Jangka waktu berlakunya RTRW adalah 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan dan dilakukan peninjauan kembali setiap 5 (lima) tahun sekali. 

 

Penataan Ruang bertujuan untuk mewujudkan : 

  • Pemerataan perkembangan wilayah kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan secara seimbang dan bersinergi;
  • Kabupaten sebagai wilayah pengembangan kegiatan Agribisnis untuk meningkatkan potensi sumberdaya alam khususnya di sektor pertanian, perkebunan dan kehutanan;
  • Kabupaten sebagai simpul transportasi dan distribusi untuk mengoptimalkan kedudukan Kabupaten yang dilalui Jalan Bebas Hambatan, 2 (dua) Pintu Gerbang Jalan Bebas Hambatan, Jalan Arteri dan Kabupaten sebagai pintu kawasan Gerbangkertosusila

>> Download Perda No. 21 Tahun 2010 Tentang RTRW Jombang <<

Dibawah ini merupakan isi detil dari Dokumen RTRW Kabupaten yang telah dibagi kedalam beberapa Bab.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 21 TAHUN 2009
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN JOMBANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JOMBANG,

Menimbang : a. bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten
Jombang Tahun 2000-2010 yang ditetapkan dengan
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000, dipandang sudah
tidak sesuai lagi dengan tuntutan perubahan, perkembangan,
serta kondisi riil pemanfaatan ruang;
b. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten
Jombang dengan memanfaatkan ruang wilayah secara
berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan
berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan
masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jombang;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu mengatur
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jombang dengan
menuangkannya ke dalam suatu Peraturan Daerah.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan
Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor
158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2106);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan
Hak-hak Tanah dan Benda-benda yang Ada di Atasnya
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor
288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2324);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3209);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3274);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi
Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan
dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3469);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar
Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992
Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3470);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem
Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3478);
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang
Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3881);
12. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4412);
13. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4169);
14. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya
Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4377);
15. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
16. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 84,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4411);
17. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
18. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4433);
19. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
20. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);
21. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4444);
22. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang
Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4722);
23. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725);
24. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan
Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4851);
25. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan
Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4959);
26. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4966);
27. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan Raya (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
28. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)
29. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang
Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3445);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak
Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3643);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1996 tentang
Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara
Peranserta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1996, Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3660);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang
Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3747);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang
Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor
132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3776);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa
Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat
Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara 3934);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan
Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara 3934);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2003 tentang Perum
Kehutanan Negara (Lembaran Negara Tahun Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 67, Tambahan Lembaran
Negara 3732);
40. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang
Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4385);
41. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang
Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara 4453);
42. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan
Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4489);
43. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4857);
44. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4624);
45. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4655);
46. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4737);
47. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
48. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Sumberdaya Air (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
49. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air
Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4859);
50. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2009 tentang Kawasan
Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4987);
51. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005
tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan
Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun
2006;
52. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun
1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
53. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009
tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional;
54. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1998 tentang
Tata Cara Peranserta Masyarakat dalam Proses Perencanaan
Tata Ruang di Daerah;
55. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006
tentang Jenis Rencana dan/atau Kegiatan yang Wajib
Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
Hidup;
56. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
57. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun
2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden
Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi
Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor
65 Tahun 2006;
58. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2007 tentang
Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat;
59. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Rencana Tata Ruang Daerah;
60. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2008
tentang Pengembangan Kawasan Strategis dan Cepat
Tumbuh di Daerah;
61. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11 Tahun 2009
tentang Pedoman Persetujuan Subtansi Dalam Penetapan
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten/Kota, Beserta Rencana Rincinya;
62. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16 Tahun 2009
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten;
63. Keputusan Menteri Energi Sumberdaya Mineral Nomor
1456.K/20/MEM/2000 tentang Pedoman Pengelolaan
Kawasan Karst;
64. Keputusan Menteri Energi Sumberdaya Mineral Nomor
1457.K/20/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Lingkungan di Bidang Pertambangan dan Energi;
65. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 2004
tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
66. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur
Nomor 11 Tahun 1991 tentang Penetapan Kawasan Lindung
di Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur;
67. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2002
tentang Pengelolaan Hutan Raya R. Soerjo;
68. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2003
tentang Pengelolaan Hutan di Jawa Timur;
69. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2005
tentang Penertiban dan Pengendalian Hutan Produksi di
Provinsi Jawa Timur;
70. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2006
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Jawa Timur; dan
71. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 4 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jombang.

Dengan Persetujuan Bersama,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG
dan
BUPATI JOMBANG
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN JOMBANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1


Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Jombang.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkat daerah
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Jombang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut
DPRD adalah DPRD Kabupaten Jombang.
6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut
azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi
seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Wilayah adalah wilayah Kabupaten Jombang.
8. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut,
dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai
satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain
hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan
hidupnya;
9. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
10. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman
dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi
sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat
yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
11. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu
wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung
dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
12. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
13. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan
tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian
pemanfaatan ruang.
14. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang
meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan
pengawasan penataan ruang.
15. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan
landasan hukum bagi pemerintah, pemerintah kabupaten,
dan masyarakat dalam penataan ruang.
16. Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk
meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan
oleh pemerintah, pemerintah kabupaten, dan masyarakat.
17. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian
tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan
tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian
pemanfaatan ruang.
18. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar
penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk
menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi
penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
20. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan
struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata
ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program
beserta pembiayaannya.
21. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan
dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk
mewujudkan tertib tata ruang.
23. Peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang
persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan
pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona
peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci
tata ruang.
24. Tujuan adalah nilai-nilai, kualitas, dan kinerja yang harus
dicapai dalam pembangunan berkaitan dengan
merealisasikan misi yang telah ditetapkan.
25. Sistem wilayah adalah struktur ruang dan pola ruang yang
mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat wilayah.
26. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung
atau budidaya.
27. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan
fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang
mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan.
28. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan
fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan
potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan
sumberdaya buatan.
29. Kawasan perumahan adalah kawasan yang pemanfaatannya
untuk perumahan dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau
lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan
sarana lingkungan.
30. Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu
atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai
sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumberdaya
alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan
fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem
permukiman dan sistem agribisnis.
31. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk
dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan
keberadaannya sebagai hutan tetap.
32. Kawasan hutan pelestarian alam adalah hutan dengan ciri
khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok perlindungan
sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman
jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari
sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.
33. Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang
tidak dibebani hak atas tanah.
34. Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang
dibebani hak atas tanah.
35. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai
fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
36. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai
fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga
kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir,
mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan
memelihara kesuburan tanah.
37. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki
keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa
keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan
manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan
wisatawan.
38. Kawasan strategis pariwisata adalah kawasan yang memiliki
fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk
pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh
penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan
ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumberdaya
alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan
keamanan.
39. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan
mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang
jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk
penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan
perekayasaan industri.
40. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan
tanaman tertentu pada tanah dan/ atau media tumbuh
lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan
memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut,
dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi,
permodalan serta manajemen untuk mewujudkan
kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan
masyarakat.
41. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan
kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan
pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi
penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi,
penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan
dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.
42. Pertambangan rakyat adalah usaha pertambangan yang
dilaksanakan oleh rakyat dengan luas dan investasi terbatas.
43. Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai
lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang
dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan.
44. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar
kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan
maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan
tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan
yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
45. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau
mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka,
tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah
maupun yang sengaja ditanam.
46. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis,
biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya,
politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk
jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan
mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi
kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya
tertentu.
47. Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan
ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat
penting secara nasional terhadap kedaulatan negara,
pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya,
dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan
sebagai warisan dunia.
48. Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan
ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat
penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial,
budaya, dan/atau lingkungan.
49. Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan
ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat
penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial,
budaya, dan/atau lingkungan.
50. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disebut PKN
adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani
kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa
provinsi.
51. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW
adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani
kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
52. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah
kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan
skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
53. Pusat Kegiatan Lokal Promosi yang selanjutnya disebut
PKLp adalah kawasan perkotaan yang dipromosikan untuk di
kemudian hari ditetapkan sebagai PKL.
54. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK
adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani
kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
55. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL
adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani
kegiatan skala antar desa.
56. Frontage Road adalah jalan disamping jalan utama yang
berfungsi sebagai jalur lambat yang menuju atau dari jalan
utama.
57. Ruang Manfaat Jalan atau Rumaja adalah bagian jalan yang
terdiri dari badan jalan, saluran tepi jalan dan ambang
pengaman.
58. Ruang Milik Jalan atau Rumija adalah bagian jalan yang
terdiri dari ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu
diluar ruang manfaat jalan.
59. Open Dumping adalah cara pengolahan sampah dengan
pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir.
60. Sarana adalah kelengkapan kawasan permukiman
perkotaan yang berupa fasilitas pendidikan, kesehatan,
perbelanjaan dan niaga, pemerintahan dan pelayanan
umum, peribadatan, rekreasi dan kebudayaan, olah raga dan
lapangan terbuka, serta pemakaman umum.
61. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik yang
memungkinkan kawasan permukiman perkotaan dapat
berfungsi sebagaimana mestinya, yang meliputi jalan,
saluran air bersih, saluran air limbah, saluran air hujan,
pembuangan sampah, jaringan gas, jaringan listrik, dan
telekomunikasi.
62. Kerja sama daerah adalah kesepakatan antara bupati
dengan gubernur atau wali kota atau bupati lain, dan/atau
bupati dengan pihak ketiga, yang dibuat secara tertulis serta
menimbulkan hak dan kewajiban.
63. Pihak ketiga adalah Departemen/Lembaga Pemerintah Non
Departemen atau sebutan lain, perusahaan swasta yang
berbadan hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha
Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, dan lembaga di dalam
negeri lainnya yang berbadan hukum.
64. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan dalam bidang penataan ruang.
65. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
66. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang
termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum.
67. Peran Masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat,
yang timbul atas kehendak dan prakarsa masyarakat, untuk
berminat dan bergerak dalam penyelenggaraan penataan
ruang.

 

 

BAB II
RUANG LINGKUP DAN JANGKA WAKTU
Bagian Kesatu
Ruang Lingkup
Pasal 2

(1) Lingkup ruang wilayah RTRW mencakup wilayah Kabupaten
dengan batas berdasarkan aspek administratif dan
fungsional yang meliputi seluruh wilayah daratan seluas
1.159,50 km2 atau 115.950 hektar beserta ruang udara di
atasnya dan ruang di dalam bumi.
(2) Batas-batas wilayah RTRW sebagaimana dimaksud ayat (1)
meliputi:
a. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Lamongan;
b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kediri
dan Kabupaten Malang;
c. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Mojokerto;
dan
d. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Nganjuk.


Pasal 3

Lingkup muatan RTRW mencakup:
a. Tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah;
b. Rencana struktur ruang wilayah;
c. Rencana pola ruang wilayah;
d. Penetapan kawasan strategis;
e. Arahan pemanfaatan ruang wilayah; dan
f. Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah.
Bagian Kedua
Jangka Waktu

Pasal 4

Jangka waktu berlakunya RTRW adalah 20 (dua puluh) tahun
terhitung sejak tanggal diundangkan dan dilakukan peninjauan
kembali setiap 5 (lima) tahun sekali.

BAB III
TUJUAN, KEBIJAKAN DAN
STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH
Bagian Kesatu
Tujuan Penataan Ruang
Pasal 5


Penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan:
a. Pemerataan Perkembangan Wilayah Kawasan Perkotaan dan
Kawasan Perdesaan secara seimbang dan bersinergi;
b. Kabupaten sebagai wilayah pengembangan kegiatan
Agribisnis untuk meningkatkan potensi sumberdaya alam
khususnya di sektor pertanian, perkebunan dan kehutanan;
c. Kabupaten sebagai simpul transportasi dan distribusi untuk
mengoptimalkan kedudukan Kabupaten yang dialui Jalan
Bebas Hambatan, 2 (dua) Pintu Gerbang Jalan Bebas
Hambatan, Jalan Arteri dan Kabupaten sebagai pintu kawasan
Gerbangkertosusila;
d. Wilayah berdaya saing tinggi dan kepastian hukum dalam
pemanfaatan ruang wilayah sehingga dapat menarik investasi
di sektor pertanian, pariwisata, perkebunan, kehutanan dan
industri untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan
kesejahteraan masyarakat.


Bagian Kedua
Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah
Pasal 6

Kebijakan dan strategi penataan ruang meliputi:
a. Kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang wilayah;
b. Kebijakan dan strategi pola ruang wilayah; dan
c. Kebijakan dan strategi penetapan kawasan strategis.

Pasal 7

(1) Kebijakan pengembangan struktur ruang wilayah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi:
a. Pengembangan pusat kegiatan yang mengarahkan
pemerataan pusat perkotaan secara berhierarki yang
mendorong pemerataan perkembangan wilayah;
b. Pengembangan sistem jaringan jalan yang dapat
meningkatkan akses ke seluruh bagian wilayah,
meningkatkan keterkaitan antar pusat kegiatan, keterkaitan
sirkulasi lokal dengan sirkulasi regional dan nasional,
meningkatkan keterkaitan antara kawasan perdesaan
dengan kawasan perkotaan; dan
c. Pengembangan sistem sarana dan prasarana melalui
peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan
prasarana transportasi, telekomunikasi, energi,
sumberdaya air dan prasarana lingkungan yang terpadu
dan merata di seluruh wilayah, peningkatan optimalisasi
pelayanan dan mendukung keberlanjutan pemanfaatan
ruang wilayah.
(2) Strategi Pengembangan pusat kegiatan yang mengarahkan
pemerataan pusat perkotaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a, meliputi ;
a. Membentuk pusat kegiatan perkotaan secara berhirarki
yang berfungsi sebagai pusat kegiatan ekonomi kawasan
perkotaan dan kawasan perdesaan;
b. Membentuk kawasan agropolitan dan pusat kegiatan
agropolitan yang bersinergi dengan pusat kegiatan
perkotaan;
c. Meningkatkan pelayanan fasilitas sosial dan ekonomi
sesuai dengan kebutuhan di pusat - pusat kegiatan, yang
meningkatkan peran pusat kegiatan sebagai koleksi dan
distribusi kegiatan perkotaan dan kegiatan perdesaan yang
meliputi hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan;
d. Membentuk pusat kegiatan di kawasan agropolitan sebagai
pusat pengembangan agribisnis;
e. Membentuk desa pusat pertumbuhan sebagai PPL;
f. Peningkatan fasilitas perkotaan di desa pusat pertumbuhan
untuk mempercepat pemerataan perkembangan wilayah di
kawasan perdesaan dan untuk mempercepat terbentuknya
kawasan agropolitan.
(3) Strategi perwujudan sistem jaringan jalan yang dapat
meningkatkan akses ke seluruh bagian wilayah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
a. Menata keterhubungan antara sirkulasi jalan lokal, jalan
kolektor, jalan arteri dan jalan bebas hambatan;
b. Mengembangkan jalan lingkar kabupaten;
c. Mengembangkan jalan lokal primer sebagai jalur
keterkaitan kebutuhan proses produksi dan distribusi hasil
pertanian antar perdesaan serta antar perdesaan dengan
perkotaan;
d. Mengembangkan jalan desa sebagai jalan usaha tani untuk
peningkatan akses dan jaringan keterhubungan antar
kawasan produksi dan dan pusat distribusi;
e. Meningkatkan jaringan jalan di kawasan agropolitan untuk
memudahkan pergerakan dan kegiatan;
f. Meningkatkan jaringan lokal primer yang membentuk
sistem jaringan pergerakan antar PKL, PKLp, PPK dan
PPL.
(4) Strategi pengembangan sistem sarana dan prasarana melalui
peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan
sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, meliputi :
a. Strategi perwujudan sistem prasarana transportasi di
Kabupaten :
1. Pengembangan angkutan massal kabupaten yang
bersinergi dengan angkutan massal perkotaan
Gerbangkertasusila;
2. Menata sarana dan prasarana transportasi yang
memudahkan bagi distribusi hasil pertanian dan sektor
lainnya.
b. Strategi perwujudan sistem jaringan prasarana
telekomunikasi :
1. Pengembangan prasarana telekomunikasi hingga
mencapai kawasan perdesaan khususnya di desa
tertinggal;
2. Penataan jaringan nirkabel dalam bentuk BTS bersama
di beberapa lokasi secara proporsional berdasarkan
cakupan wilayah jangkauan pelayanan.
c. Strategi perwujudan sistem jaringan prasarana energi :
1. Keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik;
2. Pengembangan sumber energi alternatif antara lain
berupa mikrohidro dan biogas di kawasan perdesaan.
d. Strategi perwujudan sistem jaringan sumberdaya air :
1. Konservasi Sungai Brantas;
2. Meningkatkan kualitas jaringan prasarana serta
mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumberdaya
air;
3. Penetapan zona pengelolaan sumberdaya air sesuai
dengan keberadaan wilayah sungai, cekungan air tanah
dan mata air pada zona kawasan lindung, tidak diijinkan
pemanfaatan sumberdaya air untuk fungsi budidaya,
termasuk juga untuk penambangan;
4. Sistem jaringan prasarana sumberdaya air untuk
mendukung pengurangan potensi bencana banjir dan
keberlanjutan ketersedian air baku di wilayah
kabupaten;
5. Pemantapan sisten jaringan irigasi di kawasan
pertanian;
6. Pengembangan jaringan air bersih di kawasan
perdesaan;
7. Pengaturan sistem drainase untuk mencegah terjadinya
rawan bencana banjir.
e. Strategi perwujudan Sistem Penanganan Persampahan :
1. Kerjasama antar wilayah dalam hal pengelolaan dan
penanggulangan masalah sampah terutama di wilayah
perkotaan;
2. Pengalokasian tempat pembuangan akhir sesuai
dengan persyaratan teknis;
3. Pengendalian volume persampahan, yang dapat
dilakukan melalui daur ulang dan komposting pada
skala kawasan atau TPS dan rumah tangga dengan
sistem 3R (recycle, reduce, dan reuse);
4. Kerjasama antar wilayah dalam hal pengelolaan dan
penanggulangan masalah sampah terutama di wilayah
perkotaan.
f. Strategi perwujudan sistem jaringan drainase :
1. Strategi penataan sistem drainase kota di Kabupaten
Jombang;
2. Pengaturan sistem drainase mengikuti jaringan jalan
dan mengikuti perkembangan pembangunan
perumahan;
3. Sistem pembuangan drainase mengarah ke saluran
drainase primer;
4. Pengembangan sarana prasarana pendukung drainase
untuk mewujudkan perkembangan wilayah secara
sinergi dan sesuai dengan kebutuhan
pengembangannya.
g. Strategi perwujudan sistem jaringan prasarana limbah :
1. Mengembangkan sistem pengolahan limbah terpadu di
kawasan industri;
2. Penataan sistem limbah di kawasan perkotaan;
3. Penataan sistem limbah di kawsan industri kecil yang
menghasilkan limbah;
4. Memanfaatkan limbah kegiatan peternakan dan
pertanian sebagai sumber energi alternatif atau input
kegiatan lain.

Pasal 8

Kebijakan dan strategi pola ruang wilayah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 huruf b, meliputi:
a. Kebijakan dan strategi pemantapan kawasan lindung; dan
b. Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan budidaya.

Pasal 9

(1) Kebijakan pemantapan kawasan lindung sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, meliputi:
a. Pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi
lingkungan hidup; dan
b. Pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat
menimbulkan kerusakan lingkungan hidup.
(2) Strategi pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi
lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a, meliputi:
a. Penegasan batas nyata pemanfaatan kawasan lindung
melalui pengukuhan dan penetapan batas di lapangan
untuk memudahkan pengendaliannya;
b. Penataan kembali kawasan lindung yang telah rusak atau
pemanfaatannya yang menyimpang dari fungsi perlindungan;
c. Pengelolaan kawasan lindung secara terpadu.
(3) Strategi pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang
dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
a. Perlindungan terhadap kemampuan lingkungan hidup dari
tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang
ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu
mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup
lainnya;
b. Perlindungan terhadap kemampuan lingkungan hidup
untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang
dibuang ke dalamnya;
c. Pencegahan terjadinya tindakan yang dapat secara
langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan
sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan lingkungan hidup
tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan
berkelanjutan;
d. Pengendalian pemanfaatan sumberdaya alam secara
bijaksana untuk menjamin kepentingan generasi masa kini
dan generasi masa depan;
e. Pengembangan kegiatan budidaya yang mempunyai daya
adaptasi bencana di kawasan rawan bencana;
f. Pengendalian dan pencegahan kegiatan budidaya di
kawasan lindung, kecuali kegiatan yang tidak mengganggu
fungsi lindung;
g. Pemantauan terhadap kegiatan yang diperbolehkan
berlokasi di kawasan lindung seperti penelitian, eksplorasi
mineral dan air tanah, pencegahan bencana alam; dan
h. Pengendalian fungsi lindung pada kawasan bekas
pertambangan.


Pasal 10

(1) Kebijakan pengembangan kawasan budidaya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi:
a. Perwujudan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan
antar kegiatan budidaya;
b. Pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak
melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan;
c. Penetapan lahan pertanian berkelanjutan untuk
mendukung swasembada beras dan menjadikan
Kabupaten Jombang sebagai sentra beras di Jawa Timur;
d. Penyediaan ruang untuk investasi sektor industri,
pariwisata, pertanian, perkebunan dan kehutanan.
(2) Strategi perwujudan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan
antar kegiatan budidaya sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) huruf a, meliputi:
a. Pengembangan kegiatan budidaya unggulan di dalam
kawasan beserta prasarana secara sinergis dan
berkelanjutan untuk mendorong pengembangan
perekonomian kawasan dan wilayah sekitarnya;
b. Pengembangan kegiatan budidaya untuk menunjang aspek
politik, pertahanan dan keamanan, sosial budaya, serta
ilmu pengetahuan dan teknologi;
c. Pengembangan dan pelestarian kawasan budidaya
pertanian pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan
nasional;
d. Penetapan ruang untuk kegiatan industri yang terpisah dari
kawasan perumahan; dan
e. Penataan ruang untuk perdagangan, perumahan,
pertanian, dan pengembangan obyek wisata.
(3) Strategi pengendalian perkembangan kegiatan budidaya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. Pembatasan perkembangan kegiatan budidaya terba-ngun
di kawasan rawan bencana untuk meminimalkan potensi
kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana;
b. Pengembangan ruang terbuka hijau dengan luas paling
sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan
perkotaan;
c. Penguatan terhadap tingkat pelayanan prasarana dan
sarana kawasan perkotaan serta penguatan fungsi
kawasan perdesaan di sekitarnya;
d. Penataan ruang sesuai dengan daya dukung lingkungan;
e. Pengembangan zona penyangga pada kawasan hutan
produksi yang berbatasan dengan hutan lindung;
f. Penyelesaian masalah tumpang tindih hutan produksi
dengan kegiatan budidaya seperti pertambangan,
pertanian;
g. Pengendalian perluasan tanaman perkebunan dan
pertanian untuk memelihara kelestarian lingkungan; dan
h. Pengendalian dan pengendalian kegiatan pengusahaan
pertambangan agar tidak mengganggu fungsi lndung.
(4) Strategi menetapkan lahan pertanian berkelanjutan untuk
mendukung swasembada beras dan menjadikan Kabupaten
Jombang sebagai sentra beras di Jawa Timur sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
a. Penegasan batas nyata lahan pertanian berkelanjutan agar
tidak mengalami konversi menjadi lahan terbangun;
b. Pengembangan prasarana pengairan;
c. Ekstensifikasi sawah dengan atau tanpa memanfaatkan
lahan kering;
d. Pemanfaatan ruang pada kawasan hutan produksi yang
dikonversi untuk kegiatan pertanian tanaman pangan
sesuai dengan potensinya;
e. Pengendalian kegiatan budidaya lainnya agar tidak
mengganggu lahan pertanian yang potensial; dan
f. Penyelesaian masalah tumpang tindih lahan pertanian
dengan kegiatan budidaya lain.
(5) Strategi menyediakan ruang untuk investasi sektor industri,
pariwisata, pertanian, perkebunan dan kehutanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
a. Pengembangan kawasan perindustrian dalam bentuk
peruntukan industri besar, menengah, dan sentra industri
kecil;
b. Penataan ruang kawasan pariwisata;
c. Pengembangan obyek dan fasilitas pariwisata;
d. Peremajaan dan perluasan areal tanaman perkebunan dan
pertanian;
e. Pengembangan wilayah-wilayah tanaman perkebunan dan
pertanian sesuai dengan potensi/kesesuaian lahannya
secara optimal; dan
f. Pengembangan pola hutan tanaman industri.

