Penataan RTRW diselenggarakan berdasarkan asas : keterpaduan, keserasian, keselarasan, keseimbangan, keberlanjutan, keberdayagunaan, keberhasilgunaan, keterbukaan, kebersamaan, kemitraan, pelindungan kepentingan umum, kepastian hukum, keadilan dan akuntabilitas.  

 

Visi pembangunan daerah Kabupaten Mojokerto adalah

Kabupaten Mojokerto yang maju, adil, makmur, tentram dan beradab‖.

 

Misi pembangunan daerah Kabupaten Mojokerto, meliputi:

  • a. Mewujudkan pemerataan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya, politik, hukum, dan keamanan tanpa mentoleransi adanya diskriminasi adalah upaya untuk meningkatkan pemerataan pembangunan di daerah Kabupaten Mojokerto guna: mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh; menanggulangi kemiskinan dan pengangguran; menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi; serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat termasuk gender.
  • b. Mewujudkan masyarakat yang demokratis berdasarkan hukum yang berkeadilan adalah upaya untuk memantapkan kelembagaan demokrasi agar menjadi lebih kokoh guna memperkuat peran serta masyarakat dst. 

 

 

>> Download Perda No. 9 Tahun 2012 Tentang RTRW Mojokerto <<

Dibawah ini merupakan isi detil dari Dokumen RTRW Kabupaten yang telah dibagi kedalam beberapa Bab.

PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR 9 TAHUN 2012
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2012–2032

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

Menimbang :
a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Mojokerto dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun rencana tata ruang wilayah;
b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah, masyarakat, dan/atau dunia usaha;
c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang maka strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional perlu dijabarkan ke dalam rencana tata ruang wilayah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012–2032;

Mengingat :

  1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
  5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
  6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
  7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
  8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
  9. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
  10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4327);
  11. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
  12. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
  13. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
  14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  15. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
  16. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
  18. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  19. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  20. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
  21. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
  22. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
  23. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
  24. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
  25. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
  26. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
  27. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
  28. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  29. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066);
  30. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
  31. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
  32. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
  33. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  34. Undang Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
  35. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934);
  36. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
  37. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
  38. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
  39. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5019);
  40. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
  41. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
  42. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
  43. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
  44. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  45. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4777);
  46. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
  47. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
  48. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
  49. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
  50. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
  51. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5004);
  52. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);
  53. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
  54. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5097);
  55. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098);
  56. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
  57. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
  58. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112);
  59. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5116);
  60. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
  61. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
  62. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
  63. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
  64. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional;
  65. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan Lindung untuk Penambangan Bawah Tanah;
  66. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011—2025;
  67. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kebijakan Nasional Pengelolaan Sumber Daya Air;
  68. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 11 Tahun 1991 tentang Penetapan Kawasan Lindung di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun 1991 Nomor 1 Seri C);
  69. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Hutan di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2003 Nomor 1 Seri E);
  70. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2005 tentang Penertiban dan Pengendalian Hutan Produksi di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 Nomor 2 Seri E);
  71. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005—2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
  72. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2);
  73. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah;
  74. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
  75. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan;
  76. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah;
  77. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di Daerah;
  78. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
  79. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2007 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Bencana Longsor;
  80. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Analisis Aspek Fisik dan Lingkungan, Ekonomi, serta Sosial Budaya dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang;
  81. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 41/PRT/M/2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budidaya;
  82. Peraturan Menteri Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2009 tentang Pedoman Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi dan Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota, Beserta Rencana Rincinya;
  83. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
  84. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 28 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konsultasi dalam Rangka Pemberian Persetujuan Substansi Kehutanan Atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO

dan

BUPATI MOJOKERTO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO

TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH

KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2012– 2032.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

  1. Kabupaten adalah Kabupaten Mojokerto.
  2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
  3. Bupati adalah Bupati Mojokerto.
  4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mojokerto.
  5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan kehidupannya.
  6. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
  7. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
  8. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
  9. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
  10. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  11. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
  12. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
  13. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
  14. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Mojokerto.
  15. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
  16. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disingkat PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegitan skala internasional, nasional atau beberapa Provinsi.
  17. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah wilayah yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
  18. Pusat Kegiatan Lokal promosi yang selanjutnya disingkat PKLp merupakan pusat kegiatan yang dipromosikan untuk di kemudian hari ditetapkan sebagai PKL, hanya merupakan Pusat Pelayanan Kawasan, dan harus ditetapkan sebagai kawasan strategis kabupaten dan mengindikasikan program pembangunannya di dalam arahan pemanfaatan ruangnya agar pertumbuhannya dapat didorong untuk memenuhi kriteria PKL.
  19. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disingkat PPK adalah pusat pelayanan yang melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa/kelurahan.
  20. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah pusat pelayanan yang melayani kegiatan skala desa/kelurahan atau beberapa kampung.
  21. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
  22. Saluran Utama Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran udara yang mendistribusikan energi listrik dengan kekuatan 150 (seratus lima puluh) kilovolt yang mendistribusikan dari pusat-pusat beban menuju gardu-gardu listrik.
  23. Saluran Utama Tegangan Ekstra Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTET adalah saluran udara dengan kekuatan 500 (lima ratus) kilovolt yang ditujukan untuk menyalurkan energi listrik dari pusat-pusat pembangkit yang jaraknya jauh menuju pusat-pusat beban sehingga energi listrik bisa disalurkan dengan efisien.
  24. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung dan budi daya.
  25. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
  26. Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudi dayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
  27. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
  28. Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
  29. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
  30. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat KSN adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
  31. Kawasan Strategis Provinsi yang selanjutnya disingkat KSP adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
  32. Kawasan Strategis Kabupaten yang selanjutnya disingkat KSK adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
  33. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan /atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
  34. Kegiatan pertanian adalah kegiatan pertanian dalam arti luas, yaitu kegiatan pertanian, perkebunan dan perikanan.
  35. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan selanjutnya disingkat LP2B adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
  36. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung baik berupa kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal/lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
  37. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan di bawahnya adalah kawasan yang berada pada ketinggian di atas 2.000 (dua ribu) meter dan/atau kelerengan di atas 45Ëš (empat puluh lima) derajat, yang apabila tidak dilindungi dapat membahayakan kehidupan yang ada di bawahnya.
  38. Kawasan perlindungan setempat mencakup kawasan sempadan sungai dan kawasan sekitar mata air.
  39. Kawasan rawan bencana adalah beberapa lokasi yang rawan terjadi bencana alam seperti tanah longsor, banjir dan gunung berapi, yang perlu dilindungi agar dapat menghindarkan masyarakat dari ancaman bencana.
  40. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
  41. Kawasan perikanan adalah kawasan budi daya sumber daya perikanan air tawar.
  42. Kawasan perkebunan adalah kawasan yang dikembangkan dengan fungsi tanaman komoditi skala besar yang meliputi perkebunan tanaman tahunan, atau perkebunan tanaman semusim.
  43. Kawasan peternakan meliputi kawasan sentra usaha peternakan ternak besar, peternakan ternak kecil, dan peternakan unggas.
  44. Kawasan pariwisata terdiri atas wisata alam di dalam kawasan konservasi, wisata alam di luar kawasan konservasi, wisata rekreasi, wisata sejarah, budaya dan religi.
  45. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri.
  46. Kawasan pertambangan adalah wilayah yang memiliki potensi sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair, atau gas berdasarkan peta/ data geologi dan merupakan tempat dilakukannya sebagian atau seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi penelitian, penyelidikan umum, eksplorasi, operasi produksi/eksploitasi dan pasca tambang, baik di wilayah daratan maupun perairan, serta tidak dibatasi oleh penggunaan lahan, baik kawasan budi daya maupun kawasan lindung.
  47. Kawasan Peruntukan Pertambangan yang selanjutnya disingkat KPP adalah wilayah yang memiliki sumber daya bahan galian yang berwujud padat, cair dan gas, berdasarkan peta atau data geologi dan merupakan tempat dilaksanakan seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi, penyelidikan umum, eksplorasi, operasi produksi dan pasca tambang, baik di wilayah darat maupun perairan, serta tidak dibatasi oleh wilayah administrasi.
  48. Kawasan perdagangan adalah kawasan dengan fungsi dominan perdagangan dan jasa yang meliputi perdagangan skala lingkungan, skala kota kecamatan, dan skala kabupaten.
  49. Kawasan pertahanan dan keamanan negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
  50. Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  51. Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disingkat IPAL adalah instalasi yang digunakan untuk mengolah air limbah dari industri dan aktifitas pendukungnya.
  52. Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut AMDAL, adalah kajian mengenai mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan.
  53. Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisa yang sistematis menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan serta status wilayah atau kebijakan, rencana dan program.
  54. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
  55. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
  56. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
  57. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten Mojokerto dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.
  58. Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat yang selanjutnya disingkat PHBM adalah sistem pengelolaan sumber daya hutan dengan pola kolaborasi yang bersinergi antara Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan atau para pihak yang berkepentingan dalam upaya mencapai keberlanjutan fungsi dan manfaat sumber daya hutan yang optimal dan peningkatan IPM yang bersifat fleksibel, partisipatif dan akomodatif.
  59. Lembaga Masyarakat Desa Hutan yang selanjutnya disingkat LMDH merupakan suatu lembaga yang dibentuk oleh masyarakat desa hutan dalam rangka kerjasama pengelolaan sumber daya hutan dengan sistem PHBM.
  60. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas yang selanjutnya disingkat APIL adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur lalu lintas orang dan/atau kendaraan di persimpangan atau pada ruas jalan.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:
a. asas, visi, misi, tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
b. rencana struktur ruang wilayah kabupaten;
c. rencana pola ruang wilayah kabupaten;
d. penetapan kawasan strategis kabupaten;
e. arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten; dan
f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

Pasal 3

RTRW disusun sebagai alat operasionalisasi pelaksanaan pembangunan di Wilayah Kabupaten Mojokerto.

Pasal 4

RTRW menjadi pedoman untuk :
a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah;
d. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor;
e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk lokasi investasi yang dilaksanakan pemerintah daerah dan/atau masyarakat;
f. penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
g. penataan ruang kawasan strategis kabupaten; dan
h. penyusunan rencana rinci tata ruang di wilayah kabupaten.

BAB II
ASAS, VISI, MISI,,TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI
PENATAAN RUANG WILAYAH
Bagian Pertama
Asas
Pasal 5


Penataan RTRW diselenggarakan berdasarkan asas:
a. keterpaduan;
b. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
c. keberlanjutan;
d. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;
e. keterbukaan;
f. kebersamaan dan kemitraan;
g. pelindungan kepentingan umum;
h. kepastian hukum dan keadilan; dan
i. akuntabilitas.
Bagian Kedua Visi dan Misi Penataan Ruang Pasal 6 Visi pembangunan daerah Kabupaten Mojokerto adalah ―Kabupaten Mojokerto yang maju, adil, makmur, tentram dan beradab‖. Pasal 7 Misi pembangunan daerah Kabupaten Mojokerto, meliputi:
a. Mewujudkan pemerataan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya, politik, hukum, dan keamanan tanpa mentoleransi adanya diskriminasi adalah upaya untuk meningkatkan pemerataan pembangunan di daerah Kabupaten Mojokerto guna: mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh; menanggulangi kemiskinan dan pengangguran; menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi; serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat termasuk gender.
b. Mewujudkan masyarakat yang demokratis berdasarkan hukum yang berkeadilan adalah upaya untuk memantapkan kelembagaan demokrasi agar menjadi lebih kokoh guna memperkuat peran serta masyarakat
sipil dalam proses politik dan pembangunan; meningkatkan kualitas pelaksanaan otonomi daerah; menjamin perkembangan dan kebebasan media dalam mengomunikasikan kepentingan masyarakat; meningkatkan budaya masyarakat dalam menghormati dan mentaati penegakan hukum secara adil, konsekuen, dan tidak diskriminatif.
c. Meningkatkan kesetaraan gender dalam kehidupan bermasyarakat adalah upaya untuk mengurangi masalah (patologi relasi sosial) yang bernama ―ketidaksetaraan gender‖ yang selama ini terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, melalui kebijakan pembangunan yang mengarusutamakan gender selaras dengan peraturan perundangan yang berlaku.
d. Mewujudkan kerukunan antar sesama anggota masyarakat yang dilandasi oleh nilai-nilai keagamaan dan Hak Asasi Manusia (HAM) adalah upaya untuk memelihara dan menumbuh kembangkan kerukunan internal dan antar umat beragama; melaksanakan interaksi antar budaya; menerapkan nilai-nilai luhur budaya bangsa dan daerah Kabupaten Mojokerto dalam kehidupan sehari-hari guna memantapkan persatuan dan landasan spiritual, moral, serta etika pembangunan bangsa dan daerah Kabupaten Mojokerto.
e. Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, damai dan tenang, di dalam lingkungan yang tertib adalah upaya untuk membangun kapabilitas lembaga ketentraman dan ketertiban (Trantib) masyarakat serta memantapkan kemampuan dan meningkatkan profesionalisme anggota satuan-satuan ketentraman dan ketertiban di Kabupaten Mojokerto; memotivasi anggota masyarakat untuk selalu mentaati peraturan yang berlaku dan ikut berperan aktif dalam sistim pengamanan bersama.
f. Mewujudkan peningkatan kegiatan ekonomi dan pendapatan masyarakat, peningkatan produksi pertanian dan hasil-hasil perdesaan, penurunan jumlah keluarga miskin, dan penurunan jumlah pengangguran adalah upaya untuk : meningkatkan pertumbuhan industri, meningkatkan produksi pertanian, produk unggulan perdesaan, jasa, dan pariwisata; memperluas lapangan kerja dan menurunkan jumlah pengangguran; meningkatkan pendapatan riil dan kemakmuran; serta menurunkan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Mojokerto.
g. Mewujudkan pengelolaan dan pelestarian Sumber Daya Alam (SDA) dan Lingkungan Hidup secara berkelanjutan adalah upaya untuk menata dan memanfaatkan SDA secara optimal dan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup, sehingga SDA yang ada di Kabupaten Mojokerto dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.
h. Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan anggota masyarakat Kabupaten Mojokerto kepada Tuhan yang Maha Esa adalah upaya untuk meningkatkan kualitas anggota masyarakat dalam memahami simbul dan substansi nilai-nilai keagamaan; dan kualitas anggota masyarakat dalam mengamalkan substansi nilai-nilai keagamaan.
i. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Kabupaten Mojokerto yang berkualitas adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan SDM
Kabupaten Mojokerto untuk: menguasai, menerapkan, dan menciptakan IPTEK yang unggul sehingga kualitas keahlian dan keterampilan mereka menjadi semakin tinggi; daya inovasi, imajinasi dan kreatifitas mereka menjadi semakin baik; peluang mereka untuk menjadi pemenang dalam persaingan merebut peluang kerja menjadi semakin besar.
j. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Kabupaten Mojokerto yang beretos kerja tinggi adalah upaya untuk meningkatkan kualitas kedisiplinan, profesionalisme, dan produktifitas SDM Kabupaten Mojokerto agar mereka mampu berprestasi yang tinggi dan/atau mereka mampu menghasilkan jumlah produk atau jasa yang lebih banyak dan dengan kualitas produk yang lebih baik.
k. Menjadikan Kabupaten Mojokerto sebagai pusat tujuan wisata Budaya dan religius di Jawa Timur adalah upaya untuk memperbaiki dan menyempurnakan pengelolaan dan pelestarian budaya dan situs-situs peninggalan Kerajaan Majapahit sehingga anggota masyarakat tertarik untuk mengunjunginya, serta mengintensifkan kegiatan untuk mempromosikan situs-situs peninggalan Kerajaan Majapahit kepada para murid Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah di Jawa Timur dan/atau Indonesia.
Bagian Ketiga Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Pasal 8 Tujuan penataan ruang adalah mewujudkan ruang wilayah Kabupaten Mojokerto sebagai basis tanaman pangan regional, industri, perdagangan dan jasa, serta pariwisata yang berdaya saing dan memperhatikan keberlanjutan terhadap lingkungan hidup serta pemerataan pembangunan. Bagian Keempat Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Pasal 9 Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten meliputi:
a. pengembangan kawasan agropolitan;
b. pengembangan kawasan industri, perdagangan dan jasa serta kegiatan pariwisata yang mendukung sektor pertanian;
c. pengembangan sistem pusat kegiatan secara berimbang antara wilayah Utara dan Selatan;
d. pelaksanaan mitigasi dan pengembangan manajemen risiko pada kawasan rawan bencana;
e. pengembangan interkoneksi prasarana dan sarana lokal terhadap prasarana dan sarana nasional, regional, dan lokal untuk mendukung potensi wilayah;
f. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang dapat mendukung peningkatan dan pemerataan pelayanan masyarakat, serta pelestarian lingkungan;
g. pemulihan kawasan lindung yang telah beralih fungsi dan pencegahan meluasnya alih fungsi kawasan lindung;
h. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan budi daya untuk mendukung perekonomian wilayah sesuai daya dukung lingkungan;
i. penentuan kawasan strategis yang mendukung pengembangan sektor ekonomi potensial, pengembangan wilayah Utara, dan daya dukung lingkungan hidup; dan
j. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Pasal 10

(1) Strategi pengembangan kawasan agropolitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi:
a. mengembangkan pusat agropolitan untuk mendorong pertumbuhan kawasan perdesaan;
b. mengoptimalkan fungsi kawasan pertanian;
c. menekan pengurangan luasan lahan sawah beririgasi teknis;
d. mempertahankan luasan kawasan pertanian secara ketat serta meningkatkan produktivitas lahan pertanian; dan
e. reklamasi bekas tambang batuan
(2) Strategi pengembangan industri, perdagangan dan jasa serta kegiatan pariwisata yang mendukung sektor pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi:
a. mengembangkan pariwisata religi, alam, dan buatan;
b. mengendalikan perkembangan industri besar dan menengah hanya pada lokasi zona industri dan atau peruntukan industri serta kawasan industri;
c. memantapkan peran dan meningkatkan kegiatan perdagangan tradisional dengan membatasi pertumbuhan pasar modern hanya di pusat ibu kota kecamatan;
d. menyelaraskan kegiatan perdagangan tradisional dan modern; dan
e. mengendalikan perkembangan kegiatan di sekitar kawasan perdagangan dan jasa.
(3) Strategi pengembangan sistem pusat kegiatan secara berimbang antara wilayah Utara dan Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c meliputi:
a. memantapkan, meningkatkan, dan mengendalikan perkembangan kegiatan di wilayah Selatan;
b. meningkatkan kegiatan di wilayah utara dan mengembangkan potensi yang belum berkembang optimal;
c. mengembangkan sistem pusat kegiatan secara hirarkis melalui penentuan PKLp, PPK, dan PPL, terintegrasi dengan PKL yang sudah ditentukan dalam RTRW provinsi;
d. memantapkan fungsi pusat kegiatan dan menetapkan wilayah pelayanan sesuai potensi, permasalahan, dan prospeknya; dan
e. mengembangkan sarana sosial ekonomi sesuai standar pelayanan minimal dan fungsi pusat kegiatan.
(4) Strategi pelaksanaan mitigasi dan pengembangan manajemen risiko pada kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d meliputi:
a. menetapkan zona bahaya dan zona aman pada kawasan rawan bencana letusan gunung berapi, tanah longsor, banjir dan kekeringan;
b. mengembangkan sistem pencegahan dan kesiapsiagaan sesuai sifat dan jenis bencana, serta karakteristik wilayah;
c. mengembangkan sistem mitigasi bencana baik struktural maupun non struktural dalam penanganan bencana; dan
d. meningkatkan sistem penanganan darurat bencana dan pasca bencana.
(5) Strategi pengembangan interkoneksi prasarana dan sarana lokal terhadap prasarana dan sarana nasional, regional, dan lokal untuk mendukung potensi wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e meliputi:
a. meningkatkan sistem transportasi yang menghubungkan wilayah Utara dan Selatan;
b. mengembangkan sistem transportasi terpadu antara transportasi jalan dan kereta api;
c. menata sistem transportasi yang meningkatkan kemudahan keterhubungan antara transportasi lokal dengan simpul-simpul transportasi regional, nasional, dan internasional;
d. mengembangkan sistem transportasi yang menjangkau tiap bagian wilayah dan yang menghubungkan kawasan perdesaan-perkotaan;
e. mengembangkan prasarana dan sarana pengangkutan barang dari dan ke sentra produksi dan pusat pemasaran;
f. mengembangkan prasarana dan sarana pengangkutan barang dari dan ke pusat pemasaran dan wilayah pelayanannya;
g. mengembangkan prasarana dan sarana transportasi yang memudahkan bagi distribusi hasil pertanian dan sektor lainnya;
h. mengembangkan prasarana dan sarana transportasi yang memudahkan pencapaian menuju dan dari daerah tujuan wisata;
i. menetapkan jalan sesuai dengan fungsi, kapasitas, dan tingkat pelayanannya;
j. mengembangkan prasarana transportasi kereta api untuk keperluan penyelenggaraan pergerakan komuter;
k. memanfaatkan kembali akses jalur kereta api yang sudah mati; dan
l. mengembangan jalur kereta api double track.
(6) Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang dapat mendukung peningkatan dan pemerataan pelayanan masyarakat, serta pelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f meliputi:
a. meningkatkan ketersediaan energi listrik dan pemerataan pelayanan sesuai standar pelayanan minimal;
b. meningkatkan pelayanan telekomunikasi kepada masyarakat, dengan prioritas pelayanan pada wilayah yang memiliki potensi
tumbuhnya kegiatan ekonomi baru, dan wilayah yang secara geografis rendah aksesibilitasnya;
c. menjaga keseimbangan ketersediaan air dengan optimasi penggunaan air baku irigasi, air minum, serta memelihara daerah air sungai;
d. mengendalikan pencemaran terkait dengan perlindungan mutu air tanah dan udara;
e. meningkatkan cakupan wilayah pelayanan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan SPAM bukan jaringan perpipaan di perkotaan dan perdesaan;
f. mengembangkan dan mengoptimalkan sistem pengelolaan sampah yang ramah lingkungan;
g. mengembangkan, meningkatkan dan menangani sanitasi lingkungan untuk permukiman dengan sanitasi individual dan/atau sistem komunal di wilayah perkotaan dan perdesaan;
h. mengembangkan, meningkatkan dan menangani sistem pengolahan limbah khususnya industri kecil dan rumah tangga; dan
i. melakukan pembangunan sistem drainase yang terpadu dengan pembangunan prasarana lainnya.
(7) Strategi pemulihan kawasan lindung yang telah beralih fungsi dan pencegahan meluasnya alih fungsi kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g meliputi:
a. meningkatkan luasan kawasan hutan lindung;
b. mengendalikan fungsi hutan lindung;
c. meningkatkan nilai ekonomi kawasan lindung setempat;
d. meningkatkan nilai ekonomi kawasan lindung tanpa mengabaikan fungsi perlindungan melalui kegiatan pariwisata yang ramah lingkungan;
e. mengatur pola penggunaan lahan di sekitar kawasan lindung;
f. mengembangkan program pengelolaan hutan bersama masyarakat dengan konsep berkelanjutan;
g. meningkatkan kerja sama antar wilayah dalam pengelolaan kawasan hutan lindung;
h. mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi pengelolaan kawasan lindung;
i. meningkatkan kawasan RTH perkotaan;
j. mengembangkan hutan rakyat lestari sebagai penyangga fungsi kawasan lindung;
k. meningkatkan peran serta petani sekitar hutan melalui wadah LMDH dalam pelestarian sumber daya alam; dan
l. mencegah degradasi sumber daya alam pada kawasan lindung
(8) Strategi pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan budi daya untuk mendukung perekonomian wilayah sesuai daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf h meliputi:
a. mempertahankan dan mengendalikan perubahan fungsi lahan sawah beririgasi teknis sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan;
b. meningkatkan produktivitas, diversifikasi tanaman, pengolahan hasil pertanian dan perikanan;
c. mengembangkan sistem pemasaran hasil pertanian sampai ekspor;
d. mengembangkan kegiatan pertambangan yang ramah lingkungan;
e. mengembangkan industri besar dan menengah hanya pada lokasi zona industri dan atau peruntukan industri serta kawasan industri;
f. mengembangkan dan meningkatan kegiatan pariwisata alam, buatan, dan sejarah secara terintegrasi; dan
g. mengembangkan permukiman yang nyaman, aman, dan seimbang serta mempertimbangkan daya dukung lingkungan; dan
h. melindungi sektor informal untuk mendukung pengembangan sektor ekonomi potensial.
(9) Strategi penentuan kawasan strategis yang mendukung pengembangan sektor ekonomi potensial, pengembangan wilayah Utara, dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf i meliputi:
a. mendorong pengembangan sentra ekonomi agropolitan di wilayah selatan serta perdagangan dan jasa di wilayah tengah;
b. mendorong pengembangan kawasan industri dan permukiman di wilayah utara;
c. mendorong pengembangan pariwisata terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan kawasan bersejarah dan potensi alam;
d. mendorong pemenuhan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat di daerah sulit air dan kekeringan;
e. mengendalikan kegiatan pertambangan batuan; dan
f. mengendalikan kualitas lingkungan hidup yang disesuaikan dengan kajian lingkungan hidup strategis sesuai Lampiran VII.
(10) Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf j meliputi:
a. mendukung kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan negara;
b. mengembangkan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan strategis nasional untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan negara;
c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budi daya tidak terbangun di sekitar kawasan strategis nasional dengan kawasan budi daya terbangun; dan
d. membantu memelihara dan menjaga aset-aset Pertahanan/TNI.

