Visi penataan ruang wilayah Kabupaten Lamongan adalah : "Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Lamongan sebagai kawasan pengembangan Pertanian, Industri dan Pariwisata".

Sedangkan Misi penataan ruang wilayah Kabupaten Lamongan adalah :
1. Mewujudkan struktur ruang yang seimbang guna mendorong pertumbuhan wilayah sekaligus mengurangi kesenjangan antar wilayah;
2. Mewujudkan pola ruang yang selaras dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan terciptanya kepastian hukum dalam kegiatan usaha sesuai rencana tata ruang serta mendorong peluang investasi produktif; serta
4. Mewujudkan penyediaan sarana dan prasarana di perkotaan dan perdesaan untuk peningkatan kualitas SDM yang lebih prduktif dan mandiri serta berdaya-saing tinggi.

>> Download Perda No. 15 Tahun 2011 Tentang RTRW Lamongan <<

Dibawah ini merupakan isi detil dari Dokumen RTRW Kabupaten yang telah dibagi kedalam beberapa Bab.

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 15 TAHUN 2011

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2011 ­- 2031

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

 

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha.

b. bahwa dengan ditetapkannya Undang­Undang No 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah No 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, maka perlu dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten.

c. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Lamongan dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah.

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamongan dengan peraturan daerah.

Mengingat :

1. Pasal 18 Undang­Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang­Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah­daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang­Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang­Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok­Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

4. Undang­Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

5. Undang­Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

6. Undang­Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indoesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);

7. Undang­Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

8. Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang­Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang­Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

9. Undang­Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);

10. Undang­Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertanahan Negara (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

11. Undang­Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

12. Undang­Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2004 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);

13. Undang­Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah di ubah dengan Undang –Undang Nomor 45 Tahun 20009 tentang Perubahan atas Undang –Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

14. Undang­Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang­Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

15. Undang­Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4441);

16. Undang­Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasiomal Tahun 2005­2025 (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

17. Undang­Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);

18. Undang­Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

19. Undang­Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

20. Undang­Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau –Pulau Kecil (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);

21. Undang­Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);

22. Undang­Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

23. Undang­Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

24. Undang­Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

25. Undang­Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);

26. Undang­Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);

27. Undang­Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

28. Undang­Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

29. Undang­Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);

30. Undang­Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

31. Undang­Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);

32. Undang­Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

33. UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5188);

34. Undang­Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang­undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

35. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934);

36. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);

37. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);

38. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60

Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);

39. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5019);

40. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);

41. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

42. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);

43. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

44. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

45. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

46. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

47. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);

48. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);

49. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);

50. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5004);

51. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);

52. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);

53. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5097);

54. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

55. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);

56. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);

57. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112);

58. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional,Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5116);

59. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5154);

60. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaan Negara Republik IndonesiaTahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);

61. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

62. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan Lindung untuk Penambangan Bawah Tanah;

63. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.50/Menhut­II/2009 Tentang Penegasan Status dan Fungsi Kawasan Hutan;

64. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Daerah;

65. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;

66. Perturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;

67. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005­2020;

68. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 16/E).

 

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN dan BUPATI LAMONGAN

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2011­-2031. 

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang­Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.

3. Kepala Daerah adalah Bupati Lamongan.

4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan

6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.

7. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.

8. Struktur Ruang adalah susunan pusat­pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.

9. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.

10. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

11. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.

12. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam penataan ruang.

13. Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.

14. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

15. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­undangan.

16. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan pan penetapan rencana tata ruang.

17. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.

18. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

19. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.

20. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamongan yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Lamongan.

21. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.

22. Wilayah Kabupaten adalah seluruh Wilayah Kabupaten Lamongan yang meliputi ruang daratan, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang didalam bumi berdasarkan Peraturan Per Undang­Undangan yang berlaku.

23. Sistem wilayah adalah struktur ruang dan pola ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat wilayah.

24. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung dan budidaya.

25. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan.

26. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan.

27. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

28. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

29. Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.

30. Kawasan Minapolitan adalah kawasan yang terdiri dari atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian (perikanan) dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agribisnis.

31. Kawasan Gerbangkertosusila adalah Kawasan Strategis Nasional (PKN) dari aspek ekonomi yang meliputi Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Lamongan. Beserta rencana wilayah pengembangannya Kabupaten Tuban, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Jombang, Kabupaten dan Kota Pasuruan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Sumenep;

32. Pusat Kegiatan Nasional selanjutnya disebut PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegitan skala internasional, nasional atau beberapa Provinsi.

33. Pusat Kegiatan Lokal selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten atau beberapa Kecamatan.

34. Pusat Kegiatan Lokal yang dipromosikan selanjutnya disebut PKLp adalah kawasan perkotaan yang di promosikan untuk melayani kegiatan skala Kabupaten atau beberapa Kecamatan.

35. Pusat Pelayanan Kawasan selanjutnya disebut PPK merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kecamatan atau beberapa desa.

36. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat KSN adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.

37. Kawasan Strategis Provinsi yang selanjutnya disingkat KSP adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.

38. Kawasan Strategis Kabupaten yang selanjutnya disingkat KSK adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.

39. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak­anak sungainya, yang berfungsi menampung menyimpan, dan mengalirkan air berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.

40. Waduk adalah wadah buatan yang terbentuk sebagai akibat dibangunnya bendungan.

41. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

42. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

43. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.

44. Hutan Rakyat adalah hutan yang tumbuh, ditanam dan dikelola di atas tanah yang dibebani hak milik atau pun hak lainnya dan arealnya berada di luar kawasan hutan negara. Hutan Rakyat dapat dimiliki oleh orang baik sendiri maupun bersama orang lain atau badan hukum.

45. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

46. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah.

47. Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.

48. Ruang terbuka adalah ruang­ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area memanjang/jalur dimana dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan.Ruang terbuka terdiri atas ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau.

49. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

50. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­undangan.

51. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.

52. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang penataan ruang.

53. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporas, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.

54. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyrakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

55. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disingkat BKPRD adalah badan bersifat ad­hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang – undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten Lamongan dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah. 

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, FUNGSI DAN KEDUDUKAN PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu Visi, Misi dan Tujuan Penataan Ruang Wilayah

Pasal 2

(1) Visi penataan ruang wilayah kabupaten adalah mewujudkan Lamongan sebagai kabupaten yang adil, merata, sejahtera, dan berdaya saing.

(2) Misi penataan ruang wilayah kabupaten meliputi:

a. mewujudkan masyarakat Lamongan yang terdidik, bermoral, dan berdaya saing untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya;

b. mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan investasi dan produktivitas sektor – sektor andalan daerah;

c. mewujudkan pembangunan daerah berupa sarana dan prasarana dasar (infrastruktur dan utilitas) yang memadai guna membuka daerah yang masih terisolir dan tertinggal;

d. mewujudkan Lamongan yang Good Governance (tata kelola pemerintahan yang baik) dengan 10 (sepuluh) prinsipnya, yaitu: 1) prinsip partisipasi; 2) penegakan hukum atau supremasi hukum; 3) transparansi; 4) kesetaraan; 5) wawasan kedepan; 6) akuntabilitas; 7) pengawasan; 8) efisiensi; 9) efektivitas; dan ,10) profesionalisme aparatur;

e. mewujudkan kemampuan dalam pendayagunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lamongan secara luas dan merata; dan

f. mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang tentram, tertib dan aman guna menunjang efektifitas pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memahami kondisi kearifan dan nilai – nilai budaya lokal.

(3) Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten adalah mewujudkan ruang wilayah Kabupaten yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berbasis pada sektor pertanian, industri dan pariwisata serta mampu mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam dan melindungi masyarakat dari bencana alam.

Bagian Kedua Fungsi dan Kedudukan Penataan Ruang Wilayah

Pasal 3

(1) RTRW Kabupaten mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. sebagai mantra spasial dari Rencana Pembanguan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);

b. sebagai penyelaras antara kebijakan penataan ruang nasional, provinsi, dan daerah;

c. sebagai pedoman dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah; dan

d. sebagai acuan bagi instansi pemerintah, para pemangku kepentingan, dan masyarakat dalam pemanfaatan ruang di kabupaten.

(2) Kedudukan RTRW Kabupaten dalam penyelengaraan pemerintahan daerah adalah :

a. sebagai pedoman penyusunan Rencana Pembanguan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan rencana sektoral lainnya;

b. sebagai pedoman penyusunan rencana rinci tata ruang;

c. sebagai pedoman pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di daerah;

d. sebagai pedoman penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi;

e. sebagai pedoman penataan ruang Kawasan Strategis;

f. perwujudan keserasian pembangunan antar sektor; dan

g. perwujudan keterpaduan dan pemerataan pembanguan di setiap WP. 

BAB III KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Kebijakan Penataan Ruang Wilayah

Pasal 4 

(1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten.

(2) Kebijakan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

a. pengembangan pusat kegiatan permukiman di wilayah utara sebagai penunjang kegiatan industri dan pariwisata;

b. pengembangan pusat kegiatan permukiman di wilayah selatan sebagai penunjang kegiatan agropolitan;

c. pengembangan transportasi untuk menunjang kegiatan permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan serta integrasi antar kegiatan wilayah;

d. pemerataan prasarana wilayah untuk mendukung kegiatan pertanian, industri dan pariwisata;

e. pemantapan perlindungan kawasan lindung untuk menjaga kelestarian lingkungan sumberdaya alam dan buatan;

f. pengembangan kawasan budidaya dengan tetap menjaga sistem keberlanjutan dalam jangka panjang;

g. pengembangan kegiatan pendukung Kawasan Brondong­Paciran sebagai kegiatan pelabuhan, perindustrian dan pariwisata, pengembangan Kawasan Babat sebagai kegiatan perdagangan skala regional dan Kawasan Ngimbang sebagai pengembangan kegiatan agro­industri; dan

h. pengembangan kawasan pesisir dengan mempertahankan dan memperbaiki ekosistem pesisir, serta optimalisasi pengembangan kawasan pantai utara Jawa Timur.

 

Bagian Kedua

Strategi Penataan Ruang Wilayah

Pasal 5

(1) Untuk melaksanakan kebijakan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), ditetapkan strategi penataan ruang wilayah kabupaten.

(2) Strategi untuk kebijakan pengembangan pusat kegiatan permukiman di wilayah utara sebagai penunjang kegiatan industri dan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, meliputi:

a. memantapkan pusat kegiatan perkotaan sebagai bagian dari pengembangan Gerbangkertosusila;

b. menetapkan pusat kegiatan perkotaan di wilayah tengah sebagai bagian dari pengembangan Perkotaan Nasional yaitu Perkotaan Lamongan bagian dari PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertasusila; dan

c. mengembangkan pusat pelayanan di wilayah utara untuk menunjang minat investasi melalui kegiatan industri dan pariwisata.

(3) Strategi untuk kebijakan pengembangan pusat kegiatan permukiman di wilayah selatan sebagai penunjang kegiatan agropolitan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, meliputi :

a. mengembangkan wilayah selatan sebagai kawasan agropolitan; dan

b. mengembangkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan agropolitan.

(4) Strategi untuk kebijakan pengembangan transportasi untuk menunjang kegiatan permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan serta integrasi antar kegiatan wilayahsebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, meliputi :

a. mengembangkan jalan bebas hambatan sebagai bagian dari trans utara Pulau Jawa sekaligus pendukung pengembangan pusat ekonomi di wilayah utara, pengembangan jalan arteri primer di utara dan kolektor primer sebagai penghubung dengan wilayah perkotaan di bagian selatan;

b. pengembangan jaringan transportasi wilayah selatan;

c. mengembangkan prasarana transportasi melalui peningkatan fungsi terminal tipe B di ibu kota kabupaten dan terminal tipe C di Kecamatan Paciran;

d. mengembangkan prasarana kereta api untuk menunjang penyelenggaraan kereta api komuter dan sistem jalur ganda (double track); dan

e. mengembangkan pelabuhan laut yang berorientasi terhadap kegiatan industri dan perikanan.

(5) Strategi untuk kebijakan pemerataan prasarana wilayah untuk mendukung kegiatan pertanian, industri dan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, meliputi:

a. meningkatkan penyediaan sumber daya energi untuk menunjang kebutuhan kegiatan industri di wilayah pantura dan kegiatan lain yang berkembang di Kabupaten Lamongan;

b. melindungi terhadap sumber air dan daerah resapan air untuk menunjang kegiatan pertanian, pariwisata dan industri;

c. mengoptimalkan bendungan sebagai bangunan pengendali dan pencegahan banjir;

d. mengembangkan menara pemancar bersama berupa BTS (Base Transceiver Station) secara terpadu yang didukung oleh kerjasama antar daerah;

e. meningkatkan teknologi pengolahan limbah melalui pengkomposan sampah organik, teknologi daur ulang sampah non organik, teknologi pembakaran sampah dengan incinerator serta teknologi sanitary landfill dengan prinsip­prinsip “3R” (reduce, reuse, recycle) serta prinsip pemulihan biaya dalam pengelolaan sampah;

f. menyediakan air bersih sampai tingkat perdesaan dengan memanfaatkan dan pengolahan sumber air baku yang ada; dan

g. meningkatkan kapasitas penampungan air pada waduk­waduk pertanian desa.

(6) Strategi untuk kebijakan pemantapan perlindungan kawasan lindung untuk menjaga kelestarian lingkungan sumberdaya alam dan buatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e, meliputi:

a. mengamankan kawasan perlindungan setempat sepanjang pantai dilakukan dengan mempertahankan ekosistem pantai meliputi mangrove, terumbu karang, rumput laut dan estuaria;

b. melakukan pengelolaan DAS Bengawan Solo untuk kegiatan irigasi dan air baku bagi masyarakat Lamongan;

c. memelihara nilai dan fungsinya cagar budaya sebagai peninggalan sejarah, objek penelitian dan pariwisata;

d. melakukan reboisasi/penghijauan di DAS Bengawan Solo sebagai pencegahan bencana banjir; dan

e. melakukan revitaslisasi kawasan sekitar pantai melalui pengembangan hutan mangrove dan vegetasi untuk mencegah gelombang pasang.

