Tujuan penataan ruang di wilayah Kabupaten Malang ini adalah untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional dengan:

  • Peningkatan pembangunan infrastruktur guna menunjang perkembangan ekonomi.
  • Peningkatan perkembangan ekonomi melalui sektor pertanian, investasi, perdagangan, pariwisata dan industri.
  • Pengelolaan SDA dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.
  • Terwujudnya tertib pembangunan berbasis tata ruang.
  • Terwujudnya masyarakat yang agamis, demokratis, dan sejahtera.

 

Visi penataan ruang wilayah daerah Kabupaten Malang ini adalah

Terwujudnya penataan ruang wilayah yang produktif, seimbang dan lestari bagi kesejahteraan masyarakat,

 

Sedangkan Misi penataan ruang wilayahnya adalah:

  1. Mewujudkan struktur ruang yang seimbang guna mendorong pertumbuhan sekaligus mengurangi kesenjangan wilayah;
  2. Mewujudkan pola ruang yang selaras dan berkelanjutan;
  3. Mewujudkan terciptanya kepastian hukum dalam kegiatan usaha sesuai rencana tata ruang serta mendorong peluang investasi produktif; serta
  4. Mewujudkan penyediaan sarana dan prasarana di perkotaan dan perdesaan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih produktif dan mandiri serta berdaya-saing tinggi.

 

>> Download Perda No. 3 Tahun 2010 Tentang RTRW Malang <<

Dibawah ini merupakan isi detil dari Dokumen RTRW Kabupaten yang telah dibagi kedalam beberapa Bab.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG

NOMOR 3 TAHUN 2010

TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MALANG

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

 

BUPATI MALANG,

 

Menimbang :

  • bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Malang dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah;
  • bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha;
  • bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, maka strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional perlu dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah;
  • bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang dengan Peraturan Daerah;

 

Mengingat :

  1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang KetentuanKetentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuanketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);
  5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Landasan Kontinen Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3260);
  6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
  7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3318);
  8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
  9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
  10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
  11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
  12. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3493);
  13. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
  14. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
  15. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
  16. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
  17. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4327);
  18. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
  19. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  20. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  21. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
  22. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  23. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  24. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);
  25. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
  26. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
  27. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  28. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4726);
  29. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
  30. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
  31. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
  32. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Bahan Galian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
  33. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
  34. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
  35. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
  36. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  37. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
  38. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang KetentuanKetentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 60);
  39. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2945);
  40. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
  41. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1986 tentang Kawasan Berikat (Bonded Zone) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 30;
  42. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas PP Nomor 22 Tahun 1986 tentang Kawasan Berikat (Bonded Zone) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3407);
  43. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3408);
  44. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
  45. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 tentang Rawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3441);
  46. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);
  47. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
  48. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
  49. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934);
  50. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4145);
  51. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
  52. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
  53. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
  54. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
  55. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
  56. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
  57. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696);
  58. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  59. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4777);
  60. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
  61. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Malang Dari Wilayah Kota Malang ke Wilayah Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4825);
  62. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
  63. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
  64. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);
  65. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
  66. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5047);
  67. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
  68. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
  69. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
  70. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Hutan di Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2003 Nomor 1/E);
  71. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2006-2008 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 Nomor 3/E);
  72. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2006 Nomor 2);
  73. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2009 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 2/E);
  74. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Malang Dalam Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2007 Nomor 2/E);
  75. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E);

 

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG

dan

BUPATI MALANG

 

MEMUTUSKAN:

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MALANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

  1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
  2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
  3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang penataan ruang.
  4. Bupati adalah Bupati Malang.
  5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
  6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan kehidupannya.
  7. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
  8. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional;
  9. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
  10. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
  11. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, dan pengawasan penataan ruang.
  12. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang.
  13. Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
  14. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
  15. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  16. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
  17. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan program beserta pembiayaannya.
  18. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
  19. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan struktur dan pola pemanfaatan ruang.
  20. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disebut RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Malang.
  21. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
  22. Sistem wilayah adalah struktur ruang dan pola ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat wilayah.
  23. Wilayah Pengembangan yang selanjutnya disebut WP adalah suatu wilayah yang terdiri atas satu atau beberapa kecamatan yang memiliki satu kesatuan sistem pelayanan sosial, ekonomi, dan masyarakat
  24. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung dan budidaya.
  25. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
  26. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
  27. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
  28. Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
  29. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
  30. Kawasan minapolitan adalah kawasan yang membentuk kota perikanan, yang memudahkan masyarakat untuk bisa membudidayakan ikan darat, dengan kemudahan memperoleh benih melalui unit perbenihan rakyat, pengolahan ikan, pasar ikan dan mudah mendapatkan pakan ikan, yang dikelola oleh salah satu kelompok yang dipercaya oleh pemerintah.
  31. Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
  32. Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
  33. Kawasan strategis daerah adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan
  34. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
  35. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  36. Tempat pemrosesan akhir adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
  37. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.

 

Pasal 2

Ruang lingkup dan muatan RTRW mencakup:

  • a. Visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, dan strategi;
  • b. Rencana struktur ruang wilayah;
  • c.Rencana pola ruang wilayah; 
  • d. Penetapan kawasan strategis;
  • e. Arahan pemanfaatan ruang; dan
  • f. Arahan pengendalian pemanfaatan ruang.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Bagian Pertama

Visi dan Misi

Pasal 3

Visi penataan ruang wilayah daerah adalah terwujudnya penataan ruang wilayah yang produktif, seimbang dan lestari bagi kesejahteraan masyarakat, sedangkan misi penataan ruang wilayah daerah adalah:

  • a. Mewujudkan struktur ruang yang seimbang guna mendorong pertumbuhan sekaligus mengurangi kesenjangan wilayah;
  • b. Mewujudkan pola ruang yang selaras dan berkelanjutan;
  • c. Mewujudkan terciptanya kepastian hukum dalam kegiatan usaha sesuai rencana tata ruang serta mendorong peluang investasi produktif; serta
  • d. Mewujudkan penyediaan sarana dan prasarana di perkotaan dan perdesaan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih produktif dan mandiri serta berdaya-saing tinggi.

 

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 4

Tujuan penataan ruang untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional dengan:

  • a. Peningkatan pembangunan infrastruktur guna menunjang perkembangan ekonomi.
  • b. Peningkatan perkembangan ekonomi melalui sektor pertanian, investasi, perdagangan, pariwisata dan industri.
  • c. Pengelolaan SDA dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.
  • d. Terwujudnya tertib pembangunan berbasis tata ruang.
  • e. Terwujudnya masyarakat yang agamis, demokratis, dan sejahtera.

 

Bagian Ketiga

Sasaran

Pasal 5

Penyusunan RTRW, sesuai dengan sasaran penataan tata ruang wilayah Daerah, yaitu:

  • a. Terkendalinya pembangunan di wilayah Kabupaten baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat;
  • b. Terciptanya keserasian antara kawasan lindung dan kawasan budidaya;
  • c. Tersusunnya rencana dan keterpaduan program-program pembangunan;
  • d. Terdorongnya minat investasi masyarakat dan dunia usaha di wilayah kabupaten;
  • e. Terkoordinasinya pembangunan antar wilayah dan antar sektor pembangunan.

 

Bagian Keempat

Kebijakan dan Strategi

Paragraf 1

Umum

Pasal 6

  1. Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan kebijakan dan strategi perencanaan ruang wilayah.
  2. Kebijakan dan strategi perencanaan ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: penetapan struktur ruang wilayah, penetapan pola ruang wilayah, penetapan kawasan strategis, serta penetapan fungsi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.

 

Paragraf 2

Kebijakan dan Strategi

Penetapan Struktur Ruang Wilayah

Pasal 7

Kebijakan dan strategi penetapan struktur ruang wilayah daerah memuat:

  • a. Kebijakan dan strategi sistem perdesaan;
  • b. Kebijakan dan strategi sistem perkotaan;
  • c. Kebijakan dan strategi penetapan fungsi kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan; serta
  • d. Kebijakan dan strategi pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah.

 

Pasal 8

Kebijakan dan strategi sistem perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, memuat:

  • a. Pengembangan kawasan perdesaan sesuai potensi masing-masing kawasan yang dihubungkan dengan pusat kegiatan pada setiap kawasan perdesaan, dengan strategi sebagai berikut:  
  1. Pengembangan kawasan perdesaan berbasis hasil perkebunan pada wilayah Malang Selatan;
  2. Peningkatan pertanian berbasis hortikultura pada wilayah Malang Barat dan Timur; serta
  3. Pengembangan pusat pengolahan dan hasil pertanian termasuk lumbung modern pada pusat produksi di kawasan perdesaan.
  • b. Pengembangan kawasan agropolitan untuk mendorong pertumbuhan kawasan perdesaan di Wilayah Malang Timur dan Malang Barat, dengan strategi sebagai berikut:
  1. Peningkatan produksi, pengolahan dan pemasaran produk pertanian unggulan sebagai satu kesatuan sistem;
  2. Pengembangan infrastruktur penunjang agropolitan; serta
  3. Pengembangan kelembagaan penunjang agropolitan.
  • c. Pengembangan pusat desa mulai dari tingkat dusun sampai pusat desa secara berhirarki, dengan strategi sebagai berikut:
  1. Pembentukan pusat pelayanan permukiman perdesaan pada tingkat dusun terutama pada permukiman perdesaan yang berbentuk cluster;
  2. Pengembangan pusat kawasan perdesaan secara mandiri;
  3. Pengembangan kawasan perdesaan potensial secara ekonomi melalui Pusat Pelayanan Lingkungan; serta
  4. Meningkatkan interaksi antara pusat kegiatan perdesaan dan perkotaan secara berjenjang.

 

Pasal 9

Kebijakan dan strategi sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, memuat:

  • a. Pengembangan perkotaan secara berjenjang dan bertahap sesuai pengembangan perkotaan secara keseluruhan, dengan strategi sebagai berikut:
  1. Pengembangan perkotaan utama di daerah sebagai pusat pelayanan di Perkotaan Ngantang, Perkotaan Tumpang, Perkotaan Turen, Perkotaan Dampit, dan Perkotaan Kepanjen sebagai Pusat Kegiatan Lokal;
  2. Mendorong dan mempersiapkan Perkotaan Lingkar Kota Malang sebagai perkotaan satelit penunjang perkembangan Kawasan Perkotaan Malang;
  3. Mendorong pengembangan Perkotaan Sendangbiru sebagai perkotaan dengan fungsi utama pelabuhan dan industri; serta
  4. Menjalin kerjasama antara TNI, Departemen Perhubungan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten Malang, Pemerintah Kota Malang, dan Pemerintah Kota Batu untuk menunjang dan mempercepat perkembangan Kawasan Perkotaan Malang.
  • b. Membentuk pusat kegiatan yang terintegrasi dan berhirarki di Malang Raya, dengan strategi sebagai berikut:
  1. Pemantapan pengembangan Kawasan Perkotaan Malang dan Perkotaan Sendangbiru;
  2. Pengembangan dan pemantapan Perkotaan Kepanjen sebagai Pusat Kegiatan Lokal;
  3. Pengembangan perkotaan pusat Wilayah Pengembangan sebagai Pusat Kegiatan Lokal promosi;
  4. Pengembangan perkotaan Ibukota Kecamatan yang bukan sebagai Pusat Kegiatan Lokal dan bukan sebagai Pusat Kegiatan Lokal promosi sebagai Pusat Pelayanan Kegiatan yang memiliki skala pelayanan kecamatan dan beberapa desa; serta
  5. Menjalin kerjasama dengan Kota Malang untuk pemantapan pengembangan Kawasan Perkotaan Malang.

 

Pasal 10

Kebijakan dan strategi penetapan fungsi kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, memuat:

  • a. Penetapan kawasan perdesaan, yang meliputi:
    • 1. Pengembangan produk unggulan perdesaan, dengan strategi sebagai berikut:
      • a) Pada kawasan perdesaan yang berpotensi sebagai pusat sentra produksi dilengkapi dengan lumbung desa modern;
      • b) Pengembangan fungsi kawasan perdesaan sesuai potensi wilayah, yakni perdesaan terletak di kawasan pegunungan untuk hutan lindung, hutan produksi, perkebunan dan hortikultura, perdesaan di dataran rendah untuk pertanian pangan, dan perdesaan pesisir pengembangan perikanan;
      • c) Peningkatan nilai tambah produk pertanian dengan pengolahan hasil;
      • d) Mendorong ekspor hasil pertanian unggulan daerah; serta
      • e) Pengembangan fasilitas sentra produksi-pemasaran pada pusat kegiatan ekonomi di Mantung - Pujon.
    • 2. Penetapan kawasan lahan pertanian pangan, dengan strategi sebagai berikut:
      • a) Peningkatan sarana dan prasarana pertanian untuk meningkatkan nilai produktivitas pertanian;
      • b) Pemberian insentif pada lahan yang telah ditetapkan sebagai lahan pangan berkelanjutan; serta
      • c) Pengendalian secara ketat kawasan yang telah ditetapkan sebagai lahan pangan berkelanjutan.
    • 3. Pengembangan sistem agropolitan pada kawasan potensial, dengan strategi sebagai berikut:
      • a) Pengembangan produk unggulan disertai pengolahan dan perluasan jaringan pemasaran;
      • b) Menetapkan prioritas pengembangan kawasan agropolitan dengan mengarahkan pada Kecamatan Pujon, Kecamatan Ngantang, Kecamatan Poncokusumo, dan Kecamatan Sumbermanjing Wetan;
      • c) Peningkatan kemampuan permodalan melalui kerjasama dengan swasta dan pemerintah; serta
      • d) Pengembangan sistem informasi dan teknologi pertanian.
  • b. Penetapan kawasan perkotaan, yang meliputi:
    • 1. Pengembangan interaksi kawasan perkotaan sebagai kota satelit Kawasan Perkotaan Malang, dengan strategi sebagai berikut:
      • a) Pengembangan kota satelit Kawasan Perkotaan Malang sebagai kawasan permukiman dan pusat pelayanan umum; serta
      • b) Peningkatan interaksi kota satelit dengan kota inti Kawasan Perkotaan melalui pengembangan bus metro dan komuter.
    • 2. Memberikan pelayanan sosial ekonomi sesuai potensi kawasan perkotaan dan peran yang harus diemban dalam skala yang lebih luas, dengan strategi sebagai berikut:
      • a) Penetapan Kepanjen sebagai ibukota Daerah;
      • b) Penetapan Perkotaan Sendangbiru sebagai perkotaan pelabuhan dan industri; serta
      • c) Pengembangan perkotaan sebagai pusat pelayanan sosial-ekonomi bagi area yang lebih luas.
    • 3. Pengembangan kawasan perkotaan Ibukota Kecamatan, dengan strategi sebagai berikut:
      • a) Pemenuhan fasilitas perkotaan sesuai skala pelayanan Ibukota Kecamatan; dan
      • b) Peningkatan interaksi kawasan perdesaan dengan kawasan perkotaan Ibukota Kecamatan.

 

Pasal 11

Kebijakan dan strategi pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, memuat:

  • a. Pengembangan transportasi jalan raya, yang meliputi:
    • 1. Pengembangan jalan dalam mendukung pertumbuhan dan pemerataan wilayah, dengan strategi sebagai berikut:
      • a) Pengembangan jalan penghubung perdesaan dan perkotaan;
      • b) Pengembangan jalan tol antara: Surabaya - Gempol - Pandaan - Malang - Kepanjen;
      • c) Pengembangan jalan arteri primer Surabaya - Pandaan - Lawang - Singosari - Kota Malang dan Jalan Lintas Selatan;
      • d) Pengembangan jalan kolektor primer pada kewenangan nasional pada beberapa ruas jalan, yaitu Malang - Kediri, Malang - Blitar, Malang - Lumajang;
      • e) Pengembangan jalan kolektor primer pada kewenangan provinsi pada ruas jalan Kota Malang sampai Sendangbiru dan Jalan Lintas Timur;
      • f) Pengembangan jalan lokal primer pada semua jalan penghubung utama antar Kecamatan dan penghubung dengan fungsi utama yang tidak terletak di jalan arteri maupun kolektor; serta
      • g) Pengembangan jalan pendukung Jalan Lintas Selatan, Jalan Lingkar Timur dan Jalan Lingkar Barat dengan pengembangan jalan sirip dan jalan tembus internal (jalan lingkar dalam kota, jalan tembus), serta jalan tembus eksternal.
    • 2. Pengembangan infrastruktur pendukung pertumbuhan wilayah berupa terminal, dengan strategi sebagai berikut:
      • a) Peningkatan infrastruktur pendukung dan pelayanan terminal yang memadai;
      • b) Peningkatan APK (Areal Pangkalan Kendaraan) menjadi terminal tipe C;
      • c) Peningkatan terminal tipe C menjadi terminal tipe B; serta
      • d) Pemindahan dan pengembangan terminal ke lokasi yang sesuai.
  • b. Pengembangan transportasi kereta api, yaitu optimalisasi pengembangan sistem transportasi massal dan infrastruktur pendukungnya, dengan strategi sebagai berikut:
    • 1. Pengembangan jaringan double track;
    • 2. Pengembangan jalur kereta api komuter dengan rute Lawang - Singosari - Kota Malang - Pakisaji - Kepanjen;
    • 3. Pengembangan dry port di Kecamatan Lawang; serta
    • 4. Perbaikan stasiun dan sub stasiun.
  • c. Pengembangan transportasi laut, yang meliputi:
    • 1. Pengembangan akses eksternal kawasan dalam lingkup yang lebih luas, dengan strategi sebagai berikut:
      • a) Pengembangan rute transportasi laut;
      • b) Pengembangan fungsi jaringan jalan, pengembangan sarana angkutan dan pengembangan prasarana jalan raya;
      • c) Pengembangan akses barat - timur yaitu jalan lintas selatan; serta
      • d) Menjalin kerjasama dengan daerah lain untuk mendukung pengembangan akses eksternal ini.
    • 2. Pengembangan akses internal kawasan yang menghubungkan simpul-simpul kegiatan, dengan strategi sebagai berikut:
      • a) Pengembangan jalan penghubung utama antar cluster industri - Jalan Lintas Selatan, sekaligus dengan pelabuhan;
      • b) Pengembangan jalan sirip industri: jalan yang menyirip dari penghubung permukiman antar cluster industri;
      • c) Pengembangan jalan antara permukiman dengan pusat perkotaan Kawasan Sendangbiru;
    • 3. Optimalisasi pelayanan pelabuhan dari segi ketersediaan sarana pendukung, dengan strategi sebagai berikut:
      • a) Pengembangan sarana pendukung pelabuhan umum,
      • b) Pengembangan sarana pendukung pelabuhan internasional dengan orientasi kegiatan ekspor-impor secara langsung; serta
      • c) Pengembangan angkutan massal yang murah dan efisien:
    • 4. Optimalisasi pelayanan pelabuhan dari segi ketersediaan prasarana pendukung, dengan strategi sebagai berikut:
      • a) Pengembangan terminal barang dan penumpang;
      • b) Pengembangan pangkalan kendaraan angkutan barang; serta
      • c) Pengadaan halte pada lokasi sepanjang jalur angkutan umum.
    • 5. Optimalisasi pelayanan pelabuhan dari segi sosial ekonomi, dengan strategi sebagai berikut:
      • a) Kerjasama bilateral dengan negara target ekspor, seperti Cina, Hongkong, Korea, Jepang, Australia, Belanda, Selandia Baru dan Afrika Selatan;
      • b) Pengembangan pelayaran untuk kegiatan bongkar muat antar pulau skala nasional; serta
      • c) Pengembangan pelayaran ekspor-import hasil tambang (terutama pasir besi) dan hasil perkebunan (cokelat, kopi dan cengkeh).
    • 6. Penyiapan kelembagaan operasional pengelola kawasan pelabuhan dan Kawasan Sendangbiru secara keseluruhan, dengan strategi sebagai berikut:
      • a) Penyiapan lahan dan infrastruktur penunjang pelabuhan; dan
      • b) Menyiapkan lembaga pengelola Kawasan Sendangbiru.
  • d. Pengembangan transportasi udara, yang meliputi:
    • 1. Optimalisasi penerbangan komersil, dengan strategi sebagai berikut:
      • a) Meningkatkan rute penerbangan domestik;
      • b) Pengembangan transportasi secara eksternal, terkait pengembangan jaringan jalan utama dan lokasi strategis di wilayah Malang Raya;
      • c) Pengembangan transportasi secara internal, terkait pengembangan jaringan jalan internal dalam kawasan khusus sekitar bandara Abdulrahman Saleh; serta
      • d) Menjalin kerjasama dengan Kota Malang untuk menunjang pengembangan jaringan jalan utama dan lokasi strategis di Malang Raya.
    • 2. Optimalisasi tingkat pelayanan dan kelas bandara ke tingkat yang lebih baik, dengan strategi sebagai berikut:
      • a) Pengembangan fasilitas pelayanan dan infrastruktur penunjang; dan
      • b) Peningkatan panjang landasan pacu.
    • 3. Optimalisasi tingkat kenyamanan dan keselamatan penerbangan, dengan strategi sebagai berikut:
      • a) Pengendalian kawasan sekitar bandara sesuai aturan keselamatan penerbangan; serta
      • b) Pemanjangan ruang bebas hambatan;
  • e. Pengembangan prasarana telematika, yang meliputi:
    • 1. Peningkatan jangkauan pelayanan dan kemudahan mendapatkannya, dengan strategi sebagai berikut:
      • a) Penyediaan tower BTS (Base Transceiver Station) yang digunakan secara bersama menjangkau ke pelosok perdesaan;
      • b) Peningkatan sistem informasi telekomunikasi pembangunan daerah berupa informasi berbasis teknologi internet; serta
      • c) Pengembangan prasarana telekomunikasi meliputi telepon rumah tangga, telepon umum, dan jaringan telepon seluler.
    • 2. Peningkatan jumlah dan mutu telematika tiap wilayah, dengan strategi sebagai berikut:
      • a) Penerapan teknologi telematika berbasis teknologi modern;
      • b) Pembangunan teknologi telematika pada wilayah - wilayah pusat pertumbuhan; serta
      • c) Membentuk jaringan telekomunikasi dan informasi yang menghubungkan setiap wilayah pertumbuhan dengan Ibukota Kabupaten.
  • f. Pengembangan prasarana sumber daya air, yang meliputi:
    • 1. Peningkatan sistem jaringan sumber daya air, dengan strategi sebagai berikut:
      • a) Peningkatan jaringan irigasi sederhana dan irigasi setengah teknis; serta
      • b) Peningkatan sarana dan prasarana pendukung.
    • 2. Optimalisasi fungsi dan pelayanan prasarana sumber daya air, dengan strategi sebagai berikut:
      • a) Perlindungan terhadap sumber-sumber mata air dan daerah resapan air;
      • b) Pengembangan waduk baru, bendung, dan cek dam pada kawasan potensial;
      • c) Mencegah terjadinya pendangkalan terhadap saluran irigasi; serta
      • d) Pembangunan dan perbaikan pintu-pintu air.
  • g. Pengembangan prasarana energi/listrik, yang meliputi:
    • 1. Optimalisasi tingkat pelayanan dengan strategi sebagai berikut:
      • a) Perluasan jaringan (pemerataan);
      • b) Pengembangan sumber daya energi;
      • c) Pengembangan jaringan baru;
      • d) Peningkatan infrastruktur pendukung;
      • e) Penambahan dan perbaikan sistem jaringan; serta
      • f) Meningkatkan dan mengoptimalkan pelayanan.
    • 2. Perluasan jangkauan listrik sampai ke pelosok desa dengan strategi sebagai berikut:
      • a) Peningkatan jaringan listrik pada wilayah pelosok; dan
      • b) Pengembangan sistem penyediaan setempat misalnya melalui mikro hidro.
    • 3. Peningkatan kapasitas dan pelayanan melalui sistem koneksi Jawa – Bali, dengan strategi sebagai berikut:
      • a) Pengembangan sumber listrik melalui pengembangan PLTA baru;
      • b) Peningkatan kapasitas sumber listrik;
      • c) Peningkatan efisiensi pemakaian listrik; serta
      • d) Menjalin kerjasama dengan Bali untuk menunjang dan mempercepat koneksi.
  • h. Pengembangan prasarana lingkungan, yang meliputi:
    • 1. Mereduksi sumber timbulan sampah sejak awal, dengan strategi sebagai berikut:
      • a) Meminimalkan penggunaan sumber sampah yang sukar di daur ulang secara alamiah;
      • b) Memanfaatkan ulang sampah (recycle) yang ada terutama yang memiliki nilai ekonomi; serta
      • c) Mengolah sampah organik menjadi kompos.
    • 2. Optimalisasi tingkat penanganan sampah perkotaan, dengan strategi sebagai berikut:
      • a) Peningkatan prasarana pengolahan sampah;
      • b) Pengadaan TPA regional; serta
      • c) Pengelolaan sampah berkelanjutan.
    • 3. Optimalisasi tingkat penanganan sampah perdesaan, dengan strategi sebagai berikut:
      • a) Sistem pengolahan sampah; dan
      • b) Pengolahan sampah mendukung pertanian.
    • 4. Penetapan kawasan Ruang Terbuka Hijau, dengan strategi sebagai berikut:
      • a) Pengadaan taman dan hutan kota;
      • b) Penetapan luasan RTH perkotaan minimum 30% dari luas area; serta
      • c) Pengembangan jenis RTH dengan berbagai fungsinya.
    • 5. Menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih, dengan strategi sebagai berikut:
      • a) Pemenuhan fasilitas septic tank per Kepala Keluarga di wilayah perkotaan;
      • b) Penanganan limbah rumah tangga dengan fasilitas sanitasi per Kepala Keluarga juga sanitasi umum pada wilayah perdesaan; serta
      • c) Peningkatan sanitasi lingkungan untuk permukiman, produksi, jasa, dan kegiatan sosial ekonomi lainnya.

