbolehkan melakukan penambahan fungsi tertentu untuk fungsi yang bertentangan;
- 53 -
d. diperbolehkan memanfaatkan kawasan lindung berupa bangunan untuk meningkatkan nilai tambah dengan tetap dilakukan upaya konservasi;
e. tidak diperbolehkan melakukan alih fungsi pada kawasan yang telah ditetapkan sebagai bagian dari RTH di kawasan perkotaan;
f. diperbolehkan melakukan perubahan atau penambahan fungsi ruang sepanjang saling menunjang atau tidak menimbulkan efek negatif bagi zona yang telah ditetapkan;
g. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan pembangunan di luar area yang telah ditetapkan sebagai bagian dari ruang milik jalan atau ruang pengawasan jalan kecuali untuk kepentingan jaln itu sendiri;
h. tidak diperbolehkan dilakukan alih fungsi lahan pada lahan yang telah ditetapkan sebagai bagian dari lahan pertanian pangan berkelanjutan;
i. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan pembangunan di dalam radius keamanan pada kawasan yang telah ditetapkan batas ketinggian;
j. pembatasan intensitas pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi sistem perkotaan dan jaringan prasarana; dan
k. tidak diperbolehkan kegiatan penyelenggaraan penataan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya sistem perkotaan dan jaringan prasarana.
(3) Ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
a. pembatasan intensitas pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi sistem perdesaan dan jaringan prasarana;
b. tidak diperbolehkan dilakukan perubahan secara keseluruhan fungsi dasar sesuai RDTR kawasan perdesaan masing-masing;
c. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan pembangunan dengan intensitas tinggi yang tidak serasi dengan kawasan sekitarnya;
d. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan pembangunan di dalam radius keamanan pada kawasan yang telah ditetapkan batas ketinggian;
e. diperbolehkan melakukan perubahan fungsi ruang kawasan terbangun di perdesaan dengan syarat saling menunjang dan/atau tidak menimbulkan efek negatif bagi zona yang telah ditetapkan; dan
f. diperbolehkan dilakukan penambahan fungsi yang saling bersesuaian dengan syarat ditetapkan besaran dan/atau luasan ruang setiap zona dan fungsi utama zona tersebut.
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Sistem Jaringan Prasarana Wilayah

 

Pasal 87

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf b terdiri atas:
a. ketentuan umum peraturan zonasi transportasi darat; dan
b. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan perkeretaapian.

 

Pasal 88

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan jalan dan jembatan;
b. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan; dan
c. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
(2) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
a. ruang milik jalan paling sedikit memiliki lebar sebagai berikut:
1. jalan bebas hambatan 30 (tiga puluh) meter;
2. jalan raya 25 (dua puluh lima) meter;
3. jalan sedang 15 (lima belas) meter; dan
4. jalan kecil 11 (sebelas) meter.
b. dalam hal ruang milik jalan tidak cukup luas, lebar ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dari tepi badan jalan paling sedikit dengan ukuran sebagai berikut:
1. jalan arteri primer 15 (lima belas) meter;
2. jalan kolektor primer 10 (sepuluh) meter;
3. jalan lokal primer 7 (tujuh) meter;
4. jalan lingkungan primer 5 (lima) meter;
5. jalan arteri sekunder 15 (lima belas) meter;
6. jalan kolektor sekunder 5 (lima) meter;
7. jalan lokal sekunder 3 (tiga) meter;
8. jalan lingkungan sekunder 2 (dua) meter; dan
9. jembatan 100 (seratus) meter ke arah hilir dan hulu.
c. tidak diperbolehkan dilakukan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan;
d. tidak diperbolehkan dilakukan pemanfaatan ruang pada rumaja kecuali untuk pergerakan orangatau barang dan kendaraan;
e. tidak diperbolehkan dilakukan aktivitas pemanfaatan budi daya sampai batas ruang pengawasan jalan (ruwasja) sesuai dengan kelas dan hirarki jalan; dan
- 55 -
f. diperbolehkan dilakukan pengembangan prasarana pelengkap jalan dengan syarat sesuai dengan kondisi dan kelas jalan.
(3) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
a. pengembangan jaringan trayek penumpang baru;dan
b. peningkatan moda angkutan masal;
(4) ketentuan umum peraturan zonasi jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan:
a. peningkatan prasarana rambu-rambu lalu lintas;
b. tidak boleh memindahakan dan/atau merusak rambu–rambu lalu lintas; dan
c. peningkatan moda angkutan umum.

 

Pasal 89

Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf b meliputi:
a. pembatasan pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api;
b. pembatasan jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dan jalan;
c. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api dengan memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan jaringan jalur kereta api; dan
d. tidak diperbolehkan melakukan pemanfaatan lahan yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian.

 

Pasal 90

umum peraturan zonasi sistem prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf b terdiri atas:
a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan energi;
b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan sumber daya air; dan
c. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan telekomunikasi;
d. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana lingkungan.

 

Pasal 91

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf a berupa ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan listrik disusun dengan ketentuan:
a. pengembangan pembangkit listrik harus memperhatikan pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit listrik dengan memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain;
b. membatasi kegiatan pengembangan di sekitar lokasi SUTT dan SUTET;
c. menetapkan areal konservasi di sekitar lokasi SUTT dan SUTET kurang lebih 20 (dua puluh) meter pada setiap sisi tiang listrik untuk mencegah terjadinya gangguan kesehatan bagi masyarakat; dan
d. tidak diperbolehkan ada fungsi bangunan yang langsung digunakan masyarakat di bawah SUTT dan SUTET.