(7) Strategi untuk kebijakan pengembangan kawasan budidaya dengan tetap menjaga sistem keberlanjutan dalam jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f, meliputi :

a. melakukan kerjasama dengan masyarakat dalam mengelola hutan dengan Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat;

b. mengembangkan kawasan pertanian melalui penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan;

c. meningkatkan produktivitas dan pemasaran perkebunan, pertanian, perikanan dan peternakan;

d. meningkatkan budidaya perikanan darat melalui pengembangan secara intensifikasi;

e. mengendalikan secara ketat penambangan pada kawasan yang membahayakan lingkungan;

f. menyediakan kawasan untuk kegiatan industri besar di pantai utara disertai pengolahan limbah dan penataan kawasan sekitar;

g. mengembangkan dan memberdayakan industri kecil dan home industri berbasis pengolahan hasil pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan;

h. memanfaatkan wisata alam khususnya alam laut sebagai wisata andalan;

i. mengembangkan wisata buatan yang menyatu dengan potensi alam khususnya wisata bahari dan wisata geologi;

j. membentuk zona wisata dengan disertai pengembangan paket wisata; dan

k. menyediakan sarana dan prasarana serta meningkatkan kualitas permukiman perdesaan dan perkotaan;

(8) Strategi untuk kebijakan pengembangan kegiatan pendukung Kawasan Brondong­Paciran sebagai kegiatan pelabuhan, perindustrian dan pariwisata, pengembangan Kawasan Babat sebagai kegiatan perdagangan skala regional dan Kawasan Ngimbang sebagai pengembangan kegiatan agropolitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g, meliputi :

a. menyediakan tanah disertai lahan pengganti untuk pengelolaan kawasan sekitar pantura dalam bentuk kerjasama;

b. mengembangkan kegiatan ekonomi skala besar;

c. menyediakan sarana dan prasarana penunjang kegiatan ekonomi; dan

d. menyediakan infrastruktur untuk mendorong pengembangan pelabuhan, pasar agrobis Babat dan kawasan agropolitan.

(9) Strategi untuk kebijakan pengembangan kawasan pesisir dengan mempertahankan dan memperbaiki ekosistem pesisir, serta optimalisasi pengembangan kawasan pantai utara Jawa Timur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf h, meliputi :

a. mengembangkan pola ruang Kawasan Brondong dan Paciran sebagai kawasan permukiman, pelabuhan dan industri dan kawasan lindung sehingga tetap terjadi keseimbangan pengembangan kawasan;

b. melindungi ekosistem pesisir yang rentan perubahan fungsi kawasan;

c. meningkatkan kegiatan kepariwisataan dan penelitian;

d. mempertahankan dan memperbaiki ekosistem pesisir melalui kerjasama antara pemerintah dan masyarakat setempat dalam memelihara ekosistem pesisir;

e. meingkatkan nilai ekonomi kawasan lindung melalui pemanfaatan bakau dan terumbu karang sebagai sumber ekonomi perikanan dengan cara penangkapan yang ramah lingkungan dan mendukung keberlanjutan;

f. menjadikan kawasan lindung sebagai obyek wisata dan penelitian ekosistem pesisir; dan

g. menghindari pembukaan areal tambak baru pada hutan bakau. 

 

BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

(1) Rencana struktur ruang wilayah kabupaten diwujudkan melalui :

a. pengembangan sistem perdesaan;

b. pengembangan sistem perkotaan; dan

c. pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah.

(2) Rencana struktur ruang wilayah kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

 

Bagian Kedua

Penetapan Kawasan Perkotaan dan Kawasan Perdesaan

Pasal 7

Penetapan kawasan perkotaan meliputi 27 (dua puluh tujuh) kawasan perkotaan, dengan rincian 1 (satu) kawasan sebagai ibukota kabupaten dan 26 (dua puluh enam) lainnya sebagai ibukota kecamatan.

Paragraf 1

Rencana Pengembangan Sistem Perdesaan

Pasal 8

(1) Arahan pengembangan sistem perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat

(1) huruf a dilakukan dengan membentuk pusat pelayanan desa secara hierarki.

(2) Pusat pelayanan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. pusat pelayanan antar desa;

b. pusat pelayanan setiap desa; dan

c. pusat pelayanan pada setiap dusun atau kelompok permukiman.

(3) Pusat pelayanan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara hierarki memiliki hubungan dengan :

a. setiap dusun memiliki pusat dusun;

b. setiap desa memiliki satu pusat kegiatan yang berfungsi sebagai pusat desa;

c. beberapa desa dalam satu kecamatan memiliki pusat kegiatan yang hierarkinya dibawah perkotaan kecamatan yakni sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK);

d. perdesaan yang lokasinya strategis langsung berhubungan dengan masing­masing ibukota kecamatan; dan

e. perdesaan yang membentuk sistem keterkaitan atau berorientasi pada pusat wilayah pengembangan disebut sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL).

(4) Pemanfaatan ruang kawasan permukiman perdesaan dikembangkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi perdesaan sebagai bagian dari sistem perekonomian wilayah.

(5) Pengembangan dan peningkatan penyediaan sarana dan prasarana penunjang di kawasan permukiman termasuk jaringan transportasi, listrik, air bersih, telekomunikasi dan sarana pendukung yang lainnya.

(6) Pengembangan sektor ekonomi perdesaan bertumpu pada sektor pertanian dan perikanan serta memperhatikan karakteristik sosial budaya masyarakat, dengan pengembangan agropolitan dan minapolitan.

 

Paragraf 2

Rencana Pengembangan Sistem Perkotaan

Pasal 9

Arahan pengembangan sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b meliputi:

a. pusat kegiatan perkotaan;

b. hierarki perkotaan;

c. penetapan fungsi Wilayah Pengembangan (WP); dan

d. wilayah pengembangan fasilitas kawasan perkotaan.

 

Pasal 10

(1) Pusat kegiatan perkotaan dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, meliputi :

a. Pusat Kegiatan Nasional (PKN) terdapat di Perkotaan Lamongan yang merupakan bagian dari Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila;

b. Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) meliputi Perkotaan Brondong­Paciran, Perkotaan Babat, Perkotaan Sukodadi dan Perkotaan Ngimbang; dan

c. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) meliputi perkotaan Sukorame, perkotaan Bluluk, perkotaan Sambeng, perkotaan Mantup, perkotaan Kembangbahu, perkotaan Sugio, perkotaan Kedungpring, perkotaan Modo, perkotaan Pucuk, perkotaan Tikung, perkotaan Sarirejo, perkotaan Deket, perkotaan Glagah, perkotaan Karangbinangun, perkotaan Turi, perkotaan Kelitengah, perkotaan Karanggeneng, perkotaan Sekaran, perkotaan Maduran, perkotaan Laren dan perkotaan Solokuro.

(2) Hierarki perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, meliputi :

a. perkotaan sedang meliputi Perkotaan Lamongan, Perkotaan Brondong­Paciran, dan Perkotaan Babat;

b. perkotaan kecil meliputi Perkotaan Sukodadi dan Perkotaan Ngimbang; dan

c. perkotaan sangat kecil meliputi Perkotaan lainnya di Kabupaten Lamongan.

(3) Penetapan fungsi Wilayah Pengembangan (WP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c meliputi 5 (lima) WP:

a. WP 1 meliputi: Kecamatan Lamongan, Kecamatan Deket, Kecamatan Glagah, Kecamatan Tikung, Kecamatan Sarirejo, Kecamatan Karangbinangun dan Kecamatan Kembangbahu;

b. WP 2 meliputi: Kecamatan Paciran, Kecamatan Brondong, Kecamatan Laren dan Kecamatan Solokuro;

c. WP 3 meliputi: Kecamatan Babat, Kecamatan Sekaran, Kecamatan Maduran, Kecamatan Pucuk dan Kecamatan Kedungpring;

d. WP 4 meliputi: Kecamatan Sukodadi, Kecamatan Turi, Kecamatan Karanggeneng, Kecamatan Kalitengah dan Kecamatan Sugio; dan

e. WP 5 meliputi: Kecamatan Ngimbang, Kecamatan Sambeng, Kecamatan Bluluk, Kecamatan Sukorame, Kacamatan Mantup dan Kecamatan Modo.

(4) Penetapan fungsi wilayah kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d adalah :

a. pada WP 1 dengan fungsi pengembangan sebagai pusat pemerintahan kabupaten, pusat perdagangan dan jasa skala kabupaten, pusat kesehatan skala kabupaten, pusat pendidikan, pusat olahraga dan kesenian skala kabupaten, perlindungan sumber daya air di Sungai Bengawan Solo serta sebagai pengembangan pertambangan, pertanian, peternakan, kegiatan industri kerajinan rakyat, kegiatan perikanan dan kegiatan pariwisata dan sarana/prasarana penunjangnya;

b. pada WP 2 dengan fungsi pengembangan sebagai pemerintahan skala kecamatan/lokal, pusat perdagangan dan jasa skala regional, pusat industri besar dan strategis nasional, pusat transportasi nasional, pengembangan kawasan minapolitan, pusat pelabuhan dan industri perikanan skala regional dan nasional, pusat kegiatan pariwisata skala regional, pusat pelayanan pelabuhan barang skala regional, pusat pengembangan pendidikan, serta sebagai pengembangan kegiatan industri kerajinan rakyat, pertanian, peternakan dan pertambangan;

c. pada WP 3 dengan fungsi pengembangan sebagai pusat pemerintahan skala kecamatan/lokal, pusat perdagangan dan jasa skala regional, pusat pengembangan industri kerajinan rakyat, industri pengolahan hasil pertanian, pusat perlindungan sumberdaya air di aliran sungai bengawan solo, pengembangan jaringan transportasi darat regional, perlindungan sumber daya air di Sungai Bengawan Solo serta sebagai pengembangan kegiatan pertanian, kehutanan dan pariwisata;

d. pada WP 4 dengan fungsi pengembangan sebagai pusat pemerintahan skala kecamatan/lokal, pusat perdagangan regional dan jasa­jasa, pusat pelayanan umum, pusat pengembangan kegiatan industri, pusat kegiatan pariwisata, pusat kegiatan pertanian, serta sebagai pengembangan pertanian, peternakan, kegiatan industri kerajinan rakyat, transportasi, kegiatan pariwisata, pengembangan jaringan transportasi skala regional, serta perlindungan sumber daya air di Sungai Bengawan Solo; dan

e. pada WP 5 dengan fungsi pengembangan sebagai pusat pemerintahan skala kecamatan/lokal, pusat kegiatan pertanian, pusat pengembangan agropolitan, pengembangan kegiatan industri kerajinan rakyat, industri pengolahan hasil pertanian, serta sebagai pengembangan pertanian berupa tanaman pangan dan perkebunan, peternakan, kegiatan industri kerajinan rakyat, pariwisata, kehutanan dan transportasi.

 

Bagian Ketiga

Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Wilayah

Pasal 11

Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, meliputi:

a. rencana sistem jaringan transportasi;

b. rencana sistem jaringan prasarana energi;

c. rencana sistem jaringan telekomunikasi;

d. rencana sistem jaringan prasarana sumber daya air; dan

e. rencana sistem jaringan prasarana lainnya.

 

Paragraf 1

Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Transportasi

Pasal 12

(1) Rencana sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, terdiri dari :

a. rencana sistem jaringan transportasi darat;

b. rencana sistem jaringan transportasi laut; dan

c. rencana sistem jaringan transportasi udara.

(2) Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1), meliputi:

a. jaringan jalan;

b. jaringan kereta api; dan

c. jaringan sungai, danau, dan penyeberangan.

(3) Rencana jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas jalan dan terminal.

(4) Pengelompokkan jalan berdasarkan sistem jaringan jalan terdiri dari sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder.

(5) Pengelompokkan jalan berdasarkan fungsi jalan dibagi menjadi jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan.

(6) Pengelompokkan jalan berdasarkan status jalan terdiri atas jalan nasional jalan bebas hambatan, jalan nasional jalan arteri, jalan nasional kolektor, jalan provinsi kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkar.

(7) Rencana pengembangan jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas jaringan jalur kereta api (KA) umum, angkutan massal, perkeretaapian komuter, dry port, terminal barang, dan stasiun.

(8) Jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa pelabuhan penyeberangan.

(9) Rencana pengembangan jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pelabuhan untuk kepentingan angkutan laut.

Pasal 13

(1) Rencana Pengembangan jalan nasional jalan bebas hambatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6), berupa Jalan Bebas Hambatan Gresik – Lamongan – Tuban.

(2) Rencana pengembangan jalan nasional jalan arteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6), yaitu Batas Kab. Gresik – Batas Kab. Lamongan, Jl.Pang.Sudirman; Jl.Jaksa Agung Suprapto; Bts.Kota Lamongan – Widang; dan Widang – Bts.Kab.Tuban;

(3) Rencana Pengembangan jalan nasional sebagai jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6), meliputi Widang­Babat­Bojonegoro dan Tuban­Lohgung­Sadang­Gresik.

(4) Rencana pengembangan jalan Provinsi sebagai jalan kolektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6), meliputi Jl Lamongrejo; Jl Akhmad Dahlan; Jl Sunan Drajad; Jl Raya Mantup; Bts. Kota Lamongan­Bts. Kab. Mojokerto; dan Babat­Bts. Kab. Jombang.