 

Paragraf 3

Kebijakan dan Strategi Penetapan Pola Ruang Wilayah

Pasal 12

Kebijakan dan strategi penetapan pola ruang wilayah memuat:

  • a. Kebijakan dan strategi pelestarian kawasan lindung; serta
  • b. Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan budidaya.

 

Pasal 13

Kebijakan dan strategi pelestarian kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, memuat:

  • a. Pemantapan fungsi lindung pada kawasan yang memberi perlindungan kawasan bawahannya, dengan strategi sebagai berikut:
    • 1. Pengembalian fungsi pada kawasan yang mengalami kerusakan, melalui penanganan secara teknis dan vegetatif;
    • 2. Pada kawasan yang memberi perlindungan kawasan bawahnya tetapi terjadi alih fungsi untuk budidaya maka perkembangan dibatasi dan dikembangkan tanaman yang memiliki fungsi lindung;
    • 3. Kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan resapan air harus dipertahankan;
    • 4. Peningkatan peran serta dari masyarakat sekitar kawasan;
    • 5. Kawasan yang termasuk hulu DAS harus dilestarikan dengan pengembangan hutan atau perkebunan tanaman keras tegakan tinggi; serta
    • 6. Peningkatan kesadaran akan lingkungan melalui pendidikan, pariwisata, penelitian dan kerjasama pengelolaan kawasan.
  • b. Pemantapan kawasan perlindungan setempat, dengan strategi sebagai berikut:
    • 1. Pembatasan kegiatan yang tidak berkaitan dengan perlindungan setempat;
    • 2. Kawasan perlindungan setempat sepanjang sungai dibatasi untuk kepentingan pariwisata dan mengupayakan sungai sebagai latar belakang kawasan fungsional;
    • 3. Kawasan perlindungan setempat sekitar waduk dan mata air, dibatasi untuk pariwisata dan menghindari bangunan radius pengamanan kawasan dan mengutamakan vegetasi yang memberikan perlindungan waduk dan mata air;
    • 4. Pengamanan kawasan perlindungan setempat sepanjang pantai dilakukan dengan mempertahankan ekosistem pantai: hutan mangrove, terumbu karang, rumput laut dan estuaria. Penggunaan fungsional seperti pariwisata, pelabuhan, hankam, permukiman harus memperhatikan kaidah lingkungan dan ekosistem pesisir; serta
    • 5. Pemanfaatan sumber air dan waduk untuk irigasi dilakukan dengan tetap memperhatikan keseimbangan pasokan air dan kebutuhan masyarakat setempat.
  • c. Pemantapan kawasan suaka alam dan pelestarian alam, dengan strategi sebagai berikut:
    • 1. Kawasan ini hanya diperuntukkan bagi kegiatan yang berkaitan dengan pelestarian kawasan;
    • 2. Memelihara habitat dan ekosistem khusus yang ada dan sifatnya setempat;
    • 3. Meningkatkan nilai dan fungsi kawasan dengan menjadikan kawasan sebagai tempat wisata, obyek penelitian, kegiatan pecinta alam;
    • 4. Pada kawasan hutan yang mengalami alih fungsi dilakukan pembatasan dan pengembalian fungsi lindung;
    • 5. Pengamanan kawasan dan/atau benda cagar budaya dan sejarah dengan melindungi tempat serta ruang di sekitar bangunan bernilai sejarah, situs purbakala;
    • 6. Pada bangunan bersejarah yang digunakan untuk berbagai kegiatan fungsional dilakukan pemeliharaan dan larangan perubahan tampilan bangunan; serta
    • 7. Pelaksanaan kerjasama pengelolaan kawasan.
  • d. Penanganan kawasan rawan bencana alam, dengan strategi sebagai berikut:
    • 1. Menghindari kawasan yang rawan bencana banjir, longsor dan bencana alam lainnya sebagai kawasan terbangun;
    • 2. Pelestarian kawasan lindung dan mempertahankan kawasan-kawasan yang berfungsi sebagai resapan air; dan
    • 3. Pengembangan sistem peringatan dini dari kemungkinan adanya bencana alam.
  • e. Penanganan kawasan lindung geologi, dengan strategi sebagai berikut:
    • 1. Pembatasan pemanfaatan ruang untuk kegiatan budidaya terutama untuk fungsi perkotaan, permukiman dan fasilitas umum / fasilitas sosial, serta pemanfataan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan ancaman bencana;
    • 2. Menghindari kawasan rawan bencana alam gunung api, gempa bumi, gerakan tanah, zona patahan aktif, tsunami, imbuhan air tanah dan sempadan mata air sebagai kawasan terbangun;
    • 3. Pengembangan sistem peringatan dini dari kemungkinan adanya bencana alam;
    • 4. Pengembangan bangunan tahan gempa pada daerah terindikasi rawan gempa dan gerakan tanah;
    • 5. Pengembangan hutan mangrove dan bangunan yang dapat meminimalkan bencana bila terjadi tsunami; dan
    • 6. Perlindungan terhadap kualitas air tanah dan sempadan mata air dari berbagai kegiatan dan bahan yang dapat menimbulkan pencemaran dan menyebabkan kerusakan kawasan.
  • f. Pemantapan kawasan lindung lainnya, dengan strategi sebagai berikut:
    • 1. Pada kawasan yang memiliki keanekaragaman hayati tidak digunakan alih fungsi dan dilakukan penjagaan kawasan secara ketat;
    • 2. Kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan pengungsian satwa, ekosistemnya harus dipelihara guna menjaga keberlanjutan kehidupan satwa dalam skala lokal maupun antar benua;
    • 3. Pelestarian pantai berhutan bakau sebagai penyeimbang lingkungan pantai;
    • 4. Pengelolaan kawasan hutan kota sebagai paru-paru kota dan pusat interaksi;
    • 5. Menjadikan kawasan sebagai daya tarik wisata dan penelitian;
    • 6. Pemeliharaan habitat dan ekosistem sehingga keaslian kawasan terpelihara; serta
    • 7. Pelaksanaan kerjasama dalam pengelolaan kawasan.

 

Pasal 14

Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, memuat:

  • a. Pengembangan hutan produksi, dengan strategi sebagai berikut:
    • 1. Mengembangkan hutan yang memiliki nilai ekonomi tinggi tetapi tetap memiliki fungsi perlindungan kawasan;
    • 2. Melakukan penanaman dan penebangan secara bergilir;
    • 3. Melakukan kerjasama dengan masyarakat dalam mengelola hutan sebagai pola kemitraan pengelolaan hutan;
    • 4. Pengolahan hasil hutan;
    • 5. Kawasan hutan rakyat diberikan insentif untuk mendorong terpeliharanya hutan produksi; serta
    • 6. Pada kawasan hutan produksi yang dikonversi harus dilakukan pengganti lahan untuk pengembangan hutan setidaknya tanaman tegakan tinggi tahunan yang berfungsi seperti hutan, seperti perkebunan karet, cengkeh dan komoditi lainnya.
  • b. Pengembangan kawasan hutan rakyat, dengan strategi sebagai berikut:
    • 1. Pemanfaatan ruang untuk peningkatan ekonomi masyarakat dan menunjang kestabilan neraca sumber daya kehutanan; serta
    • 2. Pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi utama kawasan.
  • c. Pengembangan kawasan pertanian, dengan strategi sebagai berikut:
    • 1. Luasan sawah beririgasi teknis di daerah secara keseluruhan tidak boleh berkurang;
    • 2. Pada kawasan perkotaan yang alih fungi sawah tidak dapat dihindari harus dilakukan pengembangan irigasi setengah teknis menjadi sawah beririgasi teknis sehingga secara keseluruhan luas sawah beririgasi teknis tidak berkurang;
    • 3. Saluran irigasi tidak boleh diputus atau disatukan dengan drainase, dan penggunaan bangunan sepanjang saluran irigasi harus dihindari;
    • 4. Pada lahan yang ditetapkan sebagai lahan pangan berkelanjutan, pertanian tanaman pangan diberikan insentif dan tidak boleh alih fungsi untuk peruntukan lain;
    • 5. Pengembangan lumbung desa modern;
    • 6. Pengembangan hortikultura dengan pengolahan hasil dan melakukan upaya ekspor;
    • 7. Upaya pelestarian kawasan hortikultura dengan mengembangkan sebagian lahannya untuk tanaman tegakan tinggi yang memiliki fungsi lindung;
    • 8. Pengembalian lahan yang rusak atau alih komoditas menjadi perkebunan seperti semula;
    • 9. Peningkatan produktivitas dan pengolahan hasil perkebunan;
    • 10. Pengembangan kemitraan dengan masyarakat;
    • 11. Melakukan usaha kemitraan dengan pengembangan peternakan;
    • 12. Pengembangan breeding centre;
    • 13. Memelihara kualitas waduk dan sungai untuk pengembangan perikanan darat;
    • 14. Pengembangan sistem minapolitan;
    • 15. Pengembangan perikanan tangkap disertai pengolahan hasil ikan laut;
    • 16. Penggunaan alat tangkap ikan laut yang ramah lingkungan; serta
    • 17. Peningkatan kualitas ekosistem pesisir untuk menjaga mata rantai perikanan laut.
  • d. Pengembangan kawasan pertambangan, dengan strategi sebagai berikut:
    • 1. Pengembalian rona alam melalui pengembangan kawasan hutan, atau kawasan budidaya lain seperti tanaman jarak pada area bekas penambangan;
    • 2. Peningkatan nilai ekonomis hasil pertambangan melalui pengolahan hasil tambang;
    • 3. Pencegahan Pertambangan Tanpa Izin (PETI);
    • 4. Pada kawasan tambang bernilai ekonomis tinggi yang berada pada kawasan lindung atau permukiman harus melakukan kajian kelayakan ekologis dan lingkungan, ekonomis dan sosial bila akan dilakukan kegiatan penambangan; serta
    • 5. Penegakan pengelolaan lingkungan kawasan pertambangan.
  • e. Pengembangan kawasan peruntukan industri, dengan strategi sebagai berikut:
    • 1. Pengembangan dan pemberdayaan industri kecil dan home industry untuk pengolahan hasil pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan laut;
    • 2. Pengembangan industri yang mengolah bahan dasar hasil tambang;
    • 3. Pengembangan zona industri polutif berjauhan dengan kawasan permukiman;
    • 4. Pengembangan pusat promosi dan pemasaran hasil industri kecil dan kerajinan kendedes;
    • 5. Peningkatan kegiatan koperasi usaha mikro, kecil dan menengah serta menarik investasi;
    • 6. Pengembangan kawasan industri secara khusus; serta
    • 7. Pengembangan kawasan industri yang ditunjang pelabuhan ekspor di Kawasan Sendangbiru, sekaligus memberikan otoritas khusus pengelolaannya.
  • f. Pengembangan kawasan pariwisata, dengan strategi sebagai berikut:
    • 1. Mengembangkan daya tarik wisata andalan prioritas;
    • 2. Mengkaitkan kalender wisata dalam skala nasional;
    • 3. Membentuk zona wisata dengan disertai pengembangan paket wisata;
    • 4. Peningkatan promosi wisata;
    • 5. Pengadaan kegiatan festival wisata atau gelar seni budaya; serta
    • 6. Pengembangan Pusat Kerajinan Kendedes sebagai pintu gerbang wisata Kabupaten Malang.
  • g. Pengembangan kawasan permukiman perdesaan dan perkotaan, dengan strategi sebagai berikut:
    • 1. Pengembangan permukiman perdesaan disesuaikan dengan karakter fisik, sosial-budaya dan ekonomi masyarakat perdesaan;
    • 2. Penyediaan sarana dan prasarana permukiman perdesaan;
    • 3. Peningkatan kualitas permukiman perkotaan;
    • 4. Pengembangan perumahan terjangkau;
    • 5. Penyediaan sarana dan prasarana permukiman perkotaan; serta
    • 6. Pengembangan Kasiba/Lisiba mandiri.
  • h. Pengembangan kawasan pendidikan, dengan strategi sebagai berikut:
    • 1. Pengembangan kawasan pendidikan pada kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai pusat orientasi kegiatan pendidikan; dan
    • 2. Pembangunan sarana dan prasarana penunjang yang sesuai dengan fungsi utama.
  • i. Pengembangan ruang terbuka hijau, dengan strategi sebagai berikut:
    • 1. Pengembangan ruang terbuka hijau mengacu pada neraca penyediaan ruang terbuka hijau perkotaan, yaitu minimal 20% ruang terbuka hijau publik dan 10% ruang terbuka hijau privat;
    • 2. Pelarangan pendirian bangunan permanen dan membatasi bangunan hanya untuk penunjang fungsi rekreasi dan sosial ruang terbuka hijau.
  • j. Pengembangan kawasan sektor informal, dengan strategi sebagai berikut: 
    • 1. Alokasi kawasan sektor informal pada kawasan perkotaan sebagai penunjang kegiatan permukiman, perdagangan dan jasa, rekreasi, serta industri; dan
    • 2. Pengembangan kawasan sektor informal dengan tidak mengganggu fungsi utama perkotaan dan pelayanan sarana dan prasarana umum.
  • k. Pengembangan kawasan andalan, dengan strategi sebagai berikut:
    • 1. Optimalisasi pemanfaatan ruang untuk mendorong pengembangan potensi ekonomi dan sosial budaya kawasan; serta
    • 2. Pengembangan kawasan dengan memperhatikan kelestarian ekosistem, daya dukung lingkungan dan karakteristik kawasan.

 

Pasal 15

Rencana pelestarian kawasan lindung dan pengembangan kawasan budidaya yang berupa hutan dan lahan wajib dilengkapi dengan:

  • a. Rencana Pengelolaan Rehabilitasi di Dalam Kawasan Hutan (RPRH) yang disahkan oleh Bupati; dan
  • b. Rencana Pengelolaan Rehabilitasi di Lahan (RPRL) yang disahkan oleh Bupati.

 

Paragraf 4

Kebijakan dan Strategi Penetapan Kawasan Strategis

Pasal 16

Kebijakan dan strategi penetapan kawasan strategis Daerah, yaitu memuat tentang:

  • a. Mengendalikan perkembangan ruang sekitar kawasan strategis Daerah, dengan strategi sebagai berikut:
    • 1. Penetapan batas pengaruh kawasan strategis Kabupaten Malang; dan
    • 2. Penetapan pola pemanfaatan lahan, sesuai dengan fungsi dan peran masing-masing kawasan.
  • b. Mempertahankan fungsi dan peran kawasan Militer Kostrad di Kecamatan Singosari dan Jabung, Bandara Abdulrachman Saleh di Pakis, Gudang Amunisi di Turen serta kawasan Latihan Militer di Kecamatan Lawang, Pagak dan Bantur, serta Pangkalan Angkatan Laut Sendangbiru dengan strategi sebagai berikut:
    • 1. Membatasi antara lahan terbangun di sekitar kawasan khusus dengan kawasan lainnya yang belum terbangun sehingga diperoleh batas yang jelas dalam pengelolaannya;
    • 2. Pemberian hak pengelolaan kepada masyarakat atau pemerintah berdasarkan kerjasama, harus sesuai ketentuan yang disepakati sehingga menguntungkan kedua belah pihak; serta
    • 3. Pengendalian kawasan sekitar secara ketat.
  • c. Mengembangkan kegiatan pendukung Kawasan Sendangbiru bagi pelabuhan nasional/internasional, perikanan dan perindustrian, dengan strategi sebagai berikut:
    • 1. Kerjasama dalam penyediaan tanah disertai lahan pengganti agar luas hutan tetap;
    • 2. Pengembangan kegiatan ekonomi skala besar;
    • 3. Penyediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan ekonomi; serta
    • 4. Penyediaan infrastruktur untuk mendorong pengembangan pelabuhan.
  • d. Memantapkan fungsi lindung pada kawasan sosio-kultural, dengan strategi sebagai berikut:
    • 1. Pengendalian perkembangan kawasan sekitar candi yang ada yakni sekitar Candi Singosari, Stupa Sumberawan, Candi Jago dan Candi Kidal;
    • 2. Pemanfaatan candi sebagai aset wisata; serta
    • 3. Peningkatan pemanfaatan candi untuk penelitian dan pendidikan.
  • e. Memantapkan kawasan perlindungan ekosistem dan lingkungan hidup, dengan strategi sebagai berikut:
    • 1. Melarang alih fungsi pada kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan lindung;
    • 2. Pemanfaatan untuk pendidikan dan penelitian berbasis lingkungan hidup;
    • 3. Mengembalikan kegiatan yang mendorong pengembangan fungsi lindung; serta
    • 4. Meningkatkan keanekaragaman hayati kawasan lindung.

 

Paragraf 5

Kebijakan dan Strategi Penetapan Fungsi Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Pasal 17

Kebijakan dan strategi penetapan fungsi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, yaitu memuat tentang:

  • a. Konservasi kawasan Pulau Sempu sesuai fungsinya sebagai kawasan lindung (cagar alam), dengan strategi sebagai berikut:
    • 1. Mempertahankan dan menjaga kelestariannya;
    • 2. Membatasi kegiatan yang mengakibatkan terganggunya ekosistem di Pulau Sempu; serta
    • 3. Mengembalikan berbagai kehidupan terutama satwa yang nyaris punah di Pulau Sempu.
  • b. Optimalisasi pengembangan Kawasan Sendangbiru, dengan strategi sebagai berikut:
    • 1. Melakukan optimasi pola ruang Kawasan Sendangbiru sebagai kawasan permukiman, pelabuhan dan industri dan kawasan lindung sehingga tetap terjadi keseimbangan pengembangan kawasan;
    • 2. Melindungi ekosisitem pesisir yang rentan perubahan fungsi kawasan; serta
    • 3. Peningkatan kegiatan kepariwisataan dan penelitian di Kawasan Sendangbiru.
  • c. mempertahankan dan memperbaiki ekosistem pesisir, dengan strategi sebagai berikut:
    • 1. Kerjasama antara pemerintah dan masyarakat setempat dalam memelihara ekosistem pesisir;
    • 2. Meningkatkan nilai ekonomi kawasan lindung melalui pemanfaatan bakau dan terumbu karang sebagai sumber ekonomi perikanan dengan cara penangkapan yang ramah lingkungan dan mendukung keberlanjutan;
    • 3. Menjadikan kawasan lindung sebagai daya tarik wisata dan penelitian ekosistem pesisir; serta
    • 4. Menghindari pembukaan areal tambak baru pada hutan mangrove.

 

BAB III

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH

Bagian Pertama

Umum

Pasal 18

Rencana struktur ruang wilayah diwujudkan berdasarkan arahan pengembangan sistem perdesaan, sistem perkotaan, serta arahan sistem jaringan prasarana wilayah.

 

Bagian Kedua

Penetapan Kawasan

Pasal 19

(1) Penetapan kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan yang ada di Daerah berdasarkan pada karakteristik kondisi dan kegiatan sesuai peruntukan tanah dan ruangnya.

(2) Kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 meliputi 147 (seratus empat puluh tujuh) kawasan perkotaan dan 244 (dua ratus empat puluh empat) kawasan perdesaan.

 

Bagian Ketiga

Sistem Perdesaan

Pasal 20

(1) Sistem perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan dengan membentuk pusat pelayanan desa secara berhirarki.

(2) Pengembangan Kawasan Perdesaan meliputi:

  • Pengembangan perdesaan berbasis potensi dasar yang dimiliki;
  • Pengembangan perdesaan sebagai kawasan pengembangan agropolitan di wilayah Malang Timur dan Malang Barat; serta
  • Pengembangan pusat desa mulai dari tingkat dusun sampai pusat desa secara berhirarki.

(3) Sistem perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan pelayanan perdesaan secara berhirarki, meliputi:

  • Pusat pelayanan antar desa;
  • Pusat pelayanan setiap desa; serta
  • Pusat pelayanan pada setiap dusun atau kelompok permukiman.

(4) Pusat pelayanan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara berhirarki memiliki hubungan dengan:

  • Pusat pelayanan wilayah kecamatan sebagai kawasan perkotaan terdekat;
  • Perkotaan sebagai pusat pelayanan Wilayah Pengembangan; serta
  • Ibukota daerah masing-masing.

