Tujuan Penataan Ruang Kabupaten Probolinggo adalah untuk mewujudkan Kabupaten Probolinggo sebagai sentra komoditas pertanian yang berdaya saing di tingkat Jawa-Bali dengan mengembangkan agropolitan di Bagian Barat dan di Bagian Timur serta minapolitan di bagian Utara dan Tengah yang didukung oleh industri dan ekowisata.   

 

RTRW disusun berasaskan :

  1. Keterpaduan ;
  2. keserasian, keselarasan dan keseimbangan ;
  3. keberlanjutan ;
  4. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan ;
  5. keterbukaan ;
  6. kebersamaan dan kemitraan ;
  7. perlindungan kepentingan umum ;
  8. kepastian hukum dan keadilan ; dan
  9. akuntabilitas.

 

Visi penataan ruang wilayah daerah adalah terwujudnya ruang wilayah Kabupaten Probolinggo sebagai sentra pertanian unggulan ;

 

Sedangkan Misi penataan ruang daerah adalah :

  1. mewujudkan penyediaan lahan dalam peningkatan kegiatan produk utama dan unggulan ;
  2. mewujudkan pengembangan pusat kegiatan pertanian sebagai sentra produk unggulan ;
  3. mewujudkan penyediaan sarana dan prasarana pertanian berbasis pengembangan prasarana wilayah ;
  4. mewujudkan pengembangan dan peluang investasi produktif berbasis pertanian ;
  5. mewujudkan daya saing daerah melalui pengembangan pertanian yang didukung oleh industri dan ekowisata yang ramah lingkungan.

​

>> Download Perda No. 3 Tahun 2011 Tentang RTRW Probolinggo <<

Dibawah ini merupakan isi detil dari Dokumen RTRW Kabupaten yang telah dibagi kedalam beberapa Bab.

BUPATI PROBOLINGGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
NOMOR : 03 TAHUN 2011

TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN PROBOLINGGO
TAHUN 2010 - 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang :

a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Probolinggo dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah;
b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha;
c. bahwa strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional perlu dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Probolinggo Tahun 2010 - 2029.

Mengingat :

  1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perubahan kedua ;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043) ;
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824) ;
  5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274) ;
  6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419) ;
  7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469) ;
  8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470) ;
  9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478) ;
  10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) ;
  11. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412) ;
  12. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169) ;
  13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) ;
  14. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377) ;
  15. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
  16. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
  17. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) ;
  18. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
  19. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132) ;
  20. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700) ;
  21. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722) ;
  22. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) ;
  23. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) ;
  24. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851) ;
  25. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960) ;
  26. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) ;
  27. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849) ;
  28. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052) ;
  29. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) ;
  30. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066) ;
  31. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) ;
  32. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
  33. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
  34. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3721);
  35. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838) ;
  36. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934) ;
  37. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242) ;
  38. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385) ;
  39. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Kebijakan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594) ;
  40. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624) ;
  41. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655) ;
  42. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663) ;
  43. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) ;
  44. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) ;
  45. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
  46. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) ;
  47. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5004) ;
  48. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098) ;
  49. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103) ;
  50. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110) ;
  51. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160) ;
  52. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung ;
  53. Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi ;
  54. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/A/PRT/M/2006 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai ;
  55. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2007 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Letusan Gunung Berapi dan Kawasan Rawan Gempa Bumi ;
  56. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2007 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Bencana Tanah Longsor ;
  57. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ;
  58. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Raperda tentang Rencana Tata Ruang Daerah ;
  59. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten ;
  60. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/0T.140/9/2009 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian ;
  61. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 630/KPTS/M/2009 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya Sebagai Jalan Arteri dan Kolektor 1 ;
  62. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 631/KPTS/M/2009 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya sebagai Jalan Nasional yang memuat jalan nasional bukan jalan tol, jalan nasional jalan tol dan jalan strategis nasional rencana ;
  63. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32/MEN/2010 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan ;
  64. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 11 Tahun 1991 tentang Penetapan Kawasan Lindung di Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun 1991 Nomor 1, Seri C) ;
  65. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1, Seri E) ;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
dan
BUPATI PROBOLINGGO

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN PROBOLINGGO

TAHUN 2010 - 2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

  1. Kabupaten, adalah Kabupaten Probolinggo ;
  2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo ;
  3. Kepala Daerah, adalah Bupati Probolinggo ;
  4. Ruang, adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan kehidupannya ;
  5. Tata Ruang meliputi wujud struktur ruang dan pola ruang ;
  6. Struktur Ruang, adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional ;
  7. Pola Ruang, adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya ;
  8. Penataan Ruang, adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang ;
  9. Penyelenggaraan Penataan Ruang, adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang ;
  10. Pengaturan Penataan Ruang, adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam penataan ruang ;
  11. Pembinaan Penataan Ruang, adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah daerah dan masyarakat ;
  12. Pelaksanaan Penataan Ruang, adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang ;
  13. Pengawasan Penataan Ruang, adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
  14. Perencanaan Tata Ruang, adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan pan penetapan rencana tata ruang ;
  15. Pemanfaatan Ruang, adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan program beserta pembiayaannya ;
  16. Pengendalian Pemanfaatan Ruang, adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan ;
  17. Rencana Tata Ruang, adalah hasil perencanaan tata ruang ;
  18. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Probolinggo yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten Probolinggo, adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah di daerah Kabupaten Probolinggo ;
  19. Wilayah Kabupaten Probolinggo, adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional di Kabupaten Probolinggo ;
  20. Sistem Wilayah, adalah struktur ruang dan pola ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat wilayah ;
  21. Kawasan, adalah wilayah dengan fungsi utama lindung dan budidaya ;
  22. Kawasan Lindung, adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan ;
  23. Kawasan Budidaya, adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan ;
  24. Kawasan Perkotaan, adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi ;
  25. Kawasan Perdesaan, adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi ;
  26. Kawasan Agropolitan, adalah kawasan yang meliputi satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis ;
  27. Kawasan Minapolitan, adalah kawasan yang membentuk kota perikanan, yang memudahkan masyarakat untuk bisa mengembangkan perikanan, dengan kemudahan memperoleh peralatan tangkap, benih melalui unit perbenihan rakyat, pengolahan ikan, pasar ikan dan mudah mendapatkan pakan ikan, yang dikelola oleh salah satu kelompok yang dipercaya oleh pemerintah ;
  28. Kawasan strategis, adalah bagian wilayah kabupaten yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting terhadap kepentingan ekonomi, sosial, budaya dan/atau kelestarian lingkungan ;
  29. Kawasan Strategis Provinsi, adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan ;
  30. Kawasan Strategis Daerah, adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan ;
  31. Kawasan Andalan, adalah bagian dari kawasan budidaya, baik di ruang darat maupun di ruang laut yang pengembangannya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bagi wilayah tersebut dan wilayah sekitarnya ;
  32. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL, adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan ;
  33. Pusat Kegiatan Lokal promosi yang selanjutnya disebut PKLp, adalah pusat kegiatan yang dipromosikan untuk kemudian hari dapat ditetapkan sebagai PKL ;
  34. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK, adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa ;
  35. Wilayah Sungai, adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumberdaya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km2 ;
  36. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS, adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan ;
  37. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disebut RTH, adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam ;
  38. Kegiatan Pertanian, adalah kegiatan pertanian dalam arti luas, yaitu kegiatan pertanian, perkebunan dan perikanan ;
  39. Unggul dan berdaya saing, adalah memiliki kemampuan untuk berkompetisi dengan produk-produk lain ;
  40. Saluran Utama Tegangan Tinggi yang selanjutnya disebut SUTT, adalah saluran udara yag mendistribusikan energi listrik dengan kekuatan 150 Kv yang mendistribusikan dari pusat-pusat bebab menuju gardu-gardu listrik ;
  41. Saluran Utama Tegangan Ekstra Tinggi yang selanjutnya disebut SUTET, adalah saluran udara dengan kekuatan 500 Kv yang ditujukan untuk menyalurkan energi listrik dari pusat-pusat pembangkit yang jaraknya jauh menuju pusat-pusat beban sehingga energi listrik bisa disalurkan dengan efisien ;
  42. Kawasan permukiman, adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung baik berupa kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal/lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan ;
  43. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan di bawahnya, adalah kawasan yang berada pada ketinggian diatas 2.000 meter dan atau kelerengan diatas 45 derajat, yang apabila tidak dilindungi dapat membahayakan kehidupan yang ada di bawahnya ;
  44. Kawasan perlindungan setempat mencakup kawasan sempadan sungai dan kawasan sekitar mata air.
  45. Suaka alam, adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai kawasan penyangga kehidupan ;
  46. Kawasan rawan bencana, adalah beberapa lokasi yang rawan terjadi bencana alam seperti tanah longsor, banjir dan gunung berapi, yang perlu dilindungi agar dapat menghindarkan masyarakat dari ancaman bencana ;
  47. Kawasan hutan, adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap ;
  48. Kawasan pertanian meliputi persawahan dan lahan kering ;
  49. Kawasan perikanan, adalah kawasan budidaya sumberdaya perikanan air tawar ;
  50. Kawasan perkebunan, adalah kawasan yang dikembangkan dengan fungsi tanaman komoditi skala besar yang meliputi perkebunan tanaman tahunan atau perkebunan tanaman semusim ;
  51. Kawasan peternakan meliputi kawasan sentra usaha peternakan ternak besar, peternakan ternak kecil, dan peternakan unggas ;
  52. Kawasan pariwisata terdiri atas wisata alam di dalam kawasan konservasi, wisata alam di luar kawasan konservasi serta wisata budaya dan buatan ;
  53. Kawasan industri, adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri ;
  54. Kawasan pertambangan, adalah kawasan yang secara alamiah memiliki potensi sumberdaya alam pertambangan ;
  55. Kawasan perdagangan, adalah kawasan dengan fungsi dominan perdagangan dan jasa yang meliputi perdagangan skala lingkungan, skala kota kecamatan dan skala kabupaten ;
  56. Kawasan pertahanan negara, adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan ;
  57. Izin Pemanfaatan Ruang, adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
  58. Analisa mengenai dampak lingkungan hidup yang selanjutnya disebut AMDAL, adalah kajian mengenai mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan ;
  59. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disebut KLHS, adalah rangkaian analisa yang sistematis menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan serta status wilayah atau kebijakan, rencana dan program ;
  60. Orang, adalah orang perseorangan dan/atau korporasi ;
  61. Menteri, adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang penataan ruang.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN MUATAN

Pasal 2

Ruang lingkup dan muatan RTRW meliputi:
a. Asas, Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, kebijakan dan strategi rencana tata ruang wilayah daerah ;
b. Rencana struktur ruang wilayah kabupaten ;
c. Rencana pola ruang wilayah kabupaten;
d. Penetapan kawasan strategis kabupaten;
e. Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten; dan
f. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

BAB III

ASAS, VISI, MISI, TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

Bagian Pertama

Asas, Visi dan Misi

Pasal 3

(1) RTRW disusun berasaskan :
a. Keterpaduan ;
b. keserasian, keselarasan dan keseimbangan ;
c. keberlanjutan ;
d. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan ;
e. keterbukaan ;
f. kebersamaan dan kemitraan ;
g. perlindungan kepentingan umum ;
h. kepastian hukum dan keadilan ; dan
i. akuntabilitas.
(2) Visi penataan ruang wilayah daerah adalah terwujudnya ruang wilayah Kabupaten Probolinggo sebagai sentra pertanian unggulan ;
(3) Sedangkan misi penataan ruang daerah adalah :
a. mewujudkan penyediaan lahan dalam peningkatan kegiatan produk utama dan unggulan ;
b. mewujudkan pengembangan pusat kegiatan pertanian sebagai sentra produk unggulan ;
c. mewujudkan penyediaan sarana dan prasarana pertanian berbasis pengembangan prasarana wilayah ;
d. mewujudkan pengembangan dan peluang investasi produktif berbasis pertanian ;
e. mewujudkan daya saing daerah melalui pengembangan pertanian yang didukung oleh industri dan ekowisata yang ramah lingkungan.

Bagian Kedua

Tujuan Penataan Ruang

Pasal 3

Tujuan Penataan Ruang Kabupaten Probolinggo adalah untuk mewujudkan Kabupaten Probolinggo sebagai sentra komoditas pertanian yang berdaya saing di tingkat Jawa-Bali dengan mengembangkan agropolitan di Bagian Barat dan di Bagian Timur sertaminapolitandi bagian Utara dan Tengah yang didukung oleh industri dan ekowisata.

Bagian Ketiga

Kebijakan Penataan Ruang

Pasal 4

(1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, disusun kebijakan penataan ruang wilayah.
(2) Kebijakan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. pemantapan sistem agropolitan dan minapolitan untuk peningkatan komoditi pertanian unggulan disertai pengelolaan hasil dan peningkatan peran dalam ekowisata ;
b. pengembangan pusat-pusat pelayanan secara berhirarki dan bersinergis antara pusat pengembangan utama di ibukota kabupaten dan perkotaan lainnya serta pengembangan sistem permukiman perdesaan berbasis agropolitan dan minapolitan ;
c. pendistribusian persebaran penduduk sesuai dengan kebijakan pusat-pusat pelayanan ;
d. pengembangan kelengkapan prasarana wilayah dan prasarana lingkungan dalam mendukung pengembangan sentra produksi pertanian, industri, ekowisata dan pusat permukiman secara terpadu dan efisien ;
e. pemantapan pelestarian dan perlindungan kawasan lindung untuk meningkatkan kualitas lingkungan, sumberdaya alam/buatan dan ekosistemnya, meminimalkan resiko dan mengurangi kerentanan bencana, mengurangi efek pemanasan global yang berprinsip partisipasi, menghargai kearifan lokal serta menunjang pariwisata, penelitian dan edukasi ;
f. pengembangan kawasan budidaya untuk mendukung pemantapan sistem agropolitan serta industri berbasis pertanian dan ekowisata ; dan
g. pengembangan pemanfaatan ruang pada kawasan strategis baik untuk fungsi pengembangan wilayah maupun guna perlindungan kawasan sesuai fungsi utama kawasan.

Bagian Keempat

Strategi Penataan Ruang

Pasal 5

(1) Untuk mewujudkan kebijakan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, disusun strategi penataan ruang wilayah ;
(2) Strategi pemantapan sistem agropolitan dan minapolitan untuk peningkatan komoditi pertanian unggulan disertai pengelolaan hasil dan peningkatan peran dalam agrowisata, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, meliputi :
a. mengembangkan kawasan sesuai potensinya yang dihubungkan dengan pusat kegiatan untuk mendukung agropolitan dan minapolitan;
b. mengembangkan kawasan agropolitan untuk mendorong pertumbuhan kawasan perdesaan di wilayah Probolinggo timur meliputi Kecamatan Gading, Kecamatan Krucil, Kecamatan Tiris dan Probolinggo barat meliputi Kecamatan Tongas, Kecamatan Lumbang, Kecamatan Sukapura, Kecamatan Sumber serta kawasan minapolitan meliputi Kecamatan Tongas, Kecamatan Sumberasih, Kecamatan Dringu, Kecamatan Gending, Kecamatan Pajarakan, Kecamatan Kraksaan, Kecamatan Paiton, Kecamatan Banyuanyar, Kecamatan Maron, Kecamatan Gading, Kecamatan Tegalsiwalandan Kecamatan Tiris ;
c. mengoptimalkan kawasan pertanian ;
d. menekan pengurangan luasan lahan sawah beririgasi teknis ;
e. menetapkan kawasan pertanian abadi atau lahan sawah lestari ;
f. mengembangkan sawah baru pada kawasan potensial ;
g. mengembangkan kawasan pesisir sesuai dengan fungsinya ; dan
h. meningkatkan sarana dan prasarana pengembangan perikanan tangkap, budidaya laut dan tawar,pengolahan hasil ikan dan pemasarannya.
(3) Strategi pengembangan pusat-pusat pelayanan secara berhirarki dan bersinergis antara pusat pengembangan utama di Ibukota Kabupaten dan perkotaan lainnya serta pengembangan sistem permukiman perdesaan berbasis agropolitan dan minapolitan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, meliputi :
a. menetapkan hierarki simpul-simpul pertumbuhan ekonomi wilayah terutama yang berfungsi sebagai pusat agropolitan, minapolitan, industri dan ekowisata ;
b. memantapan fungsi simpul-simpul wilayah ; dan
c. memantapan keterkaitan antar simpul-simpul wilayah dan interaksi antara simpul wilayah dengan kawasan perdesaan sebagai hinterlannya.
(4) Strategi pendistribusian persebaran penduduk sesuai dengan kebijakan pusat-pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, meliputi :
a. mendistribusikan persebaran penduduk dengan pengembangan sarana-prasarana dan pada kawasan pusat pertumbuhan baru ; dan
b. memeratakan persebaran penduduk dengan perbaikan sarana-prasarana dan infrastruktur di kawasan perdesaan atau kawasan kurang berkembang guna mengurangi urbanisasi.
(5) Strategi pengembangan kelengkapan prasarana wilayah dan prasarana lingkungan dalam mendukung pengembangan sentra produksi pertanian, industri, ekowisata dan pusat permukiman secara terpadu dan efisien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, meliputi:
a. mengembangkan sistem transportasi secara intermoda sampai ke pusat produksi pertanian, industri dan pelayanan pariwisata ;
b. meningkatkan jaringan energi dan pelayanan secara interkoneksi jawa-bali dan pelayanan sampai pelosok ;
c. mendayagunakan sumber daya air dan pemeliharaan jaringan untuk pemenuhan kebutuhan air baku dan sarana dan prasarana pengairan kawasan pertanian ;
d. meningkatkan jumlah, mutu dan jangkauan pelayanan komunikasi serta kemudahan mendapatkannya yang diprioritaskan untuk mendukung pengembangan pertanian, pariwisata dan industri ; dan
e. mengoptimalkan tingkat penanganan dan pemanfaatan persampahan guna menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih.
(6) Strategi pemantapan pelestarian dan perlindungan kawasan lindung untuk meningkatkan kualitas lingkungan, sumberdaya alam/buatan dan ekosistemnya, meminimalkan resiko dan mengurangi kerentanan bencana, mengurangi efek pemanasan global yang berprinsip partisipasi, menghargai kearifan lokal serta menunjang pariwisata, penelitian dan edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e, meliputi :
a. memantapkan fungsi kawasan hutan lindung melalui peningkatan kelestarian hutan untuk keseimbangan tata air dan lingkungan hidup ;
b. meningkatkan kualitas kawasan yang memberi perlindungan di bawahnya berupa kawasan resapan air untuk perlindungan fungsi lingkungan ;
c. memantapkan kawasan perlindungan setempat melalui upaya konservasi alam, rehabilitasi ekosistem yang rusak, pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup serta penetapan kawasan lindung spiritual ;
d. memantapkan fungsi dan nilai manfaatnya pada kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya ;
e. menangani kawasan rawan bencana alam melalui pengendalian dan pengawasan kegiatan perusakan lingkungan terutama pada kawasan yang berpotensi menimbulkan bencana alam serta pengendalian untuk kegiatan manusia secara langsung ;
f. memantapkan wilayah kawasan lindung geologi yang terdiri dari cagar alam geologi, kawasan rawan bencana alam geologi dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah disertai dengan pemantapan zonasi di kawasan dan wilayah sekitarnya serta pemantapan pengelolaan kawasan secara partisipatif ; dan
g. memantapkan kawasan lindung lainnya sebagai penunjang usaha pelestarian alam.
(7) Strategi pengembangan kawasan budidaya untuk mendukung pemantapan sistem agropolitan, minapolitan serta industri berbasis pertanian dan ekowisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f, meliputi :
a. mengembangkan kawasan hutan produksi guna meningkatkan produktivitas lahan dengan memperhatikan keseimbangan lingkungan ;
b. menetapkan dan mengembangkan kawasan hutan rakyat dalam mendukung penyediaan kayu oleh rakyat ;
c. mengamankan lahan pertanian berkelanjutan dan menjaga suplai pangan nasional ;
d. mengembangkan komoditas-komoditas unggul perkebunan di setiap wilayah ;
e. meningkatkan produk dan nilai tambah perikanan baik ikan tangkap dan budidaya melalui sentra pengolah hasil ikan ;
f. mengembangkan kawasan pertambangan yang berbasis pada teknologi yang ramah lingkungan ;
g. menata dan mengendalikan kawasan dan lokasi industri ;
h. meningkatkan pengembangan pariwisata berbasis ekowisata dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan, pelestarian budaya leluhur dan melibatkan peran serta masyarakat ;
i. meningkatkan kawasan permukiman perkotaan secara sinergis dengan permukiman perdesaan ; dan
j. mengembangkan zona kawasan pesisir dan laut yang potensial di Kabupaten Probolinggo.
(8) Strategi pengembangan pemanfaatan ruang pada kawasan strategis baik untuk fungsi pengembangan wilayah maupun guna perlindungan kawasan sesuai fungsi utama kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g, meliputi :
a. meningkatkan dan memantapkan fungsi dan peran kawasan ekonomi khusus di Kabupaten Probolinggo sebagai salah satu kawasan andalan ;
b. meningkatkan dan memantapkan fungsi dan peran kawasan strategis sosial dan budaya ;
c. meningkatkan dan memantapkan fungsi dan peran kawasan strategis pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi secara optimal ;
d. meningkatkan dan memantapkan fungsi dan peran kawasan strategis perlindungan ekosistem dan lingkungan hidup ; dan
e. meningkatkan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

BAB IV

STRUKTUR RUANG WILAYAH

Bagian Pertama

Umum

Pasal 6

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten meliputi :
a. Sistem pusat pelayanan ; dan
b. Sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten.