BAB III

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu

Rencana Struktur

Pasal 11

(1) Rencana struktur ruang wilayah kabupaten meliputi:
a. sistem pusat pelayanan; dan
b. sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten.
(2) Rencana struktur ruang wilayah kabupaten digambarkan dalam Peta Rencana Struktur Ruang dengan tingkat ketelitian skala 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(3) Seluruh Kecamatan di Kabupaten akan diatur lebih lanjut dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan sejak penetapan RTRW Kabupaten Mojokerto.

Bagian Kedua

Sistem Pusat Pelayanan

Pasal 12

Sistem pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a meliputi:
a. sistem perkotaan; dan
b. sistem perdesaan.

Paragraf Kesatu

Sistem Perkotaan

Pasal 13

Sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a meliputi:
a. penetapan pusat-pusat perkotaan dan wilayah pelayanan;
b. rencana fungsi pusat pelayanan; dan
c. pengembangan fasilitas kawasan perkotaan.

Pasal 14

(1) Pusat-pusat perkotaan dan wilayah pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a meliputi:
a. Kabupaten Mojokerto merupakan bagian dari PKN Kawasan Perkotaan Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo dan Lamongan (GERBANGKERTOSUSILA);
b. PKLp perkotaan Mojosari dengan wilayah pelayanan meliputi PPK Ngoro, PPK Pungging, PPK Kutorejo, PPK Bangsal, dan PPK Dlanggu;
c. PKLp perkotaan Jetis dengan wilayah pelayanan meliputi PPK Dawarblandong, PPK Gedeg, dan PPK Kemlagi;
d. PKLp perkotaan Sooko dengan wilayah pelayanan meliputi PPK Trowulan, PPK Mojoanyar, PPK Puri dan PPK Jatirejo; dan
e. PKLp perkotaan Pacet dengan wilayah pelayanan meliputi PPK Gondang, dan PPK Trawas.
(2) Rencana fungsi pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b meliputi:
a. PKLp perkotaan Mojosari dengan fungsi pusat pelayanan sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, permukiman, kesehatan, perdagangan dan jasa;
b. PKLp perkotaan Jetis dengan fungsi industri, pertanian, perikanan, peternakan, dan lingkungan hidup;
c. PKLp perkotaan Sooko dengan fungsi permukiman, pendidikan, kesehatan, perdagangan dan jasa; dan
d. PKLp perkotaan Pacet dengan fungsi lingkungan hidup, agroindustri, pertanian, pariwisata dan keagamaan.
(3) Pengembangan fasilitas kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c meliputi:
a. PKLp perkotaan Mojosari berupa pusat pemerintahan Kabupaten Mojokerto, pusat permukiman skala regional, pusat perdagangan dan jasa skala regional, pusat pendidikan skala regional, pusat kesehatan skala regional, pusat pelayanan pariwisata, dan pusat pelayanan transportasi skala regional;
b. PKLp perkotaan Jetis berupa pusat industri skala nasional dan regional, pusat permukiman, pusat pemasaran hasil pertanian, perikanan dan peternakan;
c. PKLp perkotaan Sooko berupa pusat permukiman skala kabupaten, pusat pelayanan pendidikan skala dasar hingga menengah, pusat pelayanan kesehatan skala lokal, pusat perdagangan dan jasa skala regional dan lokal; dan
d. PKLp perkotaan Pacet berupa pusat produksi pertanian, pusat pelayanan agropolitan, pusat pelayanan keagamaan, serta sebagai pusat pelayanan pariwisata.

Paragraf Kedua

Sistem Perdesaan

Pasal 15

(1) Rencana pengembangan sistem perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilakukan dengan membentuk PPL.
(2) Pengembangan PPL di kabupaten meliputi:
a. PPL Desa Beratwetan, PPL Desa Batankrajan, dan PPL Desa Terusan di Kecamatan Gedeg;
b. PPL Desa Mojorejo, PPL Desa Mojolebak, PPL Desa Sidorejo, PPL Desa Canggu, dan PPL Desa Ngabar di Kecamatan Jetis;
c. PPL Desa Pandankrajan, PPL Desa Japanan, dan PPL Desa Mojokumpul di Kecamatan Kemlagi;
d. PPL Desa Simongagrok, PPL Desa Cinandang, PPL Desa Pucuk, dan PPL Desa Temuireng di Kecamatan Dawarblandong;
e. PPL Desa Modongan, dan PPL Desa Ngingasrembyong di Kecamatan Sooko;
f. PPL Desa Balangwono, PPL Watesumpak dan PPL Temon di Kecamatan Trowulan;
g. PPL Desa Kumitir, PPL Jatirejo, PPL Sumberagung, dan PPL Padangasri di Kecamatan Jatirejo;
h. PPL Desa Banjaragung, PPL Mlaten dan PPL Plososari di Kecamatan Puri;
i. PPL Desa Jabon dan PPL Jumeneng di Kecamatan Mojoanyar;
j. PPL Desa Modopuro, dan PPL Sumbertanggul di Kecamatan Mojosari;
k. PPL Desa Peterongan dan PPL Ngorowo di Kecamatan Bangsal;
l. PPL Desa Kedunglengkong, PPL Jrambe dan PPL Segunung di Kecamatan Dlanggu;
m. PPL Desa Kepuharum, PPL Wonodadi, PPL Kepuharum, dan PPL Sumberbaringin di Kecamatan Kutorejo;
n. PPL Desa Watukenongo, PPL Kembangringgit, dan PPL Banjartanggul di Kecamatan Pungging;
o. PPL Desa Jasem, PPL Watesnegoro, PPL Wotanmasjedong, dan PPL Kutogirang di Kecamatan Ngoro;
p. PPL Desa Petak, PPL Tanjungkenongo, PPL Kemiri dan PPL Claket di Kecamatan Pacet;
q. PPL Desa Seloliman, PPL Sukosari, PPL Penanggungan dan PPL Belik di Kecamatan Trawas; dan
r. PPL Desa Centong, PPL Bening, PPL Kebontunggul dan PPL Dilem di Kecamatan Gondang.

Bagian Ketiga

Sistem Jaringan Prasarana

Pasal 16

Rencana sistem jaringan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b meliputi:
a. sistem jaringan prasarana utama; dan
b. sistem jaringan prasarana lainnya.

Paragraf Kesatu

Sistem Prasarana Utama

Pasal 17

(1) Rencana sistem prasarana utama di wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a berupa sistem jaringan transportasi darat meliputi:
a. rencana jaringan transportasi darat;
b. rencana jaringan perkeretaapian; dan
c. rencana jaringan sungai, danau dan penyeberangan.
(2) Rencana jaringan sungai, danau dan penyeberangan belum akan dikembangkan untuk 20 tahun mendatang.

Pasal 18

(1) Rencana jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a meliputi:
a. rencana jaringan jalan;
b. rencana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; dan
c. rencana jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan.
(2) Rencana jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. jalan nasional meliputi jalan arteri primer, jalan kolektor primer, jalan bebas hambatan dan jalan strategis nasional;
b. jalan provinsi meliputi jalan kolektor primer dan jalan strategis provinsi; dan
c. jalan kabupaten meliputi jalan kolektor primer, jalan lokal primer, jalan sekunder dan jalan strategis kabupaten.
(3) Rencana pengembangan jalan bebas hambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan bagian dari perencanaan pengembangan sistem jalan bebas hambatan berupa ruas jalan bebas hambatan Surabaya-Mojokerto-Kertosono.
(4) Jalan nasional sebagai jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
a. Batas Kabupaten Jombang - Gemekan;
b. Gemekan-Jampirogo (Mojokerto);
c. Jampirogo-Mlirip;
(5) Jalan nasional sebagai jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
a. jalan Mojokerto-Mojosari;
b. jalan Gajahmada;
c. jalan Brawijaya;
d. jalan Hayam Wuruk. dan
e. Mojosari – batas Kabupaten Pasuruan.
(6) Jalan nasional sebagai jalan strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa jalan Erlangga (Mojosari)
(7) Jalan provinsi sebagai jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
a. Batas Kabupaten Sidoarjo – Mojosari;
b. Jalan Pemuda (Mojosari);
c. Jalan Erlangga (Mojosari)
d. Mojosari – Pandanarum;
e. Pandanarum – Pacet;
f. Batas Kota Batu (Cangar II) – Pacet;
g. Batas Kabupaten Lamongan – Gedek;
h. Mojokerto – Gedek;
i. Batas Kabupaten Sidoarjo – Mojokerto;
j. Gemekan – Gondang;
k. Gondang – Pacet – Trawas;
l. Batas Kabupaten Gresik – Mlirip; dan
m. Gedek – Batas Kabupaten Jombang.
(8) Ruas jalan Mojokerto rencana jaringan jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi ruas jalan di Kabupaten Mojokerto dengan total panjang kurang lebih 864,107 (delapan ratus enam puluh empat koma satu nol tujuh) kilometer sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(9) Rencana pengembangan jalan di Kabupaten Mojokerto meliputi:
a. peningkatan jalan kolektor primer melalui jalan yang menghubungkan wilayah Kabupaten Mojokerto dengan wilayah Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Jombang, Kabupaten Lamongan dan Kota Mojokerto;
b. peningkatan jalan lokal primer, melalui jalan yang menghubungkan kawasan perkotaan dengan PPK, PPL, dan kawasan fungsional seperti kawasan perdagangan, industri, pariwisata, perkantoran dan kawasan agropolitan;
c. pengembangan dan peningkatan jalan kolektor dan lokal yang menuju kawasan pariwisata, industri, agropolitan dan kawasan terisolir;
d. peningkatan jalan poros desa dan jalan menuju daerah terisolir; dan
e. pengembangan jalan lingkar perkotaan Mojosari.
(10) Rencana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pengembangan terminal penumpang dan terminal barang meliputi:
a. mengembangkan terminal tipe B di Kecamatan Pungging;
b. mengembangkan terminal tipe C di Desa Lespadangan Kecamatan Gedeg, Desa Pohjejer Kecamatan Gondang, dan Desa Penanggungan Kecamatan Trawas; dan
c. peningkatan infrastruktur utama dan penunjang serta pelayanan terminal yang lebih memadai.
(11) Rencana jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pengembangan prasarana dan sarana angkutan umum massal dan bukan massal meliputi:
a. menata dan mengatur trayek angkutan kota dengan menetapkan hierarki trayek berdasarkan klasifikasi jenis trayek yang ada dengan mempertimbangkan wilayah pelayanan yang terdiri dari trayek utama, trayek cabang, dan trayek ranting;
b. meningkatkan dan mendorong berkembangnya pelayanan angkutan umum dan angkutan barang yang baik, aman, dan murah;
c. meningkatkan pembangunan halte-halte pada titik-titik strategis yang dilalui trayek regional di setiap wilayah perkotaan;
d. meningkatkan mutu pengusaha dan pengemudi kendaraan umum dan angkutan barang dalam mewujudkan lalu lintas yang tertib, aman, dan lancar;
e. pengisian unit kendaraan angkutan pada semua trayek angkutan umum dan angkutan barang, terutama pada trayek-trayek yang belum terisi sehingga adanya keterpaduan rute di seluruh wilayah;
f. mengembangkan prasarana dan sarana angkutan umum massal dengan bus rapid transport baik di wilayah utara dan Mojokerto-Pasuruan;
g. mengembangkan jaringan jalan termasuk di dalamnya pembangunan dan penyediaan prasarana jalan meliputi rambu, marka dan APIL; dan
h. mewajibkan penyusunan Analisa Dampak Lalu Lintas setiap pembangunan dan pengembangan kawasan baru.

Pasal 19

(1) Rencana jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, meliputi arahan pengembangan jalur perkeretaapian umum, pengembangan prasarana perkeretaapian untuk keperluan penyelenggaraan perkeretaapian komuter, serta konservasi rel mati.
(2) Rencana pengembangan jalur perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi arahan pengembangan jalur ganda perkeretaapian (double track) Krian-Mojokerto-Jombang;
(3) Rencana pengembangan prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. penyelenggaraan kereta api komuter jurusan Surabaya-Mojokerto-Jombang dengan stasiun kedatangan dan keberangkatan dari stasiun Kota Mojokerto;
b. meningkatkan sistem keamanan dan keselamatan perlintasan kereta api; dan
c. pengembangan stasiun Damarsi di Kecamatan Mojoanyar.
(4) Rencana konservasi jalur perkeretaapian mati meliputi:
a. Mojokerto – Mojosari – Porong
b. Ploso – Mojokerto – Krian

Paragraf Kedua

Sistem Prasarana Lainnya

Pasal 20

Rencana sistem prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b meliputi:
a. rencana sistem jaringan prasarana energi/kelistrikan;
b. rencana sistem jaringan telekomunikasi;
c. rencana sistem jaringan sumber daya air; dan
d. rencana sistem jaringan prasarana lainnya.

Pasal 21

(1) Rencana sistem jaringan prasarana energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a meliputi energi listrik dan energi lainnya.
(2) Rencana pengembangan pelayanan energi listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengembangan energi listrik, dan pengembangan jalur pipa gas, dan jaringan prasarana energi lainnya.
(3) Rencana pengembangan pelayanan energi listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a. pengembangan pembangkit listrik berada di wilayah Kecamatan Jetis, Kecamatan Kemlagi, Kecamatan Gedeg, dan Kecamatan Dawarblandong;
b. pengembangan SUTET yang melewati Kecamatan Gedeg, Kecamatan Kemlagi, Kecamatan Jetis, dan Kecamatan Dawarblandong;
c. pengembangan SUTT yang melewati Kecamatan Bangsal, Kecamatan Kutorejo, Kecamatan Puri, Kecamatan Mojoanyar, Kecamatan Pungging, dan Kecamatan Mojosari;
d. penambahan dan perbaikan sistem jaringan listrik pada daerah-daerah yang belum terlayani; dan
e. pengembangan energi baru dan terbarukan oleh pemerintah kabupaten yang meliputi energi mikrohidro di Kecamatan Pacet, Kecamatan Trawas Kecamatan Gondang, Kecamatan Jatirejo, dan Kecamatan Jetis.
(4) Rencana pengembangan jalur pipa gas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a. Jalur pipa gas Kecamatan Trowulan-Kecamatan Sooko-Kecamatan Puri-Kecamatan Mojoanyar;
b. Jalur pipa gas Kecamatan Kutorejo-Kecamatan Mojosari-Kecamatan Pungging-Kecamatan Ngoro; dan
c. Jalur pipa gas Kecamatan Jetis-Kecamatan Kemlagi-Kecamatan Dawarblandong.
(5) Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana energi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a. pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Kecamatan Pacet, Kecamatan Trawas, Kecamatan Gondang, Kecamatan Jatirejo, dan Kecamatan Jetis;
b. pengembangan sistem transmisi 150 kV di PLTP Arjuno;
c. pengembangan biogas kotoran ternak di seluruh kawasan perdesaan;
d. pengembangan jaringan energi panas bumi di Kabupaten Mojokerto; dan
e. pengembangan ketersediaan Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) dan Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) sesuai kapasitas kebutuhan elpiji.

Pasal 22

(1) Sistem jaringan prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b meliputi jaringan kabel dan non kabel.
(2) Rencana jaringan kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. peningkatan kapasitas sambungan telepon kabel pada kawasan perdagangan dan jasa, industri, fasilitas umum dan sosial, terminal, permukiman dan kawasan yang baru dikembangkan; dan
b. penyediaan sarana warung telepon dan telepon umum pada lokasi strategis, yang sering diakses publik atau kawasan pusat kegiatan masyarakat.
(3) Rencana jaringan non kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengembangan menara telekomunikasi bersama.
(4) Penataan dan pengaturan lokasi pembangunan menara telekomunikasi bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan Bupati.

Pasal 23

(1) Rencana sistem jaringan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c meliputi:
a. wilayah sungai;
b. cekungan air tanah;
c. jaringan irigasi;
d. jaringan air baku untuk air minum; dan
e. sistem pengendalian daya rusak air.
(2) Wilayah Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. wilayah Sungai Brantas berupa Wilayah Sungai strategis nasional yang merupakan wewenang pusat; dan
b. daerah Aliran Sungai Brantas.
(3) Cekungan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang terletak di Kabupaten meliputi:
a. sebagian besar Cekungan Air Tanah Brantas; dan
b. sebagian kecil Cekungan Air Tanah Pasuruan yang merupakan Cekungan Air Tanah lintas kabupaten/kota.
(4) Rencana jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a. Daerah Irigasi (DI) yang menjadi kewenangan Pemerintah seluas kurang lebih 7.657 (tujuh ribu enam ratus lima puluh tujuh) hektar yang terdiri atas DI Menturus, DI Padi Pomahan, dan DI Delta Brantas;
b. DI yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dengan luas total kurang lebih 6.605 (enam ribu enam ratus lima) hektar meliputi:
1) DI dalam wilayah kabupaten seluas kurang lebih 1.055 (seribu lima puluh lima) hektar terdiri dari DI Kromong II;
2) DI Lintas Kabupaten seluas kurang lebih 5.550 (lima ribu lima ratus lima puluh) hektar terdiri dari DI Tawangsari, daerah irigasi Kejagan, DI Kweden, DI Mernung, DI Subantoro, DI Sinoman, DI Penewon, DI Jatikulon, DI Candilimo, dan DI Lebak Sumengko;
c. daerah irigasi yang menjadi kewenangan Kabupaten seluas kurang lebih 16.291 (enam belas ribu dua ratus sembilan puluh satu) hektar terdiri dari 332 (tiga ratus tiga puluh dua) daerah irigasi sebagaimana tersebut dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
d. peningkatan jaringan irigasi sederhana dan irigasi setengah teknis dengan luas kurang lebih 16.291 (enam belas ribu dua ratus sembilan puluh satu) hektar yang terdiri dari 332 (tiga ratus tiga puluh dua) DI;
(5) Rencana sistem jaringan air baku untuk air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
a. pemeliharaan dan perlindungan kelangsungan fungsi terhadap sumber-sumber mata air, daerah resapan air, dan daerah tangkapan air;
b. peningkatan pelayanan dan pengelolaan air bersih oleh Perusahaan Daerah Air Minum dengan pengembangan sistem jaringan air bersih hingga ke wilayah perdesaan;
c. pengembangan sistem penyediaan air minum untuk meningkatkan efisiensi dan cakupan pelayanan air minum;
d. pengembangan perpipaan pada wilayah perkotaan di tiap kecamatan;
e. pengembangan Water Sanitary Low Income Communities (WSLIC) dan Himpunan Penduduk Pengguna Air Minum pada seluruh wilayah Kabupaten Mojokerto; dan
f. pemanfaatan potensi air tanah pada wilayah utara sungai.
(6) Rencana sistem pengendalian daya rusak air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
a. pemeliharaan dan normalisasi Sungai Sadar;
b. pemeliharaan dan rehabilitasi sungai-sungai eksisting beserta dengan bangunan pengairannya;
c. pembangunan embung-embung di wilayah utara, meliputi Kecamatan Dawarblandong, Kecamatan Jetis, dan Kecamatan Kemlagi; dan
d. pembangunan dam pengendali banjir di wilayah selatan, meliputi Kecamatan Trawas, Kecamatan Pacet, Kecamatan Gondang, Kecamatan Jatirejo, Kecamatan Pungging, Kecamatan Mojoanyar, Kecamatan Bangsal, dan Kecamatan Mojosari.
Paragraf Ketiga Rencana Sistem Jaringan Prasarana Lainnya Pasal 24 Rencana sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d meliputi:
a. sistem jaringan persampahan;
b. sistem jaringan prasarana air minum;
c. sistem jaringan air limbah;
d. sistem jaringan drainase; dan
e. jalur evakuasi bencana.