 

Pasal 92

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf b terdiri atas:
a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan air baku untuk air minum;
b. ketentuan umum peraturan zonasi wilayah danau;
c. ketentuan umum peraturan zonasi wilayah mata air;
d. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan irigasi; dan
e. ketentuan umum peraturan zonasi wilayah sungai.
(2) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan air baku untuk air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
a. diperbolehkan mendirikan bangunan untuk mendukung jaringan sumber air minum;
b. pembangunan dan pemasangan jaringan primer, sekunder dan Sambungan Rumah (SR) yang melintasi tanah milik perorangan wajib dilengkapi pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah;
c. pembangunan fasilitas pendukung pengolahan air minum yang diizinkan meliputi kantor pengelola, bak penampungan, tower air, bak pengolahan air dan bangunan untuk sumber energi listrik dengan:
1. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) setinggi-tingginya 30 %;
2. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) setinggi-tingginya 60 %; dan
3. Sempadan bangunan sekurang-kurangnya sama dengan lebar jalan atau sesuai dengan SK Gubernur dan/atau SK Bupati pada jalur jalan tertentu, pembangunan dan pemasangan jaringan primer, sekunder dan SR yang memanfaatkan bahu jalan wajib dilengkapi izin galian yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
- 57 -
d. pembangunan instalasi pengolahan air minum tidak diizinkan dibangun langsung pada sumber air baku.
(3) Ketentuan umum peraturan zonasi wilayah danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
a. diperbolehkan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar wilayah danau dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan;
b. diperbolehkan pendirian banguanan hanyan untuk menunjang taman rekreasi; dan
c. tidak diperbolehkan alih fungsi lindung dikawasan sekitar danau yang menyebabkan kerusakan.
(4) ketentuan umum peraturan zonasi wilayah mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan:
a. tidak diperbolehkan menggunakan lahan secara langsung untuk bangunan yang tidak berhubungan dengan konservasi mata air;
b. diperbolehkan wilayah mata air digunakan untuk pariwisata selama tidak mengurangi kualitas tata air yang ada; dan
c. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran mata air.
(5) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun dengan ketentuan:
d. diperbolehkan mendirikan bangunan mendukung jaringan irigasi;
e. pengembangan kawasan terbangun yang di dalamnya terdapat jaringan irigasi wajib dipertahankan secara fisik maupun fungsional disusun dengan ketentuan: menyediakan sempadan jaringan irigasi sekurang-kurangnya 2 meter di kiri dan kanan saluran; dan
f. pembangunan prasarana pendukung irigasi seperti pos pantau, pintu air, bangunan bagi dan bangunan air lainnya mengikuti ketentuan teknis yang berlaku.
(6) Ketentuan umum peraturan zonasi wilayah sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disusun dengan ketentuan:
a. diperbolehkan memanfatkan ruang pada kawasan di sekitar wilyah sungai dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan;
b. menertibkan bangunan komersil yang berada pada garis sempadan sungai;
c. permukiman eksisting yang ada pada garis sempadan sungai secara bertahap ditata dan mengembangnkan konsep rumah menghadap sungai (water front river);
d. melakukan konservasi dan rehabilitasi lahan pada jalur kanan kiri sungai yang potensial erosi dan longsor;
e. garis sempadan sungai pada sungai-sungai yang masih belum ada bangunannya ditetapkan 30 (tiga puluh) meter;
f. pemanfaatan garis sempadan sungai diarahkan untuk kegiatan budidaya pertanian kota seperti sayur dan buah-buahan, pemancingan dan wisata sungai; dan
g. pembuatan jalan inspeksi sebagai penyangga.

 

Pasal 93

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf c berupa meliputi:
a. mengarahkan penggunaan tower bersama untuk jaringan nirkabel;
b. menetapkan sempadan menara telekomunikasi disusun dengan ketentuan:
1. Untuk tinggi menara kurang dari 45 (empat puluh lima) meter, berjarak minimal 20 (dua puluh) meter dari perumahan, 10 (sepuluh) meter di tempat komersial, dan 5 (lima) meter di daerah industri; dan
2. Untuk tinggi menara di atas 45 (empat puluh lima) meter, jarak dari bangunan perumahan minimal 30 (tiga puluh) meter,15 (lima belas) meter untuk daerah komersial dan 10 (sepuluh) meter untuk daerah industri.
c. diperbolehkan mengembangkan jaringan kabel yang melintasi tanah milik atau dikuasai pemerintah.

 

Pasal 94

a. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 90 huruf d terdiri atas:
a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan persampahan;
b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem pengolahan limbah;
c. ketentuan umum peraturan zonasi sistem drainase;
d. ketentuan umum peraturan zonasi jalur dan ruang evakuasi bencana.
b. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
a. diperbolehkan bangunan di kawasan TPA dan TPS hanya yang mendukung fungsi pengolahan sampah; dan
b. diperbolehkan melakukan penghijauan kawasan sekitar TPA dan TPS.
c. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
a. penetapan batas kawasan pengelolaan limbah dengan kawasan permukiman;
b. diperbolehkan membangun fasilitas untuk pengolahan dan pemanfaatan energi limbah; dan
c. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan di atas jaringan air limbah.
- 59 -
d. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi disusun dengan ketentuan:
a. diperbolehkan pembuatan jalan inspeksi di sepanjang jalur drainase;
b. tidak diperbolehkan membuang sampah di jaringan drainase;
c. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan diatas jaringan drainase; dan
d. diperbolehkan mendirikan bangunan dengan syarat mendukung fungsi drainase.
e. Ketentuan umum peraturan zonasi jalur dan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
a. ketentuan umum peraturan zonasi jalur evakuasi bencana; dan
b. ketentuan umum peraturan zonasi ruang evakuasi bencana.
f. Ketentuan umum peraturan zonasi jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a disusun dengan ketentuan:
a. diperbolehkan pemanfaatan jalur yang mendukung fungsi evakuasi bencana; dan
b. tidak diperbolehkan melakukan pemanfaatan badan jalan jalur evakuasi yang dapat mengganggu kelancaran evakuasi.
g. Ketentuan umum peraturan zonasi ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b disusun dengan ketentuan:
a. diperbolehkan pemanfaatan ruang yang mendukung fungsi evakuasi bencana; dan
b. taman dan bangunan fasilitas umum yang ditetapkan sebagai ruang evakuasi diperbolehkan difungsikan untuk fungsi lainnya dengan syarat tidak mengganggu fungsi dasarnya.