Bagian Kedua

Sistem Pusat Pelayanan

Pasal 7

Sistem pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi:
a. Sistem perkotaan ; dan
b. Sistem perdesaan.

Pasal 8

Sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi:
a. penetapan pusat - pusat perkotaan dan wilayah pelayanan ;
b. rencana fungsi pusat pelayanan ; dan
c. pengembangan fasilitas kawasan perkotaan.

Pasal 9

(1) Pusat-pusat perkotaan dan wilayah pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, meliputi:
a. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) terletak di Kota Probolinggo dengan wilayah pelayanan meliputi Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Lumajang ;
b. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) terletak diperkotaan Kraksaan sebagai Ibukota Kabupaten Probolinggo dengan wilayah pelayanan meliputi Kecamatan Kraksaan, Kecamatan Pajarakan, Kecamatan Krejengan dan Kecamatan Maron ;
c. Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) perkotaan Tongas dengan wilayah pelayanan meliputi Kecamatan Tongas, Kecamatan Lumbang, Sumberasih dan Kecamatan Sukapura ;
d. Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) perkotaan Wonomerto dengan wilayah pelayanan meliputi Kecamatan Wonomerto, Kecamatan Bantaran, Kecamatan Kuripan dan Kecamatan Sumber ;
e. Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) perkotaan Leces dengan wilayah pelayanan meliputi Kecamatan Leces, Kecamatan Dringu, Kecamatan Gending, Kecamatan Banyuanyar dan Kecamatan Tegalsiwalan ;
f. Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) perkotaan Gading dengan wilayah pelayanan meliputi Kecamatan Krucil, dan Kecamatan Tiris ;
g. Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) perkotaan Paiton dengan wilayah pelayanan meliputi Kecamatan Paiton, Kecamatan Kotaanyar, Kecamatan Besuk dan Kecamatan Pakuniran ; dan
h. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) perkotaan Pajarakan, perkotaan Krejengan, perkotaan Maron, perkotaan Lumbang, perkotaan Sumberasih, perkotaan Sukapura, perkotaan Bantaran, perkotaan Kuripan, perkotaan Sumber, perkotaan Dringu, perkotaan Gending, perkotaan Banyuanyar, perkotaan Tegalsiwalan, perkotaan Krucil, perkotaan Tiris, perkotaan Kotaanyar, perkotaan Besuk dan perkotaan Pakuniran dengan wilayah pelayanannya meliputi wilayah kecamatan yang bersangkutan;
(2) Rencana fungsi pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, meliputi :
a. PKW Kota Probolinggo dengan fungsi pelayanan pusat pemerintahan, pendidikan, kesehatan, olah raga, perdagangan dan jasa ;
b. PKL perkotaan Kraksaan dengan fungsi pusat pelayanan sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, kesehatan, olah raga, perdagangan dan jasa ;
c. PKLp perkotaan Tongas dengan fungsi pusat pelayanan sebagai kawasan agropolitan, pariwisata, industri dan kawasan lindung ;
d. PKLp perkotaan Wonomerto dengan fungsi pusat pelayanan sebagai pusat pengembangan kawasan pertanian, perikanan dan pertambangan mineral ;
e. PKLp perkotaan Leces dengan fungsi pusat pelayanan sebagai penyangga perkotaan, industri, perikanan, pariwisata ;
f. PKLp perkotaan Gading dengan fungsi pusat pelayanan sebagai pusat pengembangan agropolitan, agrowisata dan kawasan lindung ; dan
g. PKLp perkotaan Paiton dengan fungsi pusat pelayanan sebagai kawasan industri, sumber energi, pertanian dan perikanan.
(3) Pengembangan fasilitas kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, meliputi :
a. PKL perkotaan Kraksaan, pengembangan fasilitas perkotaan berupa pusat pemerintahan Kabupaten Probolinggo, pusat perdagangan dan jasa skala regional, pusat pendidikan skala regional, pusat kesehatan skala regional, pusat pelayanan pariwisata, pusat pelayanan transportasi skala kabupaten ;
b. PKLp perkotaan Tongas, pengembangan fasilitas perkotaan berupa perdagangan dan jasa, pendidikan, kesehatan, olahraga, sub terminal, terminal barang, industri dan peribadatan ;
c. PKLp perkotaan Wonomerto, pengembangan fasilitas perkotaan berupa pasar, pendidikan, kesehatan, sub terminal, olah raga dan peribadatan ;
d. PKLp perkotaan Leces, pengembangan fasilitas perkotaan berupa pasar, pendidikan, kesehatan, sub terminal, olah raga, industri dan peribadatan ;
e. PKLp perkotaan Gading, pengembangan fasilitas perkotaan berupa pasar, pendidikan, kesehatan, sub terminal, olah raga dan peribadatan ; dan
f. PKLp perkotaan Paiton, pengembangan fasilitas perkotaan berupa pasar, pendidikan, kesehatan, sub terminal, terminal barang, kawasan industri dan kawasan militer.

Bagian Ketiga

Sistem Perdesaan

Pasal 10

Sistem perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dilakukan dengan membentuk pusat pelayanan desa berupa Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) yang dihubungkan dengan sistem jaringan jalan dan infrastruktur yang dibutuhkan untuk pengembangan pedesaan, meliputi :
a. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) Desa Jorongan Kecamatan Leces Kegiatan utama menjadi klaster industri (IKM) mebel dan konveksi.
b. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) Desa Randu Putih Kecamatan Dringu kegiatan utama klaster industri dan kerajinan etnik meliputi wisata industri, produk haritage dan pengembangan ekonomi berbasis kerajinan ;
c. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) Desa Kalisalam Kecamatan Dringu ;
d. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) Desa Krucil Kecamatan Krucil ;
e. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) Desa Tiris Kecamatan Tiris ;
f. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) Desa Sumber Kecamatan Sumber ;
g. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) Desa Banyuanyar Tengah Kecamatan Banyuanyar ;
h. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) Desa Brabe Kecamatan Maron ;
i. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) Desa Wangkal Kecamatan Gading ;
j. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) Desa Lumbang Kecamatan Lumbang ;
k. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) Desa Curah Dringu Kecamatan Tongas ;
l. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) Desa Pakuniran Kecamatan Pakuniran;
m. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) Desa Kotaanyar Kecamatan Kotaanyar ;
n. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) Desa Paiton Kecamatan Paiton ;
o. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) Desa Alaskandang Kecamatan Besuk ;
p. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) Desa Sentong Kecamatan Krejengan ;
q. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) Desa Karanggeger Kecamatan Pajarakan ;
r. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) Desa Brumbungan Kidul Kecamatan Maron;
s. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) Desa Klaseman Kecamatan Gending ;
t. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) Desa Poh Sangit Lor, Kecamatan Wonomerto ;
u. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) Desa Purut Kecamatan Lumbang;
v. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) Desa Tambakrejo Kecamatan Tongas ;
w. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) Desa Pesisir Kecamatan Sumberasih.

Bagian Keempat

Sistem Jaringan Prasarana Wilayah

Pasal 11

(1) Rencana sistem jaringan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi :
a. sistem prasarana utama ; dan
b. sistem prasarana lainnya.
(2) Sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten dibentuk oleh sistem jaringan prasarana utama dan dilengkapi dengan sistem jaringan prasarana lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Rencana sistem prasarana utama di wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, berupa sistem jaringan transportasi darat dan laut, meliputi :
a. rencana jaringan transportasi darat ;
b. rencana jaringan perkeretaapian ; dan
c. rencana transportasi laut.

Pasal 13

(1) Rencana jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, meliputi :
a. jaringan jalan ;
b. jaringan prasarana lalu lintas angkutan jalan ; dan
c. jaringan pelayanan lalu lintas angkutan jalan.
(2) Rencana jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
a. jaringan jalan bebas hambatan ;
b. jaringan jalan nasional ;
c. jaringan jalan provinsi ; dan
d. jaringan jalan kabupaten.
(3) Rencana pengembangan jalan bebas hambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan bagian dari perencanaan pengembangan sistem jalan bebas hambatan meliputi ruas jalan bebas hambatan Gempol – Pasuruan – Probolinggo – Situbondo – Banyuwangi ;
(4) Rencana jaringan jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
a. jalan arteri primer yang sudah dikembangkan, meliputi ruas jalan batas Kota Pasuruan-batas Kabupaten Probolinggo-Paiton-(batas Kabupaten Situbondo/Binor)–Buduan ; dan
b. jalan kolektor primer yang sudah dikembangkan, meliputi ruas jalan batas Kota Probolinggo – Kabupaten Lumajang.
(5) Rencana jaringan jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa jalan kolektor primer, meliputi:
a. jalan kolektor 3 yang sudah dikembangkan, meliputi ruas jalan Perkotaan Tongas– Perkotaan Lumbang – Perkotaan Sukapura ;
b. ruas jalan Perkotaan Dringu – Perkotaan Leces ;
c. ruas jalan Perkotaan Gending – Perkotaan Banyuanyar – Perkotaan Tiris ;
d. ruas jalan Perkotaan Kraksaan – Perkotaan Krejengan – Perkotaan Gading ;
e. ruas jalan Perkotaan Pajarakan – Perkotaan Krucil, Perkotaan Paiton – Perkotaan Kotaanyar ; dan
f. ruas jalan Perkotaan Lumbang – Perkotaan Kuripan – Perkotaan Bantaran – Perkotaan Leces – Perkotaan Tegalsiwalan – Perkotaan Banyuanyar – Perkotaan Gading - Perkotaan Pakuniran.
(6) Rencana jaringan jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi :
a. jalan yang merupakan penghubung antar ibu kota kecamatan, meliputi :
1. ruas jalan Perkotaan Dringu - Perkotaan Leces ;
2. ruas jalan Perkotaan Paiton - Perkotaan Kotaanyar ; dan
3. ruas jalan Perkotaan Lumbang- Perkotaan Kuripan - Perkotaan Bantaran - Perkotaan Leces - Perkotaan Tegalsiwalan - Perkotaan Banyuanyar - Perkotaan Gading - Perkotaan Pakuniran - Perkotaan Kotaanyar.
b. jalan yang menghubungkan ke pusat pariwisata, meliputi:
1. perkotaan Sukapura – Gunung Bromo ;
2. perkotaan Tiris – Perkebunan Teh Andung Biru ; dan
3. perkotaan Krucil – Puncak Argopuro.
c. jalan lokal primer yang menghubungkan ke pusat pertanian (agropolitan), meliputi:
1. perkotaan Kraksaan - Perkotaan Krejengan - Perkotaan Gading;
2. perkotaan Pajarakan – Perkotaan Krucil; dan
3. perkotaan Gending - Perkotaan Banyuanyar- Perkotaan Tiris.
(7) Rencana pengembangan jalan di Kabupaten Probolinggo, meliputi:
a. peningkatan jalan kolektor primer, melalui jalan yang menghubungkan wilayah kabupaten dengan wilayah Kabupaten Situbondo, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Pasuruan dan Kota Probolinggo;
b. peningkatan jalan lokal primer, melalui jalan yang menghubungkan :
1. kawasan perkotaan dengan PPK dan PPL, meliputi Perkotaan Dringu - Perkotaan Leces; Perkotaan Paiton - Perkotaan Kotaanyar; Perkotaan Lumbang- Perkotaan Kuripan - Perkotaan Bantaran - Perkotaan Leces - Perkotaan Tegalsiwalan - Perkotaan Banyuanyar - Perkotaan Gading - Perkotaan Pakuniran - Perkotaan Kotaanyar ;
2. kawasan fungsional seperti kawasan perdagangan, industri dan perkantoran :
3. pusat pariwisata meliputi Perkotaan Sukapura – Gunung Bromo; Perkotaan Tiris – Perkebunan Teh Andung Biru ; dan Perkotaan Krucil – Puncak Argopuro ;
4. pusat pertanian (agropolitan) meliputi Perkotaan Kraksaan - Perkotaan Krejengan - Perkotaan Gading, Perkotaan Pajarakan – Perkotaan Krucil dan Perkotaan Gending - Perkotaan Banyuanyar- Perkotaan Tiris.
c. peningkatan jalan poros desa dan jalan menuju daerah terisolir ; dan
d. pengembangan jalan lingkar perkotaan Dringu dan Kraksaan.
(8) Rencana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah pengembangan terminal penumpang dan terminal barang, meliputi:
a. mengembangkan pelayanan terminal tipe B di Kecamatan Kraksaan ;
b. mengembangkan terminal tipe C di Desa Jorongan Kecamatan Leces, Kecamatan Dringu, Kecamatan Lumbang, Kecamatan Tongas, Kecamatan Maron, Kecamatan Banyuanyar, Kecamatan Paiton, Kecamatan Gading dan Kecamatan Sumberasih;
c. mengembangkan terminal barang berlokasi di Kecamatan Tongas, Kecamatan Dringu dan Kecamatan Paiton ;
d. mengembangkan terminal Agropolitan direncanakan di Kecamatan Krucil ; dan
e. peningkatan infrastruktur pendukung dan pelayanan terminal yang memadai.
(9) Rencana jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan angkutan umum massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa pengembangan sarana dan prasarana angkutan umum massal, meliputi :
a. menata dan mengatur trayek angkutan kota dengan menetapkan hirarki trayek berdasarkan klasifikasi jenis trayek yang ada dengan mempertimbangkan wilayah pelayanan yang terdiri dari trayek utama, trayek cabang dan trayek ranting ;
b. meningkatkan dan mendorong berkembangnya pelayanan angkutan yang baik, aman dan murah ;
c. meningkatkan mutu pengusaha dan pengemudi kendaraan umum dalam mewujudkan lalu lintas yang tertib, aman dan lancar ; dan
d. pengisian unit kendaraan angkutan pada semua trayek angkutan umum, terutama pada trayek-trayek yang belum terisi sehingga adanya keterpaduan rute antara wilayah bagian barat dan bagian timur ;
e. pembangunan halte-halte pada titik-titik strategis yang dilalui trayek regional di setiap wilayah perkotaan.
(10) Rencana jalur angkutan barang meliputi :
a. Jalur yang menghubungkan Kecamatan Tegalsiwalan – Banyuanyar – Gending ;
b. Jalur Kecamatan Leces – Bantaran

Pasal 14

(1) Rencana jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, meliputi arahan pengembangan jalur perkeretaapian umum, pengembangan prasarana perkeretaapian untuk keperluan penyelenggaraan perkeretaapian komuter serta reaktifasirel mati ;
(2) Rencana pengembangan jalur perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi arahan pengembangan konservasirel mati jalur Jati – Probolinggo – Paiton dan pengembangan jalur perkeretaapian ganda meliputi Bangil – Pasuruan – Probolinggo – Jember – Banyuwangi ;
(3) Rencana pengembangan prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
a. penyelenggaraan kereta api komuter jurusan Surabaya – Probolinggo dengan stasiun kedatangan dan keberangkatan dari Leces ;
b. meningkatkan sistem keamanan dan keselamatan perlintasan kereta api ; dan
c. pengembangan stasiun Leces untuk mengakomodir penyelenggaraan kereta api komuter.

Pasal 15

Rencana pengembangan prasarana transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, meliputi:
a. pengembangan pelabuhan Paiton dan Kalibuntu untuk pelabuhan pengumpul ;
b. rencana pengembangan pelabuhan khusus di kawasan PLTU Paiton ;
c. rencana pengadaan kapal ferry untuk melayani penyeberangan dari Paiton menuju Kalianget, Sapudi dan Kangean serta pulau-pulau kecil di bagian utara Kabupaten Probolinggo ;
d. pengembangan moda penyeberangan dari Pantai Bentar menuju Pulau Gili Ketapang ; dan
e. tatanan kepelabuhan harus menjaga fungsi pertahanan dan keamanan negara, dengan tidak menutup akses pelabuhan dan fasilitas pemeliharaan dan perbaikan TNI AL.

Pasal 16

Rencana sistem prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, meliputi:
a. rencana sistem jaringan prasarana energi ;
b. rencana sistem jaringan sumber daya air ;
c. rencana sistem jaringan telekomunikasi ;
d. rencana sistem jaringan prasarana lingkungan ; dan
e. rencana sistem jaringan prasarana lainnya.

Pasal 17

(1) Rencana sistem jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, meliputi energi listrik dan energi lainnya ;
(2) Rencana pengembangan pelayanan energi listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
a. lokasi pembangkit listrik berada di Kecamatan Paiton ;
b. peningkatan daya energi listrik pada daerah-daerah pusat pertumbuhan dan daerah pengembangan berupa pembangunan dan penambahan gardu-gardu listrik di setiap PPK ;
c. pengembangan SUTET yang melewati Kecamatan Paiton, Kecamatan Kotaanyar, Kecamatan Besuk, Kecamatan Kraksaan, Kecamatan Krejengan, Kecamatan Maron, Kecamatan Banyuanyar, Kecamatan Tegalsiwalan, Kecamatan Leces, Kecamatan Wonomerto, Kecamatan Sumberasih, Kecamatan Tongas ;
d. pengembangan SUTT yang melewati Kecamatan Paiton, Kecamatan Kotaanyar, Kecamatan Besuk, Kecamatan Kraksaan, Kecamatan Krejengan, Kecamatan Pajarakan, Kecamatan Gending, Kecamatan Banyuanyar, Kecamatan Leces, Kecamatan Tegalsiwalan, Kecamatan Sumberasih dan Kecamatan Tongas ;
e. penambahan dan perbaikan sistem jaringan listrik pada daerah-daerah yang belum terlayani ; dan
f. meningkatkan dan mengoptimalkan pelayanan listrik sehingga terjadi pemerataan pelayanan diseluruh wilayah daerah, sehingga dapat diasumsikan bahwa setiap kepala keluarga (KK) akan memperoleh layanan jaringan listrik, sehingga tidak ada masyarakat yang belum terlayani.
(3) Rencana pengembangan jalur pipa gas meliputi Kecamatan Tongas - Kecamatan Sumber Asih - Kecamatan Dringu - Kecamatan Gending - Kecamatan Leces ;
(4) Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana energi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
a. pengembangan energi panas bumi di Kecamatan Krucil dan Tiris ;
b. pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTM) dan pico hydrodi Kecamatan Krucil, Kecamatan Tiris dan Kecamatan Gading ;
c. pengembangan biogas kotoran ternak di Kecamatan Krucil, Kecamatan Tongas dan Kecamatan Lumbang ; dan
d. tersedianya SPPBE (Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji) minimal di setiap PKLp yang ada dan di Ibukota Kabupaten Probolinggo.