(5) Rencana pengembangan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6), meliputi ruas:

a. Kec. Lamongan – Kec. Sukodadi – Kec. Sugio – Kec. Kedungpring;

b. Kec. Deket – Kec. Glagah – Kec. Karangbinangun – Kabupaten Gresik;

c. Kec. Sukodadi – Kec. Karanggeneng – Kabupaten Gresik – Kec. Solokuro – Kec. Paciran;

d. Kec. Turi – Kec. Kalitengah;

e. Kec. Pucuk – Kec. Sekaran – Kec. Maduran – Kec.Laren – Kec.Paciran;

f. Kec. Tikung – Kec. Sarirejo – Kebupaten Gresik;

g. Kec. Mantup – Kec. Kembangbahu – Kec. Sugio – Kec. Kedungpring;

h. Kec. Mantup – Kec. Sambeng – Kec. Ngimbang;

i. Kec. Kedungpring – Kec. Modo – Kec. Bluluk – Kec. Ngimbang;

j. Kec. Bluluk – Kec. Sukorame – Kab. Bojonegoro;

k. Kec. Sugio – Kec. Sambeng;

l. Kec. Tikung (Desa Wonokromo) – Kec. Mantup – Kab. Gresik;

m. Kec. Sukorame – Kab. Jombang;

n. Kec. Lamongan (Kelurahan Sidokumpul) – Kec. Deket – Kec. Turi – Kec. Karangbinangun – Kec. Kalitengah; dan

o. Kec. Deket (Desa Pandanpancur) – Kec. Glagah.

(6) Pengembangan jaringan jalan lingkar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6), meliputi:

a. Jalan Lingkar Selatan Pantura dengan ruas jalan Kec. Paciran – Kec. Solokuro – Kec. Brondong;

b. Jalan Lingkar Utara Lamongan dengan ruas jalan Kec. Deket – Kec. Lamongan – Kec. Turi; dan

c. Jalan Lingkar Selatan Babat dengan ruas Kec. Babat – Kab. Bojonegoro.

(7) Rencana pengembangan terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (7), meliputi:

a. membangun dan meningkatkan pelayanan terminal di Perkotaan Lamongan;

b. peningkatan kelas terminal di Perkotaan Babat;

c. pengembangan terminal terpadu pantura di Kecamatan Paciran;

d. pengadaan trayek baru yang menghubungkan Kabupaten Lamongan khususnya Kecamatan Paciran dengan Kabupaten Tuban;

e. rencana pengembangan terminal barang di Kecamatan Babat;

f. peningkatan infrastruktur pendukung dan pelayanan terminal yang memadai; dan

g. rencana pengembangan dan peningkatan pelayanan Terminal Ngimbang.

(8) Rencana pengembangan angkutan massal cepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (7), meliputi :

a. jalur moda jalan angkutan bus dengan rute Surabaya – Lamongan – Babat; dan

b. jalur moda rel perkeretapian komuter dengan rute Surabaya – Lamongan – Babat.

 

Pasal 14

 

(1) Rencana pengembangan prasarana transportasi perkeretaapian, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, meliputi :

a. pengembangan jalur kereta api;

b. pengembangan kereta api komuter;

c. pengembangan jalur ganda;

d. pengembangan stasiun kereta api; dan

e. konservasi dan revitalisasi jalur perkeretaapian mati.

(2) Rencana pengembangan jalur perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi Jalur Surabaya – Gresik – Lamongan – Bojonegoro.

(3) Rencana pengembangan jalur perkeretaapian komuter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi jalur Surabaya – Lamongan – Babat.

(4) Rencana pengembangan jalur ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi jalur Surabaya – Lamongan – Babat – Bojonegoro.

(5) Rencana pengembangan stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi stasiun kereta api di daerah.

(6) Rencana konservasi dan revitalisasi jalur perkeretaapian mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliput:

a. jalur Babat – Jombang; dan

b. jalur Babat – Tuban.

 

Pasal 15

Pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c diarahkan untuk pelabuhan pelayanan penyeberangan jaringan Indonesia bagian timur.

Pasal 16

(1) Rencana pengembangan prasarana transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, meliputi pengembangan pelabuhan utama, pelabuhan pengumpul, dan pelabuhan pengumpan.

(2) Rencana pengembangan pelabuhan pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pelabuhan Brondong di Kecamatan Brondong.

(3) Rencana pengembangan pelabuhan Lamongan Shorebase (LS) di Paciran.

 

Pasal 17

Rencana pengembangan prasarana transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, berupa alternatif lokasi pengembangan bandar udara Jawa Timur di Kabupaten Lamongan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­undangan.

Paragraf 2

Rencana Sistem Jaringan Prasarana Energi

Pasal 18

(1) Rencana sistem jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, meliputi :

a. pembangkit listrik;

b. sumber daya energi;

c. jaringan pipa minyak dan gas bumi;

d. jaringan transmisi tenaga listrik; dan

e. gardu induk.

(2) Pengembangan pembangkit listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa pengembangan sistem interconected Jawa – Bali;

(3) Rencana pengembangan sumber daya energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :

a. pengembangan energi surya;

b. pengembangan energi angin;

c. pengembangan biofuel nabati;

d. pengembangan energi biogas; dan

e. pengembangan energi biomassa.

(4) Rencana pengembangan jaringan pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :

a. Bunder – Lamongan, dengan panjang kurang lebih 30 km;

b. Lamongan – Babat, dengan panjang kurang lebih 29 km;

c. Babat – Bojonegoro, dengan panjang kurang lebih 35 km;

d. Gresik – Sadang – Widang, dengan panjang kurang lebih 33 km; dan

e. rencana pengembangan sumber dan prasarana minyak dan gas bumi di daerah.

(5) Rencana pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi pengembangan Saluran Udara Tegangan Extra Tinggi (SUTET) dari Gardu Ngimbang menuju Kecamatan Babat, melalui Kecamatan Ngimbang – Kecamatan Modo – Kecamatan Kedungpring – Kecamatan Babat.

(6) Pengembangan jalur Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) melalui Kecamatan Babat – Pucuk – Sukodadi – Lamongan.

(7) Rencana pengembangan gardu induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:

a. pengembangan Gardu Induk PLN 500 KV di Kecamatan Ngimbang; dan

b. pengembangan Gardu Induk PLN 150 KV di Kecamatan Paciran.

 

Paragraf 3

Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Telekomunikasi

Pasal 19

(1) Pengembangan prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, meliputi:

a. sistem kabel;

b. sistem seluler; dan

c. sistem satelit.

(2) Rencana pengembangan prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terus ditingkatkan perkembangannya hingga mencapai pelosok wilayah yang belum terjangkau sarana prasarana telematika mendorong kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

(3) Rencana penyediaan infrastruktur telekomunikasi, berupa tower BTS (Base Transceiver Station) secara bersama­sama.

(4) Untuk meningkatkan pelayanan di wilayah terpencil, pemerintah memberi dukungan dalam pengembangan kemudahan jaringan telekomunikasi.

 

Paragraf 4

Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Sumber Daya Air

Pasal 20

(1) Sistem jaringan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, meliputi :

a. jaringan sumberdaya air lintas Provinsi;

b. wilayah sungai lintas daerah;

c. wilayah sungai daerah;

d. jaringan irigasi; dan

e. sistem pengendalian banjir.

(2) Rencana jaringan sumber daya air lintas Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa Sungai Bengawan Solo di daerah sepanjang 68 (enam puluh delapan) Km dan Flood Way di sepanjang 13 (tiga belas) Km yang juga termasuk dalam wilayah sungai strategis nasional.

(3) Wilayah sungai lintas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, meliputi :

a. Kali Lamong di Kabupaten Lamongan – Kabupaten Gresik;

b. Kali Corong di Kabupaten Lamongan – Kabupaten Gresik;

c. Kali Wangen di Kabupaten Lamongan – Kabupaten Gresik;

d. Kali Serning di Kabupaten Lamongan – Kabupaten Bojonegoro;

e. Kali Semarmendem di Kabupaten Lamongan – Kabupaten Bojonegoro; dan

f. Kali Lohgung di Kabupaten Lamongan – Kabupaten Tuban.

(4) Wilayah sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah seluruh DAS di daerah.

(5) Pengembangan sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:

a. daerah irigasi yang menjadi penanganan pusat seluas kurang lebih 23.331 (dua puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh satu) Ha yang terdiri dari DI Bengwan Jero, DI Waduk Prijetan dan DI Waduk Gondang;

b. daerah Irigasi yang menjadi kewenangan Provinsi dengan luas total kurang lebih

12.001 (dua belas ribu satu) Ha, terdiri dari : 1) DI dalam wilayah kabupaten seluas kurang lebih 8.063 (delapan ribu enam puluh tiga) Ha terdiri dari DI Waduk Rande, DI PA Kaligerman, DI PA Butungan, DI Rawa Cungkup, DI Rawa Semando dan DI Rawa Sekaran; 2) DI Lintas Kabupaten seluas kurang lebih 3.938 (tiga ribu sembilan ratus tiga puluh delapan) Ha terdiri dari DI Kali Corong, DI Rawa Jabung dan DI Waduk Sumengko; dan

c. daerah Irigasi yang menjadi kewenangan Kabupaten seluas kurang lebih 10.640 (sepuluh ribu enam ratus empat puluh) Ha, terdiri dari 30 (tiga puluh) DI meliputi : DI Bengawan Solo, DI PA Karanggeneng, DI Rawa Bogo, DI Rawa Bulu, DI Rawa Geger, DI Rawa Kwanon, DI Rawa Manyar, DI Rawa Sibanget, DI Rawa Sogo, DI Sluis keyongan, DI Waduk Bowo, DI Waduk Caling, DI Waduk Dermo, DI Waduk Dukuh, DI Waduk Jajong, DI Waduk Kuripan, DI Waduk Lego, DI Waduk Makamsantri, DI Waduk Maduran, DI Waduk Pading,DI Waduk Palangan, DI Waduk Paprit, DI Waduk Sepanji, DI Waduk Sumurgung, DI Waduk Takeran, DI Waduk Canggah, DI Waduk Delikguno, DI Waduk Kedungdowo, DI Waduk Lembeyan dan DI Waduk Tuwiri.

(6) Rencana pengembangan sistem pengendalian banjir sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi :

a. normalisasi Sungai Bengawan Solo dan anak sungainya;

b. melakukan penataan sistem jaringan drainase di wilayah Bengawan Jero;

c. normalisasi Kali Wangen dan Tebaloan melalui Kali Manyar di wilayah Kabupaten Gresik hingga bermuara di laut;

d. rencana pengembangan bendung gerak sembayat dan waduk cawak dan rehabilitasi dan/atau normalisasi Kali Corong melalui sinergitas dengan wilayah Kabupaten Gresik; dan

e. rehabilitasi dan/atau normalisasi sungai­sungai eksisting beserta dengan bangunan pengairannya.

 

Paragraf 5

Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 21

 

(1) Rencana pengembangan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e, meliputi :

a. sistem jaringan persampahan;

b. sistem jaringan sanitasi;

c. sistem pengelolaan limbah;

d. sistem jaringan air bersih; dan

e. jalur evakuasi bencana.

(2) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :

a. rencana pengembangan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di daerah;

b. pengembangan TPA terpadu yang dikelola bersama untuk kepentingan di daerah dengan sistem sanitary landfiil;

c. rencana pengembangan tempat pengelolaan limbah industri B3 dan non B3; dan

d. pembangunan bangunan pengolah sampah 3R (reuse, reduce, recycle) di TPA dan lingkungan permukiman.

(3) Rencana pengembangan prasarana sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

a. fasilitasi septic tank pada masing­masing rumah di wilayah perkotaan;

b. pengembangan jamban komunal pada kawasan permukiman padat masyarakat berpenghasilan rendah dan area fasilitas umum;

c. pengembangan daerah pemukiman baru dan kota baru untuk menyediakan sistem pengolahan limbah rumah tangga komunal sesuai dengan kondisi daerah; dan

d. meningkatkan pelayanan umum sanitasi.

(4) Rencana sistem pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:

a. penyiapan lahan untuk tempat penampungan limbah sehingga dapat dikelola sebagai rangkaian kegiatan yang mencakup penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pengelolaan dan penimbunan hasil limbah; dan

b. pembangunan IPAL bersama dalam suatu kawasan perdesaan, dengan target pengurangan sifat berbahaya dari Iimbah yang dihasilkan per produksi.

(5) Rencana sistem jaringan air bersih sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:

a. pembangunan, pemeliharaan dan perlindungan terhadap sumber­sumber mata air, daerah resapan air dan/atau daerah tangkapan air; dan

b. peningkatan sistem pelayanan dan pengelolaan air bersih hingga ke wilayah perkotaan dan perdesaan.

(6) Rencana jalur evakuasi bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:

a. jalur evakuasi bencana gelombang pasang diarahkan menuju Kecamatan Laren, Kecamatan Solokuro dan sekitar Bengawan Solo; dan

b. jalur evakuasi bencana untuk menanggulangi bahaya banjir diarahkan melalui jalan kabupaten, jalan kolektor primer, dan jalan arteri primer. 

BAB V RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 22

(1) Rencana pola ruang wilayah kabupaten menggambarkan rencana sebaran kawasan lindung dan kawasan budidaya.

(2) Rencana pola ruang wilayah kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

 

Bagian Kedua Rencana Kawasan Lindung

Pasal 23

Rencana kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) meliputi :

a. kawasan hutan lindung;

b. kawasan perlindungan setempat;

c. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;

d. kawasan rawan bencana alam; dan

e. kawasan lindung geologi.

 

Pasal 24

Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, secara keseluruhan seluas kurang lebih 225 (dua ratus dua puluh lima) ha.

Pasal 25

(1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, meliputi :

a. Kawasan sempadan pantai;

b. Kawasan sempadan sungai;

c. Kawasan sekitar waduk/embung;

d. Kawasan sekitar mata air; dan

e. Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan.

(2) Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di wilayah Kecamatan Paciran dan Kecamatan Brondong.

(3) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di sepanjang aliran sungai di daerah.

(4) Kawasan sekitar waduk dan embung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di sekitar waduk dan embung di daerah.

(5) Kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berada di sekitar mata air di daerah.

(6) RTH perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :

a. proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah perkotaan paling sedikit 30 % dari luas wilayah kota;

b. proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah perkotaan paling sedikit 20 % dari luas wilayah kota; dan

c. rencana RTH perkotaan seluas kurang lebih 10.387 (sepuluh ribu tiga ratus delapan puluh tujuh) ha.