 

Bagian Keempat

Sistem Perkotaan

Pasal 21

Sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 meliputi:

  • Rencana pusat kegiatan perkotaan
  • Rencana sistem dan fungsi perwilayahan
  • Pengembangan fasilitas kawasan perkotaan
  • Pengembangan kawasan perkotaan

 

Pasal 22

(1) Rencana pusat kegiatan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, meliputi:

  • Pusat Kegiatan Nasional (PKN) berada di Kota Malang.
  • Pusat Kegiatan Lokal (PKL) berada di Perkotaan Kepanjen,
  • Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp) berada di Perkotaan Ngantang, Perkotaan Lawang, Perkotaan Tumpang, Perkotaan Dampit, Perkotaan Turen dan Perkotaan Sendangbiru;
  • Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) adalah Ibukota Kecamatan lainnya yang tidak termasuk perkotaan yang disebutkan di atas.

(2) Rencana sistem dan fungsi perwilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b adalah 6 (enam) Wilayah Pengembangan Kabupaten Malang:

  • Wilayah Pengembangan Lingkar Kota Malang Wilayah Pengembangan Lingkar Kota Malang meliputi beberapa kecamatan di sekeliling Kota Malang yang berorientasi ke Kota Malang, meliputi: Kecamatan Dau, Kecamatan Karangploso, Kecamatan Lawang, Kecamatan Singosari, Kecamatan Pakisaji, Kecamatan Wagir, Kecamatan Tajinan, Kecamatan Bululawang dan Kecamatan Pakis.
  • Wilayah Pengembangan Kepanjen Wilayah Pengembangan Kepanjen meliputi Kecamatan Kepanjen, Kecamatan Wonosari, Kecamatan Ngajum, Kecamatan Kromengan, Kecamatan Pagak, Kecamatan Sumberpucung, Kecamatan Kalipare, Kecamatan Donomulyo, Kecamatan Gondanglegi, dan Kecamatan Pagelaran, dengan pusat di Perkotaan Kepanjen.
  • Wilayah Pengembangan Ngantang Wilayah Pengembangan Ngantang meliputi Kecamatan Ngantang, Kecamatan Pujon dan Kecamatan Kasembon, dengan pusat pelayanan di Perkotaan Ngantang.
  • Wilayah Pengembangan Tumpang Wilayah Pengembangan Tumpang meliputi Kecamatan Tumpang, Kecamatan Poncokusumo, Kecamatan Wajak dan Kecamatan Jabung, dengan pusat pelayanan di Perkotaan Tumpang.
  • Wilayah Pengembangan Turen dan Dampit Wilayah Pengembangan Turen dan Dampit terdiri dari Kecamatan Turen, Kecamatan Dampit, Kecamatan Tirtoyudo dan Kecamatan Ampelgading, dengan pusat pelayanan sosial di Turen dan pusat pelayanan ekonomi di Dampit.
  • Wilayah Pengembangan Sumbermanjing Wetan Wilayah Pengembangan Sumbermanjing Wetan meliputi Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Gedangan dan Bantur, dengan pusat pelayanan di Perkotaan Sendangbiru.

(3) Pengembangan fasilitas kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c adalah:

  • Pada Wilayah Pengembangan Lingkar Kota Malang, dengan fungsi pengembangan sebagai pusat pelayanan di (Kota Malang) yaitu fasilitas pusat perdagangan skala regional, pusat jasa skala Daerah, pusat kesehatan skala Daerah, dan pusat olahraga dan kesenian regional - nasional;
  • Pada Wilayah Pengembangan Kepanjen, dengan fungsi pengembangan sebagai pusat pelayanan dan ibukota Daerah yaitu fasilitas pusat perdagangan skala Daerah, pusat jasa skala Daerah, pusat kesehatan skala Daerah, pusat peribadatan Daerah, pusat perkantoran Daerah, dan pusat olahraga dan kesenian regional - nasional;
  • Pada Wilayah Pengembangan Ngantang, dengan fungsi pengembangan sebagai pusat pelayanan yaitu fasilitas pusat pariwisata Malang bagian Barat, pusat industri pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, sub terminal agribisnis, dan pusat sistem agropolitan dan pengembangan kawasan perdesaan;
  • Pada Wilayah Pengembangan Tumpang, dengan fungsi pengembangan sebagai pusat pelayanan yaitu fasilitas pusat industri/pemasaran hasil pertanian, pusat agropolitan, dan minapolitan;
  • Pada Wilayah Pengembangan Turen dan Dampit, dengan fungsi pengembangan sebagai pusat pelayanan sosial yaitu fasilitas pusat industri strategis (PT PINDAD), home industry, dan pusat peternakan unggulan; serta
  • Pada Wilayah Pengembangan Sumbermanjing Wetan, dengan fungsi pengembangan sebagai pusat pelayanan dan perkotaan pelabuhan yaitu fasilitas pusat perdagangan skala nasional, pusat industri besar dan strategis nasional (kawasan industri), pusat industri perikanan, pusat jasa skala nasional, pusat kesehatan regional, pusat pengelola kota pelabuhan, pusat pelayanan umum regional, pusat industri/pemasaran hasil pertanian.

(4) Pengembangan kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d adalah Kawasan Perkotaan Malang terdiri atas:

  • Kota inti, yaitu (Kota Malang), dan sebagai satelit utama adalah: (Kota Batu), Perkotaan Lawang, Perkotaan Tumpang, Perkotaan Turen dan Perkotaan Kepanjen.
  • Perkembangan Kawasan Perkotaan ini didukung oleh sistem angkutan massal perkotaan, bus metro dan kereta komuter. Bagian Kelima Sistem Jaringan Prasarana Wilayah

 

Pasal 23

Sistem jaringan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, meliputi:

  • Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana transportasi meliputi: jalan, kereta api, penyeberangan, laut, dan udara;
  • Rencana sistem jaringan prasarana telematika;
  • Rencana jaringan prasarana sumber daya air dan pemanfaatan sumber air tanah;
  • Rencana sistem jaringan prasarana energi; serta
  • Rencana sistem jaringan prasarana lingkungan.

 

Paragraf 1

Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Transportasi

Pasal 24

(1) Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana transportasi jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, terdiri dari prasarana jalan umum yang dinyatakan dalam status dan fungsi jalan, prasarana terminal penumpang jalan, serta angkutan massal perkotaan.

(2) Pengelompokan jalan berdasarkan status dapat dibagi menjadi jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kabupaten/kota.

(3) Pengelompokan jalan berdasarkan fungsi jalan dibagi kedalam jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal dan jalan lingkungan.

(4) Pengelompokan jalan berdasarkan sistem jaringan jalan terdiri dari sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder.

(5) Rencana pengembangan prasarana jalan meliputi arahan pengembangan bagi jalan nasional jalan tol, jalan nasional bukan jalan tol, jalan provinsi, jalan lintas/tembus kabupaten dan jalan lingkar.

(6) Pengembangan prasarana jalan meliputi pengembangan jalan baru dan pengembangan jalan yang sudah ada.

 

Pasal 25

(1) Rencana pengembangan jalan tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5), meliputi ruas Jalan Tol Pandaan - Malang - Kepanjen.

(2) Jalan arteri primer sebagai jalan nasional yang sudah dikembangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3), meliputi ruas jalan raya Surabaya - Pandaan - Lawang - Singosari - Malang

(3) Rencana pengembangan Jalan Lintas Selatan (JLS) sebagai jalan arteri primer dengan status jalan nasional di Kabupaten Malang, melalui: Kabupaten Blitar – Kecamatan Donomulyo (Desa Sumberoto-Desa Purwodadi-Desa Mentaraman-Desa Kedungsalam-Desa Banjarejo-Desa Tulungrejo) – Kecamatan Bantur (Desa Bandungrejo-Desa Sumberbening-Desa Srigonco) – Kecamatan Gedangan (Desa Tumpakrejo-Desa Sidodadi-Desa Sindurejo-Desa Gajahrejo) – Kecamatan Sumbermanjing Wetan (Desa Sitiarjo-Desa Tambakrejo-Desa Tambakasri) – Kecamatan Dampit (Desa Sukodono-Desa Srimulyo)– Kecamatan Tirtoyudo (Desa Sumbertangkil) – Kecamatan Ampelgading (Desa Lebakharjo) - Kabupaten Lumajang.

(4) Rencana pengembangan jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3), meliputi:

(5) Rencana pengembangan jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) meliputi:

(6) Rencana pengembangan jalan lokal primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3), meliputi:

  • Rencana pengembangan jalan lokal primer sebagai Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3), meliputi ruas:
    • Jaringan jalan yang menghubungkan antara: Kepanjen - Ngajum - Wagir - Dau - Pujon - Ngantang - Kasembon. Jalan ini dikenal dengan Jalan Lingkar Barat dengan fungsi utama untuk mengurangi kepadatan lalu lintas antara Malang - Kepanjen.
    • Jaringan jalan yang menuju wisata Gunung Bromo dengan melewati desa-desa di Kecamatan Poncokusumo yaitu melewati Poncokusumo - Ngadas - Jemplang;
    • Jaringan jalan antara Karangploso - Kota Batu yaitu dari Pendem menuju Songgoriti;
    • Jaringan jalan yang melewati Desa Sidorahayu di Kecamatan Wagir - Desa Petungsewu di Kecamatan Dau - Kota Malang;
    • Jaringan jalan yang menghubungkan antara Kepanjen - Pagak - Donomulyo - Bantur - Gedangan - Kalipare;
    • Jaringan jalan yang menghubungkan antara Kota Malang - Tajinan - Tumpang;
    • Jaringan jalan yang menghubungkan antara Bululawang (Desa Krebet) - Wajak;
    • Jaringan jalan yang menghubungkan Ngajum - Gunung Kawi;
    • Jaringan jalan yang menghubungkan antara Sumberpucung - Kalipare - Donomulyo - Pagak (Pantai Ngliyep) - Kepanjen;
    • Jaringan jalan yang menghubungkan Desa Dengkol di Kecamatan Singosari - Jabung - Kota Malang;
    • Jaringan jalan yang menghubungkan Kota Malang - Desa Kedungrejo di Kecamatan Pakis - Tumpang;
    • Jaringan jalan yang menghubungkan Kota Malang dengan Desa Kidal di Tumpang;
    • Jaringan jalan yang menghubungkan Kepanjen - Bululawang melalui Krebet;
    • Jaringan jalan dari Tirtoyudo ke arah Pantai Sipelot (hal ini direncanakan untuk mengantisipasi peningkatan arus lalu lintas sehubungan dengan rencana pengembangan Tempat Pelelangan Ikan di Pantai Sipelot); serta
    • Jalan-jalan utama yang menghubungkan antara JLS dengan daya tarik wisata di pantai selatan Kabupaten Malang.
  • Rencana pengembangan jalan lokal primer sebagai jalan tembus antar wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5), meliputi:
    • Jalan tembus yang menghubungkan Kabupaten Malang dengan Kabupaten Pasuruan, yaitu melewati Jabung-Nongkojajar (Pasuruan); Kabupaten Malang dengan Kabupaten Blitar di bagian barat, yakni dari Ngantang-Wlingi (Kabupaten Blitar) dan Kromengan-Nglegok (Kabupaten Blitar); serta
    • Jaringan jalan yang menghubungkan antara Singosari-Jabung-Pakis.

(7) Rencana pengembangan terminal penumpang:

  • memperbaiki dan meningkatkan pelayanan terminal di Gondanglegi, Karangploso, Dampit, Singosari, dan Tumpang;
  • rencana pemindahan dan peningkatan APK (Areal Parkir Kendaraan) di Kecamatan Turen menjadi terminal tipe C di Desa Talok;
  • rencana pemindahan dan peningkatan terminal tipe C Talangagung menjadi terminal tipe B di Desa Ngadilangkung di Kecamatan Kepanjen; serta
  • peningkatan infrastruktur pendukung dan pelayanan terminal yang memadai.

(8) Rencana pengembangan angkutan massal cepat di wilayah perkotaan dilakukan sebagai pendukung kawasan perkotaan Malang melalui pengembangan angkutan massal komuter dan bus kota di:

  • Kecamatan Lawang;
  • Kecamatan Singosari;
  • Kecamatan Dau;
  • Kota Malang;
  • Kota Batu;
  • Kecamatan Pakisaji;
  • Kecamatan Bululawang;
  • Kecamatan Turen; serta
  • Kecamatan Kepanjen.

 

Paragraf 2

Rencana Pengembangan Transportasi Perkeretaapian

Pasal 26

(1) Rencana pengembangan prasarana transportasi perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a meliputi arahan pengembangan jalur perkeretaapian, pengembangan prasarana transportasi kereta api untuk keperluan penyelenggaraan perkeretaapian komuter, dry port, terminal barang, serta konservasi dan revitalisasi rel mati.

(2) Rencana pengembangan jalur perkeretaapian meliputi arahan pengembangan jalur kereta api ganda, dan penataan jalur perkeretaapian di wilayah bagian Utara dan Barat. Jalur Kereta Api yang beroperasi saat ini:

  • Jalur Utara: Kabupaten Blitar - Malang - Surabaya; serta
  • Jalur Barat: Kota Malang - Jakarta melalui Kabupaten Blitar.

(3) Rencana pengembangan jalur perkeretaapian ganda (double track) ditujukan pada jalur Kecamatan Lawang - Singosari - Kota Malang - Pakisaji – Kepanjen.

(4) Rencana pengembangan prasarana perkeretaapian untuk keperluan penyelenggaraan kereta api komuter melewati Kecamatan Lawang - Singosari - Kota Malang - Pakisaji – Kepanjen.

(5) Rencana pengembangan prasarana jalur perkeretaapian di Jalur Utara dan Barat berupa penataan jalur yang terdiri dari tindakan pemasangan jalur ganda, tindakan pemasangan jalur melayang, serta pemindahan lintasan perkeretaapian regional, bila diperlukan.

 

Paragraf 3

Rencana Pengembangan Transportasi Laut

Pasal 27

(1) Rencana pengembangan prasarana transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, meliputi pengembangan pelabuhan umum dan pelabuhan khusus.

(2) Rencana pengembangan pelabuhan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

  • Pengembangan pelabuhan umum di Pantai Tamban dan perkotaan yang besar, sehingga dapat dikembangkan sebagai permukiman, industri, perdagangan dan jasa, pergudangan dan pelabuhan;
  • Pengembangan kawasan pelabuhan umum dan internasional di Kecamatan Sumbermanjing Wetan;
  • Pengembangan pusat perikanan skala nasional; serta
  • Arahan jalur pelayaran selain tetap mendukung tranportasi wisata untuk mengelilingi Pulau Sempu, juga menghubungkan ke berbagai pusat perikanan nusantara yaitu ke Muncar, Banyuwangi, khususnya untuk kegiatan perhubungan antar pulau dan negara.

(3) Rencana pengembangan pelabuhan khusus dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dengan mengikuti rencana tata ruang.

 

Paragraf 4

Rencana Pengembangan Transportasi Udara

Pasal 28

(1) Prasarana transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a meliputi untuk kepentingan militer dan komersial di Bandara Abdulrahman Saleh.

(2) Bandara Abdulrahman Saleh merupakan bandara pusat penyebaran tersier.

(3) Rencana pengembangan pelayanan dilakukan dengan memperpanjang run way sehingga pesawat berbadan lebih besar dapat mendarat.

(4) Rencana pengembangan jalur penerbangan ditingkatkan ke segenap pelosok bandara yang ada di Indonesia dengan membuka rute Malang - Jakarta, rute Malang - Denpasar, dan rute Malang - Balikpapan.

(5) Rencana penanganan dan pengelolaan kawasan bandar udara, meliputi:

  • Peningkatan kondisi landasan pacu berupa pemanjangan landasan pacu sebesar 300 - 500 meter diperlukan untuk meningkatkan jenis pesawat yang mampu mendarat, yakni diarahkan untuk pesawat jenis Air Bus dan Boeing 737 seri di atas 200;
  • Penataan kawasan di sekitarnya khususnya terkait dengan jenis penggunaan lahan, intensitas penggunaan dan ketinggian bangunan; serta
  • Untuk keselamatan penerbangan diperlukan ruang bebas hambatan dalam bentuk bidang kerucut di sekeliling landasan pacu yang berfungsi sebagai areal/ ruang manuver pesawat, dan bidang transisi sepanjang 4.000 meter dari ujung landasan pacu yang diperlukan untuk keselamatan pesawat saat lepas landas (take off) dan mendarat (landing).

 

Paragraf 5

Rencana Sistem Jaringan Prasarana Telematika

Pasal 29

(1) Sistem jaringan prasarana telematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b adalah perangkat komunikasi dan pertukaran informasi yang dikembangkan untuk tujuan-tujuan pengambilan keputusan di ranah publik ataupun privat.

(2) Prasarana telematika yang dikembangkan, meliputi:

  • Sistem kabel;
  • Sistem seluler; dan
  • Sistem satelit.

(3) Rencana pengembangan prasarana telematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terus ditingkatkan perkembangannya hingga mencapai pelosok wilayah yang belum terjangkau sarana prasarana telematika untuk mendorong kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

(4) Rencana penyediaan infrastruktur telematika, berupa tower BTS (Base Transceiver Station) secara bersama-sama.

(5) Untuk meningkatkan pelayanan di wilayah terpencil, pemerintah memberi dukungan dalam pengembangan kemudahan jaringan telematika.

(6) Arahan pengelolaan berada di bawah otorita tersendiri sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, antara lain meliputi:

  • Menerapkan teknologi telematika berbasis teknologi modern;
  • Pembangunan teknologi telematika pada wilayah-wilayah pusat pertumbuhan; serta
  • Membentuk jaringan telekomunikasi dan informasi yang menghubungkan setiap wilayah pertumbuhan dengan ibukota daerah;
  • Mengarahkan untuk memanfaatkan secara bersama pada satu tower BTS untuk beberapa operator telepon seluler dengan pengelolaan secara bersama pula.

(7) Penjabaran dari setiap butir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) akan diatur dalam Peraturan Daerah secara tersendiri

 

Paragraf 6

Rencana Sistem Jaringan Prasarana Sumber Daya Air dan Pemanfaatan Sumber Air tanah

Pasal 30

(1) Rencana sistem jaringan prasarana sumber daya air dan pemanfaatan sumber air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c meliputi rencana sistem jaringan sumber daya air, fungsi dan pelayanan prasarana sumber daya air, pemanfaatan air tanah, dan pemanfaatan air sumber.

(2) Rencana sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jaringan air bersih (PDAM) dan irigasi.

(3) Pengembangan prasarana sumber daya air untuk air bersih diarahkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber air permukaan dan sumber air tanah.

(4) Pemenuhan kebutuhan akan air bersih dan irigasi dilakukan dengan peningkatan jaringan sampai ke wilayah yang belum terjangkau, sedangkan irigasi dengan peningkatan saluran dari sistem setengah teknis dan sederhana ditingkatkan menjadi irigasi teknis.

(5) Upaya penanganan untuk memenuhi kebutuhan akan air bersih yaitu dengan peningkatan sarana dan prasarana pendukung seperti pipa, tandon, reservoir, dan prasarana pendukung lainnya.

(6) Sistem jaringan sumber daya air utama adalah Daerah Aliran Sungai Brantas sebagai Wilayah Sungai Strategis Nasional.

(7) Kebutuhan air irigasi pada wilayah Daerah dibagi menurut unit pelayanan lokal (UPTD) yaitu UPTD Pujon, Malang, Singosari, Tumpang, Bululawang, Gondanglegi, Turen, Kepanjen, dan Ngajum.

(8) Upaya penanganan untuk meningkatkan layanan fasilitas air bersih dilakukan dengan cara:

  • Perlindungan terhadap sumber-sumber mata air dan daerah resapan air;
  • Perluasan daerah aliran, baik itu saluran irigasi, serta Daerah Aliran Sungai;
  • Mencegah terjadinya pendangkalan terhadap saluran irigasi;
  • Pembangunan dan perbaikan pintu-pintu air.

(9) Pemanfaatan air sumber untuk kepentingan air minum dan irigasi atau untuk berbagai pemanfaatan yang lainnya, yaitu sumber air di Wendit dan sumber Maguan di Ngajum, dilakukan dengan cara:

a. Pengaturan dalam bentuk kerjasama dengan proporsi yang seimbang.

b. Pengaturan komposisi antar wilayah dan pengaturan untuk kebutuhan irigasi sehingga tidak terjadi kekurangan air bagi sawah beririgasi teknis dan setengah teknis.

(10) Pengembangan waduk, dam dan embung serta pompanisasi terkait dengan pemanfaatan sumber air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan mempertimbangkan:

  • Daya dukung sumber daya air;
  • Kekhasan dan aspirasi daerah serta masyarakat setempat;
  • Kemampuan pembiayaan; serta
  • Kelestarian keanekaragaman hayati dalam sumber air.

(11) Pengembangan waduk, dam dan embung serta pompanisasi terkait dengan pemanfaatan sumber air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan meliputi:

  • Dam Selorejo di Kecamatan Ngantang;
  • Dam Sutami di Kecamatan Sumberpucung;
  • Dam Lahor di Kecamatan Sumberpucung;
  • Dam Trap Sewu di Kecamatan Tirtoyudo;
  • Bendungan Sengguruh di Kecamatan Kepanjen;
  • Bendungan Karangkates di Kecamatan Sumberpucung;serta
  • Waduk Kali Genteng di Kecamatan Dampit.

(12) Area lahan beririgasi teknis harus dipertahankan agar tidak berubah fungsi menjadi peruntukan yang lain, jika areal tersebut terpaksa harus berubah fungsi maka disediakan lahan areal baru yang menggantikannya dengan luasan minimal sama ditambah dengan biaya investasi yang telah ditanamkan di lokasi tersebut.

(13) Rencana pengelolaan sumber daya air, meliputi:

  • Pembangunan prasarana sumber daya air;
  • Semua sumber air baku dari dam, embung, waduk, telaga, bendungan serta sungai-sungai klasifikasi I - IV yang airnya dapat dimanfaatkan secara langsung dan dikembangkan untuk berbagai kepentingan;
  • Zona pemanfaatan DAS dilakukan dengan membagi tipologi DAS berdasarkan tipologinya; serta
  • Penetapan zona pengelolaan sumber daya air sesuai dengan keberadaan wilayah sungai tersebut pada zona kawasan lindung tidak diizinkan pemanfaatan sumber daya air untuk fungsi budidaya, termasuk juga untuk penambangan.
  • Kajian kemampuan cadangan air tanah disertai dengan AMDAL jika akan melakukan eksplorasi dan eksploitasi.

 

Paragraf 7

Rencana Sistem Jaringan Prasarana Energi

Pasal 31

(1) Rencana sistem jaringan prasarana energi sebagaimana tertuang dalam Pasal 23 huruf d meliputi energi listrik dan energi lainnya.

(2) Sumber daya energi adalah sebagian dari sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi dan atau energi baik secara langsung maupun dengan proses konservasi atau transportasi.

(3) Pengembangan sarana untuk pengembangan listrik meliputi:

  • Pengembangan pembangkit listrik, PLTU Trap Sewu, PLTU Karangkates, dan PLTU Sengguruh
  • Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) di Kecamatan Kepanjen dan Kecamatan Pakis

(4) Pengembangan pelayanan energi listrik, meliputi:

  • Peningkatan daya energi listrik pada daerah-daerah pusat pertumbuhan dan daerah pengembangan berupa pembangunan dan penambahan gardu-gardu listrik;
  • Penambahan dan perbaikan sistem jaringan listrik pada daerah-daerah yang belum terlayani, utamanya bagi sekitar 25,64 % Kepala Keluarga yang belum memperoleh pelayanan energi listrik yang bersumber dari Perusahaan Listrik Negara (PLN); serta
  • Meningkatkan dan mengoptimalkan pelayanan listrik sehingga terjadi pemerataan pelayanan di seluruh wilayah daerah, sehingga dapat diasumsikan bahwa setiap Kepala Keluarga akan memperoleh layanan jaringan listrik, sehingga tidak ada masyarakat yang belum terlayani.