Pasal 18

(1) Rencana sistem jaringan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b,meliputi :
a. sistem jaringan air bersih ;
b. sistem jaringan irigasi ; dan
c. sistem pengendalian banjir.
(2) Rencana sistem jaringan air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
a. pengembangan perpipaan pada Kecamatan Gading, Kecamatan Maron, Kecamatan Banyuanyar, Kecamatan Leces dan Tegalsiwalan, Kecamatan Kraksaan, Sukapura, Kecamatan Dringu, Kecamatan Sumber, Kecamatan Sumberasih, Kecamatan Tiris, Kecamatan Bantaran dan Kecamatan Besuk ;
b. pengembangan Water Sanitary Low Income Communities (WSLIC) dan Himpunan Penduduk Pengguna Air Minum (HIPPAM) pada Kecamatan Kecamatan Kuripan, Kecamatan Paiton, Kecamatan Tongas, Kecamatan Kotaanyar, Kecamatan Lumbang, Kecamatan Pakuniran, Kecamatan Krejengan, Kecamatan Krucil dan Kecamatan Gading ;
c. pemanfaatan potensi air tanah pada Kecamatan Pajarakan ;
d. pemanfaatan potensi air danau di Kecamatan Tiris dan Danau Ronggojalu Kecamatan Tegalsiwalan ; dan
e. pengembangan perpipaan air bersih bawah laut yang disuplai dari sumber mata air Ronggojalu yang ada di Desa Banjar Sawah Kecamatan Tegalsiwalan untuk melayani kebutuhan air bersih di Pulau Gili Ketapang.
(3) Rencana sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliput:
a. peningkatan jaringan irigasi sederhana dan irigasi setengah teknis dengan luas kurang lebih 37.125 Ha yang terdiri dari 293 daerah irigasi yang merupakan kewenangan kabupaten ;
b. peningkatan sarana dan prasarana pendukung ;
c. perlindungan terhadap sumber-sumber mata air dan daerah resapan air ;
d. pengembangan embung/waduk baru, bendungan dan cek dam pada kawasan potensial ;
e. mencegah terjadinya pendangkalan terhadap saluran irigasi ;
f. pelibatan masyarakat pengguna HIPPA (Himpunan Petani Pemakai Air) dalam pengelolaan jaringan irigasi ;
g. rehabilitasi dan pemeliharaan kerusakan jaringan irigasi ; dan
h. pembangunan dan perbaikan pintu-pintu air.
(4) Rencana sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
a. pembangunan embung – embung di wilayah selatan, meliputi Kecamatan Wonomerto, Kecamatan Kuripan, Kecamatan Leces, Kecamatan Tongas dan Kecamatan Sumberasih ; dan
b. pembangunan tangkis laut di kecamatan Tongas, Kecamatan Sumberasih, Kecamatan Dringu, Kecamatan Gending, Kecamatan Pajarakan, Kecamatan Kraksaan dan Kecamatan Paiton.

Pasal 19

(1) Sistem jaringan prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, meliputi prasarana pendukung komunikasi dan penyampaian informasi yang meliputi jaringan kabel dan non kabel atau pancaran gelombang, layanan telepon, menara bersama, pengiriman data, internet, penyiaran radio dan televisi ;
(2) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
a. peningkatan kapasitas sambungan telepon kabel pada kawasan perdagangan dan jasa, industri, fasilitas umum dan sosial, terminal, permukiman dan kawasan yang baru dikembangkan; dan
b. penyediaan sarana informasi dan komunikasi pada lokasi strategis, yang sering diakses publik atau kawasan pusat kegiatan masyarakat.
(3) Pengembangan menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada upaya pemanfaatan menara telekomunikasi secara bersama dalam rangka efisiensi ruang, sesuai rencana penataan menara bersama telekomunikasi yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
(4) Penggunaan gelombang untuk komunikasi dan penyiaran diatur tata laksananya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
(5) Pengembangan prasarana telekomunikasi dan informatika untuk tujuan penyelenggaraan pemerintahan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

(1) Rencana sistem jaringan prasarana lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d, meliputi :
a. sistem jaringan persampahan ;
b. sistem jaringan sanitasi ; dan
c. sistem pengelolaan limbah.
(2) Rencana pengembangan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
a. penyusunan rencana induk pengelolaan persampahan kabupaten ;
b. penataan landfill beserta sarana dan prasarana penunjang di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Seboro yang melayani perkotaan Gending, Pajarakan, Banyuanyar, Maron, Krejengan, Kraksaan, Gading, Besuk, Kotaanyar, Paiton dan Pakuniran serta TPA Lumbang yang melayani perkotaan Tongas, Sumberasih, Wonomerto, Leces, Dringu, Sukapura ; dan
c. pembangunan bangunan pengolah sampah 3R (reuse, reduce, recycle) TPA Leces.
(3) Rencana pengembangan prasarana sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
a. pemenuhan fasilitas septic tank pada masing-masing kepala keluarga (KK) pada wilayah perkotaan ;
b. pengembangan jamban komunal pada kawasan permukiman padat masyarakat berpenghasilan rendah dan area fasilitas umum ;
c. menyusun rencana induk sanitasi jangka panjang (20 tahun) untuk sanitasi daerah perkotaan dengan target akhir terlayaninya seluruh lapisan masyarakat dengan sanitasi sehat ;
d. mewajibkan pengembangan daerah pemukiman baru dan kota baru untuk menyediakan sistem sewer, yang dapat berupa sewer dangkal atau small bore yang sesuai dengan kondisi daerah ; dan
e. meningkatkanpelayanan umum sanitasi dengan menyiapkan suatu institusi khusus menangani limbah cair.
(4) Rencana sistem pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
a. pembangunan pusat pengelolaan limbah bahan berbahaya beracun (B3) di Kecamatan Kraksaan dan Gending Kabupaten Probolinggo yang memenuhi syarat dari segi ekonomi ; dan
b. pembangunan IPAL bersama bagi industri kecil, seperti industri pelapisan logam, pencelupan kain, pembuatan pupuk, industri kulit, pabrik tahu yang terletak dalam suatu kawasan pedesaan, dengan target pengurangan sifat berbahaya dari Iimbah yang dihasilkan per produksi.

Pasal 21

(1) Rencana sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e, meliputi:
a. jaringan drainase ; dan
b. jalur evakuasi bencana.
(2) Rencana sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
a. pengembangan sistem pematusan pada jalan arteri dan kolektor primer yang terdapat pada desa-desa pusat perkotaan dan pada pusat permukiman ;
b. perbaikan teknis prasarana drainase dengan cara normalisasi saluran, rehabilitasi saluran, penambahan saluran baru dan pembangunan bangunan-bangunan dan bangunan penunjang prasarana drainase ;
c. penyusunan rencana induk sistem drainase wilayah kabupaten dan rencana penanganan kawasan tertentu yang rawan banjir yaitu di Kecamatan Kraksaan, Dringu, Gending, Sumberasih, Tongas dan Kecamatan Kotaanyar ;
d. pembangunan saluran drainase memperhatikan kontur wilayah ;
e. pembuatan saluran drainase tersendiri pada setiap kawasan fungsional seperti kawasan industri, perdagangan, perkantoran dan pariwisata, yang terhubung ke saluran primer tanpa membebani saluran di wilayah permukiman ;
f. mengoptimalkan daya resap air ke dalam tanah untuk mengurangi beban saluran drainase dengan penghijauan dan kewajiban pembuatan sumur resapan pada kawasan-kawasan tertentu ; dan
g. koordinasi pengelolaan saluran drainase khususnya pada saluran drainase permanen di kawasan perkotaan, baik yang terbuka maupun yang tertutup.
(3) Rencana jalur evakuasi bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi berupa jalur evakuasi untuk bencana gunung berapi menuju ruang evakuasi yang terletak di Kecamatan Sukapura, meliputi :
a. lapangan sepak bola ;
b. Sekolah Dasar Negeri I Sukapura ;
c. pasar Sukapura ;
d. Sekolah Menengah Atas I Negeri Sukapura ;
e. kantor kecamatan Sukapura ;
f. Sekolah Menengah Pertama I Sukapura ;
g. Taman Kanak-Kanak Bhayangkari Sukapura ; dan
h. terminal Sukapura.

BAB V

RENCANA POLA RUANG WILAYAH

Bagian Pertama

Umum

Pasal 22

Rencana pola ruang kabupaten merupakan rencana distribusi peruntukan ruang dalam wilayah kabupaten yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya.

Bagian Kedua

Kawasan Lindung

Pasal 23

Pola ruang untuk kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, meliputi :
a. kawasan hutan lindung;
b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
c. kawasan perlindungan setempat;
d. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
e. kawasan rawan bencana alam;
f. kawasan lindung geologi; dan
g. kawasan lindung lainnya.

Pasal 24

(1) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, meliputi kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitarnya maupun kawasan bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi serta memelihara kesuburan tanah ;
(2) Kawasan hutan lindung di Kabupaten Probolinggo seluas kurang lebih 22.650 Ha (dua puluh dua ribu enam ratus lima puluh hektar) yang terletak di kecamatan Lumbang, Kecamatan Sukapura, Kecamatan Sumber Kecamatan Kuripan, Kecamatan Tiris, Kecamatan Krucil dan Kecamatan Gading.

Pasal 25

(1) Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, meliputi kawasan resapan air ;
(2) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi daerah yang memiliki kemampuan tinggi meresapkan air hujan, sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akuiver) yang berguna sebagai penyedia sumber air ;
(3) Kawasan resapan air terletak di Kecamatan Lumbang, Kecamatan Sukapura, Kecamatan Sumber, Kecamatan Kuripan, Kecamatan Tiris, Kecamatan Krucil, Kecamatan Gading, hutan di Taman Nasional Bromo – Tengger – Semeru (TN-BTS) dan Puncak Argopuro dengan luas kurang lebih 89.953Ha (delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh tigahektar).
(4) Peningkatan manfaat lindung pada kawasan resapan air dilakukan dengan cara :
a. pembuatan sumur-sumur resapan ;
b. pelestarian hutan pada kawasan hulu sampai dengan hilir ; dan
c. pengolahan sistem terasering dan vegetasi yang mampu menahan dan meresapkan air.

Pasal 26

(1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, meliputi :
a. sempadan pantai ;
b. sempadan sungai ;
c. kawasan sekitar danau atau waduk ;
d. kawasan sekitar mata air ;
e. kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal lainnya ; dan
f. sempadan irigasi.
(2) Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi kawasan daratan sepanjang tepian pantai yang berfungsi untuk melestarikan fungsi pantai dengan jarak minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat, seluas kurang lebih 1.088 Ha (seribu delapan puluh delapan hektar) dan terletak pada Kecamatan Tongas, Kecamatan Sumberasih, Kecamatan Dringu, Kecamatan Gending, Kecamatan Pajarakan, Kecamatan Kraksaan dan Kecamatan Paiton ;
(3) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa sempadan berjarak 5 meter dari kaki tanggul sebelah luar pada sungai bertanggul, 100 meter dari tepi pada sungai besar tidak bertanggul dan 50 meter dari tepi pada sungai tidak bertanggul di luar kawasan permukiman; seluas kurang lebih 2.507 Ha (dua ribu lima ratus tujuh hektar), terletak pada Kecamatan Krejengan, Gading, Kraksaan, Besuk, Pakuniran, Paiton dan Kecamatan Kotaanyar ;
(4) Kawasan sekitar danau atau waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa kawasan sepanjang perairan dengan jarak 50-100 meter dari titik pasang tertinggi, yang berada di Kecamatan Tiris dan Kecamatan Tegalsiwalan seluas kurang lebih 238 Ha.(dua ratus tiga puluh delapan hektar) ;
(5) Kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa kawasan dengan jarak 200 meter sekeliling mata air di luar kawasan permukiman dan 100 meter sekeliling mata air di dalam kawasan permukiman, seluas kurang lebih 899 Ha (delapan ratus sembilan puluh sembilan hektar) ;
(6) Kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari masyarakat Tengger, kesenian Kuda Kecak dan Tari Glipang ;
(7) Kawasan sempadan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, berupa kawasan sepanjang kanan-kiri saluran irigasi primer dan sekunder, baik irigasi bertangggul maupun tidak.

Pasal 27

(1) Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d, meliputi:
a. suaka margasatwa;
b. cagar alam dan cagar alam laut;
c. kawasan pantai berhutan bakau;
d. taman nasional;
e. taman wisata alam; dan
f. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.
(2) Kawasan suaka margasatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari Suaka Margasatwa Dataran Tinggi Hyang, dengan luas kurang lebih 7.452 Ha (tujuh ribu empat ratus lima puluh dua hektar) ;
(3) Kawasan cagar alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari Cagar Alam Sungai Kolbu dengan luas kurang lebih 19 Ha (Sembilan belas hektar) ;
(4) Kawasan cagar alam laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa kawasan perlindungan terumbu karang yang terdapat di Pulau Gili Ketapang dan Laut Binor ;
(5) Kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terletak di sepanjang pantai di Kecamatan Tongas, Kecamatan Sumberasih, Kecamatan Dringu, Kecamatan Gending, Kecamatan Pajarakan, Kecamatan Kraksaan dan Kecamatan Paiton dengan luas kurang lebih 258 Ha (dua ratus lima puluh delapan hektar) ;
(6) Taman Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi Taman Nasional Bromo-Tengger-Semeru dengan luas kurang lebih 5.828Ha (lima ribu delapan ratus dua puluh delapan hektar) ;
(7) Taman Wisata Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdapat di wisata Gunung Bromo di Kecamatan Sukapura, Air Terjun Madakaripura di Kecamatan Lumbang, Gua Lawa di Kecamatan Sukapura, danau Ronggojalu di Kecamatan Tegalsiwalan, Pantai Bentar Indah di Kecamatan Gending, Pulau GiliKetapang di Kecamatan Sumberasih, Perkebunan Teh Andungbiru di Kecamatan Tiris, wisata alam Ranu Agung di Kecamatan Tiris, Ranu Segaran di Kecamatan Tiris, Arung Jeram Sungai Pekalen Kecamatan Tiris dan Kecamatan Gading, Air Terjun Kali Pedati Kecamatan Krucil, Suaka Margasatwa Dataran Tinggi Hyang di Kecamatan Krucil ;
(8) Kawasan Cagar Budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, berupa Candi Jabung di Kecamatan Paiton, Candi Kedaton dan reruntuhan Makam Dewi Rengganis di Kecamatan Krucil.

Pasal 28

(1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e, terdiri dari:
a. kawasan rawan longsor;
b. kawasan rawan banjir; dan
c. kawasan rawan abrasi pantai.
(2) Kawasan rawan longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di Kecamatan Krejengan, Kecamatan Gading, Kecamatan Kraksaan, Kecamatan Besuk, Kecamatan Pakuniran, Kecamatan Paiton dan Kecamatan Kutoanyar, Kecamatan Wonomerto, Kecamatan Kuniran dan Kecamatan Tiris seluas kurang lebih 32.423 Ha (tiga puluh dua ribu empat ratus dua puluh tiga hektar) ;
(3) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di Kecamatan Sukapura, Kecamatan Lumbang, Kecamatan Krucil, Kecamatan Tiris, Kecamatan Kuripan, Kecamatan Gading, Kecamatan Bantaran, Kecamatan Sumber, Kecamatan Pakuniran, Kecamatan Kotanyar, Kecamatan Wonokerto, Paiton dan Tegalsiwalan seluas kurang lebih 1.461 Ha. (seribu empat ratus enam puluh satu hektar) ;
(4) Kawasan rawan abrasi pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terletak di Kecamatan Kraksaan, Kecamatan Tongas, Kecamatan Sumberasih, Kecamatan Dringu, Kecamatan Gending, Kecamatan Pajarakan dan Kecamatan Paiton seluas kurang lebih 597 Ha (lima ratus sembilan puluh tujuh hektar).

Pasal 29

(1) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf f, meliputi :
a. kawasan cagar alam geologi ; dan
b. kawasan rawan bencana alam geologi.
(2) Kawasan cagar alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa keunikan bentang alam kaldera Tengger di Taman Nasional Bromo-Tengger-Semeru, berada di Kecamatan Sukapura ;
(3) Kawasan rawan bencana alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
a. Kawasan rawan letusan gunung berapi terletak di Kecamatan Wonomerto, Kecamatan Kuripan, Kecamatan Sukapura dan Kecamatan Tiris dengan luas kurang lebih 7.887 ha.(tujuh ribu delapan ratus delapan puluh tujuh hektar) ; dan
b. Kawasan rawan gerakan tanah terletak di Kecamatan Lumbang, Kecamatan Sukapura, Kecamatan Sumber, Kecamatan Kotaanyar, Kecamatan Pakuniran dan Kecamatan Gading.

Pasal 30

Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf g, berupa kawasan perlindungan plasma nutfah yang berada di Taman Nasional Bromo-Tengger-Semeru.

Bagian Ketiga

Kawasan Budidaya

Pasal 31

Pola ruang untuk kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, terdiri dari:
a. kawasan peruntukan hutan produksi;
b. kawasan hutan rakyat;
c. kawasan peruntukan pertanian;
d. kawasan peruntukan perikanan;
e. kawasan peruntukan pertambangan;
f. kawasan peruntukan industri;
g. kawasan peruntukan pariwisata;
h. kawasan peruntukan permukiman; dan
i. kawasan peruntukan lainnya.

Pasal 32

Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, seluas kurang lebih, 23.972 Ha (dua puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh dua hektar) meliputi:
a. Kecamatan Pakuniran;
b. Kecamatan Gading;
c. Kecamatan Krucil;
d. Kecamatan Tiris;
e. sebagian Kecamatan Lumbang; dan
f. Kecamatan Sukapura.

Pasal 33

(1) Kawasan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, meliputi kawasan yang dapat diusahakan sebagai hutan oleh orang pada tanah yang dibebani hak milik ;
(2) Kawasan hutan rakyat di Kabupaten Probolinggo direncanakan di Kecamatan Sukapura, dan Kecamatan Krucil seluas kurang lebih 2.256 Ha (dua ribu dua ratus lima puluh enam hektar).

Pasal 34

(1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c, terdiri dari:
a. kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan;
b. kawasan peruntukan hortikultura;
c. kawasan peruntukan perkebunan; dan
d. kawasan peternakan;
(2) Kawasan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
a. lahan sawah terletak di Kecamatan Kraksaan, Kecamatan Gending dan Kecamatan Maron dengan rencana pengembangan sawah irigasi teknis seluas kurang lebih 18.939 Ha (delapan belas ribu Sembilan ratus tiga puluh sembilan hektar) ; dan
b. Tegalan, kebun campur dan sawah tadah hujan, terletak di Kecamatan Tongas, Kecamatan Bantaran, Kecamatan Leces, Kecamatan Tegalsiwalan, Kecamatan Kotaanyar, Kecamatan Sumber dan Kecamatan Kuripan seluas kurang lebih 697 Ha (enam ratus sembilan puluh tujuh hektar).
(3) Kawasan holtikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terletak di Kecamatan Tongas, Kecamatan Tiris, Kecamatan Krucil, Kecamatan Sukapura dan Kecamatan Sumber ;
(4) Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terletak di Kecamatan Tongas, Lumbang, Sumber, Sukapura, Gading, Tiris dan Kecamatan Krucil seluas kurang lebih 28.137 Ha.(dua puluh delapan ribu seratus tiga puluh tujuh hektar) ;
(5) Kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terletak di Kecamatan Bantaran, Kecamatan Tiris dan Kecamatan Krucil untuk ternak besar, Kecamatan Tongas dan Kecamatan Leces untuk ternak kecil dan Kecamatan Tongas, Kecamatan Wonomerto dan Kecamatan Sumberasih untuk ternak unggas ;
(6) Lahan pertanian pangan berkelanjutan yang ditetapkan di Kabupaten Probolinggo tersebar pada 24 kecamatan, dengan luas kurang lebih 38.692 Ha (tiga puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh dua hektar).