 

Pasal 95

Ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (4) huruf b terdiri atas:
a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung; dan
b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya.

 

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Lindung

Pasal 96

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf a terdiri atas:
a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan lindung;
b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat;
d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam; dan
f. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung geologi.

 

Pasal 97

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan lindung sebagaiman dimaksud dalam pasal 96 huruf a disusun dengan ketentuan:
a. pengawasan dan pemantauan untuk pelestariaan kawasan hutan lindung;
b. dilarang untuk melakukan berbagai usaha dan/atau kegiatan kecuali berbagi usaha dan/atau kegiatan penunjang kawasan lindung yang tidak mengganggu fungsi alam dan tidak mengubah bentang alam serta ekosisitem alam;
c. diperbolekan pemanfatan kawasan hutan lindung untuk kegiatan budidaya, ekowisata dan pemanfatan jasa lainnya denganpengendalian ketat;
d. pengembalian fungsi kawasan hutan lindung akibat alih fungsi;
e. pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistem;
f. pengaturan berbagai usaha dan/atau kegiatan yang tetap dapat mempertahankan fungsi lindung di kawasan hutan lindung;
g. pencegahan berbagai usaha dan/atau kegiatan yang mengganggu fungsi lindung di kawasan hutan lindung;
h. percepatan rehabilitasi hutan lindung dengan tanaman yang sesuai dengan fungsi lindung;
i. penerapan ketentuan-ketentuan untuk mengembalikan fungsi lindung kawasan yang telah terganggu fungsi lindungnya secara bertahap dan berkelanjutan sehingga dapat mempertahankan keberadaan kawasan hutan lindung untuk kepentingan hidrologis; dan
j. melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat dan upaya pelestarian kawasan lindung dan kawasan rawan bencana.

 

Pasal 98

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf b berupa ketentuan umum peraturan zonasi kawasan resapan air.
(2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan ketentuan:
a. diperbolehkan menyediakan sumur resapan atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada;
b. diizinkan kegiatan hutan rakyat;
c. diizinkan terbatas kegiatan budidaya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;
d. diperbolehkan wisata alam dengan syarat tidak mengubah bentang alam;
e. diperbolehkan kegiatan pendidikan dan penelitian dengan syarat tidak mengubah bentang alam;
f. pembatasan kegiatan budidaya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan; dan
g. dilarang seluruh jenis kegiatan yang mengganggu fungsi resapan air.

 

Pasal 99

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf c terdiri atas:
a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan sungai;
b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan waduk;
c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan danau;
d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar mata air;
e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan irigasi; dan
f. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan RTH kawasan perkotaan.

 

Pasal 100

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf a disusun dengan ketentuan:
a. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk RTH;
b. pembatasan pendirian bangunan hanya untuk menunjang fungsi pengelolaan sungai dan taman rekreasi;
c. pelarangan pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air;
d. diperbolehkan kegiatan pemasangan papan reklame layanan masyarakat, rambu-rambu pengamanan, sarana bantu navigasi pelayaran, papan penyuluhan, dan papan peringatan;
e. diperbolehkan kegiatan pemasangan jaringan kabel listrik, kabel telepon, dan pipa air minum;
f. diperbolehkan aktivitas wisata alam dengan syarat tidak mengganggu kualitas air sungai;
g. dilarang seluruh kegiatan dan bangunan yang mengancam kerusakan dan menurunkan kualitas sungai; dan
h. tidak diperbolehkan dilakukan alih fungsi lahan pada RTH produktif.

 

Pasal 101

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan waduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf b disusun dengan ketentuan:
a. diperbolehkan melakukan penghijauan dengan jenis tanaman tahunan yang produksinya tidak dilakukan dengan cara penebangan pohon;
b. diperbolehkan pendirian bangunan untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air;
c. tidak diperbolehkan kegiatan penggalian atau kegiatan lain yang sifatnya mengubah bentuk kawasan sekitar waduk;
d. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi kawasan sekitar waduk;
e. diperbolehkan pemanfaatan ruang dengan syarat hanya untuk kepentingan rekreasi dan/atau pariwisata; dan
f. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan permukiman atau kegiatan lain yang dapat mengganggu kelestarian daya tampung waduk pada kawasan sempadannya.

 

Pasal 102

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan danau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf c disusun dengan ketentuan:
a. diperbolehkan melakukan penghijauan dengan jenis tanaman tahunan yang produksinya tidak dilakukan dengan cara penebangan pohon;
b. diperbolehkan pendirian bangunan untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air;
c. tidak diperbolehkan kegiatan penggalian atau kegiatan lain yang sifatnya mengubah bentuk kawasan sekitar danau;
d. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi kawasan sekitar waduk;
e. diperbolehkan pemanfaatan ruang dengan syarat hanya untuk kepentingan rekreasi dan/atau pariwisata; dan
f. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan permukiman atau kegiatan lain yang dapat mengganggu kelestarian daya tampung waduk pada kawasan sempadannya.