(5) Rencana pengelolaan sumber daya energi adalah untuk memenuhi kebutuhan listrik dan energi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain meliputi:

  • Membatasi kegiatan pengembangan di sekitar lokasi SUTT dan SUTET;
  • Menetapkan areal konservasi di sekitar lokasi SUTT dan SUTET yaitu sekitar 20 meter pada setiap sisi tiang listrik untuk mencegah terjadinya gangguan kesehatan bagi masyarakat; serta
  • Menetapkan sempadan SUTT 66 kv tanah datar dan sempadan SUTT 150 kv tanah datar.

 

Paragraf 8

Rencana Sistem Jaringan Prasarana Lingkungan

Pasal 32

(1) Rencana sistem jaringan prasarana lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e meliputi pengadaan taman dan hutan untuk pengawetan tanah, udara dan air, arahan penanganan dan pemeliharaan lingkungan.

(2) Upaya penanganan persampahan di wilayah perkotaan Daerah meliputi pengembangan:

  • Tempat Pemrosesan Akhir yang dikelola bersama untuk kepentingan antar wilayah, baik dalam skala regional dan skala wilayah pengembangan Kabupaten Malang;
  • Tempat Pemrosesan Akhir Regional untuk menampung dan mengelola sampah yaitu di Kecamatan Wagir (berbatasan langsung dengan Tempat Pembuangan Akhir Supiturang milik Kota Malang); serta
  • Tempat pengelolaan limbah industri B3 dan non B3 di kawasan industri Jabung dan Sumbermanjing Wetan.

(3) Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana lingkungan yang digunakan lintas wilayah administratif, adalah:

  • Kerjasama antar wilayah dalam hal pengelolaan dan penanggulangan masalah sampah terutama di wilayah perkotaan;
  • Pengalokasian tempat pemrosesan akhir sesuai dengan persyaratan teknis;
  • Pengolahan dilaksanakan dengan teknologi ramah lingkungan sesuai dengan kaidah teknis; serta
  • Pemilihan lokasi untuk prasarana lingkungan harus sesuai dengan daya dukung lingkungan.

(4) Upaya penanganan permasalahan limbah khusus rumah tangga dibedakan menurut wilayah perkotaan dan perdesaan, yaitu:

  • Pada wilayah perkotaan pengembangan sanitasi diarahkan kepada pemenuhan fasilitas septic tank pada masing-masing Kepala Keluarga; serta
  • Pada wilayah perdesaan penanganan limbah khusus rumah tangga dapat dikembangkan fasilitas sanitasi pada setiap Kepala Keluarga serta fasilitas sanitasi umum.

 

BAB IV

 RENCANA POLA RUANG WILAYAH

Bagian Pertama

Umum

Pasal 33

Rencana pola ruang wilayah menggambarkan rencana sebaran kawasan lindung dan kawasan budidaya.

 

Bagian Kedua

Rencana Pola Pelestarian Kawasan Lindung

Pasal 34

 

Pola ruang untuk kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, yaitu meliputi:

  1. Kawasan yang memberi perlindungan kawasan bawahannya;
  2. Kawasan perlindungan setempat;
  3. Kawasan suaka alam;
  4. Kawasan pelestarian alam;
  5. Kawasan bencana alam;
  6. Kawasan lindung geologi; serta
  7. Kawasan lindung lainnya.

 

 Pasal 35

  1. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, meliputi:
    1. Kawasan lindung; dan
    2. Kawasan resapan air.
  2. Kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitarnya maupun kawasan bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi serta memelihara kesuburan tanah.
    1. Pelestarian kawasan lindung memiliki arti yang sangat penting dalam menjaga kualitas air sungai, ketersediaan air sungai, serta pelestarian berbagai flora dan fauna sepanjang DAS termasuk peningkatan produktivitas lahan; serta
    2. Upaya penanganan/pengelolaan kawasan lindung, melalui:
      1. Peningkatan fungsi lindung pada area yang telah mengalami alih fungsi melalui pengembangan vegetasi tegangan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air;
      2. Perluasan kawasan lindung di wilayah Taman Nasional Bromo-Tengger-Semeru dan Taman Hutan Raya R. Soeryo, terutama pada area yang mengalami alih fungsi;
      3. Pengembalian berbagai rona awal sehingga kehidupan satwa langka dan dilindungi dapat lestari;
      4. Percepatan rehabilitasi lahan yang mengalami kerusakan;
      5. Peningkatan fungsi lahan melalui pengembangan hutan rakyat yang memberikan nilai ekonomi melalui pengambilan hasil buah bukan kayu, sehingga pola ini memiliki kemampuan perlindungan seperti hutan terutama di area gunung Anjasmoro, pegunungan Kawi dan Kelud; serta
      6. Meningkatkan kegiatan pariwisata alam (misalnya mendaki gunung, outbond, camping) terutama di Taman Nasional Bromo-Tengger-Semeru dan Taman Hutan Raya R. Soeryo, sekaligus menanamkan gerakan cinta alam.
  3. Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah daerah yang memiliki kemampuan tinggi meresapkan air hujan, sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akuiver) yang berguna sebagai penyedia sumber air
    1. Terletak di Kecamatan Poncokusumo, Kecamatan Tumpang, Kecamatan Jabung, Kecamatan Pujon, Kecamatan Ngantang, Kecamatan Singosari, Kecamatan Dau dan Kecamatan Kasembon, hutan di Taman Nasional Bromo-Tengger-Semeru (TN-BTS), hutan di Taman Hutan Raya R. Soeryo, Gunung Anjasmoro, Pegunungan Kawi, dan hutan di daerah Kelud, seluas 38.688,46 Ha;
    2. Peningkatan manfaat lindung pada kawasan resapan air dilakukan dengan cara:
      1. Pembuatan sumur-sumur resapan;
      2. Pengendalian hutan dan tegakan tinggi pada wilayah-wilayah hulu; serta
      3. Pengolahan sistem terasering dan vegetasi yang mampu menahan dan meresapkan air.
    3. Upaya penanganan/pengelolaan kawasan resapan air, melalui:
      1. Peningkatan fungsi lindung pada area yang telah mengalami alih fungsi melalui pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah;
      2. Perluasan kawasan lindung di wilayah Taman Nasional Bromo-Tengger-Semeru dan Taman Hutan Raya R. Soeryo terutama pada area yang mengalami alih fungsi;
      3. Percepatan rehabilitasi lahan yang mengalami kerusakan;
      4. Peningkatan fungsi lahan melalui pengembangan hutan rakyat yang memberikan nilai ekonomi melalui pengambilan hasil buah bukan kayu, dan vegetasi yang menjadi tempat kehidupan berbagai satwa;
      5. Peningkatan kegiatan pariwisata alam (misalnya mendaki gunung, outbond, camping) terutama di Taman Nasional Bromo-Tengger-Semeru dan Taman Hutan Raya R. Soeryo sekaligus menanamkan gerakan cinta alam; serta
      6. Pengolahan tanah secara teknis (misalnya membuat embung, cekungan tanah, bendung) sehingga kawasan ini memberikan kemampuan peresapan air yang lebih tinggi.

 

Pasal 36

  1.  Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b, meliputi:
    1. Kawasan sempadan pantai;
    2. Kawasan sempadan sungai;
    3. Kawasan sekitar danau/waduk;
    4. Kawasan sekitar mata air; serta
    5. Kawasan sempadan irigasi.
  2. Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah kawasan sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai, meliputi:
    1. Perlindungan hutan bakau (mangrove) pada Pantai Sipelot dan Pantai Tamban;
    2. Perlindungan terumbu karang di sepanjang kawasan pesisir khususnya di Pulau Sempu, Pantai Tambakasri, Pantai Wonogoro, Pantai Tamban dan Pantai Kondang Ikan;
    3. Perlindungan rumput laut atau padang lamun di Pantai Kondangmerak;
    4. Perlindungan kawasan estuaria sebagai tempat pertemuan sungai dan laut hampir di setiap Kecamatan; serta
    5. Upaya penanganan/pengelolaan kawasan sempadan pantai, melalui:
      1. Perlindungan kawasan sempadan pantai 100 meter dari pasang tertinggi sehingga dilarang mengadakan alih fungsi lindung yang menyebabkan kerusakan kualitas pantai;
      2. Pada sempadan pantai dan sebagian kawasan pantai yang merupakan pesisir terdapat ekosistem bakau, terumbu karang, padang lamun, dan estuaria harus dilindungi dari kerusakan;
      3. Hutan bakau yang ada di sekitar pulau sempu dan pantai tamban di Kecamatan Sumbermanjing Wetan, serta Pantai Kondangmerak di Kecamatan Bantur, alih fungsi bakau untuk tambak diizinkan maksimum 20% dari optimum luas hutan bakau. Pada kawasan yang potensial untuk dilakukan penanaman bakau, maka dilakukan penanaman sehingga menambah area bakau di daerah;
      4. Beberapa pantai seperti Sendangbiru, Kondangmerak, Bajulmati, Jonggringsaloko dapat dikembangkan terumbu karang buatan untuk meningkatkan fungsi ekologis pesisir;
      5. Pengembangan kawasan sepanjang pantai yang termasuk sebagai kawasan lindung namun memiliki fungsi sebagai kawasan budidaya seperti permukiman perkotaan dan perdesaan, pariwisata, pelabuhan, pertahanan dan keamanan, serta kawasan lainnya, dilakukan sesuai dengan peruntukan lahan yang telah ditentukan dalam rencana tata ruang kawasan pesisir;
      6. Melakukan sistem peringatan dini terhadap kemungkinan terjadinya bencana;
      7. Memantapkan kawasan lindung di daratan untuk menunjang kelestarian kawasan lindung pantai;
      8. Bangunan di pantai diarahkan di luar sempadan pantai, kecuali bangunan yang harus ada di sempadan pantai seperti dermaga, tower penjaga keselamatan pengunjung pantai;
      9. Menjadikan kawasan lindung sepanjang pantai yang memiliki nilai ekologis sebagai daya tarik wisata dan penelitian; serta
      10. Dalam skala besar diperlukan penetapan zona lindung di pantai Sendangbiru sebagai kota pelabuhan dan industri.
  3. Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah kawasan sepanjang kanan-kiri sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi teknis yang mempunyai manfaat penting untuk melestarikan fungsi sungai.
    1. Terletak pada seluruh Kecamatan yang dilewati oleh Sungai Brantas, Sungai Lesti, Sungai Metro, Kali Genteng, Kali Sumber Bulus, Kali Rejo dan Kali Manjing, seluas 82.674 Ha;
    2. Kriteria penetapan kawasan sempadan sungai adalah:
      1. Perlindungan pada sungai besar di luar kawasan permukiman ditetapkan minimum 100 meter kiri-kanan sungai. Termasuk sungai besar di daerah ini antara lain adalah: Sungai Brantas, Sungai Lesti, Sungai Metro, Kali Genteng, Kali Sumber Bulus, Kali Rejo dan Kali Manjing;
      2. Perlindungan terhadap anak-anak sungai di luar permukiman ditetapkan minimum 50 meter. Termasuk pada wilayah ini adalah seluruh anak Sungai Lesti dan anak Sungai Brantas. Anak-anak sungai dari Sungai Brantas dan Sungai Lesti ini hampir ada pada setiap kecamatan di Daerah; serta
      3. Pada sungai besar dan anak sungai yang melewati kawasan permukiman ditetapkan minimum 15 meter. Kawasan ini hampir ada di setiap kecamatan, bahkan pada sekitar aliran sungai ini banyak yang digunakan untuk keperluan sehari-hari oleh masyarakat setempat.
    3. Upaya penanganan/pengelolaan kawasan sempadan sungai, melalui:
      1. Perlindungan sekitar sungai atau sebagai sempadan sungai sehingga dilarang mengadakan alih fungsi lindung yang menyebabkan kerusakan kualitas air sungai;
      2. Bangunan sepanjang sempadan sungai yang tidak memiliki kaitan dengan pelestarian atau pengelolaan sungai dilarang untuk didirikan;
      3. Sungai yang melintasi kawasan permukiman ataupun kawasan perdesaan dan perkotaan dilakukan re-orientasi pembangunan dengan menjadikan sungai sebagai bagian dari latar depan;
      4. Sungai yang memiliki arus deras dijadikan salah satu bagian dari wisata alam-petualangan seperti arung jeram, outbond, dan kepramukaan;
      5. Sungai yang arusnya lemah dan bukan sungai yang menyebabkan timbulnya banjir dapat digunakan untuk pariwisata; serta
      6. Sempadan sungai yang areanya masih luas dapat digunakan untuk pariwisata melalui penataan kawasan tepian sungai.
  4. (4) Kawasan sekitar danau/waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah kawasan tertentu di sekeliling waduk atau bendungan yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi waduk atau bendungan.
    1. Di Kabupaten Malang ditetapkan 6 (enam) lokasi waduk/bendungan yaitu Bendungan Selorejo di Kecamatan Ngantang, Bendungan Sengguruh di Kecamatan Kepanjen dan perbatasan antara Kecamatan Pagak dan Kecamatan Gondanglegi, Bendungan Karangkates atau Sutami di Kecamatan Sumberpucung, Bendungan Lahor yang berbatasan antara Kecamatan Sumberpucung dan Kabupaten Blitar, Waduk Trap Sewu di Kecamatan Tirtoyudo, dan waduk Kali Genteng di Kecamatan Dampit;
    2. Kriteria penetapan kawasan sekitar danau/waduk adalah daratan sepanjang tepian waduk/bendungan yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik bendungan/waduk antara 50-100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat; serta
    3. Upaya penanganan/pengelolaan kawasan sekitar danau/waduk, melalui:
      1. Perlindungan sekitar waduk/danau untuk kegiatan yang menyebabkan alih fungsi lindung dan menyebabkan kerusakan kualitas sumber air;
      2. Waduk selain untuk irigasi, pengendali air, perikanan, sumber energi listrik juga untuk pariwisata. Untuk itu diperlukan pelestarian waduk beserta seluruh tangkapan air di atasnya;
      3. Waduk yang digunakan untuk pariwisata seperti di Selorejo - Kecamatan Ngantang, Sengguruh - Kecamatan Kepanjen - Kecamatan Pagak, Sutami dan Lahor - Kecamatan Sumberpucung - Kecamatan Kalipare, untuk kepentingan pariwisata diizinkan membangun selama tidak mengurangi kualitas tata air yang ada;
      4. Pengembangan tanaman perdu, tanaman tegakan tinggi, dan penutup tanah atau ground cover untuk melindungi pencemaran dan erosi terhadap air; serta
      5. Membatasi dan tidak boleh menggunakan lahan secara langsung untuk bangunan yang tidak berhubungan dengan konservasi waduk.
  5. Kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah kawasan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting mempertahankan kelestarian fungsi mata air.
    1. Meliputi mata air Wendit - Kecamatan Pakis, Sumber Maguan - Kecamatan Ngajum, Sumber Jenon - Kecamatan Tajinan, Wringinsongo - Kecamatan Tumpang, Ubalan - Kecamatan Turen, dan sumber air lainnya;
    2. Kriteria penetapan kawasan sekitar mata air adalah perlindungan sekurang-kurangnya dengan jari-jari 200 meter di sekitar mata air; serta
    3. Upaya penanganan/pengelolaan kawasan sekitar mata air, melalui:
      1. Perlindungan sekitar mata air untuk kegiatan yang menyebabkan alih fungsi lindung dan menyebabkan kerusakan kualitas sumber air;
      2. Pembuatan sistem saluran bila sumber dimanfaatkan untuk air minum atau irigasi;
      3. Sumber air seperti di Wendit, Sumber Maguan, Sumber Jenon, Wringinsongo, Ubalan, dan sumber air lainnya, selain sebagai sumber air minum dan irigasi juga digunakan untuk pariwisata, peruntukkannya diizinkan selama tidak mengurangi kualitas tata air yang ada. Penggunaan sumber air untuk rekreasi dan renang, perlu dibuat kolam tersendiri;
      4. Pengembangan tanaman perdu, tanaman tegakan tinggi, dan penutup tanah atau ground cover untuk melindungi pencemaran dan erosi terhadap air; serta
      5. Membatasi dan tidak boleh menggunakan lahan secara langsung untuk bangunan yang tidak berhubungan dengan konservasi mata air.
  6. Kawasan sempadan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah kawasan sepanjang kanan-kiri saluran irigasi teknis dan setengah teknis, baik irigasi bertangggul maupun tidak.
    1. Terletak pada kecamatan yang memiliki saluran irigasi teknis dan setengah teknis
    2. Kriteria penetapan kawasan sempadan irigasi adalah:
      1. Perlindungan pada irigasi teknis baik di dalam maupun di luar permukiman ditetapkan minimum 10 meter kiri-kanan saluran;
      2. Pada kawasan konservasi ini dimungkinkan adanya jalan inspeksi untuk pengontrolan saluran dengan lebar jalan minimum 4 meter;
      3. Perlindungan pada irigasi setengah teknis baik di dalam maupun di luar permukiman ditetapkan minimum 6 meter kiri-kanan saluran; serta
      4. Pada kawasan konservasi ini dimungkinkan adanya jalan inspeksi untuk pengontrolan saluran dengan lebar jalan minimum 3 meter.
    3. Upaya penanganan/pengelolaan kawasan sempadan irigasi, melalui:
      1. Perlindungan sekitar saluran irigasi atau sempadan saluran irigasi sehingga dilarang mengadakan alih fungsi lindung yang menyebabkan kerusakan kualitas air irigasi;
      2. Bangunan sepanjang sempadan irigasi yang tidak memiliki kaitan dengan pelestarian atau pengelolaan irigasi dilarang untuk didirikan;
      3. Saluran irigasi yang melintasi kawasan permukiman ataupun kawasan perdesaan dan perkotaan yang tidak langsung mengairi sawah maka keberadaannya dilestarikan dan dilarang untuk digunakan sebagai fungsi drainase;
      4. Melestarikan kawasan sumber air untuk melestarikan debit irigasi;
      5. Perlindungan sekitar mata air untuk kegiatan yang menyebabkan alih fungsi lindung dan menyebabkan kerusakan kualitas sumber air; serta
      6. Pembuatan sistem saluran bila sumber dimanfaatkan untuk air minum atau irigasi.

 

Pasal 37

  1. Kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c, meliputi kawasan cagar alam.
  2. Cagar alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami, meliputi:
    1. Cagar Alam Pulau Sempu, di Kecamatan Sumbermanjing Wetan;
    2. Upaya penanganan/pengelolaan kawasan cagar alam, melalui:
      1. Perlindungan dan pelestarian keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya;
      2. Mempertahankan fungsi ekologis kawasan alami baik biota maupun fisiknya melalui upaya pencegahan pemanfaatan kawasan pada kawasan suaka alam dan upaya konservasi;
      3. Peningkatan kegiatan konservasi dan rehabilitasi yang berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dari ancaman kepunahan yang disebabkan oleh kegiatan alam maupun manusia;
      4. Pada kawasan hutan yang berfungsi sebagai cagar alam yang mengalami perubahan fungsi, maka dilakukan pembatasan pengembangan, pengembalian rona awal, disertai pengawasan yang ketat terhadap penetapan fungsi kawasan; serta
      5. Kawasan cagar alam Pulau Sempu di Kecamatan Sumbermanjing Wetan memiliki keanekaragaman satwa yang harus dilindungi. Mengingat lokasi Pulau Sempu berhadapan dengan Sendangbiru yang akan dijadikan pelabuhan nasional - internasional dan kawasan industri, maka pada tepi Pantai Sendangbiru harus dilindungi dari berbagai pencemaran dan alih fungsi lahan sehingga kelestarian satwa di Pulau Sempu tetap terjaga.

 

Pasal 38

  1. Kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d, merupakan kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, meliputi:
    1. Taman Nasional;
    2. Taman Hutan Raya;
    3. Daya Tarik Wisata Alam; dan
    4. Cagar Budaya.
  2. Taman Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
    1. Terletak di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TN-BTS) di Kecamatan Poncokusumo, Taman Hutan Raya (Tahura) R. Soeryo di Kecamatan Pujon, Gunung Kawi di Kecamatan Wonosari dan Kecamatan Ngajum, Gunung Kelud di Kecamatan Ngantang, seluas 58.522,1 Ha atau 16,86 % dari luas Daerah;
    2. Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dan Taman Hutan Raya R. Soeryo merupakan kawasan lindung nasional;
    3. Perlindungan terhadap Taman Nasional dilakukan untuk pengembangan pendidikan terhadap satwa dan fauna tertentu, peningkatan kualitas lingkungan bagi wilayah sekitarnya serta perlindungan lingkungan dari pencemaran; serta
    4. Upaya penanganan/pengelolaan kawasan Taman Nasional adalah mengingat fungsinya sebagai kawasan lindung, maka keberadaannya dilindungi.
  3. Taman Hutan Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
    1. Taman Hutan Raya R. Soeryo di Kecamatan Pujon, Kecamatan Karangploso, Kecamatan Singosari, Kecamatan Ngantang, Kecamatan Kasembon dan Kecamatan Lawang;
    2. Perlindungan terhadap Taman Hutan Raya dilakukan untuk pengembangan pendidikan terhadap satwa dan fauna tertentu, peningkatan kualitas lingkungan bagi wilayah sekitarnya serta perlindungan lingkungan dari pencemaran; serta
    3. Upaya penanganan/pengelolaan kawasan Taman Hutan Raya adalah mengingat fungsinya sebagai kawasan lindung, maka keberadaannya dilindungi.
  4. Daya Tarik Wisata Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
    1. Daya Tarik Wisata Alam Coban Rondo di Kecamatan Pujon;
    2. Daya Tarik Wisata Alam Coban Glotak di Kecamatan Wagir; dan
    3. Daya Tarik Wisata Alam Coban Jahe di Kecamatan Jabung.
    4. Perlindungan terhadap Daya Tarik Wisata Alam dilakukan untuk kebutuhan berwisata yang didukung oleh arsitektur bentang alam yang baik; serta
    5. Upaya penanganan/pengelolaan kawasan Daya Tarik Wisata Alam adalah mengingat fungsinya sebagai kawasan lindung, maka keberadaannya dilindungi.
  5. Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
    1. Candi Kidal di Kecamatan Tumpang;
    2. Candi Jago di Kecamatan Tumpang;
    3. Candi Singosari di Kecamatan Singosari;
    4. Stupa Sumberawan di Kecamatan Singosari;
    5. Candi Badut di Kecamatan Dau;
    6. Petilasan dan Pesarean Gunung Kawi di Kecamatan Wonosari; serta
    7. Pelestarian bangunan pabrik gula.
    8. Perlindungan terhadap Cagar Budaya dilakukan untuk pengembangan kawasan dengan fungsi pendidikan dan ilmu pengetahuan.
    9. Penetapan kawasan yang dilestarikan baik di perkotaan maupun perdesaan di sekitar benda cagar budaya, juga menjadikan benda cagar budaya sebagai orientasi bagi pedoman pembangunan pada kawasan sekitarnya.
    10. Upaya penanganan/pengelolaan kawasan Cagar Budaya Raya adalah mengingat fungsinya sebagai kawasan lindung, maka keberadaannya dilindungi.
      1. Pada kawasan sekitar candi harus dikonservasi untuk kelestarian dan keserasian benda cagar budaya, berupa pembatasan pembangunan, pembatasan ketinggian, dan menjadikan candi tetap terlihat dari berbagai sudut pandang;
      2. Candi juga memiliki nilai wisata dan penelitian/pendidikan, sehingga diperlukan pengembangan jalur wisata yang menjadikan candi sebagai salah satu daya tarik wisata yang menarik dan menjadi salah satu tujuan atau obyek penelitian benda purbakala dan tujuan pendidikan dasar-menengah;
      3. Benda cagar budaya berupa bangunan yang fungsional, seperti pabrik gula, perumahan dan berbagai bangunan peninggalan Belanda harus dikonservasi dan direhabilitasi bagi bangunan yang sudah mulai rusak; serta
      4. Penerapan sistem insentif bagi bangunan yang dilestarikan dan pemberlakuan sistem disinsentif bagi bangunan yang mengalami perubahan fungsi.