 

Pasal 26

 

(1) Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, meliputi :

a. kawasan pantai berhutan bakau; dan

b. cagar budaya dan ilmu pengetahuan.

(2) Kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :

a. Kecamatan Brondong seluas kurang lebih 12 (dua belas) ha; dan

b. Kecamatan Paciran seluas kurang lebih 13 (tiga belas) ha.

(3) Cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :

a. monumen Van Der Wijck, di Kecamatan Brondong.

b. makam Sunan Drajad, di Kecamatan Paciran;

c. makam Sendang Duwur, di Kecamatan Paciran

d. makam Jaka Tingkir di Kecamatan Maduran;

e. makam Nyai Putri Andongsari, di Kecamatan Ngimbang;

f. Desa Balun di Kecamatan Turi; dan

g. situs – situs lain yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

 

Pasal 27

(1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d, meliputi kawasan rawan gelombang pasang dan abrasi, serta kawasan rawan banjir;

(2) Kawasan rawan gelombang pasang dan abrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi gelombang pasang di Kecamatan Paciran dan Kecamatan Brondong;

(3) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

a. Kecamatan Babat;

b. Kecamatan Sekaran;

c. Kecamatan Maduran;

d. Kecamatan Laren;

e. Kecamatan Karanggeneng;

f. Kecamatan Kalitengah;

g. Kecamatan Glagah;

h. Kecamatan Karangbinangun;

i. Kecamatan Turi; dan

j. Kecamatan Deket.

 

Pasal 28

(1) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e meliputi kawasan cagar alam geologi.

(2) Kawasan cagar alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Goa Maharani dan Zoo di Kecamatan Paciran.

 

Pasal 29

Bagian Ketiga Rencana Kawasan Budidaya

Pasal 29

Rencana kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), meliputi :

a.             kawasan hutan produksi;

b.             kawasan hutan rakyat;

c.             kawasan pertanian;

d.             kawasan perikanan;

e.             kawasan pertambangan;

f.              kawasan industri;

g.             kawasan pariwisata;

h.             kawasan permukiman; dan

i.              kawasan peruntukan lainnya.

Pasal 30

Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a seluas kurang lebih 31.201 (tiga puluh satu ribu dua ratus satu) ha.

Pasal 31

Kawasan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, tersebar di seluruh wilayah kecamatan.

Pasal 32

(1) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c meliputi :

a. tanaman pangan;

b. hortikultura;

c. perkebunan; dan

d. peternakan.

(2) Kawasan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. sawah beririgasi teknis, setengah teknis dan sederhana seluas kurang lebih 45.841 (empat puluh lima ribu delapan ratus empat puluh satu) ha yang ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan

b. sawah tadah hujan seluas kurang lebih 33.479 (tiga puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh sembilan) ha.

(3) Kawasan pertanian hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tersebar di seluruh wilayah kecamatan.

(4) Rencana pengembangan kawasan agropolitan di wilayah selatan.

(5) Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tersebar di wilayah kecamatan meliputi :

a. tembakau (Tembakau Virginia dan Tembakau Jawa) tersebar di 9 (sembilan) kecamatan yaitu Kecamatan Sukorame, Bluluk, Ngimbang, Sambeng, Mantup, Modo, Kedungpring, Sugio dan Babat;

b. kenaf potensi di Kecamatan Laren pada lahan Bonorowo;

c. tebu tersebar di 19 (sembilan belas) Kecamatan meliputi Kecamatan Sukorame, Bluluk, Ngimbang, Sambeng, Mantup, Kembangbahu, Sugio,Kedngpring, Modo, Babat, Pucuk, Sukodadi, Lamongan, Tikung, Sarirejo, Laren, Solokuro, Paciran dan Brondong;

d. cabe jamu tersebar di 2 (dua) Kecamatan meliputi Kecamatan Mantup dan Sugio;

e. wijen tersebar di 4 (empat) Kecamatan meliputi Kecamatan Pucuk,Babat,Sukodadi dan Modo; dan

f. komoditi perkebunan rakyat lainnya seperti jarak pagar,kelapa, dan siwalan tersebar di 27 (dua puluh tujuh) Kecamatan.

(6) Kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:

a. pengembangan bibit ternak besar dan kecil ruminansia dengan lokasi pengembangan : Kecamatan Paciran, Kecamatan Brondong, Kecamatan Solokuro, Kecamatan Laren, Kecamatan Babat, Kecamatan Modo, Kecamatan Bluluk, Kecamatan Sukorame, Kecamatan Ngimbang, Kecamatan Sambeng, Kecamatan Mantup, Kecamatan Tikung, Kecamatan Kembangbahu, dan Kecamatan Sarirejo;

b. pengembangan penggemukan (fattening) wilayah lokasi pengembangan Kecamatan Kedungpring, Kecamatan Sugio, Kecamatan Lamongan, Kecamatan Sukodadi, Kecamatan Pucuk, Kecamatan Karanggeneng, Kecamatan Kalitengah, Kecamatan Sekaran, Kecamatan Karangbinangun, Kecamatan Deket, dan Kecamatan glagah;

c. pengembangan ayam buras tersebar di 27 (dua puluh tujuh) kecamatan;

d. pengembangan itik di daerah bonorowo;

e. pengembangan kambing/domba prioritas daerah kering;

f. pengembangan ayam ras kecuali di daerah bonorowo; dan

g. pengembangan puyuh di kawasan perkotaan.

 

Pasal 33

(1) Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d, meliputi:

a. perikanan tangkap;

b. perikanan budidaya; dan

c. pengolahan ikan.

(2) Pengembangan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :

a. perikanan tangkap di Kecamatan Brondong; dan

b. perikanan tangkap di Kecamatan Paciran;

(3) Pengembangan perikanan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

a. perikanan budidaya air payau atau tambak;

b. perikanan budidaya air tawar;

c. perikanan kolam; dan

d. perikanan sawah tambak.

(4) Pengembangan pengolahan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

a. pengembangan kawasan minapolitan di Kecamatan Paciran, Kecamatan Brondong dan Kecamatan Glagah;

b. pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara di Kecamatan Brondong; dan

c. pengembangan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Kecamatan Brondong dan Kecamatan Paciran.

(5) Pengembangan perikanan budidaya air payau atau tambak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi Kecamatan Brondong, Kecamatan Paciran, Kecamatan Glagah dan Kecamatan Karangbinangun.

(6) Pengembangan perikanan budidaya air tawar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, potensinya menyebar di seluruh wilayah kecamatan.

(7) Pengembangan perikanan kolam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, potensinya menyebar di seluruh wilayah kecamatan.

(8) Pengembangan perikanan sawah tambak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d potensinya berada di wilayah tengah.

Pasal 34

(1) Kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf e, berupa kawasan pertambangan mineral, meliputi pertambangan mineral bukan logam dan batuan;

(2) Kawasan peruntukan pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pertambangan mineral bukan logam berupa pertambangan minyak dan gas bumi berada di seluruh wilayah kabupaten;

(3) Kawasan peruntukan pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pertambangan batuan di Kecamatan Paciran, Kecamatan Brondong, Kecamatan Solokuro, Kecamatan Babat, Kecamatan Ngimbang, Kecamatan Sugio, Kecamatan Mantup, dan Kecamatan Sambeng.

Pasal 35

(1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf f, meliputi :

a. industri besar; dan

b. industri kecil menengah (IKM).

(2) Pengembangan industri besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terletak di wilayah utara.

(3) Pengembangan industri kecil menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan industri kerajinan yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan.

Pasal 36

 

(1) Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf g, meliputi :

a. kawasan wisata alam;

b. kawasan wisata budaya; dan

c. kawasan wisata buatan.

(2) Kawasan wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

a. wisata Bahari Lamongan (WBL) di Kecamatan Paciran;

b. wisata Waduk Gondang di Kecamatan Sugio;

c. wisata Gua Maharani dan Zoo di Kecamatan Paciran; dan

d. sumber Air Panas Tepanas di Kecamatan Paciran.

(3) Kawasan pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. Monumen Van Der Wijck di Kecamatan Brondong;

b. Makam Sunan Drajad di Kecamatan Paciran;

c. Makam Sendang Duwur di Kecamatan Paciran;

d. Joko Tingkir di Kecamatan Maduran;

e. Makam Nyai Ratu Andongsari di Kecamatan Ngimbang;

f. Desa Balun di Kecamatan Turi; dan

g. situs – situs lain yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

(4) Kawasan pariwisata buatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:

a. Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di wilayah pantura; dan

b. Sudetan Bengawan Solo (Flood Way).

 

Pasal 37

(1) Rencana pengembangan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf h, meliputi :

a. permukiman perkotaan; dan

b. permukiman perdesaan.

(2) Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

a. permukiman perkotaan dalam skala sedang di Perkotaan Lamongan, Paciran­Brondong, dan Babat;

b. pemukiman perkotaan sebagai prioritas di Perkotaan Deket, Turi, Sukodadi, Pucuk, Tikung dan Ngimbang; dan

c. permukiman perkotaan yang merupakan bagian dari kawasan perkotaan.

(3) Kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :

a. perdesaan yang terletak pada wilayah dataran rendah dan pesisir; dan

b. perdesaan berbentuk kawasan agropolitan dan minapolitan.

 

Pasal 38

(1) Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf i meliputi :

a. sektor informal; dan

b. kawasan pesisir.

(2) Sektor informal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah penyediaan ruang oleh pemerintah untuk mendukung kegiatan sektor informal di setiap wilayah perkotaan dan perdesaan.

(3) Kawasan pesisir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b meliputi :

a. zona konservasi atau lindung;

b. zona pengembangan; dan

c. zona pengembangan di darat.

(4) Zona konservasi atau lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi Zona atau kawasan peka perubahan ekosistem pesisir di Kecamatan Paciran dan Brondong;

(5) Zona pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi :

a. zona atau kawasan pengembangan umum di Kecamatan Brondong dan Paciran; dan

b. zona atau kawasan pengembangan khusus di Kecamatan Paciran.

(6) Zona pengembangan di darat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, meliputi:

a. zona atau kawasan permukiman di Kecamatan Paciran dan Brondong; dan

b. zona atau kawasan pariwisata di Kecamatan Paciran dan Brondong.

(7) Rencana pengelolaan sumberdaya kelautan untuk pelestarian fungsi alami dan pemanfaatan secara ekonomi maupun sumber daya terbarukan lainnya wajib didasarkan pada azas ketepatan dan keberlanjutan daya dukung lingkungan alam.

(8) Setiap upaya eksplorasi dan eksploitasi sumber daya laut berpedoman pada peraturan perundang­undangan. 

BAB VI PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN (KSK)

Pasal 39

(1) Penetapan KSK berdasarkan :

a. kepentingan pertumbuhan ekonomi;

b. kepentingan sosial­budaya; dan

c. kepentingan penyelamatan lingkungan hidup.

(2) KSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 40

(1) KSK untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a, meliputi :

a. Kabupaten Lamongan merupakan bagian dari Kawasan Perkotaan Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo – Lamongan (Gerbangkertosusila) sebagai KSN;

b. Kawasan Strategis Ekonomi Lamongan Shorebase (LS) di Kecamatan Paciran sebagai KSP;

c. Kawasan Agroindustri Gelang Utara (Gresik – Lamongan) dengan industry pengolahan ikan laut di Kecamatan Brondong dan Paciran sebagai KSP;

d. Kawasan Kerjasama Regional segitiga emas pertumbuhan Tuban – Lamongan – Bojonegoro sebagai KSP;

e. kawasan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong di Kecamatan Brondong;

f. kawasan wisata pantai utara Lamongan (Wisata Bahari Lamongan, Gua Maharani dan Zoo, Makam Sunan Drajad, Makam Sendang Duwur, dan TPI di pantura);

g. kawasan Pelabuhan ASDP di Kecamatan Paciran;

h. kawasan agropolitan di wilayah selatan; dan

i. kawasan perdagangan dan jasa di Kecamatan Babat.

(2) KSK untuk kepentingan sosial­budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b, meliputi :

a. Monumen Van Der Wijck di Kecamatan Brondong;

b. Makam Sunan Drajat di Kecamatan Paciran;

c. Makam Sendang Duwur di Kecamatan Paciran;

d. Makam Jaka Tingkir di Kecamatan Maduran;

e. Makam Nyai Ratu Andongsari di Kecamatan Ngimbang;

f. Desa Balun di Kecamatan Turi; dan

g. situs – situs lain yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

(3) KSK untuk kepentingan penyelamatan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c, meliputi :

a. kawasan penyangga DAS Bengawan Solo sebagai KSP;

b. kawasan aliran sungai Bengawan Solo di Kecamatan Babat, Kecamatan Sekaran, Kecamatan Maduran, Kecamatan Laren, Kecamatan Karanggeneng, Kecamatan Kalitengah, Kecamatan Karangbinangun dan Kecamatan Glagah;

c. kawasan Waduk Gondang di Kecamatan Sugio; dan

d. kawasan berhutan bakau di pantura. 

BAB VII ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 41

 

(1) Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten berpedoman pada rencana struktur ruang dan pola ruang wilayah kabupaten, yang pelaksanaannya meliputi rencana pemanfaatan ruang secara vertikal maupun rencana pemanfaatan ruang di dalam bumi.

(2) Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dilakukan melalui pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta perkiraan pembiayaannya.

(3) Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten beserta pembiayaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk penjabaran dari indikasi program utama yang termuat di dalam RTRW yang disusun dan diselenggarakan secara tertahap sesuai jangka waktu indikasi program utama pemanfaatan ruang per lima tahunan sebagaimana tersebut dalam lampiran IV peraturan daerah ini.

(4) Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan standar pelayanan minimal dalam penyediaan sarana dan prasarana.

(5) Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten mengacu pada fungsi ruang yang ditetapkan dalam RTRW dilakukan dengan mengembangkan penatagunaan tanah, penatagunaan air, penatagunaan udara dan penatagunaan sumberdaya alam lain.