Pasal 11

(1) Kebijakan pengembangan kawasan strategis sebagaimana
dimaksud pada Pasal 6 huruf c, meliputi:
a. Pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung
lingkungan hidup untuk mempertahankan dan meningkatkan
keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman
hayati, mempertahankan dan meningkatkan
fungsi perlindungan kawasan;
b. Pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam
pengembangan perekonomian wilayah yang produktif,
efisien dan mendorong peran wilayah kabupaten dalam
perkembangan wilayah provinsi dan nasional; dan
c. Pengembangan kawasan tertinggal untuk mewujudkan
pemerataan pembangunan dan mengurangi kesenjangan
antar bagian wilayah di kabupaten, meningkatkan taraf
hidup masyarakat secara merata dan adil.
(2) Strategi untuk pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya
dukung lingkungan hidup untuk mempertahankan dan
meningkatkan keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman
hayati, mempertahankan dan meningkatkan
fungsi perlindungan kawasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a, meliputi:
a. Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten yang berfungsi
lindung;
b. Pencegahan pemanfaatan ruang di kawasan strategis
kabupaten yang berpotensi mengurangi fungsi lindung
kawasan;
c. Pembatasan pemanfaatan ruang di sekitar kawasan
strategis kabupaten yang berpotensi mengurangi fungsi
lindung kawasan;
d. Pembatasan pengembangan prasarana dan sarana di
dalam dan di sekitar kawasan strategis kabupaten yang
dapat memicu perkembangan kegiatan budidaya;
e. Pengembangan kegiatan budidaya tidak terbangun di
sekitar kawasan strategis kabupaten yang berfungsi
sebagai zona penyangga pemisah antara kawasan lindung
dengan kawasan budidaya terbangun; dan
f. Rehabilitasi fungsi lindung kawasan yang menurun akibat
dampak pemanfaatan ruang yang berkembang di dalam
dan di sekitar kawasan strategis kabupaten.
(3) Strategi pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan
dalam rangka pengembangan perekonomian wilayah yang
produktif, efisien guna mendorong peran wilayah Kabupaten
dalam perkembangan wilayah provinsi dan nasional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
a. Pengembangan pusat pertumbuhan berbasis potensi
sumberdaya alam dan kegiatan budidaya unggulan
sebagai penggerak utama pengembangan wilayah;
b. Penciptaan iklim investasi yang kondusif;
c. Pengelolaan pemanfaatan sumberdaya alam agar tidak
melampaui daya dukung dan daya tampung kawasan;
d. Pengelolaan dampak negatif kegiatan budidaya agar tidak
menurunkan kualitas lingkungan hidup dan efisiensi
kawasan;
e. Intensifikasi promosi peluang investasi;
f. Peningkatan pelayanan prasarana dan sarana penunjang
kegiatan ekonomi;
g. Pemberlakuan insentif dan stimulan untuk mempercepat
perwujudan kawasan strategis.
(4) Strategi pengembangan kawasan tertinggal untuk mewujudkan
pemerataan pembangunan dan mengurangi
kesenjangan antar wilayah, meningkatkan taraf hidup
masyarakat secara merata dan adil sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c, meliputi:
a. Pemanfaatan sumberdaya alam secara optimal dan
berkelanjutan;
b. Pembukaan dan perluasan akses serta peningkatan
sarana pelayanan komunikasi dan transportasi antara
kawasan tertinggal dengan pusat pertumbuhan wilayah;
c. Peningkatan prasarana dan sarana penunjang kegiatan
ekonomi masyarakat;
d. Peningkatan akses masyarakat ke sumber pembiayaan;
e. Peningkatan kualitas dan kapasitas sumberdaya manusia
dalam pengelolaan kegiatan ekonomi; dan
f. Penyiapan infrastruktur pendukung bagi pengembangan
kawasan strategis.

BAB IV
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH
Pasal 12

(1) Rencana struktur ruang wilayah meliputi:
a. Rencana sistem perkotaan wilayah kabupaten;
b. Rencana sistem jaringan prasarana wilayah.
(2) Rencana Sistem Perkotaan Wilayah Kabupaten meliputi ;
a. Rencana struktur kegiatan wilayah kabupaten;
b. Rencana sistem dan fungsi perwilayahan;
c. Rencana distribusi penduduk;
d. Rencana distribusi fasilitas;
e. Sistem pusat kegiatan; dan
f. Sistem agropolitan.
(3) Sistem jaringan prasarana wilayah meliputi:
a. Sistem jaringan prasarana transportasi darat;
b. Sistem jaringan prasarana telekomunikasi;
c. Sistem jaringan prasarana sumberdaya air;
d. Sistem jaringan prasarana energi; dan
e. Sistem jaringan prasarana lingkungan.

Bagian Kesatu
Rencana Sistem Perkotaan Wilayah
Paragraf Kesatu
Rencana Struktur Kegiatan Wilayah
Pasal 13

(1) Rencana struktur kegiatan wilayah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, meliputi:
a. Kegiatan sektor pertanian;
b. Kegiatan sektor kehutanan dan perkebunan;
c. Kegiatan sektor industri;
d. Kegiatan sektor perdagangan;
e. Kegiatan sektor pariwisata;
f. Kegiatan sektor transportasi;
g. Kegiatan sektor pertambangan;
h. Kegiatan pendidikan.
(2) Rencana pengembangan kegiatan sektor pertanian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
a. Sub sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
b. Sub sektor peternakan; dan
c. Sub sektor perikanan.
(3) Rencana pengembangan kegiatan sektor perkebunan dan
kehutanan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, meliputi:
a. Sub sektor kehutanan;
b. Sub sektor perkebunan yang terdiri dari kegiatan budidaya
tanaman komoditas perkebunan dan pengelolaan institusi
perkebunan.
(4) Rencana pengembangan kegiatan sektor industri
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
a. Industri pengolahan yang merupakan industri besar;
b. Industri manufaktur;
c. Agroindustri.
(5) Rencana pengembangan kegiatan sektor perdagangan,
meliputi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d:
a. Perdagangan agribisnis;
b. Perdagangan umum.
(6) Rencana pengembangan kegiatan sektor pariwisata
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
a. Wisata buatan;
b. Wisata kesenian dan budaya;
c. Wisata belanja;
d. Wisata alam;
e. Wisata minat khusus;
f. Wisata religius;
g. Kerajinan tangan.
(7) Rencana pengembangan kegiatan sektor transportasi,
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
a. Transportasi jalan raya;
b. Transportasi perkeretaapian.
(8) Rencana pengembangan kegiatan sektor pertambangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diarahkan untuk
ekploitasi potensi tambang migas terutama yang ada di Blok
Gunting.
(9) Rencana pengembangan kegiatan pendidikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf h diarahkan untuk peningkatan
pelayanan dan kualitas pelayanan kegiatan :
a. Pendidikan umum dari tingkat pendidikan dasar hingga
pendidikan tinggi;
b. Pendidikan dalam bentuk pondok pesantren.

Paragraf Kedua
Sistem dan Fungsi Perwilayahan
Pasal 14

(1) Rencana sistem perwilayahan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 ayat (2) huruf b diwujudkan dalam 5 (lima) Wilayah
Pengembangan (WP) yang meliputi:
a. WP Jombang dengan pusat di Perkotaan Jombang;
b. WP Mojoagung dengan pusat di Perkotaan Mojoagung;
c. WP Ploso dengan pusat di Perkotaan Ploso;
d. WP Bandarkedungmulyo dengan pusat di Perkotaan
Bandarkedungmulyo; dan
e. WP Mojowarno dengan pusat di Perkotaan Mojowarno.
(2) WP Jombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
meliputi meliputi wilayah administrasi Kecamatan Jombang,
Kecamatan Peterongan, Kecamatan Tembelang, Kecamatan
Jogoroto dan Kecamatan Diwek;
(3) WP Mojoagung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
meliputi wilayah administrasi Kecamatan Mojoagung,
Kecamatan Sumobito, dan Kecamatan Kesamben;
(4) WP Ploso sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
meliputi wilayah administrasi Kecamatan Ploso, Kecamatan
Kudu, Kecamatan Ngusikan, Kecamatan Kabuh, dan
Kecamatan Plandaan;
(5) WP Bandarkedungmulyo sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d meliputi wilayah administrasi Kecamatan
Bandarkedungmulyo, Kecamatan Megaluh, Kecamatan Perak,
dan Kecamatan Gudo;
(6) WP Mojowarno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
meliputi wilayah administrasi Kecamatan Mojowarno,
Kecamatan Wonosalam, Kecamatan Bareng, dan Kecamatan
Ngoro.


Pasal 15

(1) Fungsi setiap WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
a. Fungsi WP Jombang adalah:
1. Merupakan wilayah pengembangan kawasan perkotaan
yang berperan sebagai Ibu Kota Kabupaten;
2. Sebagai pusat pelayanan pemerintahan, pendidikan
dan kesehatan skala kabupaten.
b. Fungsi WP Mojoagung adalah:
1. Berperan sebagai wilayah pengembangan kawasan
perekonomian terpadu skala kabupaten;
2. Sebagai pusat koleksi dan distribusi skala kabupaten.
c. Fungsi WP Ploso adalah:
1. Sebagai wilayah pengembangan kegiatan perkotaan
dan pertanian di bagian utara Kabupaten;
2. Merupakan wilayah pengembangan kegiatan industri
skala besar dan pusat distribusi hasil perkebunan dan
kehutanan.
d. Fungsi WP Bandarkedungmulyo adalah:
1. Sebagai wilayah pengembangan pusat permukiman
perkotaan di bagian barat Kabupaten;
2. Sebagai kawasan industri kecil hingga menengah.
e. Fungsi WP Mojowarno adalah:
1. Sebagai pusat pengembangan kawasan agropolitan
tingkat Kabupaten;
2. Sebagai wilayah pengembangan potensi sumberdaya
alam dan wilayah pengembangan pariwisata di wilayah
kabupaten serta pusat penelitian dan pendidikan dalam
rangka pengembangan SDM yang diarahkan pada
sektor agribisnis.
(2) Kegiatan utama yang dikembangkan di setiap WP ditetapkan
sebagai berikut:
a. Kegiatan utama yang dikembangkan WP Jombang
meliputi:
1. Kegiatan ekonomi yang berupa pengembangan sektor
perdagangan dan industri secara terbatas pada lokasi
yang telah ada dengan skala kegiatan industri
menengah dengan luasan lokasi secara terbatas;
2. Kegiatan non ekonomi yang ditata sebagai konsekuensi
dari peran dan fungsi WP sebagai pusat pelayanan
skala kabupaten berupa kegiatan pendidikan,
kesehatan dan pemerintahan skala kabupaten.
b. Kegiatan utama yang dikembangkan WP Mojoagung
meliputi: perdagangan, transportasi, industri dan
pergudangan;
c. Kegiatan utama yang dikembangkan WP Ploso meliputi:
industri, perdagangan, perkebunan dan kehutanan,
pariwisata dan pertanian;
d. Kegiatan utama yang dikembangkan WP
Bandarkedungmulyo meliputi industri, perdagangan dan
pertanian;
e. Kegiatan utama yang dikembangkan WP Mojowarno
meliputi: perkebunan, pariwisata, kehutanan, agroindustri,
dan pertanian.


Paragraf Ketiga
Rencana Distribusi Penduduk
Pasal 16

Rencana Distribusi Penduduk sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 ayat (2) huruf c adalah rencana distribusi penduduk di
setiap WP sebagaimana tercantum dalam Dokumen Materi
Teknis RTRW yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.

Paragraf Keempat
Rencana Distribusi Fasilitas
Pasal 17

Rencana Distribusi Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
12 ayat (2) huruf d adalah penataan distribusi fasilitas secara
berhirarki di setiap pusat kegiatan yang meliputi :
a. Distribusi fasilitas perdagangan ditetapkan sebagai berikut:
1. Pusat kegiatan perdagangan bentuk pasar, ruko, plasa dan
mall diarahkan di Perkotaan Jombang;
2. Fasilitas perdagangan berupa pasar kabupaten
dikembangkan di Perkotaan Mojoagung yang terpadu
dengan fasilitas pergudangan dan terminal penumpang;
3. Pasar untuk pusat agribisnis khususnya hasil pertanian,
perkebunan, kehutanan dan agroindustri diarahkan di
Perkotaan Mojowarno dan Kabuh;
4. Pusat Pasar Hewan dikembangkan di Perkotaan Ngoro;
5. Perdagangan pasar lokal tingkat kecamatan dikembangkan
di perkotaan kecamatan.
b. Distribusi fasilitas pendidikan ditetapkan sebagai berikut:
1. Pendidikan tinggi diarahkan di pusat permukiman
Perkotaan Jombang;
2. Rencana fasilitas pendidikan tingkat dasar hingga sekolah
lanjutan tingkat atas dikembangkan pada perkotaan
kecamatan.
c. Distribusi fasilitas kesehatan ditetapkan sebagai berikut:
1. Rencana fasilitas kesehatan yang terdiri dari rumah sakit
umum tipe B dan tipe C diarahkan untuk dikembangkan di
Perkotaan Jombang;
2. Rencana fasilitas kesehatan yang terdiri dari rumah sakit
umum tipe D dikembangkan di Perkotaan Ploso dan
Perkotaan Mojoagung;
3. Rencana fasilitas kesehatan yang terdiri dari Puskesmas
dan Puskesmas Pembantu dikembangkan di tiap Ibukota
Kecamatan dan Desa Pusat Pertumbuhan.


Paragraf Kelima
Rencana Sistem Pusat Kegiatan
Pasal 18

Rencana Sistem Pusat Kegiatan di Kabupaten Jombang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf e adalah
terdiri dari :
a. PKL
b. PKLp
c. PPK
d. PPL

Pasal 19

(1) PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a adalah
Perkotaan Jombang.
(2) PKLp sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b meliputi:
a. Perkotaan Mojoagung;
b. Perkotaan Ploso;
c. Perkotaan Bandarkedungmulyo dan Perkotaan Perak;
d. Perkotaan Mojowarno.

Pasal 20

(1) PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c meliputi
perkotaan kecamatan yang melayani satu kecamatan.
(2) PPK di Kabupaten Jombang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri dari kawasan perkotaan : Tembelang,
Peterongan, Jogoroto, Plandaan, Kabuh, Ngusikan, Kudu,
Sumobito, Kesamben, Ngoro, Bareng, Wonosalam, Gudo,
Perak dan Megaluh.

Pasal 21

(1) PPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d adalah
pusat pelayanan di kawasan perdesaan yang melayani
beberapa desa dan merupakan Desa Pusat Pertumbuhan di
Kawasan Perdesaan.
(2) PPL di Kabupaten Jombang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi :
a. Desa Jatiwates Kecamatan Tembelang;
b. Desa Watugaluh Kecamatan Diwek;
c. Desa Ngrandulor Kecamatan Peterongan;
d. Desa Tanjungwadung Kecamatan Kabuh;
e. Desa Mojodanu Kecamatan Ngusikan;
f. Desa Munungkerep Kecamatan Kudu;
g. Desa Jombok Kecamatan Kesamben;
h. Desa Selorejo Kecamatan Mojowarno;
i. Desa Pulorejo Kecamatan Ngoro;
j. Desa Karangan Kecamatan Bareng;
k. Desa Panglungan Kecamatan Wonosalam; dan
l. Desa Balongsari Kecamatan Megaluh.

Paragraf Keenam
Rencana Sistem Agropolitan
Pasal 22

Pengembangan sistem agropolitan meliputi :
a. Rencana Satuan Kawasan Pengembangan Pertanian yang
selanjutnya disebut SKPP;
b. Sistem Kegiatan Agropolitan;
c. Hierarki pusat pelayanan Kawasan Agropolitan;
d. Rencana pengembangan sarana dan prasarana agropolitan.

Pasal 23

(1) SKPP, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a
ditetapkan sebagai berikut:
a. SKPP I Mojowarno, ditetapkan dengan ketentuan:
1. SKPP I Mojowarno meliputi Kecamatan Mojowarno,
Kecamatan Wonosalam, Kecamatan Bareng dan
Kecamatan Ngoro;
2. Pengembangan kegiatan pertanian, meliputi:
a) Pusat pengembangan komoditas pertanian;
b) Pusat informasi dan pergudangan;
c) Penyediaan fasilitas akomodasi yang ditunjang oleh
aktivitas jasa informasi dan transportasi;
d) Peningkatan produktivitas pertanian;
e) Pengembangan agroindustri;
f) Pengembangan agribisnis: berupa jasa-jasa
perbankan/bantuan permodalan untuk pengembangan
pertanian;
g) Pengembangan agrowisata berupa perkebunan;
h) Pengembangan fasilitas pendukung wisata.
3. Pengembangan prasarana pertanian, meliputi:
a) Balai penelitian dan pengembangan pertanian;
b) Pusat pelatihan dan penyuluhan pertanian;
c) Pergudangan dan distribusi pupuk dan bibit;
d) Industri pengolahan dan pengemasan hasil
pertanian;
e) Bank perkreditan/simpan pinjam;
f) Pasar utama hasil kegiatan pertanian;
g) Pusat informasi dan akomodasi wisata.
b. SKPP II Mojoagung, ditetapkan dengan ketentuan:
1. SKPP II Mojoagung meliputi Kecamatan Mojoagung,
Kecamatan Sumobito dan Kecamatan Kesamben;
2. Pengembangan kegiatan pertanian sebagai kawasan
produksi utama pembentukan sentra beras;
3. Pengembangan prasarana pertanian, yang teridiri dari
pergudangan, pusat koleksi tanaman pangan dan
perkebunan.
c. SKPP III Ploso, ditetapkan dengan ketentuan:
1. SKPP II Mojoagung meliputi: Kecamatan Kudu,
Kecamatan Ngusikan, Kecamatan Kabuh, Kecamatan
Plandaan dan Kecamatan Bandar Kedungmulyo;
2. Pengembangan kegiatan pertanian, yang meliputi
pengolahan hasil pertanian, komoditas perkebunan dan
pusat koleksi;
3. Pengembangan prasarana pertanian, yang meliputi
industri dan pergudangan.
(2) SKPP terbagi dalam perwilayahan unit klaster dan unit distrik.
(3) Unit klaster sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dikembangkan berdasarkan keterkaitan agribisnis dari sub
sektor hulu hingga hilir yang terdiri dari beberapa unit distrik.
(4) Unit distrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah terdiri
dari beberapa kawasan produksi yang mempunyai sektor
unggulan tertentu.

Pasal 24

Rencana pengembangan kegiatan Agropolitan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 22 huruf b meliputi:
a. Kegiatan produksi hasil pertanian, yang terdiri dari:
1. Pertanian tanaman pangan;
2. Perkebunan (buah, tanaman obat);
3. Peternakan;
4. Perikanan; dan
5. Produksi Hasil Hutan.
b. Agroindustri yang berlokasi di pusat-pusat WP, dan
memungkinkan adanya aglomerasi untuk efisiensi dan
efektivitas pemanfaatan ruang dan pelayanan sarana dan
prasarana;
c. Agribisnis, yang berlokasi di pusat SKPP dengan
pertimbangan efisiensi dan efektivitas dalam kaitan dengan
forward linkage dan backward linkage; dan
d. Agrowisata, yang berlokasi baik di kawasan perkotaan
maupun pusat perdesaan.


Pasal 25

(1) Hirarki pusat pelayanan kawasan agropolitan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 22 huruf c meliputi :
a. Kawasan Penghasil Bahan Baku;
b. Pusat Pengumpul Bahan Baku;
c. Pusat Pelayanan Kawasan atau klaster;
d. Agropolitan center;
e. Pusat pasar regional.
(2) Kawasan penghasil bahan baku sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a adalah kawasan produksi di kawasan
perdesaan dengan cakupan wilayah satu desa atau lebih dan
ditetapkan mempunyai potensi unggulan.
(3) Pusat Pengumpul Bahan Baku sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b adalah pusat kegiatan di kawasan perdesaan
yang menjadi pusat koleksi dan distribusi bagi beberada
kawasan produksi.
(4) Pusat pengumpul bahan baku sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) juga sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)
yang secara hierarki terkait dalam sistem pusat kegiatan
perkotaaan dan ditetapkan sebagai desa pusat pertumbuhan
dan direncanakan terdapat fasilitas agropolitan berupa pasar
pengumpul setingkat pasar desa.
(5) Pusat Pelayanan Kawasan atau klaster sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah kawasan perkotaan
yang berfungsi sebagai pusat kegiatan yang melayani
beberapa desa yang terkait dalam sebuah sistem agribisnis
dan direncanakan terdapat fasilitas agropolitan yang melayani
dalam lungkup wilayah klaster.
(6) Pusat Pelayanan Kawasan atau klaster sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) dalam hierarki perkotaan kabupaten
adalah Pusat Pelayanan Kawasan yang direncanakan
terdapat fasilitas agropolitan yang melayani dalam lingkup
wilayah klaster.
(7) Agropolitan Center sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d adalah Pusat Kegiatan SKPP, yang didalam hirarki
perkotaan kabupaten adalah Pusat Kegiatan Lokal
promosi(PKLp).
(8) Pusat Pasar Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e merupakan pusat distribusi skala kabupaten yaitu di
Perkotaan Mojoagung.

Pasal 26

Rencana pengembangan sarana dan prasarana agropolitan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d meliputi:
a. Pengembangan jaringan irigasi khususnya pada
pengembangan kawasan pertanian lahan basah berupa
peningkatan dari irigasi non-teknis atau ½ teknis ke teknis.
b. Pengembangan jaringan jalan yang merupakan jaringan antar
pusat-pusat desa menuju pusat kegiatan dan jalan usaha tani.
c. Pengembangan jaringan kelistrikan untuk menunjang kegiatan
agroindustri pada masing-masing pusat SKPP khususnya
dunia industri.
d. Pengembangan sarana pendukung kegiatan sub sektor hulu
sampai dengan sub sektor hilir, sarana pengembangan SDM
di kawasan agropolitan dan pengembangan kelembagaan di
kawasan agropolitan.

Bagian Kedua
Rencana Sistem Prasarana Wilayah
Pasal 27

Sistem jaringan prasarana wilayah meliputi:
a. Sistem jaringan prasarana transportasi;
b. Sistem jaringan prasarana energi;
c. Sistem jaringan prasarana sumberdaya air;
d. Sistem jaringan prasarana telekomunikasi;
e. Sistem jaringan prasarana lingkungan.

Paragraf Kesatu
Sistem Jaringan Prasarana Transportasi
Pasal 28

Sistem jaringan prasarana transportasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 27 huruf a terdiri atas :
a. sistem jaringan jalan; dan
b. sistem jaringan jalur kereta api.

Pasal 29

(1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28
huruf a adalah sistem jaringan jalan umum yang meliputi
jaringan jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten,
terminal, dan angkutan umum.
(2) Jaringan jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi :
a. Jalan TOL atau bebas hambatan;
b. Jalan arteri primer.
(3) Jalan bebas hambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a meliputi :
a. Jaringan jalan bebas hambatan sebagai bagian jalan
bebas hambatan Kertosono - Jombang - Mojokerto -
Surabaya yang melintas di Kabupaten Jombang sepanjang
36,2 kilometer;
b. 2 (dua) pintu Jalan Bebas Hambatan di Kecamatan
Tembelang dan Kecamatan Bandarkedungmulyo berserta
jalan penghubung menuju jalan arteri;
c. Lokasi yang ditetapkan sebagai tempat peristirahatan di
jalur jalan bebas hambatan.
(4) Jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
b meliputi:
a. Jaringan jalan arteri dengan sistem primer yaitu ruas jalan
Surabaya - Mojokerto - Jombang - Kertosono - Nganjuk
yang melintasi Kecamatan Mojoagung, Kecamatan
Sumobito, Kecamatan Peterongan, Kecamatan Jombang,
Kecamatan Perak dan Kecamatan Bandarkedungmulyo;
b. Rencana jalan lingkar luar wilayah Kabupaten Jombang
yang menghubungkan PKLp Mojoagung - PKLp Mojowarno
- PKLp Bandarkedungmulyo, yang akan diwujudkan secara
bertahap setelah ada koordinasi dengan Pemerintah
Provinsi dan Pemerintah Pusat.
(5) Jaringan jalan provinsi sebagai dimaksud pada ayat (1) adalah
jalan kolektor dengan sistem primer yang menghubungkan
secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan
pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan wilayah, atau antara
pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal, yang
meliputi ruas jalan Kandangan - Pulorejo - Jombang - Ploso -
Babat melalui Kecamatan Ngoro, Kecamatan Diwek,
Kecamatan Jombang, Kecamatan Tembelang, Kecamatan
Ploso dan Kecamatan Kabuh.
(6) Jaringan jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi jaringan jalan strategis kabupaten, jalan lokal
primer dan jalan desa.
(7) Jaringan jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat
(6) menghubungkan secara berdaya guna antara PKL/PKLp,
PPK dan PPL, yang meliputi:
a. Perkotaan Ploso, yang dihubungkan dengan peningkatan
jaringan jalan yang menghubungkan Kecamatan Ploso -
Kecamatan Ngusikan - Kecamatan Kudu - Kecamatan
Kabuh;
b. Perkotaan Mojowarno, yang dihubungkan dengan
peningkatan sistem jaringan jalan yang menghubungkan
Kecamatan Mojowarno - Kecamatan Ngoro - Kecamatan
Bareng - Kecamatan Wonosalam;
c. Perkotaan Bandarkedungmulyo direncanakan dengan
sistem pergerakan yang menghubungkan Kecamatan
Bandarkedungmulyo - Kecamatan Perak - Kecamatan
Megaluh - Kecamatan Gudo;
d. Jembatan penghubung yang menghubungkan Kecamatan
Megaluh - Kecamatan Plandaan dan Kecamatan Ngusikan
- Kecamatan Kesamben;
e. Jalan frontage pada lokasi sekitar rel kerta api dan jalan tol.
Jalan frontage yang terdapat pada lokasi rel kerata api
melewati Kecamatan Sumobito, Kecamatan Peterongan,
Kecamatan Jombang, Kecamatan Perak, dan Kecamatan
Bandarkedungmulyo. Jalan frontage yang terdapat pada
lokasi jalan tol melewati Kecamatan Kesamben,
Kecamatan Peterongan, Kecamatan Tembelang,
Kecamatan Jombang, Kecamatan Megaluh, dan
Kecamatan Bandarkedungmulyo.
(8) Jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah
jaringan jalan di kawasan perdesaan yang dikembangkan
menjadi jalan lokal primer yang meliputi ruas jalan
penghubung :
a. Menghubungkan Desa Jatiwates Kecamatan Tembelang
dengan pusat pelayanan kawasan dan perkotaan
Jombang;
b. Menghubungkan Desa Watugaluh Kecamatan Diwek
dengan pusat pelayanan kawasan dan perkotaan
Jombang;
c. Menghubungkan Desa Ngrandulor Kecamatan Peterongan
dengan pusat pelayanan kawasan dan perkotaan Jombang
d. Menghubungkan Desa Tanjungwadung Kecamatan Kabuh
dengan pusat pelayanan kawasan dan perkotaan Ploso;
e. Menghubungkan Desa Mojodanu Kecamatan Ngusikan
dengan pusat pelayanan kawasan dan perkotaan Ploso;
f. Menghubungkan Desa Munungkereb Kecamatan Kudu
dengan pusat pelayanan kawasan dan perkotaan Ploso;
g. Menghubungkan Desa Jombok Kecamatan Kesamben
dengan pusat pelayanan kawasan dan perkotaan
Mojoagung;
h. Menghubungkan Desa Selorejo Kecamatan Mojowarno
dengan pusat pelayanan kawasan dan perkotaan
Mojowarno;
i. Menghubungkan Desa Pulorejo Kecamatan Ngoro dengan
pusat pelayanan kawasan dan perkotaan Mojowarno;
j. Menghubungkan Desa Karangan Kecamatan Bareng
dengan pusat pelayanan kawasan dan perkotaan
Mojowarno;
k. Menghubungkan Desa Panglungan Kecamatan
Wonosalam dengan pusat pelayanan kawasan dan
perkotaan Mojowarno;
l. Menghubungkan Desa Balongsari Kecamatan Megaluh
dengan pusat pelayanan kawasan dan perkotaan Bandar
Kedungmulyo.
(9) Jaringan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah pengembangan di kabupaten yang meliputi :
a. Arahan pengembangan terminal penumpang tipe B di
PKLp Mojoagung dan terminal tipe A di Perkotaan
Jombang merupakan terminal berskala regional;
b. Arahan pengembangan terminal barang di Kecamatan
Mojoagung, Kecamatan Ploso dan Kecamatan Perak;
c. Arahan pengembangan fasilitas transfer atau halte terdapat
di Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Kegiatan Lokal
Promosi (PKLp) dan pusat pelayanan kawasan (PPK),
meliputi Kecamatan Jombang, Kecamatan Peterongan,
Kecamatan Jogoroto, Kecamatan Plandaan, Kecamatan
Ploso, Kecamatan Kabuh, Kecamatan Ngusikan,
Kecamatan Kudu, Kecamatan Sumobito, Kecamatan
Kesamben, Kecamatan Mojowarno, Kecamatan Ngoro,
Kecamatan Bareng, Kecamatan Wonosalam, Kecamatan
Bandarkedungmulyo, Kecamatan Gudo dan Kecamatan
Megaluh.
(10) Jaringan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) adalah jaringan angkutan umum yang melayani
pergerakan wilayah, meliputi:
a. Jalur angkutan umum antar kota/kabupaten antar
provinsi;
b. Jalur angkutan umum antar kota/kabupaten dalam
Provinsi;
c. Jaringan trayek perkotaan penghubung kawasan
kawasan perkotaan : Perkotaan Jombang, Peterongan,
Jogoroto, Plandaan, Ploso, Kabuh, Ngusikan, Kudu,
Sumobito, Kesamben, Mojowarno, Ngoro, Bareng,
Wonosalam, Bandarkedungmulyo, Gudo dan Megaluh;
d. Jalur trayek perdesaan penghubung pusat perdesaan
yang meliputi : Desa Jatiwates Kecamatan Tembelang,
Desa Watugaluh Kecamatan Diwek, Desa Ngrandulor
Kecamatan Peterongan, Desa Tanjungwadung
Kecamatan Kabuh, Desa Mojodanu Kecamatan
Ngusikan, Desa Munungkereb Kecamatan Kudu, Desa
Jombok Kecamatan Kesamben, Desa Selorejo
Kecamatan Mojowarno, Desa Pulorejo Kecamatan
Ngoro, Desa Karangan Kecamatan Bareng Desa
Panglungan Kecamatan Wonosalam, dan Desa
Balongsari Kecamatan Megaluh.