Pasal 25

(1) Rencana sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a dilakukan dengan prinsip mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang meliputi:
a. pengembangan dan penataan lokasi tempat pemrosesan akhir (TPA);
b. pengembangan dan penataan lokasi tempat penampungan sementara (TPS);
c. pengembangan tempat pengolahan sampah terpadu (TPST); dan
d. rencana pengelolaan sampah skala rumah tangga.
(2) Pengembangan dan penataan lokasi TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. pembangunan TPA regional di Kecamatan Kemlagi; dan
b. penataan prasarana dan sarana penunjang sistem sanitary landfill tempat pemrosesan akhir Mojosari di Kecamatan Mojosari.
(3) Pengembangan dan penataan lokasi TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. penyediaan TPS di setiap Kecamatan;
b. peningkatan pengelolaan TPS di setiap Kecamatan.
(4) Pengembangan TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pengembangan TPST di Kecamatan Mojosari.
(5) Rencana pengelolaan sampah skala rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa peningkatan partisipasi setiap rumah tangga.

Pasal 26

(1) Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b meliputi:
a. rencana jaringan perpipaan; dan
b. rencana bukan jaringan perpipaan.
(2) Pengembangan sistem jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa peningkatan dan pengembangan prasarana jaringan perpipaan air minum di seluruh wilayah kecamatan dan kawasan perdesaan yang rawan kekeringan.
(3) Pengembangan bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada wilayah yang tidak terlayani jaringan perpipaan meliputi:
a. penggalian atau pengeboran air tanah; dan
b. pengeboran air tanah dalam secara terbatas dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

(1) Sistem jaringan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c meliputi:
a. sistem air limbah setempat; dan
b. sistem air limbah terpusat.
(2) Rencana pengembangan sistem air limbah setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. pemenuhan fasilitas septic tank pada masing-masing kepala keluarga pada wilayah perkotaan;
b. pengembangan jamban komunal pada kawasan permukiman padat masyarakat berpenghasilan rendah dan area fasilitas umum; dan
c. mewajibkan pengembangan daerah pemukiman baru dan kota baru untuk menyediakan sistem sewer, yang dapat berupa sewer dangkal atau small bore yang sesuai dengan kondisi daerah.
(3) Rencana pengembangan sistem air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada huruf d meliputi:
a. pengelolaan limbah industri berada di kawasan industri; dan
b. pengelolaan limbah industri kecil dan atau mikro yang tersebar di seluruh kecamatan.
(4) Rencana sistem pengelolaan limbah industri di kawasan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
a. pembangunan IPAL terpadu di kawasan industri Dharmala–RSEA Industrial Estate Ngoro, kawasan industri Vanindo Arta Megah, kawasan industri Sarana Wisma Permai dan Mojokerto Industrial Park;
b. pembangunan pusat pengelolaan limbah industri di Kecamatan Jetis, Kecamatan Kemlagi, Kecamatan Mojoanyar, dan Kecamatan Ngoro; dan
c. pembangunan IPAL bersama bagi industri kecil.
(5) Pengelolaan limbah industri kecil dan/atau mikro berupa pengolahan limbah industri difasilitasi pemerintah daerah.

Pasal 28

Rencana sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d meliputi:
a. pengembangan sistem pematusan pada jalan arteri dan kolektor primer yang terdapat pada desa-desa pusat perkotaan dan pada pusat permukiman;
b. perbaikan teknis prasarana drainase dengan cara normalisasi saluran, rehabilitasi saluran, penambahan saluran baru, dan pembangunan bangunan penunjang prasarana drainase;
c. penyusunan rencana induk sistem drainase wilayah kabupaten dan rencana penanganan kawasan tertentu yang rawan banjir;
d. pembuatan saluran drainase tersendiri pada setiap kawasan fungsional terhubung ke saluran primer tanpa membebani saluran di wilayah permukiman;
e. mengoptimalkan daya resap air ke dalam tanah untuk mengurangi beban saluran drainase dengan penghijauan dan kewajiban pembuatan sumur resapan; dan
f. koordinasi pengelolaan saluran drainase khususnya pada saluran drainase permanen di kawasan perkotaan.

Pasal 29

(1) Rencana pengembangan jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e terintegrasi dengan ruang evakuasi bencana yang memanfaatkan ruang dan bangunan publik yang ada.
(2) Rencana jalur evakuasi bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. jalur evakuasi bencana letusan gunung berapi meliputi:
1) jalan lokal Desa Pacet ke ruang evakuasi bencana di Kecamatan Pacet;
2) jalan lokal Desa Wiyu ke ruang evakuasi bencana di Kecamatan Pacet;
-33-
3) jalan lokal Desa Kemiri ke ruang evakuasi bencana di Kecamatan Pacet;
4) jalan lokal Desa Petak ke ruang evakuasi bencana di Kecamatan Pacet;
5) jalan lokal Desa Trawas ke ruang evakuasi bencana di Kecamatan Trawas;
6) jalan lokal Desa Selotapak ke ruang evakuasi bencana di Kecamatan Trawas;
7) jalan lokal Desa Tamiajeng ke ruang evakuasi bencana di Kecamatan Trawas; dan
8) jalan lokal Desa Belik ke ruang evakuasi bencana di Kecamatan Trawas;
b. jalur evakuasi bencana tanah longsor meliputi:
1) jalan lokal Desa Banyulegi ke ruang evakuasi bencana di Kecamatan Dawarblandong;
2) jalan lokal Desa Pulorejo ke ruang evakuasi bencana di Kecamatan Dawarblandong;
3) jalan lokal Desa Watesprojo ke ruang evakuasi bencana di Kecamatan Kemlagi;
4) jalan lokal Desa Betro ke ruang evakuasi bencana di Kecamatan Kemlagi;
5) jalan lokal Desa Trawas ke ruang evakuasi bencana di Kecamatan Trawas;
6) jalan lokal Desa Sukosari ke ruang evakuasi bencana di Kecamatan Trawas; dan
7) jalan lokal Desa Belik ke ruang evakuasi bencana di Kecamatan Trawas;
8) jalan lokal Desa Seloliman ke ruang evakuasi bencana di Kecamatan Trawas;
9) jalan lokal Desa Jatijejer ke ruang evakuasi bencana di Kecamatan Trawas;
10) jalan lokal Desa Ketapanrame ke ruang evakuasi bencana di Kecamatan Trawas;
11) jalan lokal Desa Kedungudi ke ruang evakuasi bencana di Kecamatan Trawas;
12) jalan lokal Desa Duyung ke ruang evakuasi bencana di Kecamatan Trawas;
13) jalan lokal Desa Gumeng ke ruang evakuasi bencana di Kecamatan Gondang;
14) jalan lokal Desa Dilem ke ruang evakuasi bencana di Kecamatan Gondang;
15) jalan lokal Desa Ngembat ke ruang evakuasi bencana di Kecamatan Gondang;
16) jalan lokal Desa Begaganlimo ke ruang evakuasi bencana di Kecamatan Gondang;
17) jalan lokal Desa Kalikatir ke ruang evakuasi bencana di Kecamatan Gondang;
-34-
18) jalan lokal Desa Sumberjati ke ruang evakuasi bencana di Kecamatan Jatirejo;
19) jalan lokal Desa Sumberjati ke ruang evakuasi bencana di Kecamatan Jatirejo;
20) jalan lokal Desa Jembul ke ruang evakuasi bencana di Kecamatan Jatirejo;
21) jalan lokal Desa Tawangrejo ke ruang evakuasi bencana di Kecamatan Jatirejo;
22) jalan lokal Desa Manting ke ruang evakuasi bencana di Kecamatan Jatirejo;
23) jalan lokal Desa Lebakjabung ke ruang evakuasi bencana di Kecamatan Jatirejo;
24) jalan lokal Desa Rejosari ke ruang evakuasi bencana di Kecamatan Jatirejo;
25) jalan lokal Desa Pacet ke ruang evakuasi bencana di Kecamatan Pacet;
26) jalan lokal Desa Wiyu ke ruang evakuasi bencana di Kecamatan Pacet;
27) jalan lokal Desa Kemiri ke ruang evakuasi bencana di Kecamatan Pacet;
28) jalan lokal Desa Padusan ke ruang evakuasi bencana di Kecamatan Pacet;
29) jalan lokal Desa Cembor ke ruang evakuasi bencana di Kecamatan Pacet;
30) jalan lokal Desa Nogosari ke ruang evakuasi bencana di Kecamatan Pacet;
31) jalan lokal Desa Claket ke ruang evakuasi bencana di Kecamatan Pacet;
32) jalan lokal Desa Mojokembang ke ruang evakuasi bencana di Kecamatan Pacet; dan
33) jalan lokal Desa Kembangbelor ke ruang evakuasi bencana di Kecamatan Pacet;
c. jalur evakuasi bencana banjir meliputi:
1) jalan lokal Desa Banyulegi ke ruang evakuasi bencana di Kecamatan Dawarblandong;
2) jalan lokal Desa Pulorejo ke ruang evakuasi bencana di Kecamatan Dawarblandong;
3) jalan lokal Desa Temuireng ke ruang evakuasi bencana di Kecamatan Dawarblandong;
4) jalan lokal Desa Talunblandong ke ruang evakuasi bencana di Kecamatan Dawarblandong;
5) jalan lokal Desa Mojowiryo ke ruang evakuasi bencana di Kecamatan Kemlagi;
6) jalan lokal Desa Mojojajar ke ruang evakuasi bencana di Kecamatan Kemlagi;
7) jalan lokal Desa Mojokumpul ke ruang evakuasi bencana di Kecamatan Kemlagi;
-35-
8) jalan lokal Desa Mojokusumo ke ruang evakuasi bencana di Kecamatan Kemlagi;
9) jalan lokal Desa Mojodadi ke ruang evakuasi bencana di Kecamatan Kemlagi;
10) jalan lokal Desa Jolotundo ke ruang evakuasi bencana di Kecamatan Jetis;
11) jalan lokal Desa Sawo ke ruang evakuasi bencana di Kecamatan Jetis;
12) jalan lokal Desa Kupang ke ruang evakuasi bencana di Kecamatan Jetis;
13) jalan lokal Desa Banjarsari ke ruang evakuasi bencana di Kecamatan Jetis;
14) jalan lokal Desa Bendung ke ruang evakuasi bencana di Kecamatan Jetis;
15) jalan lokal Desa Perning ke ruang evakuasi bencana di Kecamatan Jetis;
16) jalan lokal Desa Mojolebak ke ruang evakuasi bencana di Kecamatan Jetis;
17) jalan lokal Desa Sooko ke ruang evakuasi bencana di Kecamatan Sooko;
18) jalan lokal Desa Modongan ke ruang evakuasi bencana di Kecamatan Sooko;
19) jalan lokal Desa Sambirotoke ruang evakuasi bencana di Kecamatan Sooko;
20) jalan lokal Desa Wringinrejo ke ruang evakuasi bencana di Kecamatan Sooko;
21) jalan lokal Desa Brangkal ke ruang evakuasi bencana di Kecamatan Sooko;
22) jalan lokal Desa Tinggarbuntut ke ruang evakuasi bencana di Kecamatan Bangsal;
23) jalan lokal Desa Ngingasrembyong ke ruang evakuasi bencana di Kecamatan Sooko;
24) jalan lokal Desa Japan ke ruang evakuasi bencana di Kecamatan Sooko;
25) jalan lokal Desa Gebangmalang ke ruang evakuasi bencana di Kecamatan Mojoanyar;
26) jalan lokal Desa Sumberjati ke ruang evakuasi bencana di Kecamatan Mojoanyar;
27) jalan lokal Desa Wunut ke ruang evakuasi bencana di Kecamatan Mojoanyar;
28) jalan lokal Desa Jumeneng ke ruang evakuasi bencana di Kecamatan Mojoanyar;
29) jalan lokal Desa Ngarjo ke ruang evakuasi bencana di Kecamatan Mojoanyar;
30) jalan lokal Desa Kwedenkembar ke ruang evakuasi bencana di Kecamatan Mojoanyar;
31) jalan lokal Desa Kwatu ke ruang evakuasi bencana di Kecamatan Mojoanyar;
-36-
32) jalan lokal Desa Jabon ke ruang evakuasi bencana di Kecamatan Mojoanyar;
33) jalan lokal Desa Sadartengah ke ruang evakuasi bencana di Kecamatan Mojoanyar;
34) jalan lokal Desa Gayaman ke ruang evakuasi bencana di Kecamatan Mojoanyar;
35) jalan lokal Desa Tinggarbuntut ke ruang evakuasi bencana di Kecamatan Bangsal;
36) jalan lokal Desa Salen ke ruang evakuasi bencana di Kecamatan Bangsal;
37) jalan lokal Desa Tinggarbuntut ke ruang evakuasi bencana di Kecamatan Bangsal;
38) jalan lokal Desa Pekuwon ke ruang evakuasi bencana di Kecamatan Bangsal;
39) jalan lokal Desa Kutoporong ke ruang evakuasi bencana di Kecamatan Bangsal;
40) jalan lokal Desa Modopuro ke ruang evakuasi bencana di Kecamatan Mojosari;
41) jalan lokal Desa Kebondalem ke ruang evakuasi bencana di Kecamatan Mojosari;
42) jalan lokal Desa Randubango ke ruang evakuasi bencana di Kecamatan Mojosari;
43) jalan lokal Desa Leminggir ke ruang evakuasi bencana di Kecamatan Mojosari;
44) jalan lokal Desa Ngimbangan ke ruang evakuasi bencana di Kecamatan Mojosari;
45) jalan lokal Desa Jotangan ke ruang evakuasi bencana di Kecamatan Mojosari;
46) jalan lokal Desa Plososari ke ruang evakuasi bencana di Kecamatan Puri;
47) jalan lokal Desa Kintelan ke ruang evakuasi bencana di Kecamatan Puri;
48) jalan lokal Desa Brayung ke ruang evakuasi bencana di Kecamatan Puri;
49) jalan lokal Desa Kebonagung ke ruang evakuasi bencana di Kecamatan Puri;
50) jalan lokal Desa Sumbergirang ke ruang evakuasi bencana di Kecamatan Puri;
51) jalan lokal Desa Medali ke ruang evakuasi bencana di Kecamatan Puri;
52) jalan lokal Desa Balongmojo ke ruang evakuasi bencana di Kecamatan Puri;
53) jalan lokal Desa Tambakagung ke ruang evakuasi bencana di Kecamatan Puri;
54) jalan lokal Desa Kenanten ke ruang evakuasi bencana di Kecamatan Puri;
55) jalan lokal Desa Banjaragung ke ruang evakuasi bencana di Kecamatan Puri;
56) jalan lokal Desa Balongwono ke ruang evakuasi bencana di Kecamatan Trowulan;
57) jalan lokal Desa Bicak ke ruang evakuasi bencana di Kecamatan Trowulan;
58) jalan lokal Desa Jambuwok ke ruang evakuasi bencana di Kecamatan Trowulan;
59) jalan lokal Desa Watesumpak ke ruang evakuasi bencana di Kecamatan Trowulan;
60) jalan lokal Desa Wonorejo ke ruang evakuasi bencana di Kecamatan Trowulan;
61) jalan lokal Desa Tawangsari ke ruang evakuasi bencana di Kecamatan Trowulan;
62) jalan lokal Desa Ngrame ke ruang evakuasi bencana di Kecamatan Pungging;
63) jalan lokal Desa Balongmasin ke ruang evakuasi bencana di Kecamatan Pungging;
64) jalan lokal Desa Jabontegal ke ruang evakuasi bencana di Kecamatan Pungging;
65) jalan lokal Desa Kembangringgit ke ruang evakuasi bencana di Kecamatan Pungging;
66) jalan lokal Desa Tunggalpager ke ruang evakuasi bencana di Kecamatan Pungging;
67) jalan lokal Desa Pungging ke ruang evakuasi bencana di Kecamatan Pungging;
68) jalan lokal Desa Banjartanggul ke ruang evakuasi bencana di Kecamatan Pungging;
69) jalan lokal Desa Wonoasri ke ruang evakuasi bencana di Kecamatan Ngoro;
70) jalan lokal Desa Purwojati ke ruang evakuasi bencana di Kecamatan Ngoro;
71) jalan lokal Desa Srigading ke ruang evakuasi bencana di Kecamatan Ngoro;
72) jalan lokal Desa Watesnegoro ke ruang evakuasi bencana di Kecamatan Ngoro;
73) jalan lokal Desa Jasem ke ruang evakuasi bencana di Kecamatan Ngoro;
74) jalan lokal Desa Candiharjo ke ruang evakuasi bencana di Kecamatan Ngoro;
75) jalan lokal Desa Pohjejer ke ruang evakuasi bencana di Kecamatan Gondang;
76) jalan lokal Desa Padi ke ruang evakuasi bencana di Kecamatan Gondang;
77) jalan lokal Desa Kemasantani ke ruang evakuasi bencana di Kecamatan Gondang;
78) jalan lokal Desa Kalikatir ke ruang evakuasi bencana di Kecamatan Gondang;
79) jalan lokal Desa Wiyu ke ruang evakuasi bencana di Kecamatan Pacet; dan
80) jalan lokal Desa Kemiri ke ruang evakuasi bencana di Kecamatan Pacet;

BAB IV

RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN MOJOKERTO

Bagian Pertama

Umum

Pasal 30

(1) Kabupaten Mojokerto merupakan bagian dari kawasan andalan nasional GERBANGKERTOSUSILA yang dikembangkan untuk mendukung sektor unggulan pertanian, perikanan, industri, dan pariwisata..
(2) Rencana pola ruang kabupaten merupakan rencana distribusi peruntukan ruang dalam wilayah kabupaten yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budi daya.
(3) Rencana pola ruang wilayah kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kawasan Lindung

Pasal 31 Pola

ruang untuk kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) meliputi:
a. kawasan hutan lindung;
b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
c. kawasan perlindungan setempat;
d. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
e. kawasan rawan bencana alam;
f. kawasan lindung geologi; dan
g. kawasan lindung lainnya.

Paragraf Kesatu

Kawasan Hutan Lindung

Pasal 32

Kawasan hutan lindung di Kabupaten Mojokerto seluas kurang lebih 4.254 (empat ribu dua ratus lima puluh empat) hektar terdapat di Kecamatan Gondang, Kecamatan Jatirejo, Kecamatan Ngoro, Kecamatan Pacet, dan Kecamatan Trawas.

Paragraf Kedua

Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 33

(1) Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b meliputi kawasan resapan air.
(2) Kawasan resapan air di Kabupaten Mojokerto yaitu daerah lereng sedang, terjal, tanaman keras dan hutan lindung seluas kurang lebih 736 (tujuh ratus tiga puluh enam) hektar terdapat di seluruh wilayah Kabupaten Mojokerto.
(3) Peningkatan manfaat lindung pada kawasan resapan air dilakukan dengan cara:
a. pembuatan sumur-sumur resapan;
b. pelestarian hutan pada kawasan hulu sampai dengan hilir;
c. pengolahan sistem terasering dan vegetasi yang mampu menahan dan meresapkan air; dan
d. Pembuatan dam penahan erosi pada kawasan hulu.

