Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Bojonegoro yaitu mewujudkan ruang kabupaten yang mampu mendukung perkembangan pertanian, pariwisata, dan perindustrian yang selaras dengan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemerataan pembangunan.  

 

Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten meliputi :

  1. Pengembangan lahan pertanian dan sistem agropolitan yang produktif dan ramah lingkungan;
  2. Pengembangan dan peningkatan potensi pariwisata yang ramah lingkungan serta berbasis masyarakat;
  3. Pengembangan dan peningkatan kawasan industri berbasis agro, yang ramah lingkungan serta bernilai ekonomis;
  4. Pemerataan pembangunan sektor ekonomi dan infrastruktur wilayah; 
  5. Pengendalian secara ketat pada kawasan hutan; dan
  6. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

 

>> Download Perda No. 26 Tahun 2011 Tentang RTRW Bojonegoro <<

Dibawah ini merupakan isi detil dari Dokumen RTRW Kabupaten yang telah dibagi kedalam beberapa Bab.

PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH ( RTRW ) KABUPATEN BOJONEGORO

TAHUN 2011 - 2031

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BOJONEGORO

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat,dan/atau dunia usaha;
b. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang dan Peraturan Pemerintah nomor 26 tahun 2008 tentang rencana tata ruang wilayah nasional, maka perlu dijabarkan ke dalam rencana tata ruang wilayah provinsi, kabupaten;
c. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Bojonegoro dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun rencana tata ruang wilayah; dan
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, maka perlu menetapkan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Bojonegoro dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jatim (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); dan
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (lembaran Negara tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5160).

Dengan Persetujuan Bersama


DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO
dan
BUPATI BOJONEGORO


MEMUTUSKAN


Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2011-2031

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

  1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
  2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bojonegoro.
  3. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Bojonegoro.
  4. Bupati adalah Bupati Bojonegoro.
  5. Kabupaten adalah Kabupaten Bojonegoro.
  6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro.
  7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
  8. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
  9. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
  10. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
  11. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
  12. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
  13. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
  14. Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
  15. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
  16. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
  17. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
  18. Ruang Terbuka Hijau atau disingkat RTH adalah area memanjang atau jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
  19. Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.
  20. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disebut PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.
  21. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
  22. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.
  23. Pusat Kegiatan Lokal yang dipromosikan selanjutnya disebut PKLp adalah kawasan yang kemudian hari ditetapkan sebagai PKL.
  24. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
  25. Pusat Pelayanan Lokal yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
  26. Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten adalah arahan untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah kabupaten sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya, dalam suatu indikasi program utama jangka menengah lima tahunan kabupaten yang berisi usulan program utama, perkiraan pendanaan beserta sumbernya, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan.
  27. Kawasan Strategis Kabupaten adalah kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, dan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi.
  28. Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten adalah arahan pengembangan wilayah yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten guna mencapai tujuan penataan ruang wilayah kabupaten dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.
  29. Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten adalah ketentuanketentuan yang dibuat/disusun dalam upaya mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten agar sesuai dengan RTRW Kabupaten yang dirupakan dalam bentuk ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi untuk wilayah kabupaten.
  30. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Sistem Kabupaten adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
  31. Ketentuan Insentif dan Disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan juga perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana.
  32. Arahan Sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.
  33. Ketentuan Perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintahan daerah kabupaten sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum pemanfaatan ruang, yang digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan keruangan yang tertib sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan.
  34. Rencana Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Kabupaten adalah rencana jaringan prasarana wilayah yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten dan untuk melayani kegiatan yang memiliki cakupan wilayah layanan prasarana skala kabupaten.
  35. Rencana Sistem Perkotaan di Wilayah Kabupaten adalah rencana susunan kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan di dalam wilayah kabupaten yang menunjukkan keterkaitan eksisting maupun rencana yang membentuk hirarki pelayanan dengan cakupan dan dominasi fungsi tertentu dalam wilayah kabupaten.
  36. Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten adalah rencana yang mencakup sistem perkotaan wilayah kabupaten yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan jaringan prasarana wilayah kabupaten yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten selain untuk melayani kegiatan skala kabupaten yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, dan sistem jaringan sumber daya air, termasuk seluruh daerah hulu bendungan atau waduk dari daerah aliran sungai, serta prasarana lainnya yang memiliki skala layanan satu kabupaten.
  37. Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah kabupaten yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budidaya yang dituju sampai dengan akhir masa berlakunya RTRW Kabupaten (20 tahun) yang dapat memberikan gambaran pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang dituju sampai dengan akhir masa berlakunya perencanaan 20 tahun.
  38. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang merupakan penjabaran dari RTRW berupa rencana operasional pembangunan wilayah kabupaten sesuai dengan peran dan fungsi wilayah yang telah ditetapkan dalam RTRW yang akan menjadi landasan dalam pelaksanaan pembangunan di wilayah kabupaten.
  39. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
  40. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/ atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
  41. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
  42. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mempunyai fungsi membantu tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.
  43. Agroekowisata adalah pengembangan pariwisata berbasis komoditas pertanian, peternakan, perkebunan, hortikultura dan perikanan serta lingkungan.
  44. Ekowisata adalah bagian dari agroekonomi yang pengembangan pariwisata dengan berbasis ekonomi dan lingkungan.
  45. Agropolitan adalah merupakan bentuk pembangunan yang memadukan pembangunan pertanian (sektor basis di perdesaan) dengan sektor industri yang selama ini secara terpusat dikembangkan di kota-kota tertentu saja.
  46. Kawasan pertahanan negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.

Ruang Lingkup

Pasal 2

  1. Lingkup Wilayah Kabupaten adalah daerah dalam pengertian wilayah administrasi mencakup 27 (dua puluh tujuh) kecamatan dan 430 (empat ratus tiga puluh) desa / kelurahan seluas lebih kurang 230.706 (dua ratus tiga puluh ribu tujuh ratus enam) Ha pada koordinat koordinat 111º25' BT - 112º09' BT dan 6º59' LS - 7º37' LS, dengan batas-batas :
    1. sebelah utara Kabupaten Tuban;
    2. sebelah timur Kabupaten Lamongan;
    3. sebelah selatan Kabupaten Madiun, Kabupaten Nganjuk, dan Kabupaten Jombang; dan
    4. sebelah barat Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Blora - Jawa Tenggah.
  2. Lingkup muatan RTRW, mencakup :
    1. tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
    2. rencana struktur ruang wilayah kabupaten;
    3. rencana pola ruang wilayah kabupaten;
    4. penetapan kawasan strategis kabupaten;
    5. arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten;dan
    6. arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

BAB II

TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 3

Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, yaitu mewujudkan ruang kabupaten yang mampu mendukung perkembangan pertanian, pariwisata, dan perindustrian yang selaras dengan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemerataan pembangunan.

Bagian Kedua

Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Paragraf 1

Kebijakan Penataan Ruang

Pasal 4 

Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, meliputi :

  1. pengembangan lahan pertanian dan sistem agropolitan yang produktif dan ramah lingkungan;
  2. pengembangan dan peningkatan potensi pariwisata yang ramah lingkungan serta berbasis masyarakat;
  3. pengembangan dan peningkatan kawasan industri berbasis agro, yang ramah lingkungan serta bernilai ekonomis; d. pemerataan pembangunan sektor ekonomi dan infrastruktur wilayah;
  4. pengendalian secara ketat pada kawasan hutan; dan
  5. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Paragraf 2