Pasal 30

(1) Sistem jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 28 huruf b adalah jaringan jalur kereta api
umum, dan stasiun kereta api.
(2) Sistem jaringan transportasi kereta api umum meliputi:
a. Jalur Tengah Perkeretaapian : Surabaya (Semut) -
Surabaya (Gubeng) - Wonokromo - Jombang - Kertosono
- Nganjuk - Madiun - Solo;
b. Arahan pengembangan jalur rel kereta api ganda (double
track) dan Komuter ditujukan pada jalur-jalur
perkeretaapian: Surabaya - Mojokerto - Jombang;
c. Arahan konservasi jalur perkeretaapian mati ditujukan
pada jalur-jalur perkeretaapian mati potensial sebagai
berikut : Babat – Jombang.
(3) Rencana pengembangan stasiuan kereta api meliputi :
Stasiun kereta api di Kabupaten Jombang dikelompokkan
dalam kelas sedang, meliputi: Stasiun Jombang (Kecamatan
Jombang) dan Stasiun Sembung (Kecamatan Perak).

Paragraf Kedua
Sistem Jaringan Prasana Energi
Pasal 31

(1) Sistem jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 27 huruf b terdiri atas:
a. Jaringan pipa gas;
b. Jaringan transmisi tenaga listrik; dan
c. Gardu induk.
(2) Jaringan pipa gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a berada pada Kecamatan Bandarkedungmulyo,
Kecamatan Perak, Kecamatan Peterongan, Kecamatan
Sumobito dan Kecamatan Mojoagung yang dikembangkan
untuk:
a. Menyalurkan gas bumi dari fasilitas produksi ke kilang
pengolahan dan/atau tempat penyimpanan; atau
b. Menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan atau
tempat penyimpanan ke konsumen khususnya pada
kawasan industri besar di Kecamatan Ploso.
(3) Jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan kriteria sebagai
berikut :
a. Mendukung ketersediaan pasokan tenaga listrik untuk
kepentingan umum di kawasan perkotaan hingga
perdesaan;
b. Mendukung pengembangan kawasan perdesaan dan
kawasan terisolasi;
c. Melintasi kawasan permukiman, wilayah sungai, hutan,
persawahan, perkebunan dan jalur transportasi;
- 37 -
d. Berada pada lokasi yang aman terhadap kegiatan lain
dengan memperhatikan persyaratan ruang bebas dan
jarak aman;
e. Merupakan media penyaluran tenaga listrik adalah kawat
saluran udara, dan kabel bawah tanah; dan
f. Menyalurkan tenaga listrik berkapasitas besar dengan
tegangan nominal lebih dari 35 (tiga puluh lima) kiloVolt.
(4) Jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dikembangkan untuk menyalurkan tenaga
listrik antar sistem yang menggunakan kawat saluran udara
dan kabel bawah tanah.
(5) Gardu induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
meliputi gardu induk di Kecamatan Mojoagung dan
Kecamatan Tembelang.
(6) Pembangunan pembangkit listrik alternatif meliputi
pembangkit listrik tenaga air di sekitar Sungai Brantas
maupun yang berasal dari Waduk Beng dan Waduk Jarak.

Paragraf Ketiga
Sistem Jaringan Prasarana Sumber Daya Air
Pasal 32

(1) Sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 27 huruf c meliputi sungai, mata air, dan waduk
untuk kegiatan jaringan irigasi pertanian dan perkebunan
maupun jaringan air bersih permukiman, perdagangan dan
jasa dan industri.
(2) Wilayah Sungai Brantas di wilayah Kabupaten ditetapkan
menjadi daya dukung utama bagi jaringan sumberdaya air
yang terkait dengan:
a. Sungai Brantas sebagai wilayah sungai strategis
nasional;
b. Gerbangkertosusila yang merupakan PKN di wilayah
Jawa Timur;
c. Pelayanan kawasan strategis nasional;
d. Suplai kebutuhan air daerah irigasi di Jawa Timur seluas
>14.000 Hektar;
e. Kelangsungan dan ketersediaan air Sungai Brantas di
wilayah Jawa Timur; dan
f. Tingkat produksi di sektor pertanian secara luas di Jawa
Timur.
(3) Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi
bagian dari sistem pelayanan prasarana air wilayah adalah
Sungai Brantas, Sungai Konto, Sungai Jarak, Sungai Pakel,
Sungai Gunting, Sungai Marmoyo, Sungai Beng dan Sungai
Ngotok Ring Kanal.
(4) Sumber mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
dimanfaatkan untuk melayani Wilayah terdiri dari 11
(sebelas) sumber mata air meliputi:
a. BKPH Ploso, Barat Desa Jipurapah Kecamatan
Plandaan;
b. BKPH Ploso, Timur Desa Tanjung Wadung Kecamatan
Kabuh;
c. BKPH Gedangan, Desa Japanan Kecamatan Mojowarno;
d. BKPH Gedangan, Desa Wonosalam Kecamatan
Wonosalam;
e. BKPH Gedangan, Desa Kedung Lumpang Kecamatan
Mojoagung;
f. BKPH Jabung, Desa Carang Wulung Kecamatan
Wonosalam;
g. BKPH Jabung, Desa Panglungan Kecamatan
Wonosalam.
(5) Waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
ditetapkan menjadi bagian dari sistem prasarana
sumberdaya air meliputi:
a. Waduk Kepuhrejo, Desa Kepuhrejo Kecamatan Kudu;
b. Waduk Grogol, Desa Katemas Kecamatan Kudu;
c. Waduk Plabuhan, Desa Plabuhan Kecamatan Kudu;
d. Waduk Glugu, Desa Katemas Kecamatan Kudu;
e. Waduk Mangunan dan Waduk Brumbung, Desa
Mangunan Kecamatan Kabuh;
f. Waduk Kradenan, Desa Genenganjasem Kecamatan
Kabuh;
g. Waduk Sempal, Waduk Karangjati dan Waduk
Karangpakis, Desa Karangpakis Kecamatan Kabuh;
h. Waduk Ngabar, Desa Sumberteguh Kecamatan Kabuh;
i. Waduk Wadung, Desa Tanjung Wadung Kecamatan
Kabuh;
j. Waduk Bangsri, Desa Bangsri Kecamatan Plandaan;
k. Waduk Beng, Desa Klitih Kecamatan Plandaan;
l. Waduk Jarak, Desa Jarak Kecamatan Wonosalam; dan
m. Waduk Sidowayah, Desa Mundusewu Kecamatan
Bareng.
(6) Waduk Beng di Desa Klitih Kecamatan Plandaan dan Waduk
Jarak di Desa Jarak Kecamatan Wonosalam ditetapkan
sebagai jaringan sumberdaya air strategis provinsi yang
melayani Kabupaten Jombang dan wilayah kabupaten
sekitarnya.
(7) Rencana pengembangan sistem jaringan air bersih meliputi
Kecamatan Plandaan, Kecamatan Ngusikan, Kecamatan
Kudu, Kecamatan Kesamben, Kecamatan Sumobito,
Kecamatan Peterongan, Kecamatan Jogoroto, Kecamatan
Tembelang, Kecamatan Megaluh, Kecamatan
Bandarkedungmulyo, Kecamatan Perak dan Kecamatan
Gudo.
(8) Pengelolaan sumberdaya air ditempuh dengan cara:
a. Meningkatkan kapasitas produksi sumberdaya air;
b. Memperluas jaringan-jaringan yang ada;
c. Mencari sumber-sumber mata air yang ada dan
mencukupi debitnya untuk memenuhi kebutuhan air
bersih khususnya di daerah rawan air bersih;
d. Mengoptimalkan keberadaan sumur sebagai fasilitas
penyediaan air bersih di desa-desa rawan air bersih;
e. Melakukan perlindungan terhadap sumber-sumber mata
air; waduk dan daerah aliran sungai;
f. Mencegah terjadinya pendangkalan terhadap saluran
irigasi;
g. Membangun dan memperbaiki pintu-pintu air.

Paragraf Keempat
Sistem Jaringan PrasaranaTelekomunikasi
Pasal 33

(1) Penyelenggaraan sitem jaringan prasarana telekomunikasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d meliputi:
a. Sistem Jaringan Kabel;
b. Sistem Jaringan Nirkabel.
(2) Penyelenggaraan sistem jaringan kabel sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: Kecamatan Kudu,
Ploso, Plandaan, Kesamben, Peterongan, Tembelang,
Jombang, Megaluh, Bandarkedungmulyo, Perak, Gudo,
Sumobito, Mojoagung, Mojowarno dan Wonosalam.
(3) Penyelenggaraan jaringan nirkabel termasuk menara Base
Transceiver Station (BTS), sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b meliputi:
a. Tower tunggal, apabila digunakan untuk penempatan
satu antena atau lebih oleh satu penyelenggara
telekomunikasi;
b. Tower bersama, apabila digunakan untuk penempatan
beberapa antena dari beberapa penyelenggara
telekomunikasi.
(4) Peningkatan kebutuhan dan pelayanan masyarakat akan
telekomunikasi dilakukan dengan meningkatkan jumlah dan
mutu telematika pada tiap wilayah, melalui upaya:
a. Penerapan teknologi telematika berbasis teknologi
modern;
b. Pembangunan teknologi telematika pada wilayah -
wilayah pusat pertumbuhan;
c. Pembentukan jaringan telekomunikasi dan informasi
yang menghubungkan setiap wilayah pertumbuhan
dengan ibukota kabupaten; dan
d. Pengarahan untuk memanfaatkan secara bersama pada
satu tower BTS untuk beberapa operator telepon seluler
dengan pengelolaan secara bersama pula.
(5) Arahan pengembangan menara telekomunikasi diarahkan
pada wilayah Kabupaten Jombang meliputi Kecamatan
Jombang, Kecamatan Mojoagung, Kecamatan Peterongan,
Kecamatan Perak, Kecamatan Wonosalam, Kecamatan
Diwek, Kecamatan Ngoro, Kecamatan Mojowarno,
Kecamatan Tembelang, Kecamatan Megaluh, Kecamatan
Kudu, Kecamatan Bareng, Kecamatan Ploso, Kecamatan
Gudo, Kecamatan Sumobito, Kecamatan Kabuh, Kecamatan
Bandarkedungmulyo, Kecamatan Jogoroto, Kecamatan
Ngusikan, Kecamatan Ngusikan, Kecamatan Plandaan, dan
Kecamatan Kesamben.

Paragraf Kelima
Sistem Jaringan Prasarana Lingkungan
Pasal 34

Sistem jaringan prasarana lingkungan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 27 huruf e terdiri atas:
a. Sistem jaringan persampahan;
b. Sistem drainase; dan
c. Sistem jaringan limbah.

Pasal 35

(1) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 34 huruf a meliputi:
a. Penempatan lokasi tempat pengolahan sampah terpadu
dan tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem
pelayanan yang bersifat pembagian wilayah pelayanan;
b. Penampungan sementara secara terpusat pada tiap unitunit
lingkungan dan pusat kegiatan pelayanan;
c. Penyediaan fasilitas pemilahan sampah pada kawasan
permukiman, kawasan komersial, kawasan industri,
kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan
fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan
sampah.
(2) Rencana pengembangan lokasi TPA terdapat di Kecamatan
Ploso dan Kecamatan Mojoagung.
(3) Dalam pembangunan TPA harus memenuhi kriteria aspek:
a. Kondisi Geologi, dengan ketentuan:
1. Tidak berlokasi di zona holocene fault; dan
2. Tidak boleh di zona bahaya geologi.
b. Kondisi hidrogeologi, dengan ketentuan:
1. Tidak boleh mempunyai muka air tanah < 3 (tiga) meter;
2. Tidak boleh ada pada keluasan tanah lebih besar
dari 10- 6 cm/detik;
3. Jarak terhadap sumber air minum harus lebih besar
dari 100 (seratus) meter di hilir aliran; dan
4. Dalam hal tidak ada zona yang memenuhi kriteriakriteria
tersebut di atas, maka harus diadakan
masukan teknologi.
c. Kemiringan zona harus kurang dari 20% (dua puluh
persen);
d. Tidak boleh berlokasi pada daerah lindung/cagar alam
dan daerah banjir dengan periode ulang 25 (dua puluh
lima) tahun;
e. Harus memenuhi syarat AMDAL sesuai ketentuan
peraturan perundang - undangan yang berlaku;
f. Teknologi penanganannya ramah lingkungan;
g. Untuk menghindari perembesan lindi terhadap air tanah
perlu dilakukan:
1. Pemilahan sampah yang dilaksanakan pada sumber
sampah;
2. Efisiensi dalam pengangkutan sampah;
3. Teknologi pengolahan sampah yang mengacu pada :
prioritas kepada pengolahan sampah organik seperti
proses Bio fertilized, memaksimalkan sistem 3 R
(reuse, recycle, reduce);
4. Pengolahan sampah menjadi sumber energi baru
perlu dikembangkan;
5. Posisi sanitary landfill harus di bawah air tanah
karena dapat menimbulkan polusi air yang
menyebabkan bau, uap zat kimia beracun, bahan
organik dan anorganik beracun serta bibit penyakit;
6. Pembangunan perumahan yang membangun 80
(delapan puluh) unit rumah harus menyediakan
tempat pembuangan sampah sementara (TPS), alat
pengumpul, sedangkan pengangkutan dan
pembuangan akhir sampah bergabung dengan yang
sudah ada.

Pasal 36

(1) Sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34
huruf b meliputi:
a. Sistem jaringan drainase yang meliputi jaringan primer,
jaringan sekunder dan jaringan tersier;
b. Sistem jaringan drainase yang disesuaikan dengan
sistem drainase tanah yang ada dan tingkat peresapan
air ke dalam penampang/profil tanah, serta arah aliran
dengan memanfaatkan topografi wilayah;
c. Pemeliharaan kelestarian sungai-sungai sebagai sistem
drainase primer, melalui kegiatan normalisasi sungaisungai
dan konservasi sempadan sungai.
(2) Rencana pengembangan sistem jaringan drainase
dikembangkan pada jalan arteri primer dan jalan kolektor
primer yang terdapat pada desa-desa pusat perkotaan dan
pada pusat permukiman real estate, serta pada lokasi rawan
banjir yakni Desa Mojoduwur, Japanan dan Penggaron
Kecamatan Mojowarno.
(3) Sistem jaringan drainase meliputi sistem jaringan drainase
primer yang terdapat pada 44 (empat puluh empat) aliran
kali/sungai yang melewati Kabupaten.

Pasal 37

(1) Sistem jaringan limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
34 huruf c meliputi:
a. Penggunaan septic-tank dan peresapan dilakukan
dengan memperhatikan desain peresapan;
b. Kewajiban menyediakan sistem pembuangan air limbah
terpusat dan pengorganisasian (sistem off-site) bagi
pengelola kawasan industri dan pusat kegiatan
perdagangan kapasitas besar;
c. Penggunaan sistem pembuangan secara komunal untuk
pusat kegiatan fasilitas umum.
(2) Rencana pengelolaan prasarana air limbah terdiri dari:
a. Pengembangan sistem setempat yang diarahkan pada
sistem publik bagi wilayah yang tidak terlayani saluran air
limbah terpusat;
b. Pengadaan dan mengoptimalkan pelayanan sistem terpusat
pada kawasan yang sudah dilayani sistem tersebut;
c. Pengelolaan penanganan air limbah dari kegiatan
industri, rumah sakit, hotel, restoran dan rumah tangga;
d. Pengelolaan limbah B3 mengacu kepada peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
RENCANA POLA RUANG
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 38


(1) Rencana pola ruang wilayah terdiri atas:
a. Kawasan Lindung; dan
b. Kawasan budidaya.
(2) Rencana pola ruang wilayah digambarkan dalam peta
dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Album Peta yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.


Bagian Kedua
Kawasan Lindung
Pasal 39

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1)
huruf a, meliputi:
a. Kawasan hutan lindung;
b. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan
bawahannya;
c. Kawasan perlindungan setempat terdiri dari :
1. Sempadan sungai;
2. Kawasan sekitar waduk/embung;
3. Kawasan sekitar mata air; dan
4. Ruang terbuka hijau kawasan perkotaan;
d. Kawasan pelestarian alam dan cagar budaya terdiri dari :
1. Taman hutan raya; dan
2. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
e. Kawasan rawan bencana alam terdiri dari :
1. Kawasan potensi gempa tektonik;
2. Kawasan rawan tanah longsor;
3. Kawasan rawan banjir; dan
4. Penyebaran bahaya angin puting beliung.


Paragraf Kesatu
Kriteria Kawasan Lindung
Pasal 40

Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39
huruf a ditetapkan dengan kriteria:
a. Kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah
dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan
angka penyumbang mempunyai jumlah nilai (skor) 175 atau
lebih;
b. Kawasan hutan yang mempunyai lereng lapangan 40%
(empat puluh persen) atau lebih; dan
c. Kawasan hutan yang mempunyai ketinggian 2.000 (dua ribu)
meter di atas permukaan laut atau lebih.


Pasal 41

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan
bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b
ditetapkan dengan kriteria:
a. Daerah yang memiliki curah hujan tinggi > 2000 mm pertahun;
b. Daerah yang memiliki struktur tanah yang mudah meresapkan
air, tingkat permeabilitas 27,7 mm perjam; dan
c. Daerah yang memiliki bentuk geomorfologi yang mampu
meresapkan air secara besar-besaran, baik datar maupun
berbukit dan/atau memiliki ketinggian 250 (dua ratus lima
puluh) meter di atas permukaan laut.

Pasal 42

(1) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39
huruf c angka 1 ditetapkan dengan kriteria:
a. Garis sempadan sungai bertanggul ditetapkan dengan
batas lebar sekurang-kurangnya 5 (lima) meter di
sebelah luar sepanjang kaki tanggul;
b. Daratan sepanjang tepian sungai bertanggul dengan
lebar paling sedikit 5 (lima) meter dari kaki tanggul
sebelah luar;
c. Daratan sepanjang tepian sungai besar tidak bertanggul
di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit
100 (seratus) meter dari tepi sungai;
d. Daratan sepanjang tepian anak sungai tidak bertanggul di
luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit
50 (lima puluh) meter dari tepi sungai;
e. Sungai mempunyai anak sungai dan apabila terjadi
perubahan fungsi dan peran sungai tersebut akan
mempengaruhi ekosistem disepanjang aliran yang ada;
dan
f. Sungai yang turut memberikan kontribusi terhadap sistem
sarana dan prasarana sumberdaya air, supplay terhadap
pengembangan energi yang bersumber dari air.
(2) Kawasan sekitar waduk/embung sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 39 huruf c angka 2 ditetapkan dengan kriteria:
a. Daratan sepanjang tepian waduk atau embung yang
lebarnya proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik
waduk atau embung; dan
b. Daratan dengan jarak 50 (lima puluh) meter sampai
dengan 100 (seratus) meter dari titik pasang air waduk
atau embung tertinggi.
(3) Kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 39 huruf c angka 3 ditetapkan dengan kriteria:
a. Daratan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat
untuk mempertahankan fungsi mata air; dan
b. Wilayah dengan jarak paling sedikit 200 (dua ratus) meter
dari mata air.
(4) Ruang terbuka hijau perkotaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 39 huruf c angka 4 ditetapkan dengan kriteria:
a. Memiliki fungsi sebagai mitigasi bencana, sosial dan
ekologis;
b. Penyediaan ruang terbuka hijau di perkotaan terdiri dari
RTH publik (milik pemerintah dan terbuka untuk umum)
dan RTH privat (milik perorangan atau institusi);
c. Proporsi RTH pada wilayah perkotaan adalah sebesar
minimal 30% (tiga puluh persen) yang terdiri dari 20%
(dua puluh persen) ruang terbuka hijau publik dan 10%
(sepuluh persen) terdiridari ruang terbuka hijau privat;
d. Lokasi sasaran ruang terbuka hijau kawasan perkotaan
termasuk di dalamnya hutan kota antara lain di kawasan
permukiman, industri, tepi sungai/jalan yang berada di
kawasan perkotaan; dan
e. Persentase luas hutan kota paling sedikit 10% (sepuluh
persen) dari wilayah perkotaan dan atau disesuaikan
dengan kondisi setempat

Pasal 43

(1) Taman hutan raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39
huruf d angka 1 ditetapkan dengan kriteria:
a. Merupakan wilayah dengan ciri khas baik asli maupun
buatan, baik pada kawasan yang ekosistemnya masih
utuh atau pun kawasan yang sudah berubah;
b. Memiliki keindahan alam, tumbuhan, satwa, dan gejala
alam;
c. Mudah dijangkau dan dekat dengan pusat-pusat
pemukiman penduduk;
d. Mempunyai luas wilayah yang memungkinkan untuk
pembangunan koleksi tumbuhan dan/atau satwa baik
jenis asli dan/atau bukan asli;
e. Memiliki akses yang baik untuk keperluan pariwisata; dan
f. Memiliki arsitektur bentang alam yang baik.
(2) Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 39 huruf d angka 2 ditetapkan
dengan kriteria tempat serta ruang di sekitar bangunan
bernilai budaya tinggi, situs purbakala dan kawasan dengan
bentukan geologi tertentu yang mempunyai manfaat tinggi
untuk pengembangan ilmu pengetahuan.


Pasal 44

(1) Kawasan potensi gempa tektonik sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 39 huruf e angka 1 ditetapkan dengan kriteria
adanya patahan berpotensi timbul gempa tektonik.
(2) Kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 39 huruf e angka 2 ditetapkan dengan kriteria
kawasan berbentuk lereng yang rawan terhadap
perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan,
bahan rombakan, tanah, atau material campuran.
(3) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal
39 huruf e angka 3 ditetapkan dengan kriteria kawasan yang
diidentifikasikan sering dan/atau berpotensi tinggi mengalami
bencana alam banjir.
(4) Kawasan rawan penyebaran bahaya angin puting beliung
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf e angka 4
ditetapkan dengan kriteria merupakan wilayah yang pernah
terkena bahaya angin puting beliung.

Paragraf Kedua
Sebaran Kawasan Lindung
Pasal 45

(1) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal
39 huruf a adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas
yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan
sekitar maupun bawahannya sebagai pengatur tata air,
pencegah banjir dan erosi serta memelihara kesuburan
tanah. Berdasarkan fungsinya maka kawasan hutan lindung
merupakan kawasan hutan dengan fungsi lindung.
(2) Kawasan Hutan Lindung seluas lindung 874,40 Hektar
terdapat di KPH Jombang seluas 871,20 Hektar dan KPH
Kediri seluas 3,20 Hektar.
(3) Pengelolaan kawasan hutan lindung diarahkan pada:
a. Peningkatan fungsi lindung pada area yang telah
mengalami alih fungsi melalui pengembangan vegetasi
tegangan tinggi yang mampu memberikan perlindungan
terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air;
b. Perluasan hutan lindung terutama pada area yang
mengalami alih fungsi;
c. Pengembalian berbagai rona awal sehingga kehidupan
satwa dan fauna dilindungi dapat lestari;
d. Percepatan rehabilitasi lahan yang mengalami
kerusakan;
e. Peningkatan fungsi lahan melalui pengembangan hutan
rakyat/agroforestri yang memberikan nilai ekonomi
melalui pengambilan hasil bukan kayu; serta
f. Meningkatkan kegiatan pariwisata alam/ekotourism,
sekaligus menanamkan gerakan cinta alam.