 

Pasal 39

  1. Kawasan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf e, meliputi:
    1. Kawasan rawan longsor; dan
    2. Kawasan rawan banjir.
  2. Kawasan rawan longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di:
    1. Kecamatan Ampelgading, Poncokusumo, Donomulyo, Dau, Pujon, Ngantang, Kasembon, Kalipare, Pagak, Bantur, Gedangan, Sumbermanjing Wetan, Singosari, Jabung, Tirtoyudo, Kromengan, dan Pakisaji.
    2. Upaya penanganan/pengelolaan kawasan rawan longsor, meliputi:
      1. Pengembalian fungsi lindung khususnya hutan atau kawasan yang mendukung perlindungan seperti perkebunan tanaman keras dan memiliki kerapatan tanaman yang tinggi;
      2. Mengingat di daerah banyak alih fungsi lahan lindung yang memiliki kemampuan mendukung perlindungan kawasan maka diperlukan pengelolaan bersama antara pemerintah atau PTP dengan masyarakat baik dalam mengelola hutan maupun perkebunan; serta
      3. Pada Daerah Aliran Sungai yang umumnya memiliki kontur tajam atau terjal juga merupakan kawasan yang mudah terkena longsor, untuk ini diperlukan pengelolaan DAS dengan membuat terasering dan penanaman tanaman keras produktif bersama masyarakat.
  3. Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
    1. Kawasan sekitar DAS Brantas, DAS Metro dan DAS Lesti.
    2. Upaya penanganan/pengelolaan kawasan rawan banjir, meliputi:
      1. Melestarikan kawasan lindung dan kawasan hulu sungai;
      2. Pembuatan sumur resapan di kawasan perkotaan dan perdesaan, kawasan pertanian yang dilengkapi dengan embung, bendung maupun cek dam, dan pembuatan bendungan baru; serta
      3. Membuat saluran pembuangan yang terkoneksi dengan baik pada jaringan primer, sekunder maupun tersier, serta tidak menyatukan fungsi irigasi untuk drainase.

 

Pasal 40

  1. Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf f di Kabupaten Malang meliputi:
    1. kawasan rawan bencana alam geologi; dan
    2. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.
  2. Kawasan rawan bencana alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
    1. Kawasan rawan letusan gunung berapi;
    2. Kawasan rawan gempa bumi;
    3. Kawasan rawan gerakan tanah;
    4. Kawasan yang terletak di zona patahan aktif; dan
    5. Kawasan rawan tsunami;
  3. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
    1. Kawasan imbuhan air tanah; dan
    2. Sempadan mata air.
  4. Kawasan rawan letusan gunung berapi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
    1. Sekitar pegunungan Semeru di Kecamatan Poncokusumo;
    2. Sekitar Gunung Kelud di sebagian Kecamatan Ngantang;
    3. Gunung Butak di sebagian Kecamatan Dau dan sebagian Kecamatan Wagir;
    4. Gunung Bromo di sebagian Kecamatan Poncokusumo; serta
    5. Upaya penanganan/pengelolaan kawasan rawan bencana letusan gunung berapi, meliputi:
      1. Sekitar rawan bencana letusan gunung berapi harus diadakan perlindungan dengan menyediakan saluran aliran lahar cair; serta
      2. Pada kawasan yang diindikasikan sebagai kawasan terkena bencana letusan gunung api sebagai kawasan bahaya I, bahaya II dan bahaya III, serta kawasan aliran lahar dilarang untuk digunakan sebagai kegiatan sehari-hari masyarakat terutama untuk permukiman.
  5. Kawasan rawan gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
    1. Kecamatan Gedangan;
    2. Kecamatan Sumbermanjing Wetan;
    3. Kecamatan Dampit;
    4. Kecamatan Tirtoyudo; dan
    5. Kecamatan Ampelgading.
    6. Upaya penanganan/pengelolaan kawasan rawan gempa bumi meliputi:
      1. Penggunaan konstruksi kayu dalam mendirikan bangunan;
      2. Tidak mendirikan bangunan/hunian di topografi kelerengan; dan
      3. Penyediaan alat komunikasi untuk memperoleh informasi peringatan dini.
  6. Kawasan rawan gerakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
    1. Kecamatan Ampelgading;
    2. Kecamatan Tirtoyudo; dan
    3. Kecamatan Sumbermanjing Wetan.
    4. Upaya penanganan/pengelolaan kawasan rawan gerakan tanah meliputi:
      1. Tidak mendirikan bangunan maupun hunian pada area yang rawan gerakan tanah; dan
      2. Pengefektifan sistem peringatan dini jika sewaktu-waktu terjadi gerakan tanah yang bisa mengancam keselamatan masyarakat.
  7. Kawasan yang terletak di zona patahan aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi:
    1. Kecamatan Gedangan;
    2. Kecamatan Sumbermanjing Wetan;
    3. Kecamatan Dampit;
    4. Kecamatan Tirtoyudo; dan
    5. Kecamatan Ampelgading.
    6. Upaya penanganan/pengelolaan kawasan yang terletak di zona patahan aktif meliputi:
      1. Pengaturan ketat dalam penggunaan lahan di kawasan yang terletak di zona patahan aktif;
      2. Pengaturan kegiatan manusia di kawasan yang terletak di zona patahan aktif agar terhindar dari bencana yang sewaktu-waktu bisa terjadi;
      3. Perencanaan sistem dan pelatihan peringatan dini serta evakuasi.
  8. Kawasan rawan tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, meliputi:
    1. Seluruh pantai di bagian selatan Kabupaten Malang.
    2. Upaya penanganan/pengelolaan daerah rawan tsunami, meliputi:
      1. Penanaman hutan bakau pada kawasan yang potensial;
      2. Pengembangan fungsi lindung pada kawasan sepanjang sempadan pantai;
      3. Pembatasan permukiman perkotaan dan perdesaan dan kegiatan masyarakat pada kawasan yang datar dan berdekatan dengan pantai, dan mengarahkan permukiman sejauh 1 km dari garis pantai;
      4. Pada kawasan yang terletak atau berdekatan dengan pantai seperti di Sendangbiru, Tamban, Kondangmerak, harus dikembangkian dengan kaidah tata bangunan yang bisa meredam dan mengarahkan tata air jika terjadi tsunami. Kawasan permukiman ini juga harus dilengkapi dengan kawasan untuk evakuasi dalam waktu singkat; serta
      5. Pengembangan dan pelatihan atau simulasi peringatan dini bila terjadi bencana khususnya tsunami.
  9. Kawasan imbuhan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
    1. Seluruh kawasan hutan lindung di Kabupaten Malang yang terdiri atas: Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TN-BTS) di Kecamatan Poncokusumo, Taman Hutan Raya (Tahura) R. Soeryo di Kecamatan Pujon, Gunung Kawi di Kecamatan Wonosari dan Kecamatan Ngajum, Gunung Kelud di Kecamatan Ngantang.
    2. Upaya penanganan/pengelolaan kawasan imbuhan air tanah meliputi:
      1. Pengawasan dan pengendalian secara ketat dalam penggunaan lahan, khususnya area terbangun, agar memenuhi syarat perlindungan;
      2. Melakukan beberapa upaya untuk menjaga kualitas imbuhan air tanah, diantaranya melalui kegiatan pembuatan sumur imbuhan air tanah, pembuatan kolam sebagai pemasok imbuhan air tanah, pertamanan dan penghijauan, pengadaan sistem buangan limbah dan sistem buangan air kotor yang terpusat, pengelolaan limbah cair sebelum di buang ke perairan umum atau sungai, serta pemasokan air bersih dari air permukaan bukan dari air tanah.
  10. Kawasan sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
    1. Mata air Wendit - Kecamatan Pakis, Sumber Maguan – Kecamatan Ngajum, Sumber Jenon - Kecamatan Tajinan, Wringinsongo - Kecamatan Tumpang, Ubalan - Kecamatan Turen, dan sumber air lainnya;
    2. Kriteria penetapan kawasan sempadan mata air adalah sekurang-kurangnya dengan jari-jari 200 meter di sekitar mata air; serta
    3. Upaya penanganan/pengelolaan kawasan sempadan mata air, melalui:
      1. Perlindungan terhadap kawasan sempadan mata air dari berbagai kegiatan dan bahan-bahan yang dapat menyebabkan kerusakan kualitas dan mencemari sumber mata air maupun kondisi fisik kawasan sekitarnya;
      2. Penggunaan sumber air seperti di Wendit, Sumber Maguan, Sumber Jenon, Wringinsongo, Ubalan, dan sumber air lainnya, selain sebagai sumber air minum dan irigasi juga untuk pariwisata, diizinkan selama tidak mengurangi kualitas tata air yang ada. Penggunaan sumber air untuk rekreasi dan renang perlu dibuat kolam tersendiri;
      3. Pengembangan tanaman keras, tanaman perdu, tanaman tegakan tinggi, dan penutup tanah (ground cover) untuk melindungi kawasan dari pencemaran dan longsor;
      4. Pengaturan penggunaan lahan, terutama bangunan di kawasan yang tidak berhubungan langsung dengan konservasi mata air; serta
      5. Pengawasan dan pengendalian secara ketat terhadap penggunaan lahan yang berpeluang terhadap terjadinya alih fungsi lahan di sekitar sempadan mata air.

 

Pasal 41

  1. Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf g meliputi:
    1. Kawasan pengungsian satwa;
    2. Kawasan pantai berhutan bakau; dan
    3. Kawasan hutan kota.
  2. Kawasan pengungsian satwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah tempat hidup dan perkembangbiakan dari suatu jenis satwa yang perlu dilakukan upaya konservasinya, meliputi:
    1. Pulau Sempu di Kecamatan Sumbermanjing Wetan; serta
    2. Kawasan Taman Nasional Bromo-Tengger-Semeru di Kecamatan Jabung, Poncokusumo, Wajak, Ampelgading dan Tirtoyudo;
    3. Taman Hutan Raya R. Soeryo di Kecamatan Pujon, Kecamatan Karangploso, Kecamatan Singosari, Kecamatan Ngantang, Kecamatan Kasembon dan Kecamatan Lawang;
    4. Upaya penanganan/pengelolaan kawasan pengungsian satwa yaitu harus dilakukan pelestarian kawasan, penelitian dan salah satu tujuan wisata alam.
  3. Kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah kawasan pelestarian alam yang dimaksudkan untuk melestarikan hutan bakau sebagai pembentuk ekosistem hutan bakau dan tempat berkembangbiaknya berbagai biota laut disamping sebagai pelindung pantai dan pengikisan air laut, serta pelindung usaha budidaya dibelakangnya, meliputi:
    1. Sepanjang pantai di Kecamatan: Donomulyo, Bantur, Gedangan, Sumbermanjing Wetan, Tirtoyudo dan Ampelgading.
    2. Upaya penanganan/pengelolaan kawasan pantai berhutan bakau yang memiliki fungsi sebagai penyeimbang lingkungan pantai harus dilestarikan, sehingga perlu diperluas melalui reboisasi bakau. Potensi kawasan ini juga untuk tambak dan alih fungsi bakau untuk tambak direncanakan maksimum 20% dari total bakau yang ada.
  4. Kawasan hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah kawasan dalam wilayah perkotaan yang berfungsi untuk memperbaiki dan menjaga iklim mikro maupun nilai estetika, peresapan air, keseimbangan dan keserasian lingkungan fisik kota, serta mendukung pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia, yang diarahkan pada:
    1. wilayah Ibukota Kabupaten dan Ibukota Kecamatan, serta kawasan perkotaan lainnya yang menjadi sasaran pengembangan perindustrian dan permukiman.
    2. upaya penanganan/pengelolaan kawasan hutan kota dilakukan melalui penataan, pemeliharaan dan pelestarian beragam jenis pohon dan tanaman pada hutan kota agar indah, teratur dan estetis, sehingga fungsi hutan kota sebagai paru-paru kota sekaligus sebagai pusat interaksi dapat terus dinikmati oleh seluruh masyarakat. 

 

Bagian Ketiga

Rencana Pengembangan Kawasan Budidaya

Pasal 42

Pola ruang untuk kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, meliputi:

  1. Kawasan hutan produksi;
  2. Kawasan hutan rakyat;
  3. Kawasan pertanian;
  4. Kawasan pertambangan;
  5. Kawasan peruntukan industri;
  6. Kawasan pariwisata;
  7. Kawasan permukiman;
  8. Kawasan pendidikan
  9. Kawasan ruang terbuka hijau (RTH);
  10. Kawasan sektor informal;
  11. Kawasan andalan; serta
  12. Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.

 

Pasal 43

  1. Kawasan hutan produksi seluas 45.239,90 Ha atau 13,51 % dari luas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a, terletak di 24 Kecamatan di seluruh Daerah, yaitu:
    1. Kecamatan Ampelgading;
    2. Kecamatan Bantur;
    3. Kecamatan Dampit;
    4. Kecamatan Dau;
    5. Kecamatan Donomulyo;
    6. Kecamatan Gedangan;
    7. Kecamatan Jabung;
    8. Kecamatan Kalipare;
    9. Kecamatan Karangploso;
    10. Kecamatan Kasembon;
    11. Kecamatan Lawang;
    12. Kecamatan Ngajum;
    13. Kecamatan Ngantang;
    14. Kecamatan Pagak;
    15. Kecamatan Pakisaji;
    16. Kecamatan Poncokusumo;
    17. Kecamatan Pujon;
    18. Kecamatan Singosari;
    19. Kecamatan Sumbermanjing Wetan;
    20. Kecamatan Tirtoyudo;
    21. Kecamatan Tumpang;
    22. Kecamatan Wagir;
    23. Kecamatan Wajak; serta
    24. Kecamatan Wonosari.
  2. Upaya penanganan/pengelolaan kawasan hutan produksi, meliputi:
    1. percepatan reboisasi terhadap tanah-tanah kosong yang ada di dalam kawasan hutan produksi;
    2. meningkatkan fungsi ekologi kawasan hutan produksi dengan menjaga kerapatan dan penutupan tajuk yang optimal, dengan mengusahakan jenis-jenis tanaman kayu-kayuan yang berdaun panjang serta penghasil getah dan buah;
    3. mendorong peran serta masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan produksi melalui Pola Kemitraan Pengelolaan Hutan untuk membuka kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar;
    4. mengefektifkan pengelolaan hutan produksi melalui pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap rencana dan realisasi pemanfaatan hasil hutan; serta
    5. meningkatkan manfaat ekonomi kawasan hutan produksi dengan mengoptimalkan pengolahan hasil hutan kayu dan non kayu sehingga dapat memberikan kesempatan kerja yang lebih banyak bagi masyarakat sekitar hutan.

 

Pasal 44

  1. Kawasan hutan rakyat adalah kawasan yang diarahkan untuk budidaya tanaman kayu-kayuan, baik dengan pola hutan rakyat murni, campuran ataupun agroforestry, yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas lahan dan kelestarian sumber daya hutan, tanah, dan air, serta untuk mendukung kecukupan luas kawasan berhutan, baik dalam skala DAS, Kabupaten, maupun Provinsi.
  2. Kawasan hutan rakyat seluas 33.664 Ha atau 9,70% dari luas Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 42 huruf b terletak di seluruh wilayah Kabupaten Malang yang tersebar pada 33 Kecamatan.
  3. Arahan pengelolaan kawasan hutan rakyat meliputi:
    1. Pembinaan kepada unit manajemen pengelolaan hutan rakyat berbasis masyarakat agar mampu memenuhi tuntutan global atas pengelolaan hutan lestari;
    2. Rehabilitasi dan konservasi kawasan hutan rakyat; serta
    3. Pengembangan luasan hutan rakyat pada lahan marginal atau lahan kritis yang secara teknis lebih sesuai bila dijadikan hutan rakyat.

 