 

Pasal 103

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf d disusun dengan ketentuan:
a. diizinkan kegiatan prservasi dan konservasi seperti reboisasi lahan;
b. diperbolehkan untuk kegiatan pariwisata dan budidaya lain dengan syarat tidak menyebabkan kerusakan kualitas air;
c. dibatasi pemanfaatan kawasan dengan jarak paling sedikit 200 (dua ratus) meter di luar kawasan permukiman dan paling sedikit 25 (dua puluh lima) meter di dalam kawasan permukiman;
d. diwajibkan rehabilitasi vegetasi di sekitar radius mata air;
e. dilarang seluruh jenis kegiatan yang menyebabkan pencemaran kualitas air, kondisi fisik kawasan, dan daerah tangkapan air; dan
f. dilarang seluruh kegiatan yang mengganggu bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta fungsi lingkungan hidup.

 

Pasal 104

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf e disusun dengan ketentuan:
a. diperbolehkan pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan peringatan, dan rambu-rambu pengaman;
b. diperbolehkan pemasangan jaringan listrik, jarinagan telepon, pipa air baku untuk air minum;
c. diperbolehkan pemanfatan ruang untuk RTH; dan
d. tidak diperbolehkan memanfatkan saluran irigasi untuk sistem drainase lingkungan

 

Pasal 105

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan RTH kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf f disusun dengan ketentuan:
a. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan rekreasi;
b. diperbolehkan penerapan konsep taman kota pada lokasi yang potensial di seluruh kabupaten harus menjaga kualitas ruang dan estetika lingkungan;
b. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk bangunan penunjang kegiatan rekreasi dan fasilitas umum lainnya;
c. pemanfaatan ruang terbuka non hijau diprioritaskan pada fungsi utama kawasan dan kelestarian lingkungan yang sekaligus berfungsi sebagai tempat evakuasi bencana; dan
d. dilarang seluruh kegiatan yang bersifat alih fungsi RTH.

 

Pasal 106

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf d disusun dengan ketentuan:
a. diperbolehkan pemanfaatan untuk kegiatan pendidikan, penelitian, dan wisata;
b. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang mengubah bentukan geologi tertentu yang mempunyai manfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan;
c. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang mengganggu kelestarian lingkungan di sekitar peninggalan sejarah, bangunan arkeologi, monumen nasional, serta wilayah dengan bentukan geologi tertentu; dan
d. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu upaya pelestarian budaya masyarakat setempat.

 

Pasal 107

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf e meliputi:
a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan banjir;
b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan gerakan tanah; dan
c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan kekerinagan.
(2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
a. diperbolehkan pemanfaatan dataran banjir bagi RTH dan pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah;
b. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang bagi kegiatan permukiman dan fasilitas umum penting lainnya; dan
c. diperbolehkan pendirian bangunan dengan syarat untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum.
(3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan gerakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
a. diperbolehkan pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum;
b. diperbolehkan pemasangan pengumuman lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk;
c. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu fungsi lindung kawasan rawan gerakan tanah; dan
d. diperbolehkan pemanfaatan ruang dengan syarat sudah memiliki izin.
(4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan kekeringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan:
a. diperbolehkan pembangunan penampungan air baku;
b. diperbolehkan revitalisasi jaringan irigasi;
c. diperbolehkan peningkatan penghijauan dan reboisasi;
d. diperbolehkan penanganan kondisi darurat dengan pengerahan mobil tanki air; dan
e. diperbolehkan sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat mengenai kawasan bencana kekeringan.

 

Pasal 108

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung geologi sebagaiman dimaksud dalam pasal 96 huruf f disusun dengan ketentuan:
a. penengendalian pemanfatan ruang kawasan rawan letusan Gunung Berapi Lawu dilakukan dengan mencermati konsistensi kesesuaian antara pemanfaatan ruang dengan recana kawasan strategis dan rencana detail tata ruang; dan
b. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu fungsi lindung kawasan rawan letusan Gunung Berapi Lawu.
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Untuk Kawasan Budidaya

 

Pasal 109

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf b terdiri atas:
a. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan hutan produksi dan hutan rakyat;
b. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan pertanian;
c. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan perikanan;
d. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan industri;
e. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan pariwisata;
f. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan pertambangan;
g. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan permukiman; dan
h. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan lainnya.

 

Pasal 110

Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan hutan produksi dan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 huruf a disusun dengan ketentuan:
a. diizinkan aktivitas pengembangan hutan secara berkelanjutan;
b. diizinkan aktivitas reboisasi atau penghijauan dan rehabilitasi hutan;
c. diizinkan terbatas pemanfaatan hasil hutan;
d. diizinkan secara terbatas pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan; dan
e. dilarang aktivitas pengembangan budidaya lainnya yang mengurangi luas hutan.

 

Pasal 111

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 huruf b terdiri atas:
a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian tanaman pangan;
b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hortikultura;
c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkebunan; dan
d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peternakan.

 

Pasal 112

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 huruf a disusun dengan ketentuan:
a. diizinkan aktivitas pendukung pertanian tanaman pangan;
b. diizinkan mendirikan rumah tunggal dengan syarat tidak mengganggu fungsi pertanian dengan intensitas bangunan berkepadatan rendah;
c. mencegah dan membatasi alih fungsi lahan pertanian tanaman pangan untuk kegiatan budidaya lainnya;
d. dilarang aktivitas budidaya yang mengurangi luas kawasan sawah beririgasi; dan
e. dilarang mendirikan bangunan pada kawasan sawah irigasi yang terkena saluran irigasi.
(3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 huruf b disusun dengan ketentuan:
a. pengembangan agroindustri dan agrowisata serta penyiapan sarana prasarana pendukung;
b. peningkatan produktivitas pertanian hortikultura;
c. pengembangan produksi komoditas andalan; dan
d. diizinkan aktivitas pendukung pertanian tanaman pangan.
(4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 huruf c disusun dengan ketentuan:
a. diizinkan aktivitas pendukung pertanian perkebunan;
b. diizinkan mendirikan perumahan dengan syarat tidak mengganggu fungsi perkebunan;
c. dilarang aktivitas budidaya yang mengurangi atau merusak fungsi lahan dan kualitas tanah untuk perkebunan.
(4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan kegiatan peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 huruf d disusun dengan ketentuan:
a. diperbolehkan mendirikan bangunan untuk mendukung sarana peternakan;
b. diperbolehkan mendirikan bangunan untuk keperluan penyediaan suplai bahan makanan ternak;
c. diizinkan mengembangkan aktivitas budidaya produktif lain di luar zona penyangga peruntukan peternakan;
d. diperbolehkan pengendalian limbah ternak melalui sistem pengelolaan limbah terpadu; dan
e. pembatasan pembangunan perumahan baru sekitar kawasan peruntukan peternakan.