Paragraf Ketiga

Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 34

(1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c meliputi:
a. sempadan sungai;
b. kawasan sekitar danau atau waduk;
c. kawasan sekitar mata air;
d. kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal lainnya;
e. sempadan irigasi;
f. RTH; dan
g. ruang dalam bumi.
(2) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. kawasan sempadan sungai terletak pada kawasan sepanjang daerah aliran sungai yang ada di Kabupaten;
b. ketentuan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat( 2) meliputi:
1. sempadan berjarak 100 (seratus) meter di kiri kanan sungai besar dan 50 (lima puluh) meter di kiri kanan anak sungai yang berada di luar pemukiman;
2. sempadan sungai berjarak antara 10 (sepuluh) sampai 15 (lima belas) meter yang berada di kawasan permukiman.
(3) Kawasan sekitar danau atau waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa daratan dengan jarak 50 (lima puluh) meter sampai dengan 100 (seratus) meter dari titik pasang air danau tertinggi pada Waduk Tanjungan dan Waduk Pandankrajan di Kecamatan Kemlagi.
(4) Kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa kawasan dengan jarak 200 (dua ratus) meter sekeliling mata air di luar kawasan permukiman dan 100 (seratus) meter sekeliling mata air di dalam kawasan permukiman terletak di Kecamatan Dawarblandong, Kecamatan Kemlagi, Kecamatan Jetis, Kecamatan Trowulan, Kecamatan Gondang, Kecamatan Kutorejo, Kecamatan Dlanggu, Kecamatan Pacet, dan Kecamatan Trawas.
(5) Kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa peninggalan situs Kerajaan Mojopahit terletak di Kecamatan Trowulan, Kecamatan Jatirejo, Kecamatan Trawas, Kecamatan Ngoro, Kecamatan Pacet, Kecamatan Sooko, dan Kecamatan Puri.
(6) Kawasan sempadan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa kawasan sepanjang kanan-kiri saluran irigasi primer dan sekunder.
(7) RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditetapkan dengan proporsi paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas kawasan perkotaan seluas kurang lebih 725 (tujuh ratus dua puluh lima) hektar meliputi:
a. RTH publik meliputi taman kota, taman pemakaman umum, dan jalur hijau sepanjang jalan, sungai, dan pantai, dengan proporsi paling sedikit 20 (dua puluh) persen; dan
b. RTH privat meliputi kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan dengan proporsi paling sedikit 10 (sepuluh) persen.
(8) Rencana ruang dalam bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
a. wilayah-wilayah yang sudah diketahui cadangannya dan/atau wilayah yang tengah dalam masa penyelidikan pendahuluan/eksplorasi/eksploitasi dan secara legal telah ada izin atau kontraknya maka harus dilindungi secara hukum di dalam tata ruang sebagai kawasan peruntukan pertambangan;
b. wilayah yang berpotensi bahan tambang harus diberikan alokasi ruang dalam bentuk wilayah prospek usaha pertambangan sebagai arahan prospek pertambangan ke depan; dan
c. wilayah prospek pertambangan tidak dipengaruhi oleh kendala sektor budi daya, namun dalam pengusahaannya tetap mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf Keempat

Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya

Pasal 35

(1) Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d meliputi:
a. taman hutan raya; dan
b. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.
(2) Taman Hutan Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Taman Hutan Raya R. Soerjo di Kecamatan Pacet, Trawas, Jatirejo, dan Gondang dengan luas kurang lebih 1.141,18 (seribu seratus empat puluh satu koma satu delapan) hektar.
(3) Kawasan Cagar Budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa situs Purbakala meliputi:
a. Kolam Segaran, Candi Bajang Ratu, Candi Tikus, Candi Wringin Lawang, Candi Gentong dan Candi Brahu di Kecamatan Trowulan;
b. Kawasan Situs Kutogirang, Candi Brangkal dan Candi Pasantren di Kecamatan Ngoro; dan
c. Kawasan Petirtaan Jolotundo dan Situs Kendali Sodo di Kecamatan Trawas.
d. Kawasan Recolanang di Kecamatan Trawas

Paragraf Kelima

Kawasan Rawan Bencana Alam

Pasal 36

(1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf e meliputi:
a. kawasan rawan longsor;
b. kawasan rawan banjir;
c. kawasan rawan kekeringan dan kebakaran; dan
d. kawasan rawan bencana gunung api.
(2) Kawasan rawan longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di Kecamatan Gondang, Kecamatan Jatirejo, Kecamatan Ngoro, Kecamatan Pacet, Kecamatan Dawarblandong, Kecamatan Kemlagi, dan Kecamatan Trawas;
(3) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di Kali Tekuk di Kecamatan Bangsal, Kali Brangkal di Kecamatan Sooko, Kali Lamong di Kecamatan Dawarblandong, Dam Ahmad Yani di Kecamatan Trowulan, Kali Glogok di Kecamatan Mojosari, Kali Marmoyo di Kecamatan Kemlagi dan Kecamatan Jetis, Kali Sadar di Kecamatan Mojoanyar, Kecamatan Bangsal, Kecamatan Mojosari, Kecamatan Pungging dan Kecamatan Ngoro, Kali Ring Kanal Ngotok di Kecamatan Trowulan dan Kecamatan Sooko, dan Kali Janjing di Kecamatan Pungging;dan
(4) Kawasan rawan kekeringan dan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di Kecamatan Dawarblandong, Kecamatan Kemlagi dan Kecamatan Jetis.
(5) Kawasan rawan bencana gunung api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdapat di Kecamatan Pacet dan Kecamatan Trawas.

Pasal 37

(1) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf f meliputi:
a. kawasan cagar alam geologi;
b. kawasan rawan bencana alam geologi; dan
c. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.
(2) Kawasan cagar alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa sumber air panas di Kecamatan Pacet.
(3) Kawasan rawan bencana alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi;
a. kawasan rawan gerakan tanah terletak di Kecamatan Dawarblandong, Kecamatan Kemlagi, Kecamatan Jetis, dan Kecamatan Gedeg; dan
b. kawasan rawan letusan Gunung Api Arjuno-Welirang terdapat di Kecamatan Pacet dan Kecamatan Trawas.
(4) Kawasan yang memberiakan perlindungan terhadap air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa Daerah Imbuhan Air Tanah untuk cekungan air tanah (CAT) meliputi:
a. Daerah Imbuhan Air Tanah untuk CAT Brantas dengan luas kurang lebih 84.434 (delapan puluh empat ribu empat ratus tiga puluh empat) Hektar;
b. Daerah Imbuhan Air tanah untuk CAT Pasuruan dengan luas kurang lebih 6.228 (enam ribu dua ratus dua puluh delapan) Hektar.

Pasal 38

Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf g, berupa kawasan perlindungan plasma nutfah yang berada di Taman Hutan Raya R. Soeryo.

Bagian Ketiga

Kawasan Budi Daya

Pasal 39

Pola ruang untuk kawasan budi daya sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (1) terdiri atas:
a. kawasan peruntukan hutan produksi;
b. kawasan hutan rakyat;
c. kawasan peruntukan pertanian;
d. kawasan peruntukan perkebunan;
e. kawasan peruntukan perikanan;
f. kawasan peruntukan pertambangan;
g. kawasan peruntukan industri;
h. kawasan peruntukan pariwisata;
i. kawasan peruntukan permukiman; dan
j. kawasan peruntukan lainnya.

Paragraf Kesatu

Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Pasal 40

(1) Kawasan peruntukkan hutan produksi sebagaimana dimaksud pasal 39 huruf a meliputi kawasan hutan produksi tetap.
(2) Kawasan hutan produksi tetap sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terletak di Kecamatan Kemlagi, Kecamatan Dawarblandong, dan Kecamatan Gedeg dengan luas kurang lebih 10.812 (sepuluh ribu delapan ratus dua belas) Hektar.

Paragraf Kedua

Kawasan Hutan Rakyat

Pasal 41

(1) Kawasan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b meliputi kawasan yang dapat diusahakan sebagai hutan pada tanah yang dibebani hak milik.
(2) Kawasan hutan rakyat dengan luas kurang lebih 3.128,5 (tiga ribu seratus dua puluh delapan koma lima) Hektar tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Mojokerto.

Paragraf Ketiga

Kawasan Peruntukan Pertanian

Pasal 42

(1) Kawasan peruntukkan pertanian di Kabupaten Mojokerto merupakan bagian dari kawasan andalan GERBANGKERTOSUSILA, sebagaimana dimaksud pada pasal 30 ayat 1 ditetapkan sebagai pengembangan tahap II dengan kegiatan pengembangan kawasan andalan untuk pertanian;
(2) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c terdiri atas:
a. kawasan pertanian tanaman pangan;
b. kawasan holtikultura;
c. kawasan peternakan; dan
d. lahan pertanian pangan berkelanjutan.
(3) Kawasan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terletak di seluruh wilayah Kabupaten Mojokerto seluas kurang lebih 37.126 (tiga puluh tujuh ribu seratus dua puluh enam) hektar.
(4) Kawasan holtikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terletak di seluruh wilayah Kabupaten Mojokerto seluas kurang lebih 3.095 (tiga ribu sembilan puluh lima) hektar.
(5) Kawasan peternakan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c meliputi:
a. peternakan ternak besar tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Mojokerto;
b. peternakan ternak kecil terletak di Kecamatan Jatirejo, Kecamatan Ngoro, Kecamatan Pungging, Kecamatan Mojosari, Kecamatan Sooko, Kecamatan Trawas, Kecamatan Pacet, dan Kecamatan Kemlagi;
c. peternakan unggas terletak di Kecamatan Trawas, Kecamatan Pacet, Kecamatan Pungging, Kecamatan Kutorejo, Kecamatan Jetis, Kecamatan Gedeg. dan Kecamatan Dawarblandong.
(6) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, seluas kurang lebih 27.535 (dua puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh lima) hektar.

Paragraf Keempat

Kawasan Peruntukan Perkebunan

Pasal 43

Kawasan perkebunan dimaksud pada Pasal 39 huruf d terletak di seluruh wilayah Kabupaten Mojokerto seluas kurang lebih 2.283 (dua ribu dua ratus delapan puluh tiga) hektar. Kawasan Peruntukan Perikanan Pasal 44
(1) Kawasan peruntukkan perikanan di Kabupaten Mojokerto merupakan bagian dari kawasan andalan GERBANGKERTOSUSILA, sebagaimana dimaksud pada pasal 30 ayat 1 ditetapkan sebagai pengembangan tahap II dengan kegiatan pengembangan kawasan andalan untuk perikanan;
(2) Kawasan peruntukkan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf e meliputi:
a. kawasan perikanan tangkap;
b. kawasan perikanan budidaya air tawar; dan
c. peruntukan kawasan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
(3) kawasan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdapat di perairan umum, meliputi:
a. waduk/situ/danau/telaga seluas kurang lebih 98,58 (sembilan puluh delapan koma lima delapan) hektar, meliputi Kecamatan Dawarblandong, Kecamatan Kemlagi, Kecamatan Jetis, Kecamatan Sooko, Kecamatan Mojoanyar, Kecamatan Trowulan Kecamatan Jatirejo, Kecamatan Puri, Kecamatan Dlanggu, Kecamatan Pacet, Kecamatan Bangsal, Kecamatan Mojosari, Kecamatan Kutorejo dan Kecamatan Pungging; dan
b. sungai dengan panjang kurang lebih 330 (tiga ratus tiga puluh) kilometer.
(4) Kawasan perikanan budi daya air tawar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
a. perairan umum berupa sungai, waduk, telaga dan embung, terdapat di Kecamatan Trowulan, Kecamatan Kemlagi, dan Kecamatan Dawarblandong;
b. sawah, sebaran lokasi meliputi Kecamatan Jatirejo, Kecamatan Gondang, Kecamatan Pacet, Kecamatan Trawas, Kecamatan Ngoro, Kecamatan Pungging, Kecamatan Kutorejo, Kecamatan Mojosari, Kecamatan Bangsal, Kecamatan Mojoanyar, Kecamatan Dlanggu, Kecamatan Puri, Kecamatan Trowulan, kecamatan Sooko, Kecamatan Gedeg, Kecamatan Kemlagi, Kecamatan Jetis dan Kecamatan Dawarblandong.
c. budidaya perikanan air tawar yang dikembangkan adalah meliputi:
1) ikan lele/patin, terdapat di Kecamatan Dlanggu, Kecamatan Puri, Kecamatan Mojoanyar, Kecamatan Bangsal, Kecamatan Mojosari, dan Kecamatan Pungging;
2) ikan nila/mas, terdapat di Kecamatan Pacet, Kecamatan Trawas, Kecamatan Gondang, Kecamatan Ngoro; dan
3) ikan gurame, terdapat di Kecamatan Sooko dan Kecamatan Trowulan.
d. sarana dan Prasarana
1) Balai Benih Ikan (BBI) seluas kurang lebih 2,1 (dua koma satu) hektar, terdapat di Kecamatan Puri;
2) Unit Pembenihan Rakyat (UPR) seluas kurang lebih 10.319 (sepuluh ribu tiga ratus sembilan belas) meter persegi terdapat di Kecamatan Kutorejo, Kecamatan Jetis, Kecamatan Mojoanyar, Kecamatan Mojosari, Kecamatan Gedeg, Kecamatan Jatirejo, Kecamatan Ngoro, Kecamatan Bangsal, Kecamatan Puri, Kecamatan Pungging, Kecamatan Gondang, Kecamatan Dlanggu, Kecamatan Kemlagi dan Kecamatan Sooko.
(5) Peruntukan kawasan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
a. Kawasan pengolahan hasil perikanan terdapat di seluruh Kecamatan Kabupaten Mojokerto dalam skala rumah tangga; dan
b. Kawasan Pemasaran Hasil Perikanan terdapat di Pasar ikan di Desa Tunggalpager Kecamatan Pungging, Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Mojosari, Desa Sadar Tengah Kecamatan Mojoanyar, Kecamatan Puri, Kecamatan Gondang dan Kecamatan Sooko.

Paragraf Kelima

Kawasan Peruntukan Pertambangan

Pasal 45

(1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf f meliputi:
a. Kawasan Peruntukan Pertambangan terdiri atas mineral bukan logam, batuan, minyak dan gas bumi serta panas bumi;
b. pertambangan mineral bukan logam sebagaimana dimaksud pada huruf a terdapat di Kecamatan Mojoanyar, Kecamatan Sooko, Kecamatan Bangsal, Kecamatan Gedeg, Kecamatan Jetis, Kecamatan Kemlagi dan Kecamatan Dawarblandong;
c. pertambangan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di Kecamatan Pacet, Kecamatan Gondang, Kecamatan
Jatirejo, Kecamatan Ngoro, Kecamatan Jetis, Kecamatan Dawarblandong, Kecamatan Kutorejo, dan Kecamatan Dlanggu;
d. pertambangan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada huruf a di seluruh wilayah Kabupaten Mojokerto;
e. pertambangan panas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di Gunung Arjuno Welirang di Kecamatan Pacet dan Kecamatan Trawas;
f. wilayah yang berpotensi bahan tambang diberikan alokasi ruang dalam bentuk wilayah potensi pertambangan sebagai arahan potensi pertambangan ke depan setelah diadakan eksplorasi;
g. pengembangan wilayah pertambangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bidang pertambangan.
(2) Pengembangan wilayah pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Melarang pengembangan kawasan pertambangan disekitar kawasan Ibu Kota Kecamatan, kawasan lindung, kawasan pertanian yang dilalui jaringan irigasi teknis, permukiman dan kawasan wisata;
b. Setiap kegiatan pertambangan dilengkapi dengan dokumen Amdal, UKL dan UPL serta wajib menjalankannya;
c. Wajib dilakukan kegiatan reklamasi pada lahan pertambangan;
d. Kegiatan reklamasi wajib dilaksanakan per blok dalam rangka pengembalian lahan sesuai dengan peruntukkannya.

Paragraf Keenam

Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 46

(1) Kawasan peruntukkan industri di Kabupaten Mojokerto merupakan bagian dari kawasan andalan GERBANGKERTOSUSILA, sebagaimana dimaksud pada pasal 30 ayat 1 ditetapkan sebagai pengembangan tahap I dengan kegiatan rehabilitasi kawasan andalan untuk industri pengolahan;
(2) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf g meliputi:
a. industri besar;
b. industri menengah; dan
c. industri kecil dan rumah tangga.
(3) Industri besar berupa Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
a. kawasan industri di Kecamatan Ngoro seluas kurang lebih 500 (lima ratus) hektar;
b. kawasan industri di Kecamatan Jetis, Kecamatan Kemlagi dan Kecamatan Dawarblandong seluas kurang lebih 10.000 (sepuluh ribu) hektar; dan
c. kawasan industri di Kecamatan Mojoanyar seluas kurang lebih 500 (lima ratus) hektar.
(4) Industri menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
a. zona industri dan pergudangan sepanjang ruas Jalan By Pass Mojokerto yang terletak di Desa Kenanten dan Desa Balongmojo Kecamatan Puri serta Desa Jampirogo Kecamatan Sooko;
b. zona industri di sepanjang ruas Jalan Raya Pacing-Dlanggu yang terletak di Desa Sumberwono Kecamatan Bangsal;
c. zona industri di sepanjang ruas Jalan Raya Mojosari-Pacet yang terletak di Desa Tempuran, Desa Banjartanggul dan Desa Jatilangkung Kecamatan Pungging serta Desa Pesanggrahan dan Desa Sampangagung Kecamatan Kutorejo;
d. zona industri di sepanjang ruas Jalan Raya Mojosari-Trawas yang terletak di Desa Tempuran, Desa Banjartanggul, Desa Sekargadung dan Desa Mojorejo Kecamatan Pungging;
e. zona industri di sepanjang ruas Jalan Raya Awang-awang-Lebaksono-Pungging yang terletak di Desa Awang-awang Kecamatan Mojosari serta di Desa Lebaksono dan Desa Pungging Kecamatan Pungging;
f. zona industri di sepanjang ruas Jalan Raya Purwojati–Kalipuro yang terletak di Desa Purwojati, Desa Lolawang, Desa Sedati, Desa Kutogirang Kecamatan Ngoro serta Desa Randuharjo dan Desa Kalipuro Kecamatan Pungging;
g. zona industri terletak di Desa Sukoanyar dan Desa Tanjangrono Kecamatan Ngoro serta Desa Kembangringgit Kecamatan Pungging;
h. zona Industri terletak di sepanjang ruas Jalan Raya Sumengko-Jatirejo yang terletak di Desa Sumengko, Desa Gebangsari dan Jatirejo Kecamatan Jatirejo;
i. zona Industri di sepanjang ruas Jalan Raya Jasem-Ngoro yang terletak di Desa Jasem, Desa Kembangsri, Desa Sedati dan Desa Ngoro Kecamatan Ngoro;
j. zona Industri di sepanjang ruas Jalan Raya Jasem-Ngoro yang terletak di Desa Jasem, Desa Kembangsri, Desa Sedati dan Desa Ngoro Kecamatan Ngoro;
k. zona Industri di sepanjang ruas Jalan Pekukuhan-Sumbertanggul yang terletak di Desa Sumbertanggul Kecamatan Mojosari;
l. zona Industri di sepanjang ruas Jalan Belahantengah-Awang-awang yang terletak di Desa Belahantengah Kecamatan Mojosari;
m. zona Industri di sepanjang ruas Jalan Lingkar Utara Kota Mojosari yang terletak di Desa Bangun, Desa Ngrame dan Desa Tunggalpager Kecamatan Pungging;
n. zona Industri di sepanjang ruas Jalan Raya Ngoro-Watukosek yang terletak di Desa Wotanmasjedong, Desa Watesnegoro, Desa Manduromanggunggajah dan Desa Wonosari Kecamatan Ngoro; dan
o. zona industri terletak di sepanjang ruas Jalan Domas-Jambuwok di Desa Domas dan Desa Jambuwok Kecamatan Trowulan; serta
p. zona industri terletak di Desa Jatipasar Kecamatan Trowulan
(5) Industri kecil dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tersebar di seluruh wilayah Kecamatan.

Paragraf Ketujuh

Kawasan Peruntukan Pariwisata

Pasal 47

(1) Kawasan peruntukkan pariwisata di Kabupaten Mojokerto merupakan bagian dari kawasan andalan GERBANGKERTOSUSILA, sebagaimana dimaksud pada pasal 30 ayat 1 ditetapkan sebagai pengembangan tahap I dengan kegiatan pengembangan kawasan andalan untuk pariwisata;
(2) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf h meliputi:
a. kawasan wisata alam;
b. kawasan pariwisata budaya; dan
c. kawasan wisata buatan
(3) Kawasan wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa kawasan wisata alam pegunungan terletak di Kecamatan Pacet, Kecamatan Ngoro, Kecamatan Jatirejo, Kecamatan Gondang dan Kecamatan Trawas.
(4) Kawasan pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terletak di Kecamatan Trowulan, Kecamatan Jatirejo, Kecamatan Puri, Kecamatan Trawas, dan Kecamatan Pacet.
(5) Kawasan pariwisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terletak di seluruh kecamatan di Kabupaten Mojokerto.
(6) Rencana pengembangan kawasan peruntukan pariwisata meliputi:
a. pengembangan jalur wisata terdiri atas:
1) koridor jalur Barat, Desa Bejijong Kecamatan Trowulan;
2) koridor jalur Utara, Desa Tanjungan Kecamatan Kemlagi;
3) koridor jalur Timur, Desa Mlirip Kecamatan Jetis; dan
4) koridor jalur Selatan, Desa Jatirejo Kecamatan Jatirejo.
b. menetapkan prioritas pengembangan pariwisata meliputi:
1) kawasan prioritas pengembangan wisata alam dipusatkan di Kecamatan Pacet;
2) kawasan prioritas pengembangan wisata budaya dipusatkan di Kecamatan Trowulan; dan
3) kawasan prioritas pengembangan wisata rekreasi dipusatkan di Kecamatan Kemlagi.
c. pengembangan prasarana dan sarana pariwisata meliputi:
1) pengembangan fasilitas penunjang wisata;
2) pengembangan sistem jaringan air minum, penerangan, dan jaringan telekomunikasi; dan
3) peningkatan fungsi dan sistem transportasi yang menghubungkan pintu gerbang wisata dengan objek wisata.
d. penataan dan pengendalian kawasan wisata dan sekitarnya diatur secara khusus dalam perencanaan tata ruang kawasan wisata.

Paragraf Kedelapan

Kawasan Peruntukan Permukiman

Pasal 48

(1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf i meliputi:
a. permukiman perkotaan; dan
b. permukiman perdesaan.
(2) Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. permukiman di perkotaan Mojosari; dan
b. permukiman perkotaan yang merupakan bagian dari ibukota kecamatan.
(3) Kawasan permukiman perdesaan terletak di setiap PPL Kabupaten Mojokerto.

Paragraf Kesembilan

Kawasan Peruntukan Lainnya

Pasal 49

(1) Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf j meliputi:
a. kawasan pengembangan sektor informal; dan
b. kawasan pertahanan dan kemananan negara.
(2) Kawasan pengembangan sektor informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diarahkan pada pengembangan kawasan khusus untuk perdagangan dan jasa meliputi:
a. kawasan perdagangan dan jasa skala regional untuk melayani wilayah Kabupaten Mojokerto diarahkan di pusat perkotaan Mojosari; dan
b. kawasan perdagangan skala kecamatan terletak di kawasan perkotaan.
(3) Kawasan pertahanan dan kemananan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. Batalyon Lintas Udara 503 di Kecamatan Mojosari;
b. Komando Rayon Militer yang terdapat di seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Mojokerto; dan
c. Sekolah Polisi Negera di Kecamatan Bangsal.