Pasal 46

(1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan
bawahannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 huruf b
meliputi kawasan resapan air.
(2) Kawasan resapan air adalah daerah yang memiliki
kemampuan tinggi meresapkan air hujan, dan merupakan
tempat pengisian air bumi (akuiver) yang berguna sebagai
penyedia sumber air.
(3) Rencana pengembangan kawasan resapan air, meliputi:
30% (tiga puluh persen) dari DAS Sungai Brantas dan
cekungan air tanah di BKPH Gedangan Kecamatan
Wonosalam seluas 745 hektar yang memiliki kelerengan 25-
40% (empat puluh persen).
(8) Pengelolaan kawasan resapan air, meliputi :
a. Melarang semua kegiatan budidaya di sekitar DAS
Brantas yang dapat mengganggu dan merusak;
b. Menjaga bantaran sungai dari erosi dan longsor;
c. Membuat turap di tempat tertentu untuk menjaga bahaya
longsor;
d. Menanam vegetasi pelindung dan mampu menyerap dan
menahan aliran air;
e. Untuk sungai yang melalui permukiman dapat dilakukan
pembangunan jalan inspeksi di kiri-kanan sungai;
f. Percepatan rehabilitasi lahan yang mengalami
kerusakan; dan
g. Pengolahan tanah secara teknis (misalnya membuat
embung, cekungan tanah, bendung) sehingga kawasan
ini memberikan kemampuan peresapan air yang lebih
tinggi.


Pasal 47

(1) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39
huruf c angka 1 adalah:
a. Kawasan sepanjang kanan-kiri sungai, termasuk sungai
buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai
manfaat penting untuk melestarikan fungsi sungai; dan
b. Sempadan sungai meliputi Sungai Brantas dan 43
(empat puluh tiga) anak sungai Brantas dengan luas
sempadan sungai 6.514,42 hektar.
(2) Ketentuan sempadan sungai adalah:
a. Garis sempadan sungai bertanggul di tetapkan sebagai
berikut:
1. Garis sempadan sungai bertanggul di luar kawasan
perkotaan, ditetapkan sekurang-kurangnya 5 (lima)
meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul; dan
2. Garis sempadan sungai bertanggul di dalam kawasan
perkotaan, ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga)
meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul.
b. Garis sempadan sungai tidak bertanggul di luar kawasan
perkotaan pada sungai besar yang mempunyai daerah
pengaliran sungai seluas 500 (lima ratus)Km2 atau lebih
ditetapkan sekurang-kurangnya 100 (seratus) meter,
sedangkan pada sungai kecil yang mempunyai daerah
pengaliran sungai seluas kuran dari 500 (lima ratus) Km2
sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) meter dihitung dari
tepi sungai pada waktu ditetapkan;
c. Penetapan garis sempadan sungai tak bertanggul di
dalam kawasan perkotaan di tetapkan sebagai berikut:
1. Sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3
(tiga) meter, garis sempadan ditetapkan sekurangkurangnya
10 (sepuluh) meter dihitung dari tepi
sungai pada waktu ditetapkan;
2. Sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 3
(tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter,
garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 15
(lima belas) meter dihitung dari tepi sungai pada
waktu ditetapkan; dan
3. Sungai yang mempunyai kedalaman maksimum lebih
dari 20 (dua puluh) meter, garis sempadan sungai
sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) meter dihitung
dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.
(3) Pemanfaatan sempadan sungai sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a adalah untuk:
a. Arahan kegiatan daerah sepanjang aliran sungai, yang
meliputi:
1. Pengembangan irigasi;
2. Pengembangan drainase;dan
3. Pembangunan sarana dan prasarana pengembangan
sumberdaya air guna pengendalian banjir, pengendalian
sedimen, pengembangan suplai air bersih
perkotaan, pencegahan pencemaran, peningkatan
kualitas air baku.
b. Pengelolaan kawasan sempadan sungai antara lain
dilakukan dengan:
1. Perlindungan sekitar sungai atau sebagai sempadan
sungai dilarang mengadakan alih fungsi lindung yang
menyebabkan kerusakan kualitas air sungai;
2. Bangunan sepanjang sempadan sungai yang tidak
memiliki kaitan dengan pelestarian atau pengelolaan
sungai dilarang untuk didirikan;
3. Sungai yang melintasi kawasan permukiman ataupun
kawasan perdesaan dan perkotaan dilakukan reorientasi
pembangunan dengan menjadikan sungai
sebagai bagian dari latar depan;
4. Sungai yang memiliki arus deras dijadikan salah satu
bagian dari wisata alam-petualangan seperti arung
jeram, out bond, dan kepramukaan;
5. Sungai yang arusnya lemah dan bukan sungai yang
menyebabkan timbulnya banjir dapat digunakan untuk
pariwisata; serta
6. Sempadan sungai yang areanya masih luas dapat
digunakan untuk pariwisata melalui penataan
kawasan tepian sungai.
(4) Kawasan sekitar waduk atau embung sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 39 huruf c angka 2 adalah kawasan
tertentu di sekeliling waduk atau embung yang mempunyai
manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi
waduk atau embung, meliputi:
a. Kawasan perlindungan setempat berupa waduk/embung
seluas 32,26 hektar yang tersebar di Kecamatan Kudu,
Kecamatan Bareng, Kecamatan Kabuh, Kecamatan
Plandaan dan Kecamatan Wonosalam;
b. Rencana pengembangan kawasan Waduk Beng di Desa
Klitih Kecamatan Plandaan dan Waduk Jarak di Desa
Jarak Kecamatan Wonosalam yang berfungsi sebagai
daerah resapan air dan penampungan air hujan;dan
c. Sempadan kawasan sepanjang tepian waduk/embung
yang lebarnya proporsional dengan bentuk fisik
waduk/embung yaitu selebar 50 (lima puluh) meter,
diukur dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
(5) Pengelolaan kawasan sempadan waduk dilakukan dengan:
a. Perlindungan sekitar waduk untuk kegiatan yang
menyebabkan alih fungsi lindung dan menyebabkan
kerusakan kualitas sumber air;
b. Pemanfaatan waduk selain untuk irigasi, pengendali air,
perikanan, sumber energi listrik juga untuk pariwisata.
Untuk itu diperlukan pelestarian waduk beserta seluruh
tangkapan air di atasnya;
c. Waduk yang digunakan untuk kepentingan pariwisata
diijinkan membangun selama tidak mengurangi kualitas
tata air yang ada;
d. Pengembangan tanaman perdu, tanaman tegakan tinggi,
dan penutup tanah untuk melindungi pencemaran dan
erosi terhadap air; serta
e. Membatasi dan tidak boleh menggunakan lahan secara
langsung untuk bangunan yang tidak berhubungan
dengan konservasi waduk.
(6) Kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 39 huruf c angka 3, meliputi:
a. Sempadan mata air seluas 34,60 hektar yang terdapat di
11 (sebelas) mata air yang tersebar di Kecamatan
Plandaan, Kecamatan Kabuh dan Kecamatan
Wonosalam; dan
b. Kawasan perlindungan setempat sekitar mata air
ditetapkan dengan radius 200 (dua ratus) meter.
(7) Pengelolaan kawasan sekitar mata air meliputi kegiatan:
a. Perlindungan sekitar mata air untuk kegiatan yang
menyebabkan alih fungsi lindung dan menyebabkan
kerusakan kualitas sumber air;
b. Pembuatan sistem saluran bila sumber dimanfaatkan
untuk air minum atau irigasi;
c. Selain sebagai sumber air minum dan irigasi, sumber air
juga digunakan untuk pariwisata peruntukkannya diijinkan
selama tidak mengurangi kualitas tata air yang ada.
Penggunaan sumber air untuk rekreasi dan renang, perlu
dibuat kolam tersendiri;
d. Pengembangan tanaman perdu, tanaman tegakan tinggi,
dan penutup tanah atau ground cover untuk melindungi
pencemaran dan erosi terhadap air; serta
e. Membatasi dan tidak boleh menggunakan lahan secara
langsung untuk bangunan yang tidak berhubungan
dengan konservasi mata air.
(8) Ruang terbuka hijau kawasan perkotaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 39 huruf c angka 4 adalah area
memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang
penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh
tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang
sengaja ditanam, meliputi:
a. Ruang terbuka hijau perkotaan berfungsi sebagai hutan
kota, yang ditetapkan dengan luasan sebesar 1.271,97
hektar yang tersebar di Perkotaan Jombang, Ploso,
Mojowarno, Mojoagung dan Bandar Kedungmulyo;
b. Penyediaan ruang terbuka hijau berdasarkan luas
wilayah di perkotaan adalah sebagai berikut:
1. Ruang terbuka hijau di perkotaan terdiri dari ruang
terbuka hijau publik (milik pemerintah dan terbuka
untuk umum) dan RTH Privat (milik perorangan atau
institusi);
2. Proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah perkotaan
adalah sebesar minimal 30% (tiga puluh persen)
yang terdiri dari 20% (dua puluh persen) ruang
terbuka hijau publik dan 10% (sepuluh persen) ruang
terbuka hijau privat; dan
3. Apabila luas ruang terbuka hijau baik publik maupun
privat di kota yang bersangkutan telah memiliki total
luas lebih besar dari peraturan atau perundangan
yang berlaku, maka proporsi tersebut harus tetap
dipertahankan keberadaannya;
c. Arahan pemanfaatan ruang terbuka hijau perkotaan
meliputi : taman perkotaan, lapangan olahraga, lapangan
terbuka, hutan kota, jalur hijau, sempadan sungai, tempat
pemakaman, pekarangan dan ruang terbuka produktif.
(9) Arahan pengelolaan kawasan terbuka hijau kota meliputi:
a. Penambahan luasan kawasan terbuka hijau kota hingga
mencapai 30 % (tiga puluh persen); serta
b. Pengawasan ketat terkait perubahan fungsi ruang
terbuka hijau.


Pasal 48

(1) Taman hutan raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39
huruf d angka 1 adalah kawasan pelestarian alam untuk
tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa alami atau bukan
alami, jenis asli dan/atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi
kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan,
menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi.
(2) Taman hutan raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah Taman Hutan Raya R. Soerjo yang meliputi sebagian
wilayah Kecamatan Wonosalam bagian tenggara seluas
2.864,70 hektar atau sebesar 10,27% (sepuluh koma dua
puluh tujuh persen) dari luas Taman Hutan Raya di Provinsi
Jawa Timur.
(3) Pengelolaan kawasan Taman Hutan Raya R. Soerjo
meliputi:
a. Mengembalikan fungsi lindung terutama pada kawasan
dengan kelerengan 40 % (empat puluh persen);
b. Pengelolaan hutan bersama masyarakat dengan tujuan
memberikan pemahaman tentang pentingnya hutan
selain mempunyai fungsi ekologis juga secara tidak
langsung memiliki nilai ekonomis;
c. Memperbanyak reboisasi dengan melakukan penanaman
pohon produktif yang dapat digunakan sebagai
perlindungan disamping diambil hasilnya; dan
d. Membuka jalur wisata jelajah/pendakian untuk
menanamkan rasa memiliki terhadap alam.
(4) Pengembangan kawasan taman hutan raya R. Soerjo
dilakukan melalui upaya:
a. Pengembalian fungsi lindung terutama pada kawasan
dengan kelerengan 40 % (empat puluh persen) dan
penetapan peraturan daerah tentang larangan
mendirikan bangunan pada kawasan konservasi;
b. Pengelolaan hutan bersama masyarakat dengan tujuan
memberikan pemahaman tentang pentingnya hutan yang
selain mempunyai fungsi ekologis juga secara tidak
langsung memiliki nilai ekonomis;
c. Intensifikasi reboisasi dengan melakukan penanaman
pohon produktif yang dapat digunakan sebagai
perlindungan di samping diambil hasilnya;
d. Pembukaan jalur wisata jelajah/pendakian untuk
menanamkan rasa cinta terhadap alam; dan
e. Penetapan peruntukan ruang Tahura R. Soerjo sebagai
hutan konservasi yang tidak dapat dialihfungsikan.
(5) Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 39 huruf d angka 2 adalah kawasan
dimana terdapat:
a. Benda buatan manusia, baik yang bergerak maupun
tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok,
atau bagian-bagian atau sisa-sisanya, yang berumur
paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
b. Benda buatan manusia yang mewakili masa gaya yang
khas dan mewakili masa gaya paling sedikit 50 (lima
puluh) tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting
bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan; atau
c. Benda alam yang dianggap mempunyai nilai penting bagi
sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan.
(6) Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan, meliputi:
a. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan lingkungan
bangunan non-gedung yaitu : Makam KH. Hasyim Asy’ari,
KH. Wahid Hasyim, KH Abdurrahman Wahid, Makam
Sayyid Sulaiman, Sendangmade, Goa Sigolo-golo, Candi
Arimbi serta situs peninggalan Kerajaan Majapahit;
b. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan
lingkungan bangunan gedung meliputi: Kelenteng Hok
San Kiong, Gereja Protestan GKJW Mojowarno.
(7) Arahan pengelolaan kawasan cagar budaya dan ilmu
pengetahuan, meliputi:
a. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan
lingkungan bangunan non-gedung, diwujudkan melalui
kegiatan:
1. Pada kawasan sekitar situs/candi harus dikonservasi
untuk kelestarian dan keserasian benda cagar
budaya, berupa pembatasan pembangunan,
pembatasan ketinggian, dan menjadikan candi tetap
terlihat dari berbagai sudut pandang;
2. Candi juga memiliki nilai wisata dan penelitian/
pendidikan, sehingga diperlukan pengembangan jalur
wisata yang menjadikan candi sebagai salah satu
obyek wisata yang menarik dan menjadi salah satu
tujuan atau obyek penelitian benda purbakala dan
tujuan pendidikan;
3. Meningkatkan pelestarian situs, candi dan artefak lain
yang merupakan peninggalan sejarah;
4. Mengembangkan pencarian situs bersejarah
terutama di Kabupaten Jombang;
5. Mendirikan museum purbakala sebagai sarana
penelitian dan pendidikan bagi masyarakat; dan
6. Sebagai obyek daya tarik wisata sejarah.
b. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan
lingkungan bangunan gedung, diwujudkan melalui
kegiatan:
1. Melestarikan bangunan kuno yang masih terdapat di
berbagai wilayah kabupaten;
2. Tidak merombak keaslian dari bangunan tersebut
dengan modernisasi ke bentuk lain;
3. Memfungsikan bangunan tersebut sehingga dapat
terkontrol dan terawat kelestariannya; dan
4. Perlindungan terhadap bangunan peninggalan
sejarah tersebut, ditetapkan dalam peraturan yang
terdapat di rencana tata ruang kabupaten.


Pasal 49

(1) Kawasan potensi gempa tektonik sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 39 huruf e angka 1 adalah kawasan yang
berpotensi terdapat bencana akibat patahan lempeng bumi
(bencana geologi) di sepanjang Sungai Brantas meliputi:
Kecamatan Plandaan, Kecamatan Kabuh, Kecamatan
Ngusikan, dan Sebagian Kecamatan Megaluh dan
Bandarkedungmulyo.
(2) Kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 39 huruf e angka 2 seluas 18.445,22 hektar
yang tersebar di Kecamatan Bareng, Kecamatan
Wonosalam, Kecamatan Mojoagung, Kecamatan Sumobito,
Kecamatan Ngusikan, Kecamatan Mojowarno, Kecamatan
Plandaan, Kecamatan Kudu, Kecamatan Kabuh dan
Kecamatan Plandaan.
(3) Upaya mitigasi pengurangan bencana longsor/erosi meliputi:
a. Hindarkan daerah rawan bencana untuk pembangunan
permukiman dan fasilitas utama lainnya;
b. Mengurangi tingkat keterjalan lereng;
c. Meningkatkan/memperbaiki dan memelihara drainase
baik air permukaan maupun air tanah;
d. Pembuatan bangunan penahan, jangkar (anchor) dan
pilling;
e. Terasering dengan sistem drainase yang tepat;
f. Penghijauan dengan tanaman yang sistem perakarannya
dalam dan jarak tanam yang tepat;
g. Khusus untuk runtuhan batu dapat dibuatkan tanggul
penahan baik berupa bangunan konstruksi, tanaman
maupun parit;
h. Pengenalan daerah yang rawan longsor;
i. Identifikasi daerah yang aktif bergerak, dapat dikenali
dengan adanya rekahan-rekahan berbentuk ladam (tapal
kuda); dan
j. Dalam beberapa kasus relokasi sangat disarankan.
(4) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal
39 huruf e angka 3 seluas 1.585,72 hektar, meliputi
Kecamatan Plandaan, Kecamatan Ngusikan, Kecamatan
Kudu, Kecamatan Ploso, Kecamatan Kesamben, Kecamatan
Tembelang, Kecamatan Megaluh, Kecamatan Peterongan,
Kecamatan Jombang, Kecamatan Bandarkedungmulyo,
Kecamatan Sumobito, Kecamatan Mojoagung, Kecamatan
Gudo, Kecamatan Jogoroto, Kecamatan Mojowarno, dan
Kecamatan Diwek.
(5) Upaya mitigasi penanganan kawasan rawan banjir meliputi :
a. Merekomendasikan upaya perbaikan atas prasarana dan
sarana pengendalian banjir sehingga dapat berfungsi
sebagaimana direncanakan;
b. Memonitor dan mengevaluasi data curah hujan, banjir,
daerah genangan dan informasi lain yang diperlukan
untuk meramalkan kejadian banjir, daerah yang
diidentifikasi terkena banjir serta daerah yang rawan
banjir;
c. Menyiapkan peta daerah rawan banjir dan lokasi pos
pengamat debit banjir/ketinggian muka air banjir di sungai
penyebab banjir;
d. Pembangunan tembok penahan dan tanggul
di sepanjang sungai, akan sangat membantu untuk
mengurangi bencana banjir pada tingkat debit banjir yang
direncanakan;
e. Pengaturan kecepatan aliran dan debit air permukaan
dari daerah hulu sangat membantu mengurangi
terjadinya bencana banjir;
f. Beberapa upaya yang perlu dilakukan untuk mengatur
kecepatan air dan debit aliran air masuk kedalam sistem
pengaliran diantaranya adalah dengan reboisasi dan
pembangunan sistem peresapan serta pembangunan
bendungan/waduk; serta
g. Pengerukan sungai, pembuatan sudetan sungai baik
secara saluran terbuka maupun tertutup atau terowongan
dapat membantu mengurangi terjadinya banjir.
(6) Penyebaran bahaya angin puting beliung sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 39 huruf e angka 4 merupakan
wilayah yang pernah terkena bahaya angin puting beliung
meliputi Kecamamatan Bandarkedungmulyo, Kecamatan
Perak, Kecamatan Tembelang dan Kecamatan Ngoro.

Bagian Ketiga
Kawasan Budidaya
Pasal 50

Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat
(1) huruf b, meliputi:
a. Kawasan peruntukan hutan produksi meliputi:
1. Kawasan peruntukan hutan produksi terbatas; dan
2. Kawasan peruntukan hutan produksi tetap;
b. Kawasan peruntukan hutan rakyat;
c. Kawasan peruntukan pertanian meliputi;
1. Kawasan pertanian lahan basah; dan
2. Kawasan pertanian lahan kering;
d. Kawasan peruntukan perkebunan;
e. Kawasan peruntukan peternakan dan perikanan;
f. Kawasan peruntukan pertambangan meliputi :
1. Pertambangan mineral terdiri dari :
a) pertambangan mineral bukan logam; dan
b) pertambangan batuan;
2. Pertambangan minyak dan gas bumi;
g. Kawasan peruntukan industri meliputi :
1. Kawasan peruntukan industri besar;
2. Kawasan peruntukan industri sedang; dan
3. Kawasan peruntukan industri rumah tangga;
h. Kawasan peruntukan pariwisata meliputi:
1. Kawasan wisata alam;
2. Kawasan wisata budaya; dan
3. Kawasan wisata buatan;
i. Kawasan peruntukan permukiman;
j. Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa; dan
k. Kawasan khusus pengembangan sektor informal.

Paragraf Kesatu
Kriteria Kawasan Budidaya
Pasal 51

Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 50 huruf a ditetapkan dengan kriteria:
a. Pemanfaatan kawasan peruntukan hutan produksi mencakup
tentang kegiatan pemanfaatan kawasan jasa lingkungan, hasil
kayu dan/atau bukan kayu, dan pemungutan hasil kayu
dan/atau bukan kayu;
b. Hutan produksi harus diupayakan untuk tetap mempertahankan
bentuk tebing sungai dan mencegah sedimentasi ke
aliran sungai akibat erosi dan longsor;
c. Kegiatan pemanfaatan kawasan peruntukan hutan produksi
wajib memenuhi kriteria dan indikator pengelolaan hutan
secara lestari yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan
ekologi;
d. Pemanfaatan ruang beserta sumberdaya hasil hutan di
kawasan peruntukan hutan produksi harus diperuntukan untuk
sebesar-besarnya bagi kepentingan negara dan kemakmuran
rakyat, dengan tetap memelihara sumberdaya tersebut
sebagai cadangan pembangunan yang berkelanjutan dan
tetap menjaga kelestarian fungsi hutan sebagai daerah
resapan air hujan serta memperhatikan kaidah-kaidah
pelestarian fungsi lingkungan hidup;
e. Parameter yang diperhatikan dan diperhitungkan dalam
penetapan hutan produksi adalah lereng (kemiringan)
lapangan, jenis tanah, dan intensitas hujan;
f. Berdasarkan hasil penjumlahan skoring ketiga parameter
tersebut yaitu lereng, jenis lahan, dan intensitas hujan suatu
wilayah hutan dinyatakan memenuhi syarat untuk ditetapkan
sebagai:
1. Hutan Produksi Tetap jika memenuhi syarat:
a) memiliki skoring fisik wilayah dengan nilai < 124
b) tidak merupakan kawasan lindung; serta
c) berada di luar hutan suaka alam, hutan wisata dan
hutan produksi tetap, hutan produksi terbatas, dan
hutan konversi lainnya.
2. Hutan Produksi Terbatas jika memenuhi syarat :
a) memiliki skoring fisik wilayah dengan nilai antara
125 – 174;
b) tidak merupakan kawasan lindung;
c) mempunyai satuan bentangan sekurang-kurangnya
0,25 hektar (pada ketelitian skala peta 1 : 10.000);
serta
d) bisa berfungsi sebagai kawasan penyangga.

Pasal 52

Kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 50 huruf b ditetapkan dengan kriteria:
a. Kawasan yang dapat diusahakan sebagai hutan oleh orang
pada tanah yang dibebani hak milik; dan
b. Luas minimal 0,25 hektar dan mempunyai fungsi
hidrologis/pelestarian ekosistem, luas penutupan tajuk minimal
50% (lima puluh persen) dan merupakan tanaman cepat
tumbuh.


Pasal 53

Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 50 huruf c ditetapkan dengan kriteria:
a. Memiliki kesesuaian lahan untuk dikembangkan sebagai
kawasan pertanian;
b. Upaya pengalihan fungsi lahan dari kawasan pertanian lahan
kering tidak produktif (tingkat kesuburan rendah) menjadi
peruntukan lain harus dilakukan secara selektif tanpa
mengurangi kesejahteraan masyarakat;
c. Pemanfaatan kawasan pertanian untuk kegiatan pertanian
tanaman hortikultura dan tanaman pangan/palawija;
d. Dapat dikembangkan sesuai dengan tingkat ketersediaan air;
e. Kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk pertanian
lahan basah; dan
f. Kawasan yang secara teknis dapat dimanfaatkan sebagai
kawasan pertanian lahan kering.


Pasal 54

Kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 50 huruf d ditetapkan dengan kriteria:
a. Memiliki kesesuaian lahan untuk dikembangkan sebagai
kawasan perkebunan;
b. Upaya pengalihan fungsi lahan dari kawasan perkebunan
menjadi peruntukan lain harus dilakukan secara selektif tanpa
mengurangi kesejahteraan masyarakat;
c. Dapat dikembangkan sesuai dengan tingkat ketersediaan air;
d. Produk perkebunan yang bersifat spesifik; dan
e. Kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk kegiatan
perkebunan.


Pasal 55

Kawasan peruntukan peternakan dan perikanan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 50 huruf e ditetapkan dengan kriteria:
a. Kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk usaha
peternakan baik sebagai sambilan, cabang usaha, usaha
pokok, maupun industri;
b. Kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk kegiatan
perikanan;
c. Budidaya, dan industri pengolahan hasil perikanan;
d. Tidak mengganggu kelestarian lingkungan hidup;
e. Memiliki potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan; dan
f. Memiliki potensi dan alokasi induk serta benih ikan tertentu.

Pasal 56

(1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 50 huruf f meliputi bahan-bahan galian yang
dibagi atas tiga golongan yaitu :
a. bahan galian strategis;
b. bahan galian vital; atau
c. bahan galian yang tidak termasuk dalam kedua golongan
di atas.
(2) Kawasan peruntukan pertambangan ditetapkan dengan
kriteria:
a. Kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk
pemusatan kegiatan pertambangan;
b. Tidak mengganggu kelestarian fungsi lingkungan hidup;
c. Memiliki sumberdaya bahan tambang yang berwujud
padat, cair, atau gas berdasarkan peta/data geologi;
d. Merupakan wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk
pemusatan kegiatan pertambangan secara berkelanjutan;
serta
e. Merupakan bagian proses upaya merubah kekuatan
ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil.
(3) Kawasan peruntukan pertambangan rakyat ditetapkan
dengan kriteria:
a. Mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di
sungai dan/atau di antara tepi dan tepi sungai;
b. Merupakan endapan teras, dataran banjir, dan endapan
sungai purba;
c. Memiliki luas maksimal wilayah pertambangan rakyat
sebesar 25 (dua puluh lima) hektar;
d. Memiliki kejelasan jenis komoditas yang akan ditambang;
dan
e. Merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat
yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima
belas) tahun.