Pasal 35

Kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 huruf d, seluas kurang lebih 28.138 Ha. (dua puluh delapan ribu seratus tiga puluh delapan hektar), meliputi:
a. Kecamatan Tiris, Kecamatan Krucil dan Kecamatan Sumber dengan komoditi cengkeh;
b. Kecamatan Lumbang, Kecamatan Tongas, Kecamatan Maron, Kecamatan Gading, Kecamatan Pakuniran, Kecamatan Kotaanyar, Kecamatan Paiton, Kecamatan Besuk, dengan komoditi tebu, tembakau dan kelapa;
c. Kecamatan Leces, Kecamatan Dringu, Kecamatan Tegalsiwalan, Kecamatan Gending, Kecamatan Banyuanyar, Kecamatan Sumberasih berupa komoditi tebu dan kapuk randu; dan
d. kawasan perkebunan pantura dengan komoditi yang dikembangkan antara lain kelapa, tembakau, tebu, jambu mete dan kapas.

Pasal 36

(1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 huruf e, meliputi:
a. peruntukan perikanan tangkap;
b. peruntukan budidaya perikanan; dan
c. peruntukan kawasan pengolahan ikan.
(2) Kawasan peruntukan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terletak di Kecamatan Paiton, Kecamatan Kraksaan, Kecamatan Pajarakan, Kecamatan Gending, Kecamatan Dringu, Kecamatan Tongas, dan Kecamatan Sumberasih seluas kurang lebih 51.909 Ha (lima puluh satu ribu sembilan ratus sembilan hektar) ;
(3) Kawasan peruntukan budidaya perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa tambak dan kolam yang terletak di Kecamatan Paiton, Kecamatan Kraksaan, Kecamatan Pajarakan, Kecamatan Gending, Kecamatan Dringu, Kecamatan Tongas, Kecamatan Sumberasih, Kecamatan Banyuanyar, Kecamatan Maron, Kecamatan Gading, Kecamatan Tegalsiwalan dan Kecamatan Tiris, dengan rencana pengembangan, meliputi :
a. mengembangkan metode budidaya yang berbasis kelestarian sumberdaya pesisir;
b. membatasi dan merelokasi kawasan-kawasan budidaya lahan pantai dan pesisir yang berada pada kawasan-kawasan berfungsi lindung dan dilindungi;
c. mengembangkan, meningkatkan dan mengoptimalkan kegiatan budidaya perikanan di wilayah pesisir, berdasarkan potensi yang tersebar di wilayah utara;
d. pengembangan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam kegiatan usaha budidaya perikanan;
e. mendorong dan meningkatkan bantuan permodalan usaha kepada kegiatan usaha budidaya perikanan;
f. pemberdayaan masyarakat sekitar dalam pengembangan dan pengelolaan perikananyang lestari; dan
g. penerapan dan sertifikasi cara budidaya ikan yang baik (CBIB).
(4) Peruntukan kawasan pengolahan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diarahkan pada kawasan minapolitan yang terletak pada kawasan pesisir yaitu Kecamatan Tongas, Kecamatan Sumberasih, Kecamatan Dringu, Kecamatan Gending, Kecamatan Panjarakan, Kecamatan Kraksaan dan Kecamatan Paiton.

Pasal 37

(1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf f, meliputi :
a. peruntukan mineral dan batubara ;
b. peruntukan minyak dan gas bumi ; dan
c. peruntukan air tanah di kawasan pertambangan.
(2) Peruntukan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pertambangan batuan di Kecamatan Tongas, Kecamatan Lumbang, Kecamatan Sumberasih, Kecamatan Wonomerto, Kecamatan Bantaran, Kecamatan Maron, Kecamatan Kraksaan, Kecamatan Paiton, Kecamatan Kotaanyar, Kecamatan Pakuniran dan Kecamatan Gading ;
(3) Peruntukan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa penambangan panas bumi di Gunung Argopuro, Kecamatan Krucil dan Gunung Lamongan Kecamatan Tiris danpenambangan minyak dan gas di kawasan pesisir ;
(4) Peruntukan air tanah di kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa kebijakan untuk mengharuskan analisa dan perhitungan dampak lingkungan terhadap air tanah bagi setiap pengembangan pertambangan.

Pasal 38

(1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf g, terdiri atas :
a. industri besar;
b. industri menengah; dan
c. industri kecil dan rumah tangga.
(2) Industri besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di Kecamatan Paiton, Kecamatan Tongas, Kecamatan Gending, Kecamatan Wonomerto, Kecamatan Pajarakan, Kecamatan Dringu dan Kecamatan Leces ;
(3) Industri menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di :
a. industri menengah berbagai jenis dikelompokkan di Kecamatan Tongas;
b. industri pengolahan hasil perikananikan yang diarahkan pada kawasan PPI Paiton untuk beroperasi di perairan Selat Madura;
c. industri pengolahan ikan yang diorientasikan pada pengolahan harus perikanan di wilayah pesisir diarahkan di daerah Kraksaan;
d. industri pengolahan hasil tangkapan diarahkan ke Kawasan PPI Paiton ; dan
e. industri kapal rakyat diarahkan ke Kecamatan Sumberasih.
(4) Industri kecil dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, meliputi:
a. Desa Jorongan, Kecamatan Leces, pengembangan sentraindustri kecil menengah (IKM) berupa mebel dan konveksi;
b. Desa Tiris, Krucil, Sukapura, Sumber, Gading, Tongas berupa industri buah-buahan dan sayuran;
c. Desa Leces, Sumberasih, Pajarakan, Kraskaan, Maron, Dringu berupa industri tekstil dan produk tekstil;
d. Desa Randu Putih, Kecamatan Dringu berupa pengembangan sentraindustri dan kerajinan etnik meliputi wisata industridan pengembangan ekonomi berbasis kerajinan; dan
e. Desa Krucil, Kecamatan Krucil, bagi pengembangan agroindustri sapi perah.
(5) Rencana pengembangan kawasan industri, meliputi:
a. pengembangan kawasan dilakukan dengan mempertimbangkan aspek ekologis, memperhatikan daya dukung lahan dan tidak mengkonversi lahan pertanian secara besar-besaran;
b. pengembangan kawasan harus didukung oleh adanya jalur hijau sebagai penyangga antar fungsi bawahan;
c. pengembangan kawasan harus didukung oleh sarana dan prasarana industri;
d. pengembangan kegiatan industri berbasis sumberdaya lokal yang berkelanjutan;
e. industri yang dikembangkan memiliki keterkaitan proses produksi mulai dari industri dasar/hulu dan industri hilir serta industri antara, yang dibentuk berdasarkan pertimbangan efisiensi biaya produksi, biaya keseimbangan lingkungan dan biaya aktifitas sosial; dan
f. setiap kegiatan industri menggunakan metoda atau teknologi ramah lingkungan, dan harus dilengkapi dengan upaya pengelolaan terhadap lingkungan.

Pasal 39

(1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf h, meliputi:
a. kawasan wisata alam;
b. kawasan budaya; dan
c. kawasan wisata buatan
(2) Kawasan wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
a. Bagian dari Taman Nasional Bromo Tengger Semeru yang terletak di Kecamatan Sukapura;
b. Air Terjun Madakaripura di Kecamatan Lumbang;
c. Gua Lawa di Kecamatan Sukapura;
d. Danau Ronggojalu di Kecamatan Tegalsiwalan;
e. Pulau GiliKetapang di Kecamatan Sumberasih;
f. Perkebunan Teh Andung Biru di Kecamatan Tiris;
g. Ranu Agung dan Ranu Segaran di Kecamatan Tiris;
h. Air Terjun Kali Pedati di Kecamatan Krucil; dan
i. Suaka Margasatwa Dataran Tinggi Hyang yang terdiri dari Danau Taman Hidup, Puncak Gunung Argopuro, Reruntuhan Makam Dewi Rengganis dan Padang Rumput Sikasur di Kecamatan Krucil.
j. Pantai Bentar Indah di Kecamatan Gending;
k. Arung Jeram Sungai Pekalen di Kecamatan Tiris;
(3) Kawasan pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
a. Candi Jabung di Kecamatan Paiton; dan
b. Candi Kedaton di Kecamatan Krucil.
(4) Kawasan pariwisata buatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputiPLTU Paiton di Kecamatan Paiton ;
(5) Rencana pengembangan kawasan peruntukan pariwisata, meliputi:
a. pengembangan jalur wisata, berisi informasi pintu masuk wisatawan, meliputi:
1. koridor jalur barat, Surabaya-Probolinggo melalui Kabupaten Pasuruan;
2. koridor jalur utara, melalui pelabuhan Tanjung Tembaga;
3. koridor jalur timur, Banyuwangi-Probolinggo melalui Kabupaten Situbondo; dan
4. koridor jalur selatan, Jember melalui Kabupaten Lumajang.
b. menetapkan prioritas pengembangan pariwisata, meliputi:
1. kawasan prioritas pengembangan wisata alam, yang dipusatkan pada daya tarik wisata Gunung Bromo, Pantai Bentar Indah, dan Arung Jeram Sungai Pekalen;
2. kawasan prioritas pengembangan wisata budaya, di Candi Jabung dan Candi Kedaton; dan
3. kawasan prioritas pengembangan wisata rekreasi, yang dipusatkan di Agrowisata Kokap, Danau Ronggojalu.
c. pengembangan sarana dan prasarana pariwisata, meliputi:
1. melengkapi daya tarik wisata, dengan fasilitas penunjang wisata sesuai dengan karakter serta keinginan pengunjung;
2. pengembangan sistem jaringan air bersih, penerangan, dan jaringan telekomunikasi; dan
3. meningkatkan fungsi dan sistem transportasi yang menghubungkan pintu gerbang wisata dengan setiap daya tarik wisata.
d. penataan dan pengendalian kawasan wisata dan sekitarnya yang diatur secara khusus dalam perencanaan tata ruang kawasan wisata.

Pasal 40

(1) Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf i, meliputi:
a. permukiman perkotaan dengan luas rencana peruntukan sebesar 4.715 Ha (empat ribu tujuh ratus lima belas hektar); dan
b. permukiman perdesaan dengan luas rencana peruntukan sebesar 12.052 Ha (dua belas ribu lima puluh dua hektar).
(2) Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi kawasan yang dominasi kegiatannya difungsikan untuk kegiatan yang bersifat kekotaan dan merupakan orientasi pergerakan penduduk yang ada pada wilayah sekitarnya, meliputi:
a. permukiman di perkotaan Kraksaan; dan
b. permukiman perkotaan yang merupakan bagian dari ibukota kecamatan.
(3) Kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi suatu kawasan untuk permukiman pada lokasi sekitarnya masih didominasi oleh lahan pertanian, tegalan, perkebunan dan lahan kosong serta aksesibilitas umumnya kurang, jumlah sarana dan prasarana penunjang juga terbatas atau hampir tidak ada, meliputi :
a. kawasan permukiman perdesaan yang terletak pada wilayah pegunungan dan dataran tinggi, dataran rendah dan pesisir; dan
b. kawasan perdesaan berbentuk kawasan agropolitan, yang meliputi satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan adanya keterkaitan fungsional dan hirarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.

Pasal 41

(1) Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 huruf j, meliputi:
a. kawasan pengembangan sektor informal;
b. kawasan pesisir:
c. rencana pemanfaatan lahan kawasan pesisir dan Pulau Gili Ketapang;
d. pengembangan ruang terbuka hijau (RTH);
e. ruang dalam bumi; dan
f. tempat latihan militer.
(2) Kawasan pengembangan sektor informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diarahkan pada pengembangan kawasan khusus untuk perdagangan dan jasa, meliputi:
a. kawasan perdagangan dan jasa skala regional untuk melayani wilayah Kabupaten Probolinggo diarahkan di Pusat perkotaan Kraksaan yaitu Kelurahan Semampir dan Kelurahan Patokan;
b. fasilitas regional untuk pelayanan jalur pantura diarahkan pada perkotaan Tongas, Sumberasih, Dringu, Gending, Pajarakan dan Paiton; dan
c. kawasan perdagangan skala kecamatan pada kawasan perkotaan.
(3) Kawasan pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi kawasan jalur pelayaran, kawasan konservasi terumbu karang di Kecamatan Paiton dan Pulau Gili Ketapang, dan Kawasan Daerah Lingkungan Kerja Pelindo (DLKP) III, dengan rencana pemanfaatan lahan diatur berdasarkan prinsip-prinsip, meliputi:
a. kawasan di sepanjang jalan arteri primer diarahkan untuk pengembangan industri dan pergudangan serta kegiatan pelayanan umum perkotaan;
b. kawasan di sepanjang jalan kolektor primer dan lokal primer diarahkan bagi kegiatan pelayanan umum dan permukiman kepadatan rendah;
c. kawasan di sepanjang jalan lingkungan akan dimanfaatkan dengan dominasi bagi kegiatan permukiman kepadatan sedang dan tinggi;
d. kawasan di sepanjang pantai akan dimanfaatkan dengan dominasi bagi kegiatan perikanan; dan
e. kawasan dengan potensi wisata seperti di Taman Wisata Bentar, Candi Jabung, Pulau Gili Ketapang akan tetap dipertahankan sebagai kawasan wisata.
(4) Rencana pemanfaatan lahan kawasan pesisir dan Pulau Gili Ketapang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
a. pengembangan water front city seluas kurang lebih 80 ha (delapan puluh hektar) ;
b. meningkatkan perlindungan disekitar pulau dan kerusakan ekosistem ; dan
c. mengembangkan dan meningkatkan perekonomian berdasarkan potensi sumber daya dan jasa lingkungan pesisir dan laut.
(5) Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, ditetapkan dengan proporsi paling sedikit 30 % dari luas kawasan perkotaan, meliputi:
a. Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik yaitu taman kota, taman pemakaman umum, dan jalur hijau sepanjang jalan, sungai, dan pantai, dengan proporsi paling sedikit 20% (dua puluh persen); dan
b. Ruang Terbuka Hijau (RTH) privat yaitu kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/ swasta yang ditanami tumbuhan, dengan proporsi 10 % (sepuluh persen).
(6) Rencana ruang dalam bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
a. wilayah-wilayah yang sudah diketahui cadangannya dan/atau wilayah yang tengah dalam masa penyelidikan pendahuluan/eksplorasi/eksploitasi dan secara legal telah ada izin atau kontraknya maka harus dilindungi secara hukum di dalam tata ruang sebagai kawasan peruntukan pertambangan;
b. wilayah yang berpotensi bahan tambang harus diberikan alokasi ruang dalam bentuk wilayah prospek usaha pertambangan sebagai arahan prospek pertambangan ke depan;
c. wilayah prospek pertambangan tidak dipengaruhi oleh kendala sektor budi daya atau lindung lainnya, namun dalam pengusahaannya tetap mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
d. pengembangan wilayah pertambangan harus mengkaji antara aspek-aspek riil, antara resiko dan manfaat, sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundangan.
(7) Rencana penetapan tempat latihan militer sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f, berupakawasan latihan tembak meriam di sebelah utara Kecamatan Paiton.

BAB VI

KAWASAN STRATEGIS

Pasal 42

Kawasan yang merupakan kawasan strategis di daerah, meliputi:
a. kawasan strategis kepentingan ekonomi;
b. kawasan strategis kepentingan sosial budaya;
c. kawasan strategis pendayagunaan sumber daya alam dan atau teknologi tinggi;
d. kawasan strategis kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
e. kawasan strategis pertahanan keamanan; dan
f. kawasan strategis lainnya.

Pasal 43

(1) Kawasan strategis ekonomi berdasarkan Kawasan Strategis Propinsi (KSP), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a, meliputi :
a. kawasan agropolitan regional yang merupakan sistem agropolitan Bromo – Tengger – Semeru; dan
b. kawasan agropolitan.
(2) Kawasan strategis ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a, meliputi:
a. kawasan andalan;
b. kawasan agropolitan;
c. kawasan minapolitan;
d. kawasan pertambangan:
e. kawasan industri; dan
f. kawasan pariwisata.
(3) Kawasan andalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo, Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Pasuruan merupakan kawasan andalan Pulau Jawa-Bali, dengan sektor unggulan, meliputi :
a. pertanian;
b. industri;
c. perkebunan;
d. pertambangan; dan
e. pariwisata.
(4) Kawasan agropolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari 2 wilayah pengembangan, meliputi:
a. wilayah pengembangan barat, terletak di Kecamatan Sukapura, Kecamatan Sumber, Kecamatan Lumbang, dan Kecamatan Tongas dengan pusat di Perkotaan Tongas; dan
b. wilayah pengembangan bagian timur, terletak di Kecamatan Tiris, Kecamatan Krucil dan Kecamatan Gading dengan pusat di Perkotaan Gading.
(5) Kawasan minapolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi Kecamatan Tongas, Sumberasih, Dringu, Gending, Pajarakan, Kraksaan, Banyuanyar, Paiton, Maron, Gading, Tegalsiwalan dan Kecamatan Tiris dengan pusat di Perkotaan Kraksaan, meliputi :
a. pengembangan TPI/PPI di Desa Sumberanyar Kecamatan Paiton menjadi pelabuhan perikanan pantai;
b. peningkatan sarana dan prasarana TPI di Desa kalibuntu Kecamatan Kraksaan, Desa Randuputih Kecamatan Kraksaan dan Desa Bayeman Kecamatan Tongas;
c. pengembangan budidaya perikanan air tawar di Kecamatan Banyuanyar, Kecamatan Maron, Kecamatan Gading dan Kecamatan Tegalsiwalan;
d. pengembangan budidaya perikanan air laut/payau di tujuh kecamatan pantai utara terutama budidaya rumput laut di Kecamatan Pajarakan dan Sumberasih;
e. pengembangan tambak garam di Kecamatan Kraksaan, Kecamatan Pajarakan dan Kecamatan Gending;
f. pengembangan pengolahan hasil ikan di tujuh kecamatan pantai utara terutama di Desa Sumberanyar Kecamatan Paiton, Desa Tamansari Kecamatan Dringu dan Desa Tongasweran Kecamatan Tongas; dan
g. konservasi terumbu karang di Desa Giliketapang Kecamatan Sumberasih dan Desa Binor Kecamatan Paiton.
(6) Kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa panas bumi yang terletak di Gunung Argopuro dan di sekitar Mata Air Tancak ;
(7) Kawasan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, meliputi:
a. kawasan industri di Kecamatan Tongas, Kecamatan Leces, Kecamatan Paiton, Kecamatan Wonomerto, Kecamatan Sumberasih, Kecamatan Gading dan Kecamatan Pajarakan dengan pusat di Perkotaan Leces dan Perkotaan Tongas dengan pusat di Perkotaan Paiton ; dan
b. kawasan industri berkembang di Kecamatan Tongas dan Leces dengan pusat di Perkotaan Leces.
(8) Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, adalah kawasan prioritas pengembangan pariwisata, meliputi :
a. wisata alam, dipusatkan di Gunung Bromo, Pantai Bentar Indah, Arung Jeram Sungai Pekalen;
b. wisata budaya, terletak di Candi Jabung dan Candi Kedaton;
c. wisata rekreasi, dipusatkan di agrowisata Kokap dan Danau Ronggojalu;
d. kawasan wisata Ranu Segaran dan Sumber Air Panas Kecamatan Tiris; dan
e. kawasan wisata Ronggojalu.

Pasal 44

(1) Kawasan strategis kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 huruf b, meliputi:
a. pemukiman adat Suku Tengger yang merupakan KSP;
b. budaya adat Tengger, yaitu Yadnya Kasada; dan
c. kawasan sekitar candi, meliputi Candi Jabung, Candi Kedaton dan reruntuhan makam Dewi Rengganis.
(2) Rencana pengembangan kawasan strategis sosial budaya, meliputi:
a. pelestarian budaya adat tengger meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar melalui kegiatan bidang pertanian, perkebunan dan kepariwisataan;
b. pengamanan terhadap kawasan atau melindungi tempat serta ruang di sekitar bangunan bernilai sejarah, situs purbakala dan kawasan dengan bentukan geologi tertentu; dan
c. zonasi kawasan pengembangan di sekitar candi.

Pasal 45

Kawasan strategis kependayagunaan sumber daya alam dan atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c, adalah PLTU Paiton yang terletak di Kecamatan Paiton dan merupakan KSP.

Pasal 46

Kawasan strategis kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf d, meliputi :
a. Dataran Tinggi Hyang;
b. Taman Nasional Bromo-Tengger-Semeru;
c. kawasan daerah aliran sungai (DAS); dan
d. kawasanterumbu karang.