(6) Penatagunaan tanah pada ruang yang direncanakan untuk pembangunan prasarana dan sarana bagi kepentingan umum memberikan hak prioritas pertama bagi Pemerintah untuk menerima pengalihan hak atas tanah.

(7) Dalam arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten pada ruang yang berfungsi lindung, diberikan prioritas pertama bagi Pemerintah untuk menerima pengalihan hak atas tanah dari pemegang hak apabila yang bersangkutan akan melepaskan haknya.

(8) Dalam pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dilakukan :

a. perumusan kebijakan strategis operasional RTRW dan rencana tata ruang kawasan strategis;

b. perumusan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur ruang, pola ruang wilayah dan kawasan strategis; dan

c. pelaksanaan pembangunan sesuai dengan program pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan strategis.

(9) Dalam rangka pelaksanaan kebijakan strategis operasional RTRW dan rencana tata ruang kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a dan c ditetapkan kawasan budidaya yang dikendalikan dan kawasan budidaya yang didorong pengembangannya, sedangkan pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b dilaksanakan melalui pengembangan kawasan secara terpadu.

(10) Arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan :

a. standar pelayanan minimal bidang penataan ruang;

b. standar kualitas lingkungan; dan

c. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

 

Bagian Kedua

Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 42

Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

Pasal 43

(1) Penataan ruang berdasarkan RTRW Kabupaten dilaksanakan secara sinergis dengan peraturan perundang­undangan yang berlaku.

(2) Penataan ruang dilaksanakan secara terus menerus dan sinergis antara perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 44

(1) Prioritas dan tahapan pembangunan disusun berdasarkan atas kemampuan pembiayaan dan kegiatan yang diprioritaskan sesuai arahan umum pembangunan.

(2) Program pembiayaan terdiri atas :

a. program utama;

b. lokasi;

c. sumber pembiayaan; dan

d. instansi pelaksana.

(3) Waktu pelaksanaan dibagi dalam 4 tahap yang pelaksanaannya dilakukan 5 tahunan.

(4) Tahapan prioritas pembangunan secara rinci sebagaimana tersebut dalam lampiran IV peraturan daerah ini.

Bagian Ketiga Perwujudan Rencana Struktur Ruang

Pasal 45

(1) Perwujudan rencana struktur ruang meliputi :

a. sistem perdesaan;

b. sistem perkotaan; dan

c. sistem jaringan prasarana wilayah.

(2) Perwujudan rencana sistem perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :

a. mempercepat pengembangan kawasan agropolitan untuk mendorong pertumbuhan kawasan perdesaan di wilayah selatan melalui peningkatan produksi, pengolahan dan pemasaran produk pertanian unggulan, serta pengembangan infrastruktur penunjang; dan

b. memprioritaskan pengembangan wilayah tertinggal melalui peningkatan infrastruktur dan sarana pendukung lainnya.

(3) Perwujudan rencana sistem perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :

a. mendorong dan mempercepat pertumbuhan wilayah kabupaten sebagai bagian dari Gerbangkertasusila yang merupakan PKN;

b. mempercepat pengembangan Perkotaan Paciran – Brondong sebagai PKLp untuk pusat pengembangan industri, pelabuhan dan pariwisata melalui kerjasama dengan daerah lain dan dengan investor; dan

c. mendorong dan mempercepat pengembangan perkotaan Paciran ­Brondong sebagai kota pelabuhan dan industri melalui promosi, kerjasama dalam penyediaan tanah, dan pengembangan pelabuhan.

(4) Perwujudan rencana sistem jaringan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :

a. pengembangan sistem jaringan jalan raya melalui percepatan realisasi jalan bebas hambatan, jalan lingkar selatan pantai utara, jalan lingkar utara lamongan, dan jalan lingkar selatan babat; dan

b. pengembangan sistem transportasi kereta api melalui peningkatan pelayanan kereta api di daerah.

 

Bagian Keempat Perwujudan Rencana Pola Ruang

Pasal 46

(1) Perwujudan rencana pola ruang meliputi :

a. kawasan lindung; dan

b. kawasan budidaya.

(2) Perwujudan rencana kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :

a. hutan lindung, melalui pengawasan, pemantuan, dan mempertahankan luasan hutan lindung;

b. kawasan perlindungan setempat, melalui penetapan kawasan hutan di wilayah selatan dan utara, dan pengamanan wilayah DAS Bengawan Solo, serta perbaikan hutan bakau dan peningkatan kualitas RTH perkotaan;

c. kawasan cagar budaya Makam Sunan Drajad, Monumen Van Der Wijck, Makam Sendang Dhuwur, Makam Joko Tingkir dan Makam Nyai Andongsari, Desa Balun di Kecamatan Turi dan situs – situs lain yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah;

d. kawasan bencana alam, melalui peningkatan kegiatan untuk penanggulangan bencana alam pada DAS Bengawan Solo; dan

e. kawasan lindung geologi melalui penetapan kawasan sebagai kawasan konservasi, peningkatan pengawasan dan pengendalian untuk menjaga agar fungsi kawasan karst lindung tidak berubah.

(3) Perwujudan rencana kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :

a. kawasan hutan produksi di wilayah kabupaten;

b. kawasan pertanian, melalui penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan; pengembangan hortikultura unggulan; pengembangan sentra peternakan; dan pengembangan perikanan budidaya dan perikanan tangkap;

c. kawasan pertambangan, melalui fasilitasi pemetaan dan pengembangan potensi minyak dan gas bumi di wilayah kabupaten;

d. kawasan industri, melalui pengembangan industri besar di wilayah pantura dan industri kecil menengah tersebar di seluruh wilayah kecamatan;

e. kawasan pariwisata, melalui pengembangan zona wisata yang terbagi dalam tiga zona yaitu Zona I di Pantura dengan pusat Wisata Bahari Lamongan, Zona II di wilayah tengah dengan pusat Waduk Gondang; Zona III diwilayah Selatan dengan pusat di Makam Nyai Andongsari;

f. kawasan permukiman, melalui fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana umum; dan

g. kawasan pesisir, melalui penanaman dan pemeliharaan bakau.

(4) Dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang Pemerintah harus menyediakan cadangan lahan guna mempermudah implementasi pengembangan wilayah. 

BAB VIII KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu Umum Pasal 47

(1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

(2) Arahan pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas :

a. ketentuan umum peraturan zonasi wilayah;

b. perizinan;

c. pemberian insentif dan disinsentif; dan

d. sanksi.

 

Bagian Kedua Ketentuan Umum Peraturan zonasi

Pasal 48

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a, merupakan pedoman pengendalian pemanfaatan ruang;

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi pada setiap huruf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tentang ketentuan umum peraturan zonasi kegiatan, ketentuan umum peraturan zonasi intensitas bangunan, ketentuan umum peraturan zonasi prasarana minimum, dan ketentuan umum peraturan zonasi khusus lainnya.

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem wilayah meliputi indikasi arahan ketentuan umum peraturan zonasi, meliputi:

a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk pengembangan kawasan perkotaan;

b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk pengembangan kawasan perdesaan;

c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan transportasi;

d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan energi;

e. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan telekomunikasi;

f. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan sumber daya air;

g. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung;

h. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya;

i. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pesisir; dan

j. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan strategis wilayah.

 

Pasal 49

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pengembangan kawasan perkotaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) huruf a meliputi : 

a. pada setiap rencana kawasan terbangun dengan fungsi: perumahan, perdagangan­jasa, industri, dan berbagai peruntukan lainnya, maka harus ditetapkan besaran dan/atau luasan ruang setiap zona dan fungsi utama zona tersebut;

b. pada setiap kawasan perkotaan harus mengefisienkan perubahan fungsi ruang untuk kawasan terbangun melalui arahan bangunan vertikal sesuai kondisi masing­masing ibu kota kecamatan dengan tetap menjaga harmonisasi intensitas ruang yang ada;

c. pada setiap lingkungan permukiman yang dikembangkan harus disediakan sarana dan prasarana lingkungan yang memadai sesuai kebutuhan masing­masing;

d. pada lahan pertanian yang telah ditetapkan sebagai lahan pangan abadi harus tetap dilindungi dan tidak dilakukan alih fungsi;

e. kawasan yang telah ditetapkan sebagai bagian dari RTH di kawasan perkotaan harus tetap dilindungi sesuai dengan fungsi RTH masing­masing, dan tidak boleh dilakukan alih fungsi;

f. pada setiap kawasan terbangun untuk berbagai fungsi terutama permukiman padat harus menyediakan ruang evakuasi bencana sesuai dengan kemungkinan timbulnya bencana yang dapat muncul;

g. pada setiap kawasan terbangun yang digunakan untuk kepentingan publik juga harus menyediakan ruang untuk pejalan kaki dengan tidak mengganggu fungsi jalan;

h. pada kawasan lindung yang ada di perkotaan diarahkan untuk tidak dilakukan alih fungsi lindung tetapi dapat digunakan untuk kepentingan lain selama masih menunjang fungsi lindung;

i. pada kawasan lindung berupa bangunan, harus tetap dilakukan upaya konservasi, dan dapat dilakukan nilai tambah;

j. perubahan atau penambahan fungsi ruang tertentu boleh dilakukan sepanjang saling menunjang atau setidaknya tidak menimbulkan efek negatif bagi zona yang telah ditetapkan;

k. kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan terbuka hijau tetapi bukan sebagai bagian dari RTH di kawasan perkotaan boleh dilakukan alih fungsi untuk kawasan terbangun dengan catatan komposisi atau perbandingan antara kawasan terbangun dan ruang terbuka hijau tidak berubah sesuai RDTR Kawasan Perkotaan masing­masing;

l. perubahan fungsi lahan boleh dilakukan secara terbatas pada zona yang tidak termasuk dalam klasifikasi intensitas tinggi tetapi fungsi utama zona harus tetap maksimum 25% dari luasan zona yang ditetapkan;

m. dalam pengaturan zona tidak boleh dilakukan perubahan secara keseluruhan fungsi dasarnya;

n. penambahan fungsi tertentu pada suatu zona tidak boleh dilakukan untuk fungsi yang bertentangan;

o. khusus pada kawasan terbangun tidak boleh melakukan kegiatan pembangunan diluar area yang telah ditetapkan sebagai bagian dari rumija atau ruwasja, termasuk melebihi ketinggian bangunan seperti yang telah ditetapkan, kecuali diikuti ketentuan khusus sesuai dengan kaidah desain kawasanyang disepakati oleh stakeholder terkait;

p. pada lahan yang telah ditetapkan sebagai ruang terbuka hijau perkotaan terutama bagian dari RTH kawasan Perkotaan tidak boleh dilakukan alih fungsi lahan; dan

q. pada kawasan yang telah ditetapkan batas ketinggian untuk alat komunikasi dan jaringan pengaman SUTT tidak boleh melakukan kegiatan pembangunan dalam radius keamanan dimaksud.

 

Pasal 50

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pengembangan kawasan perdesaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) huruf b meliputi :

a. kawasan perdesaan umumnya terdiri atas kawasan terbangun tetapi bagian terbesar merupakan ruang terbuka dengan fungsi utama pertanian;

b. pada rencana kawasan terbangun dengan fungsi: perumahan, perdagangan­jasa, industri, dan berbagai peruntukan lainnya di perdesaan dapat dilakukan penambahan fungsi yang masih saling bersesuaian, tetapi harus ditetapkan besaran dan/atau luasan ruang setiap zona dan fungsi utama zona tersebut;

c. pada kawasan tidak terbangun atau ruang terbuka untuk pertanian yang produktif harus dilakukan pengamanan tidak dialihfungsikan non pertanian;

d. pengembangan kawasan perdesaan dengan kegiatan agropolitan dan minapolitan untuk mendukung agroindustri yang berdaya saing;

e. pada setiap kawasan perdesaan harus mengefisienkan ruang yang berfungsi untuk pertanian dan perubahan fungsi ruang untuk kawasan terbangun hanya dilakukan secara infitratif pada permukiman yang ada dan harus menggunakan lahan yang kurang produktif;

f. pengembangan permukiman perdesaan harus menyediakan sarana dan prasarana lingkungan permukiman yang memadai sesuai kebutuhan masing­masing;

g. pada lahan pertanian yang telah ditetapkan sebagai lahan pangan abadi di kawasan perdesaan harus tetap dilindungi dan tidak dilakukan alih fungsi;

h. kawasan yang telah ditetapkan sebagai bagian dari RTH di kawasan perdesaan harus tetap dilindungi sesuai dengan fungsi RTH masing­masing, dan tidak boleh dilakukan alih fungsi;

i. pada kawasan lindung yang ada di perdesaan diarahkan untuk tidak dilakukan alih fungsi lindung tetapi dapat ditambahkan kegiatan lain selama masih menunjang fungsi lindung;

j. pada kawasan lindung berupa bangunan, harus tetap dilakukan upaya konservasi;

k. perubahan atau penambahan fungsi ruang tertentu pada kawasan terbangun di perdesaan boleh dilakukan sepanjang saling menunjang dan tidak menimbulkan efek negatif bagi zona yang telah ditetapkan;

l. kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan terbuka hijau produktif di perdesaan pada dasarnya boleh dilakukan alih fungsi untuk kawasan terbangun secara terbatas dan hanya dilakukan pada lahan yang produktivitasnya kurang tinggi, dengan catatan komposisi atau perbandingan antara kawasan terbangun dan ruang terbuka hijau tidak berubah sesuai RDTR Kawasan Perdesaan masing­masing;

m. dalam pengaturan zona tidak boleh dilakukan perubahan secara keseluruhan fungsi dasarnya, sesuai RDTR Kawasan perdesaan masing­masing;

n. penambahan fungsi tertentu pada suatu zona tidak boleh dilakukan untuk fungsi yang bertentangan;

o. pada kawasan terbangun di perdesaan yang lokasinya terpencar dalam jumlah kecil tidak boleh melakukan kegiatan pembangunan dengan intensitas tinggi yang tidak serasi dengan kawasan sekitarnya;

p. pada lahan yang telah ditetapkan sebagai ruang terbuka hijau produktif di perdesaan tidak boleh dilakukan alih fungsi lahan; dan

q. pada kawasan yang telah ditetapkan batas ketinggian untuk alat komunikasi dan jaringan pengaman SUTT tidak boleh melakukan kegiatan pembangunan dalam radius keamanan dimaksud.