Pasal 57

Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 50 huruf g, ditetapkan dengan kriteria:
a. Kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk kegiatan
industri;
b. Tidak mengganggu kelestarian fungsi lingkungan hidup;
c. Tidak mengubah lahan produktif;
d. Kawasan yang apabila digunakan untuk kegiatan industri
secara keruangan dapat memberikan manfaat dalam :
1. Meningkatkan produksi hasil industri dan daya guna
investasi yang ada di daerah sekitarnya;
2. Meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor
dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
3. Tidak mengganggu fungsi lindung;
4. Tidak mengganggu upaya pelestarian sumberdaya alam;
5. Meningkatkan pendapatan masyarakat;
6. Meningkatkan pendapatan nasional dan daerah;
7. Meningkatkan kesempatan kerja;
8. Meningkatkan peluang dan kegiatan ekspor; serta
9. Meningkatkan kesejahteran sosial dan ekonomi masyarakat.

Pasal 58


Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 50 huruf h, ditetapkan dengan kriteria:
a. Kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk kegiatan
pariwisata;
b. Mendukung upaya kelestarian budaya, keindahan alam dan
lingkungan;
c. Memiliki objek dengan daya tarik wisata;
d. Kawasan yang apabila digunakan untuk kegiatan pariwisata
secara keruangan dapat memberikan manfaat:
1. Meningkatkan devisa dan mendayagunakan investasi;
2. Meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor
dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
3. Tidak mengganggu fungsi lindung;
4. Tidak mengganggu upaya pelestarian sumberdaya alam;
5. Meningkatkan pendapatan masyarakat;
6. Meningkatkan pendapatan daerah;
7. Meningkatkan kesempatan kerja;
8. Melestarikan budaya; serta
9. Meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi
masyarakat.


Pasal 59

Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 50 huruf i, ditetapkan dengan kriteria:
a. Kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk
permukiman yang aman dari bahaya bencana alam maupun
buatan manusia, sehat dan mempunyai akses untuk
kesempatan berusaha;
b. Memiliki akses menuju pusat kegiatan masyarakat di luar
kawasan;
c. Memiliki kelengkapan prasarana, sarana dan utilitas
pendukung; dan/atau
d. Kawasan yang apabila digunakan untuk permukiman dapat
memberikan manfaat:
1. Meningkatkan ketersediaan permukiman dan
mendayagunakan prasarana dan sarana permukiman;
2. Meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor
dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
3. Tidak mengganggu fungsi lindung;
4. Tidak mengganggu upaya pelestarian kemampuan
sumberdaya alam;
5. Meningkatkan pendapatan masyarakat;
6. Meningkatkan pendapatan nasional dan daerah;
7. Menyediakan kesempatan kerja; dan/atau
8. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 60

Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 50 huruf j, ditetapkan dengan kriteria:
a. Peletakan bangunan dan ketersediaan sarana dan prasarana
pendukung disesuaikan dengan kebutuhan konsumen;
b. Jenis-jenis bangunan yang diperbolehkan antara lain :
1. Bangunan usaha, perdagangan (eceran dan grosir): toko,
warung, tempat perkulakan, pertokoan dan sebagainya;
2. Bangunan penginapan: hotel, guest house, motel,
penginapan dan sebagainya;
3. Bangunan penyimpanan dan pergudangan: gedung tempat
parkir, ruang pameran, gudang dan sebagainya;
4. Bangunan tempat pertemuan : aula, tempat konferensi dan
sebagainya;
5. Bangunan pariwisata/rekreasi di ruang tertutup, seperti:
bioskop, area bermain dan sebagainya;
c. Pemanfaatan ruang di kawasan perdagangan dan jasa harus
diperuntukkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,
dengan tetap memelihara sumberdaya tersebut sebagai
cadangan pembangunan yang berkelanjutan dan tetap
memperhatikan kaidah-kaidah pelestarian fungsi lingkungan
hidup;
d. Pembangunan hunian hanya diizinkan jika bangunan
komersial telah berada pada persil atau merupakan bagian
dari izin mendirikan bangunan (IMB);
e. Jauh dari daerah kriminalitas, memiliki akses tinggi ke seluruh
penjuru kota, tersedia ruang terbuka cukup luas, ada
penduduk yang dilayani, persyaratan teknis kemiringan lahan
kurang dari 15% (lima belas persen);
f. Tidak terletak pada kawasan lindung dan kawasan bencana
alam;
g. Lokasinya strategis dan mudah dicapai dari seluruh penjuru
kota;
h. Dilengkapi dengan sarana antara lain tempat parkir umum,
bank/ATM, pos polisi, pos pemadam kebakaran, kantor pos
pembantu, tempat ibadah, dan sarana penunjang kegiatan
komersial serta kegiatan pengunjung;
i. Diperuntukan bagi perdagangan lokal, regional, dan/atau antar
regional.


Pasal 61

Kawasan khusus pengembangan sektor informal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 50 huruf k, ditetapkan dengan kriteria:
a. Jumlah unit usaha yang banyak dalam skala kecil;
b. Kepemilikan oleh individu atau keluarga;
c. Teknologi yang sederhana dan padat tenaga kerja;
d. Tingkat pendidikan dan ketrampilan yang rendah;
e. Akses ke lembaga keuangan rendah;
f. Produktivitas tenaga kerja yang rendah;serta
g. Tingkat upah yang juga relatif rendah.


Paragraf Kedua
Penetapan dan Pengembangan Kawasan Budidaya

Pasal 62

(1) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 50 huruf a ditetapkan seluas 18.840 hektar
meliputi KPH Jombang 15.313 hektar, KPH Mojokerto
3.503,70 hektar, dan KPH Kediri 23,30 hektar.
(2) Rencana pengelolaan kawasan hutan produksi meliputi :
a. Kawasan hutan produksi yang memiliki adanya tingkat
kerapatan tegakan tanaman yang rendah sehingga harus
dilakukan percepatan reboisasi;
b. Pengadaan atau alih fungsi kawasan tegalan dan kebun
melalui pengembangan tanaman dengan tegakan tinggi
yang memiliki fungsi sebagai hutan produksi;
c. Pengolahan hasil hutan sehingga memiliki nilai ekonomi
lebih tinggi dan memberikan kesempatan kerja yang lebih
banyak;
d. Peningkatan partisipasi masyarakat sekitar hutan melalui
pengembangan hutan kerakyatan;
e. Pengembangan dan diversifikasi penamanam jenis hutan
sehingga memungkinkan untuk diambil hasil non kayu,
seperti buah dan getah; serta
f. Peningkatan fungsi ekologis melalui pengembangan
sistem tebang pilih, tebang gilir dan rotasi tanaman yang
mendukung keseimbangan alam.

Pasal 63

Kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 50 huruf b merupakan hutan milik rakyat dengan tegakan
berupa tanaman tahunan seluas 14.154,82 hektar yang
diperuntukkan bagi produksi hasil hutan untuk memenuhi
keperluan masyarakat pada umumnya dan khususnya untuk
pembangunan yang mendukung pengembangan industri ekspor.

Pasal 64

(1) Kawasan pertanian lahan basah sebagaimana dimaksud
dalam pasal 50 huruf c angka 1 ditetapkan dengan
ketentuan:
a. Wilayah pengembangan kawasan petanian lahan basah
meliputi: Kecamatan Mojowarno, Kecamatan
Wonosalam, Kecamatan Bareng, Kecamatan Ngoro,
Kecamatan Mojoagung, Kecamatan Sumobito,
Kecamatan Kesamben, Kecamatan Kudu, Kecamatan
Ngusikan, Kecamatan Kabuh, Kecamatan Plandaan, dan
Kecamatan Bandarkedungmulyo;
b. Penetapan pengendalian ketat pada lahan pertanian
produktif (irigasi teknis) dengan menekan laju konversi
lahan pertanian, sehingga sedikitnya lahan pertanian
basah yang harus dipertahankan sebesar 40.676 hektar
atau penetapan lahan pertanian tanaman pangan
sebagai lahan pertanian berkelanjutan dengan luasan
minimal sebesar 31.569,36 hektar;
c. Arahan pengelolaan pertanian lahan basah, meliputi:
1. Sawah beririgasi teknis harus dipertahankan
luasannya;
2. Perubahan alih fungsi sawah hanya diijinkan pada
kawasan perkotaan dengan perubahan maksimum
50% (lima puluh persen) dan sebelum dilakukan
perubahan atau alih fungsi harus sudah dilakukan
peningkatan fungsi irigasi setengah teknis atau
sederhana menjadi teknis 2 (dua) kali luas sawah
yang akan dialihfungsikan dalam pelayanan daerah
irigasi yang sama;
3. Pada kawasan perdesaan alih fungsi sawah diijinkan
hanya pada sepanjang jalan utama (arteri, kolektor,
lokal primer), dengan besaran perubahan maksimum
20% (dua puluh persen) dari luasan sawah yang ada,
dan harus dilakukan peningkatan irigasi setengah
teknis atau sederhana menjadi irigasi teknis,
setidaknya 2 (dua) kali luasan area yang akan diubah
dalam pelayanan daerah irigasi yang sama;
4. Pada sawah beririgasi teknis yang telah ditetapkan
sebagai lahan pertanian tanaman pangan
berkelanjutan maka tidak boleh dilakukan alih fungsi;
5. Sawah beririgasi sederhana dan setengah teknis
secara bertahap dilakukan peningkatan menjadi
sawah beririgasi teknis.
(2) Kawasan pertanian lahan kering sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 50 huruf c angka 2 ditetapkan dengan:
a. Kawasan yang berpotensi dikembangkan sebagai
pertanian lahan kering seluas 4.927,88 hektar adalah
lahan tegalan dan lahan lain yang tidak digunakan untuk
kegiatan permukiman, pertanian maupun perkebunan;
b. Wilayah pengembangan kawasan pertanian lahan kering
meliputi Kecamatan Ngusikan, Kecamatan Kudu,
Kecamatan Plandaan, Kecamatan Bareng, Kecamatan
Wonosalam, Kecamatan Mojowarno dan Kecamatan
Mojoagung;
c. Bagi kawasan pertanian lahan kering yang tidak
terjangkau irigasi teknis, dapat dikembangkan lahan
tanaman komoditas perkebunan;
d. Arahan pengelolaan kawasan pertanian lahan kering
ditetapkan dengan ketentuan:
1. Kawasan pertanian lahan kering secara spesifik
dikembangkan dengan memberikan tanaman tahunan
yang produktif. Lahan ini diperuntukkan untuk
menunjang kehidupan secara langsung untuk rumah
tangga masyarakat sehingga memiliki penggunaan
tanah campuran seperti palawija, hortikultura maupun
penunjang perkebunan dalam skala kecil;
2. Dalam beberapa hal kawasan ini merupakan kawasan
yang boleh dialihfungsikan untuk kawasan terbangun
dengan berbagai fungsi, sejauh sesuai dengan
Rencana Detail Tata Ruang; serta
3. Alih fungsi lahan tegalan menjadi kawasan terbangun
diarahkan meningkatkan nilai ekonomi ruang ataupun
pemenuhan kebutuhan fasilitas dan berbagai sarana
masyarakat.


Pasal 65


(1) Kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 50 huruf d, ditetapkan dengan ketentuan:
a. Kawasan yang dikembangkan sebagai tanaman
perkebunan seluas 5.431,62 hektar berupa lahan
perkebunan tanaman tahunan seperti cengkeh, kopi,
coklat, karet dan perkebunan tanaman semusim seperti
tebu, vanili dan tembakau;
b. Wilayah pengembangan kawasan perkebunan meliputi:
Kecamatan Bareng, Kecamatan Wonosalam, Kecamatan
Mojowarno;
c. Wilayah pengembangan kawasan perkebunan tanaman
semusim meliputi: Kecamatan Ploso, Kecamatan Kabuh,
Kecamatan Kudu, Kecamatan Ngusikan, Kecamatan
Plandaan, Kecamatan Gudo, Kecamatan Jogoroto,
Kecamatan Mojoagung, Kecamatan Kesamben,
Kecamatan Sumobito, Kecamatan Tembelang,
Kecamatan Diwek, Kecamatan Perak, Kecamatan
Mojowarno dan Kecamatan Peterongan.
(2) Arahan pengelolaan perkebunan ditetapkan dengan
ketentuan:
a. Kawasan perkebunan yang dikembangkan di Kecamatan
Wonosalam dan Ploso diupayakan tidak dialihfungsikan
untuk kegiatan yang lain, dan dapat ditingkatkan
perannya sebagai penunjang pariwisata dan penelitian;
b. Perkebunan yang juga memiliki fungsi perlindungan
kawasan yang telah dialihfungsikan menjadi tanaman
semusim, harus diupayakan menjadi perkebunan kembali
dengan melibatkan masyarakat;
c. Peningkatan pemanfaatan kawasan perkebunan
dilakukan melalui peningkatan peran serta masyarakat
yang tergabung dalam kawasan masing-masing; dan
d. Penetapan komoditas tanaman tahunan selain
mempertimbangkan kesesuaian lahan, konservasi tanah
dan air, juga harus mempertimbangkan aspek sosial
ekonomi dan keindahan/estetika.

Pasal 66


(1) Kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 50 huruf e, ditetapkan dengan ketentuan:
a. Pengembangan sentra peternakan ternak besar terdapat
di Kecamatan Kudu, Kecamatan Kabuh, Kecamatan
Bareng, Kecamatan Plandaan, Kecamatan Ngoro,
kecamatan Diwek, Kecamatan Mojoagung dan
Kecamatan Wonosalam;
b. Pengembangan sentra peternakan ternak kecil terdapat
di Kecamatan Kesamben, Kecamatan Tembelang,
Kecamatan Kudu, Kecamatan Plandaan, Kecamatan
Wonosalam dan Kecamatan Ngusikan;
c. Pengembangan peternakan unggas terdapat di
Kecamatan Plandaan, Kecamatan Kudu, Kecamatan
Ngusikan dan Kecamatan Kabuh;
d. Kegiatan peternakan unggas diarahkan tidak berdekatan
dengan permukiman.
e. Peternakan diselenggarakan dalam bentuk:
1. Peternakan rakyat;
2. Perusahaan peternakan.
(2) Arahan pengelolaan peternakan dilakukan dengan kegiatan:
a. Peningkatan kegiatan peternakan secara alami dengan
mengembangkan padang penggembalaan yang pada
beberapa bagian dapat menyatu dengan kawasan
perkebunan atau kehutanan;
b. Kawasan peternakan dalam skala besar dikembangkan
pada lokasi tersendiri, dan diarahkan mempunyai
keterkaitan dengan pusat distribusi pakan ternak;
c. Pengembangan sistem inti-plasma dalam peternakan;
d. Pengolahan hasil ternak diupayakan untuk memiliki nilai
ekonomi yang tinggi;
e. Pengembangan ternak unggulan yang memiliki
keunggulan komparatif dan kompetitif; dan
f. Permisahan ternak unggas dan ternak lain yang memiliki
potensi penularan penyakit pada manusia dari kawasan
permukiman.
(3) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 50 huruf e, ditetapkan dengan ketentuan:
a. Pengembangan sentra perikanan yang berada di
Kecamatan Diwek, Kecamatan Ngoro, Kecamatan Perak,
dan Kecamatan Bandarkedungmulyo;
b. Wilayah pengelolaan perikanan untuk pembudidayaan
ikan meliputi sungai, waduk, dan genangan air lainnya
yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan
yang potensial di wilayah kabupaten.
(4) Arahan pengelolaan kawasan perikanan, diwujudkan melalui
kegiatan:
a. Pengembangan perikanan unggulan pada setiap lokasi
yang memiliki potensi pengairan untuk perikanan;
b. Pengembangan budidaya perikanan darat; dan
c. Pelestarian, rehabilitasi dan revitalisasi konservasi
lingkungan untuk kelestarian ekosistem.

Pasal 67

(1) Kawasan pertambangan mineral bukan logam sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 50 huruf f angka 1 huruf a) adalah
pertambangan yodium yang berada di Kecamatan
Kesamben;
(2) Terhadap kawasan pertambangan batuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 50 huruf f angka 1 huruf b),
ditetapkan ketentuan sebagai berikut:
a. Dilarang melakukan kegiatan penambangan batuan
secara mekanik di sepanjang Sungai Brantas dan
kawasan lindung;
b. Dilarang melakukan penambangan batuan pada lahan di
sempadan sungai dan kanal atau avoor, kawasan
pertanian produktif terutama pada kawasan yang
ditetapkan sebagai kawasan pertanian berkelanjutan,
pada kawasan yang termasuk dalam kawasan lindung,
serta pada kawasan yang apabila dilakukan penggalian
tanah akan mengganggu keselamatan bagi kawasan
permukiman disekitarnya;
(3) Kawasan pertambangan bahan minyak dan gas alam
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf f angka 2,
meliputi:
a. Sumber minyak bumi yang dieksplorasi pada bagian
utara wilayah kabupaten;
b. Sumber gas alam yang dieksplorasi pada Blok Gunting
yang tersebar di wilayah kabupaten.
(4) Dalam pengelolaan kawasan pertambangan, berlaku
ketentuan:
a. Pengembangan kawasan pertambangan dilakukan
dengan mempertimbangkan potensi bahan galian,
kondisi geologi dan geohidrologi dalam kaitannya dengan
kelestarian lingkungan;
b. Pengelolaan kawasan bekas penambangan harus
direhabilitasi/reklamasi sesuai dengan zona peruntukan
yang ditetapkan, dengan melakukan penimbunan tanah
subur dan/atau bahan-bahan lainnya agar lahan dapat
digunakan kembali sebagai kawasan hijau, ataupun
kegiatan budidaya;
c. Setiap kegiatan usaha pertambangan harus menyimpan
dan mengamankan tanah atas (top soil) untuk keperluan
rehabilitasi/reklamasi lahan bekas penambangan;
d. Dilakukannya upaya meminimalisasi penggunaan bahan
bakar kayu untuk pembakaran kapur dan batu bata,
genting, agar tidak mengakibatkan kerusakan lingkungan;
e. Pada kawasan yang teridentifikasi bahan tambang
minyak dan gas bumi yang bernilai ekonomi tinggi,
sementara pada bagian atas kawasan penambangan
adalah kawasan lindung atau kawasan budidaya sawah
yang tidak boleh dialihfungsikan, atau kawasan
permukiman, maka eksplorasi dan/atau eksploitasi
tambang harus disertai AMDAL dan operasi kelayakan
secara lingkungan, sosial, fisik dan ekonomi dalam
jangka panjang dan skala luas;
f. Dilakukannya upaya untuk menghindari dan meminimalisir
kemungkinan timbulnya dampak negatif dari kegiatan
sebelum, saat dan setelah kegiatan penambangan,
disertai pengendalian yang ketat; dan
g. Pemanfaatan lahan bekas tambang yang merupakan
lahan marginal untuk pengembangan komoditas lahan
yang memiliki nilai ekonomi.

Pasal 68

(1) Kawasan peruntukan industri besar sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 50 huruf g angka 1 meliputi kawasan industrial
estate yang terdapat di Kecamatan Ploso dengan luas ruang
yang diperuntukkan 899,87 hektar, yang selanjutnya disebut
sebagai Kawasan Industri (KI) Ploso.
(2) Kawasan Industri Ploso sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diarahkan untuk industri pengolahan yang berpotensi
menghasilkan limbah yang perlu perlakuan pengolahan
limbah (treatment) secara tertentu.
(3) Kawasan peruntukan industri sedang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 50 huruf g angka 2, meliputi:
a. Zona agroindustri di Kecamatan Mojowarno dengan luas
lahan sebesar 54,74 hektar;
b. Kawasan Industri manufaktur di Kecamatan
Bandarkedungmulyo dengan luas lahan sebesar
181,66 hektar, yang selanjutnya disebut sebagai
Kawasan Industri Bandarkedungmulyo;
c. Zona industri di koridor Kecamatan Mojoagung dan
Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang maksimal
15 hektar;
d. Lokasi industri di Kecamatan Diwek yang dipertahankan
dengan luasan maksimum sampai dengan 15 hektar.
(4) Kawasan peruntukan industri rumah tangga sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 50 huruf g angka 3, meliputi:
a. Sentra industri kuningan terdapat di Mojoagung;
b. Industri ruman tangga, yakni : industri tempe di Diwek,
industri tahu di Jogoroto, industri tape di Diwek, industri
krupuk di Diwek dan Ngoro, industri jamu instan di Gudo
dan Sumobito, industri daur ulang alumunium di
Sumobito, industri tas plastik, tas dan dompet di
Mojowarno, anyaman di Ngoro dan industri manik-manik
di Gudo;
c. Industri kecil diarahkan untuk dipindahkan ke Kawasan
Industri.
(5) Pengelolaan kawasan peruntukan industri ditetapkan dengan
ketentuan:
a. Kawasan industri yang akan dikembangkan di Kabupaten
Jombang adalah di Kecamatan Ploso sebagai industri
besar dan Kecamatan Bandarkedungmulyo dan
Kecamatan Perak sebagai industri kecil dan menengah
dengan penataan kawasan industri yang diprioritaskan
untuk industri manufaktur;
b. Pengembangan kawasan industri dilakukan dengan
mempertimbangkan aspek ekologis melalui penyediaan
Ruang Terbuka seluas 30% (tiga puluh persen) terdiri
dari 20% (dua puluh persen) berupa Ruang Terbuka
Hijau Publik dan 10% (sepuluh persen) berupa Ruang
Terbuka Hijau Privat;
c. Pengembangan kawasan industri didukung oleh adanya
jalur hijau atau sabuk hijau di sekitar kawasan sebagai
penyangga antar fungsi kawasan industri dengan
kawasan sekitarnya;
d. Industri yang dikembangkan memiliki keterkaitan proses
produksi mulai dari industri dasar/hulu dan industri hilir
serta industri antara, yang dibentuk berdasarkan
pertimbangan efisiensi biaya produksi, biaya
keseimbangan lingkungan dan biaya aktifitas sosial;
e. Setiap kegiatan industri menggunakan metoda atau
teknologi ramah lingkungan, serta harus dilengkapi
dengan instrumen pengelolaan kemungkinan bencana
industri;
f. Lokasi industri yang masih dipertahankan di wilayah yang
tidak diperuntukkan sebagai wilayah pengembangan
industri tidak dikembangkan dan apabila kawasan industri
yang telah ditetapkan di dalam peraturan daerah ini telah
siap, lokasi industri sebagaimana dimaksud diarahkan
untuk dipindahkan ke Kawasan Industri (KI);
g. Ketentuan jenis industri atau kegiatan industri yang
diarahkan di Kawasan Industri yang telah ditetapkan
akan diatur lebih lanjut melalui kajian dan perencanaan
secara tersendiri;
h. Setiap Kawasan Industri menyediakan ruang untuk
kegiatan industri kecil minimal seluas 10% (sepuluh
persen) dari total luas kawasan.

Pasal 69

(1) Kawasan wisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal
50 huruf h angka 1 meliputi wisata alam di Kecamatan
Jogoroto, Kecamatan Plandaan, Kecamatan Mojowarno,
Kecamatan Wonosalam, dan wisata buah di Kecamatan
Wonosalam.
(2) Wisata budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50
huruf h angka 2 meliputi wisata religi di Kecamatan
Mojoagung, Kecamatan Jogoroto, Kecamatan Diwek,
Kecamatan Jombang, Kecamatan Sumobito, Kecamatan
Mojowarno, dan Kecamatan Gudo; wisata budaya di
Kecamatan Bareng, Kecamatan Kudu, dan Kecamatan
Ngusikan; wisata minat khusus (pondok pesantren) di
Kecamatan Diwek, Kecamatan Jombang, dan Kecamatan
Peterongan; wisata kesenian dan budaya di Kecamatan
Kesamben, Kecamatan Kabuh, dan Situs Mojopahit park di
Kecamatan Sumobito, Mojoagung, Mojowarno; serta wisata
buatan di Kecamatan Peterongan.
(3) Kawasan wisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c meliputi kawasan wisata belanja di Kecamatan
Jombang, Kecamatan Perak, dan Kecamatan
Bandarkedungmulyo; wisata kerajinan di Kecamatan
Mojoagung, Kecamatan Jogoroto, Kecamatan Gudo,
Kecamatan Jombang, dan Kecamatan Megaluh.
(4) Pembangunan daya tarik wisata dilakukan dengan
memperhatikan :
a. Kemampuan untuk mendorong peningkatan
perkembangan kehidupan ekonomi dan sosial budaya;
b. Nilai-nilai agama, adat-istiadat, serta pandangan dan
nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat;
c. Kelestarian budaya dan mutu lingkungan hidup; serta
d. Kelangsungan usaha pariwisata itu sendiri.
(5) Pengelolaan kawasan peruntukan pariwisata ditempuh
melalui kegiatan:
a. Pembentukan link wisata nasional;
b. Pengembangkan promosi wisata, kalender wisata
dengan berbagai peristiwa atau pertunjukan budaya,
kerjasama wisata, dan peningkatan sarana-prasarana
wisata agar Kabupaten Jombang menjadi salah satu
tujuan wisata;
c. Pengembangan obyek wisata alam dengan tetap
menjaga dan melestarikan alam sekitar untuk menjaga
keindahan obyek wisata;
d. Pencegahan dari pengrusakan terhadap obyek wisata
alam seperti penebangan pohon;
e. Pelestarian peninggalan bersejarah;
f. Intensifikasi pencarian benda bersejarah untuk
menambah koleksi budaya;
g. Peningkatan pembangunan dan pengendalian pembangunan
sarana dan prasarana transportasi ke obyekobyek
wisata alam, budaya dan minat khusus pada
obyek wisata yang tidak memiliki akses yang cukup;
h. Perencanaan kawasan wisata sebagai bagian dari desain
urban/regional untuk keserasian lingkungan; dan
i. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga
kelestarian obyek wisata dan daya jual/saing.