Pasal 47

Kawasan strategis pertahanan dan kemananan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf e, meliputi:
a. diperuntukkan bagi kepentingan pemeliharaan keamanan dan pertahanan negara berdasarkan geostrategi nasional; dan
b. diperuntukkan bagi basis militer, daerah latihan militer, daerah pembuangan amunisi dan peralatan pertahanan lainnya, gudang amunisi, daerah uji coba sistem persenjataan, dan/atau kawasan industri sistem persenjataan.

Pasal 48

Kawasan strategis lainnya merupakan kawasan pengendalian ketat (high control zone) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf f, meliputi:
a. kawasan sekitar koridor jalan arteri primer jalur Pantura dan sekitar rencana jalan tol;
b. kawasan pusat kota yang terletak di jalur Pantura dan mempunyai fungsi strategis di perkotaan Tongas, perkotaan Kraksaan dan perkotaan Paiton;
c. kawasan pesisir Kabupaten Probolinggo karena kawasan ini mempunyai fungsi jalan arteri primer jalur pantura, pengembangan transportasi laut meliputi pelabuhan, TPI, latihan militer dan kawasan hutan mangrove; dan
d. kawasan sekitar kawasan lindung yaitu sekitar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dan Cagar Alam Pegunungan Argopuro.

BAB VII

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH

Bagian Pertama

Umum

Pasal 49

(1) Pemanfaatan ruang dilakukan melalui pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya ;
(2) Pemanfaatan ruang mengacu pada fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang dilaksanakan dengan mengembangkan penatagunaan tanah, penatagunaan air dan penagunaan sumberdaya alam lain ;
(3) Koordinasi penataan ruang dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Daerah ;
(4) Struktur organisasi tugas dan kewenangan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Daerah ditetapkan oleh Keputusan Bupati Probolinggo ;
(5) Penataan ruang sesuai dengan RTRW dilaksanakan secara sinergis dengan Peraturan Daerah lain yang ada di Daerah ;
(6) Penataan ruang dilaksanakan secara menerus dan sinergis antara perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang ;
(7) Pelaksanaan RTRW Kabupaten terbagi dalam 4 (empat) tahapan, meliputi :
a. Tahap I (tahun 2010-2014);
b. Tahap II (tahun 2015-2019);
c. Tahap III (tahun 2020-2024); dan
d. Tahap IV (tahun 2025-2029).
(8) Prioritas pembangunan yang menjadi komitmen seluruh jajaran pemerintahan Kabupaten Probolinggo dan masyarakatnya, meliputi:
a. pengembangan Perkotaan Kraksaan sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Probolinggo sekaligus sebagai pusat pengembangan utama Kabupaten;
b. membuka dan mengembangkan potensi kawasan strategis yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah seperti pengembangan agropolitan dan minapolitan, pengembangan kawasan industrial estate, pengembangan kawasan agro industri, pariwisata dan pertanian tanaman pangan;
c. membuka dan mengembangkan kawasan perbatasan, tertinggal dan terisolir dengan pengembangan sistem jaringan jalan yang dapat menghubungkan antar pusat-pusat kegiatan wilayah, perkotaan dan perdesaan;
d. pengembangan dan peningkatan sistem transportasi yang terintegrasi dengan wilayah pusat-pusat pertumbuhan regional-nasional. Pengembangan transportasi ini direncanakan terpadu antara jaringan jalan, terminal, kereta api, dan pelabuhan;
e. membangun prasarana dan sarana pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa, pendidikan, kesehatan di masing-masing pusat pertumbuhan wilayah dimana pembangunan sesuai fungsi dan peranannya baik wilayah perkotaan maupun perdesaan;
f. dukungan pembangunan sarana dasar wilayah seperti jaringan listrik, telepon dan air bersih, agribisnis hulu dan hilir, promosi yang dapat menunjang perkembangan pusat-pusat pelayanan wilayah, industri, pertanian dan pariwisata;
g. penanganan dan pengelolaan kawasan Daerah Aliran Sungai, anak sungai, sumber mata air, pembangunan dan pengembangan sumber daya alam berlandaskan kelestarian lingkungan;
h. peningkatan sumber daya manusia dengan penguasaan ilmu dan teknologi, ketrampilan dan kewirausahaan dalam mempersiapkan penduduk pada semua sektor, menghadapi tantangan globalisasi dan pasar bebas.
(9) Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten disusun dengan kriteria:
a. mendukung perwujudan struktur ruang, pola ruang dan kawasan strategis kabupaten;
b. mendukung program utama penataan ruang nasional dan provinsi;
c. realistis, objektif, terukur, dan dapat dilaksanakan dalam jangka waktu perencanaan;
d. konsisten dan berkesinambungan terhadap program yang disusun, baik dalam jangka waktu tahunan maupun antar lima tahunan; dan
e. sinkronisasi antar program harus terjaga.
(10) Untuk mengoptimalkan penggunaan lahan dan mempermudah pelaksanaan pemanfaatan ruang maka diperlukan optimalisasi aset melalui pencadangan lahan.

Bagian Kedua

Perwujudan Rencana Struktur Ruang

Pasal 50

Perwujudan rencana struktur ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (9) huruf a, meliputi:
a. perwujudan pusat kegiatan ; dan
b. perwujudan sistem prasarana.

Pasal 51

(1) Perwujudan pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a, berupa pelaksanaan pembangunan, meliputi:
a. pengembangan dan pemantapan pusat kegiatan lokal (PKL);
b. pengembangan pusat kegiatan lokal promosi (PKLp);
c. pemantapan fungsi pengembangan kawasan (PPK);
d. pemantapan fungsi pengembangan lingkungan (PPL); dan
e. pengembangan pusat agropolitan; dan
f. pengembangan pusat minapolitan.
(2) Pengembangan dan pemantapan pusat kegiatan lokal (PKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa pembangunan perkotaan Kraksaan, meliputi :
a. pembangunan pusat pemerintahan kabupaten;
b. pembangunan pusat pendidikan skala kabupaten;
c. pembangunan pusat pelayanan kesehatan skala kabupaten;
d. pembangunan pusat perdagangan dan jasa regional;
e. pengembangan islamic centre;
f. pembangunan terminal tipe B; dan
g. pengembanganindustri pengolahan ikan.
(3) Pengembangan pusat kegiatan lokal promosi (PKLp) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
a. Kecamatan Tongas;
b. Kecamatan Wonomerto;
c. Kecamatan Leces;
d. Kecamatan Gading; dan
e. Kecamatan Paiton.
(4) Pemantapan fungsi pengembangan kawasan (PPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
a. Kecamatan Lumbang;
b. Kecamatan Sukapura;
c. Kecamatan Sumberasih;
d. Kecamatan Bantaran;
e. Kecamatan Kuripan;
f. Kecamatan Sumber;
g. Kecamatan Dringu;
h. Kecamatan Gending;
i. Kecamatan Tegalsiwalan;
j. Kecamatan Banyuanyar;
k. Kecamatan Maron;
l. Kecamatan Krejengan;
m. Kecamatan Pajarakan;
n. Kecamatan Besuk;
o. Kecamatan Krucil; dan
p. Kecamatan Tiris.
(5) Pemantapan fungsi pengembangan lingkungan (PPL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi :
a. pengembangan pusat kegiatan klaster industri dan kerajinan etnik meliputi wisata industri, produk haritage dan pengembangan ekonomi berbasis kerajinan di Desa Randu Putih, Kecamatan Dringu yang ditetapkan sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL);
b. pengembangan Desa Jorongan Kecamatan Leces sebagai PPL dengan pengembangan utama menjadi klaster industri mebel dan konveksi;
c. pengembangan Desa Krucil sebagai pendukung kawasan agropolitan;
d. pengembangan Desa Ngepung, Kecamatan Sukapura;
e. pengembangan Desa Tukul, Kecamatan Sumber;
f. pengembangan Desa Jatisari, Kecamatan Kuripan;
g. pengembangan Desa Tempuran, Kecamatan Bantaran;
h. pengembangan Desa Sumberbulu, Kecamatan Tegalsiwalan;
i. pengembangan Desa Banyuanyar Tengah, Kecamatan Banyuanyar;
j. pengembangan Desa Mojolegi, Kecamatan Gading;
k. pengembangan Desa Glagah, Kecamatan Pakuniran;
l. pengembangan Desa Kedungrejoso, Kecamatan Kotaanyar;
m. pengembangan Desa Randu Merak, Kecamatan Paiton;
n. pengembangan Desa Sumberan, Kecamatan Besuk;
o. pengembangan Desa Sentong, Kecamatan Krejengan;
p. pengembangan Desa Karanggeger, Kecamatan Pajarakan;
q. pengembangan Desa Brumbungan Kidul, Kecamatan Maron;
r. pengembangan Desa Klaseman, Kecamatan Gending;
s. pengembangan Desa Poh Sangit Lor, Kecamatan Wonomerto;
t. pengembangan Desa Purut, Kecamatan Lumbang;
u. pengembangan Desa Tambakrejo, Kecamatan Tongas; dan
v. pengembanganDesa Pesisir, Kecamatan Sumberasih.
(6) Pengembangan pusat agropolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
a. pengembangan Agropolitan di Desa Krucil, Kecamatan Krucil dengan kegiatan utama sebagai pusat pengembangan peternakan sapi perah; dan
b. pengembangan Agropolitan di Kecamatan Lumbang, Sukapura dan Sumber, Tiris dan Krucil sebagai Agropolitan dengan kegiatan utama sebagai pusat pengembangan perkebunan dan hortikultura.
(7) Pengembangan pusat minapolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi pengembangan minapolitan di Kecamatan Tongas, Kecamatan Sumberasih, Kecamatan Dringu, Kecamatan Gending, Kecamatan Pajarakan, Kecamatan Kraksaan, Kecamatan Paiton, Kecamatan Banyuanyar, Kecamatan Maron, Kecamatan Gading, Kecamatan Tegalsiwalandan Kecamatan Tiris.
(8) Perwujudan struktur ruang dapat terlaksana dengan didukung adanya rencana rinci kabupaten terutama untuk PKL, PKLp,PPK, kawasan perdesaan, prasarana utama, prasarana penunjang dan kawasan strategis yang disahkan dalam peraturan daerah.

Pasal 52

(1) Perwujudan sistem prasarana sebagaimana dimaksud pada Pasal 50 huruf b, berupa pelaksanaan pembangunan, meliputi:
a. transportasi jalan raya;
b. transportasi kereta api;
c. transportasi laut;
d. transportasi massal;
e. prasarana energi;
f. prasarana telekomunikasi;
g. prasarana sumber daya air;
h. prasarana pengelolaan lingkungan; dan
i. prasarana lainnya.
(2) Pembangunan transportasi jalan raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup kegiatan:
a. pengembangan jaringan jalan bebas hambatan Pasuruan-Probolinggo;
b. pengembangan jaringan jalan lintas utara Pulau Jawa Bali yang melalui Kecamatan Tongas-Paiton;
c. perbaikan jalan arteri primer secara berkala;
d. pemeliharaan jalan propinsi;
e. peningkatan jalan utama antar desa dan jalan menuju desa/dusun terpencil;
f. studi Pengembangan Jalan tembus Jalan Lingkar Perkotaan Kraksaan;
g. peningkatan jalan kolektor 3 Kota Probolinggo-Wonomerto-Bantaran-Leces;
h. pembangunan fly over di Kecamatan Tongas;
i. pembangunan terminal tipe B di Kecamatan Kraksaan;
j. pembangunan terminal tipe C di Kecamatan Leces, Dringu, Kecamatan Lumbang, Kecamatan Tongas, Kecamatan Maron, Kecamatan Banyuanyar, Kecamatan Paiton, Kecamatan Gading, Kecamatan Sumberasih.
(3) Pembangunan transportasi kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup kegiatan:
a. peningkatan jalur kereta api dan prasarana pendukungnya termasuk penanganan perlintasan kereta api;
b. pengembangan sarana stasiun Leces; dan
c. pengembangan kereta api komuter.
(4) Pembangunan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup kegiatan:
a. peningkatan Pelayanan Pelabuhan Kalibuntu;
b. komersialisasi Pelabuhan Paiton;
c. pengadaan kapal ferry untuk penyeberangan dari Paiton menuju Kalianget, Sapudi dan Kangean serta pulau-pulau kecil dibagian utara Probolinggo; dan
d. pengembangan moda penyeberangan dari Pantai Bentar ke Pulau Giliketapang.
(5) Pembangunan transportasi massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, mencakup kegiatan:
a. penambahan rute angkutan umum kawasan agropolitan; dan
b. penambahanarmada angkutan kawasan agropolitan.
(6) Pembangunan prasarana energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, mencakup kegiatan:
a. peningkatan pelayanan listrik;
b. pengembangan jaringan listrik; dan
c. pengembangan pembangkit alternatif pyco hydro dan PLTM.
(7) Pembangunan prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, mencakup kegiatan:
a. pembangunan jaringan telekomunikasi; dan
b. penataan dan penyusunan pedoman sistem jaringan telekomunikasi.
(8) Pembangunan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, mencakup kegiatan:
a. pengembangan sarana air bersih perpipaan;
b. pengembangan sarana air bersih dari WSLIC dan HIPPAM;
c. pengembangan sarana air bersih dengan Sumur Gali;
d. pengembangan sarana air bersih Pulau Giliketapang dari sumber mata air Ronggojalu Kecamatan Dringu;
e. rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi;
f. perbaikan Daerah Tangkapan Air; dan
g. pembuatan embung dan DAM baru.
(9) Pembangunan prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, mencakup kegiatan:
a. pengembangan TPA Regional;
b. pengadaan alat angkutan sampah/truck sampah;
c. pembangunan prasarana dan sarana TPA; dan
d. pembangunan TPS di seluruh kecamatan.
(10) Pembangunan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, mencakup kegiatan:
a. penyusunan masterplan drainase; dan
b. pengembangan jalur evakuasi bencana.
Bagian Ketiga
Perwujudan Rencana Pola Ruang

Pasal 53

(1) Perwujudan rencana pola ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (9) huruf a, meliputi:
a. perwujudan kawasan lindung; dan
b. perwujudan kawasan budidaya.
(2) Perwujudan kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
a. koordinasi, identifikasi, inventarisasi, penegasan dan penetapan kawasan hutan lindung, kawasan resapan air, lindung setempat, kawasan pelestarian alam, kawasan suaka alam, kawasan cagar alam dan cagar budaya, kawasan rawan bencana alam, kawasan lindung geologi dan kawasan lindung lainnya;
b. pemantauan dan pengendalian kawasan lindung; dan
c. pengelolaan kawasan hulu sungai dan daerah aliran sungai (DAS) secara terpadu.
(3) Perwujudan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup:
a. kawasan hutan produksi;
b. kawasan hutan rakyat;
c. kawasan peruntukan pertanian;
d. kawasan peruntukan perkebunan;
e. kawasan peruntukan perikanan;
f. kawasan peruntukan pertambangan;
g. kawasan peruntukan industri;
h. kawasan peruntukan pariwisata;
i. kawasan peruntukan permukiman; dan
j. kawasan peruntukan lainnya.

Bagian Keempat

Perwujudan Rencana Kawasan Strategis

Pasal 54

Perwujudan kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (9) huruf a, berupa pelaksanaan pembangunan, meliputi:
a. kawasan strategis ekonomi;
b. kawasan strategis sosial budaya;
c. kawasan strategis pendayagunaan sumber daya alam dan atau teknologi tinggi;
d. kawasan strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
e. Kawasan strategis pertahanan dan keamanan; dan
f. Kawasan strategis lainnya.

BAB VIII

KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Pertama

Umum

Pasal 55

(1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan melalui penetapan Peraturan zonasi, perijinan, pemberian insentif dan disinsentif dan pengenaan sanksi ;
(2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten ;
(3) Ketentuan umum pemanfaatan ruang terdiri dari:
a. peraturan zonasi daerah;
b. perizinan;
c. ketentuan insentif dan disinsentif;
d. arahan pengenaan sanksi;
e. pengawasan; dan
f. penertiban.

Bagian Kedua

Ketentuan Umum Peraturan zonasi

Pasal 56

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) huruf a, disusun sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang, serta berdasarkan rencana rinci tata ruang untuk setiap zona pemanfaatan ruang.
(2) Dalam ketentuan umum peraturan zonasi sesuai dengan rencana rinci tata ruang dimaksud, meliputi:
a. ketentuan umum ketentuan umum peraturan zonasi pengaturan sistem perkotaan daerah;
b. ketentuan umum pengaturan sistem perdesaan daerah;
c. ketentuan umum pengaturan sistem jaringan transportasi daerah;
d. ketentuan umum pengaturan sistem jaringan energi daerah;
e. ketentuan umum pengaturan sistem jaringan sumber daya air daerah;
f. ketentuan umum pengaturan sistem jaringan telekomunikasi daerah;
g. ketentuan umum pengaturan sistem prasarana lingkungan daerah;
h. ketentuan umum pengaturan kawasan lindung daerah;
i. ketentuan umum pengaturan kawasan budi daya;
j. ketentuan umum pengaturan kawasan pesisir; dan
k. ketentuan umum pengaturan kawasan strategis.
(3) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat tentang hal-hal yang harus ada, hal-hal yang boleh dan apa yang tidak boleh.

Pasal 57

(1) Ketentuan umum pengaturan zonasi pada sistem perkotaan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat (2) huruf a, meliputi:
a. fungsi kawasan;
b. kawasan lindung; dan
c. kawasan budidaya.
(2) Ketentuan umum pengaturan zonasi untuk fungsi kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
a. boleh dilakukan pengembangan secara terbatas, yakni pada zona yang tidak termasuk dalam klasifikasi intensitas tinggi tetapi fungsi utama zona harus tetap, dalam arti perubahan hanya boleh dilakukan sebagian saja, yakni maksimum 25% (dua puluh lima persen) dari luasan zona yang ditetapkan;
b. dalam pengaturan zona tidak boleh dilakukan perubahan secara keseluruhan fungsi dasarnya; dan
c. penambahan fungsi tertentu pada suatu zona tidak boleh dilakukan untuk fungsi yang bertentangan, misalnya permukiman digabung dengan industri polutan.
(3) Ketentuan umum pengaturan zonasi untuk kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, di perkotaan baik kawasan lindung berupa ruang terbuka, misalnya lindung setempat, diarahkan untuk:
a. tidak dilakukan alih fungsi lindung tetapi dapat digunakan untuk kepentingan lain selama masih menunjang fungsi lindung;
b. tetap dilakukan upaya konservasi pada kawasan lindung yang berupa bangunan, dan dapat dilakukan nilai tambah;
c. kawasan yang telah ditetapkan sebagai bagian dari RTH di kawasan perkotaan harus tetap dilindungi sesuai dengan fungsi RTH masing-masing, dan tidak boleh dilakukan alih fungsi; dan
d. kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan terbuka hijau tetapi bukan sebagai bagian dari RTH di kawasan perkotaan boleh dilakukan alih fungsi untuk kawasan terbangun dengan catatan komposisi atau perbandingan antara kawasan terbangun dan RTH tidak berubah sesuai RDTR kawasan perkotaan masing-masing.
(4) Ketentuan umum pengaturan zonasi untuk kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, harus mengupayakan untuk :
a. mengefisienkan perubahan fungsi ruang untuk kawasan terbangun melalui arahan bangunan vertikal sesuai kondisi masing-masing ibukota kecamatan dengan tetap menjaga harmonisasi intensitas ruang yang ada;
b. pada setiap kawasan terbangun yang digunakan untuk kepentingan publik juga harus menyediakan ruang untuk pejalan kaki dengan tidak mengganggu fungsi jalan;
c. pada setiap kawasan terbangun untuk berbagai fungsi terutama permukiman padat harus menyediakan ruang evakuasi bencana sesuai dengan kemungkinan timbulnya bencana yang dapat muncul;
d. perubahan atau penambahan fungsi ruang tertentu boleh dilakukan sepanjang saling menunjang atau setidaknya tidak menimbulkan efek negatif bagi zona yang telah ditetapkan;
e. tidak boleh melakukan kegiatan pembangunan diluar area yang telah ditetapkan sebagai bagian dari ruang milik jalan atau ruang pengawasan jalan, termasuk melebihi ketinggian bangunan seperti yang telah ditetapkan, kecuali diikuti ketentuan khusus sesuai dengan kaidah design kawasan, seperti diikuti pemunduran bangunan, atau melakukan kompensasi tertentu yang disepakati;
f. pada setiap lingkungan permukiman yang dikembangkan harus disediakan sarana dan prasarana lingkungan yang memadai sesuai kebutuhan masing-masing;
g. pada setiap pusat-pusat kegiatan masyarakat harus dialokasikan kawasan khusus pengembangan sektor informal;
h. pada lahan pertanian yang telah ditetapkan sebagai lahan pangan abadi di kawasan perkotaan harus tetap dilindungi dan tidak dilakukan alih fungsi;
i. pada lahan yang telah ditetapkan sebagai bagian dari lahan abadi pangan di kawasan perkotaan tidak boleh dilakukan alih fungsi lahan; dan
j. pada kawasan yang telah ditetapkan batas ketinggian untuk alat komunikasi dan jaringan pengaman SUTT dan SUTET tidak boleh melakukan kegiatan pembangunan dalam radius keamanan dimaksud.