Strategi Penataan Ruang

Pasal 5

  1. Strategi pengembangan lahan pertanian dan sistem agropolitan yang produktif dan ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi :
    1. mengembangkan sistem pemasaran hasil pertanian sesuai tingkat skala layanan sampai ekspor;
    2. mengembangkan lumbung desa modern;
    3. memulihkan lahan yang rusak atau alih komoditas menjadi perkebunan;
    4. mengembangkan pusat penyuluhan tani;
    5. mengembangkan pusat ekonomi agropolitan dan pusat bisnis;
    6. mengembangkan sistem pemasaran hasil perkebunan sampai ekspor;
    7. mengembangkan prasarana dan sarana pengangkutan barang dari dan ke pusat pemasaran dan wilayah pelayanannya;
    8. meningkatkan status fungsi sawah secara bertahap;
    9. mempertahankan kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
    10. meningkatkan produktivitas, diversifikasi, dan pengolahan hasil pertanian; dan
    11. mengendalikan secara ketat fungsi lahan yang ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan.
  2. Strategi pengembangan dan peningkatan potensi pariwisata yang ramah lingkungan serta berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi :
    1. mengembangkan obyek wisata andalan prioritas;
    2. membentuk zona wisata dengan disertai pengembangan paket wisata;
    3. meningkatkan sarana dan prasarana wisata yang ada di masing-masing objek wisata;
    4. melakukan diversifikasi program dan produk wisata;
    5. mengembangkan sarana dan prasarana mendukung budaya lokal;
    6. mengembangkan pusat sentra industri kerajinan; dan
    7. meningkatkan potensi agroekowisata dan ekowisata.
  3. Strategi pengembangan dan peningkatan kawasan industri berbasis agro, yang ramah lingkungan serta bernilai ekonomis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, meliputi :
    1. mengembangkan dan memberdayakan industri kecil menenggah dan industri rumah tangga;
    2. mengembangkan industri agrobisnis yang mendukung komoditas agrobisnis unggulan dengan teknologi ramah lingkungan;
    3. mengembangkan pusat promosi dan pemasaran hasil industri kecil menenggah; d. mengembangkan kawasan industri menengah – besar;
    4. menangani dan mengelola limbah yang dihasilkan industri dengan penyediaan instalasi pengolahan air limbah (IPAL), secara individual maupun komunal;
    5. menyediakan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan kegiatan industri;
    6. mengendalikan zona dan kawasan industri polutif;
    7. menyediakan jalur hijau sebagai zona penyangga pada tepi luar kawasan industri; dan
    8. mengembangkan kawasan peruntukan industri yang saling bersinergi dan terpadu.
  4. Strategi pemerataan pembangunan sektor ekonomi dan infrastruktur wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, meliputi :
    1. meningkatkan produktivitas kegiatan budidaya;
    2. mendorong pemenuhan pelayanan kebutuhan masyarakat; dan
    3. mengembangkan dan meningkatkan prasarana dan sarana wilayah dibagian utara dan selatan.
  5. Strategi pengendalian secara ketat pada kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, meliputi :
    1. mengendalikan dan memulihkan fungsi hutan;
    2. mengelola hutan yang berorientasi pada seluruh potensi sumberdaya kehutanan dan berbasis pada pemberdayaan masyarakat dengan sistem pengelolaan hutan bersama;
    3. mengembangkan zona penyangga pada kawasan hutan produksi yang berbatasan dengan hutan lindung; dan
    4. mengolah hasil hutan produksi yang memiliki nilai ekonomi tinggi tanpa mengabaikan fungsi perlindungan.
  6. Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, meliputi:
    1. mendukung penetapan kawasan strategis dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;
    2. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan strategis nasional untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
    3. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan strategis nasional sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan strategis nasional dengan budidaya terbangun; dan
    4. turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan/atauTNI.

BAB III

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN

Pasal 6

  1. Rencana struktur ruang wilayah kabupaten, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, terdiri atas :
    1. sistem pusat kegiatan ;
    2. sistem jaringan prasarana utama; dan
    3. sistem jaringan prasarana lainnya.
  2. Rencana struktur ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian minimal skala 1 : 50.000, sebagaimana tercantum dalam lampiran I, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesatu

Sistem Pusat Kegiatan

Pasal 7

  1. Sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, terdiri atas :
    1. PKW;
    2. PKLp;
    3. PPK;dan
    4. PPL.
  2. PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di Perkotaan Bojonegoro.
  3. PKLp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
    1. Perkotaan Dander;
    2. Perkotaan Sumberejo;
    3. Perkotaan Baureno;
    4. Perkotaan Ngasem;
    5. Perkotaan Padangan;
    6. Perkotaan Ngraho;
    7. Perkotaan Temayang; dan
    8. Perkotaan Kedungadem.
  4. PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
    1. Perkotaan Trucuk;
    2. Perkotaan Kapas;
    3. Perkotaan Sukosewu;
    4. Perkotaan Balen;
    5. Perkotaan Kanor;
    6. Perkotaan Kepohbaru;
    7. Perkotaan Kalitidu;
    8. Perkotaan Malo;
    9. Perkotaan Purwosari;
    10. Perkotaan Kasiman;
    11. Perkotaan Kedewan;
    12. Perkotaan Margomulyo;
    13. Perkotaan Ngambon;
    14. Perkotaan Tambakrejo;
    15. Perkotaan Bubulan;
    16. Perkotaan Gondang;
    17. Perkotaan Sekar; dan
    18. Perkotaan Sugihwaras.
  5. PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi :
    1. Desa Sumberejo dan Desa Margomulyo di Kecamatan Margomulyo;
    2. Desa Ngraho, Desa Kalirejo, dan Desa Blimbinggede di Kecamatan Ngraho;
    3. Desa Tambakrejo, Desa Bakalan, Desa Jawik, dan Desa Sukorejo di Kecamatan Tambakrejo;
    4. Desa Ngambon dan Desa Bondol di Kecamatan Ngambon;
    5. Desa Sekar, Desa Miyono, dan Desa Klino di Kecamatan Sekar;
    6. Desa Bubulan dan Desa Cancung di Kecamatan Bubulan;
    7. Desa Gondang, Desa Sengaten, Desa Pajeng, dan Desa Sambongrejo di Kecamatan Gondang;
    8. Desa Temayang dan Desa Kedungsari di Kecamatan Temayang;
    9. Desa Trate, Desa Siwalan, Desa Sugihwaras, dan Desa Glagahwangi di Kecamatan Sugihwaras;
    10. Desa Kedungadem, Desa Trumbasanom, dan Desa Drokilo di Kecamatan Kedungadem;
    11. Desa Kepohbaru, Desa Sidomukti, dan Desa Brangkal di Kecamatan Kepohbaru;
    12. Desa Baureno, Desa Pasinan, Desa Trojalu, Desa Sraturejo, Desa Blongsong, Desa Kauman, Desa Gajah, dan Desa Sumuragung di Kecamatan Baureno;
    13. Desa Kanor, Desa Sumberwangi dan Desa Tambakrejo di Kecamatan Kanor;
    14. Desa Sumberejo, Desa Talun, Desa Bogangin, dan Desa Sumuragung di Kecamatan Sumberejo;
    15. Desa Balenrejo, Desa Margomulyo, Desa Sobontoro, Desa Kedungbondo, Desa Kabunan, Desa Bulu, dan Desa Suwaloh di Kecamatan Balen;
    16. . Desa Sukosewu dan Desa Kalicilik di Kecamatan Sukosewu;
    17. Desa Kapas, Desa Sukowati, Desa Mojodeso, Desa Tikusan, Desa Kalianyar, Desa Plesungan, dan Desa Kedaton di Kecamatan Kapas;
    18. Kelurahan Kadipaten, Kelurahan Sumbang, Desa Sukorejo, Desa Kauman, Desa Pacul, Kelurahan Jetak, Kelurahan Klangon, Kelurahan Ledok Wetan, Kelurahan Ledok Kulon, Kelurahan Karangpacar, Kelurahan Mojokampung, Kelurahan Ngrowo, Desa Campurejo, Kelurahan Banjarejo, Kelurahan Mulyoagung, Kelurahan Kalirejo, Desa Semanding, dan Kelurahan Kepatihan di Kecamatan Bojonegoro;
    19. Desa Trucuk, Desa Guyangan, Desa Padang, dan Desa Pagerwesi di Kecamatan Trucuk;
    20. Desa Dander, Desa Growok, Desa Mojoranu, Desa Sumodikaran, Desa Ngumpakdalem, dan Desa Sumbertlaseh di Kecamatan Dander;
    21. Desa Ngasem, Desa Ngadiluwih, Desa Dukuhkidul, Desa Gayam, Desa Mojodelik, Desa Bonorejo, Desa Brabohan, Desa Begadon, dan Desa Ringintunggal di Kecamatan Ngasem;
    22. Desa Kalitidu, Desa Panjunan, Desa Brenggolo, Desa Mayanggeneng, Desa Talok, Desa Mlaten, Desa Sumengko, Desa Manukan, Desa Sudu, Desa Ngraho, Desa Ngujo, Desa Wotangare, Desa Ngrebekan, Desa Katur, dan Desa Beged di Kecamatan Kalitidu;
    23. Desa Malo, Desa Trembes, Desa Ketileng, dan Desa Sukorejo di Kecamatan Malo;
    24. Desa Purwosari, Desa Pejok, Desa Gapluk, Desa SedahKidul, Desa Punggur, Desa Kuniran, Desa Tinumpuk, dan Desa Tlatah di Kecamatan Purwosari;
    25. Desa Padangan, Desa Kuncen, Desa Dengok, Desa Banjarjo, Desa Kebunagung, Desa Ngasinan, dan Desa Cendono di Kecamatan Padangan;
    26. Desa Kasiman, Desa Sekaran, Desa Batokan, dan Desa Sambeng di Kecamatan Kasiman; dan aa. Desa Kedewan dan Desa Wonocolo di Kecamatan Kedewan.