 

Pasal 113

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan kegiatan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 huruf c disusun dengan ketentuan:
a. pemanfaatan sumberdaya perikanan tidak melibihi potensi lestari;
b. tidak diperbolehkan pemanfaatan sumberdaya perikanan yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumberdaya ikan dan/atau lingkungannya;
c. upaya pengelolaan sumberdaya ikan diwajibakan melakuakan konsevasi ekosistem, konservasi jenis ikan, dan konsevasi genetika ikan;
d. diperbolehkan mendirikan bangunan untuk mendukung sarana perikanan; dan
e. dilarang segala aktivitas budidaya yang akan mengganggu kualitas air sungai dan waduk untuk perikanan darat.

 

Pasal 114

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 huruf d disusun dengan ketentuan:
a. penyediaan ruang untuk zona penyangga berupa RTH;
b. diperbolehkan penyelenggaraan perumahan karyawan, fasilitas umum skala lokal sebagai pendukung kegiatan industri;
c. diizinkan mengembangkan aktivitas pendukung kegiatan industri berupa Sekolah Menengah Kejuruan dan Bengkel Tehnik;
d. diwajibkan dilengkapi IPAL terpadu;
e. diizinkan mengembangkan aktivitas pendukung kegiatan industri;
f. diizinkan mengembangkan aktivitas perumahan skala kecil di luar zona penyangga peruntukan industri dengan intensitas bangunan berkepadatan sedang; dan
g. pembatasan pembangunan perumahan baru sekitar kawasan peruntukan industri.

 

Pasal 115

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 huruf e disusun dengan ketentuan:
a. diizinkan secara terbatas pengembangan aktivitas perumahan dan permukiman dengan syarat di luar zona utama pariwisata dan tidak mengganggu bentang alam daya tarik pariwisata;
b. diperbolehkan pengembangan aktivitas komersial sesuai dengan skala daya tarik pariwisatanya;
c. diperbolehkan pendirian bangunan dengan syarat menunjang kegiatan pariwisata; dan
d. pembatasan pendirian bangunan hanya menunjang pariwisata.

 

Pasal 116

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan kegiatan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 huruf f disusun dengan ketentuan:
a. diwajibkan melaksanakan reklamasi pada lahan bekas galian/penambangan;
b. kewajiban melakukan pengelolaan lingkungan selama dan setelah berakhirnya kegiatan penambangan;
c. tidak diperbolehkan menambang batuan di perbukitan yang di bawahnya terdapat mata air penting atau pemukiman;
d. tidak diperbolehkan menambang bongkah batu dari dalam sungai yang terletak di bagian hulu dan di dekat jembatan;
e. percampuran kegiatan penambangan dengan fungsi kawasan lain diperbolehkan sejauh mendukung atau tidak merubah fungsi utama kawasan; dan
f. penambangan pasir atau pasir batu di dalam badan sungai hanya diperbolehkan pada ruas tertentu yang dianggap tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.

 

Pasal 117

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 huruf g disusun dengan ketentuan:
a. diperbolehkan mengembangkan perdagangan jasa dengan syarat sesuai dengan skalanya;
b. diizinkan pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial sesuai dengan skalanya;
c. pengembangan pada lahan yang sesuai dengan kriteria fisik meliputi:
1. kemiringan lereng;
2. ketersediaan dan mutu sumber air bersih; dan
3. bebas dari potensi banjir/genangan.
d. prioritas pengembangan pada permukiman hirarki rendah dengan peningkatan pelayanan fasilitas permukiman;
e. pengembangan permukiman ditunjang dengan pengembangan fasilitas pendukung unit permukiman meliputi:
1. fasilitas perdagangan;
2. fasilitas jasa;
3. fasilitas hiburan;
4. fasilitas pemerintahan; dan
5. fasilitas pelayanan sosial.
f. pada kawasan peruntukan permukiman dapat dikembangkan kegiatan industri kecil/mikro yang tidak menimbulkan polusi;
g. optimalisasi pemanfaatan lahan-lahan tidur yang sementara tidak diusahakan; dan
h. pembatasan perkembangan kawasan terbangun yang berada atau berbatasan dengan kawasan lindung.

 

Pasal 118

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 huruf h berupa ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertahanan keamanan.
(2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertahanan keamanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun dengan ketentuan:
a. diizinkan pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial sebagai pendukung kegiatan pertahanan keamanan;
b. pembatasan perubahan fungsi bangunan rumah dan pendirian menara BTS pada kawasan Lanud Iswahyudi;
c. pembatasan pendirian bangunan hanya untuk menunjang pertahanan keamanan; dan
d. dilarang segala aktivitas budidaya yang akan mengganggu aktivitas pertahanan keamanan.

 

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Untuk Kawasan Strategis
 

Pasal 119

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (4) huruf c terdiri atas:
a. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan strategis sesuai kepentingan pertumbuhan ekonomi;
b. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan strategis sesuai kepentingan sosial budaya; dan
c. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan strategis sesuai fungsi dan daya dukung lingkungan.