Pasal 51

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) huruf c meliputi :

a. jalan bebas hambatan;

b. prasarana jaringan jalan arteri;

c. prasarana jaringan jalan kolektor;

d. prasarana jaringan jalan lokal;

e. prasarana jaringan jalur kereta api;

f. sungai, danau dan penyeberangan;

g. pelabuhan umum; dan

h. bandar udara.

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalan bebas hambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan memperhatikan:

a. ketentuan pelarangan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan bebas hambatan;

b. bangunan dengan fungsi penunjang yang diizinkan hanya berkaitan dengan pemanfaatan ruas jalan; dan

c. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan bebas hambatan yang memenuhi ketentuan ruang pengawas jalan.

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disusun dengan memperhatikan :

a. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan arteri dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi;

b. pengembangan fungsi kawasan sepanjang jalan arteri untuk kegiatan utama yang berskala regional, meliputi kegiatan industri, permukiman, perdagangan jasa dan fasilitas umum;

c. penyedian lahan parkir bagi kawasan fungsional;

d. ketentuan pelarangan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan arteri;

e. ketentuan pelarangan bagi kegiatan berskala kecil; dan

f. penetapan garis sempadan di sesuaikan dengan peruntukan.

(4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan memperhatikan:

a. ketentuan pelarangan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan kolektor primer;

b. bangunan dengan fungsi penunjang yang diizinkan hanya berkaitan dengan pemanfaatan ruas jalan; dan

c. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan kolektor primer yang memenuhi ketentuan ruang pengawas jalan.

(5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun dengan memperhatikan:

a. ketentuan pelarangan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan lokal;

b. kegiatan yang berhadapan langsung dengan jalan lokal dibatasi langsung dengan perdagangan jasa dan permukiman; dan

c. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan lokal yang memenuhi ketentuan ruang pengawas jalan.

(6) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan transportasi jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disusun dengan memperhatikan:

a. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api dilakukan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi dan pengembangannya ruangnya dibatasi;

b. ketentuan pelanggaran pemanfaatan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian;

c. pembatasan pemanfaatan jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dengan jalan; dan

d. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api dengan memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan jaringan jalan kereta api.

(7) Ketentuan umum peraturan zonasi transportasi sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f disusun dengan memperhatikan :

a. keselamatan dan keamanan pelayaran;

b. ketentuan pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan;

c. ketentuan pelarangan kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan; dan

d. pembatasan pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan.

(8) Ketentuan umum peraturan zonasi pelabuhan umum sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf g disusun dengan memperhatikan :

a. pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan;

b. pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pada keberadaan jalur transportasi laut; dan

c. pembatasan pemanfaatan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan peraturan perundang­undangan yang berlaku.

(9) Ketentuan umum peraturan zonasi bandar udara umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h disusun dengan memperhatikan :

a. pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional bandar udara;

b. pemanfaatan ruang di sekitar bandar udara sesuai dengan kebutuhan pengembangan bandar udara berdasarkan ketentuan peraturan perundang­undangan;

c. batas­batas Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan batas­batas kawasan kebisingan; dan

d. peraturan zonasi untuk ruang udara untuk penerbangan disusun dengan memperhatikan pembatasan pemanfaatan ruang udara yang digunakan untuk penerbangan agar tidak mengganggu sistem operasional penerbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­perundangan. 

Pasal 52

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) huruf d disusun dengan memperhatikan: 

a. keberadaan    untuk pembangkit          tenaga disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang disekitar pembangkit listrik harus memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain;

b.         ketentuan zonasi untuk jaringan transmisi tenaga listrik disusun dengan memperhatikan ketentuan pelanggaran pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang¬undangan;

c.         di bawah jaringan tegangan tinggi tidak boleh ada fungsi bengunan yang langsung

            digunakan masyarakat;

d.         membatasi kegiatan pengembangan di sekitar lokasi SUTT dan SUTET;

e.         menetapkan areal konservasi di sekitar lokasi SUTT dan SUTET yaitu 25 meter pada   setiap sisi tiang listrik untuk mencegah terjadinya gangguan kesehatan bagi masyarakat;

f.          dalam kondisi    dibawah jaringan tinggi terdapat bangunan maka harus disediakan jaringan pengaman; dan

g.         pemanfaatan ruang diatas lintasan jaringan gas harus memperhatikan ketentuan teknis dan keamanan.

Pasal 53

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) huruf e disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang untuk penempatan menara pemancar telekomunikasi yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas kawasan disekitarnya.

Pasal 54

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) huruf f meliputi wilayah sungai, mata air dan jaringan irigasi disusun dengan memperhatikan:

a. pemanfaatan ruang pada kawasan disekitar wilayah sungai, mata air dan jaringan prasarana irigasi dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan;

b. perlindungan sekitar saluran irigasi atau sebagai sempadan saluran irigasi dilarang mengadakan alih fungsi lindung yang menyebabkan kerusakan kualitas air irigasi;

c. saluran irigasi yang melintasi kawasan permukiman ataupun kawasan perdesaan dan perkotaan yang tidak langsung mengairi sawah maka keberadaannya dilestarikan dan dilarang untuk digunakan sebagai fungsi drainase;

d. ketentuan pelarangan pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksud untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air;

e. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi taman rekreasi;

f. pemanfaatan ruang di atas jaringan perpipaan bawah tanah air bersih harus memperhatikan aspek keamanan dan kemudahan pemeliharaan; dan

g. penetapan lebar sempadan sungai dan mata air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­undangan.

Pasal 55

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) huruf g, meliputi : 

  1. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan lindung;
  2. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat;
  3. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya
  4. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana alam; dan
  5. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung geologi.

 

Pasal 56

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a disusun dengan memperhatikan:

a. kegiatan yang diperbolehkan untuk perlindungan kawasan resapan air dan berfungsi sebagai daerah tangkapan air;

b. pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa merubah bentang alam;

c. pelarangan seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi;

d. peningkatan fungsi lindung pada area yang telah mengalami alih fungsi melalui pengembangan vegetasi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air;

e. pengembalian berbagai rona awal sehingga terjaga perlindungan dan kelestarian ekosistem kawasan lindung;

f. percepatan rehabilitasi lahan yang mengalami kerusakan;

g. kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang bertujuan untuk mengambil migas yang dilakukan di dalam kawasan hutan, dilakukan oleh instansi yang berwenang setelah mendapat persetujuan menteri; dan

h. pemanfaatan ruang kawasan untuk kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan yang tidak mengurangi fungsi lindung serta dibawah pengawasan ketat.

 

Pasal 57

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b meliputi :

a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sempadan pantai;

b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sempadan sungai;

c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sempadan mata air; dan

d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sempadan waduk/danau.

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan memperhatikan :

a. prioritas pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau dan fungsi konservasi lainnya;

b. kegiatan yang diperbolehkan adalah kegiatan yang mampu melindungi atau memperkuat perlindungan kawasan sempadan pantai dari abrasi dan infiltrasi air laut ke dalam tanah;

c. kegiatan prasarana dan sarana yang mendukung transportasi laut;

d. kegiatan perikanan dan budidaya laut yang tidak merusak lingkungan;

e. pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah abrasi;

f. pengembangan sempadan pantai sepanjang 100 m dari pasang tertinggi akan diarahkan untuk fungsi RTH;

g. pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan perikanan dan rekreasi pantai;

h. tanah oloran, yang dimaksud dengan tanah oloran disini adalah pantai atau laut yang dijadikan daratan atau reklamasi;

i. ketentuan pelarangan pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf c kecuali bangunan penunjang perikanan; dan

j. ketentuan pelarangan semua jenis kegiatan yang dapat menurunkan luas, nilai ekologis, dan estetika kawasan.

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan memperhatikan :

a. prioritas pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau dan fungsi konservasi lainnya;

b. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;

c. ketentuan pelarangan pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air;

d. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi taman rekreasi maupun fasilitas pendukungnya serta bangunan rumah tinggal, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan kualitas dan daya dukung­daya tampung sungai dan atau danau yang ada serta keamanan dari masyarakat secara umum yang memanfaatkan ruang tersebut; dan

e. penetapan lebar sempadan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­undangan.

(4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan memperhatikan :

a. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;

b. kegiatan yang diperbolehkan adalah penghutanan untuk menjaga ketersediaan air tanah;

c. pelarangan kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran terhadap mata air; dan

d. pelarangan kegiatan penggalian yang mengganggu keberadaan dan kelestarian mata air.

(5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sempadan waduk/danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun dengan memperhatikan :

a. pemanfaatan untuk kegiatan preservasi dan konservasi seperti reboisasi lahan;

b. pelarangan semua kegiatan yang dapat menimbulkan pengalih fungsian lindung dan perusakan kualitas air;

c. pelarangan untuk kegiatan pariwisata dan budidaya lain dengan syarat tidak menyebabkan kerusakan kualitas air; dan

d. perlu prasarana bangunan konservasi waduk.

 

Pasal 58

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf c meliputi :

a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk suaka alam;

b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk Kawasan pantai berhutan bakau; dan

c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan memperhatikan :

a. pemanfaatan ruang untuk penelitian, pendidikan, dan wisata alam;

b. ketentuan pelarangan kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a;

c. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

d. ketentuan pelarangan pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf c; dan

e. ketentuan pelarangan terhadap penanaman flora dan pelepasan satwa yang bukan merupakan flora dan satwa endemik kawasan.

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan memperhatikan :

a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan pendidikan, penelitian, dan wisata alam;

b. ketentuan pelarangan pemanfaatan kayu bakau; dan

c. ketentuan pelarangan kegiatan yang dapat mengubah mengurangi luas dan/atau mencemari ekosistem bakau.

(4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan memperhatikan :

a. pemanfaatan untuk penelitian, pendidikan, dan pariwisata; dan

b. ketentuan pelarangan kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan.

 

Pasal 59

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana alam rawan banjir dan kawasan rawan gelombang pasang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf d disusun dengan memperhatikan :

a. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana;

b. penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk;

c. pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum;

d. penetapan batas dataran banjir dan rawan gelombang;

e. pemanfaatan dataran banjir bagi ruang terbuka hijau dan pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah; dan

f. ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang bagi kegiatan permukiman dan fasilitas umum penting lainnya.

Pasal 60

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf e disusun dengan memperhatikan : 

  1. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakter geologi wilayah kawasan;
  2. pembatasan alih fungsi dan penambahan kegiatan di izinkan untuk kepentingan wisata dan penelitian secara terbatas;
  3. pemeliharaan fungsi kawasan lindung geologi terhadap perubahan karena kegiatan disekitarnya;
  4. penyediaan bangunan hanya di izinkan untuk penunjang pariwisata dan penelitian dengan kepadatan sangat rendah; dan
  5. ketentuan pelarangan untuk kegiatan yang tidak berhubungan dengan pariwisata dan penelitian dan menambah tanaman tegakan tinggi yang mempunyai fungsi lindung.

 

Pasal 61

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) huruf h meliputi :

a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan produksi;

b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan rakyat;

c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian;

d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perikanan;

e. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertambangan;

f. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri;

g. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pariwisata; dan

h. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan permukiman.

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan memperhatikan :

a. pembatasan pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan;

b. pengembangan infrastruktur yang diijinkan untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan dan fungsi sosial;

c. dilarang menyelenggarakan pemanfaatan lahan untuk fungsi yang berdampak negatif terhadap keseimbangan ekologis; dan

d. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan.

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan memperhatikan :

a. pemanfaatan hasil hutan dengan memperhatikan prinsip kelestarian lingkungan; dan

b. perubahan alih fungsi agar dikordinasikan dengan pemerintah daerah.

(4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan memperhatikan :

a. pemanfaatan ruang untuk permukiman petani dengan kepadatan rendah;

b. ketentuan pelarangan alih fungsi lahan menjadi lahan budidaya non pertanian kecuali terbatas untuk pembangunan sistem jaringan prasarana utama, dan fasilitas pendukung pertanian yang sangat mempengaruhi pada upaya peningkatan produktivitas dan pengolahan hasil panen sesuai ketentuan yang berlaku;

c. konservasi sungai sebagai kawasan pertanian lahan basah dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan; dan

d. ketentuan pelarangan alih fungsi lahan menjadi lahan budidaya non pertanian sebagaimana diuraikan pada huruf a dan b diatas, yang termasuk sebagai lahan pertanian abadi atau yang ditetapkan oleh sebagai sentra lahan pertanian basah.

(5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan memperhatikan :

a. pemanfaatan lahan untuk kegiatan agropolitan yang tidak merusak lingkungan;

b. penyediaan infrastruktur yang tidak menurunkan daya dukung kawasan pertanian;

c. ketentuan pelarangan alih fungsi lahan menjadi lahan budidaya non pertanian kecuali terbatas untuk pembangunan sistem jaringan prasarana utama, dan fasilitas pendukung pertanian yang sangat mempengaruhi pada upaya peningkatan produktivitas dan pengolahan hasil panen sesuai ketentuan yang berlaku;

d. dilarang menyelenggarakan pemanfaatan lahan untuk fungsi yang berdampak negatif terhadap keseimbangan ekologis;

e. dilarang pengembangan agroindustri dengan mesin berat dan limbah berbahaya;

f. ketentuan pelarangan alih fungsi lahan menjadi lahan budidaya non pertanian yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

g. pemanfaatan ruang untuk permukiman petani dengan kepadatan rendah; dan

h. ketentuan pelarangan alih fungsi lahan menjadi lahan budidaya non pertanian kecuali untuk pembangunan sistem jaringan prasarana utama.