Bagian Kedua

Sistem Jaringan Prasarana Utama

Pasal 8

  1. Sistem jaringan prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, terdiri atas :
    1. sistem jaringan transportasi darat;
    2. sistem jaringan transportasi perkeretaapian; dan
    3. sistem jaringan transportasi udara.

Paragraf 1

Sistem Jaringan Transportasi Darat

Pasal 9

d. pengoptimalan jaringan jalan lokal status Kabupaten (luar kota), meliputi ruas :
1. jalan Dander – Bubulan;
2. jalan Dander – Ngasem;
3. jalan Bubulan – Judeg;
4. jalan Trenggulunan - Bubulan;
5. jalan Ngasem – Trenggulunan;
6. jalan Trenggulunan – Ngambon;
7. jalan Kalitidu – Ngasem;
8. jalan Talok – Mlaten;
9. jalan Purwosari – Glagah;
10. jalan Glagah – Ngambon;
11. jalan Glagah – Turi;
12. jalan Turi – Ngambon;
13. jalan Turi – Tambakrejo;
14. jalan Taji – Tambakrejo;
15. jalan Taji – Tinggang;
16. jalan Ngraho – Taji;
17. jalan Tambakromo – Kawengan;
18. jalan Ngraho – Luwihaji;
19. jalan Sambeng – Tambakromo;
20. jalan Batas Kabupaten – Kasiman;
21. jalan Kasiman – Kedewan;
22. jalan Temayang – Sugihwaras;
23. jalan Kedungsumber - Wdk Pacal;
24. jalan Balen – Sugihwaras;
25. jalan Sumberejo – Kepohkidul;
26. jalan Kedungadem – Nglinggo;
27. jalan Kedungadem – Kesongo;
28. jalan Nglinggo – Kepohbaru;
29. jalan Sroyo – Nglinggo;
30. jalan Baureno – Kepohbaru;
31. jalan Medalem – Simorejo;
32. jalan Sumberejo – Kanor;
33. jalan Kanor – Semambung;
34. jalan Simorejo – Baureno;
35. jalan Kanor – Simorejo;
36. jalan Sugihwaras – Kepohkidul;
37. jalan Kepohkidul – Kedungadem;
38. jalan Tambakromo – Malo;
39. jalan Malo – Selogabus;
40. jalan Betek – Gondang;
41. jalan Kapas – Glendeng;
42. jalan Kapas – Sampang;
43. jalan Ngambon – Bobol;
44. jalan Sambongrejo – Bobol;
45. jalan Watu Jago – Bobol;
46. jalan Banjarejo – Bakalan;
47. jalan Purwosari – Malingmati;
48. jalan Bojonegoro – Kunci;
49. jalan Kepohbaru – Gunungsari;
50. jalan Jono – Sugihwaras;
51. jalan Kalianyar - Ngumpak Dalem;
52. jalan Dlm. Kota - Sumberejo;
53. jalan Kedewan – Beji;
54. jalan Pasinan - Ps. Hewan Baureno;
55. jalan Drokilo – Kepohbaru;
56. jalan Turi – Kaliklampok;
57. jalan Sumengko – Setren;
58. jalan Kedaton – Tanjungharjo;
59. jalan Ngumpakdalem – Ngujo; dan
60. jalan Pemuda – Semanding.
e. pengoptimalan jaringan jalan lokal status Kabupaten (perbatasan dengan wilayah sekitar), meliputi ruas :
1. Jl. Poros Desa Semambung – Rengel;
2. Jl. Poros Ds.Sumberejo – Margorejo;
3. Jl. Poros Desa Banjarsari – Menilo;
4. Jl. Poros Desa Ngudal –Wonosari;
5. Jl. Poros Desa Ledok – Wonosari;
6. Jl. Poros Desa Trembes – Brangkal;
7. Jl. Poros Kec. Kedewan – Kaligede;
8. Jl. Poros Kec. Mlideg - Bajang,Ngluyu;
9. Jl. Poros Desa Sukun – Tritik;
10. Jl. Poros Desa Krondonan – Bendoasri;
11. JL.Poros Desa Klino – Saradan;
12. Jl. Poros Desa Bobol – Rejuno;
13. Jl. Poros Desa Watujago – Ngelo;
14. Jl. Poros Kec. Margomulyo – Kalangan;
15. Jl. Poros Kec.Margomulyo - Gunungsari, Ngawi;
16. Jl. Poros Desa Cendono – Sidorejo;
17. Jl. Poros Desa Purworejo – Getas;
18. Jl. Poros Kecamatan Kasiman – Giyanti;
19. Jl. Poros Kec. Gajah – Karangkembang; dan
20. Jl. Prs. Ds. Simorejo - Kdg.pengaron Modo.
f. optimalisasi dan pengembangan jaringan jalan lingkungan menyebar pada setiap kawasan di wilayah Kabupaten;
g. pengembangan jaringan jalan kolektor , meliputi :
1. rencana jalan layang di desa Tikusan Kecamatan Kapas;
2. rencana jalan lingkar selatan luar perkotaan Bojonegoro;
3. ruas jalan lintas selatan wilayah kabupaten yang melalui Kecamatan Baureno–Kecamatan Kepohbaru–Kecamatan Kedungadem–Kecamatan Sugihwaras–Kecamatan Dander–Kecamatan Ngasem–Kecamatan Purwosari – Kecamatan Padangan; dan
4. rencana jalan lintas yang berada di perbatasan daerah dengan Kabupaten Lamongan.
(3) Pengembangan prasarana dan sarana jaringan jalan, meliputi :
a. penyediaan jalur pejalan kaki;
b. pemasangan rambu-rambu lalu lintas;
c. penyusunan dokumen analisis dampak lalu lintas pada pengembangan daerah yang menimbulkan bangkitan lalu lintas;
d. penyediaan ruang bagi pedagang kaki lima; dan
e. penanaman pohon penunjang ruang terbuka hijau perkotaan.
(4) Jaringan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a butir 1, terdiri atas :
a. pengembangan jembatan lintas Sungai Bengawan Solo; dan
b. pengembangan jembatan lintas anak sungai Bengawan Solo.
(5) Pengembangan jembatan lintas Sungai Bengawan Solo, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, meliputi :
a. jembatan Kasiman–Giyanti Blora;
b. jembatan Kasiman–Batokan /Cepu;
c. jembatan kalitidu–Malo;
d. jembatan Bojonegoro–Banjarsari;
e. jembatan Bojonegoro–Trucuk;
f. jembatan Semambung–Rengel Tuban;
g. jembatan Bandar/Kasiman–Padangan; dan
h. jembatan Baureno–Plandirejo Tuban.
(6) Pengembangan jembatan lintas anak Sungai Bengawan Solo, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, berada pada lintasan anak sungai yang tersebar diwilayah Kabupaten.
(7) Jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a butir 2, terdiri atas :
a. terminal;
b. alat pengawasan dan pengamanan jalan atau jembatan timbang; dan
c. unit pengujian kendaraan bermotor.
(8) Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, terdiri atas :
a. terminal penumpang; dan
b. terminal barang.
(9) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a, meliputi :
a. pengembangan dan peningkatan pelayanan terminal penumpang tipe A terminal Rajekwesi di Kecamatan Bojonegoro;
b. pengoptimalan terminal penumpang tipe B terminal Padangan di Kecamatan Padangan;
c. pengembangan terminal penumpang tipe C, yang meliputi :
1. terminal Betek di Kecamatan Gondang;
2. terminal Temayang di Kecamatan Temayang. dan
3. terminal Kedewan di Kecamatan Kedewan.
(10) Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b, berupa rencana pengembangan terminal barang umum dan untuk kepentingan sendiri sebagai penunjang keterpaduan antar moda, yang meliputi :
a. terminal barang di Kecamatan Bojonegoro;
b. terminal barang di kecamatan Baureno; dan
c. terminal barang di Kecamatan Padangan.
(11) Alat pengawasan dan pengamanan jalan atau jembatan timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, berupa pengoptimalan unit pengawasan dan pengamanan jalan atau jembatan timbang di desa Sraturejo Kecamatan Baureno.
(12) Unit pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c, berupa pengoptimalan unit pengujian kendaraan bermotor di Desa Kapas Kecamatan Kapas.
(13) Jaringan pelayananan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a butir 3, terdiri atas :
a. jaringan trayek angkutan penumpang; dan
b. jaringan angkutan barang.
(14) Pengembangan jaringan trayek angkutan penumpang, sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf a, meliputi :
a. peningkatan prasarana dan sarana angkutan penumpang dalam wilayah kabupaten; dan
b. pengoptimalan prasarana dan sarana angkutan penumpang antar wilayah.
(15) Pengembangan jaringan trayek angkutan barang, sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf b, meliputi :
a. peningkatan prasarana dan sarana angkutan barang dalam wilayah kabupaten; dan
b. pengoptimalan prasarana dan sarana angkutan barang antar wilayah.
(16) Jaringan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
a. angkutan penyeberangan perahu kecil di sepanjang aliran Sungai Bengawan Solo; dan
b. pengembangan angkutan sungai lainnya.
(17) Jaringan transportasi perkotaan dan pedesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
a. pengembangan jaringan transportasi perkotaan guna mengakomodasi perkembangan angkutan; dan
b. pengembangan jaringan transportasi pedesaan pada masing-masing pusat pelayanan lokal.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Transportasi Perkeretaapian


Pasal 10

(1) Sistem jaringan transportasi perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, berupa jaringan kereta api.
(2) Jaringan kereta api, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
a. pengembangan jaringan kereta api umum, berupa jalur utara Surabaya – Lamongan – Babat – Bojonegoro – Cepu – Jakarta;
b. pengembangan jaringan kereta api khusus, guna kepentingan pengangkutan hasil pertanian, pariwisata, industri , kehutanan dan migas berupa jalur Lasem - Jatirogo – Bojonegoro; dan
c. lokasi stasiun kereta api berada di Kecamatan Bojonegoro.