Pasal 70

(1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud
pada Pasal 50 huruf i seluas 27.445,1 hektar, meliputi:
a. Kawasan permukiman perkotaan; dan
b. Kawasan permukiman perdesaan.
(2) Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a diimbangi dengan tersedianya pusat
pelayanan yang terkonsentrasi di sekitar Perkotaan
Jombang, Perkotaan Ploso, Perkotaan Mojoagung,
Perkotaan Mojowarno, dan Perkotaan Bandarkedungmulyo.
(3) Pemanfaatan kawasan permukiman perkotaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. Perumahan real estate; dan
b. Perumahan individu.
(4) Kawasan permukiman perdesaan sebagaimana di maksud
pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
a. Kawasan permukiman perdesaan kegiatan pertanian
yang menyebar pada desa-desa di wilayah Kecamatan
Ngoro, Kecamatan Mojowarno, Kecamatan Bareng,
Kecamatan Wonosalam, Kecamatan Mojoagung,
Kecamatan Sumobito dan Kecamatan Diwek;
b. Kawasan permukiman perdesaan industri yang akan
dikembangkan menjadi kawasan industri berbasis
pertanian, meliputi: kawasan perdesaan Kecamatan
Mojowarno, Kecamatan Wonosalam dan Kecamatan
Megaluh.
(5) Pengelolaan kawasan permukiman dilaksanakan dengan
ketentuan:
a. Secara umum kawasan permukiman perkotaan dan
perdesaan harus dijadikan sebagai tempat hunian yang
aman, nyaman dan produktif, serta didukung oleh sarana
dan prasarana permukiman;
b. Setiap kawasan permukiman harus dilengkapi dengan
sarana dan prasarana permukiman sesuai hierarki dan
tingkat pelayanan masing-masing;
c. Permukiman perdesaan sebagai hunian berbasis agraris,
dikembangkan dengan memanfaatkan lahan pertanian,
halaman rumah, dan lahan kurang produktif sebagai
basis kegiatan usaha;
d. Permukiman perdesaan yang berlokasi di pegunungan
dikembangkan dengan berbasis perkebunan dan
hortikultura, disertai pengolahan hasil;
e. Permukiman perdesaan yang berlokasi di dataran
rendah, basis pengembangannya adalah pertanian
tanaman pangan dan perikanan darat, serta pengolahan
hasil pertanian;
f. Permukiman perkotaan diarahkan pada penyediaan
hunian yang layak dan dilayani oleh sarana dan
prasarana permukiman yang memadai;
g. Pada Perkotaan Jombang penyediaan permukiman
selain disediakan oleh pengembang dan masyarakat,
juga diarahkan perbaikan kualitas permukiman dan
pengembangan perumahan secara vertikal;
h. Pembentukan klaster-klaster permukiman untuk
menghindari penumpukan dan penyatuan antar kawasan
permukiman yang dilengkapi dengan ruang terbuka hijau;
i. Pengembangan permukiman perkotaan kecil dilakukan
melalui pembentukan pusat pelayanan kecamatan;
j. Pengembangan permukiman kawasan khusus seperti
permukiman pada kawasan pariwisata di Kecamatan
Wonosalam, permukiman kawasan industri di Kecamatan
Ploso, dilakukan dengan tetap memegang kaidah
lingkungan hidup dan berkesesuaian dengan rencana
tata ruang.


Pasal 71

(1) Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 50 huruf j seluas 73,60 hektar
meliputi Perkotaan Jombang, Perkotaan Perak, Perkotaan
Bandarkedungmulyo, Perkotaan Mojowarno, Perkotaan
Ngoro, Perkotaan Mojoagung dan Perkotaan Peterongan.
Pengembangan kegiatan agribis di Kecamatan Mojoagung,
dan pengembangan kegiatan perdagangan modern terdapat
di Kecamatan Jombang.
(2) Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa memiliki fungsi:
a. Memfasilitasi kegiatan transaksi perdagangan dan jasa
antar masyarakat yang membutuhkan (sisi permintaan)
dan masyarakat yang menjual jasa (sisi penawaran);
b. Menyerap tenaga kerja di pusat kegiatan dan
memberikan kontribusi yang dominan terhadap PDRB.

Pasal 72


(1) Kawasan khusus pengembangan sektor informal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf k, meliputi:
a. Sektor perdagangan;
b. Sub sektor jasa perbengkelan; dan
c. Sub sektor jasa produk kerajinan.
(2) Penetapan lokasi pengembangan sektor informal dilaksanakan
dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Kegiatan perdagangan berupa pedagang kaki lima yang
menjual makanan dan pusat oleh-oleh dikembangkan di
kawasan-kawasan wisata, alun–alun Kabupaten
Jombang, Stadion Merdeka, Kawasan Perkotaan Perak,
Kawasan Perkotaan Wonosalam, sekitar intercange tol
(Bandarkedungmulyo dan Tembelang), kawasan
agropolitan Mojowarno, kawasan ekonomi terpadu
Mojoagung, kawasan cepat tumbuh Ploso;
b. Perbengkelan pada jalan kolektor dan jalan lokal baik
yang menghubungkan ke Ploso dan ke arah Ngoro;
c. Jasa produk kerajinan dikembangkan di lokasi wisata,
khususnya di wisata belanja sepanjang jalan Desa
Mojosongo Kecamatan Jombang dan sepanjang jalan
Kecamatan Perak dan Bandarkedungmulyo serta pusat
kerajinan di Kecamatan Mojoagung, Kecamatan
Jogoroto, Kecamatan Gudo, Kecamatan Jombang dan
Kecamatan Megaluh.

BAB VI
PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS
Pasal 73

(1) Kawasan strategis di Kabupaten Jombang terdiri dari:
a. Kawasan yang ditetapkan oleh Provinsi sebagai kawasan
strategis provinsi yang meliputi Kawasan Tertinggal
Kabupaten Jombang, Kawasan Taman Hutan Raya
R. Soerjo dan Kawasan Cagar Budaya Mojopahit Park;
b. Kawasan strategis kabupaten meliputi :
1. Kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan
pertumbuhan ekonomi;
2. Kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan
sosial budaya;
3. Kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan
fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
(2) Kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan
pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b angka 1 ditetapkan dengan kriteria:
a. Memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh;
b. Memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan
pertumbuhan ekonomi;
c. Memiliki potensi ekspor;
d. Didukung oleh jaringan prasarana dan fasilitas penunjang
kegiatan ekonomi;
e. Memiliki kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi
tinggi;
f. Berfungsi untuk mempertahankan tingkat produksi
pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan;
g. Berfungsi untuk mempertahankan tingkat produksi
sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan
energi nasional; serta
h. Ditetapkan untuk mempercepat pertumbuhan kawasan
tertinggal.
(3) Kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan sosial
budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka
2 ditetapkan dengan kriteria:
a. Merupakan tempat pelestarian dan pengembangan adat
istiadat atau budaya;
b. Merupakan prioritas peningkatan kualitas sosial dan
budaya;
c. Merupakan aset nasional atau internasional yang harus
dilindungi dan dilestarikan;
d. Merupakan tempat perlindungan peninggalan budaya;
e. Memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman
budaya; dan
f. Memiliki potensi kerawanan terhadap konflik sosial.
(4) Kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan fungsi
dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b angka 3 ditetapkan dengan kriteria:
a. Merupakan tempat perlindungan keanekaragaman
hayati;
b. Merupakan aset nasional berupa kawasan lindung yang
ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan/atau
fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah
yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan;
c. Memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air
yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian
negara;
d. Memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim
makro;
e. Menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan
hidup;
f. Rawan bencana alam nasional; dan
g. Sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan
mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan
kehidupan.


Pasal 74

(1) Penetapan kawasan strategis wilayah dari sudut
kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 73 ayat (1) huruf b angka 1 merupakan
kawasan strategis cepat tumbuh dan kawasan potensial
berkembang yang meliputi:
a. Kawasan Strategis Ekonomi Mojowarno;
b. Kawasan Ekonomi Mojoagung;
c. Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Bandarkedungmulyo
dan Perak;
d. Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Tembelang; dan
e. Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Ploso.
(2) Kawasan Strategis Ekonomi Mojowarno sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikelola dengan ketentuan:
a. Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi Mojowarno
meliputi SKPP I terdiri dari Kecamatan Bareng,
Kecamatan Ngoro, Kecamatan Wonosalam dan
Kecamatan Mojowarno;
b. Berfungsi sebagai pusat agribisnis wilayah Kabupaten
Jombang, mencakup sektor pertanian, perkebunan,
peternakan dan agrowisata;
c. Didukung dengan pengembangan fasilitas pergudangan,
perbankan, pusat penelitian dan pelatihan
pengembangan sumberdaya alam, khususnya di sektor
agrobisnis dan pasar agribisnis.
(3) Kawasan Strategis Ekonomi Mojoagung sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikelola dengan ketentuan:
a. Sebagai pusat kegiatan perdagangan umum dan
transportasi skala Kabupaten;
b. Berfungsi sebagai pusat koleksi dan distribusi hasil
produksi dari semua sektor dari dalam dan luar wilayah
kabupaten;
c. Pengembangan fasilitas pendukung berupa pasar induk,
sub terminal agribisnis, terminal cargo, pergudangan,
frontage road, green belt dan kawasan rest area.
(4) Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Bandarkedungmulyo dan
Perak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dikelola
dengan ketentuan:
a. Sebagai pusat pengembangan industri manufaktur yang
non-polutif;
b. Secara simultan direncanakan memberikan kontribusi
terhadap:
1. Pengembangan perekonomian kabupaten melalui
penyerapan tenaga kerja lokal;
2. Diversifikasi kegiatan yang mendorong berkembangnya
potensi lokal; dan
3. Dampak berganda terhadap kegiatan di sektor
perdagangan dan transportasi.
c. Untuk keseimbangan pemanfaatan ruang terbuka hijau
dengan ruang terbangun, maka dalam kawasan industri
yang direncanakan, harus disediakan ruang terbuka hijau
dengan luas minimal sebesar 20% (dua puluh persen)
dari luas kawasan industri;
(5) Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Tembelang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d, dikelola dengan ketentuan:
a. Sebagai pintu masuk Perkotaan Jombang merupakan
pusat koleksi dan distribusi barang dagangan;
b. Perkotaan Tembelang dikembangkan sebagai salah satu
pusat perkembangan wilayah kabupaten dengan fungsi
utama sebagai pusat kegiatan perumahan, perdagangan
dan pemerintahan.
(6) Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Ploso sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e, dikelola dengan ketentuan:
a. Dikembangkan sebagai kawasan strategis cepat tumbuh
industri besar;
b. Arahan pengembangan dilengkapi dengan pergudangan,
permukiman industri, green belt dan ruang publik, pusat
pengolahan limbah industri, frontage road dan kegiatan
perdagangan.


Pasal 75

(1) Penetapan kawasan strategis wilayah dari sudut
kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 73 ayat (1) huruf b angka 2 meliputi:
a. Kawasan tertinggal;
b. Kawasan cagar budaya Mojopahit Park; dan
c. Kawasan pondok pesantren.
(2) Kawasan tertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a adalah suatu kawasan yang tidak mampu
memelihara dirinya sendiri sesuai dengan standar taraf
hidup yang disebabkan oleh kemiskinan secara struktural
dan natural.
(3) Penetapan kawasan tertinggal sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a ditentukan melalui perhitungan tingkat
kemiskinan relatif antar kecamatan dengan kriteria :
a. Kawasan yang tidak mempunyai akses yang cukup
kepada pusat-pusat pertumbuhan (terpencil);
b. Kawasan yang mempunyai tradisi yang kuat terhadap
lingkungan sosialnya (adat istiadat);
c. Kawasan dengan penguasaan teknologi yang sangat
tradisional (terbelakang);
d. Kawasan dengan kondisi pelayanan masyarakat yang
masih terbatas; serta
e. Kawasan tertentu dengan ketersediaan mutu
permukiman dan prasarana wilayah yang masih rendah.
(4) Kawasan tertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a meliputi wilayah perdesaan yang berada di wilayah
administrasi Kecamatan Ngoro, Kecamatan Mojowarno,
Kecamatan Bareng, Kecamatan Sumobito, Kecamatan
Megaluh, Kecamatan Kudu, Kecamatan Ngusikan,
Kecamatan Ploso, Kecamatan Kabuh dan Kecamatan
Plandaan.
(5) Rencana penanganan kawasan tertinggal, diarahkan pada:
a. Pemenuhan standar fasilitas-fasilitas pelayanan;
b. Pemenuhan kebutuhan dasar sarana prasarana
permukiman sebesar 50% (lima puluh persen) yang
meliputi: air bersih, peningkatan aksesibilitas, dan
sanitasi;
c. Desa-desa dengan tingkat kemiskinan di atas
40% (empat puluh persen) dan kecamatan dengan
tingkat kemiskinan di atas 30% (tiga puluh persen).
(6) Kawasan cagar budaya Mojopahit Park sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi Kecamatan
Sumobito, Kecamatan Mojoagung, dan Kecamatan
Mojowarno.
(7) Arahan pengembangan kawasan Mojopahit Park
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. Pembukaan dan peningkatan akses dan koneksitas
regional Jombang - Trowulan yang merupakan rute
wisata antara Situs Trowulan Mojopahit Park - Agropolitan
Mojowarno - Wisata buah Wonosalam - Wisata minat
khusus dan religi Diwek dan Gudo - Wisata kerajinan dan
wisata belanja Perak;
b. Pelestarian cagar budaya yang merupakan peninggalan
situs Kerajaan Majapahit di Kecamatan Somobito,
Kecamatan Mojowarno dan Kecamatan Mojoagung.
(8) Kawasan pondok pesantren sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c, meliputi:
a. Darul Ulum di Kecamatan Peterongan;
b. Bahrul Ulum di Kecamatan Jombang;
c. Mambaul Ma’arif di Kecamatan Jombang;
d. Tebuireng Kecamatan Diwek; dan
e. Siddiqiyah di Kecamatan Ploso.
(9) Kawasan pondok pesantren sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c ditetapkan sebagai kawasan strategis
budaya dengan keunggulan di bidang keagamaan,
pendidikan dan pengembangan ekonomi.


Pasal 76

(1) Penetapan kawasan strategis wilayah dari sudut
kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf b
angka 3 meliputi:
a. Sepanjang Aliran Sungai Brantas;
b. Sepanjang aliran yang sungai dan kanal atau avoor di
wilayah kabupaten;
c. Kawasan Taman Hutan Raya R. Soerjo.
(2) Sungai Brantas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a adalah wilayah yang ditetapkan sebagai Sungai Strategis
Nasional meliputi:
a. Daratan sepanjang tepian sungai bertanggul dengan
lebar paling sedikit 5 (lima) meter dari kaki tanggul
sebelah luar sungai atau kanal atau apur;
b. Daratan sepanjang tepian sungai besar tidak bertanggul
di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit
100 (seratus) meter dari tepi sungai.
(3) Pemanfaatan sempadan Sungai Brantas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. Pengelolaan zona pemanfaatan DAS Brantas pada
daerah sepanjang aliran sungai;
b. Pengembangan penyediaan air bersih perkotaan;
c. Pengembangan wisata air;
d. Bantaran Sungai Brantas harus bebas dari bangunan
kecuali untuk bangunan inspeksi.
(4) Arahan kegiatan daerah sepanjang aliran sungai dan kanal
atau avoor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
meliputi :
a. Pengembangan irigasi;
b. Pembangunan sarana dan prasarana pengembangan
sumberdaya air (pengendalian banjir, pengendalian
sedimen, pencegahan pencemaran, peningkatan kualitas
air baku);
c. Melarang alih fungsi lindung yang menyebabkan
kerusakan kualitas air sungai;
d. Melarang penggunaan lahan secara langsung untuk
bangunan sepanjang sempadan sungai yang tidak
memiliki kaitan dengan pelestarian atau pengelolaan
sungai;
e. Sungai yang melintasi kawasan permukiman ataupun
kawasan perdesaan dan perkotaan dilakukan re-orientasi
pembangunan dengan menjadikan sungai sebagai
bagian dari latar depan; serta
f. Sempadan sungai yang areanya masih luas dapat
digunakan untuk pariwisata melalui penataan kawasan
tepian sungai.
(5) Kawasan Taman Hutan Raya R. Soerjo sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah bagian dari kawasan
strategis nasional seluas 2.864,7 hektar yang terdapat di
Kecamatan Wonosalam
(6) Arahan pengelolaan Taman Hutan Raya R.Soerjo
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
a. Mengembalikan fungsi lindung terutama pada kawasan
dengan kelerengan 40 % (empat puluh persen);
b. Pengelolaan hutan bersama masyarakat dengan tujuan
memberikan pemahaman tentang pentingnya hutan
selain mempunyai fungsi ekologis juga memiliki nilai
ekonomis;
c. Memperbanyak reboisasi dengan melakukan penanaman
pohon produktif yang dapat digunakan sebagai
perlindungan disamping diambil hasilnya;
d. Membuka jalur wisata jelajah/pendakian untuk
menanamkan rasa memiliki terhadap alam.

BAB VII
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 77


(1) Arahan pemanfaatan ruang wilayah meliputi:
a. Perumusan kebijakan strategis operasionalisasi rencana
tata ruang wilayah Kabupaten dan rencana tata ruang
kawasan strategis;
b. Perumusan program sektoral dalam rangka perwujudan
struktur ruang dan pola ruang wilayah dan kawasan
strategis; dan
c. Pelaksanaan pembangunan sesuai dengan program
pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten dan kawasan
strategis.
(2) Perumusan kebijakan strategis operasionalisasi rencana tata
ruang wilayah dan rencana tata ruang kawasan strategis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan
oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD).
(3) BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan
organisasi yang diberi wewenang untuk merencanakan dan
mengendalikan pemanfaatan ruang.
(4) Pembentukan BKPRD ditetapkan lebih lanjut dengan
Keputusan Bupati.


Pasal 78

(1) Perumusan program sektoral dalam rangka perwujudan
struktur ruang dan pola ruang wilayah dan kawasan strategis
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf b
merupakan prioritas pelaksanaan pembangunan yang
disusun berdasarkan atas kemampuan pembiayaan dan
sesuai arahan umum pembangunan daerah.
(2) Prioritas pelaksanaan pembangunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disusun dalam indikasi program
yang terdiri atas:
a. Usulan program utama;
b. Lokasi;
c. Besaran Program;
d. Sumber pembiayaan; dan
e. Instansi pelaksana.

BAB VIII
ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 79


Arahan pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas:
a. Ketentuan umum peraturan zonasi;
b. Ketentuan umum perizinan;
c. Ketentuan umum insentif dan disinsentif; dan
d. Arahan sanksi.
Bagian Kesatu
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
Pasal 80
(1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 79 huruf a berfungsi sebagai:
a. Landasan bagi penyusunan peraturan zonasi pada
tingkatan operasional pengendalian pemanfaatan ruang;
b. Dasar pemberian izin pemanfaatan ruang;
c. Salah satu pertimbangan dalam pengawasan
pemanfaatan ruang.
(2) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi indikasi arahan peraturan zonasi untuk
struktur ruang dan pola ruang yang terdiri atas:
a. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkotaan;
b. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perdesaan;
c. Ketentuan umum peraturan zonasi pada zona jaringan
prasarana wilayah;
d. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan
lindung dan budidaya;
e. Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan
strategis kabupaten; dan
f. Ketentuan umum peraturan pada zona pengendalian
ketat.


Paragraf Kesatu
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk
Kawasan Perkotaan
Pasal 81

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkotaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) huruf a
meliputi :
a. Setiap rencana kawasan terbangun dengan fungsi-fungsi
perumahan, perdagangan-jasa, industri, dan berbagai
peruntukan lainnya, harus ditetapkan besaran dan/atau
luasan ruang setiap zona dan fungsi utama zona tersebut
dan dirinci atas amplop ruang (koefisien dasar hijau,
koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan dan
garis sempadan bangunan), penyediaan sarana dan
parsarana, serta ketentuan lain yang dibutuhkan untuk
mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif dan
berkanjutan;
b. Dalam pengembangan kawasan perdagangan yang telah
ditetapkan dalam RDTR, diatur jarak minimal antara
lokasi perdagangan tradisonal dan modern minimal
3 (tiga) km guna menjaga pertumbuhan perekonomian
masyarakat kalangan menengah ke bawah;
c. Dalam menyusun amplop bangunan di setiap zona di
kawasan perkotaan diupayakan untuk mengefisienkan
perubahan fungsi ruang untuk kawasan terbangun
melalui arahan bangunan vertikal sesuai kondisi masingmasing
ibukota kecamatan dengan tetap menjaga
harmonisasi intensitas ruang yang ada;
d. Pada setiap lingkungan permukiman yang dikembangkan
harus disediakan sarana dan prasarana lingkungan yang
memadai sesuai kebutuhan masing-masing;
e. Pada setiap pusat-pusat kegiatan masyarakat
diupayakan untuk dialokasikan kawasan khusus
pengembangan sektor informal;
f. Pada lahan pertanian yang telah ditetapkan sebagai
lahan pertanian berkelanjutan di kawasan perkotaan
harus tetap dilindungi dan tidak diperbolehkan dilakukan
alih fungsi;
g. Penyediaan RTH minimal 30% (tiga puluh persen),
dengan ketentuan 20% (dua puluh persen) berupa ruang
terbuka hijau publik dan 10% (sepuluh persen) berupa
hutan terbuka hijau privat;
h. Kawasan yang telah ditetapkan sebagai bagian dari RTH
di kawasan perkotaan harus tetap dilindungi sesuai
dengan fungsi RTH masing-masing, dan tidak
diperbolehkan dilakukan alih fungsi;
i. Pada setiap kawasan terbangun untuk berbagai fungsi
terutama permukiman padat harus disediakan ruang
evakuasi bencana sesuai dengan kemungkinan
timbulnya bencana yang dapat muncul;
j. Pada setiap kawasan terbangun yang digunakan untuk
kepentingan publik harus disediakan ruang untuk pejalan
kaki dengan tidak mengganggu fungsi jalan;
k. Pada kawasan lindung yang ada di perkotaan baik
kawasan lindung berupa ruang terbuka, diarahkan untuk
tidak dilakukan alih fungsi lindung tetapi dapat digunakan
untuk kepentingan lain selama masih menunjang fungsi
lindung seperti wisata alam, jogging track tepi sungai
yang ditata secara menarik.
l. Pada kawasan lindung berupa bangunan, harus tetap
dilakukan upaya konservasi, dan dapat dilakukan nilai
tambah dengan melakukan revitalisasi, rehabilitasi dan
sebagainya.
(2) Unsur-unsur pengendalian kawasan perkotaan, meliputi:
a. Kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan terbuka hijau
tetapi bukan sebagai bagian dari RTH di kawasan
perkotaan pada dasarnya dapat dilakukan alih fungsi
untuk kawasan terbangun dengan catatan komposisi atau
perbandingan antara kawasan terbangun dan ruang
terbuka hijau tidak berubah sesuai RDTR kawasan
perkotaan masing-masing;
b. Perubahan fungsi lahan dapat dilakukan secara terbatas,
yakni pada zona yang tidak termasuk dalam klasifikasi
intensitas tinggi dengan tetap menjaga fungsi utama
zona;
c. Dalam pengaturan kembali zona tidak diperbolehkan
dilakukan perubahan secara keseluruhan fungsi
dasarnya;
d. Penambahan fungsi tertentu pada suatu zona tidak
diperbolehkan dilakukan untuk fungsi yang bertentangan,
seperti permukiman digabung dengan industri polutan;
e. Pembangunan di luar area yang telah ditetapkan
terutama memanfaatkan sebagian dari rumija atau
ruwasja, termasuk melebihi ketinggian bangunan seperti
yang telah ditetapkan, tidak diperbolehkan kecuali diikuti
ketentuan khusus sesuai dengan kaidah desain kawasan,
seperti pemunduran bangunan, atau kompensasi tertentu
yang disepakati oleh stakeholder terkait;
f. Pada kawasan yang telah ditetapkan batas ketinggian
untuk alat komunikasi dan jaringan pengaman SUTT
tidak diperbolehkan melakukan kegiatan pembangunan
dalam radius tersebut.