(6) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan memperhatikan :

a. diijinkan untuk penanaman tanaman perkebunan secara terus menerus sesuai dengan pola tanam tertentu dan kesesuaian daya dukung lahannya;

b. diijinkan untuk pengembangan komoditas baru yang potensial dan memiliki kesesuaian lahan dengan kategori sesuai;

c. pemanfaatan lahan untuk infrastruktur penunjang perkebunan dan fasilitas sosial;

d. kawasan perkebunan yang dikembangkan tidak boleh dialihfungsikan untuk kegiatan yang lain, dan dapat ditingkatkan perannya sebagai penunjang pariwisata dan penelitian;

e. peningkatan pemanfaatan kawasan perkebunan dilakukan melalui peningkatan peran serta masyarakat yang tergabung dalam kawasan masing­masing;

f. penetapan komoditi tanaman tahunan selain mempertimbangkan kesesuaian lahan, konservasi tanah dan air, juga perlu mempertimbangkan aspek sosial ekonomi dan keindahan/estetika; dan

g. dilarang pemanfaatan lahan untuk fungsi yang berdampak negatif terhadap keseimbangan ekologis.

(7) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan memperhatikan :

a. pemanfaatan ruang untuk peternakan dengan memperhatikan peruntukan lahan untuk permukiman dan fasilitas umum;

b. pemanfaatan ruang untuk peternakan dalam mendukung kegiatan pertanian; dan

c. pelarangan bagi pemanfaatan lahan untuk fungsi peternakan yang berdampak negatif terhadap keseimbangan ekologis.

(8) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun dengan memperhatikan :

a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan minapolitan, permukiman petani atau nelayan dengan kepadatan rendah, untuk kawasan pemijahan dan kawasan sabuk hijau;

b. pemanfaatan sumber daya perikanan agar tidak melebihi potensi lestari; dan

c. pelarangan bagi pemanfaatan lahan untuk fungsi non perikanan yang berdampak negatif terhadap keseimbangan ekologis.

(9) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disusun dengan memperhatikan :

a. ketentuan pelarangan pemanfaatan pertambangan pada kawasan dengan fungsi lindung, kawasan pertanian lahan basah dan lahan pertanian berkelanjutan, serta kawasan budidaya terbangun;

b. ketentuan pemanfaatan pertambangan pada kawasan yang telah diarahkan sebagai rencana pengembangan penambangan, dengan memperhatikan keseimbangan antara biaya dan manfaat serta keseimbangan antara risiko dan manfaat, termasuk pengaturan bangunan lain disekitar instalasi dan peralatan kegiatan pertambangan yang berpotensi menimbulkan bahaya dengan memperhatikan kepentingan, berdasarkan analisa teknis dari instansi teknis yang terkait;

c. ketentuan pelarangan bagi kegiatan pertambangan yang tidak bernilai ekonomi tinggi dan mengabaikan kelestarian lingkungan; dan

d. ketentuan Wilayah Usaha Petambangan (WUP), Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (WIUP), Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Wilayah Usaha Pertambangan Khusus (WUPK).

(10) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f disusun dengan memperhatikan :

a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan kawasan industri (KI), industri rumah tangga, serta usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM);

b. pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri baik yang sesuai dengan kemampuan penggunaan teknologi, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di wilayah sekitarnya;

c. pembatasan pembangunan rumah tinggal di dalam lokasi Kawasan Peruntukan Industri (KPI) untuk mengurangi dampak negatif pengaruh dari keberadaan industri terhadap permukiman yang ada;

d. ketentuan pelarangan peruntukkan lain selain industri maupun fasilitas pendukungnya dalam kawasan yang ditetapkan sebagai KI sesuai ketentuan yang berlaku, kecuali Kawasan Peruntukan Industri, industri rumah tangga serta KI untuk UMKM;

e. pemanfaatan ruang KI untuk UMKM, diarahkan untuk pemanfaatan rumah tinggal, kegiatan produksi, tempat proses produksi, fasilitas pendukung permukiman maupun industri akan diatur tersendiri secara khusus berdasarkan peraturan perundangan;

f. pemanfaatan ruang untuk industri rumah tangga, diijinkan pemanfaatannya dalam kawasan permukiman dengan pembatasan pada luasan lahan, dan dampak yang ditimbulkan sesuai peraturan perundangan; dan

g. pemanfaatan ruang untuk pergudangan antara lain berupa gudang untuk industri, perdagangan, stasiun pengisian bahan bakar dan kegiatan sejenis diijinkan pemanfaatannya dalam kawasan permukiman dengan pembatasan pada luasan lahan, dan dampak yang ditimbulkan sesuai peraturan perundangan.

(11) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g disusun dengan memperhatikan :

a. pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;

b. perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau;

c. pembatasan pendirian bangunan kecuali permukiman penduduk pada koridor jalur wisata utama maupun kawasan atau obyek wisata hanya untuk kegiatan atau peruntukan lahan yang menunjang kegiatan pariwisata;

d. ketentuan pelarangan bagi kegiatan yang dapat mengurangi nilai obyek wisata serta dapat mencemari lingkungan; dan

e. ketentuan pelarangan bagi kegiatan pariwisata yang bertentangan dengan fungsi kawasan, terutama pada kawasan lindung.

(12) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h disusun dengan memperhatikan :

a. program perbaikan kawasan permukiman dengan pemenuhan persyaratan kualitas fisik rumah layak huni;

b. penataan kawasan pedesaan dan perkotaan dengan mempertimbangkan keseimbangan fungsi antara pengembangan permukiman dengan pengembangan fungsi lainnya;

c. penyediaan sarana dan prasarana permukiman yang tersebar merata;

d. pemenuhan kebutuhan perumahan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan; dan

e. memperhitungkan kecenderungan perkembangan pembangunan permukiman baru;

f. memperhitungkan daya tampung perkembangan penduduk dan fasilitas atau prasarana yang dibutuhkan.

 

Pasal 62

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) huruf i, meliputi :

a. zona konservasi atau lindung;

b. zona pengembangan; dan

c. zona pengembangan di darat.

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Rencana Tata Ruang Kawasan Pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun dengan memperhatikan :

a. penetapan fungsi kawasan konservasi atau lindung;

b. perlindungan terhadap ekosistem pesisir; dan

c. pengaturan terhadap pemanfaatan kawasan lindung untuk kegiatan penelitian dan pendidikan.

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Rencana Tata Ruang Kawasan Pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disusun dengan memperhatikan :

a. penjagaan, pencegahan dan pembatasan kegiatan­kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan fungsi kawasan pesisir; dan

b. pemanfaatan kegiatan perikanan dan pariwisata yang ramah lingkungan.

(4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Rencana Tata Ruang Kawasan Pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disusun dengan memperhatikan :

a. pemberian akses pemanfaatan sumber daya ikan dan ekosistemnya dengan memperhatikan aspek kemitraan, keterpaduan, keberlanjutan, dan kelestarian serta dalam pelaksanaannya tidak mengubah fungsi kawasan;

b. pemberdayaan masyarakat untuk ikut berperan serta dalam melakukan perlindungan di wilayah pesisir; dan

c. mendorong pelestarian adat dan budaya melalui dukungan penyelenggaraan ritual keagamaan budaya dan adat.

 

Pasal 63

 

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Strategis sebagaimana dimaksud Pasal 48 ayat (3) huruf j terdiri atas :

a. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan penunjang ekonomi;

b. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan sosial ­budaya; dan

c. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan yang memiliki fungsi lingkungan.

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Strategis pada kawasan penunjang ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :

a. penyediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang kawasan perkotaan, yang memiliki fungsi: perumahan, perdagangan­jasa, industri, transportasi dan berbagai peruntukan lainnya yang menunjang ekonomi wilayah sehingga menimbulkan minat investasi yang besar;

b. pada setiap bagian dari kawasan strategis ekonomi ini harus diupayakan untuk mengefisienkan perubahan fungsi ruang untuk kawasan terbangun melalui arahan bangunan vertikal sesuai kondisi kawasan masing­masing;

c. pada kawasan strategis secara ekonomi ini harus dialokasikan ruang atau zona secara khusus untuk industri, perdagangan ­jasa dan jasa wisata perkotaan sehingga secara keseluruhan menjadi kawasan yang menarik;

d. ketentuan pemanfaatan ruang harus dilengkapi dengan ruang terbuka hijau untuk memberikan kesegaran ditengah kegiatan yang intensitasnya tinggi serta zona tersebut harus tetap dipertahankan;

e. pada kawasan strategis ekonomi ini boleh diadakan perubahan ruang pada zona yang bukan zona inti, tetapi harus tetap mendukung fungsi utama kawasan sebagai penggerak ekonomi dan boleh dilakukan tanpa merubah fungsi zona utama yang telah ditetapkan;

f. perubahan atau penambahan fungsi ruang tertentu pada ruang terbuka di kawasan ini boleh dilakukan sepanjang masih dalam batas ambang penyediaan ruang terbuka;

g. dalam pengaturan kawasan strategis ekonomi ini zona yang dinilai penting tidak boleh dilakukan perubahan fungsi dasarnya;

h. pada kawasan yang telah ditetapkan sebagai permukiman bila didekatnya akan diubah menjadi fungsi lain yang kemungkinan akan mengganggu permukiman harus disediakan fungsi penyangga sehingga fungsi zona tidak boleh bertentangan secara langsung pada zona yang berdekatan;

i. untuk menjaga kenyamanan dan keamanan pergerakan maka pada kawasan terbangun tidak boleh melakukan kegiatan pembangunan diluar area yang telah ditetapkan sebagai bagian dari rumija atau ruwasja, termasuk melebihi ketinggian bangunan seperti yang telah ditetapkan; dan

j. pengaturan zonasi dan pengelolaan kawasan terbagi dalam pengaturan zonasi dan pengelolaan kawasan lindung atau konservasi dan pengaturan zonasi dan pengelolaan kawasan budidaya berdasarkan fungsi dan aspek pengelolaannya.

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Strategis pada kawasan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :

a. kawasan sosial budaya terdiri atas kawasan peninggalan sejarah yakni wisata religi harus dilindungi dan salah satu fungsi yang ditingkatkan adalah wisata budaya;

b. penetapan radius tertentu untuk melindungi kawasan wisata religi dari perubahan fungsi yang tidak mendukung keberadaan wisata budaya atau dari kegiatan yang intensitasnya tinggi sehingga menggagu estetika dan fungsi wisata religi tersebut;

c. bila sekitar kawasan ini sudah terdapat bangunan permukiman, harus dibatasi pengembanganya;

d. untuk kepentingan pariwisata boleh ditambahkan fungsi penunjang yang saling menunjang kegiatan pariwisata tanpa menghilangkan identitas dan karakter kawasan;

e. pada zona ini tidak boleh dilakukan perubahan dalam bentuk peningkatan kegiatan atau perubahan ruang disekitarnya yang dimungkinkan dapat mengganggu fungsi dasarnya;

f. penambahan fungsi tertentu pada suatu zona ini tidak boleh dilakukan untuk fungsi yang bertentangan, misalnya perdagangan dan jasa yang tidak terkait pariwisata religi; dan

g. pada sekitar zona ini bangunan tidak boleh melebihi ketinggian duapertiga dari wisata religi.

(4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Strategis pada kawasan yang memiliki fungsi lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :

a. pada kawasan harus ada pengendalian yang ketat agar tidak merusak lingkungan;

b. pemanfaatan bahan galian mineral batuan secara optimal dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup;

c. pada kawasan bekas penambangan dimanfaatkan sebagai hutan lindung dengan cara dilakukan pengurukan terlebih dahulu;

d. pada sekitar zona penambangan tidak boleh ada permukiman karena rawan terjadi kelongsoran;

e. dilakukan kerjasama antara pihak swasta, masyarakat dan pemerintah mengenai kegiatan penambangan;

f. pengoptimalan lahan penambangan yang sudah ada agar tidak terjadi perluasan lahan untuk kegiatan pertambangan; dan

g. pengembangan sarana penunjang untuk kegiatan pertambangan.

 

Bagian Ketiga Perizinan

Pasal 64

 

(1) Arahan Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf b, merupakan perizinan yang terkait dengan izin pemanfaatan ruang yang menurut ketentuan peraturan perundang­undangan harus dimiliki sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang.

(2) Arahan Perizinan berfungsi untuk :

a. alat pengendali dalam penggunaan lahan untuk mencapai kesesuaian pemanfaatan ruang; dan

b. rujukan dalam membangun.

(3) Ketentuan perizinan disusun berdasarkan :

a. ketentuan umum peraturan zonasi yang sudah ditetapkan; dan

b. ketentuan teknis berdasarkan peraturan perundang­undangan sektor terkait lainnya.

(4) Jenis­jenis perizinan terkait dengan pemanfaatan ruang antara lain meliputi :

a. izin prinsip;

b. izin lokasi;

c. izin pemanfaatan ruang;

d. izin pendirikan bangunan; dan

e. izin lain berdasarkan peraturan perundang­undangan.

(5) Mekanisme perizinan terkait pemanfaatan ruang yang menjadi wewenang pemerintah kabupaten mencakup pengaturan keterlibatan masing­masing instansi perangkat daerah terkait dalam setiap perizinan yang diterbitkan;

(6) Ketentuan teknis procedural dalam pengajuan izin pemanfaatan ruang maupun forum pengambilan keputusan atas izin yang akan dikeluarkan, yang akan menjadi dasar pengembangan standar operasional prosedur (SOP) perizinan;

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan Kepala Daerah.

 

Bagian Keempat Insentif dan Disinsentif

Pasal 65

(1) Arahan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf c melipiti Insentif yang merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang, sedangkan disinsentif merupakan perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.

(2) Arahan insentif dan disinsentif disusun berdasarkan :

a. rencana struktur ruang dan rencana pola ruang wilayah kabupaten dan/atau rencana detail tata ruang wilayah kabupaten;

b. ketentuan umum peraturan zonasi ketentuan umum peraturan zonasi kabupaten; dan

c. peraturan perundangan sektor terkait lainnya.