Paragraf 3
Sistem Jaringan Transportasi Udara


Pasal 11

Rencana sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, berupa rencana pengadaan bandar udara khusus yang akan ditetapkan berdasarkan hasil studi kelayakan dan daya dukung lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya


Pasal 12

Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c terdiri atas :
a. sistem jaringan energi ;
b. sistem jaringan prasarana telekomunikasi;
c. sistem jaringan prasarana sumber daya air;
d. sistem jaringan pengelolan lingkungan; dan
e. sistem jaringan prasarana wilayah lainnya.

Paragraf 1
Sistem Jaringan Energi


Pasal 13

(1) Sistem jaringan energi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, terdiri atas :
a. jaringan pipa minyak dan gas bumi;
b. pembangkit tenaga listrik; dan
c. jaringan trasmisi tenaga listrik.
(2) Pengembangan jaringan pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa pengembangan jaringan migas meliputi :
a. desa mulyoagung Kecamatan Bojonegoro – desa Kalirejo Kecamatan Bojonegoro - desa Mudi Kecamatan Soko Kabupaten Tuban;
b. desa Gayam Kecamatan Ngasem – desa Jelu Kecamatan Ngasem – desa Ngulanan Kecamatan Dander – desa Sumbertlaseh Kecamatan Dander – desa Jetak Kecamatan Bojonegoro – desa Ngumpakdalem Kecamatan Dander – desa Pacul Kecamatan Bojonegoro – desa Sembung Kecamatan Kapas – desa Wedi Kecamatan Kapas – desa Ngampel Kecamatan Kapas – desa Mulyoagung Kecamatan Bojonegoro – desa Kalirejo Kecamatan Bojonegoro; dan
c. Blora – Bojonegoro – Lamongan – Gresik pada sempadan jalur Kereta api.
(3) Pengembangan pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
a. sistem interkoneksi Jawa – Bali;
b. gardu Induk meliputi :
1. Kecamatan Baureno; dan
2. Kecamatan Bojonegoro.
c. gardu penyulang (distribusi) meliputi :
1. Kecamatan Dander;
2. Kecamatan Kalitidu;
3. Kecamatan Sumberrejo;
4. Kecamatan Sugihwaras;
5. Kecamatan Padangan;
6. Desa Senori Kecamatan Trucuk;
7. Desa Kalirejo Kecamatan Bojonegoro; dan
8. Jalan Thamrin Kecamatan Bojonegoro.
d. meningkatkan pelayanan listrik pada kawasan industri; dan
e. meningkatkan dan mengoptimalkan pelayanan listrik pada kawasan permukiman.
(4) Pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
a. jaringan Saluran Udara dan/atau Kabel Tegangan Tinggi 150 KV dan sistem distribusinya 20 KV;
b. jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) meliputi :
1. Kecamatan Kepohbaru;
2. Kecamatan Sumberejo;
3. Kecamatan Kapas;
4. Kecamatan Kalitidu; dan
5. Kecamatan Padangan.
c. jaringan Saluran Udara Tegangan Menengah(SUTM) meliputi :
1. Kecamatan Baureno;
2. Kecamatan Balen;
3. Kecamatan Bojonegoro;
4. Kecamatan Padangan;
5. Kecamatan Ngraho;
6. Kecamatan Margomulyo;
7. Kecamatan Purwosari;
8. Kecamatan Tambakrejo;
9. Kecamatan Ngasem;
10. Kecamatan Dander;
11. Kecamatan Bubulan;
12. Kecamatan Sugihwaras;
13. Kecamatan kepoharu;
14. Kecamatan Kedungadem;
15. Kecamatan Kanor;
16. Kecamatan Trucuk;
17. Kecamatan Malo;
18. Kecamatan Kasiman; dan
19. Kecamatan Kedewan.
d. jaringan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) berada di seluruh wilayah Kabupaten;
e. areal konservasi pada jaringan SUTT dan SUTM meliputi kurang lebih 20 (dua puluh) meter pada setiap sisi jaringan;
f. jaringan tegangan menengah pada wilayah perkotaan meliputi :
1. Kecamatan Bojonegoro;
2. Kecamatan Sumberejo;
3. Kecamatan Baureno;
4. Kecamatan Ngasem;
5. Kecamatan Padangan;
6. Kecamatan Ngraho;
7. Kecamatan Kedungadem; dan
8. Kecamatan Temayang.
g. jaringan tegangan menengah pada desa-desa yang belum teraliri listrik dengan skala prioritas meliputi :
1. Kecamatan Sekar; dan
2. Kecamatan Gondang.
(5) Rencana pengembangan alternatif pembangkit sumber tenaga baru disesuaikan dengan daya dukung lingkungan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Prasarana Telekomunikasi
Pasal 14

(1) Sistem jaringan prasarana telekomunikasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, terdiri atas :
a. jaringan teresterial;
b. jaringan nirkabel; dan
c. jaringan satelit.
(2) Jaringan teresterial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa jaringan kabel telepon yang tersebar diseluruh kecamatan.
(3) Jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, berupa telekomunikasi selular yang dimanfaatkan dalam bentuk telepon genggam yang memanfatkan menara Base Transceiver Station (BTS) bersama yang tersebar di seluruh kecamatan.
(4) Jaringan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa telekomunikasi dalam bentuk telepon genggam yang digunakan di kawasan hutan atau terpencil karena tidak memerlukan pemancar BTS.

Paragraf 3
Sistem Jaringan Prasarana Sumber Daya Air
Pasal 15

(1) Pengembangan sistem jaringan prasarana sumber daya air, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, terdiri atas :
a. wilayah sungai;
b. jaringan irigasi;
c. air baku;
d. air minum kelompok pengguna; dan
e. sistem pengelolaan banjir dan pengendalian pencemaran.
(2) Pengembangan dalam wilayah sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
a. pengelolaan sungai;
b. waduk;
c. embung; dan
d. daerah resapan air.
(3) Pengelolaan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berada pada 17 (tujuh belas) titik Sungai Bengawan Solo yang merupakan Wilayah Sungai Lintas Provinsi.
(4) Waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berada pada 8 (delapan) titik yang tersebar di wilayah kabupaten dan 1 (satu) titik di desa Mojodelik Kecamatan Ngasem.
(5) Embung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berada pada 30 (tiga puluh) titik yang tersebar di wilayah kabupaten.
(6) Jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berada pada 139 (seratus tiga puluh sembilan) titik yang tersebar di wilayah kabupaten.
(7) Air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berada pada 11 (sebelas) titik yang tersebar di wilayah kabupaten dan .
(8) Air minum kelompok pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berada pada 7 (tujuh) titik yang tersebar di wilayah kabupaten, meliputi :
a. Desa Kasiman Kecamatan Kasiman;
b. Desa Jari Kecamatan Gondang;
c. Desa Pajeng Kecamatan Gondang;
d. Desa Sambongrejo Kecamatan Gondang;
e. Desa Klino Kecamatan Sekar;
f. Desa Deling Kecamatan Sekar; dan
g. Desa Gunungsari Kecamatan Baureno.
(9) Sebaran lokasi waduk, embung, jaringan irigasi, air baku dan air minum kelompok pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) tercantum pada lampiran II yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.
(10) Sistem pengelolaan banjir dan pengendalian pencemaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas :
a. struktural, yang meliputi :
1. perbaikan dan pengaturan sistem; dan
2. pembangunan pengendali banjir.
b. non struktural berupa pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS).