Paragraf Kedua
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
Kawasan Perdesaan
Pasal 82

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perdesaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) huruf b
disusun untuk setiap zona kawasan perdesaan dan hanya
berlaku pada setiap zona peruntukan sesuai kawasan
perdesaan masing-masing kecamatan, dengan arahan
meliputi:
a. Pengendalian kegiatan pembangunan kawasan
perdesaan dengan fungsi pertanian dan lindung
dilakukan melalui penetapan struktur konservasi lahan
yang terintegrasi dengan pengelolaan kawasan lindung
dan budidaya;
b. Pada rencana kawasan terbangun dengan fungsi
perumahan, perdagangan-jasa, industri, dan berbagai
peruntukan lainnya di perdesaan dapat dilakukan
penambahan fungsi yang masih saling berkesesuaian,
dengan memperhatikan besaran dan/atau luasan ruang
setiap zona dan fungsi utama zona tersebut;
c. Pada kawasan tidak terbangun atau ruang terbuka untuk
pertanian yang produktif harus dilakukan pengamanan,
khususnya agar tidak dialihfungsikan pada peruntukan
non pertanian;
d. Setiap kawasan perdesaan harus mengefisienkan ruang
yang berfungsi untuk pertanian;
e. Perubahan fungsi ruang untuk kawasan terbangun hanya
dilakukan secara infiltratif pada permukiman yang ada
dan harus menggunakan lahan yang kurang produktif;
f. Pengembangan permukiman perdesaan harus
menyediakan sarana dan prasarana lingkungan
permukiman yang memadai sesuai kebutuhan masingmasing
yang bersinergi dengan pengembangan sistem
perkotaan.
(2) Unsur-unsur pengendalian kawasan perdesaan, meliputi:
a. Pada lahan pertanian yang telah ditetapkan sebagai
lahan pangan berkelanjutan di kawasan perdesaan harus
tetap dilindungi dan tidak diperbolehkan dilakukan alih
fungsi;
b. Kawasan yang telah ditetapkan sebagai bagian dari RTH
di kawasan perdesaan harus tetap dilindungi sesuai
dengan fungsi RTH masing-masing dan tidak
diperbolehkan dilakukan alih fungsi;
c. Pada kawasan lindung yang ada di perdesaan diarahkan
untuk tidak dilakukan alih fungsi lindung tetapi dapat
ditambahkan kegiatan lain selama masih menunjang
fungsi lindung seperti wisata alam, penelitian, kegiatan
pecinta alam dan yang sejenis.
d. Pada kawasan lindung berupa bangunan harus tetap
dilakukan upaya konservasi baik berupa situs bangunan
peninggalan, bangunan/monumen perjuangan rakyat,
dan sebagainya;
e. Perubahan atau penambahan fungsi ruang tertentu pada
kawasan terbangun di perdesaan dapat dilakukan
sepanjang saling menunjang atau setidaknya tidak
menimbulkan efek negatif bagi zona yang telah
ditetapkan;
f. Kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan terbuka hijau
produktif di perdesaan dapat dilakukan alih fungsi untuk
kawasan terbangun secara terbatas dan hanya dilakukan
pada lahan yang produktivitasnya kurang tinggi dengan
catatan komposisi atau perbandingan antara kawasan
terbangun dan ruang terbuka hijau tidak berubah sesuai
kawasan perdesaan masing-masing;
g. Dalam pengaturan zona tidak diperbolehkan dilakukan
perubahan secara keseluruhan fungsi dasarnya sesuai
kawasan perdesaan masing-masing;
h. Penambahan fungsi tertentu pada suatu zona tidak
diperbolehkan dilakukan untuk fungsi yang bertentangan;
i. Pada kawasan terbangun di perdesaan yang lokasinya
terpencar dalam jumlah kecil tidak diperbolehkan
melakukan kegiatan pembangunan dengan intensitas
tinggi yang tidak serasi dengan kawasan sekitarnya;
j. Pada kawasan perdesaan khususnya desa tertinggal
dapat dilakukan peningkatan produktivitas dan
pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan nilai
ekonomis lahan;
k. Pemanfaatan sumberdaya alam di perdesaan dapat
dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan
berkelanjutan;
l. Adanya komitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan
perdesaan pada kawasan-kawasan yang secara alami
harus diselamatkan (kawasan lindung) yaitu kawasan
yang secara alami rentan terhadap bencana alam seperti
banjir dan erosi; dan
m. Pada kawasan yang telah ditetapkan batas ketinggian
untuk alat komunikasi dan jaringan pengaman SUTT
tidak diperbolehkan melakukan kegiatan pembangunan
dalam radius tersebut.


Paragraf Ketiga
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Pada
Zona Jaringan Prasarana Wilayah
Pasal 83

Ketentuan umum peraturan zonasi pada zona prasarana wilayah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) huruf c terdiri
atas:
a. Ketentuan umum peraturan zonasi pada zona jaringan
prasarana transportasi;
b. Ketentuan umum peraturan zonasi pada zona jaringan
prasarana energi;
c. Ketentuan umum peraturan zonasi pada zona jaringan
prasarana telekomunikasi;
d. Ketentuan umum peraturan zonasi pada zona jaringan
prasarana sumberdaya air; dan
e. Ketentuan umum peraturan zonasi pada zona prasarana
pengelolaan lingkungan.


Pasal 84

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi pada zona jaringan
prasarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
83 huruf a meliputi ketentuan umum peraturan zonasi pada
jalan bebas hambatan, jalan raya dan jalur kereta api.
(2) Ketentuan umum peraturan zonasi jalan bebas hambatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan
kebijakan sebagai berikut:
a. Sempadan jalan diarahkan sebagai RTH jalur;
b. Mempertahankan kawasan pertanian di sepanjang jalan
bebas hambatan;
c. Alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sisi jalan
bebas hambatan tidak diperbolehkan sebagai lahan
terbangun;
d. Pengembangan kawasan budidaya di sekitar jalan bebas
hambatan dan/atau jalan tol harus dilengkapi dengan
frontage road sebagai jalur sirkulasi lokal yang terhubung
dengan pintu bebas hambatan;
e. Pengembangan kawasan di sepanjang jalan bebas
hambatan harus sesuai dengan rencana pengembangan
yang tertuang dalam dokumen RTRW.
(3) Ketentuan umum peraturan zonasi jalan raya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Peruntukan ruang di sepanjang sisi jalan perkotaan
dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi harus
dibatasi;
b. Alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi
jalan perkotaan tidak diperbolehkan sebagai lahan
terbangun dan harus sesuai dengan penetapan garis
sempadan bangunan di sisi jalan perkotaan yang
memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan;
c. Ruang pengawasan jalan merupakan ruang tertentu di
luar ruang milik jalan, yang penggunaannya berada di
bawah pengawasan penyelenggara jalan, dan
diperuntukkan bagi pandangan bebas pengemudi dan
pengamanan konstruksi jalan serta manfaat jalan;
d. Pembangunan jaringan jalan harus sesuai dengan
persyaratan teknis jalan yang meliputi kecepatan
rencana, lebar badan jalan, kapasitas, jalan masuk,
persimpangan sebidang, bangunan pelengkap,
perlengkapan jalan, penggunaan jalan sesuai dengan
fungsinya, dan tidak terputus serta memenuhi ketentuan
standar teknis keamanan, keselamatan, dan lingkungan;
e. Menjamin tersedianya ruang terbuka hijau berupa jalur
hijau di sempadan atau median jaringan jalan;
f. Jaringan jalan harus dilengkapi dengan bangunan
pelengkap yang disesuaikan dengan fungsi jalan;
g. Guna peningkatan hubungan interaksi antar wilayah
perkotaan maupun perdesaan, dapat dibangun jembatan
penyeberangan;
h. Guna peningkatan pemanfaatan jaringan jalan dapat
dilakukan pelebaran dan rehabilitasi jalan;
i. Dalam hal ruang manfaat jalan dan/atau ruang milik jalan
bersilangan, berpotongan, berhimpit, melintas, atau di
bawah bangunan utilitas, maka dengan persyaratan
teknis dan pengaturan pelaksanaannya dapat dilakukan
pembangunan sarana yang ditetapkan bersama oleh
penyelenggara jalan dan pemilik bangunan utilitas yang
bersangkutan, dengan mengutamakan kepentingan
umum;
j. Dalam hal ruang milik jalan diperbolehkan untuk
prasarana moda transportasi lain dapat diadakan
prasarana moda transportasi dengan persyaratan teknis
dan pengaturan pelaksanaannya yang ditetapkan
bersama oleh penyelenggara jalan dan instansi yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
prasarana moda transportasi yang bersangkutan dengan
mengutamakan kepentingan umum;
- 87 -
k. Guna peningkatan integrasi perpindahan antar moda baik
angkutan yang melayani perkotaan maupun angkutan
yang melayani perdesaan dan angkutan yang melayani
hingga perbatasan dapat dilakukan penambahan jumlah
armada rute.
(4) Ketentuan umum peraturan zonasi kereta api sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) yang melintasi wilayah meliputi:
a. Alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi
rel kereta api tidak diperbolehkan dimanfaatkan sebagai
lahan terbangun sesuai penetapan garis sempadan
bangunan;
b. Pengembangan transportasi kereta api harus
menyediakan sarana dan prasarana perkeretaapian yang
berpedoman kepada rencana induk perkeretaapian dan
rencana teknis perkeretaapian;
c. Peruntukan ruang di sepanjang sisi rel perkeretaapian
dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi tidak
dilarang dengan syarat pengembangan ruangnya
dibatasi;
d. Rel kereta api harus dilengkapi dengan bangunan
pelengkap yang disesuaikan dengan fungsi
perkeretaapian yang bersangkutan.
e. Perlengkapan perkeretaapian berkaitan langsung dan
tidak langsung dengan pengguna jalan yang berpotongan
dengan rel perkeretaapian;
f. Untuk keselamatan perjalanan kereta api dan pemakai
jalan perlintasan sebidang yang tidak mempunyai izin
harus ditutup;
g. Tidak diperbolehkan membangun gedung, membuat
tembok, pagar, tanggul, bangunan lainnya, menanam
jenis pohon yang tinggi atau menempatkan barang pada
jalur kereta api yang dapat mengganggu pandangan
bebas dan membahayakan keselamatan perjalanan
kereta api;
h. Batas ruang milik jalur kereta api merupakan ruang di sisi
kiri dan kanan ruang manfaat jalur kereta api yang
lebarnya tidak boleh lebih kurang dari 6 (enam) meter;
i. Batas ruang pengawasan jalur kereta api merupakan
ruang di sisi kiri dan kanan ruang milik jalur kereta api
yang lebarnya tidak boleh lebih kurang dari 9 (sembilan)
meter; dan
j. Kegiatan usaha penunjang perkeretaapian diperbolehkan
meliputi aktivitas usaha untuk mendukung pengusahaan
perkeretaapian antara lain usaha pertokoan, restoran,
perkantoran dan perhotelan.


Pasal 85

Ketentuan umum peraturan zonasi pada zona jaringan prasarana
energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf b ditetapkan
sebagai berikut:
a. Peraturan zonasi untuk pembangkit tenaga listrik disusun
dengan memperhatikan pemanfaatan ruang di sekitar
pembangkit listrik dan harus memperhatikan jarak aman dari
kegiatan lain;
b. Peraturan zonasi untuk jaringan transmisi tenaga listrik
disusun dengan memperhatikan ketentuan pelarangan
pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. Jarak minimum saluran udara tegangan tinggi 66/150 KV
ditetapkan seluas 20 (dua puluh) meter dari tiang kiri dan
kanan dan/atau batas aman dari atas tiang transmisi ke bumi
adalah 450 (empat puluh lima derajat);
d. Untuk pembangunan sarana kelistrikan dapat memanfaatkan
lahan bukan milik umum yang bersetifikat dengan kewajiban
menyelesaikan ganti rugi atau kompensasi yang berhubungan
dengan tanah, bangunan, dan/atau tanaman;
e. Luas lahan sebanyak 90% (sembilan puluh persen) dari luas
SUTT harus dihijaukan;
f. Untuk penyesuaian dengan keadaan permukaan tanah jalan
dan sebagainya diperbolehkan diambil jarak tiang antara
30 (tiga puluh) meter s/d 45 (empat puluh lima) meter;
g. Jarak kawat pengantar (konduktor) terhadap unsur-unsur di
dalam lingkungan seperti bangunan, pohon, jarak tiang dan
lain-lain disesuaikan dengan peraturan PLN yang berlaku;
h. Diperbolehkan melakukan pengembangan energi baru dan
terbarukan seperti pengembangan energi mikrohidro bagi
pembangkit listrik oleh badan usaha dengan tetap
memperhatikan keseimbangan sumberdaya alam, kelestarian
lingkungan hidup.


Pasal 86

Ketentuan umum peraturan zonasi pada zona jaringan prasarana
telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf c
ditetapkan sebagai berikut:
a. Pembangunan sistem jaringan telekomunikasi dapat dilakukan
dengan tetap memperhatikan pemanfaatan ruang untuk
penempatan stasiun bumi dan menara pemancar
telekomunikasi yang memperhitungkan aspek keamanan dan
keselamatan aktivitas kawasan di sekitarnya;
b. Dalam rangka pembangunan, pengoperasian dan/atau
pemeliharaan jaringan telekomunikasi, penyelenggara
telekomunikasi diperbolehkan memanfaatkan atau melintasi
tanah, bangunan dan/atau sungai yang dimiliki atau dikuasai
Pemerintah;
c. Dalam penyelenggaraan telekomunikasi diperbolehkan
memanfaatkan atau melintasi tanah dan/atau bangunan milik
perseorangan untuk tujuan pembangunan, pengoperasian,
atau pemeliharaan jaringan telekomunikasi setelah terdapat
persetujuan dari pemiliknya;
d. Setiap penyelenggara jaringan telekomunikasi yang telah
memperoleh ijin/persetujuan wajib memasang rambu-rambu
(tanda-tanda) keberadaan jaringan telekomunikasi;
e. Untuk ketinggian tower telekomunikasi di atas 60 (enam puluh)
meter jarak tower dari bangunan terdekat ditetapkan sejauh
20 (dua puluh) meter;
f. Untuk ketinggian tower di bawah 60 (enam puluh) meter jarak
tower dari bangunan terdekat ditetapkan sejauh 10 (sepuluh)
meter;
g. Jangkauan pelayanan maksimal pada daerah layanan padat
dan/atau peak hour per antena BTS ditetapkan dengan batas
limit 3 (tiga) kilometer;
h. Jarak antar tower minimum antar provider/kelompok provider
yang tergabung dalam tower pemanfaatan bersama
diperbolehkan mendekati limit 6 (enam) kilometer;
i. Untuk penguatan spektrum layanan diperbolehkan
menggunakan antena transmiter yang dapat ditempatkan pada
mini tower, gedung tinggi dengan disamarkan dan
menyesuaikan karakteristik estetika kawasan; dan
j. Pengembangan sistem telekomunikasi dengan menggunakan
sistem satelit dapat dilakukan dengan pengalokasian secara
khusus bagi tiang pemancar dan lokasinya terletak jauh dari
permukiman;
k. Pada kawasan perkotaan yang direncanakan pengembangan
telematika perlu didata dan pembangunan tower untuk
jaringan telematika dibatasi.


Pasal 87

Ketentuan umum peraturan zonasi pada zona jaringan prasarana
sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf d
ditetapkan sebagai berikut:
a. Pemanfaatan ruang pada kawasan di sekitar wilayah sungai
dapat dilakukan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan
dan fungsi lindung kawasan dengan memperhatikan daerah
tangkapan hujan tidak mengurangi kuantitas dan kualitas air
pengendalian banjir dan lingkungan sungai serta mata air;
b. Pemanfaatan sumberdaya air untuk irigasi harus
memperhatikan kepentingan pengguna di bagian hulu, tengah,
dan hilir secara seimbang;
c. Guna mendukung keandalan air irigasi diperbolehkan
membangun waduk dan/atau waduk lapangan dengan tetap
mengendalikan kualitas air menyediakan jaringan drainase
yang sepadan dan memanfaatkan kembali air
pembuangan/drainase;
d. Bantaran sungai harus bebas dari bangunan kecuali untuk
bangunan inspeksi dengan memperhatikan aturan jarak untuk
sempadan sungai bertanggul dan tidak bertanggul;
e. Pemanfaatan mata air diperbolehkan dengan menjaga
kuantitas air dan kualitas air;
f. Dalam rangka pengendalian banjir diperbolehkan menentukan
zona atau pengaturan tata guna lahan untuk kawasan
terbangun dan tidak terbangun;
g. Diperbolehkan pengembangkan daerah wisata air di sekitar
lingkungan Sungai Brantas;
h. Lokasi industri yang berdekatan dengan daerah aliran sungai
dan dapat mencemari sungai tidak diperbolehkan.

Pasal 88

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi pada zona prasarana
pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 83 huruf e meliputi:
a. Sistem jaringan pematusan;
b. Sistem jaringan persampahan; dan
c. Sistem jaringan limbah industri dan domestik.
(2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan
pematusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
ditetapkan sebagai berikut :
a. Sistem jaringan drainase perkotaan mengharuskan
pengadaan saluran pembuangan air hujan dan saluran
pembuangan air limbah rumah tangga;
b. Pengadaan saluran pembuangan air hujan dapat
dilakukan dengan pembangunan saluran terbuka untuk
kawasan permukiman dan saluran tertutup untuk
kawasan perdagangan;
c. Pengembangan saluran drainase baru terutama pada
jalan arteri dan kolektor dapat dijadikan prioritas bagi
pengembangan sistem pematusan;
d. Guna perbaikan sistem pematusan yang sudah ada agar
pemanfaatannya lebih maksimal dapat dilakukan dengan
cara pengerukan; dan
e. Guna keperluan pengendalian banjir dapat ditetapkan
penentuan zona atau pengaturan tata guna lahan untuk
kawasan terbangun dan tidak terbangun.
(3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan
persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
ditetapkan sebagai berikut:
a. Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial,
kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum,
fasilitas sosial dan fasilitas lainnya diwajibkan
menyediakan fasilitas pemilahan sampah, sistem
pembuangan air hujan dan limbah;
b. Penentuan lokasi TPA terpadu diharuskan jauh dari
permukiman penduduk;
c. Lokasi pembuangan sampah harus memperhatikan
faktor-faktor seperti topografis, geologis, hidrologis, serta
metode pengelolaan sampah itu sendiri.
d. Di area sekitar TPA wajib dibudidayakan tanaman
pepohonan yang berfungsi sebagai sabuk hijau dan
upaya membatasi kawasan terbangun;
e. Perseorangan atau badan hukum diperbolehkan memiliki
area penimbunan sampah untuk penimbunan sampah
organik;
f. Dilarang mengoperasikan tempat pengolahan akhir
dengan metode open dumping serta mengimpor dan
mengekspor sampah;
g. Tidak Diperbolehkan adanya tempat pembuangan
sampah akhir (TPA) di dalam kawasan perkotaan;
h. Diperbolehkan pengembangan TPS secara terpusat pada
unit-unit lingkungan yang terdapat pada pusat-pusat
perkotaan dan pusat kegiatan; dan
i. Diperbolehkan pengembangan lokasi pengolahan
sampah dengan komposting.
(4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan
limbah industri dan domestik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c, ditetapkan sebagai berikut:
a. Peningkatan sarana sanitasi dapat dilakukan dengan
pembangunan pembuangan air limbah domestik yang
ditujukan bagi penduduk yang belum mempunyai sarana
dan tidak mampu dari segi pendapatan;
b. Diperbolehkan adanya pembangunan pengolahan limbah
hasil industri secara terpadu pada kawasan industri; dan
c. Diperbolehkan adanya pemasangan pipa pengolahan
limbah industri di kawasan industri besar dengan
memperhatikan kondisi lingkungan.

Paragraf Keempat
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk
Kawasan Lindung dan Budidaya
Pasal 89

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) huruf d
meliputi:
a. Peraturan zonasi untuk kawasan hutan lindung;
b. Peraturan zonasi untuk kawasan resapan air;
c. Peraturan zonasi untuk sempadan sungai dan waduk;
d. Peraturan zonasi untuk ruang terbuka hijau perkotaan;
e. Peraturan zonasi kawasan sekitar mata air;
f. Peraturan zonasi untuk taman hutan raya;
g. Peraturan zonasi untuk kawasan rawan longsor atau
erosi; dan
h. Peraturan zonasi untuk kawasan rawan banjir
(2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan
lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
disusun dengan memperhatikan :
a. Pelarangan seluruh kegiatan yang berpotensi
mengurangi luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi;
b. Pemanfaatan ruang kawasan untuk kegiatan budidaya
yang hanya diizinkan bagi penduduk asli dengan luasan
tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan di
bawah pengawasan ketat;
c. Pemanfaatan hutan lindung yang secara terbatas hanya
diperbolehkan pada pemanfaatan kawasan, pemanfaatan
jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan non-kayu;
d. Pemanfaatan ruang untuk kegiatan pendidikan dan
penelitian tanpa mengubah bentang alam;
e. Ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang yang
membahayakan keselamatan umum;
f. Pembatasan pemanfaatan ruang di sekitar kawasan yang
telah ditetapkan sebagai kawasan rawan bencana alam;
dan
g. Pembatasan pemanfaatan ruang yang menurunkan
kualitas fungsi lingkungan.
(3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan resapan
air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun
dengan memperhatikan:
a. Peruntukan ruang secara terbatas hanya untuk kegiatan
budidaya tidak terbangun yang memiliki kemampuan
tinggi dalam menahan limpasan air hujan;
b. Penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan
terbangun yang sudah ada;
c. Penerapan prinsip zero delta Q policy terhadap setiap
kegiatan budidaya terbangun yang diajukan izinnya.
(4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sempadan sungai
dan waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
disusun dengan memperhatikan:
a. Pemanfaatan ruang yang diperbolehkan untuk ruang
terbuka hijau. Termasuk dalam pemanfaatan untuk ruang
terbuka hijau adalah taman rekreasi;
b. Ketentuan pelarangan pendirian bangunan kecuali
bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan
air dan/atau pemanfaatan air. Bangunan yang
dimaksudkan untuk pengelolaan badan air antara lain
jalan inspeksi dan bangunan pengendali banjir.
Bangunan yang dimaksudkan untuk pemanfaatan air
antara lain water intake untuk produksi air bersih;
c. Pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang
fungsi taman rekreasi. Pendirian bangunan dibatasi pada
bangunan permanen;
d. Penetapan lebar sempadan yaitu selebar 50 (lima puluh)
meter, diukur dari titik pasang tertinggi ke arah darat;
e. Pencegahan kegiatan budidaya disepanjang sungai yang
dapat mengganggu kualitas air, kondisi fisik, dasar
sungai, serta aliran air;
f. Arahan kegiatan diperbolehkan pada daerah sepanjang
aliran sungai, antara lain : pengembangan irigasi,
pengembangan navigasi dan transportasi air,
pengembangan drainase dan pembangunan sarana dan
prasarana pengembangan sumberdaya air (pengendalian
banjir, pengendalian sedimen, pengembangan suplai air
bersih perkotaan, pencegahan pencemaran, peningkatan
kualitas air baku).
(5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk ruang terbuka hijau
perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
meliputi:
a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan rekreasi;
b. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk bangunan
penunjang kegiatan rekreasi dan fasilitas umum lainnya;
c. pelarangan pendirian bangunan permanen selain
bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b;
d. proporsi RTH pada wilayah perkotaan adalah sebesar
minimal 30% (tiga puluh persen) yang terdiri dari
20% (dua puluh persen) ruang terbuka hijau publik dan
10% (sepuluh persen) terdiri dari ruang terbuka hijau
privat;
e. Penentuan luas hutan kota dalam satu hamparan yang
kompak paling sedikit 0,25 (nol koma dua puluh lima)
hektar.
(6) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar mata air
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
a. Peruntukan ruang diperbolehkan untuk ruang terbuka
hijau;
b. Daratan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat
untuk mempertahankan fungsi mata air dan tidak
diperbolehkan peruntukan ruang bagi yang dapat
mengganggu fungsi mata air (terutama sebagai sumber
mata air).
c. Kawasan sempadan mata air ditetapkan dengan radius
200 (dua ratus) meter;
d. Pelarangan kegiatan yang dapat menimbulkan
pencemaran terhadap mata air;
e. Pengembangan potensi pariwisata diperbolehkan di
kawasan mata air.
(7) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk taman hutan raya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi :
a. Peruntukan ruang yang diperbolehkan untuk penelitian,
pendidikan dan wisata alam;
b. Ketentuan pelarangan kegiatan yang dapat merusak
taman hutan raya;
c. Pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk
menunjang kegiatan penelitihan, pendidikan dan wisata
alam;
d. Ketentuan pelarangan pendirian bangunan selain untuk
menunjang kegiatan penelitihan, pendidikan dan wisata
alam;
e. Penentuan batas-batas kawasan yang ditata pada
kawasan taman hutan raya;
f. Pembagian kawasan ke dalam blok-blok terdiri dari: blok
pemanfaatan, blok koleksi tanaman, blok perlindungan,
dan blok lainnya;
g. Pemberian izin membuka jalur wisata jelajah/pendakian;
h. Pengembalian fungsi lindung, terutama pada kawasan
dengan kelerengan > 40% (empat puluh persen) dengan
memperbanyak tanaman keras; dan
i. Larangan perburuan, penangkapan satwa dan
pengambilan kayu.
(8) Peraturan zonasi untuk kawasan rawan longsor atau erosi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g disusun
dengan memperhatikan:
a. Peruntukan ruang dengan mempertimbangkan
karakteristik, jenis dan ancaman bencana;
b. Penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman
penduduk;
c. Pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk
kepentingan pemantauan ancaman bencana dan
kepentingan umum;
d. Pemeliharaan vegetasi di bagian gunung yang memiliki
tingkat ketinggian lebih dari 2000 (dua ribu) meter di atas
permukaan air laut dan memiliki kelerengan lebih dari
30% (tiga puluh persen);
e. Pembangunan secara khusus bangunan pengendali erosi
sepanjang lereng gunung yang mudah tererosi;
f. Pengaturan kontur dan cara-cara pengolahan lahan; dan
g. Penanaman vegetasi seperti pepohonan untuk
mengendalikan kecepatan aliran air dan erosi tanah pada
sempadan sungai.
(9) Peraturan zonasi untuk kawasan rawan banjir sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf h disusun dengan
memperhatikan:
a. Pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan
karakteristik, jenis dan ancaman bencana;
b. Penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman
penduduk;
c. Pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk
kepentingan pemantauan ancaman bencana dan
kepentingan umum;
d. Penetapan batas dataran banjir;
e. Pemanfaatan dataran banjir bagi ruang terbuka hijau dan
pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah;
dan
f. Ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang bagi kegiatan
permukiman dan fasilitas umum penting lainnya.