Pasal 45

  1. Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c meliputi:
    1. Kawasan pertanian sawah;
    2. Kawasan tegalan (tanah ladang);
    3. Kawasan pengelolaan lahan kering;
    4. Kawasan perkebunan;
    5. Kawasan hortikultura;
    6. Kawasan peternakan; dan
    7. Kawasan perikanan.
  2. Kawasan pertanian sawah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu:
    1. Lahan sawah irigasi terletak di Kecamatan Dampit, Gondanglegi, Karangploso, Kepanjen, Kromengan, Ngajum, Ngantang, Pagelaran, Pakis, Pakisaji, Poncokusumo, Singosari, Sumberpucung, Tajinan, Tumpang, Turen, Wajak, dan Wonosari.
    2. Sawah beririgasi teknis yang ditetapkan sebagai kawasan lahan berkelanjutan pertanian pangan seluas 33.110,3 Ha.
    3. Sawah beririgasi setengah teknis dan sederhana seluas 12.777,93 Ha.
    4. Upaya penanganan/pengelolaan kawasan pertanian sawah, meliputi:
      1. Sawah beririgasi teknis harus dipertahankan luasannya;
      2. Perubahan fungsi sawah ini hanya diizinkan pada kawasan perkotaan dengan perubahan maksimum 50 % dan sebelum dilakukan perubahan atau alih fungsi harus sudah dilakukan peningkatan fungsi irigasi setengah teknis atau sederhana menjadi teknis dua kali luas sawah yang akan dialihfungsikan dalam pelayanan daerah irigasi yang sama;
      3. Pada kawasan perdesaan alih fungsi sawah diizinkan hanya pada sepanjang jalan utama (arteri, kolektor, lokal primer), dengan besaran perubahan maksimum 20 % dari luasan sawah yang ada, dan harus dilakukan peningkatan irigasi setengah teknis atau sederhana menjadi irigasi teknis, setidaknya dua kali luasan area yang akan diubah dalam pelayanan daerah irigasi yang sama;
      4. Pada sawah beririgasi teknis yang telah ditetapkan sebagai lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan maka tidak boleh dilakukan alih fungsi;
      5. Sawah beririgasi sederhana dan setengah teknis secara bertahap dilakukan peningkatan menjadi sawah beririgasi teknis; serta
      6. Kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian diarahkan untuk meningkatkan produktifitas tanaman pangan dengan mengembangkan kawasan cooperative farming dan hortikultura dengan mengembangkan kawasan good agriculture practices.
  3. Kawasan tegalan (tanah ladang) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terletak di:
    1. Seluruh kecamatan terutama pada daerah yang kurang mendapatkan air dan mengandalkan air hujan (tadah hujan) seluas 113.582,12 Ha atau 32,73 % dari luas Daerah.
    2. Upaya penanganan/pengelolaan kawasan tegalan (tanah ladang), meliputi:
      1. Kawasan pertanian lahan kering secara spesifik dikembangkan dengan memberikan tanaman tahunan yang produktif. Lahan ini diperuntukkan untuk menunjang kehidupan secara langsung untuk rumah tangga masyarakat sehingga memiliki penggunaan lahan campuran seperti palawija, hortikultura maupun penunjang perkebunan dalam skala kecil;
      2. Dalam beberapa hal kawasan ini merupakan kawasan yang boleh dialihfungsikan untuk kawasan terbangun dengan berbagai fungsi, sejauh sesuai dengan rencana detail tata ruang; serta
      3. Alih fungsi lahan tegalan menjadi kawasan terbangun diarahkan meningkatkan nilai ekonomi ruang ataupun pemenuhan kebutuhan fasilitas dan berbagai sarana masyarakat.
  4. Kawasan pengelolaan lahan kering sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terletak di:
    1. Wilayah bagian Timur Selatan, seluas 36.000 Ha atau 10,4 % dari luas Daerah.
    2. Upaya penanganan/pengelolaan kawasan pengelolaan lahan kering, meliputi:
      1. Seperti umumnya lahan kering yang diperuntukkan pengelolaan lahan kering memiliki fungsi campuran umumnya untuk hortikultura dan palawija. Lahan ini diutamakan untuk ditingkatkan fungsinya melalui pengembangan komoditas tanaman keras tegakan tinggi yang memiliki nilai ekonomi tinggi;
      2. Kawasan ini memiliki potensi untuk menunjang ekonomi perdesaan dan wilayah sehingga alih fungsi diizinkan pada beberapa area dengan catatan memiliki nilai tambah yang lebih besar dan sesuai dengan rencana detail tata ruang; serta
      3. Alih fungsi lahan pengelolaan lahan kering menjadi kawasan terbangun diarahkan meningkatkan nilai ekonomi ruang ataupun pemenuhan kebutuhan fasilitas dan berbagai sarana masyarakat.
  5. Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terletak di:
    1. Kecamatan Lawang, Dampit, Sumbermanjing Wetan, Tirtoyudo, Wonosari dan Gondanglegi, seluas 54.834,18 Ha atau 15,8 % dari luas wilayah Daerah.
    2. Upaya pemanfaatan perkebunan antara lain adalah:
      1. Mengembangkan industri pengolahan hasil komoditi;
      2. Pengembangan fasilitas sentra produksi dan pemasaran pada pusat kegiatan ekonomi di Mantung - Kecamatan Pujon;
      3. Pengembangan perkebunan, misalnya merehabilitasi tanaman perkebunan yang rusak (seperti perkebunan teh) atau pada area yang telah mengalami kerusakan yaitu mengembalikan fungsi perkebunan yang telah berubah menjadi peruntukan lainnya, khususnya yang telah berubah menjadi area pertanian tanaman pangan;
      4. Pengembangan kawasan-kawasan yang berpotensi untuk tanaman perkebunan sesuai dengan rencana, seperti kelapa, cengkeh, tembakau, kopi, jahe, panili, teh, dan cokelat;
      5. Pengembangan kawasan-kawasan potensial untuk pertanian pangan lahan kering;
      6. Pengembangan pasar produksi perkebunan; serta
      7. Pengolahan hasil perkebunan terutama dengan membentuk keterikatan antar produk.
    3. Upaya penanganan/pengelolaan kawasan perkebunan, meliputi:
      1. Kawasan perkebunan yang dikembangkan di Kecamatan Lawang dan Kecamatan Singosari tidak boleh dialihfungsikan untuk kegiatan yang lain, dan dapat ditingkatkan perannya sebagai penunjang pariwisata dan penelitian;
      2. Kawasan perkebunan di Kecamatan Wonosari, Ampelgading, Tirtoyudo dan Sumbermanjing Wetan, memiliki fungsi perlindungan kawasan dan sebagian kawasan telah dialihfungsikan menjadi tanaman semusim. Lokasi ini harus dikembalikan menjadi perkebunan kembali dengan melibatkan masyarakat;
      3. Peningkatan pemanfaatan kawasan perkebunan dilakukan melalui peningkatan peran serta masyarakat yang tergabung dalam kawasan masing-masing; serta
      4. Penetapan komoditi tanaman tahunan selain mempertimbangkan kesesuaian lahan, konservasi tanah dan air, juga perlu mempertimbangkan aspek sosial ekonomi dan keindahan/estetika.
  6. Kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terletak di:
    1. Kecamatan: Poncokusumo, Pujon, Ngantang, dan Sumbermanjing Wetan.
    2. Upaya pemanfaatan kawasan hortikultura antara lain adalah:
      1. Pada setiap kawasan sentra produksi di perdesaan akan dilengkapi dengan lumbung desa modern, juga pasar komoditas unggulan;
      2. Pengembangan sistem agropolitan dan pengembangan kawasan perdesaan khususnya pada pusat sentra produksi pertanian;
      3. Pengembangan sektor pertanian untuk kegiatan agribisnis, agrowisata dan industri pengolahan pertanian dari bahan mentah menjadi makanan dan sejenisnya, maka sektor ini harus tetap dipacu dan dikembangkan produksinya secara intensif dan ekstensif; serta
      4. Pengembangan komoditas unggulan dengan pemasaran nasional dan ekspor.
    3. Upaya penanganan/pengelolaan kawasan hortikultura, meliputi:
      1. Kawasan hortikultura sebagai penunjang komoditas unggulan di Daerah dilakukan dengan memperhatikan besaran supply dan permintaan pasar untuk menstabilkan harga produk;
      2. Lebih mengutamakan komoditas yang memiliki nilai ekonomis tinggi dan memiliki kemampuan pemasaran yang luas terutama ekspor;
      3. Kawasan ini sebaiknya tidak diadakan alih fungsi lahan kecuali untuk kegiatan pertanian dengan catatan memiliki nilai ekonomi lebih tinggi dan memiliki kemampuan penyerapan tenaga kerja yang lebih luas;
      4. Beberapa bagian kawasan hortikultura, khususnya sayuran, terletak pada ketinggian di atas 1.000 m dpl, dan memiliki kelerengan > 40%. Kawasan ini harus dilakukan peningkatan konservasi lahan dengan mengolah secara teknis dan vegetatif; serta
      5. Kawasan hortikultura buah-buahan harus dikembangkan dengan memperhatikan nilai ekonomi yang tinggi dengan mengembalikan berbagai jenis komoditas yang menunjukkan ciri khas daerah (seperti duku Singosari, klengkeng Tumpang, apel Poncokusumo, dan sebagainya).
  7. Kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
    1. Peternakan ternak besar terletak di Kecamatan: Donomulyo, Ngantang, Tirtoyudo, Jabung, Pujon, Ampelgading dan Sumbermanjing Wetan;
    2. Peternakan ternak kecil terletak di seluruh Kecamatan, serta
    3. Pengembangan Breeding Centre di Kecamatan Singosari dan Ngajum.
    4. Upaya pemanfaatan kawasan peternakan antara lain adalah:
      1. Pengembangan sentra ternak sapi perah di Kecamatan Pujon dan Kecamatan Ngantang;
      2. Pengembangan kawasan ternak unggulan di Kecamatan Dampit dan Kecamatan Turen;
      3. Kawasan peternakan diarahkan mempunyai keterkaitan dengan pusat distribusi pakan ternak;
      4. Kawasan ternak unggas banyak tersebar di permukiman penduduk harus dipisahkan dari permukiman penduduk untuk mencegah penyebaran penyakit ternak seperti flu burung; serta
      5. Peningkatan nilai ekonomi ternak dengan mengelola dan mengolah hasil ternak, seperti pembuatan industri pengolah hasil ternak, mengolah kulit, dan industri lainnya.
    5. Upaya penanganan/pengelolaan kawasan peternakan, meliputi:
      1. Meningkatkan kegiatan peternakan secara alami dengan mengembangkan padang penggembalaan, dan pada beberapa bagian dapat menyatu dengan kawasan perkebunan atau kehutanan;
      2. Kawasan peternakan dalam skala besar dikembangkan pada lokasi tersendiri, diarahkan mempunyai keterkaitan dengan pusat distribusi pakan ternak;
      3. Mengembangkan sistem inti - plasma dalam pengembangan peternakan;
      4. Mengolah hasil ternak sehingga memiliki nilai ekonomi yang tinggi;
      5. Pengembangan ternak unggulan yang dimiliki oleh daerah yaitu komoditas ternak yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif; serta
      6. Ternak unggas dan ternak lain yang memiliki potensi penularan penyakit pada manusia harus dipisahkan dari kawasan permukiman.
  8. Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
    1. Perikanan kolam dan sungai, yaitu di seluruh Daerah;
    2. Perikanan waduk, yaitu di Kecamatan Ngantang (Bendungan Selorejo), di Kecamatan Sumberpucung - Kalipare (Bendungan Karangkates dan Lahor), serta di Kecamatan Kepanjen - Pagak (Bendungan Sengguruh);
    3. Perikanan tambak, yaitu di Kecamatan Sumbermanjing Wetan;
    4. Perikanan minapolitan (mengembangkan ikan di sawah ketika digenangi air), yaitu terdapat pada hampir semua sawah di Daerah;
    5. Perikanan karamba, yaitu di Kecamatan Tirtoyudo, Sumbermanjing Wetan Gedangan, Singosari, Lawang, dan Karangploso;
    6. Perikanan tangkap atau perikanan laut, yaitu:
      1. Pengembangan Pelabuhan Perikanan Sendangbiru di Kecamatan Sumbermanjing Wetan;
      2. Pengembangan TPI di Sipelot di Kecamatan Tirtoyudo;
      3. Pengolahan hasil ikan di Sendangbiru Kecamatan Sumbermanjing Wetan; serta
      4. Pengembangan perikanan hias dan lobster di Kondangmerak Kecamatan Bantur.
    7. Upaya penanganan/pengelolaan kawasan perikanan, meliputi:
      1. Mengembangkan perikanan unggulan pada setiap lokasi yang memiliki potensi pengairan untuk perikanan;
      2. Pengembangan budidaya perikanan tangkap dan perikanan budidaya; serta
      3. Mempertahankan, merehabilitasi dan merevitalisasi tanaman bakau untuk pemijahan ikan dan kelestarian ekosistem.

 

Pasal 46

  1. Kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf d, meliputi:
    1. Panas Bumi;
    2. Minyak dan Gas Bumi;
    3. Mineral, antara lain:
      1. Mineral Radioaktif;
      2. Mineral Logam;
      3. Mineral Non Logam;
      4. Batuan.
    4. Batubara.
  2. Jenis komoditi mineral di daerah meliputi:
    1. Mineral logam
      1. Mangan (Kecamatan Kalipare, Sumbermanjing Wetan)
      2. Pasir besi (Kecamatan Gedangan)
      3. Emas (Kecamatan Kalipare, Gedangan, Dampit, Sumbermanjing Wetan)
    2. Mineral non logam
      1. Phosphat (Kecamatan Sumbermanjing Wetan);
      2. Kalsit (Kecamatan Gedangan, Pagak, Bantur, Donomulyo, Sumbermanjing Wetan);
      3. Feldspar (Kecamatan Kepanjen, Gondanglegi, Dampit, Sumbermanjing Wetan);
      4. Tanah liat (Kecamatan Tirtoyudo, Singosari, Bantur, Pagak, Sumberpucung);
      5. Kaolin (Kecamatan Kalipare,Pagak, Dampit, Bantur, Ampelgading);
      6. Pasir Kuarsa (Kecamatan Kalipare, Tirtoyudo,Dampit, Ampelgading);
      7. Bentodit (Kecamatan Pagak, Bantur, Tirtoyudo,Sumbermanjing Wetan);
      8. Phyrophilit (Kecamatan Gedangan, Sumbermanjing Wetan);
      9. Zeolit (Kecamatan Tirtoyudo, Gedangan, Sumbermanjing Wetan);
      10. Okee (Kecamatan Gedangan, Dampit, Sumbermanjing Wetan);
      11. Toseki (Kecamatan Tirtoyudo, Sumbermanjing Wetan).
    3. Mineral batuan
      1. Andesit (Kecamatan Jabung, Karangploso);
      2. Pasir (Kecamatan Wajak, Ampelgading, Kesamben, Dampit, Turen);
      3. Gamping (Kecamatan Kalipare, Gedangan, Dampit, Sumbermanjing Wetan);
      4. Marmer (Kecamatan Kalipare, Gedangan, Dampit, Sumbermanjing Wetan);
      5. Tanah urug;
      6. Trass;
      7. Sirtu.
    4. Upaya penanganan/pengelolaan kawasan pertambangan, meliputi:
      1. Pengembangan kawasan pertambangan dilakukan dengan mempertimbangkan potensi bahan galian, kondisi geologi dan geohidrologi dalam kaitannya dengan kelestarian lingkungan;
      2. Pengelolaan kawasan bekas penambangan harus direhabilitasi/ reklamasi sesuai dengan zona peruntukan yang ditetapkan, dengan melakukan penimbunan tanah subur dan/atau bahan-bahan lainnya, sehingga menjadi lahan yang dapat digunakan kembali sebagai kawasan hijau, ataupun kegiatan budidaya lainnya dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup;
      3. Setiap kegiatan usaha pertambangan harus menyimpan dan mengamankan tanah atas (top soil) untuk keperluan rehabilitasi/ reklamasi lahan bekas penambangan;
      4. Meminimalisasi penggunaan bahan bakar kayu untuk pembakaran kapur dan batubata - genting, sebab dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan;
      5. Pada kawasan yang teridentifikasi bahan tambang golongan B atau A (migas) dan bernilai ekonomi tinggi, sementara pada bagian atas kawasan penambangan adalah kawasan lindung atau kawasan budidaya sawah yang tidak boleh alih fungsi, atau kawasan permukiman, maka eksplorasi dan/atau eksploitasi tambang harus disertai AMDAL, kelayakan secara lingkungan, sosial, fisik dan ekonomi terhadap pengaruhnya dalam jangka panjang dan skala yang luas;
      6. Menghindari dan meminimalisir kemungkinan timbulnya dampak negatif dari kegiatan sebelum, saat dan setelah kegiatan penambangan, sekaligus disertai pengendalian yang ketat; serta
      7. Pemanfaatan lahan bekas tambang yang merupakan lahan marginal untuk pengembangan komoditas lahan dan memiliki nilai ekonomi seperti tanaman jarak pagar dan tanaman nilam.

 

Pasal 47

  1. Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf e, meliputi:
    1. Kawasan industri;
    2. Lokasi industri yang telah berkembang; serta
    3. Home industri.
  2. Kawasan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
    1. Kawasan industri Jabung di Kecamatan Jabung seluas 200 Ha; serta
    2. Kawasan industri Sendangbiru di Kecamatan Sumbermanjing Wetan seluas 4.000 Ha.
  3. Lokasi industri yang telah berkembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
    1. Industri di Kecamatan Singosari, Lawang dan Karangploso;
    2. Industri gula di Kecamatan Bululawang dan Pakisaji; serta
    3. Industri strategis gudang senjata Pindad di Kecamatan Turen.
  4. Home industry sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
    1. Industri pengolahan tebu dan kelapa di Kecamatan Pakis;
    2. Pengolahan kopi dan cengkeh di Kecamatan Wagir;
    3. Pengolahan tebu, kelapa, dan melinjo di Kecamatan Kepanjen;
    4. Industri marning di Kecamatan Turen;
    5. Industri tikar mendong, tampar mendong dan keju di Kecamatan Wajak; serta
    6. Beberapa industri lainnya.
  5. Arahan pengelolaan kawasan industri dan perdagangan, meliputi:
    1. Pengembangan kawasan sentra industri kecil terutama pada kawasan perdesaan dan perkotaan;
    2. Pengembangan fasilitas perekonomian berupa koperasi pada setiap pusat kegiatan perkotaan dan perdesaan;
    3. Pengembangan ekonomi dan perdagangan dengan pengutamaan UKM; serta
    4. Penetapan skenario ekonomi wilayah yang menunjukkan kemudahan dalam berinvestasi dan penjelasan tentang kepastian hukum yang menunjang investasi.
  6. Pengelolaan kawasan peruntukan industri, meliputi:
    1. Kawasan industri yang akan dikembangkan di Daerah adalah di Kecamatan Jabung, dengan memanfaatkan rencana jalan tembus Singosari - Jabung - Pakis. Kawasan ini diprediksi akan memiliki tarikan kegiatan lain yang besar sehingga diperlukan penataan kawasan industri secara khusus;
    2. Kawasan industri yang dikembangkan di Sendangbiru akan didukung oleh pelabuhan dan permukiman dalam skala besar. Secara keseluruhan kawasan ini harus dikelola oleh lembaga secara khusus. Kawasan Industri Sendangbiru beserta pelabuhan diarahkan pada kawasan zona khusus pengembangan, dengan pola sejenis kawasan berikat;
    3. Pengembangan kawasan industri dilakukan dengan mempertimbangkan aspek ekologis;
    4. Pengembangan kawasan industri harus didukung oleh adanya jalur hijau sebagai penyangga antar fungsi kawasan;
    5. Industri yang dikembangkan memiliki keterkaitan proses produksi mulai dari industri dasar/hulu dan industri hilir serta industri antara, yang dibentuk berdasarkan pertimbangan efisiensi biaya produksi, biaya keseimbangan lingkungan dan biaya aktifitas sosial; serta
    6. Setiap kegiatan industri sejauh mungkin menggunakan metoda atau teknologi ramah lingkungan, dan harus dilengkapi dengan upaya pengelolaan terhadap kemungkinan adanya bencana industri.

 

Pasal 48

  1. Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf f meliputi:
    1. Kawasan wisata alam pegunungan;
    2. Kawasan wisata alam pantai;
    3. Kawasan budaya; serta
    4. Kawasan wisata minat khusus.
  2. Kawasan pariwisata alam pegunungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
    1. Gunung Katu di Kecamatan Pakisaji;
    2. Gunung Bromo di Kecamatan Poncokusumo;
    3. Gunung Batok di Kecamatan Tajinan, Sumbermanjing Wetan, dan Ampelgading;
    4. Gunung Semeru di Kecamatan Ampelgading;
    5. Kebun teh di Kecamatan Lawang dan Singosari; serta
    6. Agrowisata di Kecamatan Poncokusumo.
  3. Kawasan pariwisata alam pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
    1. Pantai Modangan di Kecamatan Donomulyo;
    2. Pantai Jonggring Saloko di Kecamatan Donomulyo;
    3. Pantai Ngliyep di Kecamatan Donomulyo;
    4. Sendang Purwaningsih di Kecamatan Donomulyo;
    5. Pantai Bantol di Kecamatan Donomulyo;
    6. Pantai Kondangmerak di Kecamatan Bantur;
    7. Pantai Kondang Iwak di Kecamatan Bantur;
    8. Pantai Balekambang di Kecamatan Bantur;
    9. Pantai Wonogoro di Kecamatan Gedangan;
    10. Pantai Bajulmati di Kecamatan Gedangan;
    11. Pantai Ngantep di Kecamatan Gedangan;
    12. Pantai SendangBiru di Kecamatan Sumbermanjing Wetan;
    13. Pantai Tamban di Kecamatan Sumbermanjing Wetan;
    14. Pantai Tambak Asri di Kecamatan Sumbermanjing Wetan;
    15. Pantai Lenggoksono di Kecamatan Tirtoyudo;
    16. Pantai Sipelot di Kecamatan Tirtoyudo; serta
    17. Pantai Licin di Kecamatan Ampelgading;
  4. Kawasan pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
    1. Candi Badut di Kecamatan Dau;
    2. Candi Kidal di Kecamatan Tumpang;
    3. Candi Jago di Kecamatan Tumpang;
    4. Candi Singasari di Kecamatan Singosari;
    5. Stupa Sumberawan di Kecamatan Singosari; serta
    6. Gunung Kawi di Kecamatan Wonosari.
  5. Kawasan pariwisata minat khusus, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yaitu Arung Jeram di Kecamatan Kasembon.
  6. Pengelolaan kawasan peruntukan pariwisata, meliputi:
    1. Pengembangan wisata di Daerah dilakukan dengan membentuk wisata unggulan Daerah antara lain adalah: Waduk Selorejo dan Wanawisata Cobanrondo, Wisata Air Wendit, Wisata Ritual Gunung Kawi, Wisata Pantai Balekambang dan Pantai Ngliyep. Di luar wisata ungulan tersebut juga banyak potensi lain dan secara keseluruhan dikembangkan dengan membentuk zona wisata, pengembangan wisata budaya dan dilengkapi akomodasi wisata;
    2. Membentuk link wisata nasional;
    3. Mengembangkan promosi wisata, kalender wisata dengan berbagai peristiwa atau pertunjukan budaya, kerjasama wisata, dan peningkatan sarana-prasarana wisata sehingga Daerah menjadi salah satu tujuan wisata;
    4. Daya Tarik Wisata Alam dikembangkan dengan tetap menjaga dan melestarikan alam sekitar untuk menjaga keindahan daya tarik wisata;
    5. Tidak melakukan pengrusakan terhadap daya tarik wisata alam seperti menebang pohon;
    6. Melestarikan perairan pantai, dengan memperkaya tanaman mangrove untuk mengembangkan ekosistem bawah laut termasuk terumbu karang dan biota laut, yang dapat dijadikan daya tarik wisata taman laut;
    7. Tetap melestarikan tradisi petik laut/larung sesaji sebagai daya tarik wisata;
    8. Menjaga dan melestarikan peninggalan bersejarah;
    9. Meningkatkan pencarian/penelusuran terhadap benda bersejarah untuk menambah koleksi budaya;
    10. Pada daya tarik wisata yang tidak memiliki akses yang cukup, perlu ditingkatkan pembangunan dan pengendalian pembangunan sarana dan prasarana transportasi ke daya tarik-daya tarik wisata alam, budaya dan minat khusus;
    11. Merencanakan kawasan wisata sebagai bagian dari urban/regional design untuk keserasian lingkungan; serta
    12. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga kelestarian daya tarik wisata, dan daya jual/saing.

 

Pasal 49

  1. Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf g, meliputi:
    1. Permukiman perdesaan; serta
    2. Permukiman perkotaan.
  2. Kawasan permukiman perdesaan seluas 5.072,49 Ha atau 1,46 % dari luas wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah suatu kawasan untuk permukiman yang pada lokasi sekitarnya masih didominasi oleh lahan pertanian, tegalan, perkebunan dan lahan kosong serta dengan aksesibilitas yang umumnya kurang, jumlah sarana dan prasarana penunjang juga terbatas atau hampir tidak ada, meliputi:
    1. Kawasan permukiman perdesaan yang terletak pada wilayah pegunungan dan dataran tinggi, terdapat di Kecamatan Kasembon, Ngantang, Pujon, Lawang, Poncokusumo, Tirtoyudo, dan Ampelgading;
    2. Kawasan permukiman perdesaan yang terletak pada dataran rendah;
    3. Kawasan permukiman perdesaan yang terletak pada kawasan pesisir, terdapat di Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Tirtoyudo, Gedangan dan Bantur; serta
    4. Kawasan perdesaan berbentuk kawasan agropolitan, yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan adanya keterkaitan fungsional dan hirarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis, terdapat di Kecamatan Poncokusumo, Pujon, Ngantang, dan Sumbermanjing Wetan.
  3. Kawasan permukiman perkotaan seluas 28.558 Ha atau 8,23 % dari luas wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah kawasan yang dominasi kegiatannya difungsikan untuk kegiatan yang bersifat kekotaan dan merupakan orientasi pergerakan penduduk yang ada pada wilayah sekitarnya, meliputi:
    1. Permukiman di Perkotaan Kepanjen yang mendukung ibukota Daerah;
    2. Permukiman sekitar Kota Malang yang termasuk bagian dari Kawasan Perkotaan Malang;
    3. Permukiman perkotaan yang merupakan bagian dari Ibukota Kecamatan;
    4. Permukiman perkotaan yang padat;
    5. Kawasan permukiman baru; serta
    6. Kawasan permukiman perkotaan yang terdapat bangunan lama/kuno.
  4. Rencana pengelolaan kawasan permukiman antara lain meliputi:
    1. Kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan harus dapat dijadikan sebagai tempat hunian yang aman, nyaman dan produktif, serta didukung oleh sarana dan prasarana permukiman;
    2. Setiap kawasan permukiman dilengkapi dengan sarana dan prasarana permukiman sesuai hirarki dan tingkat pelayanan masing-masing;
    3. Permukiman perdesaan sebagai hunian berbasis agraris, dikembangkan dengan memanfaatkan lahan pertanian, halaman rumah, dan lahan kurang produktif sebagai basis kegiatan usaha;
    4. Permukiman perdesaan yang berlokasi di pegunungan dikembangkan dengan berbasis perkebunan dan hortikultura, disertai dengan pengolahan hasilnya. Permukiman perdesaan yang berlokasi di dataran rendah, basis pengembangannya adalah pertanian tanaman pangan dan perikanan darat, serta pengolahan hasil pertanian. Selanjutnya perdesaan di kawasan pesisir dikembangkan pada basis ekonomi perikanan dan pengolahan hasil ikan;
    5. Permukiman perkotaan diarahkan pada penyediaan hunian yang layak dan dilayani oleh sarana dan prasarana permukiman yang memadai;
    6. Pada perkotaan besar dan menengah, penyediaan permukiman selain oleh pengembang dan masyarakat, juga diarahkan pada penyediaan kasiba/ lisiba yang berdiri sendiri, perbaikan kualitas permukiman dan pengembangan perumahan secara vertikal;
    7. Membentuk kluster-kluster permukiman untuk menghindari penumpukan dan penyatuan antar kawasan permukiman, dan diantara cluster permukiman disediakan ruang terbuka hijau;
    8. Pengembangan permukiman perkotaan kecil dilakukan melalui pembentukan pusat pelayanan Kecamatan; serta
    9. Pengembangan permukiman kawasan khusus seperti penyediaan tempat peristirahatan pada kawasan pariwisata, kawasan permukiman baru sebagai akibat perkembangan infrastruktur, kegiatan sentra ekonomi, dan sekitar kawasan industri, dilakukan dengan tetap memegang kaidah lingkungan hidup dan bersesuaian dengan rencana tata ruang.

 

Pasal 50

  1. Kawasan pendidikan Kabupaten Malang sebagaimana dimaksud Pasal 42 huruf h diarahkan pada kawasan perkotaan dengan pusat Ibukota Kecamatan.
  2. Rencana pengelolaan kawasan pendidikan meliputi:
    1. Kegiatan-kegiatan yang berlangsung di kawasan pendidikan merupakan kegiatan-kegiatan yang mendukung proses belajar mengajar dan tidak mengganggu misi pendidikan;
    2. Kawasan pendidikan perlu dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran pengembangan ilmu pengetahuan serta kegiatan belajar dan mengajar.