Paragraf 4
Sistem Jaringan Pengelolaan Lingkungan
Pasal 16

(1) Pengembangan sistem jaringan pengelolaan lingkungan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, terdiri atas :
a. pengelolaan persampahan;
b. pengoptimalan penanganan air limbah;
c. pengelolaan sistem drainase; dan
d. pengembangan sistem jaringan air minum.
(2) Pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
a. pengembangan sistem pengangkutan diprioritaskan pada kawasan permukiman perkotaan dan pusat-pusat kegiatan masyarakat;
b. pengembangan sistem komposing pada kawasan perdesaan dan permukiman berkepadatan rendah;
c. pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) meliputi :
1. TPA Trucuk, yang melayani Kecamatan Kapas, Kecamatan Bojonegoro, dan Kecamatan Trucuk;
2. TPA Margomulyo, yang melayani Kecamatan Tambakrejo, Kecamatan Ngraho, dan Kecamatan Margomulyo;
3. TPA Kedewan, yang melayani Kecamatan Kedewan dan Kecamatan Malo;
4. TPA Padangan, yang melayani Kecamatan Padangan, Kecamatan Kasiman, dan Kecamatan Purwosari;
5. TPA Ngasem, yang melayani Kecamatan Ngasem, Kecamatan Kalitidu, dan Kecamatan Ngambon;
6. TPA Dander, yang melayani Kecamatan Dander, Kecamatan Bubulan, Kecamatan Sukosewu, dan Kecamatan Temayang;
7. TPA Gondang, yang melayani Kecamatan Gondang dan Kecamatan Sekar;
8. TPA Kanor, yang melayani Kecamatan Kanor, Kecamatan Balen, Kecamatan Sumberejo, dan Kecamatan Baureno; dan
9. TPA Kedungadem, yang melayani Kecamatan Kedungadem, Kecamatan Kepohbaru, dan Kecamatan Sugihwaras.
d. pengembangan Tempat Penampungan Sementara (TPS) meliputi :
1. TPS Kapas;
2. TPS Bojonegoro;
3. TPS Trucuk;
4. TPS Tambakrejo;
5. TPS Ngraho;
6. TPS Margomulyo;
7. TPS Kedewan;
8. TPS Malo;
- 19 -
9. TPS Padangan;
10. TPS Kasiman;
11. TPS Purwosari;
12. TPS Ngasem;
13. TPS Kalitidu;
14. TPS Ngambon;
15. TPS Dander;
16. TPS Bubulan ;
17. TPS Sukosewu;
18. TPS Temayang;
19. TPS Gondang;
20. TPS Sekar;
21. TPS Kanor;
22. TPS Balen;
23. TPS Sumberejo;
24. TPS Baureno;
25. TPS Kedungadem;
26. TPS Kepohbaru; dan
27. TPS Sugihwaras.
e. peningkatan sistem pengelolaan dengan sanitary landfiil dan dengan sistem 3R, yaitu pengurangan (Reduce), penggunaan kembali (Re-use), dan daur ulang (Recycle).
(3) Pengoptimalan penanganan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
a. non domestik; dan
b. domestik.
(4) Non domistik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, berupa pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pada kegiatan industri, rumah sakit, hotel dan restoran yang tersebar pada wilayah kabupaten.
(5) Domistik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, berupa pembangunan jamban umum dan MCK pada kawasan permukiman.
(6) Pengelolaan sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
a. dalam perkotaan Kecamatan Bojonegoro; dan
b. bagian selatan perkotaan Kecamatan Bojonegoro.
(7) Dalam perkotaan Kecamatan Bojonegoro sebagaimna dimaksud pada ayat (6) huruf a, meliputi :
a. saluran utama Banjarejo;
b. saluran utama Karang Pacar; dan
c. saluran utama Ledok Kulon.
(8) Selatan perkotaan Kecamatan Bojonegoro sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, meliputi :
a. afvour Sukorejo;
b. Kali Cumik;
c. saluran Sekunder Pirang;
d. saluran Sekunder Dander;
e. kali Pirang / Kali Kunci; dan
f. afvour Kedaton – Tikusan.
(9) Pengembangan sistem jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi :
a. peningkatan kapasitas produksi sumber daya air;
b. pemenuhan kebutuhan air minum di daerah rawan air minum dan mengoptimalkan keberadaan sumur di desa rawan air minum; dan
c. pengembangan sistem air minum di Kabupaten, meliputi:
1. Kecamatan Padangan;
2. Kecamatan Purwosari;
- 20 -
3. Kecamatan Kalitidu;
4. Kecamatan Dander ;
5. Kecamatan Bojonegoro;
6. Kecamatan Balen;
7. Kecamatan Kapas;
8. Kecamatan Balen;
9. Kecamatan Sumberejo; dan
10. Kecamatan Baureno.

Paragraf 5
Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Lainnya


Pasal 17

(1) Sistem jaringan prasarana wilayah lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, meliputi :
a. jalur evakuasi; dan
b. ruang evakuasi bencana alam.
(2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan pada daerah jaringan jalan terdekat menuju ruang evakuasi bencana;
(3) Ruang evakuasi bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada pada sekitar daerah rawan bencana banjir, tanah longsor, bencana angin atau puting beliung, dan kekeringan yang tersebar di wilayah kabupaten.
(4) Pemanfaatan ruang evakuasi bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (3), didasarkan pada :
a. ketinggian lahan; dan
b. kondisi aman.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana ruang evakuasi bencana diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 18

(1) Rencana pola ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, terdiri atas :
a. kawasan lindung; dan
b. kawasan budidaya.
(2) Rencana pola ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian minimal skala 1 : 50.000, sebagaimana tercantum dalam lampiran III merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Lindung


Pasal 19

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, terdiri atas :
a. kawasan hutan lindung;
b. kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
c. kawasan perlindungan setempat;
d. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya; dan
e. kawasan rawan bencana alam.

Paragraf 1
Kawasan Hutan Lindung


Pasal 20

Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, seluas kurang lebih 1.516,3 (seribu lima ratus enam belas koma tiga) Ha meliputi :
a. KPH Padangan kurang lebih 4,4 (empat koma empat) Ha;
b. KPH Bojonegoro kurang lebih 1.051,4 (seribu lima puluh satu koma empat) Ha;
c. KPH Parengan kurang lebih 4,3 (empat koma tiga) Ha;
d. KPH Saradan kurang lebih 456,2 (empat ratus lima puluh enam, koma dua) Ha.

Paragraf 2
Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Kawasan Bawahannya


Pasal 21

(1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, berupa Kawasan resapan air,
(2) Kawasan resapan air seluas kurang lebih 114.553 (seratus empat belas ribu lima ratus lima puluh tiga) Ha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada kawasan hutan dan kawasan perkebunan.

Paragraf 3
Kawasan Perlindungan Setempat


Pasal 22

(1) Kawasan Perlindungan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, terdiri atas :
a. kawasan sempadan sungai;
b. kawasan sekitar waduk;
c. kawasan sekitar embung;
d. Kawasan sempadan jaringan irigasi; dan
e. kawasan sempadan sumber mata air.
(2) Penetapan kawasan sempadan sungai, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. daratan sepanjang tepian sungai bertanggul dengan lebar paling sedikit 5 (lima) meter dari kaki tanggul sebelah luar;
b. daratan sepanjang tepian sungai besar tidak bertanggul di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 100 (seratus) meter dari tepi sungai; dan
c. daratan sepanjang tepian anak sungai tidak bertanggul di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi sungai.
(3) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas kurang lebih 1.242 (seribu dua ratus empat puluh dua) Ha berada pada 17 (tujuh belas) titik yang tersebar disepanjang sungai mengalir di wilayah Bojonegoro sebagaimana tercantum pada lampiran III a .
(4) Penetapan kawasan sekitar waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. daratan dengan jarak 50 (lima puluh) meter sampai dengan 100 (seratus) meter dari titik pasang air waduk tertinggi; atau
b. daratan sepanjang tepian waduk yang lebarnya proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik waduk.
(5) Kawasan sekitar waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas kurang lebih 167 (seratus enam puluh tujuh) Ha , berada pada 6 (enam) titik tersebar di wilayah Kabupaten sebagaimana tercantum pada lampiran III b.
(6) Penetapan kawasan sekitar embung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a. daratan dengan jarak 50 (lima puluh) meter sampai dengan 100 (seratus) meter dari titik pasang air embung tertinggi; atau
b. daratan sepanjang tepian embung yang lebarnya proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik embung.
(7) Kawasan sekitar embung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas kurang lebih 800 (delapan ratus) Ha , berada pada 30 (tiga puluh) titik tersebar di wilayah Kabupaten sebagaimana tercantum pada lampiran III c.
(8) Penetapan sempadan jaringan irigasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi :
a. untuk bangunan, diukur dari tepi atas samping saluran atau dari luar kaki tangkis saluran atau bangunannya dengan jarak
1. 5 (lima) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan kemampuan 4 M3/detik atau lebih,
2. 3 (tiga) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan kemampuan 1 sampai 4 M3/detik,
3. 2 (dua) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan kemampuan kurang dari 1 M3/detik.
b. perlindungan pada irigasi sekunder baik di dalam maupun diluar permukiman ditetapkan minimum 6 (enam) meter kiri-kanan saluran; dan
c. pada kawasan konservasi dimungkinkan adanya jalan inspeksi untuk pengontrolan saluran dengan lebar jalan minimum 3 (tiga) meter.
(9) Kawasan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berada pada 139 (seratus tiga puluh Sembilan) titik yang tersebar di wilayah Kabupaten sebagaimana tercantum pada lampiran II d.
(10) Penetapan kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
a. daratan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat untuk mempertahankan fungsi mata air; dan
b. wilayah dengan jarak paling sedikit 200 (dua ratus) meter dari mata air.
(11) Kawasan sempadan sumber mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berapa pada 11 (sebelas) titik yang tersebar di wilayah kabupaten sebagaimana tercantum pada lampiran II e.