Pasal 90

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) huruf d
meliputi:
a. Peraturan zonasi untuk kawasan hutan produksi dan
hutan rakyat;
b. Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian;
c. Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan
perkebunan;
d. Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perikanan;
e. Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan peternakan;
f. Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan
pertambangan;
g. Peraturan zonasi untuk kawasan industri;
h. Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pariwisata;
i. Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan
permukiman;
j. Peraturan zonasi untuk kawasan perdagangan dan jasa
(2) Peraturan zonasi untuk kawasan hutan produksi dan hutan
rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
meliputi:
a. Pembatasan pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga
kestabilan neraca sumberdaya kehutanan;
b. Pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk
menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan;
c. Pelarangan pendirian bangunan selain untuk kegiatan
hutan produksi;
d. Pemanfaatan hutan produksi yang diperbolehkan berupa
pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan,
pemanfaatan hasil hutan kayu dan non-kayu, serta
pemungutan hasil hutan kayu dan non-kayu;
e. Peruntukan ruang yang diperbolehkan dalam rangka
pemanfaatan jasa lingkungan yang meliputi pemanfaatan
air, wisata alam/rekreasi, olahraga tantangan dan
penyelamatan hutan dan lingkungan;
f. Peruntukan ruang yang mengizinkan pembagian blokblok
ke dalam petak-petak kerja dengan keharusan
memperhatikan pada luas kawasan, potensi hasil hutan
dan kesesuaian ekosistem;
g. Radius atau jarak yang diperbolehkan untuk melakukan
penebangan pohon di kawasan hutan produksi, yaitu:
1. lebih dari 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan
kiri kanan sungai di daerah rawa;
2. lebih dari 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi
sungai;
3. lebih dari 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi
anak sungai; dan
4. lebih dari 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang.
h. Tidak diperbolehkannya kegiatan pengusahaan hutan
serta perladangan ilegal; dan
i. Diperbolehkannya pengembangan agroforestry.
(3) Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b meliputi :
a. Peruntukan ruang untuk permukiman petani dengan
kepadatan rendah;
b. Ketentuan pelarangan alih fungsi lahan menjadi lahan
budidaya non-pertanian kecuali untuk pembangunan
sistem jaringan prasarana utama;
c. Sistem jaringan prasarana utama yang mencakup sistem
jaringan transportasi, sistem jaringan energi, sistem
jaringan telekomunikasi, dan sistem jaringan sumberdaya
air yang dibangun untuk kepentingan umum;
d. Pembukaan lahan baru untuk pertanian tanaman pangan,
sayuran, buah-buahan, dan tanaman hias dengan tidak
memanfaatkan kawasan lindung dan hutan kota;
e. Pemantapan konservasi kawasan pertanian
berkelanjutan berupa tanaman pangan untuk memenuhi
ketahanan pangan;
f. Pengendalian ketat pada konversi lahan pertanian
khususnya kawasan perkotaan;
g. Pembentukan kelembagaan produksi hasil pertanian dan
tanaman pangan; dan
h. Pengembangan dan pemeliharaan sistem irigasi.
(4) Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perkebunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a. Penyelenggaraan usaha perkebunan yang diperbolehkan
untuk usaha lahan perkebunan berupa hak milik, hak
guna usaha, hak guna bangunan, dan/atau hak pakai;
b. Larangan pemindahan hak atas tanah usaha perkebunan
yang mengakibatkan terjadinya satuan usaha yang
kurang dari luas minimum;
c. Keberaradaan lahan perkebunan besar swasta yang
terlantar yang tidak berupaya untuk melakukan perbaikan
usaha setelah dilakukan pembinaan, pemanfaatan
lahannya diperbolehkan dialihkan untuk kegiatan nonperkebunan;
d. Wilayah geografis yang menghasilkan produk
perkebunan yang bersifat spesifik lokasi yang dilindungi
kelestariannya dengan indikasi geografis;
e. Wilayah geografis yang sudah ditetapkan untuk dilindungi
kelestariannya dengan indikasi geografis yang dilarang
untuk dialihfungsikan;
f. Pelarangan terhadap pelaku usaha perkebunan yang
membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara
pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan
kerusakan fungsi lingkungan hidup;
g. Pengembangan perkebunan yang diperbolehkan dengan
pengembangan pemukiman perkebunan dalam
mendukung sentra-sentra produksi perkebunan.
(5) Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perikanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun
dengan memperhatikan:
a. Peruntukan ruang untuk permukiman petani dengan
kepadatan rendah;
b. Peruntukan ruang untuk kawasan pemisahan dan/atau
kawasan sabuk hijau;
c. Pemanfaatan sumberdaya perikanan agar tidak melebihi
potensi lestari;
d. Pelarangan pemanfaatan sumberdaya perikanan yang
melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran
dan/atau kerusakan sumberdaya ikan dan/atau
lingkungannya; dan
e. Upaya pengelolaan sumberdaya ikan yang mewajibkan
dilakukannya konservasi ekosistem, konservasi jenis
ikan, dan konservasi genetika ikan.
(6) Peraturan zonasi untuk kawasan peternakan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) huruf e meliputi :
a. Usaha-usaha peternakan yang diadakan dengan tidak
mengganggu ketenteraman masyarakat umum;
b. Jumlah dan jenis ternak yang boleh diternakkan di suatu
bidang tanah tertentu untuk disesuaikan dengan keadaan
dan keseimbangan tanah dengan jenis ternak yang
bersangkutan;
c. Zona-zona di mana suatu rumpun ternak telah mencapai
mutu yang tinggi di dalam suatu produksi dan harus
dijalankan peternakan murni;
d. Pemanfaatan sumberdaya peternakan agar tidak
melebihi potensi lestari; dan
e. Peternakan-peternakan dan perusahaan-perusahaan
peternakan yang harus menyediakan tanah dan air untuk
menyelenggarakan padang rumput atau penanaman
tanaman-tanaman yang menghasilkan hijau-hijauan
makanan ternak.
(7) Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertambangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi :
a. Keseimbangan antara biaya dan manfaat serta
keseimbangan antara risiko dan manfaat; dan
b. Pengaturan bangunan lain di sekitar instalasi dan
peralatan kegiatan pertambangan yang berpotensi
menimbulkan bahaya dengan memperhatikan
kepentingan daerah.
(8) Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi :
a. Pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri berupa
Kawasan Industri (KI) sebagaimana ketentuan peraturan
perundangan yang berlaku;
b. Kawasan Industri (KI) dikembangkan dengan kawasan
industri estate dan dapat dikelola oleh swasta maupun
pemerintah melalui BUMN dan/atau Perusahaan Daerah;
c. Pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri yang sesuai
dengan kemampuan penggunaan teknologi, potensi
sumberdaya alam dan sumberdaya manusia di wilayah
sekitarnya;
d. Pengelolaan limbah pada Kawasan Industri (KI)
dilakukan dengan pengelolaan secara terpadu;
e. Kawasan industri minimal berjarak 1 (satu) kilometer dari
permukiman dan berjarak minimal 10 (sepuluh) kilometer
dari Ibukota Kabupaten;
f. Kawasan Industri tidak melanggar ketentuan sempadan
sungai;
g. Penggunaan lahan pada kawasan industri yang terdiri
dari penggunaan kavling industri, jalan dan saluran,
ruang terbuka hijau dan fasilitas penunjang;
h. Ruang terbuka hijau yang meliputi taman kawasan, jalur
hijau dan hutan kota seluas 20% (dua puluh persen) dari
kawasan;
i. Tersedia buffer zone berupa sabuk hijau sebagai
penyangga antara kawasan industri dengan kawasan di
sekitarnya;
j. Fasilitas penunjang berupa kawasan pergudangan dan
tempat parkir kendaraan besar tersedia di kawasan
industri;
k. Tidak membuka akses ke jalan lingkungan atau jalan
lokal primer untuk sirkulasi kendaraan besar terkait
kepentingan jalur distribusi kegiatan industri;
l. Kawasan Industri (KI) terdiri terdiri dari kavling industri
besar, kavling industri menengah dan kavling kecil yang
dapat diperuntukkan bagi kegiatan industri kecil;
m. Penentuan besar dan kecil kavling ditentukan lebih lanjut
melalui perencanaan dan kajian;
n. Penetapan kebutuhan infrastruktur dan fasilitas disekitar
kawasan industri memperhatikan rencana rinci lebih
lanjut dan
o. Pembangunan Kawasan Industri harus didahului dengan
melakukan kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
Hidup Kawasan Industri.
(9) Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pariwisata
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf h meliputi :
a. Pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat yang
sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
b. Perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan
masa lampau;
c. Pembatasan pendirian bangunan yang hanya untuk
menunjang kegiatan pariwisata;
d. Pemanfaatan Taman Hutan Raya yang hanya
diperuntukkan bagi kegiatan pariwisata alam, yang
dilaksanakan sesuai dengan azas konservasi
sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya; dan
e. Luas kawasan yang dimanfaatkan untuk pembangunan
sarana dan prasarana pariwisata alam dengan ketentuan
pemanfaatan lahan maksimum 10% (sepuluh persen)
dari luas blok pemanfaatan taman hutan raya yang
bersangkutan.
(10) Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan permukiman
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf i meliputi :
a. Penetapan amplop bangunan;
b. Penetapan tema arsitektur bangunan;
c. Penetapan kelengkapan bangunan dan lingkungan;
d. Penetapan jenis dan syarat penggunaan bangunan yang
diizinkan;
e. Syarat pengembangan kawasan perumahan real estate
yang harus menyediakan ruang terbuka hijau sebesar
20% (dua puluh persen);
f. Dilarang melakukan pengembangan kawasan
perumahan wisata di kawasan lindung;
g. Kawasan perumahan yang melebihi luasan 1 (satu)
hektar diarahkan memiliki pusat pelayanan tersendiri;
h. Pelarangan terhadap pendirian kawasan perumahan di
bantaran sungai;
i. Penyediaan sarana prasarana pendukung perumahan
perdesaan dan pelayanan fasilitas yang memadai; dan
j. Penyediaan lahan untuk kegiatan sektor informal yang
diizinkan dan secara fleksibel berlokasi di kawasan
perumahan.
(11) Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perdagangan
dan jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf j
meliputi :
a. Diperbolehkan melakukan pembangunan bangunan
komersial berdekatan dengan pembangunan hunian;
b. Peletakan bangunan komersial serta ketersediaan sarana
dan prasarana pendukung disesuaikan dengan kelas
konsumen yang akan dilayani;
c. Penetapan amplop bangunan antara lain meliputi garis
sempadan bangunan, koefisien dasar bangunan,
koefisien lantai bangunan, koefisien dasar hijau dan
ketinggian bangunan;
d. Diciptakan kesinambungan jalur bagi pejalan kaki di
dalam area bangunan dan di luar area bangunan dengan
mengaitkan pola pedestrian yang ada;
e. Orientasi bangunan diutamakan menghadap akses jalan.
Sedangkan pada area ruang terbuka kawasan, orientasi
utama bangunan adalah pada space berupa ruang
terbuka hijau dan sungai;
f. Mengelompokkan fungsi-fungsi yang saling berhubungan
pada zona-zona yang saling terkoneksikan melalui sistem
sirkulasi yang efektif; dan
g. Peruntukan ruang bagi ruang terbuka hijau diperbolehkan
dalam bentuk sistem ruang terbuka umum, sistem ruang
terbuka pribadi, sistem ruang terbuka privat yang dapat
diakses oleh umum, sistem pepohonan dan tata hijau dan
bentang alam.


Paragraf Kelima
Ketentuan Umum Peraturan
Zonasi Kawasan Strategis
Pasal 91

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan strategis
kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat (2)
huruf e meliputi:
a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis
pertumbuhan ekonomi;
b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis
kawasan sosial kultural;
c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis dari
sudut kepentingan lingkungan.
(2) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan
pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a adalah sebagai berikut :
a. Kawasan penunjang ekonomi harus ditunjang sarana dan
prasarana yang memadai sehingga menimbulkan minat
investasi yang besar;
b. Pada setiap bagian dari kawasan strategis ekonomi harus
diupayakan untuk mengefisienkan perubahan fungsi
ruang untuk kawasan terbangun melalui arahan
bangunan vertikal sesuai kondisi kawasan masingmasing;
c. Pada kawasan strategis secara ekonomi harus
dialokasikan ruang atau zona secara khusus dan harus
dilengkapi dengan ruang terbuka hijau untuk memberikan
kesegaran ditengah kegiatan yang intensitasnya tinggi
serta zona tersebut harus tetap dipertahankan;
d. Perubahan atau penambahan fungsi ruang tertentu pada
ruang terbuka di kawasan ini boleh dilakukan sepanjang
masih dalam batas ambang penyediaan ruang terbuka
kecuali untuk RTH kawasan perkotaan tidak
diperbolehkan;
e. Dalam pengaturan kawasan strategis ekonomi ini zona
yang dinilai penting tidak boleh dilakukan perubahan
fungsi dasarnya.
(3) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan sosial
kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah
sebagai berikut:
a. Kawasan sosio-kultural terdiri atas kawasan peninggalan
sejarah yakni candi dan situs. Secara umum kawasan ini
pada radius tertentu harus dilindungi dari perubahan
fungsi yang tidak mendukung keberadaan candi atau dari
kegiatan yang intensitasnya tinggi sehingga mengganggu
estetika dan fungsi monumental candi;
b. Bila sekitar kawasan ini sudah terdapat bangunan
misalnya perumahan harus dibatasi pengembanganya;
c. Untuk kepentingan pariwisata boleh ditambahkan fungsi
penunjang misalnya souvenir shop atau atraksi wisata
yang saling menunjang tanpa menghilangkan identitas
dan karakter kawasan;
d. Pada zona ini tidak boleh dilakukan perubahan dalam
bentuk peningkatan kegiatan atau perubahan ruang di
sekitarnya yang dimungkinkan dapat mengganggu fungsi
dasarnya;
e. Penambahan fungsi tertentu pada suatu zona ini tidak
boleh dilakukan untuk fungsi yang bertentangan,
misalnya perdagangan dan jasa yang tidak terkait candi
dan pariwisata; serta
f. Pada sekitar zona ini bangunan tidak boleh melebihi
ketinggian 2/3 (duapertiga) dari candi yang ada.
(4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis dari
sudut kepentingan lingkungan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut:
a. Pada kawasan ini yang termasuk dalam kategori zona inti
harus dilindungi dan tidak dilakukan perubahan yang
dapat mengganggu fungsi lindung;
b. Pada kawasan yang telah ditetapkan memiliki fungsi
lingkungan dan terdapat kerusakan baik pada zona inti
maupun zona penunjang harus dilakukan pengembalian
ke rona awal sehingga kehidupan satwa langka dan
dilindungi dapat lestari;
c. Untuk menunjang kelestarian dan mencegah kerusakan
dalam jangka panjang harus melakukan percepatan
rehabilitasi lahan;
d. Pada zona yang telah ditetapkan memiliki fungsi
perlindungan lingkungan tetapi saat ini sudah beralih
fungsi menjadi kawasan budidaya khususnya budidaya
semusim, maka harus mengembangkan hutan rakyat;
e. Pada zona-zona ini boleh melakukan kegiatan pariwisata
alam sekaligus menanamkan gerakan cinta alam;
f. Pada kawasan yang didalamnya terdapat zona terkait
kemampuan tanahnya untuk peresapan air maka boleh
dan disarankan untuk pembuatan sumur-sumur resapan;
g. Pada zona inti maupun penunjang bila terlanjur untuk
kegiatan budidaya khususnya permukiman dan budidaya
tanaman semusim, tidak boleh dikembangkan lebih lanjut
atau dibatasi dan secara bertahap dialihfungsikan
kembali ke zona lindung.


Paragraf Keenam
Ketentuan Umum Peraturan zonasi
pada Zona Pengendalian Ketat
Pasal 92

(1) Ketentuan umum peraturan pada zona pengendalian ketat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) huruf f
diarahkan pada:
a. Kawasan yang memerlukan pengawasan secara khusus
dan dibatasi pemanfaatannya untuk mempertahankan
daya dukung, mencegah dampak negatif, menjamin
proses pembangunan yang berkelanjutan;
b. Wilayah yang berpotensi mempunyai perkembangan
kawasan yang sangat cepat, diprioritaskan dalam
pembangunan dan berdasarkan kecenderungan
permintaan; dan
c. Pemanfaatan ruang eksisiting di kawasan yang
diidentifikasi berpotensi menyimpang dari rencana tata
ruang wilayah.
(2) Zona pengendalian ketat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi :
a. Kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan
pengembangan lahan pertanian untuk kepentingan
swasembada beras baik di tingkat kabupaten maupun
untuk kepentingan Provinsi Jawa Timur dan Nasional;
b. Kawasan Ekonomi Terpadu Mojoagung khususnya Zona
Pasar Induk, Sub Terminal Agribisnis, dan Jalan Lingkar
Mojoagung;
c. Jalan Lingkar Perkotaan Jombang;
d. Sekitar interchange Tol Tembelang dan Bandarkedungmulyo;
e. Wilayah Aliran Sungai Brantas yang ditetapkan sebagai
Kawasan Strategis Nasional;
f. Wilayah yang ditetapkan sebagai pengembangan Waduk
Beng dan Waduk Jarak;
g. Kawasan konservasi alami, budaya dan yang bersifat
unik dan khas;
h. Sepanjang jalan bebas hambatan;
i. Sepanjang jalan arteri;
j. Sepanjang rel kereta api;
k. Sepanjang jalur SUTET;
l. Sepanjang jalur pipa gas; dan
m. Kawasan yang ditetapkan sebagai TPA.
(3) Pengaturan dan penetapan zona pengendalian ketat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Bupati.


Bagian Ketiga
Ketentuan Umum Perizinan
Pasal 93

(1) Ketentuan umum perizinan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 79 huruf b merupakan acuan bagi pejabat yang
berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang
berdasarkan rencana struktur dan pola ruang yang
ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
(2) Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) dapat berupa :
a. Izin Lokasi;
b. Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT);
c. Izin Mendirikan Bangunan; dan
d. Ijin lainnya berdasarkan peraturan perundangan.
(3) Jenis perizinan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
yang harus mengacu pada peraturan daerah ini antara lain
Izin Undang-undang Gangguan (UUG/HO), AMDAL, dan izin
usaha.
(4) Setiap orang yang akan memanfaatkan ruang wajib memiliki
izin pemanfaatan ruang;
(5) Setiap orang yang telah memiliki izin pemanfaatan ruang
wajib melaksanakan pemanfaatan ruang sesuai dengan
syarat yang ditentukan dalam izinnya;
(6) Mekanisme dan syarat untuk memperoleh izin pemanfaatan
ruang ditentukan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;

Bagian Keempat
Ketentuan Umum Insentif dan Disinsentif
Pasal 94

(1) Ketentuan umum insentif dan disinsentif sebagaimana
dimaksud dalam pasal 79 huruf c dilakukan dengan
pengertian bahwa:
a. Insentif merupakan perangkat atau upaya untuk
memberikan imbalan atau kemudahan kepada kegiatan
memanfaatkan ruang yang sesuai dengan rencana tata
ruang;
b. Disinsentif merupakan perangkat untuk mencegah,
membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan
yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
(2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dapat
diberikan kepada pemerintah desa, pemerintah daerah lain
atau kepada masyarakat umum (investor, lembaga
komersial, perorangan dan lain sebagainya);
(3) Pemberian insentif dapat diberikan kepada pemerintah desa
dalam bentuk:
a. Pemberian kompensasi;
b. Subsidi silang;
c. Penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau
d. Publisitas atau promosi daerah.
(4) Pemberian insentif kepada masyarakat umum (investor,
lembaga komersial, perorangan, dan lain sebagainya) dapat
diberikan dalam bentuk:
a. Pemberian kompensasi;
b. Pengurangan retribusi;
c. Imbalan;
d. Sewa ruang dan urun saham;
e. Penyediaan prasarana dan sarana;
f. Penghargaan; dan/atau
g. Kemudahan perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang
yang diberikan oleh pemerintah daerah penerima
manfaat kepada masyarakat umum.
(5) Pengenaan disinsentif dari pemerintah kabupaten kepada
pemerintah desa dalam wilayah kabupaten dan kepada
pemerintah daerah lainnya dapat diberikan dalam bentuk:
a. Pengenaan retribusi yang tinggi; dan/atau
b. Pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.
(6) Pengenaan disinsentif dari pemerintah kabupaten kepada
masyarakat umum (investor, lembaga komersial,
perorangan, dan lain sebagainya) dapat diberikan dalam
bentuk:
a. Pengenaan pajak/retribusi yang tinggi;
b. Pemberian pensyaratan khusus dalam perizinan dalam
rangka kegiatan pemanfaatan ruang oleh masyarakat
umum; dan/atau
c. Pembatasan penyediaan sarana dan prasarana
infrastruktur.
(7) Ketentuan detail tentang pemberian insentif dan pengenaan
disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan
dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
Bagian Kelima
Arahan Sanksi


Pasal 95

(1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79
huruf d merupakan pengenaan sanksi terhadap:
a. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana
struktur ruang dan pola ruang wilayah kabupaten;
b. Pelanggaran ketentuan arahan peraturan zonasi sistem
kabupaten;
c. Pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang
diterbitkan berdasarkan RTRW;
d. Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin
pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan
RTRW;
e. Pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam
persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan
berdasarkan RTRW;
f. Pemanfataan ruang yang menghalangi akses terhadap
kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan
dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau
g. Pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan
prosedur yang tidak benar.
(2) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g
dikenakan sanksi administratif berupa:
a. Peringatan tertulis;
b. Penghentian sementara kegiatan;
c. Penghentian sementara pelayanan umum;
d. Penutupan lokasi;
e. Pencabutan izin;
f. Pembatalan izin;
g. Pembongkaran bangunan;
h. Pemulihan fungsi ruang; dan/atau
i. Denda administratif.
(3) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c dikenakan sanksi administratif berupa:
a. Peringatan tertulis;
b. Penghentian sementara kegiatan;
c. Penghentian sementara pelayanan umum;
d. Penutupan lokasi;
e. Pembongkaran bangunan;
f. Pemulihan fungsi ruang; dan/atau
g. Denda administratif.
(4) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f selain dikenakan
sanksi administrasi juga dapat dikenakan sanksi pidana
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara
pengenaan sanksi adminstratif akan diatur lebih lanjut dalam
Peraturan Bupati.

BAB IX
HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT
Pasal 96


Dalam kegiatan mewujudkan pemanfaatan ruang wilayah,
masyarakat berhak:
a. Berperan serta dalam proses perencanaan tata ruang,
pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
b. Mengetahui secara terbuka tentang RTRW, rencana tata
ruang kawasan, dan rencana rinci tata ruang kawasan;
c. Menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang
sebagai akibat dari penataan ruang;
d. Memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang
dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan
pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang.


Pasal 97

(1) Dalam kegiatan pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:
a. Mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
b. Memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan
ruang dari pejabat yang berwenang;
c. Mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan
izin pemanfaatan ruang; dan
d. Memberikan akses terhadap kawasan yang oleh
ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan
sebagai milik umum.
(2) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan
mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah dan aturanaturan
penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 98

(1) Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh
Pemerintah Kabupaten dengan melibatkan peran
masyarakat, melalui kegiatan dalam bentuk:
a. Partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;
b. Partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
c. Partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
(2) Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan
perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a dapat berbentuk:
a. Pemberian masukan untuk menentukan arah
pengembangan yang akan dicapai;
b. Pengindetifikasian berbagai potensi dan masalah
pembangun termasuk bantuan untuk memperjelas hak
atas ruang wilayah, termasuk perencanaan tata ruang
kawasan;
c. Pemberian masukan dalam merumuskan perencanaan
tata ruang;
d. Pemberian informasi, saran, pertimbangan atau pendapat
dalam penyusunan strategi pelaksanaan pemanfaatan
ruang;
e. Pengajuan keberatan terhadap rancangan rencana tata
ruang; dan
f. Kerjasama dalam penelitian dan pengembangan;
dan/atau bantuan tenga ahli.
(3) Partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan ruang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat
berbentuk:
a. Pemanfaatan ruang daratan dan ruang udara
berdasarkan peraturan perundang-undangan, agama,
adat, atau kebiasaan yang berlaku;
b. Bantuan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan
pelaksanaan pemanfaatan ruang;
c. Penyelenggaraan kegiatan pembangunan berdasarkan
rencana rinci tata ruang;
d. Konsolidasi pemanfaatan tanah, air, udara, dan
sumberdaya alam lain untuk tercapainya pemanfaatan
ruang yang berkualitas;
e. Perubahan atau konversi pemanfaatan ruang sesuai
dengan rencana rinci tata ruang;
f. Pemberian usulan dalam penentuan lokasi dan bantuan
teknik dalam pemanfaatan ruang; dan/atau
g. Kegiatan menjaga, memelihara dan meningkatkan
kelestarian fungsi lingkungan kawasan.
(4) Partisipasi masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan
ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat
berbentuk:
a. Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang wilayah dan
kawasan, termasuk pemberian informasi atau laporan
pelaksanaan pemanfaatan ruang kawasan dimaksud;
b. Bantuan pemikiran atau pertimbangan berkenaan dengan
penertiban pemanfaatan ruang.


Pasal 99

Pelaksanaan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 98 dikoordinasikan oleh Pemerintah Kabupaten.

BAB X
KETENTUAN PIDANA
Pasal 100


Setiap orang yang melanggar RTRW dikenakan sanksi pidana
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang tata
ruang.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 101


(1) RTRW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilengkapi
dengan Lampiran berupa Peta Rencana Struktur Ruang,
Peta Rencana Pola Ruang dan Peta Penetapan Kawasan
Strategis Kabupaten.
(2) Peta Rencana Struktur Ruang, Peta Rencana Pola Ruang
dan Peta Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 102


Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua
rencana detail tata ruang kawasan dan rencana teknik ruang yang
sudah ada sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan
Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan diterbitkannya
rencana detail dan rencana teknik berdasarkan Peraturan Daerah
ini.


Pasal 103

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka:
a. Dalam hal kegiatan budidaya yang telah ada dan dinilai
mengganggu fungsi lindung dan/atau mengakibatkan konversi
kawasan berfungsi lindung, maka penataan dan pengendalian
kegiatan tersebut dilakukan secara ketat sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;
b. Apabila terjadi pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan
fungsi yang ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah,
maka kegiatan tersebut harus disesuaikan dengan rencana
tata ruang melalui kegiatan penyesuaian pemanfaatan ruang.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 104


Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan
Daerah Kabupaten Jombang Nomor 9 Tahun 2000 tentang
Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Jombang
Tahun 2000-2010 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.


Pasal 105


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang
mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Bupati.


Pasal 106

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 3 Juli 2009
BUPATI JOMBANG,

 

ttd.
S U Y A N T O


Diundangkan di Jombang
pada tanggal 28 Oktober 2010
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
J O M B A N G,

 

ttd.

M. MUNIF KUSNAN,SH, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19530412 197903 1 015
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2010 NOMOR 7A /E
Salinan sesuai aslinya
a.n Sekretaris`Daerah
Asisten Administrasi Umum

 


Drs. PADI MULYONO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 510 500 024

Daftar Kecamatan di Jombang