 

Pasal 120

Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan strategis sesuai kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf a disusun dengan ketentuan:
a. diperbolehkan pengembangan kawasan penunjang ekonomi yang ditunjang sarana dan prasarana yang memadai;
b. pembatasan perubahan fungsi ruang pada setiap bagian dari kawasan strategis ekonomi;
c. diperbolehkan alokasi ruang atau zona secara khusus yang dilengkapi dengan ruang terbuka hijau untuk memberikan kesegaran di tengah kegiatan yang intensitasnya tinggi;
d. pembatasan perubahan atau penambahan fungsi ruang tertentu pada ruang terbuka boleh sepanjang masih dalam batas ambang penyediaan ruang terbuka; dan
e. tidak diperbolehkan perubahan fungsi pada zona yang dinilai penting untuk mendukung aktivitas kawasan strategis pertumbuhan ekonomi.

 

Pasal 121

Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan strategis sesuai kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf b disusun dengan ketentuan:
a. pada radius tertentu harus dilindungi dari perubahan fungsi yang tidak mendukung kawasan startegis sosial budaya;
b. diperbolehkan ditambahkan fungsi penunjang tanpa menghilangkan identitas dan karakter kawasan;
c. dibatasi pengembangan kegiatan budidaya di sekitar kawasan startegis sosial budaya;
d. tidak diperbolehkan melakukan perubahan dalam bentuk peningkatan kegiatan atau perubahan ruang di sekitarnya yang dimungkinkan dapat mengganggu fungsi dasarnya; dan
e. tidak diperbolehkan melakukan penambahan fungsi tertentu yang mempunyai fungsi yang bertentangan.

 

Pasal 122

Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan strategis sesuai fungsi dan daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf c disusun dengan ketentuan:
a. diperbolehkan melakukan kegiatan untuk mengembalikan fungsi dan daya dukung lingkungan seperti rona awal;
b. dibolehkan pembuatan sumur resapan pada kawasan yang didalamnya terdapat zona peresapan air; dan
c. diperbolehkan melakukan kegiatan percepatan rehabilitasi untuk menunjang kelestarian dan mencegah kerusakan dalam jangka panjang.

 

Bagian Ketiga
Ketentuan Perizinan


Pasal 123

(1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf b adalah proses administrasi dan teknis yang harus dipenuhi sebelum kegiatan pemanfaatan ruang dilaksanakan untuk menjamin kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang;
(2) Segala bentuk kegiatan dan pembangunan prasarana harus memperoleh izin pemanfaatan ruang yang mengacu pada RTRW Kabupaten;
(3) Setiap orang atau badan hukum yang memerlukan tanah dalam rangka penanaman modal wajib memperoleh izin pemanfaatan ruang dari Bupati;
(4) Pelaksanaan prosedur izin pemanfaatan ruang dilaksanakan oleh instansi yang berwenang dengan mempertimbangkan rekomendasi hasil forum koordinasi BKPRD; dan
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai ketentuan perizinan pemanfaatan ruang akan ditetapkan dengan peraturan Bupati.

 

Pasal 124

Jenis ijin pemanfaatan ruang terdiri atas:
a. izin prinsip;
b. izin lokasi;
c. izin penggunaan pemanfaatan tanah (IPPT);
d. izin mendirikan bangunan; dan
e. izin lainnya.

 

Pasal 125

(1) Izin prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 huruf a adalah surat izin yang diberikan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah untuk menyatakan suatu kegiatan secara prinsip diperkenankan untuk diselenggarakan atau beroperasi.
(2) Izin prinsip dipakai sebagai kelengkapan persyaratan teknis permohonan izin lainnya, yaitu izin lokasi, izin penggunaan pemanfaatan tanah, izin mendirikan bangunan, dan izin lainnya.

 

Pasal 126

(1) Izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 huruf b adalah izin yang diberikan kepada pemohon untuk memperoleh ruang yang diperlukan dalam rangka melakukan aktivitasnya.
(2) Izin lokasi diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. untuk luas 1 ha sampai 25 (dua puluh lima) hektar diberikan izin selama 1 (satu) tahun;
b. untuk luas lebih dari 25 (dua puluh lima) hektar sampai dengan 50 (lima puluh) hektar diberikan izin selama 2 (dua) tahun; dan
c. untuk luas lebih dari 50 (lima puluh) hektar diberikan izin selama 3 (tiga) tahun.

 

Pasal 127

(1) Izin penggunaan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 huruf c berupa izin pemanfaatan lahan untuk suatu kegiatan diberikan berdasarkan izin lokasi.
(2) Izin penggunaan pemanfaatan tanah diberikan kepada setiap orang dan/atau korporasi/badan hukum yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan lahan.
(3) Izin penggunaan pemanfaatan tanah diperuntukkan bagi kegiatan yang memanfaatkan lahan untuk suatu kegiatan.

 

Pasal 128

Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 huruf d adalah izin yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis.

 

Pasal 129

Izin lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 huruf e terdiri atas:
a. izin usaha pertambangan;
b. izin usaha perkebunan;
c. izin usaha pariwisata;
d. izin usaha industri;
e. izin usaha kawasan industri;
f. izin usaha perdagangan;
g. izin usaha perikanan; dan
h. izin usaha pengembangan sektoral lainnya.

 

Bagian Keempat
Ketentuan Insentif dan Disinsentif


Umum
 

Pasal 130

(1) Insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf c diberikan oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya dengan tetap menghormati hak masyarakat sesuai ketentuan terhadap pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung dan tidak mendukung terwujudnya arahan RTRW Kabupaten.
(2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilaksanakan oleh instansi berwenang.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif akan diatur dengan Peraturan Bupati.