Paragraf 4
Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, dan Cagar Budaya


Pasal 23

(1) Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d, terdiri atas :
a. kawasan taman wisata alam; dan
b. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.
(2) Kawasan taman wisata alam, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
a. hutan wisata watu jago di Kecamatan Margomulyo;
b. sumber api abadi dan sumber air panas kayangan api di Kecamatan Ngasem; dan
c. goa lowo, goa lawang, dan goa sumur di Kecamatan Dander.
(3) Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
a. lingkungan non bangunan;
b. lingkungan bangunan non gedung; dan
c. lingkungan bangunan gedung dan halaman.
(4) Lingkungan non bangunan sebagaimana pada ayat (3) huruf a, meliputi :
a. areal permukiman masyarakat samin di dusun Jepang – Desa Margomulyo-Kecamatan Margomulyo;
b. petilasan Angkling dharmo di Kecamatan Kalitidu; dan
c. upacara nyadran, sedekah bumi, bersih desa di Kecamatan Dander.
(5) Lingkungan bangunan non gedung sebagaimana pada ayat (3) huruf b, meliputi :
a. monumen perjuangan Suyitno di alun – alun kota;
b. monumen perjuangan Tentara Republik Indonesia Pelajar (TRIP) di alun – alun kota;
c. monumen Tugu Pahlawan (TGP) di kecamatan Bojonegoro;
d. monument Tugu Pahlawan (TGP) di kecamatan Padangan; dan
e. monument Brigade I Ronggolawe Divisi Brawijaya di Kecamatan Bojonegoro.
(6) lingkungan bangunan gedung dan halaman sebagaimana pada ayat (3) huruf c, berupa Masjid Agung Darussalam di desa kauman Kecamatan Bojonegoro.

Paragraf 5
Kawasan Rawan Bencana Alam


Pasal 24

(1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf e, terdiri atas :
a. kawasan rawan banjir;
b. kawasan rawan tanah longsor; dan
c. kawasan rawan bencana lainnya.
(2) Kawasan rawan banjir sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di kawasan sepanjang aliran Sungai Bengawan Solo, meliputi :
a. Kecamatan Padangan;
b. Kecamatan Kalitidu;
c. Kecamatan Malo;
d. Kecamatan Trucuk;
e. Kecamatan Bojonegoro;
f. Kecamatan Kapas;
g. Kecamatan Sumberejo;
h. Kecamatan Kanor; dan
i. Kecamatan Baureno.
(3) Kawasan rawan tanah longsor sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
a. Kecamatan Margomulyo;
b. Kecamatan Tambakrejo;
c. Kecamatan Ngambon;
d. Kecamatan Sekar;
e. Kecamatan Gondang;
f. Kecamatan Malo; dan
g. Kecamatan Kedewan.
(4) Kawasan rawan bencana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas
a. kawasan rawan angin topan atau puting beliung; dan
b. kawasan rawan kekeringan.
(5) Kawasan rawan angin topan atau puting beliung, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, meliputi :
a. Kecamatan Sumberrejo;
b. Kecamatan Ngambon; dan
c. Kecamatan Bubulan.
(6) Kawasan rawan kekeringan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, berada pada dataran yang berada di wilayah selatan Kabupaten, meliputi :
a. Kecamatan Sekar;
b. Kecamatan Bubulan; dan
c. Kecamatan Gondang.

Bagian Ketiga
Kawasan Budidaya


Pasal 25

Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, terdiri atas :
a. kawasan peruntukan hutan produksi;
b. kawasan peruntukan hutan rakyat;
c. kawasan peruntukan pertanian;
d. kawasan peruntukan perikanan;
e. kawasan peruntukan pertambangan;
f. kawasan peruntukan industri;
g. kawasan peruntukan pariwisata;
h. kawasan peruntukan permukiman; dan
i. kawaan peruntukan budidaya lainnya.

Paragraf 1
Kawasan Peruntukan Hutan Produksi


Pasal 26

Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, luas kurang lebih 90.579,3 (sembilan puluh ribu lima ratus tujuh puluh sembilan koma tiga ) Ha, meliputi :
e. KPH Padangan kurang lebih 27.826,2 (dua puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh enam koma dua) Ha;
f. KPH Bojonegoro kurang lebih 49.094,0 (empat puluh sembilan ribu sembilan puluh empat Ha;
g. KPH Parengan kurang lebih 2.728,2 (dua ribu tujuh ratus dua puluh delapan koma dua ) Ha;
h. KPH Jatirogo kurang lebih 1.584,3 (seribu lima ratus delapan puluh empat koma tiga ) Ha;
i. KPH Ngawi kurang lebih 2.483,4 (dua ribu empat ratus delapan puluh tiga koma empat) Ha; dan
j. KPH Saradan kurang lebih 6.863,2 (enam ribu delapan ratus enam puluh tiga koma dua) Ha.

Paragraf 2
Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat


Pasal 27

Kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b luas kurang lebih 28.180 (dua puluh delapan ribu seratus delapan puluh) Ha, tersebar diwilayah kabupaten, utamanya meliputi :
a. Kecamatan Ngasem;
b. Kecamatan Bubulan; dan
c. Kecamatan Temayang.

Paragraf 3
Kawasan Peruntukan Pertanian


Pasal 28

(1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, terdiri dari :
a. kawasan tanaman pangan;
b. kawasan hortikultura;
c. kawasan perkebunan; dan
d. kawasan peternakan.
- 25 -
(2) Kawasan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
a. lahan basah; dan
b. lahan kering.
(3) Lahan basah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, seluas kurang lebih 43.926,42 (empat puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh enam koma empat puluh dua) Ha meliputi :
a. Kecamatan Padangan;
b. Kecamatan Kasiman;
c. Kecamatan Malo;
d. Kecamatan Kalitidu;
e. Kecamatan Bojonegoro;
f. Kecamatan Dander;
g. Kecamatan Kapas;
h. Kecamatan Balen;
i. Kecamatan Sumberrejo;
j. Kecamatan Baureno;
k. Kecamatan Kanor;
l. Kecamatan Sukosewu;
m. Kecamatan Sugihwaras; dan
n. Kecamatan Kepohbaru.
(4) Dari luasan lahan basah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang ditetapkan sebagai kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dengan luas kurang lebih 32.430,40 (tiga puluh dua ribu empat ratus tiga puluh koma empat puluh) Ha;
(5) Pengendalian dan pengoptimalan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
a. kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B);
b. lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan(LP2B); dan
c. lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B).
(6) lahan kering sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b seluas kurang lebih 32.921 (tiga puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh satu) Ha, meliputi :
a. Kecamatan Ngraho;
b. Kecamatan Tambakrejo;
c. Kecamatan Ngambon;
d. Kecamatan Bubulan;
e. Kecamatan Temayang;
f. Kecamatan Sugihwaras;
g. Kecamatan Kedungadem;
h. Kecamatan Kepohbaru;
i. Kecamatan Baureno;
j. Kecamatan Dander;
k. Kecamatan Ngasem;
l. Kecamatan Kalitidu;
m. Kecamatan Malo;
n. Kecamatan Padangan;
o. Kecamatan Kasiman;
p. Kecamatan Purwosari; dan
q. Kecamatan Kedewan.
(7) Dari luasan lahan kering sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang ditetapkan sebagai kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dengan luas kurang lebih 33.333,57 (tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga koma lima puluh tujuh) Ha;
(8) Kawasan hortikultura, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas kurang lebih 241 (dua ratus empat puluh satu) Ha meliputi :
a. salak di desa Wedi Kecamatan Kapas;
b. pisang di Kecamatan Padangan, Kecamatan Malo, dan Kecamatan Trucuk;
c. belimbing di Kecamatan kalitidu;
d. mangga di Kecamatan Kanor; Kecamatan Ngraho, dan Kecamatan Padangan;
e. sayuran di Kecamatan Sumberejo, Kecamatan Sumberjo dan Kecamatan Ngraho; dan
f. tanaman hias di Kecamatan Bojonegoro.
(9) Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas kurang lebih 17.251 (tujuh belas ribu dua ratus lima puluh satu) Ha meliputi :
a. tebu tersebar di wilayah Kabupaten;
b. tembakau tersebar di wilayah Kabupaten;
c. kapas di Kecamatan Baureno;
d. kelapa tersebar di wilayah Kabupaten;
e. kopi di Kecamatan Sekar dan Kecamatan Gondang;
f. cengkeh di Kecamatan Sekar;
g. jambu Mente di Kecamatan Sekar, Kecamatan Gondang, Kecamatan Margomulyo, dan Kecamatan Kedewan;
h. kapuk randu tersebar di wilayah Kabupaten;
i. kakao di Kecamatan Sekar dan Kecamatan Gondang; dan
j. jarak di Kecamatan Trucuk, Kecamatan Temayang, Kecamatan Sugihwaras, Kecamatan Bubulan, dan Kecamatan Ngraho.
(8) Kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi :
a. peternakan sapi perah di Kecamatan Malo dan Kecamatan Sekar,
b. sapi potong di Kecamatan Bojonegoro, Kecamatan Purwosari, Kecamatan Pandangan, Kecamatan Dander, Kecamatan Kapas, Kecamatan Sumberejo, Kecamatan Ngraho, Kecamatan Margomulyo, dan Kecamatan Trucuk;
c. itik di Kecamatan Dander, Kecamatan Trucuk, Kecamatan Bojonegoro, Kecamatan Kanor, dan Kecamatan Malo;
d. ayam buras pedaging di Kecamatan Kanor, Kecamatan Trucuk, dan Kecamatan Malo;
e. ayam buras petelur di Kecamatan Bojonegoro, Kecamatan Dander, dan Kecamatan Trucuk;
f. kambing atau domba di wilayah Kabupaten;
g. babi di Kecamatan Dander;
h. kuda di Kecamatan Dander; dan
i. kerbau di Kecamatan Dander.