BAB V

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN

Pasal 50

(1) Kabupaten Mojokerto ditetapkan termasuk dalam bagian KSN Kawasan Perkotaan GERBANGKERTOSUSILA.
(2) KSP dari sudut kepentingan sosial dan budaya di Kabupaten ditetapkan di Kawasan Mojopahit Park.
(3) Kawasan Mojopahit Park di Kecamatan Trowulan dan Kecamatan Jatirejo direncanakan sebagai KSN.
(4) Penetapan KSK berdasarkan:
a. sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
b. sudut kepentingan sosial dan budaya;
c. sudut kepentingan sumber daya alam dan teknologi tinggi;
d. sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; dan
e. kawasan strategis lainnya.
(5) KSK akan disusun lebih lanjut dengan Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Strategis yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
(6) Rencana mengenai KSK sebagaimana dimaksud pada ayat (5), digambarkan dalam Peta Rencana Kawasan Strategis dengan tingkat ketelitian skala 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Pertama

KSK Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi

Pasal 51

Penetapan KSK dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4) huruf a meliputi:
a. kawasan agropolitan terdapat di Kecamatan Pacet, Kecamatan Trawas, dan Kecamatan Gondang;
b. kawasan peruntukan pertambangan meliputi:
1) pertambangan mineral bukan logam terdapat di Kecamatan Mojoanyar, Kecamatan Sooko, Kecamatan Bangsal, Kecamatan Gedeg, Kecamatan Jetis, Kecamatan Kemlagi dan Kecamatan Dawarblandong;
2) pertambangan batuan terdapat di Kecamatan Ngoro, Kecamatan Jetis, Kecamatan Dawarblandong, Kecamatan Kutorejo, dan Kecamatan Dlanggu; dan
3) pertambangan minyak dan gas bumi di seluruh wilayah Kabupaten Mojokerto.
c. kawasan Industrial Estate terdapat di Kecamatan Mojoanyar, Kecamatan Ngoro, Kecamatan Dawarblandong, Kecamatan Kemlagi, dan Kecamatan Jetis;
d. kawasan peruntukan industri meliputi:
1) peruntukan industri dan pergudangan sepanjang ruas Jalan By Pass Mojokerto yang terletak di Desa Kenanten dan Balongmojo Kecamatan Puri serta Desa Jampirogo Kecamatan Sooko;
2) peruntukan industri di sepanjang ruas Jalan Raya Pacing-Dlanggu yang terletak di Desa Sumberwono Kecamatan Bangsal;
3) peruntukan industri di sepanjang ruas Jalan Raya Mojosari-Pacet yang terletak di Desa Tempuran, Banjartanggul dan Jatilangkung Kecamatan Pungging serta Desa Pesanggrahan dan Sampangagung Kecamatan Kutorejo;
4) peruntukan industri di sepanjang ruas Jalan Raya Mojosari-Trawas yang terletak di Desa Tempuran, Banjartanggul, Sekargadung dan Mojorejo Kecamatan Pungging;
5) peruntukan industri di sepanjang ruas Jalan Raya Awang-awang-Lebaksono-Pungging yang terletak di Desa Awang-awang Kecamatan Mojosari serta di Desa Lebaksono dan Pungging Kecamatan Pungging;
6) peruntukan industri di sepanjang ruas Jalan Raya Purwojati–Kalipuro yang terletak di Desa Purwojati, Lolawang, Sedati, Kutogirang Kecamatan Ngoro serta Desa Randuharjo dan Kalipuro Kecamatan Pungging;
7) peruntukkan industri terletak di Desa Sukoanyar dan Desa Tanjangrono Kecamatan Ngoro serta Desa Kembangringgit Kecamatan Pungging;
8) peruntukan Industri terletak di sepanjang ruas Jalan Raya Sumengko-Jatirejo yang terletak di Desa Sumengko, Gebangsari dan Jatirejo Kecamatan Jatirejo;
9) peruntukan industri di sepanjang ruas Jalan Raya Jasem-Ngoro yang terletak di Desa Jasem, Kembangsri, Sedati dan Desa Ngoro Kecamatan Ngoro;
10) peruntukan Industri terletak di sepanjang ruas Jalan Belahantengah-Awang-awang yang terletak di Desa Belahantengah Kecamatan Mojosari;
11) peruntukan Industri di sepanjang ruas Jalan Lingkar Utara Kota Mojosari yang terletak di Desa Bangun, Desa Ngrame dan Desa Tunggalpager Kecamatan Mojosari;
12) peruntukan industri di sepanjang ruas Jalan Raya Ngoro-Watukosek yang terletak di Desa Wotanmasjedong, Watesnegoro, Manduromanggunggajah dan Wonosari Kecamatan Ngoro; dan
13) peruntukan industri terletak di sepanjang ruas Jalan Domas-Jambuwok di Desa Domas dan Jambuwok Kecamatan Trowulan;
14) peruntukan industri terletak di Desa Jatipasar Kecamatan Trowulan.
e. kawasan cepat tumbuh di Kecamatan Jetis, Kecamatan Sooko, Kecamatan Pacet, dan Kecamatan Mojosari;
f. pembangunan pasar dan pusat riset serta pengembangan agro processing di Kecamatan Trawas; dan
g. kawasan pengembangan pariwisata meliputi:
1. wisata alam dipusatkan di Kecamatan Trawas, Kecamatan Pacet, Kecamatan Gondang, Kecamatan Jatirejo Kecamatan Kemlagi, dan Kecamatan Ngoro;
2. wisata budaya terletak di Kecamatan Trowulan, Kecamatan Jatirejo, Kecamatan Trawas, Kecamatan Ngoro, Kecamatan Pacet, Kecamatan Puri dan Kecamatan Sooko; dan
3. wisata buatan di seluruh kecamatan di Kabupaten Mojokerto.

Bagian Kedua

KSK Kepentingan Sosial Budaya

Pasal 52

Penetapan KSK dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4) huruf b meliputi:
a. kawasan strategis perlindungan benda cagar budaya terdapat di Kecamatan Trowulan, Kecamatan Jatirejo, Kecamatan Trawas, Kecamatan Ngoro, Kecamatan Sooko, Kecamatan Puri, dan Kecamatan Pacet; dan
b. kawasan mojopahit park yang terdapat di kawasan candi Kecamatan Trowulan.

Bagian Ketiga

KSK Sumber Daya Alam dan Teknologi Tinggi

Pasal 53

Penetapan KSK dari sudut kepentingan sumber daya alam dan teknologi tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4) huruf c berupa pertambangan panas bumi terdapat di Gunung Arjuno Welirang.

Bagian Keempat

KSK Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup

Pasal 54

Penetapan KSK dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4) huruf d meliputi:

a. kawasan wisata alam di kawasan agropolitan Kecamatan Trawas, Kecamatan Pacet, Kecamatan Gondang, Kecamatan Ngoro dan Kecamatan Jatirejo;

b. kawasan rawan bencana meliputi:

1) kawasan rawan letusan Gunung Api Arjuno-Welirang terletak di Kecamatan Trawas dan Kecamatan Pacet;

2) kawasan rawan longsor terletak di Kecamatan Kemlagi, Kecamatan Jatirejo, Kecamatan Gondang, Kecamatan Pacet, Kecamatan Trawas, Kecamatan Ngoro, dan Kecamatan Dawarblandong; dan

3) kawasan rawan banjir terletak di Kecamatan Mojoanyar, Kecamatan Bangsal, Kecamatan Sooko, Kecamatan Pungging, Kecamatan Mojosari, Kecamatan Dawarblandong, Kecamatan Jetis, Kecamatan Kemlagi, Kecamatan Puri, Kecamatan Pacet, Kecamatan Gondang dan Kecamatan Trowulan

c. pengembangan Taman Hutan Raya yang terletak di Kecamatan Pacet, Trawas, Jatirejo, dan Gondang.

Bagian Kelima

Kawasan Strategis Lainnya

Pasal 55

Penetapan Kawasan Strategis lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4) huruf e adalah kawasan pengembangan kota baru meliputi:
a. Kawasan Perkotaan Interchange Mlirip/Kota Mandiri Canggu Kecamatan Jetis;
b. Kawasan Perkotaan Interchange Pagerluyung Kecamatan Gedeg;
c. Kawasan Perkotaan Dawarblandong sebagai pendukung Kawasan Industri Jetis, Kecamatan Dawarblandong; dan
d. Kawasan Perkotaan Airlangga City di Kecamatan Ngoro.

BAB VI

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Pertama

Kebijakan Strategis Operasionalisasi RTRW

Pasal 56

(1) Arahan Penataan ruang wilayah dalam arahan RTRW kabupaten merupakan matra ruang kebijakan pembangunan sektoral yang disusun sinergis dengan arahan Rencana Pembangunan Jangkan Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

(2) Penataan ruang dilaksanakan secara berkelanjutan dan sinergis antara aspek perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang

(3) Untuk mendukung perwujudan RTRW dan kinerja pembangunan daerah dilakukan optimalisasi pemanfaatan pengelolaan aset-aset pemerintah dan daerah, serta pencadangan lahan pada lokasi strategis.

(4) Arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten merupakan indikasi program utama penataan ruang wilayah dalam rangka :

a. perwujudan rencana struktur ruang wilayah kabupaten;

b. perwujudan rencana pola ruang wilayah kabupaten; dan

c. perwujudan kawasan strategis kabupaten.

(5) Indikasi program utama memuat uraian tentang program, kegiatan, sumber pendanaan, instansi pelaksana, serta waktu dalam masa pelaksanaan RTRW, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini..

Bagian Kedua

Program Prioritas dan Tahapan Pembangunan

Pasal 57

(1) Pelaksanaan RTRW Kabupaten terbagi dalam 4 (empat) tahapan, yaitu: Tahap I (Tahun 2012 - 2017), Tahap II (Tahun 2018 - 2022), Tahap III (Tahun 2023 - 2027), dan Tahap IV (Tahun 2028 – 2032).

(2) Program prioritas dalam pelaksanakan RTRW disusun berdasarkan atas perkiraan kemampuan pembiayaan dan dampak kegiatan yang mempunyai efek mengganda sesuai arahan rencana pembangunan daerah, adalah program utama yang dilaksanakan pada tahap I.

(3) Dalam setiap tahapan pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah dilaksanakan penyelenggaraan penataan ruang secara berkesinambungan yang meliputi :

a. sosialisasi RTRW;

b. perencanaan rinci;

c. pemanfaatan ruang;

d. pengawasan dan pengendalian; dan

e. evaluasi dan peninjauan kembali.

Bagian Ketiga

Perwujudan Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 58

Perwujudan rencana struktur ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (4) huruf a meliputi :

a. perwujudan sistem pusat kegiatan; dan

b. perwujudan sistem jaringan prasarana wilayah.

Pasal 59

Perwujudan sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a terdiri atas :

a. Perwujudan sistem perkotaan meliputi:
1. Pengembangan Kabupaten Mojokerto sebagai bagian dari GERBANGKERTOSUSILA
2. Pengembangan PKLp perkotaan
b. Perwujudan sistem perdesaan adalah pengembangan PPL

Pasal 60

(1) Perwujudan sistem jaringan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b terdiri atas:
a. perwujudan sistem prasarana utama; dan
b. perwujudan sistem prasarana lainnya.
(2) Perwujudan sistem prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. perwujudan jaringan transportasi darat; dan b. perwujudan jaringan perkeretaapian;
(3) Perwujudan sistem prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a. perwujudan sistem jaringan energi; b. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi; c. perwujudan sistem jaringan sumber daya air; dan d. perwujudan sistem jaringan prasarana wilayah lainnya.

Pasal 61

(1) Perwujudan jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf a meliputi:
a. pengembangan jaringan jalan;
b. pengembangan jaringan prasarana lalu lintas angkutan jalan; dan
c. pengembangan jaringan pelayanan lalu lintas angkutan jalan.
(2) Pengembangan sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. pengembangan dan peningkatan jalan nasional meliputi jalan arteri primer, jalan kolektor primer, jalan bebas hambatan dan jalan strategis nasional;
b. pengembangan dan peningkatan jalan provinsi meliputi jalan kolektor primer dan jalan strategis provinsi; dan
c. pengembangan dan peningkatan jalan kabupaten meliputi jalan kolektor primer, jalan lokal primer, jalan sekunder dan jalan strategis kabupaten.
(3) Pengembangan jaringan prasarana lalu lintas angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. pengembangan terminal tipe B
b. pengembangan terminal tipe C
c. peningkatan infrastruktur utama dan penunjang serta pelayanan terminal yang lebih memadai
(4) Pengembangan jaringan pelayanan lalu lintas angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a. penataan dan pengaturan trayek angkutan kota;
b. peningkatan pelayanan angkutan umum dan angkutan barang;
c. peningkatan pembangunan halte-halte;
d. peningkatan mutu pengusaha dan pengemudi kendaraan umm dan angkutan barang;
e. pengisian unit kendaraan angkutanpada semua trayek angkutan umum dan angkutan barang; dan
f. pengembangan prasarana dan sarana angkutan umum missal; dan
g. penyediaan prasarana jalan

Pasal 62

Perwujudan jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf b meliputi:
a. pembangunan jaringan rel kereta api dua jalur (double track);
b. penyelenggaraan kereta api komuter;
c. peningkatan sistem keamanan dan keselamatan perlintasan kereta api; dan
d. pengembangan stasiun yang terkoneksi dengan sistem transportasi regional dan nasional.

Pasal 63

(1) Perwujudan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) huruf a meliputi:
a. peningkatan pelayanan listrik
b. pengembangan transmisi tenaga listrik;
c. pengembangan areal konservasi sekitar lokasi SUTT dan SUTET; dan
d. pengembangan energi alternatif.
(2) Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) huruf b meliputi:
a. pengembangan jaringan telekomunikasi; dan
b. penataan tower bersama.
(3) Perwujudan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) huruf c meliputi:
a. eksplorasi sumber daya air;
b. pelestarian sumber daya air permukaan dan air bawah tanah;
c. pengembangan dan pembangunan sarana prasarana sumber daya air;
d. perlindungan daerah tangkapan air;
e. pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan air baku;
f. pengembangan sarana dan prasarana jaringan air baku kawasan perkotaan dan perdesaan, diutamakan pada daerah rawan air bersih dan irigasi;
g. pengembangan sarana dan prasarana jaringan air baku kawasan industri kecil, menengah dan besar;
h. pengembangan sarana dan prasarana jaringan air baku kawasan budidaya perikanan darat;
i. pengendalian dan pemanfaatan secara proporsional sumber-sumber mata air dan air tanah;
j. pelestarian lingkungan daerah tangkapan air (catchment area), DAS dan disekitar sumber-sumber air;
k. pembangunan dan pemeliharaan waduk, embung, bendung, chekdam, groundsill, kolam retensi, bangunan bendung distribusi, dan bangunan pembagi;
l. pembangunan dan rehabilitasi plengsengan sungai;
m. reboisasi kawasan resapan air;
n. pengendalian kawasan resapan air; dan
o. pengendalian kawasan lindung sempadan sungai.
(4) Perwujudan sistem jaringan prasarana wilayah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) huruf d meliputi:
a. peningkatan sarana prasarana persampahan;
b. pengembangan dan penataan lokasi TPA;
c. pengembangan dan penataan lokasi TPS;
d. pengembangan sistem jaringan perpipaan;
e. peningkatan wilayah pelayanan air bersih; penyediaan sistem air minum perpipaan dan non perpipaan untuk menemui kebutuhan air minum;
f. peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam penyelenggaraan pengembangan sistem air minum;
g. penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas bagi aparat pengelola air minum;
h. peningkatan kapasitas dan kualitas pengelolaan air minum;
i. pengembangan jaringan limbah industri terpusat;
j. pengelolaan limbah industri di Kawasan Industri;
k. pengelolaan limbah industri kecil dan atau mikro;
l. pengembangan pembuangan limbah komunal rumah tangga;
m. pembangunan saluran drainase dan sanitasi yang memadai;
n. pengembangan alternatif sumber pembiayaan;
o. pembangunan IPAL;
p. peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam penyelenggaraan pengembangan sistem pengelolaan air limbah;
q. penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas bagi aparat pengelola air limbah;
r. penyediaan ruang evakuasi bencana; dan
s. penentuan jalur evakuasi bencana.

Bagian Keempat

Perwujudan Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 64

(1) Perwujudan rencana pola ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (4) huruf b terdiri atas:
a. perwujudan kawasan lindung; dan
b. perwujudan kawasan budidaya.
(2) Perwujudan kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
a. kawasan hutan lindung;
b. kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
c. kawasan perlindungan setempat;
d. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
e. kawasan rawan bencana alam.
f. kawasan lindung geologi; dan
g. kawasan lindung lainnya.
(3) Perwujudan kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa pemantapan tata batas kawasan lindung.
(4) Perwujudan kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas :
a. pengendalian perubahan fungsi kawasan;
b. pengendalian pendirian bangunan baru;
c. penanaman vegetasi yang mampu memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya; dan
d. reboisasi dan rehabilitasi lahan kritis.
(5) Perwujudan kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
a. perlindungan kawasan sempadan sungai, waduk, danau, embung, rawa dan sektar mata air;
b. pengendalian pencemaran air;
c. pengembangan tanaman perdu, tanaman tegakan tinggi dan penutup tanah untuk melindungi pencemaran dan erosi air; dan
d. membatasi penggunaan lahan secara langsung untuk bangunan yang tidak berhubungan dengan konservasi waduk.
(6) Perwujudan kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas:
a. pelestarian kawasan suaka alam, cagar alam, dan taman hutan raya;
b. membatasi penggunaan lahan secara langsung yang dapat merusak pelestarian alam;
c. penanaman vegetasi yang dapat memberikan perlidungan suaka alam; dan
d. tidak mengadakan wisata yang dapat menimbulkan terjadinya pencemaran di kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
(7) Perwujudan kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e terdiri atas:
a. melakukan pemetaan kawasan rawan banjir;
b. pembuatan tanggul pada sungai-sungai;
c. pembuatan kolam penampung air (embung) pada daerah-daerah yang memiliki potensi banjir;
d. dilakukanya kegiatan-kegiatan reboisasi atau penghijauan dan penyuluhan terhadap masyarakat yang tinggal pada wilayah yang memiliki potensi bahaya banjir;
e. pengamanan kawasan sempadan sungai dan konservasi kawasan hulu sungai;
f. normalisasi wilayah sungai secara berkala;
g. memperbaiki kondisi fisik saluran drainase yang ada dengan meningkatkan kualitas pelayananya dan segala jenis kegiatan yang mempengaruhi kelancaran tata drainase di kawasan banjir dilarang; dan
h. penghijauan hutan dan kawasan lindung;
i. pembangunan ruang evakuasi bencana;
j. pembangunan jalur-jalur evakuasi;
k. pemantauan hutan secara berkala; dan
l. pengaturan bangunan dan daerah hijau.
(8) Perwujudan kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f terdiri atas:
a. perlindungan kawasan cagar alam geologi;
b. pengelolaan kawasan rawan bencana alam geologi; dan
(9) Perwujudan kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g berupa perlindungan plasma nutfah.