 

Pasal 131

(1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang wilayah.
(2) Insentif dapat berupa insentif fiskal dan atau insentif non fiskal.
(3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
a. keringanan pajak daerah;
b. kompensasi;
c. subsidi silang;
d. imbalan;
- 73 -
e. sewa ruang; dan
f. kontribusi saham.
(4) Insentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
a. pembangunan dan pengadaan prasarana;
b. kemudahan prosedur perizinan; dan
c. penghargaan.
(5) Pemberian kompensasi diberikan pada kegiatan yang sejalan dengan rencana tataruang.
(6) Pembatasan penyediaan prasarana dan sarana diberikan pada kegiatan yang tidaksejalan dengan rencana tata ruang.

 

Pasal 132

(1) Insentif yang diberikan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 131 ayat (1) terdiri atas:
a. insentif yang diberikan pemerintah daerah kepada masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang;
b. insentif yang diberikan pemerintah daerah kepada pengusaha dan swasta dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang; dan
c. insentif yang diberikan pemerintah daerah kepada pemerintah desa dalam wilayah kabupaten, atau dengan pemerintah daerah lainnya apabila dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.
(2) Insentif yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a dapat diberikan:
a. memberikan prioritas utama persertifikatan tanah secara masal dan/atau subsidi;
b. pembangunan serta pengadaan infrastruktur; dan
c. pemberian penghargaan kepada masyarakat.
(3) Insentif yang diberikan kepada pengusaha dan swasta dalam pelaksanaankegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diberikan dalam bentuk:
a. kemudahan prosedur perizinan;
b. kompensasi;
c. subsidi silang;
d. imbalan;
e. sewa ruang;
f. kontribusi saham; dan
g. pemberian penghargaan.

 

Pasal 133

(1) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 merupakan perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang wilayah.
(2) Pemberian disinsentif terdiri atas:
a. disinsentif yang diberikan kepada masyarakat, pengusaha, dan swasta dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang; dan
b. disinsentif yang diberikan kepada pemerintah dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
(3) Disinsentif yang diberikan kepada masyarakat, pengusaha, dan swasta dalampelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
a. pengenaan pajak yang tinggi disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang;
b. pembatasan penyediaan infrastruktur;
c. penghentian izin; dan
d. penalti.
(4) Disinsentif yang diberikan pemerintah daerah kepada pemerintah daerah laindalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruangsebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b berupa teguran tertulis.

 

Bagian Kelima
Arahan Pengenaan Sanksi


Pasal 134

(1) Arahan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf d merupakan tindakan penertiban yang dilakukan terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi.
(2) Dalam hal penyimpangan dalam penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang melakukan penyimpangan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Pengenaan sanksi diberikan kepada orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan perizinan pemanfaatan ruang.
(4) Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, baik yang dilengkapi dengan izin maupun yang tidak memiliki izin dikenai sanksi administratif.
(5) Sanksi administrastif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
a. peringatan tertulis;
b. penghentian sementara kegiatan;
c. penghentian sementara pelayanan umum;
d. penutupan lokasi;
e. pencabutan izin;
f. pembatalan izin;
g. pembongkaran bangunan;
h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
i. denda administratif.

 

Pasal 135

Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (5) huruf a dilakukan:
a. pengenaan terhadap:
1. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang;
2. pelanggaran ketentuan arahan peraturan zonasi;
3. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;
4. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;
5. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;
6. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan
7. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.
b. pemberian surat peringatan tertulis dengan penerbitan surat peringatan tertulis sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali; dan
c. penerbitan surat peringatan tertulis dilakukan secara bertahap dengan jangka waktu tertentu.

 

Pasal 136

Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (5) huruf b dilakukan:
a. pengenaan terhadap:
1. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang;
2. pelanggaran ketentuan arahan peraturan zonasi;
3. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;
4. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten; dan
5. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
b. penghentian sementara kegiatan dilakukan sampai terpenuhinya kewajiban pelanggar untuk menyesuaikan pemanfaatan ruang dengan RTRW Kabupaten dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang.

 

Pasal 137

Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (5) huruf c dilakukan:
a. pengenaan terhadap:
1. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang;
2. pelanggaran ketentuan arahan peraturan zonasi;
3. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;
4. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten; dan
5. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang olehperaturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
b. penghentian sementara pelayanan umum dirinci jenis-jenis pelayanan umum yang akan dihentikan; dan
c. penghentian sementara pelayanan umum dilakukan sampai terpenuhinya kewajiban pelanggar untuk menyesuaikan pemanfaatan ruang dengan RTRW Kabupaten dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang.

 

Pasal 138

Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (5) huruf d dilakukan:
a. pengenaan terhadap:
1. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang;
2. pelanggaran ketentuan arahan peraturan zonasi;
3. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;
4. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;
5. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;
6. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan
7. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.
b. penutupan lokasi akan dilakukan secara paksa apabila pelanggar mengabaikan surat perintah penutupan lokasi dari pejabat yang berwenang; dan
c. lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruang dengan RTRW Kabupaten dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang.

 

Pasal 139

Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (5) huruf e dilakukan:
a. pengenaan terhadap:
1. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang;
2. pelanggaran ketentuan arahan peraturan zonasi;
3. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;
4. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;
5. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan
6. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.
b. pencabutan izin akan dilakukan apabila pelanggar mengabaikan perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang secara permanen.

 

Pasal 140

Pembatalan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (5) huruf f dilakukan:
a. pengenaan terhadap:
1. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang;
2. pelanggaran ketentuan arahan peraturan zonasi;
3. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;
4. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;
5. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan
6. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.
b. pembatalan izin diterbitkan berdasarkan lembar evaluasi yang berisikan arahan pola pemanfaatan ruang dalam RTRW kabupaten.