Paragraf 4
Kawasan Peruntukan Perikanan


Pasal 29

(1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d, terdiri atas :
a. perikanan sungai;
b. perikanan kolam; dan
c. perikanan waduk dan embung.
(2) perikanan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berada disepanjang lintasan sungai Bengawan Solo dan anak sungai meliputi :
a. Kecamatan Margomulyo;
b. Kecamatan Ngraho;
c. Kecamatan Padangan;
d. Kecamatan Malo;
e. Kecamatan Kalitidu;
f. Kecamatan Bojonegoro;
g. Kecamatan Balen;
h. Kecamatan Kanor; dan
i. Kecamatan Baureno.
(3) perikanan kolam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi
a. Kecamatan Ngraho;
b. Kecamatan Margomulyo;
c. Kecamatan Bubulan;
d. Kecamatan Temayang;
e. Kecamatan Kepohbaru;
f. Kecamatan Sumberrejo;
g. Kecamatan Balen;
h. Kecamatan Bojonegoro;
i. Kecamatan Dander;
j. Kecamatan Kalitidu; dan
k. Kecamatan Padangan.
(4) perikanan waduk atau embung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c , meliputi :
a. Kecamatan Temayang;
b. Kecamatan Kedungadem;
c. Kecamatan Dander;
d. Kecamatan Balen;
e. Kecamatan Kalitidu; dan
f. Kecamatan Padangan.

Paragraf 5
Kawasan Peruntukan Pertambangan


Pasal 30

(1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e, luas kurang lebih 905 (sembilan ratus lima ) Ha, meliputi :
a. kawasan peruntukan pertambangan mineral dan batuan; dan
b. kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi.
(2) Kawasan peruntukan pertambangan mineral dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf a berupa batuan meliputi :
a. batu gamping non klastik di Kecamatan Dander dan Kecamatan Temayang, Batu gamping klastik di Desa Gunung Sari dan Desa Gajah Kecamatan Baureno, serta Desa Dandangilo dan Desa Padang Kecamatan Kasiman;
b. phosphat jenis Guano di Desa Kunci dan Desa Jono Kecamatan Temayang, Desa Sumberagung Kecamatan Dander, Desa Sumberejo Kecamatan Bubulan, dan Desa Pragelan Kecamatan Bubulan;
c. bentonit di Desa Ketileng Kecamatan Malo, Desa Payung Geneng, Dusun seteren Kulon Kecamatan Margomulyo, Desa Kenongo Kidul Kecamatan Sugihwaras, dan Desa Ngati Kecamatan Ngraho;
d. bahan Galian Gypsum di Desa Gapluk Kecamatan Purwosari, Desa Sambong, Desa Mojodelik Kecamatan Ngasem, dan Desa Mojodelik Kecamatan Ngasem;
e. bahan Galian Lempung di Desa Luwihaji, Desa Sumberagung, Desa Mojorejo Kecamatan Ngraho, Desa Sumberagung Kecamatan Ngraho, Desa Mojorejo Kecamatan Ngraho, Desa Cangakan Kecamatan Kanor, dan Kecamatan Padangan;
f. batu onix di Desa Jari Kecamatan Gondang;
g. pasir dilakukan secara tradisional atau non mekanis disepanjang Sungai Bengawan Solo; dan
h. tanah urug di Desa Banjarsari, Desa kaliketek Kecamatan Bojonegoro, Desa Pagerwesi Kecamatan Malo, Desa Nganti, Desa Blimbinggede Kecamatan Ngraho, dan Desa Geneng Kecamatan Margomulyo.
(3) Kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
a. pertambangan modern pada area Blok Sukoati di Kecamatan Bojonegoro dan Kecamatan Kapas dan area Blok Cepu di Kecamatan Ngasem; dan
b. pertambangan tradisional di Desa Wonocolo, Desa Hargomulyo, dan Desa Beji Kecamatan Kedewan dan sekitarnya.

Paragraf 6
Kawasan Peruntukan Industri


Pasal 31

(1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf f, seluas kurang lebih 3.398 (tiga ribu tiga ratus sembilan puluh delapan) Ha terdiri atas :
a. industri besar;
b. industri kecil menenggah (IKM); dan
c. industri rumah tangga.
(2) kawasan industri besar, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
a. pendukung eksploitasi migas Kecamatan Ngasem;
b. Kecamatan Kapas;
c. Kecamatan Kalitidu;
d. Kecamatan Baureno;
e. Kecamatan Kedungadem;
f. Kecamatan Purwosari; dan
g. Kecamatan Bojonegoro.
(3) kawasan industri kecil menenggah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
a. Kecamatan Sumberrejo;
b. Kecamatan Baureno;
c. Kecamatan Dander;
d. Kecamatan Trucuk; dan
e. Kecamatan Sugiwaras.
(4) kawasan industri rumah tangga, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
a. industri meubel di Kecamatan Bojonegoro;
b. industri ledre di Kecamatan Purwosari dan Kecamatan Padangan;
c. industri patung sapi di Kecamatan Malo;
d. industri gerabah di Kecamatan Kasiman;
e. industri onix di Kecamatan Gondang;
f. industri tembakau di Kecamatan Baureno; dan
g. industri souvenir kayu jati di Kecamatan Margomulyo.

Paragraf 7
Kawasan Peruntukan Pariwisata


Pasal 32

(1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf g, terdiri atas :
a. pariwisata budaya;
b. pariwisata alam ;
c. pariwisata buatan; dan
d. pariwisata minat khusus.
(2) Pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf a, meliputi :
a. grebek suro di kayangan api di Kecamatan Ngasem;
b. kehidupan masyarakat samin di Kecamatan Margomulyo;
c. tayub di Kecamatan Temayang dan Kecamatan Bubulan;
d. wayang thengul di Kecamatan Kanor; dan
e. tempat bersejarah dan purbakala tersebar di wilayah Kabupaten.
(3) Pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
a. Sumber Api Abadi Kayangan api di Kecamatan Ngasem;
b. Waduk Pacal di Kecamatan Temayang;
c. Taman Wisata Wilis Putih di Kecamatan Bojonegoro;
d. Pemandian Taman Tirta di Kecamatan Bojonegoro;
e. Gua Lowo, Lanang, dan Sumur di Kecamatan Dander;
f. Watu Jago di Kecamatan Margomulyo; dan
g. Bumi Kali Kethek di Kecamatan Bojonegoro.
(4) Pariwisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c , meliputi
a. Kedung Maor di Kecamatan Temayang; dan
b. Pemandian Tirta Wana di Kecamatan Dander.
(5) Pariwisata minat khusus, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi :
a. golf di Kecamatan Dander; dan.
b. kerajinan mebel meliputi :
1. Kecamatan Bojonegoro;
2. Kecamatan Kasiman;
3. Kecamatan Margomulyo;
4. Kecamatan Malo; dan
5. Kecamatan Gondang.