 

Pasal 51

  1. Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf i adalah area memanjang atau jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, meliputi:
    1. Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik yaitu taman kota, taman pemakaman umum, dan jalur hijau sepanjang jalan, sungai, dan pantai; serta
    2. Ruang Terbuka Hijau (RTH) privat yaitu kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/ swasta yang ditanami tumbuhan.
  2. Proporsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) kawasan perkotaan di wilayah Daerah adalah paling sedikit 30 % dari luas kawasan perkotaan, yang diisi oleh tanaman baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja di tanam. Pembagian Ruang Terbuka Hijau (RTH) ini terdiri dari Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik paling sedikit 20 % dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) privat 10 %. Distribusi Ruang Terbuka Hijau (RTH) kawasan perkotaan disesuaikan dengan sebaran penduduk dan hierarki pelayanan dengan memperhatikan rencana struktur dan pola ruang wilayah.

 

Pasal 52

  1. Kawasan bagi sektor informal Kabupaten Malang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf j diarahkan pada:
    1. kawasan perkotaan sebagai bagian dari penyediaan sarana, prasarana, dan utilitas perkotaan; serta
    2. kawasan yang menjadi sasaran pengembangan perindustrian dan permukiman.
  2. Rencana pengelolaan kawasan bagi sektor informal meliputi:
    1. Kawasan bagi sektor informal perlu ditunjang dengan penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung akses sektor informal, baik akses terhadap pasar, informasi, maupun teknologi; serta
    2. Pembinaan, penataan dan pengawasan kawasan sektor informal dilakukan secara terprogram.

 

Pasal 53

  1. Kawasan andalan sebagaimana dimaksud Pasal 42 huruf k merupakan kawasan yang memiliki kemampuan untuk memacu pertumbuhan ekonomi kawasan dan wilayah di sekitarnya serta mendorong pemerataan perkembangan wilayah.
  2. Kawasan andalan terdiri atas kawasan andalan darat dan kawasan andalan laut.
  3. Kawasan andalan darat di Kabupaten Malang merupakan kawasan andalan prospektif berkembang yang tersebar di beberapa Wilayah Pengembangan, meliputi:
    1. Wilayah Pengembangan Ngantang (Kawasan Andalan Malang Utara) dengan potensi unggulan pariwisata (Agro ekowisata);
    2. Wilayah Pengembangan Kepanjen (Kawasan Andalan Malang Tengah) dengan potensi unggulan perkebunan dan kegiatan pemerintahan;
    3. Wilayah Pengembangan Tumpang (Kawasan Andalan Malang Timur) dengan potensi unggulan pariwisata;
    4. Wilayah Pengembangan Turen dan Dampit (Kawasan Andalan Malang Timur Selatan) dengan potensi unggulan perkebunan dan perikanan; serta
    5. Wilayah Pengembangan Sumbermanjing Wetan (Kawasan Andalan Malang Selatan) dengan potensi unggulan perkebunan, pertambangan, kehutanan, dan industri.
  4. Kawasan andalan laut Kabupaten Malang meliputi Wilayah Pengembangan Sumbermanjing Wetan (Kawasan Andalan Malang Selatan) dengan potensi unggulan perikanan.
  5. Rencana pengelolaan kawasan andalan, meliputi:
    1. Pengembangan antar Kawasan Andalan dilakukan secara terpadu;
    2. Penyediaan sarana dan prasarana penunjang untuk mendayagunakan potensi unggulan di masing-masing kawasan andalan;
    3. Peningkatan sumber daya manusia agar pengembangan kawasan andalan mencapai hasil yang optimal;
    4. Peningkatan kemitraan antara swasta, masyarakat dan Pemerintah sebagai penengah.

 

Pasal 54

  1. Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf l, meliputi:
    1. Zona konservasi atau lindung;
    2. Zona pengembangan; serta
    3. Zona pengembangan di darat.
  2. Zona konservasi atau lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
    1. Suaka alam/cagar alam laut terdapat di Pulau Sempu;
    2. Zona peka perubahan ekosistem pesisir terdapat di sepanjang pantai di Kecamatan Tirtoyudo, Ampelgading, Sumbermanjing Wetan, Bantur, Gedangan dan Donomulyo;
    3. Upaya penanganan/pengelolaan zona konservasi atau lindung, meliputi:
      1. Pulau Sempu berfungsi sebagai kawasan perlindungan ketat yang membutuhkan habitat sebagai bagian dari pengelolaan, dan penggunaannya terbatas hanya untuk kegiatan riset/penelitian, pendidikan dan pengawasan; serta
      2. Kawasan perlindungan terumbu karang perlu dilakukan pengendalian fungsi kawasan, penetapan kawasan lindung di pantai serta pendidikan lingkungan bagi masyarakat sekitar.
  3. Zona pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
    1. Zona pengembangan umum, meliputi:
      1. Kawasan perikanan, terdapat di seluruh kawasan perairan laut Daerah, termasuk bagian ini adalah tambak ikan atau udang;
      2. Kawasan pariwisata, meliputi sepanjang pesisir pantai di Daerah, sedangkan untuk Pulau Sempu terbatas hanya untuk kegiatan riset/penelitian dan pendidikan;
      3. Kawasan industri, saat ini masih belum dikembangkan maka akan dikembangkan kawasan industri di Sendangbiru; serta
      4. Perhubungan dan komunikasi, berupa jalur-jalur pelayaran, fasilitas berlabuh permanen, penambatan jangkar dan alat bantu pelayaran.
    2. Zona pengembangan khusus, yaitu:
      1. Zona pengembangan khusus diprioritaskan di Kawasan Sendangbiru; dan
      2. Upaya penanganan/pengelolaan zona pengembangan untuk mengantipasi dampak yang ditimbulkan akibat tingginya aktivitas di kawasan tersebut adalah dengan pembatasan pengembangan kawasan demi kelestarian ekosistem alam, dan pada kawasan ini diberi kawasan penyangga minimal selebar 500 meter ke arah laut.
  4. Zona pengembangan di darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
    1. Permukiman, terdapat di sepanjang selatan Daerah yang merupakan permukiman nelayan; serta
    2. Pariwisata, terdiri dari daerah yang dirancang untuk pembangunan pariwisata yang sudah ada dan yang diproyeksikan.
  5. Rencana pengelolaan sumber daya kelautan pada kepulauan untuk pelestarian fungsi alami dan pemanfaatan secara ekonomi maupun sumber daya terbarukan lainnya wajib didasarkan pada azas ketepatan dan keberlanjutan daya dukung lingkungan alam, meliputi:
    1. Pengelolaan kawasan pesisir untuk perlindungan ekosistem pesisir dilakukan dengan membatasi pengembangan kawasan terbangun pada kawasan perlindungan ekosistem berupa hutan bakau dan terumbu karang di Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Pantai Tamban, Pantai Sipelot dan Pantai Kondangmerak. Perlindungan ekosistem ini perlu ditunjang oleh kegiatan pariwisata dan penelitian serta berbagai kegiatan pecinta alam dan lingkungan;
    2. Kawasan pesisir untuk kepentingan ekonomi di Daerah akan ditunjang oleh pengembangan Sendangbiru untuk kegiatan industri, pelabuhan umum dan perikanan, serta perkotaan; pengembangan pariwisata di Pantai Ngilyep dan Pantai Balekambang, serta perikanan di Sipelot, Tamban, dan Kondangmerak. Pengembangan ini perlu diikuti dengan peningkatan teknologi, sumber daya manusia dan pemeliharaan kualitas lingkungan;
    3. Kawasan pesisir untuk kepentingan wisata dan ritual banyak dilakukan di Sendangbiru, Bajulmati, Ngliyep dan Balekambang. Kegiatan ritual ini selain berhubungan dengan kepercayaan juga menjadi salah satu aset wisata di Daerah. Untuk itu dilakukan pengembangan prasarana dan sarana wisata dan kalender wisata secara keseluruhan (resik laut); serta
    4. Kawasan pesisir yang menjadi kepentingan pelabuhan adalah di Sendangbiru khususnya di Pantai Tamban. Kawasan ini akan dijadikan pelabuhan umum yang menyatu dan melayani Perkotaan Sendangbiru. Pada kawasan ini akan dikelola secara khusus oleh otiorita kepelabuhan dan menyatu dengan kawasan perkotaan dalam skala luas.
  6. Setiap upaya eksplorasi dan eksploitasi sumber daya laut dan pulau-pulau kecil mengikuti peraturan dan perundangan yang berlaku.

BAB V

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS WILAYAH

Pasal 55

  1. Beberapa kawasan yang merupakan kawasan strategis di wilayah Kabupaten Malang adalah sebagai berikut:
    1. Kawasan strategis hankam;
    2. Kawasan strategis ekonomi;
    3. Kawasan strategis sosio-kultural; serta
    4. Kawasan strategis penyelamatan lingkungan hidup.
  2. Kawasan strategis hankam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
    1. Kawasan strategis Militer di Kecamatan Singosari dan Jabung;
    2. Kawasan strategis sekitar Bandara Abdulrahman Saleh di Kecamatan Pakis;
    3. Kawasan strategis gudang amunisi di Kecamatan Turen;
    4. Kawasan strategis latihan militer di Kecamatan Bantur, Pagak, Lawang dan pangkalan angkatan laut Sendangbiru;
    5. Upaya penanganan/pengelolaan kawasan strategis hankam, meliputi:
      1. Membatasi perkembangan di sekitarnya untuk kegiatan yang menarik pergerakan dalam skala besar;
      2. Membatasi pengembangan sesuai dengan aturan keselamatan penerbangan;
      3. Khusus untuk kompleks militer, pengembangan kawasan sekitar perlu ada pembatasan, salah satunya dengan pelarangan penggunaan lahan yang memiliki intensitas kegiatan tinggi dan menimbulkan multiplier effect. Intensitas kegiatan pada kawasan terbangun harus dikendalikan dan dibatasi secara ketat, yang meliputi ruang utama (kawasan militer), ruang bebas hambatan dan ruang radius pengaman (ruang transisi).
  3. Kawasan strategis ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
    1. Kawasan pengembangan Sendangbiru;
    2. Kawasan Agropolitan Poncokusumo dan Pujon;
    3. Kawasan Perkotaan Malang; dan
    4. Kawasan Minapolitan di Kecamatan Wajak;
    5. Upaya penanganan/pengelolaan kawasan strategis ekonomi, meliputi:
      1. Pengembangan ekonomi tinggi di Kawasan Sendangbiru memicu tingginya aktivitas baik di dalam maupun di sekitar kawasan pengembangan, sehingga perlu adanya pembatasan pengembangan kawasan demi kelestarian ekosistem alam;
      2. Penyediaan fasilitas perkotaan pendukung Kawasan Perkotaan Malang; serta
      3. Penyediaan fasilitas perkotaan pendukung Kawasan Minapolitan.
  4. Kawasan strategis sosio-kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
    1. Kawasan Candi Singosari, Candi Jago, dan Candi Kidal;
    2. Upaya penanganan/pengelolaan kawasan strategis sosio-kultural, meliputi:
      1. Zonasi kawasan pengembangan di sekitar candi; serta
      2. Pengamanan terhadap kawasan atau melindungi tempat serta ruang di sekitar bangunan bernilai sejarah, situs purbakala dan kawasan dengan bentukan geologi tertentu dengan membuat ketentuan-ketentuan yang perlu perhatian
  5. Kawasan strategis penyelamatan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
    1. Kawasan Taman Nasional Bromo-Tengger-Semeru;
    2. Kawasan Tahura R. Soeryo; dan
    3. Daerah Aliran Sungai Brantas.
    4. Upaya penanganan/pengelolaan kawasan strategis penyelamatan lingkungan hidup, yaitu pengamanan terhadap kawasan atau melindungi tempat serta ruang di sekitarnya.

BAB VI

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Pertama

Umum

Pasal 56

  1. Pemanfaatan ruang dilakukan melalui pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya.
  2. Pemanfaatan ruang mengacu pada fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang dilaksanakan dengan mengembangkan penatagunaan tanah, penatagunaan air, penatagunaan udara dan penagunaan sumber daya alam lain.

 

Bagian Kedua

Pemanfaatan Ruang Wilayah

Paragraf 1

Perumusan Kebijakan Strategis Operasionalisasi

Pasal 57

  1. Penataan ruang sesuai dengan RTRW dilaksanakan secara sinergis dengan Peraturan Daerah lain yang ada di Daerah.
  2. Penataan ruang dilaksanakan secara menerus dan sinergis antara perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

 

Pasal 58

  1. Koordinasi penataan ruang dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Daerah.
  2. Struktur organisasi tugas dan kewenangan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Daerah ditetapkan oleh Keputusan Bupati Malang.
  3. Tugas dan fungsi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD):
    1. Merumuskan kebijakan pemanfaatan ruang di wilayah;
    2. Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar wilayah dan daerah serta keserasian antar sektor;
    3. Memanfaatkan segenap sumber daya yang tersedia secara optimal untuk mencapai hasil pembangunan secara maksimal;
    4. Mengarahkan dan mengantisipasi pemanfaatan ruang untuk pelaksanaan pembangunan yang bersifat dinamis; serta
    5. Mengendalikan fungsi pelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa.

 

Paragraf 2

Prioritas dan Tahapan Pembangunan

Pasal 59

  1. Prioritas pelaksanaan pembangunan disusun berdasarkan atas kemampuan pembiayaan dan kegiatan yang mempunyai efek mengganda sesuai arahan umum pembangunan Daerah.
  2. Program pembiayaan terdiri atas:
    1. Program utama
    2. Perkiraan pendanaan
    3. Sumber pembiayaan
    4. Instansi pelaksana
  3. Waktu pelaksanaan dalam 4 tahapan pelaksanaan (5 tahunan)
  4. Arahan pemanfaatan ruang disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan yang ditetapkan dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

 

Paragraf 3

Optimalisasi Aset

Pasal 60

Optimalisasi dilakukan terhadap aset-aset Pemerintah seperti perusahaan daerah dan pertanahan (pencadangan lahan), dalam rangka untuk meningkatkan dan mengoptimalkan pembangunan Daerah.

BAB VII

ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 61

Pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan melalui penetapan: peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi.

 

Pasal 62

Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 disusun sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang, serta berdasarkan rencana rinci tata ruang yang terdiri dari:

  1. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan;
  2. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perdesaan; serta
  3. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Strategis dan kawasan khusus lainnya.

 

Pasal 63

  1. Indikasi arahan peraturan zonasi sistem kabupaten meliputi:
    1. Sistem perkotaan;
    2. Sistem perdesaan;
    3. Sistem jaringan prasarana wilayah;
    4. Kawasan lindung; dan
    5. Kawasan budidaya
  2. Sistem jaringan prasarana wilayah terdiri dari sistem jaringan transportasi, telekomunikasi, dan sumber daya air.
  3. Indikasi arahan peraturan zonasi sistem perkotaan, meliputi:
    1. Pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi perkotaan berskala internasional dan nasional yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya; dan
    2. Pengembangan fungsi kawasan perkotaan sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya ke arah vertikal.
  4. Indikasi arahan peraturan zonasi sistem perdesaan, meliputi:
    1. Kawasan terbangun perdesaan dapat dilakukan penambahan fungsi yang masih saling bersesuaian, tetapi dengan memperhatikan besaran dan/atau luasan ruangnya di setiap zona serta fungsi utama zona tersebut;
    2. Kawasan tidak terbangun atau ruang terbuka untuk pertanian yang produktif harus dilakukan pengamanan khususnya untuk tidak dialihfungsikan menjadi lahan non-pertanian;
    3. Kawasan perdesaan harus mengefisienkan ruang untuk pertanian dan perubahan fungsi ruang bagi kawasan terbangun hanya dilakukan secara infiltratif pada permukiman yang ada dan harus menggunakan lahan yang kurang produktif; serta
    4. Pengembangan permukiman perdesaan harus menyediakan sarana dan prasarana lingkungan permukiman yang memadai sesuai kebutuhan masing-masing.
  5. Indikasi arahan peraturan zonasi sistem jaringan transportasi, meliputi:
    1. Penetapan garis sempadan untuk jaringan jalan dan jalur kereta api sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
    2. Pembatasan pemanfaatan ruang berdasarkan sempadan yang ditetapkan dan memperhatikan kepentingan yang lebih tinggi;
    3. Pembatasan pemanfaatan ruang udara yang digunakan untuk penerbangan;
    4. Pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan;
    5. Pembangunan sarana dan prasarana penunjang dibatasi hanya pada bangunan penunjang operasional dan harus relevan dengan fungsi utama prasarana transportasi;
    6. Pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi;
    7. Ketentuan pelarangan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan nasional; serta
    8. Ketentuan pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pada keberadaan jalur transportasi laut.
  6. Indikasi arahan peraturan zonasi sistem telekomunikasi meliputi pemanfaatan ruang untuk penempatan stasiun bumi dan menara pemancar telekomunikasi yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas kawasan di sekitarnya.
  7. Indikasi arahan peraturan zonasi sistem jaringan sumber daya air, meliputi:
    1. Pemanfaatan ruang pada kawasan di sekitar wilayah sungai dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan;
    2. Pemanfaatan ruang di sekitar wilayah sungai lintas negara dan lintas provinsi secara selaras dengan pemanfaatan ruang pada wilayah sungai di negara/provinsi yang berbatasan; dan
    3. Ketentuan pelarangan kegiatan yang dapat meimbulkan pencemaran terhadap mata air.
  8. Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan lindung, meliputi:
    1. Pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa merubah bentang alam;
    2. Ketentuan pelarangan seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi; serta
    3. Pemanfaatan ruang kawasan untuk kegiatan budidaya hanya diizinkan bagi penduduk asli dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan ketat.
  9. Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan budidaya, meliputi:
    1. Pemanfaatan ruang bagi peningkatan ekonomi dengan memperhatikan daya dukung dan lingkungan, serta sesuai dengan rencana tata ruang;
    2. Pembatasan alih fungsi lahan dari fungsi lindung menjadi budidaya;
    3. Pembatasan bangunan yang tidak relevan dengan fungsi utama dalam penataan ruang;
    4. Penetapan jenis dan syarat bangunan secara selektif; serta
    5. Penyediaan sarana dan prasarana penunjang yang sesuai dengan fungsi utama.
  10. (10) Peraturan zonasi kawasan lindung, kawasan budidaya dan sistem jaringan prasarana wilayah ditetapkan pada Lampiran II yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah.

 

Pasal 64

  1. Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 adalah perizinan yang terkait dengan izin pemanfaatan ruang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan harus dimiliki sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang.
  2. Dalam hal kegiatan perizinan mencakup kegiatan:
    1. Izin lokasi/fungsi ruang;
    2. Izin pemanfaatan ruang; dan
    3. Kualitas ruang.
  3. Penjabaran dari setiap butir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur dalam Peraturan Daerah secara tersendiri diantaranya dalam bentuk Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

 

Pasal 65

  1. Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 adalah insentif merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang, sedangkan disinsentif merupakan perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
  2. Pemberian insentif dapat berbentuk:
    1. Keringanan pajak, pemberian kompensasi, subsidi silang, imbalan, sewa ruang, dan urun saham;
    2. Pembangunan serta pengadaan infrastruktur;
    3. Kemudahan prosedur perizinan; dan/atau
    4. Pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau Pemerintah Daerah.
  3. Pemberian disinsentif dapat berbentuk:
    1. Pengenaan pajak yang tinggi yang disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang; dan/atau
    2. Pembatasan penyediaan infrastruktur, pengenaan kompensasi, dan penalti.
  4. Penjabaran dari setiap butir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) akan diatur dalam Peraturan Daerah secara tersendiri.

 

Pasal 66

Dalam proses penataan ruang Daerah, pemerintah dan masyarakat wajib berlaku tertib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

Pasal 67

  1. Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 merupakan tindakan penertiban yang dilakukan terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi.
  2. Dalam hal penyimpangan penyelenggaraan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang melakukan penyimpangan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  3. Pengenaan sanksi tidak hanya diberikan kepada pemanfaat ruang yang tidak sesuai dengan ketentuan perizinan pemanfaatan ruang, tetapi dikenakan pula kepada pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
  4. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, baik yang dilengkapi dengan izin maupun yang tidak memiliki izin dapat dikenai sanksi adminstratif atau sanksi pidana dan/atau sanksi pidana denda sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
  5. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa:
    1. Peringatan tertulis;
    2. Penghentian sementara kegiatan;
    3. Penghentian sementara pelayanan umum;
    4. Penutupan lokasi;
    5. Pencabutan izin;
    6. Pembatalan izin;
    7. Pembongkaran bangunan;
    8. Pemulihan fungsi ruang; dan/atau
    9. Denda administratif.
  6. Setiap orang yang melakukan kegiatan pemanfaatan ruang sehingga mengakibatkan ketidaksesuaian fungsi ruang sesuai rencana tata ruang dapat diancam pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  7. Penjabaran dari setiap butir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) akan diatur dalam Peraturan Daerah secara tersendiri.

BAB VIII

HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 68

Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk:

  1. mengetahui rencana tata ruang wilayah dan rencana rinci di Daerah;
  2. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
  3. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
  4. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
  5. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
  6. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

 

Pasal 69

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:

  1. Mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
  2. Memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
  3. Mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; 
  4. Memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan
  5. Berperan serta dalam pembangunan sistem informasi tata ruang.

 

Pasal 70

  1. Untuk mengetahui rencana tata ruang, selain dari Lembaran Daerah masyarakat juga dapat mengetahui rencana tata ruang yang telah ditetapkan melalui pengumuman atau penyebarluasan oleh Pemerintah Daerah.
  2. Kewajiban untuk menyediakan media pengumuman atau penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penempelan/ pemasangan peta rencana tata ruang yang bersangkutan pada tempat-tempat umum dan juga pada media massa, serta melalui pembangunan sistem informasi tata ruang.

 

Pasal 71

  1. Dalam menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf b, pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau kaidah yang berlaku.
  2. Untuk menikmati dan memanfaatkan ruang beserta sumber daya alam yang terkandung di dalamnya, menikmati manfaat ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat berupa manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan dilaksanakan atas dasar pemilikan, penguasaan, atau pemberian hak tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan ataupun atas hukum adat dan kebiasaan yang berlaku atas ruang pada masyarakat setempat.

 

Pasal 72

  1. Hak memperoleh penggantian yang layak atas kerugian terhadap perubahan status semula yang dimiliki oleh masyarakat sebagai akibat pelaksanaan RTRW Daerah diselenggarakan dengan cara musyawarah antara pihak yang berkepentingan.
  2. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan mengenai penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

Pasal 73

Dalam kegiatan penataan ruang wilayah Daerah, masyarakat wajib berperan serta dalam memelihara kualitas ruang, mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan, dan ikut serta dalam pembangunan sistem informasi masyarakat.