Pasal 58

Ketentuan umum pengaturan zonasi pada sistem perdesaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf b, meliputi:
a. pengaturan pada rencana kawasan terbangun di perdesaan dapat dilakukan penambahan fungsi yang masih saling bersesuaian, tetapi harus ditetapkan besaran dan/atau luasan ruang setiap zona dan fungsi utama zona tersebut;
b. pengaturan pada kawasan tidak terbangun atau ruang terbuka untuk pertanian yang produktif harus dilakukan pengamanan khususnya untuk tidak dialihfungsikan menjadi non pertanian;
c. mengefisienkan ruang yang berfungsi untuk pertanian dan perubahan fungsi ruang untuk kawasan terbangun hanya dilakukan secara infitratif pada permukiman yang ada dan harus menggunakan lahan yang kurang produktif;
d. pengembangan permukiman perdesaan harus menyediakan sarana dan prasarana lingkungan permukiman yang memadai sesuai kebutuhan masing-masing;
e. pada lahan pertanian yang telah ditetapkan sebagai lahan pangan abadi di kawasan perdesaan harus tetap dilindungi dan tidak dilakukan alih fungsi;
f. kawasan yang telah ditetapkan sebagai bagian dari RTH di kawasan perdesaan harus tetap dilindungi sesuai dengan fungsi RTH masing-masing dan tidak boleh dilakukan alih fungsi;
g. pada kawasan lindung yang ada di perdesaan diarahkan untuk tidak dilakukan alih fungsi lindung tetapi dapat ditambahkan kegiatan lain selama masih menunjang fungsi lindung;
h. pada kawasan lindung berupa bangunan, harus tetap dilakukan upaya konservasi baik berupa situs, bangunan bekas peninggalan belanda, bangunan/monumen perjuangan rakyat, dan sebagainya;
i. perubahan atau penambahan fungsi ruang tertentu pada kawasan terbangun di perdesaan boleh dilakukan sepanjang saling menunjang atau setidaknya tidak menimbulkan efek negatif bagi zona yang telah ditetapkan;
j. kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan terbuka hijau produktif di perdesaan pada dasarnya boleh dilakukan alih fungsi untuk kawasan terbangun secara terbatas dan hanya dilakukan pada lahan yang produktivitasnya kurang tinggi, dengan catatan komposisi atau perbandingan antara kawasan terbangun dan ruang terbuka hijau tidak berubah sesuai RDTR kawasan perdesaan masing-masing;
k. dalam pengaturan zona tidak boleh dilakukan perubahan secara keseluruhan fungsi dasarnya, sesuai RDTR kawasan perdesaan masing-masing;
l. penambahan fungsi tertentu pada suatu zona tidak boleh dilakukan untuk fungsi yang bertentangan;
m. pada kawasan terbangun di perdesaan yang lokasinya terpencar dalam jumlah kecil tidak boleh melakukan kegiatan pembangunan dengan intensitas tinggi yang tidak serasi dengan kawasan sekitarnya;
n. pada lahan yang telah ditetapkan sebagai ruang terbuka hijau produktif di perdesaan tidak boleh dilakukan alih fungsi lahan;
o. pada lahan yang telah ditetapkan sebagai bagian dari lahan pangan abadi di kawasan perdesaan tidak boleh dilakukan alih fungsi lahan; dan
p. pada kawasan yang telah ditetapkan batas ketinggian untuk alat komunikasi dan jaringan pengaman SUTT dan SUTET tidak boleh melakukan kegiatan pembangunan dalam radius keamanan dimaksud.

Pasal 59

(1) Ketentuan umum pengaturan zonasi pada sistem jaringan transportasi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf c, meliputi:
a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalan arteri primer/kolektor primer/ lokal primer; dan
b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalur kereta api.
(2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalan arteri primer disusun dengan memperhatikan:
a. jalan arteri primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 60 (enam puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 11 (sebelas) meter ;
b. jalan arteri primer mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas ratarata ;
c. pada jalan arteri primer lalu lintas jarak jauh tidak boleh terganggu oleh lalu lintas ulang alik, lalu lintas lokal, dan kegiatan local ;
d. jumlah jalan masuk ke jalan arteri primer dibatasi sedemikian rupa sehingga ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c harus tetap terpenuhi ;
e. lebar ruang pengawasan jalan arteri primer minimal 15 (lima belas) meter ;
f. persimpangan sebidang pada jalan arteri primer dengan pengaturan tertentu harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c ;
g. jalan arteri primer yang memasuki kawasan perkotaan dan/atau kawasan :
1) pengembangan perkotaan tidak boleh terputus.
2) ketentuan pelarangan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan nasional; dan
3) penetapan garis sempadan bagunan di sisi jalan nasional/provinsi/kabupaten yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan.
(3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalan kolektor primer disusun dengan memperhatikan:
a. jalan kolektor primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 40 km (empat puluh kilometer) per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 9 m (sembilan meter);
b. jalan kolektor primer mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata ;
c. jumlah jalan masuk dibatasi dan direncanakan sehingga ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b masih tetap terpenuhi ;
d. persimpangan sebidang pada jalan kolektor primer dengan pengaturan tertentu harus tetap memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c ;
e. jalan kolektor primer yang memasuki kawasan perkotaan dan/atau kawasan pengembangan perkotaan tidak boleh terputus ;
f. lebar ruang pengawasan jalan kolektor primer minimal 10 m (sepuluh meter).
(4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalan lokal primer disusun dengan memperhatikan:
a. jalan lokal primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 km (dua puluh kilometer) per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 7,5 m (tujuh koma lima meter);
b. jalan lokal primer yang memasuki kawasan perdesaan tidak boleh terputus.
c. lebar ruang pengawasan jalan lokal primer minimal 7 m (tujuh meter).
(5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalur kereta api disusun dengan memperhatikan:
a. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api dilakukan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi;
b. ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian;
c. pembatasan pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api;
d. pembatasan jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dan jalan; dan
e. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api dengan memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan jaringan jalur kereta api.

Pasal 60

Ketentuan umum pengaturan zonasi pada sistem jaringan energi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf d, meliputi:
a. keberadaan pembangkit listrik disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit listrik dengan memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain;
b. ketentuan zonasi untuk jaringan transmisi tenaga listrik disusun dengan memperhatikan ketentuan pelanggaran pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. membatasi kegiatan pengembangan di sekitar lokasi SUTT dan SUTET yang melewati Kecamatan Paiton, Kecamatan Kotaanyar, Kecamatan Besuk, Kecamatan Kraksaan, Kecamatan Krejengan, Kecamatan Maron, Kecamatan Banyuanyar, Kecamatan Tegalsiwalan, Kecamatan Leces, Kecamatan Wonomerto, Kecamatan Sumberasih, Kecamatan Tongas;
d. menetapkan areal konservasi di sekitar lokasi SUTT dan SUTET yaitu sekitar 20 meter pada setiap sisi tiang listrik untuk mencegah terjadinya gangguan kesehatan bagi masyarakat;
e. menetapkan sempadan SUTT 66 Kv tanah datar dan sempadan SUTT 150 Kv tanah datar ;
f. dibawah jaringan tegangan tinggi tidak boleh ada fungsi bangunan yang langsung digunakan masyarakat;
g. dalam kondisi di bawah jaringan tinggi terdapat bangunan maka harus disediakan jaringan pengamanan; dan
h. SPPBE tidak diletakkan di kawasan permukiman dan disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 61

Ketentuan umum pengaturan zonasi pada sistem jaringan sumber daya air daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf e, meliputi :
a. pemanfaatan ruang pada kawasan di sekitar wilayah sungai dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan;
b. ketentuan pelarangan pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksud untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air;
c. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi taman rekreasi;
d. penetapan lebar sempadan sungai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
e. pemanfaatan ruang di sekitar wilayah sungai lintas negara dan lintas provinsi secara selaras dengan pemanfaatan ruang pada wilayah sungai di negara /provinsi yang berbatasan.

Pasal 62

Ketentuan umum pengaturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf f, disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang untuk penempatan menara pemancar telekomunikasi yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktifitas kawasan disekitarnya.

Pasal 63

Ketentuan umumpengaturan zonasi pada sistem prasarana lingkungan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf g, meliputi :
a. arahan pengembangan sistem prasarana lingkungan yang digunakan lintas wilayah secara administratif dengan kerjasama antar wilayah dalam hal pengelolaan dan penanggulangan masalah sampah terutama di wilayah perkotaan;
b. pemberdayaan masyarakat untuk pengelolaan sampah 3R komunal;
c. penanganan persampahan selain menggunakan 3R juga dengan pengembangan sistem komposting;
d. pemilihan lokasi untuk prasarana lingkungan harus sesuai dengan daya dukung lingkungan ;
e. pengalokasian Tempat Pemosesan Akhir (TPA) sesuai dengan persyaratan teknis;
f. pengolahan dilaksanakan dengan teknologi ramah lingkungan sesuai dengan kaidah teknis dan dengan konsep 3R;
g. pemilihan lokasi untuk prasarana lingkungan harus sesuai dengan daya dukung lingkungan; dan
h. penyediaan ruang untuk TPS dan atau TPA terpadu ;
i. kerjasama antar wilayah dalam hal pengelolaan dan penanggulangan masalah sampah terutama di wilayah perkotaan;
j. penerapan pengelolaan Iimbah B3 terbentuk yang didasarkan atas konsep cradle-to grave dan mendorong industri penghasil limbah untuk mengolah, mendaur ulang serta menimbun Iimbahnya dekat dengan pabrik, dan menerapkan teknik pengelolaan Iimbah berbahaya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
k. memberi kemudahan kredit pembelian alat pengolahan limbah bagi industri kecil, atau mengurangi pajak import alat pengolah Iimbah; dan
l. peningkatan kemampuan institusional dalam memberi fungsi bagi pencemar, pemberlakuan secara ketat tentang baku mutu Iingkungan.

Pasal 64

(1) Ketentuan umum pengaturan zonasi pada kawasan lindung daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat (2) huruf h, meliputi:
a. kawasan resapan air;
b. kawasan sempadan pantai dan pantai berhutan bakau;
c. kawasan sempadan sungai dan kawasan sekitar danau/waduk;
d. kawasan sempadan mata air;
e. kawasan sempadan irigasi;
f. kawasan hutan lindung;
g. kawasan suaka margasatwa.
h. kawasan cagar alam dan cagar alam laut
i. kawasan taman nasional dan taman wisata alam
j. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
k. kawasan rawan tanah longsor;
l. kawasan rawan banjir;
m. kawasan rawan abrasi pantai;
n. kawasan rawan letusan gunung berapi; dan
o. ruang terbuka hijau kota.
(2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun dengan memperhatikan:
a. pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kegiatan budi daya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;
b. penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada;
c. penerapan prinsip zero delta Q policy terhadap setiap kegiatan budi daya terbangun yang diajukan izinnya.
d. peningkatan fungsi lindung pada area yang telah mengalami alih fungsi melalui pengembangan vegetasi hutan yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah;
e. percepatan rehabilitasi lahan yang mengalami kerusakan;
f. mengoptimalkan fungsi lahan melalui pengembangan hutan;
g. meningkatkan kegiatan pariwisata alam; dan
h. pengolahan tanah secara sipil teknis sehingga kawasan ini memberikan kemampuan peresapan air yang lebih tinggi.
(3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sempadan pantai dan pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disusun dengan memperhatikan:
a. sosialisasi rencana pengelolaan kawasan sempadan pantai kepada seluruh masyarakat yang bermukim di sekitar pantai dan kepada seluruh stakeholders pembangunan terkait;
b. melarang kegiatan budidaya yang dapat mengganggu kelestarian fungsi pantai, merusak kualitas air, kondisi fisik dan dasar pantai;
c. mengembangkan terumbu karang buatan untuk meningkatkan fungsi ekologis pesisir;
d. pada kawasan sempadan yang memiliki fungsi sebagai kawasan budidaya seperti: permukiman perkotaan dan perdesaan, pariwisata, pelabuhan, pertahanan dan keamanan, serta kawasan lainnya, pengembangannya harus sesuai dengan peruntukan lahan yang telah ditentukan dalam rencana tata ruang kawasan pesisir;
e. memantapkan kawasan lindung di daratan untuk menunjang kelestarian kawasan lindung pantai;
f. bangunan yang boleh ada di sempadan pantai antara lain dermaga, tower penjaga keselamatan pengunjung pantai;
g. pemanfaatan ruang untuk kegiatan yang mampu melindungi atau memperkuat perlindungan sempadan pantai dari abrasi dan ilfitrasi air laut kedalam tanah;
h. pemanfaatan ruang untuk kegiatan sarana dan prasarana yang mendukung transportasi laut;
i. menjadikan kawasan lindung sepanjang pantai yang memiliki nilai ekologis sebagai daya tarik wisata dan penelitian;
j. pengembalian fungsi lindung pantai yang mengalami kerusakan;
k. inventarisasi dan evaluasi potensi, lokasi dan penyebaran ekosistem mangrove;
l. penunjukkan, penatabatasan dan pengukuhan ekosistem mangrove sesuai dengan fungsi dan tata ruangnya;
m. rehabilitasi ekosistem mangrove yang mengalami degradasi;
n. perlindungan ekosistem mangrove dari perusakan, gangguan, ancaman, hama dan penyakit;
o. pengembangan kawasan panati berhutan bakau harus disertai dengan pengendalian pemanfaatan ruang; dan
p. koefisien dasar kegiatan budidaya terhadap luas hutan bakau maksimum 30 %.
(4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sempadan sungai dan kawasan sekitar danau/waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disusun dengan memperhatikan:
a. mempertahankan sempadan sungai sehingga terhindar dari erosi dan kerusakan kualitas air sungai;
b. pencegahan dilakukan kegiatan budidaya di sepanjang sungai yang dapat mengganggu atau merusak kualitas air sungai;
c. pengendalian terhadap kegiatan yang telah ada di sepanjang sungai agar tidak berkembang lebih jauh;
d. melarang pembuangan limbah industri ke sungai;
e. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
f. ketentuan pelarangan pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air;
g. perlindungan sekitar waduk/danau untuk kegiatan yang menyebabkan alih fungsi lindung dan menyebabkan kerusakan kualitas sumber air;
h. pelestarian waduk beserta seluruh tangkapan air di atasnya;
i. waduk yang digunakan untuk pariwisata diijinkan membangun selama tidak mengurangi kualitas tata air yang ada;
j. pengembangan tanaman perdu, tanaman tegakan tinggi, dan penutup tanah untuk melindungi pencemaran dan erosi terhadap air;
k. membatasi dan tidak boleh menggunakan lahan secara langsung untuk bangunan yang tidak berhubungan dengan konservasi waduk;
l. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi taman rekreasi; dan
m. penetapan lebar sempadan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, disusun dengan memperhatikan:
a. perlindungan sekitar mata air untuk kegiatan yang menyebabkan alih fungsi lindung dan menyebabkan kerusakan kualitas sumber air;
b. pembuatan sistem saluran bila sumber dimanfaatkan untuk air minum atau irigasi;
c. selain sebagai sumber air minum dan irigasi, juga digunakan untuk pariwisata, dimana peruntukkannya diijinkan selama tidak mengurangi kualitas tata air yang ada;
d. pengembangan tanaman perdu, tanaman tegakan tinggi, dan penutup tanah untuk melindungi pencemaran dan erosi terhadap air;
e. membatasi dan tidak boleh menggunakan lahan secara langsung untuk bangunan yang tidak berhubungan dengan konservasi mata air;
f. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau; dan
g. pelarangan kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran terhadap mata air.
(6) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sempadan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, disusun dengan memperhatikan:
a. perlindungan sekitar saluran irigasi atau sebagai sempadan saluran irigasi dilarang mengadakan alih fungsi lindung yang menyebabkan kerusakan kualitas air irigasi;
b. bangunan sepanjang sempadan irigasi yang tidak memiliki kaitan dengan pelestarian atau pengelolaan irigasi dilarang untuk didirikan;
c. saluran irigasi yang melintasi kawasan permukiman ataupun kawasan perdesaan dan perkotaan yang tidak langsung mengairi sawah maka keberadaannya dilestarikan dan dilarang untuk digunakan sebagai fungsi drainase;
d. melestarikan kawasan sumber air untuk melestarikan debit irigasi;
e. perlindungan sekitar mata air untuk kegiatan yang menyebabkan alih fungsi lindung dan menyebabkan kerusakan kualitas sumber air; dan
f. pembuatan sistem saluran bila sumber dimanfaatkan untuk air minum atau irigasi.
(7) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan lindung kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi sebagai berikut :
a. pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa merubah bentang alam;
b. pelarangan seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi;
c. peningkatan fungsi lindung pada area yang telah mengalami alih fungsi melalui pengembangan vegetasi hutan yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air;
d. perluasan konservasi hutan lindung terutama pada area yang mengalami alih fungsi;
e. meningkatkan kegiatan pariwisata alam terutama di Taman Nasional Bromo-Tengger-Semeru, sekaligus menanamkan gerakan cinta alam;
f. pengawasan dan pemantauan untuk pelestarian kawasan konservasi dan hutan lindung;
g. penetapan larangan untuk melakukan berbagai usaha dan/atau kegiatan kecuali berbagai usaha dan/atau kegiatan penunjang kawasan lindung yang tidak mengganggu fungsi alam dan tidak mengubah bentang alam serta ekosistem alam;
h. pengaturan berbagai usaha dan/atau kegiatan yang tetap dapat mempertahankan fungsi lindung;
i. pencegahan berkembangnya berbagai usaha dan/atau kegiatan yang mengganggu fungsi lindung;
j. penerapan ketentuan yang berlaku tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi berbagai usaha dan/atau kegiatan yang sudah ada di kawasan lindung yang mempunyai dampak besar dan penting bagi lingkungan hidup;
k. pengembangan kerjasama antar wilayah dalam pengelolaan kawasan lindung;
l. percepatan rehabilitasi hutan/reboisasi hutan lindung dengan tanaman yang sesuai dengan fungsi lindung; dan
m. penerapan ketentuan-ketentuan untuk mengembalikan fungsi lindung kawasan yang telah terganggu fungsi lindungnya secara bertahap dan berkelanjutan sehingga dapat mempertahankan keberadaan hutan lindung untuk kepentingan hidrologis.
(8) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan suaka margasatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, disusun dengan memperhatikan :
a. pelestarian, perlindungan, perbaikan/rehabilitasi dan peningkatan kondisi/kualitas suaka margasatwa;
b. pengembangan kapasitas dan kapabilitas pemerintah dan masyarakat dalam menyusun dan melaksanakan program-program pengelolaan kawasan suaka margasatwa;
c. pemanfaatan untuk wisata alam tanpa mengubah bentang alam;
d. pelestarian flora dan fauna endemik kawasan; dan
e. pembatasan pemanfaatan sumber daya alam.
(9) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan cagar alam dan cagar alam laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, disusun dengan memperhatikan:
a. pengawasan dan pemantauan secara berkelanjutan untuk mengatasi meluasnya kerusakan terhadap ekosistemnya;
b. mempertahankan hutan hujan tropis yang lengkap vegetasinya dari perdu hingga kanopi;
c. pengembangan fungsi tambahan, yaitu sebagai data tarik wisata, dengan tidak mengurangi fungsi perlindungan;
d. program pengelolaan hutan bersama masyarakat dengan tujuan memberikan pemahaman tentang pentingnya hutan selain mempunyai fungsi ekologis juga secara tidak langsung memiliki nilai ekonomis.pelestarian, perlindungan, perbaikan/rehabilitasi dan peningkatan kondisi/kualitas ekosistem terumbu karang;
e. peningkatan partisipasi masyarakat untuk menciptakan mekanisme kerjasama, koordinasi dan kemitraan antara pemerintah Kabupaten Probolinggo dengan masyarakatnya; dan
f. pengembangan kapasitas dan kapabilitas pemerintah dan masyarakat daerah dalam menyusun dan melaksanakan program-program pengelolaan ekosistem terumbu karang berdasarkan keseimbangan antara eksploitasi sumberdaya dan lingkungan hidup yang sesuai dengan nilai-nilai kearifan masyarakat maupun karakteristik biofisik dan ekonomi wilayah.
(10) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk taman nasional dan taman wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, disusun dengan memperhatikan :
a. perlindungan terhadap taman nasional, dilakukan untuk pengembangan pelestarian terhadap satwa dan fauna tertentu ;
b. peningkatan kualitas lingkungan bagi wilayah sekitarnya;
c. perlindungan lingkungan dari pencemaran;
d. taman wisata alam harus dilestarikan sehingga dapat menunjang kehidupan flora dan fauna yang hidup di daerah tersebut;
e. taman wisata alam memiliki nilai wisata dan penelitian/pendidikan, sehingga diperlukan pengembangan jalur wisata yang menjadikan lokasi sebagai salah satu daya tarik wisata yang menarik dan menjadi salah satu tujuan atau obyek penelitian dan pendidikan; dan
f. penerapan sistem insentif bagi pemanfaatan kawasan daya tarik wisata alam yang sesuai dengan fungsinya dan memberikan disinsentif bagi kawasan daya tarik wisata alam yang tidak sesuai dengan fungsinya.
(11) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, disusun dengan memperhatikan :
a. pemanfaatan untuk penelitian, pendidikan, dan pariwisata;
b. pelarangan kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan;
c. pada kawasan sekitar candi harus dikonservasi untuk kelestarian dan keserasian benda cagar budaya, berupa pembatasan pembangunan, pembatasan ketinggian, dan menjadikan candi tetap terlihat dari berbagai sudut pandang;
d. candi juga memiliki nilai wisata dan penelitian/pendidikan, sehingga diperlukan pengembangan jalur wisata yang menjadikan candi sebagai salah satu daya tarik wisata yang menarik dan menjadi salah satu tujuan atau obyek penelitian benda purbakala dan tujuan pendidikan dasar-menengah;
e. benda cagar budaya berupa bangunan yang fungsional, seperti bangunan peninggalan belanda harus dikonservasi dan direhabilitasi bagi bangunan yang sudah mulai rusak; dan
f. penerapan sistem insentif bagi bangunan yang dilestarikan dan pemberlakuan sistem disinsentif bagi bangunan yang mengalami perubahan fungsi.
(12) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, disusun dengan memperhatikan:
a. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana;
b. mengembalikan fungsi lindung pada hutan lindung melalui sistem vegetatif dengan memperhatikan kaidah konservatif;
c. pengendalian pemanfaatan ruang zona berpotensi longsor dilakukan dengan mencermati konsistensi kesesuaian antara pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana tata ruang kawasan strategis atau rencana detail tata ruang;
d. dalam pemanfaatan ruang zona berpotensi longsor harus memperhitungkan tingkat kerawanan/tingkat risiko terjadinya longsor dan daya dukung lahan/tanah;
e. tidak diizinkan atau dihentikan kegiatan yang mengganggu fungsi lindung kawasan rawan bencana longsor dengan tingkat kerawanan/ tingkat risiko tinggi; terhadap kawasan demikian mutlak dilindungi dan dipertahankan bahkan ditingkatkan fungsi lindungnya;
f. kawasan yang tidak terganggu fungsi lindungnya dapat diperuntukkan bagi kegiatan-kegiatan pemanfaatan ruang dengan persyaratan yang ketatpenentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk; dan
g. pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum.
(13) Untuk kawasan rawan banjir ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, disusun dengan memperhatikan:
a. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana;
b. melestarikan kawasan lindung dan kawasan hulu sungai;
c. pembuatan sumur resapan di kawasan perkotaan perkotaan dan perdesaan, kawasan pertanian yang dilengkapi dengan embung, bendung maupun cek dam, pembuatan bendungan baru;
d. membuat saluran pembuangan yang terkoneksi dengan baik pada jaringan primer, sekunder maupun tersier, serta tidak menyatukan fungsi irigasi untuk drainase;
e. penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk;
f. pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum;
g. penetapan batas dataran banjir;
h. pemanfaatan dataran banjir bagi ruang terbuka hijau dan pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah; dan
i. ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang bagi kegiatan permukiman dan fasilitas umum penting lainnya.
(14) Untuk kawasan rawan abrasi pantai, ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, disusun dengan memperhatikan:
a. pendekatan rekayasa struktur dengan cara sistem polder, bangunan pemecah gelombang, penurapan; dan
b. pendekatan rekayasa non struktur dengan cara merehabilitasi hutan mangrove di daerah pesisir.
(15) Untuk kawasan rawan letusan gunung berapi,ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n, disusun dengan memperhatikan:
a. pengendalian pemanfaatan ruang kawasan rawan letusan gunung berapi dilakukan dengan mencermati konsistensi kesesuaian antara pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang kawasan strategis atau rencana detail tata ruang;
b. menyediakan jalur evakuasi dan ruang evakuasi bencana;
c. dalam peruntukan ruang kawasan rawan letusan gunung berapi harus memperhitungkan tingkat risiko; dan
d. tidak diizinkan atau dihentikan kegiatan yang mengganggu fungsi lindung kawasan rawan letusan gunung berapi dengan tingkat risiko tinggi terhadap kawasan demikian mutlak dilindungi dan dipertahankan fungsi lindungnya.
(16) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk RTH kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o, disusun dengan memperhatikan:
a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan rekreasi;
b. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk bangunan;
c. penunjang kegiatan rekreasi dan fasilitas umum lainnya; dan
d. pelarangan pendirian bangunan permanen selain yang dimaksud diatas.