Pasal 65

(1) Perwujudan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 64 ayat (1) huruf b terdiri atas:
a. kawasan peruntukan hutan produksi;
b. kawasan hutan rakyat;
c. kawasan peruntukan pertanian;
d. kawasan peruntukan perikanan;
e. kawasan peruntukan pertambangan;
f. kawasan peruntukan industri;
g. kawasan peruntukan pariwisata;
h. kawasan peruntukan permukiman; dan
i. kawasan peruntukan lainnya.
(2) Perwujudan kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan Hutan Produksi;
b. pembentukkan dan pembinaan kesatuan pengelolaan Hutan Produksi (KPHP);
c. fasilitasi kelompok dalam izin pengelolaan Kawasan Hutan;
(3) Perwujudan kawasan hutan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. pemasangan batas luar kawasan dan blok pemanfaatan dan blok perlindungan;
b. pembangunan fasilitas wisata alam (ekowisata) dan pengembangan hutan wisata;
c. fasilitasi pemasaran hasil produksi kehutanan dan perluasan akses pelayanan informasi pemasaran hasil hutan;
d. pendampingan kelompok usaha perhutanan rakyat; dan
e. pengawasan dan penertiban pengelolaan industri hasil hutan.
(4) Perwujudan kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
a. membatasi alih fungsi lahan pertanian melalui penetapan kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang akan diatur lebih lanjut dalam rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi sesuai peraturan perundangan;
b. mengatur pola penggunaan sumberdaya air untuk kegiatan pertanian lahan basah pada kawasan pertanian yang potensial;
c. memperluas daerah tangkapan hujan pada DAS sehingga dapat menjaga ketersediaan air;
d. meningkatan pelayanan irigasi teknis/desa dengan jaminan pasokan air yang mencukupi. Perbaikan irigasi dilakukan secara terprogam dan sesuai prioritas dengan mengacu pada kondisi terakhir dari irigasi teknis/desa yang ada pada laporan kondisi irigasi terakhir;
e. meningkatan produksi pertanian sawah melalui intensifikasi lahan;
f. meningkatkan pendapatan petani melalui pengembangan padi organik bersertifikat sehingga sebagian hasil panen dapat dijual dengan nilai ekonomi yang tinggi;
g. penguatan lembaga petani terkait dengan pengelolaan air (irigasi), pengadaan produksi, panen dan pengolahan pasca panen termasuk pemasaran.
h. mengembangkan komoditas ternak;
i. pengembangan sarana dan parasarana wilayah penunjang peternakan;
j. pengembangan pakan ternak lokal dengan mengandalkan hasil pertanian dan perikanan lokal.
k. mengembangkan komoditas tanaman keras yang mempunyai nilai ekonomi tinggi; dan
l. meningkatkan produksi komoditas unggulan melalui intensifikasi lahan. Peningkatan produksi ini dilakukan melalui bantuan sarana produksi perkebunan, peningkatan keterampilan budidaya dan pengolahan pasca panen.
(5) Perwujudan kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
a. peningkatan pengelolaan kawasan budidaya perikanan;
b. pengembangan sarana dan prasarana kawasan perikanan;
c. pemberdayaan ekonomi masyarakat, meliputi pembudidaya ikan;
d. peningkatan usaha perikanan tangkap, dan perikanan budi daya air tawar;
e. pengendalian dan peningkatan pelayanan perizinan usaha;
f. peningkatan pemasaran, standar mutu, dan nilai tambah produk perikanan.
g. penguatan kelembagaan dan tata laksana kelembagaan. Pemasaran produk perikanan;
h. pengembangan sistem data, statistik dan informasi perikanan; dan
i. peningkatan akses nelayan dan pembudidaya ikan terhadap lembaga keuangan dan bank.
(6) Perwujudan kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
a. inventarisasi potensi sumber daya mineral dan energi;
b. penetapan wilayah usaha pertambangan (WUP) dan wilayah pertambangan rakyat (WPR) mineral bukan logam dan batuan sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
c. pengendalian usaha penambangan yang merusak lingkungan.
(7) Perwujudan kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas:
a. perencanaan, meliputi kelayakan lingkungan, kelayakan lokasi dan penyusunan Master Plan;
b. pembangunan, meliputi pembebasan lahan, penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan fisik; dan
c. pengelolaan, mencakup kelembagaan dan peran/kewajiban pengelola kawasan industri dalam melaksanakan kegiatan usaha kawasan industri.
(8) Perwujudan kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri atas:
a. pengembangan kawasan wisata alam, budaya dan buatan;
b. penyediaan sarana prasarana penunjang pariwisata.
c. melengkapi kawasan wisata dengan fasilitas penunjang wisata;
d. melakukan promosi kawasan wisata melalui berbagai media, dan melaksanakan berbagai event promosi; dan
e. mempromosikan daerah wisata dengan mengadakan event tahunan maupun bulanan; dan
f. melakukan kerjasama dengan berbagai biro perjalanan dalam upaya pemasaran yang progresif.
(9) Perwujudan kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h terdiri atas:
a. pengembangan kawasan perumahan skala besar, menengah dan kecil yang sehat;
b. pengembangan kawasan perumahan perkotaan yang dilakukan pemerintah dan swadaya masyarakat;
c. pengembangan permukiman kawasan perkotaan dalam kasiba dan lisiba dengan memperhatikan rencana rinci tata ruang; dan
d. pengembangan kawasan perumahan perkotaan skala kecil, menengah, dan besar memperhatikan keseimbangan antara lahan terbangun dan penyediaan fasilitas umum, fasilitas sosial, jaringan utilitas, dan ruang terbuka hijau dengan komposisi 60 : 40.
(10) Perwujudan kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i terdiri atas:
a. pengembangan kawasan peruntukan khusus pengembangan sektor informal;dan
b. penetapan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan.

Bagian Kelima

Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten

Pasal 66

(1) Perwujudan kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (4) huruf c terdiri atas:
a. perwujudan kawasan strategis sesuai kepentingan pertumbuhan ekonomi;
b. perwujudan kawasan strategis kepentingan sosial budaya;
c. perwujudan kawasan strategis kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan tekonologi tinggi;
d. perwujudan kawasan strategis sesuai kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan; dan
e. perwujudan kawasan strategis lainnya.
(2) Perwujudan kawasan strategis sesuai kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
a. pengembangan kegiatan kawasan agropolitan, pertambangan, industrial estate, kawasan cepat tumbuh, dan pariwisata;
b. penyediaan sarana penunjang agropolitan, pertambangan, industrial estate, kawasan cepat tumbuh, dan pariwisata; dan
c. pembangunan pasar dan pusat riset pengembangan agro processing.
(3) Perwujudan kawasan strategis kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa perlindungan benda cagar budaya.
(4) Perwujudan kawasan strategis kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pengembangan kawasan pertambangan panas bumi.
(5) Perwujudan kawasan strategis sesuai kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
a. pengembangan kawasan wisata alam di kawasan agropolitan;
b. penetapan dan perlindungan kawasan rawan bencana alam; dan
c. pengembangan Taman Hutan Raya.
(6) Perwujudan kawasan strategis lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa pengembangan kawasan perkotaan interchange.

BAB VII

KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH

Pasal 67

Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan melalui penetapan:
a. ketentuan umum peraturan zonasi;
b. ketentuan perizinan;
c. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan
d. arahan sanksi.

Bagian Pertama

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Pasal 68

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a disusun sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan rencana tata ruang untuk setiap zona pemanfaatan ruang.
(2) Ketentuan umum peraturan zonasi memuat:
a. ketentuan umum kegiatan yang diperbolehkan, kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, dan kegiatan yang tidak diperbolehkan;
b. ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang;
c. ketentuan umum prasarana dan sarana minimum yang disediakan; dan
d. ketentuan khusus sesuai dengan karakter masing-masing zona.
(3) Dalam ketentuan umum peraturan zonasi sesuai dengan rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem pusat kegiatan;
b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi;
c. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan energi/kelistrikan;
d. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan telekomunikasi;
e. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan sumber daya air;
f. ketentuan umum peraturan zonasi sistem prasarana lainnya;
g. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung;
h. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budi daya; dan
i. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis kabupaten.

Paragraf Kesatu

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Sistem Pusat Kegiatan

Pasal 69

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) huruf a terdiri atas:
a. ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem perkotaan; dan
b. ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem perdesaan.
(2) Ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem perkotaan sebaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan ketentuan:
a. ketentuan umum peraturan zonasi pada PKLp dengan kegiatan berskala kabupaten sesuai dengan penetapan batas kawasan perkotaan sebagai PKLp;
b. ketentuan umum peraturan zonasi pada PPK, kegiatan berskala kecamatan, dengan penetapan batas perkotaan kecamatan di masing masing ibukota kecamatan; dan
(3) Ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan ketentuan umum peraturan zonasi pada PPL, kegiatan berskala beberapa desa, dengan penetapan batas PPL di masing masing desa pusat pertumbuhan atau pusat agrobisnis.

Pasal 70

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi PKLp sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf a meliputi;
a. ketentuan umum peraturan zonasi pusat pemerintahan;
b. ketentuan umum peraturan zonasi perkantoran;
c. ketentuan umum peraturan zonasi perdagangan dan jasa;
d. ketentuan umum peraturan zonasi pelayanan kesehatan;
e. ketentuan umum peraturan zonasi perumahan;
f. ketentuan umum peraturan zonasi industri;
g. ketentuan umum peraturan zonasi pariwisata; dan
h. ketentuan umum peraturan zonasi pertanian.
(2) Ketentuan umum peraturan zonasi pusat pemerintahan diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pembangunan perkantoran pemerintahan dan
swasta, serta kegiatan pembangunan prasarana dan sarana umum pendukung perkantoran seperti sarana pejalan kaki yang menerus, sarana olahraga, sarana peribadatan, sarana perparkiran, sarana kuliner, sarana transportasi umum, ruang terbuka, dan jaringan utilitas perkantoran yang dilengkapi aksesibilitas bagi penyandang cacat;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk mendukung kegiatan perkantoran pemerintahan dan swasta sesuai dengan penetapan KDB, KLB, dan KDH yang ditetapkan;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b;
d. ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
1. KDB paling tinggi sebesar 70 (tujuh puluh) persen;
2. KLB paling tinggi sebesar 6,0 (enam); dan
3. KDH paling rendah sebesar 20 (dua puluh) persen;
e. ketentuan umum prasarana dan sarana yang disediakan sesuai dengan kebutuhan.
(3) Ketentuan umum peraturan zonasi perkantoran diarahkan dengan ketentuan:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pembangunan perkantoran pemerintahan dan swasta, serta kegiatan pembangunan prasarana dan sarana umum pendukung perkantoran seperti sarana pejalan kaki yang menerus, sarana olahraga, sarana peribadatan, sarana perparkiran, sarana kuliner, sarana transportasi umum, ruang terbuka, dan jaringan utilitas perkantoran yang dilengkapi aksesibilitas bagi penyandang cacat;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk mendukung kegiatan perkantoran pemerintahan dan swasta sesuai dengan penetapan KDB, KLB, dan KDH yang ditetapkan;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b;
d. ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
1) KDB paling tinggi sebesar 60 (tujuh puluh) persen;
2) KLB paling tinggi sebesar 4,0 (empat); dan
3) KDH paling rendah sebesar 30 (tiga puluh) persen;
e. ketentuan umum prasarana dan sarana yang disediakan sesuai dengan kebutuhan.
(4) Ketentuan umum peraturan zonasi perdagangan dan jasa diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan perdagangan skala regional, perkantoran, perhotelan, penginapan, dan rekreasi;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk mendukung kegiatan perdagangan dan jasa sesuai dengan penetapan KDB, KLB, dan KDH yang ditetapkan;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi industri menengah, kegiatan-kegiatan yang mengganggu kenyamanan, dan keamanan serta menimbulkan pencemaran;
d. ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
1) KDB paling tinggi sebesar 80 (delapan puluh) persen;
2) KLB paling tinggi sebesar 6,0 (enam); dan
3) KDH paling rendah sebesar 10 (sepuluh) persen;
e. ketentuan umum prasarana dan sarana minimum yang disediakan meliputi:
1) prasarana dan sarana pejalan kaki yang menerus, prasarana taman, prasarana parkir, prasarana yang mendukung pengembangan cyber city, sarana peribadatan, ruang terbuka untuk sektor informal, sarana kuliner dan sarana transportasi umum;
2) pusat perdagangan dan jasa bernuansa modern, serta membentuk superblock dan mix use; dan
3) sarana media ruang luar komersial harus memperhatikan tata bangunan dan tata lingkungan;
(5) Ketentuan umum peraturan zonasi pelayanan kesehatan diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan untuk prasarana dan sarana kesehatan sesuai dengan skala pelayanan yang ditetapkan, dan penghijauan serta kegiatan pembangunan fasilitas penunjang pelayanan kesehatan;
b. kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a diperbolehkan dengan syarat meliputi pemanfaatan ruang secara terbatas untuk mendukung kegiatan kesehatan sesuai dengan KDB, KLB, dan KDH yang ditetapkan;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b; dan
d. ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
1) KDB paling tinggi sebesar 70 (tujuh puluh) persen;
2) KLB paling tinggi sebesar 4 (empat); dan
3) KDH paling rendah sebesar 20 (dua puluh) persen;
(6) Ketentuan umum peraturan zonasi perumahan diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan perumahan, kegiatan pembangunan prasarana dan sarana lingkungan perumahan sesuai dengan penetapan amplop bangunan, penetapan tema arsitektur bangunan, penetapan kelengkapan bangunan lingkungan, dan penetapan jenis dan syarat penggunaan bangunan yang diizinkan;
b. kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a diperbolehkan dengan syarat meliputi pemanfaatan ruang secara terbatas untuk mendukung kegiatan permukiman beserta prasarana dan sarana lingkungan; dan
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
(7) Ketentuan umum peraturan zonasi industri diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pembangunan industri dan fasilitas penunjang industri dengan memperhatikan konsep eco industrial park meliputi perkantoran industri, terminal barang, pergudangan, tempat ibadah, fasilitas olahraga, wartel, dan jasa-jasa penunjang industri meliputi jasa promosi dan informasi hasil industri, jasa ketenagakerjaan, jasa ekspedisi, dan sarana penunjang lainnya meliputi IPAL terpusat untuk pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
b. kegiatan industri sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak diperbolehkan dilaksanakan di PKLp Mojosari;
c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk mendukung kegiatan industri sesuai dengan penetapan KDB, KLB, dan KDH yang ditetapkan;
d. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b;
e. ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
1) KDB paling tinggi sebesar 60 (enam puluh ) persen;
2) KLB paling tinggi sebesar 7 (tujuh);
3) KDH paling rendah sebesar 20 (dua puluh) persen;
4) persentase koefisien dasar bangunan sebesar 60 (enam puluh) persen dan ruang terbuka hijau sebesar 10 (sepuluh) persen;
5) pada kawasan industri diizinkan untuk kegiatan lain yang berupa hunian, rekreasi, serta perdagangan dan jasa dengan luas total tidak melebihi 10 (sepuluh) persen total luas lantai; dan
6) lokasi zona industri polutif tidak bersebelahan dengan kawasan permukiman dan kawasan lindung;
f. ketentuan umum prasarana dan sarana yang yang disediakan meliputi perkantoran industri, terminal barang, tempat ibadah, fasilitas olahraga, pemadam kebakaran, IPAL, rumah telkom, dan jasa-jasa penunjang industri seperti jasa promosi dan informasi hasil industri, jasa ketenagakerjaan, dan jasa ekspedisi.
(8) Ketentuan umum peraturan zonasi pariwisata diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pembangunan pariwisata dan fasilitas penunjang pariwisata, kegiatan pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, kegiatan perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pemanfaatan ruang secara terbatas untuk menunjang kegiatan pariwisata sesuai dengan penetapan KDB, KLB, dan KDH yang ditetapkan; dan
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
(9) Ketentuan umum peraturan zonasi pertanian diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang berupa kegiatan pertanian, pembangunan prasarana dan sarana penunjang pertanian, kegiatan pariwisata, kegiatan penelitian dan penghijauan;
b. kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a diperbolehkan dengan syarat tidak mengubah fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan dan tidak mengganggu fungsi utama kawasan pertanian; dan
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.

Pasal 71

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf b meliputi:
a. ketentuan umum peraturan zonasi perkantoran pemerintahan;
b. ketentuan umum peraturan zonasi perdagangan dan jasa;
c. ketentuan umum peraturan zonasi perumahan;
d. ketentuan umum peraturan zonasi pendidikan;
e. ketentuan umum peraturan zonasi pariwisata; dan
f. ketentuan umum peraturan zonasi pertanian.
(2) Ketentuan umum peraturan zonasi perkantoran pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan-kegiatan pelayanan umum kantor kecamatan dan pelayanan umum kantor kelurahan, penghijauan, pembangunan prasarana dan sarana perkantoran pemerintahan;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk mendukung kegiatan perkantoran pemerintahan sesuai dengan penetapan KDB, KLB, dan KDH yang ditetapkan;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan-kegiatan yang menimbulkan gangguan dan kenyamanan kegiatan pelayanan umum; dan
d. ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
1) KDB paling tinggi sebesar 60 (enam puluh) persen;
2) KLB paling tinggi sebesar 2,0 (dua); dan
3) KDH paling rendah sebesar 30 (tiga puluh) persen;
e. prasarana dan sarana minimum yang disediakan berupa prasarana penunjang kantor kecamatan, kantor kelurahan, sarana perparkiran, sarana ibadah, dan sarana olahraga.
(3) Ketentuan umum peraturan zonasi perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan perdagangan dan jasa;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk mendukung kegiatan perdagangan dan jasa sesuai dengan penetapan KDB, KLB, dan KDH yang ditetapkan;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan-kegiatan yang mengganggu kenyamanan dan kemanan serta menimbulkan pencemaran;
d. ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
1) KDB paling tinggi sebesar 70 (tujuh puluh) persen;
2) KLB paling tinggi sebesar 2,0 (dua);
3) KDH paling rendah sebesar 20 (dua puluh) persen; dan
4) sarana media ruang luar komersial harus memperhatikan tata bangunan dan tata lingkungan;
e. prasarana dan sarana minimum yang disediakan seperti prasarana dan sarana pejalan kaki yang menerus, prasarana taman, prasarana parkir, sarana peribadatan, ruang terbuka untuk sektor informal, sarana kuliner dan sarana transportasi umum;
(4) Ketentuan umum peraturan zonasi perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan perumahan, kegiatan pembangunan prasarana dan sarana lingkungan perumahan sesuai dengan penetapan amplop bangunan, penetapan tema arsitektur bangunan, penetapan kelengkapan bangunan lingkungan dan penetapan jenis dan syarat penggunaan bangunan yang diizinkan;
b. kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a diperbolehkan dengan syarat meliputi pemanfaatan ruang secara terbatas untuk mendukung kegiatan permukiman beserta prasarana dan sarana lingkungan; dan
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
(5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. kegiatan yang diperbolehkan pada kawasan pendidikan meliputi pembangunan gedung pendidikan, pembangunan prasarana dan sarana penunjang kawasan pendidikan untuk sekolah lanjutan pertama,dan penghijauan;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk mendukung kawasan pendidikan sesuai dengan penetapan KDB, KLB, dan KDH yang ditetapkan;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan kebisingan, mengganggu kemananan dan kenyamanan kegiatan pendidikan untuk sekolah lanjutan pertama; dan
d. ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
1) KDB paling tinggi sebesar 60 (enam puluh) persen;
2) KLB paling tinggi sebesar 2 (dua) lantai; dan
3) KDH paling rendah sebesar 30 (tiga puluh) persen.
(6) Ketentuan umum peraturan zonasi pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pembangunan pariwisata dan fasilitas penunjang pariwisata, kegiatan pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, kegiatan perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pemanfaatan ruang secara terbatas untuk menunjang kegiatan pariwisata sesuai dengan penetapan KDB, KLB, dan KDH yang ditetapkan; dan
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
(7) Ketentuan umum peraturan zonasi pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang berupa kegiatan pertanian, pembangunan prasarana dan sarana penunjang pertanian, kegiatan pariwisata, kegiatan penelitian dan penghijauan;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat adalah tidak mengubah fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan dan tidak mengganggu fungsi utama kawasan pertanian; dan
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.

Pasal 72

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi PPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3) meliputi
a. ketentuan umum peraturan zonasi perkantoran pemerintahan;
b. ketentuan umum peraturan zonasi perdagangan dan jasa;
c. ketentuan umum peraturan zonasi perumahan;
d. ketentuan umum peraturan zonasi pendidikan;
e. ketentuan umum peraturan zonasi industri pertanian;
f. ketentuan umum peraturan zonasi pariwisata; dan
g. ketentuan umum peraturan zonasi pertanian.
(2) Ketentuan umum peraturan zonasi perkantoran pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan-kegiatan pelayanan umum kantor kecamatan dan pelayanan umum kantor kelurahan, penghijauan, pembangunan prasarana dan sarana perkantoran pemerintahan;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk mendukung kegiatan perkantoran pemerintahan sesuai dengan penetapan KDB, KLB, dan KDH yang ditetapkan;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan-kegiatan yang menimbulkan gangguan dan kenyamanan kegiatan pelayanan umum; dan
d. ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
1) KDB paling tinggi sebesar 60 (enam puluh) persen;
2) KLB paling tinggi sebesar 2,0 (dua); dan
3) KDH paling rendah sebesar 30 (tiga puluh) persen;
e. prasarana dan sarana minimum yang disediakan berupa prasarana penunjang kantor desa, kantor kelurahan, sarana perparkiran, sarana ibadah, dan sarana olahraga.
(3) Ketentuan umum peraturan zonasi perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan perdagangan skala lokal;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk mendukung kegiatan perdagangan dan jasa sesuai dengan penetapan KDB, KLB, dan KDH yang ditetapkan;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan-kegiatan yang mengganggu kenyamanan dan kemanan serta menimbulkan pencemaran;
d. ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
1) KDB paling tinggi sebesar 70 (tujuh puluh) persen;
2) KLB paling tinggi sebesar 2,0 (dua);
3) KDH paling rendah sebesar 20 (dua puluh) persen; dan
4) sarana media ruang luar komersial harus memperhatikan tata bangunan dan tata lingkungan;
e. prasarana dan sarana minimum yang disediakan seperti prasarana dan sarana pejalan kaki yang menerus, prasarana taman, prasarana parkir, sarana peribadatan, ruang terbuka untuk sektor informal, sarana kuliner dan sarana transportasi umu.
(4) Ketentuan umum peraturan zonasi kegiatan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan perumahan, kegiatan pembangunan prasarana dan sarana lingkungan perumahan sesuai dengan penetapan amplop bangunan, penetapan tema arsitektur bangunan, penetapan kelengkapan bangunan lingkungan dan penetapan jenis dan syarat penggunaan bangunan yang diizinkan;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pemanfaatan ruang secara terbatas untuk mendukung kegiatan permukiman beserta prasarana dan sarana lingkungan; dan
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
(5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. kegiatan yang diperbolehkan pada kawasan pendidikan meliputi pembangunan gedung pendidikan, pembangunan prasarana dan sarana penunjang kawasan pendidikan untuk sekolah lanjutan pertama, dan penghijauan;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk mendukung kawasan pendidikan sesuai dengan penetapan KDB, KLB, dan KDH yang ditetapkan; dan
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan kebisingan, mengganggu keamanan dan kenyamanan kegiatan pendidikan untuk sekolah lanjutan pertama; dan
d. ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
1) KDB paling tinggi sebesar 60 (enam puluh) persen;
2) KLB paling tinggi sebesar 2 (dua) lantai; dan
3) KDH paling rendah sebesar 30 (tiga puluh) persen.
(6) Ketentuan umum peraturan zonasi industri pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pembangunan industri dan fasilitas penunjang industri pengolahan hasil pertanian meliputi perkantoran industri, terminal barang, pergudangan, tempat ibadah, fasilitas olahraga, wartel, dan jasa-jasa penunjang industri meliputi jasa promosi dan informasi hasil industri, jasa ketenagakerjaan, jasa ekspedisi, dan sarana penunjang lainnya;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk mendukung kegiatan industri sesuai dengan penetapan KDB, KLB, dan KDH yang ditetapkan;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b;
d. ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
1) KDB paling tinggi sebesar 50 (lima puluh ) persen;
2) KLB paling tinggi sebesar 2 (dua);
3) KDH paling rendah sebesar 20 (dua puluh) persen;
4) persentase koefisien dasar bangunan sebesar 50 (enam puluh) persen dan ruang terbuka hijau sebesar 10 (sepuluh) persen;
5) pada kawasan industri diizinkan untuk kegiatan lain yang berupa hunian, rekreasi, serta perdagangan dan jasa dengan luas total tidak melebihi 10 (sepuluh) persen total luas lantai; dan
6) lokasi zona industri tidak bersebelahan dengan kawasan permukiman dan kawasan lindung;
e. ketentuan umum prasarana dan sarana yang yang disediakan meliputi perkantoran industri, tempat ibadah, fasilitas olahraga, pemadam kebakaran, IPAL, rumah telkom, dan jasa-jasa penunjang industri seperti jasa promosi dan informasi hasil industri, jasa ketenagakerjaan, dan jasa ekspedisi.
(7) Ketentuan umum peraturan zonasi pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pembangunan pariwisata dan fasilitas penunjang pariwisata, kegiatan pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, kegiatan perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pemanfaatan ruang secara terbatas untuk menunjang kegiatan pariwisata sesuai dengan penetapan KDB, KLB, dan KDH yang ditetapkan; dan
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
(8) Ketentuan umum peraturan zonasi pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang berupa kegiatan pertanian, pembangunan prasarana dan sarana penunjang pertanian, kegiatan pariwisata, kegiatan penelitian, dan kegiatan penghijauan;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat tidak mengubah fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan dan tidak mengganggu fungsi utama kawasan pertanian; dan
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
Paragraf Kedua Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Sistem Jaringan Transportasi Pasal 73
(1) Ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) huruf b meliputi:
a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalan arteri primer/kolektor primer/lokal primer; dan
b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalur kereta api.
(2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalan arteri primer disusun dengan memperhatikan:
a. diperbolehkan jalan arteri primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 60 (enam puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 11 (sebelas) meter;
b. diperbolehkan jalan arteri primer mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata;
c. diperbolehkan dengan syarat jumlah jalan masuk ke jalan arteri primer sehingga ketentuan sebagaimana dimaksud pada poin a, b dan c harus tetap terpenuhi;
d. diperbolehkan dengan syarat persimpangan sebidang pada jalan arteri primer dengan pengaturan tertentu harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada poin a, b, dan c;
e. dibatasi lebar ruang pengawasan jalan arteri primer minimal 15 (lima belas) meter; dan
f. dilarang lalu lintas jarak jauh tidak boleh terganggu oleh lalu lintas ulang alik, lalu lintas lokal, dan kegiatan lokal.
(3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalan kolektor primer disusun dengan memperhatikan:
a. diperbolehkan jalan kolektor primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 40 (empat puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 9 (sembilan) meter;
b. diperbolehkan jalan kolektor primer mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata;
c. diperbolehkan dengan syarat harus tetap memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada poin a dan b;dan
d. dilarang dengan syarat jumlah jalan masuk dibatasi sehingga ketentuan sebagaimana dimaksud pada poin a dan b masih tetap terpenuhi;
(4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalan lokal primer disusun dengan memperhatikan:
a. diperbolehkan jalan lokal primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 (dua puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 7,5 (tujuh koma lima) meter;
b. diperbolehkan lebar ruang pengawasan jalan lokal primer minimal 7 (tujuh) meter; dan
c. dilarang jalan lokal primer yang memasuki kawasan perdesaan terputus.
(5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalur kereta api disusun dengan memperhatikan:
a. diperbolehkan pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api dilakukan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi;
b. diperbolehkan dengan syarat pengembangan jaringan jalur kereta apii dengan memperhatikan dampak lingkungan;
c. dibatasi pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api; dan
d. dilarang pemanfaatan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian.