 

Pasal 141

Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (5) huruf g dilakukan:
a. pengenaan terhadap:
1. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang;
2. pelanggaran ketentuan arahan peraturan zonasi;
3. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;
4. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;
5. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;
6. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan
7. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.
b. pembongkaran bangunan akan dilakukan secara paksa apabila pelanggar mengabaikan surat perintah pembongkaran bangunan.

 

Pasal 142

Pemulihan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (5) huruf h dilakukan:
a. pengenaan terhadap:
1. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang;
2. pelanggaran ketentuan arahan peraturan zonasi;
3. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;
4. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;
5. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;
6. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan
7. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.
b. pemulihan fungsi dilakukan oleh pelanggar dengan jangka waktu tertentu; dan
c. pemulihan fungsi dilakukan oleh pejabat yang berwenang secara paksa apabila pelanggar dalam jangka waktu tertentu tidak melakukan pemulihan fungsi.

 

Pasal 143

Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (5) huruf i dilakukan:
a. pengenaan terhadap:
1. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang;
2. pelanggaran ketentuan arahan peraturan zonasi;
3. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;
4. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;
5. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;
6. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan
7. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.
b. denda administrasi dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif.

BAB VIII
HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

Pasal 144

Dalam penataan ruang, setiap masyarakat berhak:
a. berperan serta dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
b. mengetahui secara terbuka rencana tata ruang wilayah, rencana tata ruang kawasan, rencana rinci tata ruang kawasan, termasuk tata letak dan tata bangunan;
c. menikmati manfaat ruang dan atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang; dan
d. mengajukan keberatan, gugatan, dan tuntutan pembatalan izin, serta memperoleh penggantian yang layak atas kegiatan pembangunan terkait pelaksanaan RTRW Kabupaten.

 

Pasal 145

(1) Untuk mengetahui RTRW Kabupaten dan rencana rincinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 huruf b masyarakat dapat memperoleh melalui:
a. lembaran daerah kabupaten;
b. papan pengumuman di tempat umum;
c. penyebarluasan informasi melalui brosur;
d. instansi yang menangani penataan ruang; dan/atau
e. Sistem Informasi Tata Ruang Wilayah (SITRW) Kabupaten.
(2) Sistem Informasi Tata Ruang Wilayah (SITRW) Kabupaten dikembangkan untuk mempermudah akses informasi tata ruang dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam penataan ruang.

 

Pasal 146

(1) Untuk menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 huruf c didasarkan pada hak atas dasar pemilikan, penguasaan atau pemberian hak tertentu yang dimiliki masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, hukum adat, dan kebiasaan atas ruang pada masyarakat setempat.
(2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang melembaga pada masyarakat secara turun temurun dapat dilanjutkan sepanjang telah memperhatikan faktor daya dukung lingkungan, estetika, struktur pemanfaatan ruang wilayah yang dituju, serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan.

 

Pasal 147

Dalam hal pengajuan keberatan, gugatan, dan tuntutan pembatalan izin, serta hak memperoleh penggantian atas kegiatan pembangunan terkait pelaksanaan RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 huruf d adalah hak masyarakat untuk:
a. mengajukan keberatan, tuntutan pembatalan izin, dan penghentian kegiatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten dan rencana rincinya;
b. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten menimbulkan kerugian;
c. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten kepada penjabat yang berwenang; dan
d. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RTRW Kabupaten dan rencana rincinya.

 

Kewajiban Masyarakat

Pasal 148

Dalam pemanfaatan ruang wilayah setiap orang wajib:
a. menaati RTRW Kabupaten dan penjabarannya yang telah ditetapkan;
b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diperoleh;
c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

 

Peran Masyarakat

Pasal 149

Peran masyarakat dalam penataan ruang meliputi:
a. bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang;
b. bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang; dan
c. bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

 

Pasal 150

Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 huruf a terdiri atas:
a. masukan mengenai:
1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
5. penetapan rencana tata ruang.
b. kerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

 

Pasal 151

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 huruf b terdiri atas:
a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
b. kerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah,dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam.

 

Pasal 152

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 huruf c terdiri atas:
a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi,perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi;
b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

 

Pasal 153

(1) Tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang di wilayah kabupaten dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Pelaksanaan peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Pemerintah Kabupaten.

BAB IX
KELEMBAGAAN


Pasal 154

(1) Dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama antar sektor atau antar daerah bidang penataan ruang dibentuk BKPRD.
(2) Tugas, susunan organisasi dan tata kerja BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelembagaan penataan ruang mengacu pada peraturan perindang-undangan.

BAB X
PENINJAUAN KEMBALI DAN PENYEMPURNAAN


Pasal 155

(1) Jangka waktu RTRW Kabupaten adalah 20 (dua puluh) tahun yaitu tahun 2011 – 2031 dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
(2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teretorial provinsi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, RTRW kabupaten dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
(3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten dan/atau dinamika internal kabupaten.
(4) RDTR yang akan di wujudkan dalam 20 tahun kedepan meliputi seluruh kecamatan.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN


Pasal 156

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun setelah diberlakukan; dan
3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.
c. pemanfaatan ruang di kabupaten yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 157

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 18 Tahun 2003 Tentang RTRW Kabupaten Magetan Tahun 2003 – 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2003 Nomor 61 tanggal 17 Desember 2003) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 

Pasal 158

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang Daerah yang telah ada tetap dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

 

Pasal 159

Paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Bupati tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah harus telah ditetapkan.

 

Pasal 160

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal ...........

BUPATI MAGETAN

 

'SUMANTRI

Diundangkan di Magetan
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN

 


ABDUL AZIS


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2011 NOMOR …. SERI ….

Daftar Kecamatan di Magetan