 

Pasal 74

  1. Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  2. Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dipraktekkan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

 

Pasal 75

Dalam pemanfaatan ruang di daerah, peran serta masyarakat dapat berbentuk:

  1. Pemanfaatan ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara berdasarkan peraturan perundang-undangan, agama, adat, atau kebiasaan yang berlaku.
  2. Bantuan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan yang mencakup lebih dari satu wilayah daerah/kota di daerah.
  3. Penyelenggaraan kegiatan pembangunan berdasarkan RTRW dan rencana tata ruang kawasan yang meliputi lebih dari satu wilayah.
  4. Perubahan atau konversi pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW daerah yang telah ditetapkan.
  5. Bantuan teknik dan pengelolaan dalam pemanfaatan ruang dan/atau kegiatan menjaga, memelihara, serta meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

 

Pasal 76

  1. Tata cara peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  2. Pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah

 

Pasal 77

Dalam pengendalian pemanfaatan ruang, peran serta masyarakat dapat berbentuk:

  1. Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan yang meliputi lebih dari satu wilayah daerah/kota di Daerah, termasuk pemberian informasi atau laporan pelaksanaan pemanfaatan ruang kawasan dimaksud; dan
  2. Bantuan pemikiran atau pertimbangan berkenaan dengan penertiban pemanfaatan ruang.

 

Pasal 78

Peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 disampaikan secara lisan atau tertulis kepada Bupati dan pejabat yang ditunjuk.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 79

  1. Setiap orang yang tidak mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan diancam dengan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang penataan ruang.
  2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
  3. Setiap orang yang melakukan kegiatan pemanfaatan ruang sehingga mengakibatkan ketidaksesuaian fungsi ruang sesuai rencana tata ruang diancam pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang penataan ruang.
  4. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah kejahatan.

BAB X

PENYIDIKAN

Pasal 80

  1. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
  2. Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
    1. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
    2. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan di bidang penataan ruang;
    3. meminta keterangan dan bahan bukti dari pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang;
    4. memeriksa buku-buku catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan tindak pidana di bidang penataan ruang;
    5. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
    6. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang penataan ruang;
    7. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
    8. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang;
    9. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
    10. menghentikan penyidikan;
    11. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang penataan ruang menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
  3. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 81

  1. RTRW memiliki jangka waktu 20 (dua puluh) tahun semenjak ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
  2. RTRW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan gambar peta dengan skala 1:50.000 tercantum dalam Lampiran III.
  3. RTRW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi Buku RTRW dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

 

Pasal 82

RTRW akan digunakan sebagai pedoman pembangunan dan menjadi rujukan bagi penyusunan RPJP dan RPJMD.

 

Pasal 83

RTRW digunakan sebagai pedoman bagi:

  1. Perumusan kebijakan pokok pemanfaatan ruang di wilayah daerah;
  2. Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan wilayah daerah serta keserasian antar sektor;
  3. Pengarahan lokasi investasi yang dilaksanakan pemerintah dan/atau masyarakat; serta
  4. Penataan ruang wilayah daerah yang merupakan dasar dalam pengawasan terhadap perizinan lokasi pembangunan.

 

Pasal 84

Terhadap RTRW dapat dilakukan peninjauan kembali 5 (lima) Tahun sekali.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 85

  1. Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
  2. Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka semua rencana terkait pemanfaatan ruang dan sektoral yang berkaitan dengan penataan ruang Daerah tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan RTRW.

 

Pasal 86

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 87

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Pasal 88 Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malang.

 

Ditetapkan di Malang

pada tanggal 2010

BUPATI MALANG

 SUJUD PRIBADI

Daftar Kecamatan di Malang

Detail Dokumen RDTR Kecamatan

Detail Dokumen RDTR Kecamatan

Detail Dokumen RDTR Kecamatan

Detail Dokumen RDTR Kecamatan

Detail Dokumen RDTR Kecamatan

Detail Dokumen RDTR Kecamatan

Detail Dokumen RDTR Kecamatan

Detail Dokumen RDTR Kecamatan

Detail Dokumen RDTR Kecamatan

Detail Dokumen RDTR Kecamatan

Detail Dokumen RDTR Kecamatan

Detail Dokumen RDTR Kecamatan

Detail Dokumen RDTR Kecamatan

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG

NOMOR        TAHUN 2013

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN KEPANJEN TAHUN 2013-2033

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

Menimbang :

  • a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan;
  • b. bahwa dalam rangka mewujudkan keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan serta perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan;
  • c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, maka perlu merinci Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang ke dalam Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kepanjen;
  • d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kepanjen Tahun 2013-2033;

 

Mengingat :

  1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
  4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
  5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
  6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
  7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
  9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
  10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
  13. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
  14. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
  15. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
  16. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
  17. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  18. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
  19. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
  20. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
  21. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  22. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
  23. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
  24. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pemanfaatan Air; 
  25. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
  26. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
  27. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
  28. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
  29. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
  30. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
  31. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Malang dari Wilayah Kota Malang ke Wilayah Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4825);
  32. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
  33. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
  34. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
  35. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
  36. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5004);
  37. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);
  38. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5083);
  39. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086);
  40. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098);
  41. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
  42. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
  43. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
  44. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
  45. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
  46. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
  47. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
  48. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
  49. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi;
  50. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Analisis Aspek Fisik dan Lingkungan, Ekonomi serta Sosial Budaya dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang;
  51. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Bencana Longsor;
  52. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
  53. Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 18 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman (KSNP-SPALP);
  54. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern;
  55. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika, Nomor 02 / PER / M.KOMINFO / 03 / 2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
  56. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pedoman Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota beserta Rencana Rincinya;
  57. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) di Wilayah Perkotaan / Kawasan Perkotaan;
  58. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup dalam Penataan Ruang Wilayah;
  59. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
  60. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
  61. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi;
  62. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  63. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Revitalisasi Kawasan;
  64. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;
  65. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
  66. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jalan Khusus;
  67. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perpotongan dan/atau Persinggungan antara Jalur Kereta Api dengan Bangunan Lain;
  68. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 43 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Perkeretaapian Nasional;
  69. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota;
  70. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Hutan di Jawa Timur;
  71. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2007 tentang Perizinan Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan di Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2007 Nomor 6 Seri E);
  72. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 1 Seri E);
  73. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional, dan Penataan Pasar Modern di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
  74. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2009 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 2 Seri E);
  75. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah Regional Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 Nomor 4 Seri E);
  76. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 05 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Timur;
  77. Peraturan Gubernur Jawa Timur No 61 Tahun 2006 tentang Pemanfaatan Ruang Pada Kawasan Pengendalian Ketat Skala Regional Di Provinsi Jawa Timur;
  78. Peraturan Daerah Kabupaten Malang No 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang;
  79. Peraturan Daerah Kabupaten Malang No 3 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemberdayan Pasar Tradisional Serta Penataan dan Pengendalian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
  80. Peraturan Daerah Kabupaten Malang No 8 Tahun 2012 Tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi;

 

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG

dan

BUPATI MALANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN KEPANJEN TAHUN 2013-2033.

ketentuan umum di kecamatan

BAB V

RENCANA JARINGAN PRASARANA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 17

Rencana jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf c meliputi:

  • a. rencana pengembangan jaringan pergerakan;
  • b. rencana pengembangan jaringan energi/kelistrikan;
  • c. rencana pengembangan jaringan telekomunikasi;
  • d. rencana pengembangan jaringan air minum;
  • e. rencana pengembangan jaringan drainase;
  • f. rencana pengembangan air limbah; dan
  • g. rencana pengembangan prasarana lainnya.

 

Bagian Kedua

Rencana Pengembangan Jaringan Pergerakan

Pasal 18

Rencana pengembangan jaringan pergerakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi:

  • a. sistem jaringan jalan;
  • b. sistem jaringan pedestrian;
  • c. sistem pelayanan angkutan umum dan parkir; dan
  • d. jaringan kereta api.

 

Pasal 19

  1. Rencana pengembangan jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada pasal 19 huruf a meliputi:
    • a. jaringan jalan kolektor primer dan kolektor sekunder; dan
    • b. jaringan jalan lokal primer dan lokal sekunder.
  2. Rencana jaringan jalan kolektor primer dan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
    • a. pengembangan jalan kolektor primer meliputi jalan lingkar barat mulai dari Desa Mojosari - Desa Ngadilangkung - Desa Talangagung, jalan lingkar timur mulai dari Desa Jatirejoyoso - Desa Sukoraharjo - Desa Penarukan - Desa Kedungpedaringan dan jalan lingkar selatan (Metro II) meliputi Desa Kedungpedaringan - Desa Panggungrejo - Metro II - Desa Talangangung; dan
    • b. pengembangan jalan kolektor sekunder meliputi Jalan Pertanian, Jalan Panglima Sudirman, Jalan Ahmad Yani, Jalan Sumedang, Jalan Kawi, Jalan Sultan Agung, Jalan Panji, Jalan Trunojoyo, Jalan Penarukan dan jalan utama komplek perkantoran.
  3. Rencana jaringan jalan lokal primer dan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
    • a. pengembangan jalan lokal primer meliputi Jalan Raya Panggungrejo, Jalan Raya Mangunrejo, Jalan Raya Jenggolo, Jalan Sekolahan, Jalan Ternak, dan Jalan dari Desa Sukoraharjo menuju Kecamatan Gondanglegi; dan
    • b. pengembangan jalan lokal sekunder meliputi Jalan Pesantren, Jalan Sidoutomo, Jalan Adi Santoso, Jalan Diponegoro, Jalan KH. Hasyim Ashari, Jalan Cut Mutia, Jalan Raya Tegalsari, Jalan Kemiri.

 

Pasal 20

Rencana pengembangan jalur pedestrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, merupakan prasarana pejalan kaki berupa penyediaan trotoar meliputi:

  • a. pengembangan jalur pedestrian zona perdagangan dan jasa meliputi Jalan Panglima Sudirman, Jalan Ahmad Yani, Jalan Sapta Marga, Jalan Sumedang, dan Jalan Sultan Agung;
  • b. pengembangan jalur pedestrian zona perumahan di semua Sub BWP;
  • c. pengembangan jalur pedestrian subzona pendidikan meliputi Jalan Trunojoyo dan Jalan Kawi;
  • d. pengembangan jalur pedestrian zona perkantoran meliputi Jalan Panji, Jalan Trunojoyo, jalan utama kompleks perkantoran pemerintah di zona perkantoran; dan
  • e. pengembangan jalur pedestrian zona campuran dengan kegiatan subzona perkantoran, perdagangan/jasa, dan perumahan meliputi Sub BWP A, Sub BWP D dan Sub BWP E.

 

Pasal 21

  1. Sistem pelayanan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada pasal 19 huruf c meliputi:
    • a. angkutan barang meliputi jalan lingkar barat, jalan lingkar timur dan jalan lingkar selatan dari arah selatan melalui Jalan Raya Jenggolo dan Jalan Raya Panggungrejo;
    • b. pengembangan bus metro dengan rute Jalan Raya Mojosari-Jalan Panglima Sudirman-Jalan Ahmad Yani-Jalan Kawi-Jalan Raya Talangagung;
    • c. penambahan rute angkutan umum melalui jalan lingkar; dan d. rute angkutan umum melalui Malang-Kepanjen-Karangkates-Blitar, Malang-Kepanjen-Pagak-Ngliyep dan Gondanglegi-Kepanjen.
  2. Sistem parkir sebagaimana dimaksud pada pasal 19 huruf c meliputi:
    • a. penyediaan lahan parkir pada fasilitas perdagangan dan jasa, perkantoran, kesehatan, peribadatan, pendidikan dan sejenis diutamakan sistem diluar badan jalan (off street); dan
    • b. penyediaaan lahan parkir pada bangunan baru sebagai satu kesatuan unit bangunan.
  3. Peta pengembangan rencana jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
  4. Peta sistem angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

 

Pasal 22

Rencana pengembangan jalur kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d meliputi

  • a. Pengembangan jalur kereta api ganda sebagai jalur kereta api regional yang menghubungkan Surabaya – Malang – Kepanjen – Blitar, dan Malang – Kepanjen – Blitar – Jakarta;
  • b. pengembangan jalur kereta api komuter Menghubungkan Lawang – Singosari - Malang – Pakisaji – Kepanjen - Sumberpucung (Karangkates).

 

Bagian Ketiga

Rencana Pengembangan Jaringan Energi/Kelistrikan

Pasal 23

  1. Rencana pengembangan jaringan energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b meliputi:
    • a. pengembangan jaringan distribusi primer berupa jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) meliputi Desa Jenggolo, Desa Sengguruh, Desa Mangunrejo, Desa Panggungrejo, Kelurahan Penarukan dan Desa Kedungpedaringan;
    • b. pengembangan jaringan distribusi sekunder, meliputi:
      1. Jaringan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) meliputi Jalan Raya Mojosari, Jalan Panglima Sudirman, Jalan Ahmad. Yani, Jalan Kawi, Jalan Sultan Agung, Jalan Panji, Jalan Raya Curungrejo, Jalan Raya Sukoraharjo; dan
      2. Jaringan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) meliputi seluruh jalan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 di Kawasan Perkotaan Kepanjen.
  2. Peta rencana pengembangan jaringan energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

 

Bagian Keempat

Rencana Pengembangan Jaringan Telekomunikasi

Pasal 24

  1. Rencana pengembangan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c meliputi:
    • a. pengembangan jaringan telekomunikasi berupa jaringan kabel telepon di semua Sub BWP; dan
    • b. pengembangan jaringan telekomunikasi berupa Base Transfer Station (BTS) sebagai BTS bersama.
  2. Peta rencana pengembangan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

 

Bagian Kelima

Rencana Pengembangan Jaringan Air Minum

Pasal 25

  1. Rencana pengembangan jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d meliputi:
    • a. bangunan pengambilan air baku;
    • b. jaringan perpipaan; dan
    • c. bak penampung.
  2. Bangunan pengambilan air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
    • a. sumber mata air Kecamatan Ngajum; dan
    • b. sumber mata air yang dikelola oleh himpunan pengguna air minum (HIPAM) meliputi mata air Mojosari, mata air Ngadilangkung, mata air Dilem, mata air Kepanjen I, mata air Kepanjen II, mata air Panggungrejo, mata air Mangunrejo, mata air Jenggolo, mata air di sebelah timur Desa Tegalsari, mata air Sengguruh, mata air Penarukan, mata air Cepokomulyo dan mata air Sukoraharjo.
  3. Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi seluruh jaringan air bersih yang ada di Kawasan Perkotaan Kepanjen.
  4. Bak penampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi bak penampung mata air Mojosari, bak penampung mata air Ngadilangkung, bak penampung mata air Dilem, bak penampung mata air Kepanjen I, bak penampung mata air Kepanjen II, bak penampung mata air Panggungrejo, bak penampung mata air Mangunrejo, bak penampung mata air Jenggolo, bak penampung mata air di Desa Tegalsari, bak penampung mata air Sengguruh, bak penampung mata air Penarukan, bak penampung mata air Cepokomulyo, bak penampung mata air Sukoraharjo.
  5. Peta pengembangan jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

 

Bagian Keenam

Rencana Pengembangan Jaringan Drainase

Pasal 26

  1. Rencana pengembangan jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e meliputi:
    • a. rencana sistem jaringan drainase; dan
    • b. rencana kebutuhan sistem drainase.
  2. Rencana sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
    • a. perbaikan saluran drainase jangka pendek pada Jalan Mojosari 2, Jalan Pesantren Mojosari, jalan lingkar barat 1, jalan lingkar barat 2, jalan lingkar barat 3, Jalan Dilem 1, Jalan Dilem 2, Jalan Bromo 1, Jalan Bromo 2, Jalan Sultan Agung, Jalan Kawi 1, Jalan Kawi 2, Jalan Kawi 3, Jalan Cempokomulyo, Jalan Panggungrejo 1, Jalan Panggungrejo 2, belakang Stadion Kanjuruhan, komplek tentara 1, komplek tentara 2, Sudetan Bromo, Sudetan Ariderjo;
    • b. perbaikan saluran drainase jangka menengah pada Jalan Curungrejo, Gang. Pasar 1, Gang. Pasar 2, Gang. Pasar 3, Gang Pasar 4, Jalan Mangunrejo Jenggolo, Jalan Krajan, Irigasi Jenggolo, Gang Makam, Jalan Diponegoro, Jalan Ardirejo, Jalan Sultan Agung, Jalan Probolinggo, Jalan Trunojoyo, Jalan Kemiri, Jalan Melintang, Jalan Sekolah, Jalan Sengguruh, Jalan Nusa Indah, Jalan Ardirejo 2, Jalan Sumedang, Jalan Panji, Jalan Jenggolo, Plengsengan saluran bawah Molek; dan
    • c. perbaikan saluran drainase jangka panjang pada saluran Pakisaji dan Ngadilangkung.
  3. Rencana kebutuhan sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
    • a. jaringan drainase primer meliputi Saluran Mojosari 2-Saluran Jalan Pesantren–Saluran jalan lingkar barat 3–Sudetan Ardirejo–Sudetan Jalan Bromo–Saluran Jalan Kawi 1–Saluran Jalan Kawi 3–Saluran Cempokomulyo 2–Saluran Panggungrejo–saluran belakang Stadion Kanjuruhan–Saluran Irigasi Jenggolo–Saluran bawah Molek–Saluran Jalan Trunojoyo–Saluran Jalan Kawi–Saluran Pakis-Kepanjen–Saluran jalan lingkar selatan-Gang Makam–Saluran Jalan Probolinggo–Saluran Nusa Indah primer;
    • b. jaringan drainase sekunder meliputi Saluran jalan lingkar barat 1–Saluran jalan lingkar barat 2–Saluran Jalan Ngadilangkung–Saluran Jalan Bromo 2–Saluran Jalan Kawi 2–Saluran Cempokomulyo 1–Saluran Panggungrejo 1–Saluran komplek tentara–Saluran Jalan Sultan Agung–Saluran Curungrejo–Saluran Sukoharjo-Saluran Jenggolo–Desa Kemiri–Desa Kemiri melintang–Saluran Panji;
    • c. jaringan drainase tersier meliputi Saluran Bojana Puri–Saluran Jalan Dilem 1–Saluran Jalan Dilem 2–Saluran Jalan Krajan–Gang Pasar 1–Gang Pasar 2–Gang Pasar 3–Gang Pasar 4–Saluran jalan lingkar timur–Saluran Sekolahan–Saluran Mangunrejo-Jenggolo–Saluran Jalan Diponegoro.
  4. Peta rencana pengembangan jaringan drainase sebagaimana dimaksud ayat (1), tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

 

Bagian Ketujuh

Rencana Pengembangan Air Limbah

Pasal 27

Rencana pengembangan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf f meliputi

  • a. Pembuatan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) komunal, di Sub BWP B dan Sub BWP D;
  • b. MCK ++ Kelurahan Cepokomulyo;
  • c. MCK ++ Kampung Panji Kelurahan Kepanjen;
  • d. IPAL Grey Water Kelurahan Ardirejo; dan
  • e. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja Di Talangagung.

 

Bagian Kedelapan

Rencana Pengembangan Prasarana lainnya

Pasal 28

Rencana pengembangan sistem prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf g meliputi:

  • a. rencana pengembangan sistem persampahan; dan
  • b. rencana jalur evakuasi bencana

 

Pasal 29

  1. Rencana pengembangan sistem persampahan sebagaimana dimaksud Pasal 29 huruf a meliputi:
    • a. pengembangan sistem persampahan berupa TPA di Sub BWP G;
    • b. pengembangan sistem persampahan berupa TPS meliputi BWP A terdapat 3 (tiga) unit, Sub BWP E terdapat 2 (dua) unit, Sub BWP D terdapat 1 (satu) unit dan Sub BWP G terdapat 1 (satu) unit;
    • c. pengembangan sistem persampahan berupa pengadaan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) pada daerah yang belum terlayani meliputi Sub BWP H, Sub BWP B, Sub BWP C, Sub BWP E dan Sub BWP F; dan
    • d. Pengembangan Bio Gas di Sub BWP G.
  2. Peta rencana pengembangan sistem persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

 

Pasal 30

  1. Rencana pengembangan jaringan prasarana lainnya berupa jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b meliputi:
    • a. penanganan rawan bencana banjir;
    • b. penanganan rawan bencana longsor; dan
    • c. penangan rawan bencana lainnya.
  2. Pengembangan jaringan prasarana lainnya berupa penanganan rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
    • a. penanganan rawan bencana banjir pada Jalan Panglima Sudirman;
    • b. penanganan rawan bencana banjir pada Jalan WR. Soeprapto, Gang Makam, Jalan Piere Tendean, Jalan Diponegoro, Jalan Ardirejo, Jalan Sultan Agung, Jalan Panarukan, Jalan Kawi, Jalan Pudak, Jalan Krapyak, Jalan Trunojoyo, belakang Stadion Kanjuruhan, Jalan Krajan, Desa Kemiri, Jenggolo, Sekolahan, Sengguruh;
    • c. penanganan rawan bencana banjir pada Jalan Malang, Jalan Pasuruan dan Jalan KH. Hasyim Asyari; dan
    • d. penangan rawan bencana banjir di Jalan Junrejoyoso, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Jendral Ahmad Yani dan sekitar Kali Seco.
  3. Pengembangan jaringan prasarana lainnya berupa penanganan rawan bencana longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi penanganan rawan bencana longsor sepanjang sungai.
  4. Pengembangan jaringan prasarana lainnya berupa penanganan rawan bencana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c antara lain berupa gempa bumi pada seluruh Kawasan Perkotaan Kepanjen.
  5. Pengembangan jaringan prasarana lainnya berupa penetapan jalur evakuasi bencana dan lokasi evakuasi korban bencana meliputi:
    • a. rencana rute evakuasi bencana banjir dan longsor meliputi:
      1. Jalan Panglima Sudirman–Jalan Ahmad Yani–Jalan Sultan Agung–Jalan Panji–Jalan Trunojoyo;
      2. Jalan KH. Hasyim Ashari–Jalan Sukoharjo–Jalan Raya Panarukan–Jalan Ketanen–Jalan Nanas–Jalan Trunojoyo; dan
      3. Jalan Pasuruan–Jalan Malang–Jalan Panji atau Jalan Sultan Agung–Jalan Trunojoyo.
    • b. rencana lokasi evakuasi korban bencana alam diarahkan untuk menempati fasilitas umum yang meliputi fasilitas peribadatan, fasilitas pendidikan, lapangan olah raga dan kantor pemerintah.
  6. Peta rencana pengembangan jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Detail Dokumen RDTR Kecamatan

Detail Dokumen RDTR Kecamatan

Detail Dokumen RDTR Kecamatan

Detail Dokumen RDTR Kecamatan

Detail Dokumen RDTR Kecamatan

Detail Dokumen RDTR Kecamatan

Detail Dokumen RDTR Kecamatan

Detail Dokumen RDTR Kecamatan

Detail Dokumen RDTR Kecamatan

Detail Dokumen RDTR Kecamatan

Detail Dokumen RDTR Kecamatan

Detail Dokumen RDTR Kecamatan

Detail Dokumen RDTR Kecamatan

Detail Dokumen RDTR Kecamatan

Detail Dokumen RDTR Kecamatan

Detail Dokumen RDTR Kecamatan

Detail Dokumen RDTR Kecamatan

Detail Dokumen RDTR Kecamatan

Detail Dokumen RDTR Kecamatan

Detail Dokumen RDTR Kecamatan