Paragraf Ketiga

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Sistem Energi/Kelistrikan

Pasal 74

Ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem jaringan energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) huruf c meliputi:
(1) kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
a. pembangunan pembangkit listrik dengan memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain;
b. penetapan areal konservasi di sekitar lokasi SUTT dan SUTET yaitu sekitar 20 (dua puluh) meter pada setiap sisi tiang listrik; dan
c. penetapan sempadan SUTT 66 (enam puluh enam) kilovolt tanah
datar dan sempadan SUTT 150 (seratus lima puluh) kilovolt tanah datar;
(2) kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
a. jaringan transmisi tenaga listrik disusun dengan memperhatikan ketentuan pelanggaran pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. kegiatan pengembangan di sekitar lokasi SUTT dan SUTET yang melewati Kecamatan Ngoro, Kecamatan Pungging, Kecamatan Kutorejo, Kecamatan Bangsal, Kecamatan Mojoanyar, Kecamatan Jatirejo, Kecamatan Gondang, Kecamatan Trowulan, dan Kecamatan Puri;
c. dalam kondisi di bawah jaringan tinggi terdapat bangunan maka harus disediakan jaringan pengamanan;
d. lapangan terbuka pada kawasan luar kota paling sedikit 7,5 (tujuh koma lima) meter dari SUTT dan 11 (sebelas) meter untuk SUTET;
e. lapangan olahraga paling sedikit 13,5 (tiga belas koma lima) meter dari SUTT dan 15 (lima belas) meter untuk SUTET;
f. jalan raya paling sedikit 9 (sembilan) meter dari SUTT dan 15 (lima belas) meter untuk SUTET;
g. pohon/tanaman paling sedikit 4,5 (empat koma lima) meter dari SUTT dan 8,5 (delapan koma lima) meter untuk SUTET;
h. bangunan tidak tahan api paling sedikit 13,5 (tiga belas koma lima) meter dari SUTT dan 15 (lima belas) meter untuk SUTET;
i. bangunan perumahan, perdagangan jasa, perkantoran, pendidikan dan lainnya paling sedikit 4,5 (empat koma lima) meter dari SUTT dan 8,5 (delapan koma lima) meter untuk SUTET;
j. SUTT lainnya, penghantar udara tegangan rendah dan jaringan telekomunikasi paling sedikit 4,5 (empat koma lima) meter dari SUTT dan 8,5 (delapan koma lima) meter untuk SUTET;
k. jembatan besi, rangka besi penghantar listrik, dan lainnya paling sedikit 4 (empat) meter dari SUTT dan 8,5 (delapan koma lima) meter dari SUTET;
l. pompa bensin/tangki bensin paling sedikit 20 (dua puluh) meter dari SUTT dan 50 (lima puluh) meter dari SUTET dengan proyeksi penghantar paling luar pada bidang datar yang melewati kaki tiang; dan
m. tempat penimbunan bahan bakar paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari SUTT dan SUTET dengan proyeksi penghantar paling luar pada bidang datar yang melewati kaki tiang.
(3) kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
a. di bawah jaringan tegangan tinggi tidak boleh ada fungsi bangunan yang langsung digunakan masyarakat; dan
b. SPPBE tidak diletakkan di kawasan permukiman dan disesuaikan dengan peraturan perundangan;

Paragraf Keempat

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 75

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) huruf d meliputi:
a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan kabel; dan
b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan non kabel;
(2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana dan sarana sistem jaringan telekomunikasi dan fasilitas penunjang sistem jaringan telekomunikasi;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak membahayakan keamanan dan keselamatan manusia, lingkungan sekitarnya dan yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan telekomunikasi; dan
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang membahayakan keamanan dan keselamatan manusia, lingkungan sekitarnya dan yang dapat mengganggu fungsi sistem jaringan telekomunikasi.
(3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan non kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana dan sarana telekomunikasi dan fasilitas penunjang sistem jaringan telekomunikasi;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan yang tidak mengganggu sejauh radius sesuai tinggi menara;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan membangun menara telekomunikasi yang berada pada bangunan yang menyediakan fasilitas helipad;
d. ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
1) jarak antar menara BTS pada wilayah yang datar minimal 10 (sepuluh) kilometer, dan pada wilayah yang bergelombang/berbukit/pegunungan minimal 5 (lima) kilometer;
2) menara telekomunikasi untuk mendukung sistem trasmisi radio microwave, apabila merupakan menara rangka yang dibangun di atas permukaan tanah maksimum tingginya 72 (tujuh puluh dua) meter;
3) menara telekomunikasi untuk sistem telekomunikasi yang dibangun di atas permukaan tanah maksimum tingginya 50 (lima puluh) meter; dan
4) menara telekomunikasi dilarang dibangun pada lahan dengan topografi lebih dari 800 (delapan ratus) meter dpl dan lereng lebih dari 20 (dua puluh) persen;
e. ketentuan umum prasarana dan sarana minimum yang disediakan meliputi pentanahan (grounding), penangkal petir, catu daya, lampu halangan penerbangan (aviation obstruction light), dan marka halangan penerbangan (aviation obstruction marking).

Paragraf Kelima

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 76

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) huruf e meliputi arahan peraturan zonasi untuk jaringan sungai.
(2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan normalisasi sungai, dan kegiatan pengamanan sungai;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air dan fungsi sistem jaringan sumber daya air;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat menggangu fungsi sungai sebagai sumber air serta jaringan irigasi, sistem pengendalian banjir, dan sistem pengamanan pantai sebagai prasarana sumber daya air;
d. ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
1) daerah sempadan yang tidak dibebaskan dengan persentase luas RTH minimal 15 (lima belas) persen;
2) garis sempadan sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan paling sedikit 5 (lima) meter dan di dalam kawasan perkotaan paling sedikit 3 (tiga) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul;
3) garis sempadan sungai tak bertanggul di luar kawasan perkotaan untuk sungai besar paling sedikit 100 (seratus) meter dan sungai kecil paling sedikit 50 (lima puluh) meter dihitung dari tepi sungai;
4) garis sempadan sungai tak bertanggul di dalam kawasan perkotaan paling sedikit 10 (sepuluh) meter untuk sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3 (tiga) meter;
5) garis sempadan sungai tak bertanggul di dalam kawasan perkotaan paling sedikit 15 (lima belas) meter untuk sungai yang mempunyai kedalaman antara 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter; dan
6) garis sempadan sungai tak bertanggul di dalam kawasan perkotaan paling sedikit 30 (tiga puluh) meter untuk sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 20 (dua puluh) meter.

Paragraf Keenam

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 77

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) huruf f meliputi:
a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan persampahan;
b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan prasarana air minum;
c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan air limbah;
d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan drainase; dan
e. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jalur evakuasi bencana.
(2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk TPS;
b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk TPST; dan
c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk TPA.
(3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pengoperasian TPS berupa pemilahan dan pengumpulan sampah;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pertanian non pangan, kegiatan penghijauan, kegiatan permukiman dalam jarak yang aman dari dampak pengelolaan persampahan, dan kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi kawasan peruntukan TPS;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu operasionalisasi persampahan dan mengganggu fungsi kawasan peruntukan TPS;
d. intensitas pemanfaatan ruang meliputi persentase luas lahan terbangun sebesar 10 (sepuluh) persen dan luas lahan minimal 100 (seratus) meter persegi untuk melayani penduduk pendukung 2500 (dua ribu lima ratus) jiwa; dan
e. prasarana dan sarana minimum yang disediakan meliputi ruang pemilahan, gudang, tempat pemindah sampah yang dilengkapi dengan landasan container dan pagar tembok keliling.
(4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diarahkan meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pengoperasian TPST berupa pengolahan, pemrosesan akhir sampah, dan pengurugan berlapis bersih (sanitary landfill);
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pertanian non pangan, kegiatan penghijauan, kegiatan permukiman dalam jarak yang aman dari dampak pengelolaan persampahan, dan kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi kawasan peruntukan TPST;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu operasionalisasi persampahan dan mengganggu fungsi kawasan peruntukan TPST;
d. intensitas pemanfaatan ruang meliputi persentase luas lahan terbangun sebesar 10 (sepuluh) persen, dan luas lahan minimal 300 (tiga ratus) meter persegi untuk melayani penduduk pendukung 30.000 (tiga puluh ribu) jiwa; dan
e. prasarana dan sarana minimum yang disediakan meliputi ruang pemilahan 30 (tiga puluh) meter persegi, pengomposan sampah industri 200 (dua ratus) meter persegi, gudang 100 (seratus) meter persegi, tempat pemindah sampah yang dilengkapi dengan landasan container 60 (enam puluh) meter persegi dan pagar tembok keliling.
(5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pengoperasian TPA berupa pemilahan, pengumpulan, pengolahan, pemrosesan akhir sampah, dan pengurugan berlapis bersih (sanitary landfill), pemeliharaan TPA sampah, dan industri terkait pengolahan sampah;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pertanian non pangan, kegiatan penghijauan, kegiatan permukiman dalam jarak yang aman dari dampak pengelolaan persampahan, dan kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi kawasan peruntukan TPA;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu operasionalisasi persampahan dan mengganggu fungsi kawasan peruntukan TPA;
d. intensitas pemanfaatan ruang meliputi persentase luas lahan terbangun sebesar 20 (dua puluh) persen; dan
e. prasarana dan sarana minimum yang disediakan meliputi lahan penampungan, sarana dan peralatan pemrosesan sampah, jalan khusus kendaraan sampah, kantor pengelola, tempat parkir kendaraan, tempat ibadah, tempat olahraga dan pagar tembok keliling.
(6) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan prasarana air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan bangunan pengambilan air, penghijauan, dan pembangunan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu keberlanjutan fungsi penyediaan air minum, mengakibatkan pencemaran air baku dari air limbah dan sampah, dan mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana penyediaan air minum;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu keberlanjutan fungsi penyediaan air minum, mengakibatkan pencemaran air baku dari air limbah dan sampah, dan mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana penyediaan air minum; dan
d. intensitas pemanfaatan ruang meliputi persentase luas lahan terbangun pada zona unit air baku maksimal sebesar 20 (dua puluh) persen, persentase luas lahan terbangun pada zona unit produksi maksimal sebesar 40 (empat puluh) persen; dan persentase luas lahan terbangun pada zona unit distribusi maksimal sebesar 20 (dua puluh) persen.
(7) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan air limbah setempat; dan
b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan air limbah terpusat.
(8) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan air limbah setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pembangunan prasarana dan sarana air limbah dalam rangka mengurangi, memanfaatkan kembali, dan mengolah air limbah;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan air limbah;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pembuangan sampah, dan kegiatan lain yang dapat mengganggu fungsi sistem jaringan air limbah; dan
d. intensitas pemanfaatan ruang meliputi persentase luas lahan terbangun maksimal sebesar 10 (sepuluh) persen.
(9) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pembangunan prasarana dan sarana air limbah dalam rangka mengurangi, memanfaatkan kembali, dan mengolah air limbah industri;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan air limbah industri; dan
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pembuangan hasil industri, dan kegiatan lain yang dapat mengganggu fungsi sistem jaringan air limbah industri.
(10) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana dan sarana sistem jaringan drainase dalam rangka mengurangi genangan air dan mendukung pengendalian banjir;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan drainase; dan
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembuangan sampah, pembuangan limbah, dan kegiatan lain yang dapat mengganggu fungsi sistem jaringan drainase.
(11) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pembangunan prasarana dan sarana jalur evakuasi bencana, kegiatan penghijauan, dan perlengkapan fasilitas jalan dan/atau pedestrian;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pembangunan yang tidak mengganggu fungsi prasarana dan sarana jalur evakuasi bencana;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan yang dapat mengganggu fungsi dan peruntukan jalur evakuasi bencana; dan
d. prasarana dan sarana minimum yang disediakan meliputi sarana komunikasi umum yang siap pakai dan jalan lingkungan dengan perkerasan.

Paragraf Ketujuh

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Lindung

Pasal 78

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) huruf g terdiri atas:
a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan lindung;
b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
c. ketentuan umum kawasan perlindungan setempat;
d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan bencana alam; dan
f. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung geologi.
(2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1) pengembalian fungsi kawasan hutan lindung.
2) pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistem;
3) melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan lindung dan kawasan rawan bencana; dan
4) mengembalikan fungsi lindung kawasan yang telah terganggu fungsi lindungnya secara bertahap dan berkelanjutan sehingga dapat mempertahankan keberadaan kawasan hutan lindung untuk kepentingan hidrologis;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat melakukan berbagai usaha dan/atau kegiatan penunjang kawasan lindung yang tidak mengganggu fungsi alam dan tidak mengubah bentang alam serta ekosistem alam; dan
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan melakukan berbagai usaha dan/atau kegiatan yang mengganggu fungsi lindung di kawasan hutan lindung.
(3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan berupa penyediaan sumur resapan atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1) kegiatan budi daya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;
2) kegiatan wisata alam dengan syarat tidak mengubah bentang alam; dan
3) kegiatan pendidikan dan penelitian dengan syarat tidak mengubah bentang alam;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan melakukan seluruh jenis kegiatan yang mengganggu fungsi resapan air.
(4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a. ketentuan umum peraturan zonasi pada sempadan sungai meliputi:
1) kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
a) pemanfaatan ruang untuk RTH;
b) kegiatan pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan peringatan, rambu-rambu pengamanan, serta sarana bantu navigasi pelayaran; dan
c) kegiatan pemasangan jaringan kabel listrik, kabel telepon, dan pipa air minum;
2) kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
a) kegiatan wisata alam dengan syarat tidak mengganggu kualitas air sungai; dan
b) pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi pengelolaan sungai dan taman rekreasi;
3) kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
a) mendirikan bangunan pada kawasan sempadan sungai; dan
b) kegiatan yang mengancam kerusakan dan menurunkan kualitas sungai;
c. ketentuan umum peraturan zonasi sempadan saluran irigasi meliputi:
1) kegiatan yang diperbolehkan meliputi saluran irigasi yang langsung mengairi sawah;
2) kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi saluran irigasi yang melewati kawasan permukiman dan perdesaan dapat digunakan sebagai saluran drainase; dan
3) kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
a) kegiatan alih fungsi lindung yang menyebabkan kerusakan kualitas air irigasi;
b) pendirian bangunan sepanjang sempadan irigasi yang tidak memiliki kaitan dengan pelestarian atau pengelolaan irigasi; dan
c) kegiatan yang menyebabkan alih fungsi lindung dan kerusakan kualitas sumber air.
d) ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar mata air meliputi:
1) kegiatan yang diperbolehkan melakukan penghijauan dengan jenis tanaman tahunan yang produksinya tidak dilakukan dengan cara penebangan pohon;
2) kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa pemanfaatan sumber mata air untuk kegiatan usaha yang tidak mengganggu fungsi mata air;
3) kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
a) kegiatan penggalian atau kegiatan lain yang sifatnya mengubah bentuk kawasan sekitar mata air dan/atau dapat mengakibatkan tertutupnya sumber mata air; dan
b) kegiatan yang dapat mengganggu fungsi kawasan sekitar mata air.
(5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan pada kawasan suaka alam dan cagar budaya meliputi:
1) kegiatan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan; dan
2) pelestarian keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya di dalam kawasan cagar alam;
b. kegiatan yang diperbolehkan pada pelestarian alam meliputi :
1) kegiatan untuk kepentingan penelitian; dan
2) pelestarian keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya didalam kawasan
c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1) kegiatan wisata yang tidak merusak lingkungan;
2) pendirian bangunan yang menunjang kegiatan pendidikan, penelitian, dan wisata; dan
3) kegiatan yang mengubah bentukan geologi tertentu yang mempunyai manfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan;
d. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1) kegiatan yang mengganggu kelestarian lingkungan di sekitar peninggalan sejarah, bangunan arkeologi, monumen nasional, serta wilayah dengan bentukan geologi tertentu; dan
2) kegiatan yang mengganggu upaya pelestarian budaya masyarakat setempat dan merusak kekayaan budaya.
(6) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1) pemanfaatan dataran banjir bagi RTH dan pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah;
2) pemasangan pengumuman lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk; dan
3) penyediaan jalur evakuasi dan ruang evakuasi bencana;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1) pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum; dan
2) kegiatan budi daya dengan teknis rekayasa teknologi yang sesuai dengan karakteristik;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1) kegiatan permukiman dan pembangunan prasarana utama di kawasan rawan gerakan tanah secara geologis; dan
2) kegiatan yang mengganggu fungsi lindung kawasan rawan letusan gunung berapi dengan tingkat risiko tinggi.
(7) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pendidikan, penelitian dan wisata geologi;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa pendirian bangunan yang menunjang kegiatan pendidikan, penelitian, dan wisata geologi; dan
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu dan/atau menimbulkan dampak negatif bentang alam.