Pasal 65

(1) Ketentuan umum pengaturan zonasi pada kawasan budidaya daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf i, meliputi:
a. kawasan hutan produksi dan hutan rakyat;
b. kawasan peruntukan pertanian;
c. kawasan peruntukan perikanan;
d. kawasan peruntukan pertambangan;
e. kawasan peruntukan industri;
f. kawasan peruntukan pariwisata;
g. kawasan peruntukan permukiman; dan
h. kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan.
(2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan produksi dan hutan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun dengan memperhatikan:
a. beberapa hutan produksi yang ada ternyata menunjukkan adanya tingkat kerapatan tegakan tanaman yang rendah sehingga harus dilakukan percepatan reboisasi;
b. pengolahan hasil hutan sehingga memiliki nilai ekonomi lebih tinggi dan memberikan kesempatan kerja yang lebih banyak;
c. pengelolaan kawasan hutan produksi dengan pengembangan kegiatan tumpang ari atau budidaya sejenis dengan tidak mengganggu tanaman pokok;
d. peningkatan partisipasi masyarakat sekitar hutan melalui pengembangan hutan kerakyatan;
e. pemantauan dan pengendalian kegiatan pengusahaan hutan serta gangguan keamanan hutan lainnya;
f. pengembangan dan diversifikasi penanaman jenis pohon sehingga memungkinkan untuk diambil hasil non kayu, seperti buah dan getah ;
g. peningkatan fungsi ekologis melalui pengembangan sistem tebang pilih, tebang gilir dan rotasi tanaman yang mendukung keseimbangan alam;
h. mengarahkan kawasan hutan produksi yang ada di kawasan perkotaan untuk membentuk hutan kota ;
i. pembatasan pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan;
j. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan;
k. upaya pelestarian kawasan lindung, pengolahan hasil hutan secara terbatas melalui hak penguasaan hutan kemasyarakatan;
l. peningkatan pembinaan masyarakat desa hutan oleh pemerintah daerah; dan
m. usaha peningkatan kualitas hutan dan lingkungan dengan pengembangan daya tarik wisata alam yang berbasis pada pemanfaatan hutan.
(3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disusun dengan memperhatikan:
a. sawah beririgasi teknis harus dipertahankan luasannya;
b. kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian diarahkan untuk meningkatkan produktifitas tanaman pangan;
c. perubahan fungsi sawah hanya diijinkan pada kawasan perkotaan dengan perubahan maksimum 50 % (lima puluh persen) dan sebelum dilakukan perubahan atau alih fungsi harus sudah dilakukan peningkatan fungsi irigasi setengah teknis atau sederhana menjadi teknis dua kali luas sawah yang akan dialihfungsikan dalam pelayanan daerah irigasi yang sama;
d. pada kawasan perdesaan alih fungsi sawah diijinkan hanya pada sepanjang jalan utama (arteri, kolektor, lokal primer), dengan besaran perubahan maksimum 20 % (dua puluh persen) dari luasan sawah yang ada, dan harus dilakukan peningkatan irigasi setengah teknis atau sederhana menjadi irigasi teknis, setidaknya dua kali luasan area yang akan diubah dalam pelayanan daerah irigasi yang sama;
e. pada sawah beririgasi teknis yang telah ditetapkan sebagai lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan maka tidak boleh dilakukan alih fungsi;
f. sawah beririgasi sederhana dan setengah teknis secara bertahap dilakukan peningkatan menjadi sawah beririgasi teknis;
g. kawasan pertanian tegalan, kebun campur dan sawah tadah hujan secara spesifik dikembangkan dengan memberikan tanaman tahunan yang produktif yang diperuntukkan untuk menunjang kehidupan secara langsung untuk rumah tangga masyarakat sehingga memiliki penggunaan lahan campuran seperti palawija, hortikultura maupun penunjang perkebunan;
h. dalam beberapa hal, tegalan, kebun campur dan sawah tadah hujan merupakan kawasan yang boleh dialihfungsikan untuk kawasan terbangun dengan berbagai fungsi, sejauh sesuai dengan rencana detail tata ruang;
i. alih fungsi lahan tegalan menjadi kawasan terbangun diarahkan meningkatkan nilai ekonomi ruang ataupun pemenuhan kebutuhan fasilitas dan berbagai sarana masyarakat;
j. pemanfaatan ruang untuk permukiman petani dengan kepadatan rendah;
k. ketentuan pelarangan alih fungsi lahan menjadi lahan budi daya non pertanian kecuali untuk pembangunan sistem jaringan prasarana utama;
l. kawasan hortikultura sebagai penunjang komoditas unggulan di daerah dilakukan dengan memperhatikan besaran suplai dan permintaan pasar untuk menstabilkan harga produk;
m. lebih mengutamakan komoditas yang memiliki nilai ekonomis tinggi dan memiliki kemampuan pemasaran yang luas terutama ekspor;
n. kawasan ini sebaiknya tidak diadakan alih fungsi lahan kecuali untuk kegiatan pertanian dengan catatan memiliki nilai ekonomi lebih tinggi dan memiliki kemampuan penyerapan tenaga kerja yang lebih luas;
o. peningkatan konservasi lahan dengan mengolah secara teknis dan vegetatif pada kawasan hortikultura khususnya sayuran yang terletak pada ketinggian diatas 1.000 m dpl (seribu meter diatas permukaan laut), dan banyak memiliki kelerengan > 40% (lebih besar empat puluh persen);
p. kawasan hortikultura buah-buahan harus dikembangkan dengan memperhatikan nilai ekonomi yang tinggi dengan mengembalikan berbagai jenis komoditas yang menunjukan ciri khas daerah;
q. pengembangan penyedia bibit, pengembangan wilayah bibit ternak sapi perah dan tersedianya hijauan makanan ternak (HMT);
r. pengembangan pusat pengembangan pemasaran produk peternakan serta pengembangan sapi perah dan pasar agrobis sektor peternakan; dan
s. pengembangan pembibitan ternak perdesaan (Village Breeding Centre).
(4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perkebunan, disusun dengan memperhatikan :
a. kawasan perkebunan tidak boleh dialihfungsikan untuk kegiatan yang lain, dan dapat ditingkatkan perannya sebagai penunjang pariwisata dan penelitian;
b. peningkatan pemanfaatan kawasan perkebunan dilakukan melalui peningkatan peran serta masyarakat yang tergabung dalam kawasan masing-masing; dan
c. penetapan komoditi tanaman tahunan selain mempertimbangkan kesesuaian lahan, konservasi tanah dan air, juga perlu mempertimbangkan aspek sosial ekonomi, keindahan/estetika dan keuangan.
(5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disusun dengan memperhatikan:
a. mengendalikan dan membatasi metode dan penggunaan alat tangkap dalam rangka mengendalikan pemanfaatan potensi perikanan tangkap khususnya jenis ikan demersal diarahkan di kawasan yang padat di sekitar Pulau Gili Ketapang;
b. mendorong pemanfaatan potensi perikanan di Laut Selatan melalui peningkatan teknologi dan kemampuan armada perikanan;
c. pengembangan Tempat Pengelolaan Ikan (TPI) di Desa Sumberanyar, Kecamatan Paiton;
d. pengadaan dan pengembangan koperasi nelayan di Kecamatan Tongas, Gending, Dringu, Sumberasih, Pajarakan, Kraksaan dan Paiton;
e. pemberdayaan masyarakat sekitar dalam pengembangan dan pengelolaan perikanan;
f. peningkatan sarana dan prasarana berupa Pelabuhan Perikanan Pantai;
g. pemanfaatan teknologi informasi untuk perikanan;
h. pemanfaatan ruang untuk permukiman petani dan/atau nelayan dengan kepadatan rendah;
i. pemanfaatan ruang untuk kawasan pemijahan dan/atau kawasan sabuk hijau; dan
j. pemanfaatan sumber daya perikanan agar tidak melebihi potensi lestari.
(6) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, disusun dengan memperhatikan:
a. keseimbangan antara biaya dan manfaat serta keseimbangan antara resiko dan manfaat;
b. pengembangan kawasan pertambangan dilakukan dengan mempertimbangkan potensi bahan galian, kondisi geologi dan geohidrologi dalam kaitannya dengan kelestarian lingkungan;
c. pengembangan kegiatan pertambangan diarahkan pada kegiatan penambangan panas bumi yang terletak di Gunung Argopuro dan di Gunung Lamongan;
d. pengelolaan kawasan bekas penambangan harus direhabilitasi sesuai dengan zona peruntukan yang ditetapkan, sehingga menjadi lahan yang dapat digunakan kembali sebagai kawasan hijau, ataupun kegiatan budidaya lainnya dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup;
e. setiap kegiatan usaha pertambangan harus menyimpan dan mengamankan tanah atas untuk keperluan rehabilitasi lahan bekas penambangan;
f. pada kawasan yang teridentifikasi pertambangan minyak dan gas yang bernilai ekonomi tinggi, sementara pada bagian atas kawasan penambangan meliputi kawasan lindung atau kawasan budidaya sawah yang tidak boleh alih fungsi, atau kawasan permukiman, maka eksplorasi dan/atau eksploitasi tambang harus disertai AMDAL, kelayakan secara lingkungan, sosial, fisik dan ekonomi terhadap pengaruhnya dalam jangka panjang dan skala yang luas;
g. menghindari dan meminimalisir kemungkinan timbulnya dampak negatif dari kegiatan sebelum, saat dan setelah kegiatan penambangan, sekaligus disertai pengendalian yang ketat; dan
h. pemanfaatan lahan bekas tambang yang merupakan lahan marginal untuk pengembangan komoditas lahan dan memiliki nilai ekonomi seperti tanaman jarak pagar dan tanaman nilam.Pengaturan bangunan lain disekitar instalasi dan peralatan kegiatan pertambangan yang berpotensi menimbulkan bahaya dengan memperhatikan kepentingan daerah.
(7) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, disusun dengan memperhatikan:
a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri baik yang sesuai dengan kemampuan penggunaan teknologi, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di wilayah sekitarnya;
b. pembatasan pembangunan perumahan baru sekitar kawasan peruntukan industri.
c. pengembangan kawasan sentra industri rumah tangga terutama pada kawasan perdesaan dan perkotaan;
d. pengembangan fasilitas perekonomian berupa koperasi pada setiap pusat kegiatan perkotaan dan perdesaan;
e. pengembangan ekonomi dan perdagangan dengan pengutamaan usaha kecil menengah (UKM); dan
f. penetapan skenario ekonomi wilayah yang menunjukkan kemudahan dalam berinvestasi dan Penjelasan tentang kepastian hukum yang menunjang investasi.
(8) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, disusun dengan memperhatikan:
a. pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
b. perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau; dan
c. pembatasan pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pariwisata.
(9) ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, disusun dengan memperhatikan:
a. penetapan amplop bangunan;
b. penetapan tema arsitektur bangunan;
c. kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan harus dapat menjadikan sebagai tempat hunian yang aman, nyaman dan produktif, serta didukung oleh sarana dan prasarana permukiman;
d. setiap kawasan permukiman dilengkapi dengan sarana dan prasarana permukiman sesuai hirarki dan tingkat pelayanan masing-masing;
e. permukiman perkotaan diarahkan pada penyediaan hunian yang layak dan dilayani oleh sarana dan prasarana permukiman yang memadai;
f. pengembangan permukiman perkotaan besar dan menengah, diarahkan pada penyediaan kasiba dan lisiba berdiri sendiri, perbaikan kualitas permukiman dan pengembangan perumahan secara vertikal;
g. pengembangan permukiman perkotaan kecil dilakukan melalui pembentukan pusat pelayanan kecamatan;
h. permukiman perdesaan sebagai hunian berbasis agraris, dikembangkan dengan memanfaatkan lahan pertanian, halaman rumah, dan lahan kurang produktif sebagai basis kegiatan usaha;
i. permukiman perdesaan yang berlokasi di pegunungan dikembangkan dengan berbasis perkebunan dan hortikultura, disertai pengolahan hasil, permukiman perdesaan yang berlokasi di dataran rendah, basis pengembangannya meliputi pertanian tanaman pangan dan perikanan darat, serta pengolahan hasil pertanian;
j. membentuk klaster-klaster permukiman untuk menghindari penumpukan dan penyatuan antar kawasan permukiman, dan diantara klaster permukiman disediakan ruang terbuka hijau (RTH);
k. pengembangan permukiman kawasan khusus seperti penyediaan tempat peristirahatan pada kawasan pariwisata, kawasan permukiman baru sebagai akibat perkembangan infrastruktur, kegiatan sentra ekonomi, sekitar kawasan industri, dilakukan dengan tetap memegang kaidah lingkungan hidup dan sesuai dengan rencana tata ruang;
l. penetapan kelengkapan bangunan dan lingkungan; dan
m. penetapan jenis dan syarat penggunaan bangunan yang diizinkan.
(10) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, disusun dengan memperhatikan:
a. penetapan zona penyangga yang memisahkan kawasan pertahanan keamanan dengan kawasan budidaya terbangun; dan
b. penetapan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan untuk menjaga fungsi pertahanan keamanan.

Pasal 66

Ketentuan umum pengaturan zonasi pada kawasan pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf j, meliputi:
a. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana;
b. penetapan zona preservasi, konservasi, penyangga dan zona pemanfaatan; dan
c. tinjauan terhadap daya dukung lingkungan mengingat rentannya kawasan ini terhadap kemungkinan perusakan lingkungan akibat kegiatan yang berlangsung diatasnya.