(3) Arahan insentif berfungsi untuk :

a. perangkat untuk mendorong kegiatan dalam pemanfaatan ruang pada promoted area yang sejalan dengan rencana tata ruang;

b. katalisator perwujudan pemanfaatan ruang; dan

c. stimulan untuk mempercepat perwujudan struktur ruang dan pola pemanfaatan ruang.

(4) Arahan insentif diberikan dalam bentuk :

a. Insentif dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa dalam wilayah kabupaten dan kepada pemerintah daerah lainnya dalam bentuk pemberian kompensasi, subsidi silang, penyediaan sarana dan prasarana, dan/atau publisitas atau promosi daerah; dan

b. insentif dari pemerintah kabupaten kepada masyarakat umum, diberikan dalam bentuk pemberian kompensasi, pengurangan retribusi, imbalan, sewa ruang dan urun saham, penyediaan prasarana dan sarana, penghargaan dan/atau kemudahan perizinan.

(5) Arahan insentif meliputi :

a. arahan insentif kepada pemerintah daerah lainnya;

b. arahan insentif dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten atau pemerintah provinsi lainnya dalam bentuk pemberian kompensasi dari pemerintah daerah kabupaten penerima manfaat kepada pemerintah daerah kabupaten/kota pemberi manfaat atas manfaat yang diterima oleh pemerintah penerima manfaat; arahan penyediaan sarana dan prasarana; dan arahan pemberian publisitas atau promosi daerah;

c. arahan insentif dari pemerintah provinsi kepada masyarakat umum dalam bentuk arahan untuk pemberian kompensasi insentif; arahan untuk pengurangan retribusi; arahan untuk pemberian imbalan, pemberian sewa ruang dan urun saham, penyediaan sarana dan prasarana, pemberian kemudahan perizinan dari pemerintah provinsi penerima manfaat kepada masyarakat umum; dan

d. pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau pemerintah daerah.

(6) Arahan disinsentif berfungsi untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

(7) Arahan disinsentif diberikan dalam bentuk:

a. arahan disinsentif fiskal berupa arahan pengenaan pajak/retribusi daereah yang tinggi yang disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang; dan

b. arahan disinsentif non fiskal berupa arahan untuk pembatasan penyediaan infrastruktur, pengenaan kompensasi, pemberian penalti, pengurangan dana alokasi khusus, persyaratan khusus dalam perizinan, dan/atau pemberian status tertentu dari pemerintah atau pemerintah provinsi.

(8) Arahan disinsentif meliputi:

a. arahan disinsentif dari pemerintah provinsi kepada pemerintah daerah dalam wilayah provinsi dan kepada wilayah provinsi lainnya, diberikan dalam bentuk arahan untuk pengajuan pemberian kompensasi dari pemerintah provinsi kepada daerah pelanggar penataan ruang yang berdampak pada wilayah kabupaten pemberi kompensasi, dan/atau arahan untuk pembatasan penyediaan sarana dan prasarana; dan

b. arahan disinsentif dari pemerintah provinsi kepada masyarakat umum meliputi investor, lembaga komersial, perorangan, dan lain sebagainya yang diberikan dalam bentuk arahan untuk pemberian kompensasi disinsentif, arahan untuk ketentuan persyaratan khusus perizinan dalam rangka kegiatan pemanfaatan ruang oleh masyarakat umum/lembaga komeri arahan untuk ketentuan kewajiban membayar imbalan, dan atau arahan untuk pembatasan penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur.

(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur lebih lanjut dengan peraturan Kepala Daerah.

 

Bagian Kelima Sanksi

Pasal 66

Aparatur pemerintah dan masyarakat dalam kegiatan penataan ruang wilayah kabupaten sesuai dengan kewenangannya wajib berlaku tertib dalam keikutsertaannya dalam proses penataan ruang, sesuai dengan peraturan perundang­undangan yang berlaku.

Pasal 67

 

(1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf d merupakan arahan ketentuan pengenaan sanksi administrasi terhadap tindakan penertiban yang dilakukan terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi;

(2) Arahan pengenaan sanksi administrasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 berfungsi sebagai :

a. perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang; dan

b. penertiban pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

(3) Arahan pengenaan sanksi administrasi ditetapkan berdasarkan :

a. hasil pengawasan penataan ruang;

b. tingkat simpangan implementasi rencana tata ruang;

c. kesepakatan antar instansi yang berwenang; dan

d. peraturan perundang­undangan sektor terkait lainnya.

(4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa :

a. peringatan tertulis;

b. penghentian sementara kegiatan;

c. penghentian sementara pelayanan umum;

d. penutupan lokasi;

e. pencabutan izin;

f. pembatalan izin;

g. pembongkaran bangunan;

h. pemulihan fungsi ruang; dan

i. denda administratif.

(5) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dapat dilaksanakan dengan prosedur bahwa pejabat yang berwenang dalam penertiban pelanggaran

pemanfaatan ruang dapat memberikan peringatan tertulis melalui penerbitan surat peringatan tertulis sebanyak­banyaknya 3 (tiga) kali.

(6) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dilakukan melalui langkah­langkah sebagai berikut :

a. penerbitan surat perintah penghentian kegiatan sementara dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;

b. apabila pelanggar mengabaikan perintah penghentian kegiatan sementara, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara secara paksa terhadap kegiatan pemanfaatan ruang;

c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penghentian kegiatan pemanfaatan ruang dan akan segera dilakukan tindakan penertiban oleh aparat penertiban;

d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan bantuan aparat penertiban melakukan penghentian kegiatan pemanfaatan ruang secara paksa; dan

e. setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban pelanggar untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.

(7) Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dapat dilakukan melalui langkah­langkah sebagai berikut :

a. penertiban surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang dengan membuat surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum;

b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum kepada pelanggar dengan memuat rincian jenis­jenis pelayanan umum yang akan diputus;

c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum yang akan segera dilaksanakan, disertai rincian jenis­jenis pelayanan umum yang akan diputus;

d. pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan pelayanan kepada pelanggar, disertai penjelasan secukupnya;

e. penyedia jasa pelayanan umum menghentikan pelayanan kepada pelanggar; dan

f. pengawasan terhadap penerapan sanksi penghentian sementara pelayanan umum dilakukan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada pelanggar sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.

(8) Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dapat dilakukan melalui langkah­langkah sebagai berikut :

a. penertiban surat perintah penutupan lokasi dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;

b. apabila pelanggar mengabaikan surat perintah yang disampaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penutupan lokasi kepada pelanggar;

c. pejabat yang berwenang melakukan tidnakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penutupan lokasi yang akan segera dilaksanakan;

d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang dengan bantuan aparat penertiban melakukan penutupan lokasi secara paksa; dan

e. pengawasan terhadap penerapan sanksi penutupan lokasi, untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.

(9) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e dapat dilakukan melalui langkah­langkah sebagai berikut :

a. menerbitkan surat pemberitahuan sekaligus pencabutan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;

b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi pencabutan izin pemanfaatan ruang;

c. pejabat yang berwenang memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pencabutan izin;

d. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban mengajukan permohonan pencabutan izin kepada pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin;

e. pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin menerbitkan keputusan pencabutan izin;

f. memberitahukan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dicabut, sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang secara permanen yang telah dicabut izinnya; dan

g. apabila pelanggar mengabaikan perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan yang telah dicabut izinnya, pejabat yang berwenang melakukan penertiban kegiatan tanpa izin sesuai peraturan perundang­undangan yang berlaku.

(10) Pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f dapat dilakukan melalui langkah­langkah sebagai berikut :

a. membuat lembar evaluasi yang berisikan dengan arahan pola pemanfaatan ruang dalam rencana tata ruang yang berlaku;

b. memberitahukan kepada pihak yang memanfaatkan ruang perihal rencana pembatalan izin, agar yang bersangkutan dapat mengambil langkah­langkah yang diperlukan untuk mengantisipasi hal­hal akibat pembatalan izin;

c. menerbitkan surat keputusan pembatalan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;

d. memberitahukan kepada pemegang izin tentang keputusan pembatalan izin;

e. menerbitkan surat keputusan pembatalan izin dari pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembatalan izin; dan

f. memberitahukan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dibatalkan.

(11) Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf g dapat dilakukan melalui langkah­langkah sebagai berikut :

a. menerbitkan surat pemberitahuan perintah pembongkaran bangunan dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;

b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi pembongkaran bangunan;

c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pembongkaran bangunan yang akan segera dilaksanakan; dan

d. berdasar surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan bantuan aparat penertiban melakukan pembongkaran bangunan secara paksa.

(12) Pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h dapat dilakukan melalui langkah­langkah sebagai berikut :

a. menetapkan ketentuan pemulihan fungsi ruang yang berisi bagian­bagian yang harus dipulihkan fungsinya dan cara pemulihannya;

b. pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang menerbitkan surat pemberitahuan perintah pemulihan fungsi ruang;

c. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang;

d. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban, memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang yang harus dilaksanakan pelanggar dalam jangka waktu tertentu;

e. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi ruang;

f. apabila sampai jangka waktu yang ditentukan pelanggar belum melaksanakan pemulihan fungsi ruang, pejabat yang bertanggung jawab melakukan tindakan penertiban dapat melakukan tindakan paksa untuk melakukan pemulihan fungsi ruang; dan

g. apabila pelanggar pada saat itu dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi ruang, pemerintah dapat mengajukan penetapan pengadilan agar pemulihan dilakukan oleh pemerintah atas beban pelanggar di kemudian hari.

(13) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf i dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama – sama dengan pengenaan sanksi administratif. 

BAB IX

HAK, KEWAJIBAN, PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG

Pasal 68

Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk:

  1. mengetahui RTRW dan rencana rinci tata ruang di daerah;
  2. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
  3. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
  4. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak  sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
  5. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai  dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
  6. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

 

Pasal 69

Dalam penataan ruang, setiap orang wajib untuk :

a. mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;

b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;

c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan

d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang­undangan dinyatakan sebagai milik umum.

 

Pasal 70

(1) Untuk mengetahui rencana tata ruang, selain dari Lembaran yang telah ditetapkan juga dapat melalui pengumuman atau penyebarluasan oleh Pemerintah Daerah.

(2) Kewajiban untuk menyediakan media pengumuman atau penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penempelan/pemasangan peta rencana tata ruang yang bersangkutan pada tempat umum dan juga pada media massa, serta melalui pembangunan sistem informasi tata ruang.

Pasal 71

(1) Untuk menikmati dan memanfaatkan ruang beserta sumberdaya alam yang terkandung didalamnya serta manfaat ruang yang dapat berupa manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan dilaksanakan atas dasar pemilikan, penguasaan atau pemberian hak tertentu berdasarkan peraturan perundang­undangan yang berlaku atau atas dasar hukum adat dan kebiasaan yang berlaku pada masyarakat setempat.

(2) Hak memperoleh penggantian yang layak atas kerugian terhadap perubahan status semula yang dimiliki oleh masyarakat sebagai akibat pelaksanaan RTRW Kabupaten diselenggarakan dengan cara musyawarah antara pihak yang berkepentingan.

(3) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan mengenai penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang­undangan yang berlaku.

 

Pasal 72

Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang dilakukan melalui :

  1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
  2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
  3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
  4. perumusan konsepsi rencana tata ruang;
  5. penetapan rencana tata ruang; dan
  6. kerjasama dengan pemerintah/pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 73

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang dapat berupa :

a. masukan menenai kebijakan pemanfaatan ruang;

b. kerjasama dengan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;

c. kegiatan dalam memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;

d. peningkatan efisiensi, efektifitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang didalam bumi dengan memperhatikan kearifan local serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang ­undangan;

e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumberdaya alam; dan

f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

 

Pasal 74

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang, dapat berupa :

a. Masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;

b. Keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;

c. Pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan

d. Pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

 

Pasal 75

Tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang di daerah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang­undangan. 

 

BAB X

KELEMBAGAAN

Pasal 76

(1) Koordinasi penataan ruang di daerah dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD).

(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.

(3) Pembentukan BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala daerah.

 

BAB XI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 77

(1) Pejabat Pegawai Negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang pelanggaran Peraturan Daerah.

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah;

c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana terhadap Peraturan Daerah;

d. memerika buku­buku, catatan­catatan, dan dokumen­dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen­dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

j. menghentikan penyidikan; dan

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. 

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 78

(1) Setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dengan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku dipidana dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­undangan.

(3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana dan denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

 

Pasal 79

(1) Setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1), dipidana dengan pidana dan denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan perubahan fungsi ruang, pelaku dipidana dengan pidana dan denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

(3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku dipidana dengan pidana dan denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

(4) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana dan denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

 

Pasal 80

Setiap orang yang tidak memberikan akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang­undangan dinyatakan sebagai milik umum, dipidana dengan pidana dan denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang ­undangan.

Pasal 81

(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, Pasal 79, dan Pasal 80 dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang ­undangan.

(2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa :

a. pencabutan izin usaha; dan

b. pencabutan status badan hukum. 

BAB XIII

KETENTUAN LAIN­LAIN

Pasal 82

(1) Terhadap RTRW Kabupaten Lamongan Tahun 2011 – 2031 dapat dilakukan peninjauan kembali setiap 5 (lima) tahun sekali.

(2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar, perubahan batas wilayah yang ditetapkan oleh undang­undang, RTRW Kabupaten sewaktu­waktu dapat ditinjau kembali.

(3) Peninjauan kembali sebagaimana ayat (2) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi ruang kabupaten dan/atau dinamika internal kabupaten. 

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 83

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

a. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;

b. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:

1) untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;

2) untuk yang sudah dilaksanakan pembagunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang­undangan; dan

       3) untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.

c. pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini. 

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 84

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 85

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Lamongan Pada tanggal 8 November 2011

BUPATI LAMONGAN,

FADELI 

Daftar Kecamatan di Lamongan