Paragraf Kedelapan

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Budi Daya

Pasal 79

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) huruf h meliputi :
a. kawasan hutan produksi dan hutan rakyat;
b. kawasan peruntukan pertanian;
c. kawasan peruntukan perikanan;
d. kawasan peruntukan pertambangan;
e. kawasan peruntukan industri;
f. kawasan peruntukan pariwisata;
g. kawasan peruntukan permukiman; dan
h. kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara.
(2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan produksi dan hutan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1) kegiatan pengembangan hutan secara berkelanjutan;
2) kegiatan reboisasi atau penghijauan dan rehabilitasi hutan; dan
3) pengembangan kegiatan pada lahan yang memiliki kesesuaian lahan;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat
1) pemanfaatan hasil hutan secara terbatas; dan
2) pendirian bangunan untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan pengembangan budi daya lainnya yang mengurangi luas hutan produksi.
(3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1) pusat pengembangan pemasaran produk pertanian, peternakan, pengembangan sapi perah dan pasar agrobisnis; dan
2) pengembangan pembibitan ternak perdesaan;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1) perubahan fungsi sawah diijinkan pada kawasan perkotaan dengan perubahan maksimum 50 (lima puluh) persen;
2) perubahan fungsi sawah pada kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dengan penggantian lahan seluas 2 (dua) kali luas lahan yang akan dialihfungsikan dalam 1 (satu) pelayanan daerah irigasi yang sama;
3) perubahan fungsi sawah pada kawasan perdesaan diijinkan pada sepanjang jalan arteri, jalan kolektor, dan jalan lokal primer, dengan besaran perubahan maksimum 20 (dua puluh) persen dari luasan sawah yang ada;
4) perubahan fungsi sawah pada kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada angka 3 harus dilakukan peningkatan irigasi setengah teknis menjadi irigasi teknis, dengan penggantian lahan seluas 2 (dua) kali luas lahan yang akan dialihfungsikan dalam 1 (satu) pelayanan daerah irigasi yang sama;
5) kegiatan pertanian tegalan, kebun campur dan sawah tadah hujan dengan komoditas palawija, hortikultura dalam skala kecil;
6) kegiatan pertanian tegalan, kebun campur dan sawah tadah hujan boleh dialihfungsikan untuk kawasan terbangun dengan berbagai fungsi sesuai dengan rencana tata ruang; dan
7) kawasan perkebunan dapat dialihfungsikan untuk kegiatan penunjang agrowisata dan penelitian terkait perkebunan;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi alih fungsi lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan dan perkebunan untuk kegiatan lain.
(4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan pendirian bangunan untuk mendukung sarana perikanan;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan selain huruf a yang tidak mengganggu kawasan peruntukan perikanan; dan
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan budi daya yang mengganggu kualitas air sungai dan waduk untuk perikanan darat.
(5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi :
1) pertambangan mineral bukan logam terdapat di Kecamatan Mojoanyar, Kecamatan Sooko, Kecamatan Bangsal, Kecamatan Gedeg, Kecamatan Jetis, Kecamatan Kemlagi dan Kecamatan Dawarblandong;
2) pertambangan batuan terdapat di Kecamatan Ngoro, Kecamatan Jetis, Kecamatan Dawarblandong, Kecamatan Kutorejo, dan Kecamatan Dlanggu;
3) pertambangan minyak dan gas bumi di seluruh wilayah Kabupaten Mojokerto; dan
4) pertambangan panas bumi terdapat di Gunung Arjuno Welirang.
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1) kawasan bekas penambangan yang digunakan untuk kawasan hijau dan/atau kegiatan budi daya lainnya dengan memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup;
2) setiap kegiatan usaha pertambangan harus menyimpan dan mengamankan tanah atas untuk keperluan rehabilitasi lahan bekas penambangan; dan
3) pada kawasan yang teridentifikasi pertambangan minyak dan gas yang bernilai ekonomi tinggi, kegiatan eksplorasi dan/atau eksploitasi tambang harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
(6) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1) penyediaan ruang untuk zona penyangga berupa sabuk hijau dan RTH;
2) perumahan karyawan, fasilitas umum skala lokal sebagai pendukung kegiatan industri;
3) penyelenggaraan IPAL;
4) pengembangan kawasan sentra industri rumah tangga terutama pada kawasan perdesaan dan perkotaan; dan
5) pengembangan fasilitas perekonomian berupa koperasi pada setiap pusat kegiatan perkotaan dan perdesaan.
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1) pembangunan perumahan baru sekitar kawasan peruntukan industri; dan
2) kegiatan industri yang berpotensi mencemari lingkungan diarahkan untuk mengelola dan memantau limbahnya lebih intensif dan/atau dialihfungsikan menjadi jasa;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
(7) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1) pengembangan kegiatan untuk usaha jasa dan sarana pendukung pariwisata; dan
2) kegiatan perlindungan terhadap situs peninggalan masa lampau;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat
1) pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pariwisata;
2) pengembangan fasilitas pendukung dan akomodasi kegiatan agrowisata maksimal 2,5 (dua koma lima) persen dari total pengelolaan lahan agrowisata;
3) optimalisasi pemanfaatan lahan-lahan tidur yang sementara tidak diusahakan;
4) pengembangan perumahan dan permukiman di luar zona utama pariwisata dan tidak mengganggu bentang alam dan daya tarik pariwisata;
5) pengembangan kegiatan komersial sesuai dengan skala daya tarik pariwisata;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
(8) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1) pengembangan kegiatan industri kecil dan rumah tangga; dan
2) pengembangan permukiman perdesaan sebagai hunian berbasis agraris memanfaatkan lahan pertanian, halaman rumah, dan lahan kurang produktif sebagai basis kegiatan usaha;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1) pengembangan permukiman ditunjang dengan pengembangan fasilitas perdagangan dan jasa, hiburan, fasilitas umum, fasilitas industri, dan pemerintahan;
2) pengembangan pada lahan yang sesuai dengan kemiringan lereng, ketersediaan, dan mutu sumber air minum;
3) pengembangan permukiman baru pada kawasan bebas dari potensi banjir/genangan;
4) tema arsitektur bangunan menggunakan unsur budaya setempat; dan
5) pengembangan permukiman kawasan khusus berupa penyediaan tempat peristirahatan pada kawasan pariwisata dan kawasan permukiman baru sesuai dengan rencana tata ruang;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa pengembangan kawasan terbangun yang berada dan/atau berbatasan dengan kawasan lindung.
(9) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan untuk prasarana dan sarana penunjang aspek pertahanan dan kemanan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a berupa pemanfaatan ruang secara terbatas dan selektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a dan huruf b berupa kegiatan pemanfaatan
ruang kawasan budi daya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara yang ditetapkan sebagai zona penyangga.

Paragraf Kesembilan

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Strategis Kabupaten

Pasal 80

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) huruf i meliputi:
a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya; dan
c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
(2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. kawasan penunjang ekonomi harus ditunjang sarana dan prasarana yang memadai;
b. pada setiap bagian dari kawasan strategis ekonomi harus diupayakan untuk mengefisienkan perubahan fungsi ruang;
c. dialokasikan ruang atau zona secara khusus dan harus dilengkapi dengan ruang terbuka hijau memberikan kesegaran ditengah kegiatan yang intensitasnya tinggi serta zona tersebut harus tetap dipertahankan;
d. perubahan atau penambahan fungsi ruang tertentu pada ruang terbuka boleh dilakukan sepanjang masih dalam batas ambang penyediaan ruang terbuka; dan
e. zona yang dinilai penting untuk mendukung aktivitas kawasan strategis pertumbuhan ekonomi tidak boleh dilakukan perubahan fungsi.
(3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1) kegiatan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan; dan
2) kegiatan perlindungan terhadap situs peninggalan masa lampau ;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1) pengembangan bangunan tidak boleh melebihi ketinggian dua per tiga dari candi yang ada;
2) pengembangan bangunan di sekitar kawasan dibatasi pengembangannya; dan
3) pengembangan kegiatan penunjang pariwisata tanpa menghilangkan identitas dan karakter kawasan;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1) perubahan ruang yang dapat mengganggu fungsi dasarnya; dan
2) kegiatan yang intensitasnya tinggi sehingga mengganggu estetika dan fungsi monumental candi.
(4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a. diperbolehkan penambahan fungsi penunjang tanpa menganggu karakter kawasan;
b. tidak diperbolehkan dilakukan perubahan dalam bentuk peningkatan kegiatan atau perubahan ruang disekitarnya yang dimungkinkan dapat mengganggu fungsi dasarnya; dan
c. penambahan fungsi tertentu pada suatu zona ini tidak boleh dilakukan untuk fungsi yang bertentangan.
(5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
a. pada kawasan yang telah ditetapkan memiliki fungsi lingkungan dan terdapat kerusakan harus dilakukan pengembalian ke rona awal;
b. dibolehkan pembuatan sumur resapan pada kawasan yang didalamnya terdapat zona peresapan air; dan
c. percepatan rehabilitasi untuk menunjang kelestarian dan mencegah kerusakan dalam jangka panjang.

Pasal 81

(1) Di kawasan budi daya dapat ditetapkan kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, dengan ketentuan tidak mengganggu fungsi utama kawasan yang bersangkutan dan tidak melanggar ketentuan umum peraturan umum zonasi pola ruang sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini.
(2) Pemanfaatan ruang di kawasan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah adanya kajian komprehensif dan rekomendasi dari BKPRD Kabupaten Mojokerto.

Bagian Kedua

Ketentuan Perizinan

Pasal 82

(1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana tata ruang yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini.
(2) Ketentuan perizinan ini bertujuan untuk:
a. menjamin pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang, standar, dan kualitas minimum yang ditetapkan;
b. menghindari eksternalitas negatif; dan
c. melindungi kepentingan umum.
(3) Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. izin prisip;
b. izin lokasi;
c. izin penggunaan pemanfaatan tanah (IPPT);
d. izin mendirikan bangunan (IMB); dan
e. izin lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(4) Segala bentuk kegiatan dan pembangunan prasarana harus memperoleh ijin pemanfaatan ruang yang mengacu pada RTRW kabupaten.
(5) Setiap orang atau badan hukum yang memerlukan tanah dalam rangka penanaman modal wajib memperoleh ijin pemanfaatan ruang dari Bupati.
(6) Pelaksanaan prosedur izin pemanfaatan ruang dilaksanakan oleh instansi yang berwenang dengan mempertimbangkan rekomendasi hasil forum koordinasi BKPRD.
(7) Setiap pemanfaatan ruang harus mendapat izin sesuai dengan peruntukan wilayah berdasarkan zonasi yang ditetapkan.

Paragraf Kesatu

Izin Prinsip

Pasal 83

(1) Izin prinsip diberikan untuk kegiatan usaha dan industri dengan kriteria batasan luasan tanah lebih dari 5.000 (lima ribu) meter persegi;
(2) Izin prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3) huruf a merupakan persetujuan pendahuluan yang diberikan kepada orang atau badan hukum untuk menanamkan modal atau mengembangkan kegiatan atau pembangunan di wilayah kabupaten, yang sesuai dengan arahan kebijakan dan alokasi penataan ruang wilayah; dan
(3) Izin prinsip dipakai sebagai kelengkapan persyaratan teknis permohonan izin lainnya, yaitu izin lokasi, izin penggunaan pemanfaatan tanah, izin mendirikan bangunan, dan izin lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Paragraf Kedua

Izin Lokasi

Pasal 84

(1) Izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3) huruf b merupakan izin yang diberikan kepada orang atau badan hukum untuk memperoleh tanah/pemindahan hak atas tanah/menggunakan tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal.
(2) Izin lokasi diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. untuk luas sampai dengan 25 (dua puluh lima) hektar diberikan ijin selama 1 (satu) tahun;
b. untuk luas lebih dari 25 (dua puluh lima) hektar sampai dengan 50 (lima puluh) hektar diberikan ijin selama 2 (dua) tahun; dan
c. untuk luas lebih dari 50 (lima puluh) hektar diberikan ijin selama 3 (tiga) tahun.

Paragraf Ketiga

Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah

Pasal 85

IPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3) huruf c merupakan izin yang diberikan kepada pemohon untuk melakukan perubahan penggunaan tanah yang sesuai dengan RTRW. Paragraf Keempat Izin Mendirikan Bangunan Pasal 86 IMB gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3) huruf d merupakan izin yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis.

Paragraf Kelima

Izin Lain Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan

Pasal 87

Izin lain berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3) huruf e merupakan ketentuan izin usaha pertambangan, perkebunan, pariwisata, industri, perdagangan dan pengembangan sektoral lainnya, yang disyaratkan sesuai peraturan perundang-undangan. Pasal 88 Ketentuan perizinan sebagaimana diatur dalam Pasal 83 sampai dengan Pasal 87 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Ketentuan Umum Insentif dan Disinsentif

Pasal 89

(1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf c merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang wilayah berupa:
a. keringanan pajak atau retribusi, pemberian kompensasi, subsidi silang, imbalan, sewa ruang, dan penyertaan modal;
b. pembangunan atau penyediaan infrastruktur pendukung; dan
c. pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau unsur pemerintah daerah.
(2) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf c merupakan perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang wilayah berupa:
a. pengenaan pajak atau retribusi yang tinggi disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang; dan
b. pembatasan penyediaan infrastruktur, pengenaan kompensasi, dan penalti.
(3) Insentif dan disinsentif diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat secara perorangan maupun kelompok dan badan hukum atau perusahaan swasta, dan unsur pemerintah di daerah.
(4) Ketentuan insentif yang diberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. insentif yang diberikan kepada masyarakat yang lahannya dijadikan lahan pertanian berkelanjutan; dan
b. insentif yang diberikan kepada pengusaha dan swasta dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.
(5) Insentif yang diberikan kepada masyarakat berupa:
a. pemberian kompensasi;
b. urun saham;
c. pembangunan serta pengadaan insfrastruktur; dan
d. penghargaan.
(6) Insentif yang diberikan kepada pengusaha dan swasta berupa:
a. keringanan pajak;
b. pemberian kompensasi;
c. imbalan;
d. sewa ruang;
e. urun saham;
f. penyediaan insfrastruktur; dan
g. penghargaan.
(7) Disinsentif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan kepada masyarakat, pengusaha dan swasta dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
(8) Disinsentif yang diberikan kepada masyarakat, pengusaha dan swasta dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. pembatasan penyediaan infrastruktur;
b. pengenaan kompensasi;
c. izin tidak diperpanjang; dan
d. penalti.

Pasal 90

Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 89 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Arahan Sanksi

Pasal 91

(1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf d merupakan pengenaan sanksi untuk mewujudkan tertib tata ruang dan tegaknya peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.
(2) Arahan sanksi merupakan acuan dalam pengenaan sanksi terhadap :
a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang wilayah kabupaten;
b. pelanggran ketentuan arahan peraturan zonasi kabupaten;
c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;
d. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang ditertibkan berdasarkan RTRW kabupaten; dan
e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten.
f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.
(3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
a. sanksi administratif;
b. sanksi pidana.

Pasal 92

(1) Sanksi administrastif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (3) huruf a terdiri atas:
a. peringatan tertulis;
b. penghentian sementara kegiatan;
c. penghentian sementara pelayanan umum;
d. penutupan lokasi;
e. pencabutan izin;
f. pembatalan izin;
g. pembongkaran bangunan;
h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
i. denda administratif.
(2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan:
a. pengenaan terhadap:
1. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang;
2. pelanggaran ketentuan arahan peraturan zonasi;
3. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;
4. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;
5. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;
6. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan
7. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.
b. pemberian surat peringatan tertulis dengan penerbitan surat peringatan tertulis sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali; dan
c. penerbitan surat peringatan tertulis dilakukan secara bertahap dengan jangka waktu tertentu.
(3) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan:
a. pengenaan terhadap:
1. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang;
2. pelanggaran ketentuan arahan peraturan zonasi;
3. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;
4. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten; dan
5. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
b. penghentian sementara kegiatan dilakukan sampai terpenuhinya kewajiban pelanggar untuk menyesuaikan pemanfaatan ruang dengan RTRW kabupaten dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang.
(4) Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan:
a. pengenaan terhadap:
1. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang;
2. pelanggaran ketentuan arahan peraturan zonasi;
3. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;
4. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten; dan
5. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
b. penghentian sementara pelayanan umum dirinci jenis-jenis pelayanan umum yang akan dihentikan;
c. penghentian sementara pelayanan umum dilakukan sampai terpenuhinya kewajiban pelanggar untuk menyesuaikan pemanfaatan ruang dengan RTRW kabupaten dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang.
(5) Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan:
a. pengenaan terhadap:
1. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang;
2. pelanggaran ketentuan arahan peraturan zonasi;
3. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;
4. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;
5. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;
6. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan
7. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.
b. penutupan lokasi akan dilakukan secara paksa apabila pelanggar mengabaikan surat perintah penutupan lokasi dari pejabat yang berwenang;
c. lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruang dengan RTRW kabupaten dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang.
(6) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan:
a. pengenaan terhadap:
1. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang;
2. pelanggaran ketentuan arahan peraturan zonasi;
3. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;
4. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;
5. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan
6. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.
b. pencabutan izin akan dilakukan apabila pelanggar mengabaikan perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang secara permanen.
(7) Pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan:
a. pengenaan terhadap:
1. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang;
2. pelanggaran ketentuan arahan peraturan zonasi;
3. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;
4. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;
5. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan
6. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar;
b. pembatalan izin diterbitkan berdasarkan lembar evaluasi yang berisikan arahan pola pemanfaatan ruang dalam RTRW kabupaten.
(8) Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilakukan:
a. pengenaan terhadap:
1. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang;
2. pelanggaran ketentuan arahan peraturan zonasi;
3. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;
4. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;
5. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;
6. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan
7. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.
b. pembongkaran bangunan akan dilakukan secara paksa apabila pelanggar mengabaikan surat perintah pembongkaran bangunan.
(9) Pemulihan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dilakukan:
a. pengenaan terhadap:
1. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang;
2. pelanggaran ketentuan arahan peraturan zonasi;
3. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;
4. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;
5. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;
6. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan
7. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar;
b. pemulihan fungsi dilakukan oleh pelanggar dengan jangka waktu tertentu; dan
c. pemulihan fungsi dilakukan oleh pejabat yang berwenang secara paksa apabila pelanggar dalam jangka waktu tertentu tidak melakukan pemulihan fungsi.
(10) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dilakukan:
a. pengenaan terhadap:
1. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang;
2. pelanggaran ketentuan arahan peraturan zonasi;
3. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;
4. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;
5. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;
6. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan
7. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.
b. denda administrasi dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif

Pasal 93

Ketentuan mengenai sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (3) huruf b mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

HAK,KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu

Hak Masyarakat

Pasal 94

Dalam penataan ruang wilayah, setiap masyarakat berhak:
a. berperan serta dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
b. mengetahui RTRW Kabupaten dan rencana rincinya berupa rencana detail tata ruang kawasan dan rencana pengembangan sektoral;
c. menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang wilayah; dan
d. mengajukan keberatan, gugatan dan tuntutan pembatalan izin, serta memperoleh penggantian yang layak atas kegiatan pembangunan terkait pelaksanaan RTRW

Pasal 95

(1) Untuk mengetahui RTRW Kabupaten dan rencana rincinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf b, masyarakat dapat memperoleh melalui:

a. lembaran daerah kabupaten;

b. papan pengumuman di tempat-tempat umum;

c. penyebarluasan informasi melalui brosur;

d. instansi yang menangani penataan ruang; dan atau

e. Sistem Informasi Tata Ruang Wilayah (SITRW) Kabupaten.

(2) SITRW Kabupaten dikembangkan secara bertahap melalui berbagai media publikasi untuk mempermudah akses informasi tata ruang dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam penataan ruang.

Pasal 96

(1) Untuk menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf c didasarkan pada hak atas dasar pemilikan, penguasaan atau pemberian hak tertentu yang dimiliki masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, atau pun atas hukum adat dan kebiasaaan atas ruang pada masyarakat setempat.

(2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang melembaga pada masyarakat secara turun temurun dapat dilanjutkan sepanjang telah memperhatikan faktor daya dukung lingkungan, estetika, struktur pemanfaatan ruang wilayah yang dituju, serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan.

Bagian Kedua

Kewajiban Masyarakat

Pasal 97

Dalam pemanfaatan ruang wilayah, setiap orang wajib:

a. menaati RTRW Kabupaten dan penjabarannya yang telah ditetapkan;

b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diperoleh;

c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan

d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum. Peran Masyarakat

Pasal 98

Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan antara lain melalui:
a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;
b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 99

Bentuk peran masyarakat dalam penyusunan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf a berupa:
a. memberikan masukan mengenai:
1) persiapan penyusunan rencana tata ruang;
2) penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
3) pengindentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
4) perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
5) penetapan rencana tata ruang.
b. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 100

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf b berupa:
a. memberikan masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
b. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
d. peningkatan efisiensi, efektivitas dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang udara dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan negara serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 101

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf c berupa:
a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelakasanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 102

(1) Peran masyarakat dalam penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis; dan
(2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan kepada Menteri/pimpinan lembaga non kementerian terkait dengan penataan ruang, Gubernur, dan Bupati.

Pasal 103

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah membangun sistem informasi dan komunikasi penyelenggaraan penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 104

Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kelembagaan

Pasal 105

(1) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan secara terpadu dan komprehensif melalui suatu koodidinasi
dan kerja sama antara pemerintah kabupaten dan pihak-pihak lain yang terkait dengan pemanfaatan ruang dan pelaksanaan kegiatan pembangunan;
(2) Dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerja sama antarsektor/antardaerah bidang penataan ruang dibentuk BKPRD; dan
(3) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan keputusan Bupati.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 106

(1) RTRW Kabupaten memiliki jangka waktu 20 (dua puluh) tahun sejak tanggal ditetapkan dan ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;
(2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan batas teritorial negara, wilayah provinsi, dan/atau wilayah kabupaten yang ditetapkan dengan undang-undang, RTRW Kabupaten dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
(3) Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten dilengkapi dengan Rencana dan Album Peta yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 107

Arahan penataan ruang wilayah dalam arahan RTRW kabupaten merupakan matra ruang kebijakan pembangunan sektoral yang disusun sinergis dengan arahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Pasal 108

RTRW Kabupaten digunakan sebagai pedoman bagi :
a. Perumusan kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang di wilayah.
b. Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan wilayah kabupaten serta keserasian antar sektor.
c. Pengarahan lokasi investasi yang dilaksanakan pemerintah dan/atau masyarakat.
d. Penataan ruang wilayah Kabupaten Mojokerto yang merupakan dasar dalam pengawasan terhadap perijinan lokasi pembangunan.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 109

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
(2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka:
a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
b. izin pemanfaatan yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
1) untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
2) untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3) untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan peraturan daerah ini, izin yang telah diterbitkan tetap berlaku dan tidak dapat diperluas.
c. pemanfaatan ruang di Kabupaten yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 110

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto Tahun 1999/2000 – 2009/2010 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 111

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 112

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

pada tanggal 23 Agustus 2012

 

BUPATI MOJOKERTO,

TTD.

MUSTOFA KAMAL PASA

 

Diundangkan di Mojokerto

pada tanggal 3 September 2012

 

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,

TTD.

MOCH. ARDI P.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2012 NOMOR 9

Daftar Kecamatan di Mojokerto