Pasal 67

(1) Ketentuan umum pengaturan zonasi pada kawasan strategis daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat (2) huruf k, meliputi:
a. kawasan penunjang ekonomi;
b. kawasan sosio-kultural;
c. kawasan yang memiliki fungsi lingkungan; dan
d. kawasan strategis teknologi tinggi.
(2) Arahan ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan penunjang ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi sebagai berikut:
a. kawasan penunjang ekonomi dalam skala besar umumnya berupa kawasan perkotaan, harus ditunjang sarana dan prasarana yang memadai sehingga menimbulkan minat investasi yang besar;
b. pada setiap bagian dari kawasan strategis ekonomi ini harus diupayakan untuk mengefisienkan perubahan fungsi ruang untuk kawasan terbangun melalui arahan bangunan vertikal sesuai kondisi kawasan masing-masing;
c. pada kawasan strategis secara ekonomi ini harus dialokasikan ruang atau zona secara khusus untuk industri, perdagangan – jasa dan jasa wisata perkotaan;
d. pada zona dimaksud harus dilengkapi dengan ruang terbuka hijau untuk memberikan kesegaran ditengah kegiatan yang intensitasnya tinggi serta zona tersebut harus tetap dipertahankan;
e. pada kawasan strategis ekonomi ini boleh diadakan perubahan ruang pada zona yang bukan zona inti tetapi harus tetap mendukung fungsi utama kawasan sebagai penggerak ekonomi dan boleh dilakukan tanpa merubah fungsi zona utama yang telah ditetapkan;
f. perubahan atau penambahan fungsi ruang tertentu pada ruang terbuka di kawasan ini boleh dilakukan sepanjang masih dalam batas ambang penyediaan ruang terbuka (tetapi tidak boleh untuk RTH kawasan perkotaan);
g. dalam pengaturan kawasan strategis ekonomi ini zona yang dinilai penting tidak boleh dilakukan perubahan fungsi dasarnya;
h. pada kawasan yang telah ditetapkan sebagai permukiman bila didekatnya akan diubah menjadi fungsi lain yang kemungkinan akan mengganggu permukiman harus disediakan fungsi penyangga sehingga fungsi zona tidak boleh bertentangan secara langsung pada zona yang berdekatan; dan
i. untuk menjaga kenyamanan dan keamanan pergerakan maka pada kawasan terbangun tidak boleh melakukan kegiatan pembangunan diluar area yang telah ditetapkan sebagai bagian dari rumija atau ruwasja, termasuk melebihi ketinggian bangunan seperti yang telah ditetapkan.
(3) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan sosio-kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi sebagai berikut:
a. kawasan sosio-kultural meliputi kawasan peninggalan sejarah yakni candi, arca, museum;
b. bila sekitar kawasan ini sudah terdapat bangunan misalnya perumahan harus dibatasi pengembanganya;
c. untuk kepentingan pariwisata boleh ditambahkan fungsi penunjang atau atraksi wisata yang saling menunjang tanpa menghilangkan identitas dan karakter kawasan;
d. pada zona ini tidak boleh dilakukan perubahan dalam bentuk peningkatan kegiatan atau perubahan ruang disekitarnya yang dimungkinkan dapat mengganggu fungsi dasarnya;
e. penambahan fungsi tertentu pada suatu zona ini tidak boleh dilakukan untuk fungsi yang bertentangan, misalnya perdagangan dan jasa yang tidak terkait museum dan pariwisata; dan
f. pada sekitar zona ini bangunan tidak boleh melebihi ketinggian duapertiga dari museum dan bangunan bersejarah yang ada.
(4) Ketentuan umum pengaturan zonasi pada kawasan yang memiliki fungsi lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi sebagai berikut:
a. pada kawasan ini yang termasuk dalam katagori zona inti harus dilindungi dan tidak dilakukan perubahan yang dapat mengganggu fungsi lindung;
b. pada kawasan yang telah ditetapkan memiliki fungsi lingkungan dan terdapat kerusakan baik pada zona inti maupun zona penunjang harus dilakukan pengembalian ke rona awal sehingga kehidupan satwa langka dan dilindungi dapat lestari;
c. untuk menunjang kelestarian dan mencegah kerusakan dalam jangka panjang harus melakukan percepatan rehabilitasi lahan;
d. pada zona-zona ini boleh melakukan kegiatan pariwisata alam sekaligus menanamkan gerakan cinta alam;
e. pada kawasan yang didalamnya terdapat zona terkait kemampuan tanahnya untuk peresapan air maka boleh dan disarankan untuk pembuatan sumur-sumur resapan;
f. pada kawasan hutan lindung yang memiliki nilai ekonomi tinggi atau fungsi produksi tertentu boleh dimanfaatkan buah atau getahnya tetapi tidak boleh mengambil kayu yang mengakibatkan kerusakan fungsi lindung;
g. pada zona ini tidak boleh melakukan alih fungsi lahan yang mengganggu fungsi lindung apalagi bila didalamnya terdapat kehidupan berbagai satwa maupun tanaman langka yang dilindungi; dan
h. pada zona inti maupun penunjang bila terlanjur untuk kegiatan budidaya khususnya permukiman dan budidaya tanaman semusim, tidak boleh dikembangkan lebih lanjut atau dibatasi dan secara bertahap dialihfungsikan kembali ke zona lindung.
(5) Ketentuan umum pengaturan zonasi pada kawasan yang memiliki fungsi teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi sebagai berikut:
a. pada zona ini harus dilengkapi dengan RTH yang digunakan sebagai buffer zone industri dengan kawasan lainnya;
b. pengembangan kawasan industri dikawasan Paiton agar tejadi zonasi yang jelas antara permukiman dan kawasan industri; dan
c. penerapan teknologi yang ramah lingkungan pada kawasan industri.

Bagian Ketiga

Ketentuan Umum Perizinan

Paragraf 1

Umum

Pasal 68

Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) huruf b adalah proses administrasi dan teknis yang harus dipenuhi sebelum kegiatan pemanfaatan ruang dilaksanakan, untuk menjamin kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang, mencakup izin prinsip, izin alih fungsi lahan, izin lokasi, izin penggunaan pemanfaatan tanah (IPPT), izin mendirikan bangunan dan izin lainnya.

Pasal 69

(1) Segala bentuk kegiatan dan pembangunan prasarana harus memperoleh izin pemanfaatan ruang yang mengacu pada RTRW Kabupaten ;
(2) Setiap orang atau badan hukum yang memerlukan tanah dalam rangka penanaman modal wajib memperoleh izin pemanfaatan ruang dari Bupati ;
(3) Pelaksanaan prosedur izin pemanfaatan ruang dilaksanakan oleh instansi yang berwenang dengan mempertimbangkan rekomendasi hasil forum koordinasi BKPRD.

Paragraf 2

Izin Prinsip

Pasal 70

(1) Izin prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 adalah persetujuan pendahuluan yang diberikan kepada orang atau badan hukum untuk menanamkan modal atau mengembangkan kegiatan atau pembangunan di wilayah kabupaten, yang sesuai dengan arahan kebijakan dan alokasi penataan ruang wilayah ;
(2) Izin prinsip dipakai sebagai kelengkapan persyaratan teknis permohonan izin lainnya, yaitu izin lokasi, izin penggunaan pemanfaatan tanah, izin mendirikan bangunan, dan izin lainnya ;
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin prinsip akan ditetapkan dengan peraturan bupati.

Paragraf 3

Izin Alih Fungsi Lahan

Pasal 71

(1) Izin alih fungsi lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 adalah izin yang diberikan kepada orang atau badan hukum untuk mengubah peruntukan lahan dari fungsi lindung ke budidaya, atau dari budidaya non terbangun menjadi budidaya terbangun;
(2) Izin alih fungsi lahan diperlukan pada lokasi yang belum memiliki rencana tata ruang rinci dan peraturan zonasi, dan dilakukan sebelum atau bersamaan dengan proses izin lokasi;
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin alih fungsi lahan akan ditetapkan dengan peraturan bupati.

Paragraf 4

Izin Lokasi

Pasal 72

(1) Izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 adalah izin yang diberikan kepada orang atau badan hukum untuk memperoleh tanah/pemindahan hak atas tanah/menggunakan tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal ;
(2) Izin lokasi diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. untuk luas 1 ha sampai 25 ha diberikan izin selama 1 (satu) tahun;
b. untuk luas lebih dari 25 ha sampai dengan 50 ha diberikan izin selama 2 (dua) tahun; dan
c. untuk luas lebih dari 50 ha diberikan ijin selama 3 (tiga) tahun.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin lokasi akan ditetapkan dengan peraturan bupati.

Paragraf 5

Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah

Pasal 73

(1) Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 adalah izin yang diberikan kepada pengusaha untuk kegiatan pemanfaatan ruang dengan kriteria batasan luasan tanah lebih dari 5.000 m2 ;
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin penggunaan pemanfaatan tanah akan ditetapkan dengan peraturan bupati.

Paragraf 6

Izin Mendirikan Bangunan

Pasal 74

(1) Izin Mendirikan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 adalah izin yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis ;
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin mendirikan bangunan akan ditetapkan dengan peraturan Daerah.

Paragraf 7

Izin Lainnya

Pasal 75

(1) Izin lainnya terkait pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, adalah ketentuan izin usaha pertambangan, perkebunan, pariwisata, industri, perdagangan dan pengembangan sektoral lainnya, yang disyaratkan sesuai peraturan perundangan ;
(2) Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya ;
(3) Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini berlaku dengan ketentuan:
a. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan peraturan daerah ini
b. untuk yang telah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan peraturan daerah ini; dan
c. untukyang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak mungkin untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan peraturan daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan pengganti yang layak.
(4) Pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan peraturan daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan peraturan daerah ini.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin usaha pengembangan sektoral akan ditetapkan dengan peraturan bupati.

Bagian Keempat

Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Pasal 76

Insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) huruf c diberikan oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya dengan tetap menghormati hak masyarakat sesuai ketentuan terhadap pelaksanaan kegiatan/pemanfaatan ruang yang mendukung dan tidak mendukung terwujudnya arahan RTRW Kabupaten.

Pasal 77

(1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang wilayah, berupa:
a. keringanan pajak atau retribusi, pemberian kompensasi, subsidi silang, imbalan, sewa ruang, dan penyertaan modal;
b. pembangunan atau penyediaan infrastruktur pendukung;
c. kemudahan prosedur perizinan; dan
d. pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau unsur pemerintah.
(2) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, merupakan perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang wilayah, berupa:
a. pengenaan pajak atau retribusi yang tinggi, disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang; dan
b. pembatasan penyediaan infrastruktur, pengenaan kompensasi, dan penalti.
(3) Insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat secara perorangan maupun kelompok dan badan hukum atau perusahaan swasta, serta unsur pemerintah di daerah.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan peraturan bupati.

Bagian Kelima

Arahan Pengenaan Sanksi

Pasal 78

(1) Izin pemanfaatan ruang yang diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar dan atau tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten, dibatalkan oleh pemerintah menurut kewenangan masing-masing sesuai ketentuan perundang-undangan ;
(2) Izin pemanfaatan ruang yang telah diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi kemudian terbukti tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten, termasuk akibat adanya perubahan RTRW Kabupaten, dapat dibatalkan dan dapat dimintakan penggantian yang layak kepada instansi pemberi izin ;
(3) Setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang dilarang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian izin pemanfaatan ruang diatur dengan peraturan bupati.

Pasal 79

(1) Setiap orang atau badan hukum yang dalam pemanfaatan ruang melanggar ketentuan peraturan zonasi, ketentuan perijinan serta ketentuan insentif dan disinsentif dikenai sanksi administratif ;
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan peraturan bupati.

Bagian Keenam

Pengawasan

Pasal 80

(1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) huruf e, meliputi pengawasan terhadap kinerja pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan penataan ruang, yang terdiri atas tindakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, dalam rangka menjamin tercapainya tujuan penataan ruang wilayah ;
(2) Pengawasan dilaksanakan juga terhadap kinerja fungsi dan manfaat penyelenggaraan penataan ruang, dan kinerja pemenuhan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang ;
(3) Pengawasan dilakukan dengan mengamati dan memeriksa kesesuaian antara penyelenggaraan penataan ruang dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 81

(1) Apabila hasil pemantauan dan evaluasi terbukti terjadi penyimpangan administratif dan teknis dalam penyelenggaraan penataan ruang, Kepala Daerah mengambil langkah penyelesaian sesuai dengan kewenangannya ;
(2) Apabila Kepala Daerah tidak melaksanakan langkah penyelesaian, Gubernur dapat mengambil langkah penyelesaian yang tidak dilaksanakan oleh Kepala Daerah ;
(3) Pihak yang melakukan penyimpangan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Penertiban

Pasal 82

Penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) huruf f, merupakan tindakan pelaksanaan sanksi administratif yang dilakukan terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, rencana rinci tata ruang, peraturan zonasi serta ketentuan perizinan yang diterbitkan.

Pasal 83

Prosedur teknis pengendalian pemanfaatan ruang yang merupakan mekanisme pelaksanaan ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, arahan sanksi, pengawasan serta penertiban dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangan, peraturan daerah dan peraturan Bupati.

BAB IX

HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Pertama

Hak Masyarakat

Pasal 84

Dalam penataan ruang wilayah, setiap masyarakat berhak:
a. mengetahui RTRW Kabupaten dan rencana rincinya berupa rencana detail tata ruang kawasan dan rencana pengembangan sektoral;
b. menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang wilayah;
c. mengajukan keberatan, gugatan dan tuntutan pembatalan ijin, serta memperoleh penggantian yang layak atas kegiatan pembangunan terkait pelaksanaan RTRW kabupaten; dan
d. berperan serta dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 85

(1) Untuk mengetahui RTRW Kabupaten dan rencana rincinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf a, masyarakat dapat memperoleh melalui:
a. lembaran daerah kabupaten;
b. papan pengumuman di tempat-tempat umum;
c. penyebarluasan informasi melalui brosur;
d. instansi yang menangani penataan ruang; dan atau
e. Sistem Informasi Tata Ruang Wilayah (SITRW) Kabupaten.
(2) Sistem Informasi Tata Ruang Wilayah (SITRW) Kabupaten dikembangkan secara bertahap melalui berbagai media elektronik untuk mempermudah akses informasi tata ruang dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam penataan ruang.

Pasal 86

(1) Untuk menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf b, didasarkan pada hak atas dasar pemilikan, penguasaan atau pemberian hak tertentu yang dimiliki masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, atau pun atas hukum adat dan kebiasaaan atas ruang pada masyarakat setempat ;
(2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang melembaga pada masyarakat secara turun temurun dapat dilanjutkan sepanjang telah memperhatikan faktor daya dukung lingkungan, estetika, struktur pemanfaatan ruang wilayah yang dituju, serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan.

Pasal 87

Dalam hal pengajuan keberatan, gugatan dan tuntutan pembatalan izin, serta hak memperoleh penggantian atas kegiatan pembangunan terkait pelaksanaan RTRW Kabupaten, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf c, adalah hak masyarakat untuk:
a. mengajukan keberatan, tuntutan pembatalan ijin dan penghentian kegiatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten dan rencana rincinya;
b. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang ijin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten menimbulkan kerugian; dan
c. mengajukan tuntutan pembatalan ijin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten kepada penjabat yang berwenang.
d. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RTRW Kabupaten dan rencana rincinya;

Bagian Kedua

Kewajiban Masyarakat

Pasal 88

Dalam pemanfaatan ruang wilayah, setiap orang wajib:
a. menaati RTRW Kabupaten dan penjabarannya yang telah ditetapkan;
b. memanfaatkan ruang sesuai dengan ijin pemanfaatan ruang yang diperoleh;
c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan ijin pemanfaatan ruang; dan
d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 89

(1) Pemberian akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf d, adalah untuk kawasan milik umum, yang aksesibilitasnya memenuhi syarat:
a. untuk kepentingan masyarakat umum; dan
b. tidak ada akses lain menuju kawasan dimaksud.
(2) Kawasan milik umum tersebut, diantaranya adalah sumber air, ruang terbuka publik dan fasilitas umum lainnya sesuai ketentuan dan perundang-undang yang berlaku.

Bagian Ketiga

Peran Masyarakat

Pasal 90

Peran masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf d, diakomodasi pemerintah daerah dalam proses:
a. penyusunan rencana tata ruang;
b. pemanfaatan ruang; dan
c. pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 91

Dalam penyusunan rencana tata ruang, peran serta masyarakat dapat berbentuk:
a. bantuan masukan dalam identifikasi potensi dan masalah, memperjelas hak atas ruang, dan penentuan arah pengembangan wilayah;
b. pemberian informasi, saran, pertimbangan atau pendapat dalam penyusunan strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah;
c. pengajuan keberatan terhadap rancangan rencana tata ruang;
d. kerja sama dalam penelitian dan pengembangan;
e. bantuan tenaga ahli; dan atau
f. bantuan dana.

Pasal 92

Dalam pemanfaatan ruang, peran masyarakat dapat berbentuk:
a. penyelenggaraan kegiatan pembangunan prasarana dan pengembangan kegiatan yang sesuai dengan arahan RTRW Kabupaten;
b. perubahan atau konversi pemanfaatan ruang agar sesuai dengan arahan dalam RTRW Kabupaten;
c. bantuan pemikiran atau pertimbangan berkenaan dengan mewujudkan struktur dan pola pemanfaatan ruang, dan masukan dalam proses penetapan lokasi kegiatan pada suatu kawasan;
d. konsolidasi dalam pemanfaatan tanah, air, udara dan sumberdaya alam lainnya untuk tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas, serta menjaga, memelihara, dan meningkatkan kelestarian lingkungan hidup.

Pasal 93

Dalam pengendalian pemanfaatan ruang, peran serta masyarakat dapat berupa:
a. pengawasan terhadap pemanfaatan ruang wilayah melalui penyampaian laporan dan/atau pengaduan adanya penyimpangan pemanfaatan ruang, secara lisan atau tertulis kepada pejabat yang berwenang, BKPRD dan atau Bupati;
b. bantuan pemikiran atau pertimbangan dalam rangka penertiban kegiatan pemanfaatan ruang yang menyimpang dari arahan RTRW Kabupaten.

BAB X

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 94

(1) Penyelesaian sengketa penataan ruang pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat ;
(2) Dalam hal penyelesaian sengketa dengan musyawarah tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 95

(1) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 76 dikenai sanksi administratif ;
(2) Sanksi administratif dapat berupa:
a. peringatan tertulis;
b. penghentian sementara kegiatan;
c. penghentian sementara pelayanan umum;
d. penutupan lokasi;
e. pencabutan ijin;
f. pembatalan ijin;
g. pembongkaran bangunan;
h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
i. denda administratif.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur sesuai ketentuan dan Peraturan Bupati.

Pasal 96

Ketentuan pidana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 97

(1) Untuk mengarahkan dan sebagai pedoman kegiatan di wilayah kecamatan dan kawasan, maka perlu disusun rencana rinci berupa Rencana Detail Tata Ruang Kawasan, meliputi:
a. Kecamatan Kraksaan yang merupakan PKL;
b. Kecamatan yang merupakan PKLp;
c. Kecamatan yang merupakan PPK; dan
d. Kawasan strategis kabupaten.
(2) RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilampiri dengan Lampiran I berupa tabel Rencana Pola Ruang, Lampiran II peta Rencana Struktur Ruang Wilayah, Lampiran III berupa Peta Rencana Pola Ruang, Lampiran IV Penetapan Kawasan Strategis dan Lampiran V berupa indikasi program utama pembangunan wilayah yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 98

Pada saat mulai diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka semua rencana tata ruang kawasan dan rencana pembangunan sektoral yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang di Kabupaten Probolinggo, tetap berlaku sepanjang secara substansi tidak bertentangan dan belum diganti, dengan arahan RTRW Kabupaten dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 99

(1) RTRW Kabupaten Probolinggo ini berlaku hingga tahun 2029;
(2) Rencana tata ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;
(3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten dan / atau dinamika internal kabupaten;
(4) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan batas teritorial negara, wilayah provinsi, dan/atau wilayah kabupaten yang di tetapkan oleh Undang-Undang, rencana tata ruang wilayah kabupaten ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 100

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 19 Tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Probolinggo Tahun 2000-2010 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 101

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 102

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal                    

 

BUPATI PROBOLINGGO

 


Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 97

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 27
Tahun 2000 tentang RTRW Kota Probolinggo Tahun 2000 – 2010 dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

 

Pasal 98

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Probolinggo

 

Daftar Kecamatan di Probolinggo