Paragraf 8
Kawasan Peruntukan Permukiman


Pasal 33

(1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf h, seluas kurang lebih 34.950 (tiga puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh) Ha, terdiri atas :
a. kawasan permukiman perkotaan; dan
b. kawasan permukiman perdesaan.
(2) Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diimbangi dengan tersedianya pusat pelayanan yang terkonsentrasi di sekitar perkotaan PKLp, PPK, dan PPL.
(3) Pemanfaatan kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a. perumahan real estate; dan
b. perumahan individu.
(4) Kawasan permukiman perdesaan sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
a. kawasan permukiman perdesaan kegiatan pertanian yang menyebar di sekitar daerah pertanian meliputi seluruh desa di Kabupaten; dan
b. kawasan permukiman perdesaan yang akan dikembangkan bersama kegiatan industri berbasis pertanian.
(5) Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
a. Perkotaan Margomulyo meliputi :
1. Desa Sumberejo; dan
2. Desa Margomulyo.
b. Perkotaan Ngraho meliputi :
1. Desa Ngraho;
2. Desa Kalirejo; dan
3. Desa Blimbinggede.
c. Perkotaan Tambakrejo meliputi :
1. Desa Tambakrejo;
2. Desa Bakalan;
3. Desa Jawik; dan
4. Desa Sukorejo.
d. Perkotaan Ngambon meliputi :
1. Desa Ngambon; dan
2. Desa Bondol.
e. Perkotaan Sekar meliputi :
1. Desa Sekar;
2. Desa Miyono; dan
3. Desa Klino.
f. Perkotaan Bubulan meliputi :
1. Desa Bubulan; dan
2. Desa Cancung.
g. Perkotaan Gondang meliputi :
1. Desa Gondang;
2. Desa Sengaten;
3. Desa Pajeng; dan
4. Desa Sambongrejo.
h. Perkotaan Temayang, meliputi :
1. Desa Temayang; dan
2. Desa Kedungsari.
i. Perkotaan Sugihwaras meliputi :
1. Desa Trate;
2. Desa Siwalan;
3. Desa Sugihwaras; dan
4. Desa Glagahwangi.
j. Perkotaan Kedungadem meliputi :
1. Desa Kedungadem;
2. Desa Trumbasanom; dan
3. Desa Drokilo.
k. Perkotaan Kepohbaru meliputi :
1. Desa Kepohbaru;
2. Desa Sidomukti; dan
3. Desa Brangkal.
l. Perkotaan Baureno meliputi :
1. Desa Baureno;
2. Desa Pasinan;
3. Desa Trojalu;
4. Desa Sraturejo;
5. Desa Blongsong;
6. Desa Kauman;
7. Desa Gajah; dan
8. Desa Sumuragung.
m. Perkotaan Kanor meliputi :
1. Desa Kanor;
2. Desa Sumberwangi; dan
3. Desa Tambakrejo.
n. Perkotaan Sumberejo meliputi :
1. DesaSumberejo;
2. Desa Talun;
3. Desa Bogangin; dan
4. Desa Sumuragung.
o. Perkotaan Balen meliputi :
1. Desa Balenrejo;
2. Desa Margomulyo;
3. Desa Sobontoro;
4. Desa Kedungbondo;
5. Desa Kabunan;
6. Desa Bulu; dan
7. Desa Suwaloh.
p. Perkotaan Sukosewu meliputi :
1. Desa Sukosewu; dan
2. Desa Kalicilik.
q. Perkotaan Kapas meliputi :
1. Desa Kapas;
2. Desa Sukowati;
3. Desa Mojodeso;
4. Desa Tikusan;
5. Desa Kalianyar;
6. Desa Plesungan; dan
7. Desa Kedaton.
r. Perkotaan Bojonegoro meliputi :
1. Kelurahan Kadipaten;
2. Kelurahan Sumbang;
3. Desa Sukorejo;
4. Desa Kauman;
5. Desa Pacul;
6. Kelurahan Jetak;
7. Kelurahan Klangon;
8. Kelurahan Ledok Wetan;
9. Kelurahan Ledok Kulon;
10. Kelurahan Karangpacar;
11. Kelurahan Mojokampung;
12. Kelurahan Ngrowo;
13. Desa Campurejo;
14. Kelurahan Banjarejo;
15. Kelurahan Mulyoagung;
16. Kelurahan Kalirejo;
17. Desa Semanding; dan
18. Kelurahan Kepatihan.
s. Perkotaan Trucuk meliputi :
1. Desa Trucuk;
2. Desa Guyangan;
3. Desa Padang; dan
4. Desa Pagerwesi.
t. Perkotaan Dander meliputi :
1. Desa Dander;
2. Desa Growok;
3. Desa Mojoranu;
4. Desa Sumodikaran;
5. Desa Ngumpakdalem; dan
6. Desa Sumbertlaseh.
u. Perkotaan Ngasem meliputi :
1. Desa Ngasem;
2. Desa Ngadiluwih;
3. Desa Dukuhkidul;
4. Desa Gayam;
5. Desa Mojodelik;
6. Desa Bonorejo;
7. Desa Brabohan;
8. Desa Begadon; dan
9. Desa Ringintunggal.
v. Perkotaan Kalitidu meliputi :
1. Desa Kalitidu;
2. Desa Panjunan;
3. Desa Brenggolo;
4. Desa Mayanggeneng;
5. Desa Talok;
6. Desa Mlaten;
7. Desa Sumengko;
8. Desa Manukan;
9. Desa Sudu;
10. Desa Ngraho;
11. Desa Ngujo;
12. Desa Wotangare;
13. Desa Ngrebekan;
14. Desa Katur; dan
15. Desa Beged.
w. Perkotaan Malo meliputi :
1. Desa Malo;
2. Desa Trembes;
3. Desa Ketileng; dan
4. Desa Sukorejo.
x. Perkotaan Purwosari meliputi :
1. Desa Purwosari;
2. Desa Pejok;
3. Desa Gapluk;
4. Desa SedahKidul;
5. Desa Punggur;
6. Desa Kuniran;
7. Desa Tinumpuk; dan
8. Desa Tlatah.
y. Perkotaan Padangan meliputi :
1. Desa Padangan;
2. Desa Kuncen;
3. Desa Dengok;
4. Desa Banjarjo;
5. Desa Kebunagung;
6. Desa Ngasinan; dan
7. Desa Cendono.
z. Perkotaan Kasiman meliputi :
1. Desa Kasiman;
2. Desa Sekaran;
3. Desa Batokan; dan
4. Desa Sambeng.
aa. Perkotaan Kedewan meliputi :
1. Desa Kedewan; dan
2. Desa Wonocolo.
(6) Kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, meliputi:
a. Perdesaan Margomulyo meliputi :
1. Desa Kalangan;
2. Desa Ngelo;
3. Desa Geneng; dan
4. Desa Meduri.
b. Perdesaan Ngraho meliputi :
1. Desa Tanggungan;
2. Desa Luwihaji;
3. Desa Sugihwaras;
4. Desa Sumberagung;
5. Desa Mojorau;
6. Desa Tapelan;
7. Desa Jumok;
8. Desa Nganti;
9. Desa Padan;
10. Desa Klempun;
11. Desa Bancer;
12. Desa Sumberarum; dan
13. Desa Payaman.
c. Perdesaan Tambakrejo meliputi :
1. Desa Turi;
2. Desa Ngrancangan;
3. Desa Napis;
4. Desa Jatimulyo;
5. Desa Malingmati;
6. Desa Gading;
7. Desa Kalisumber;
8. Desa Tanjung;
9. Desa Pengkol;
10. Desa Dolokgede;
11. Desa Mulyorejo;
12. Desa Kacangan;
13. Desa Sedangrejo; dan
14. Desa Gamongan.
d. Perdesaan Ngambon meliputi :
1. Desa Sengon;
2. Desa Nglampir; dan
3. Desa Karangmangu.
e. Perdesaan Sekar meliputi :
1. Desa Deling;
2. Desa Bareng; dan
3. Desa Bobol.
f. Perdesaan Bubulan meliputi :
1. Desa Clebung;
2. Desa Sumberbendo; dan
3. Desa Ngorogunung.
g. Perdesaan Gondang meliputi :
1. Desa Pragelan;
2. Desa Jari; dan
3. Desa Krondonan.
h. Perdesaan Temayang meliputi :
1. Desa Soko;
2. Desa Papringan;
3. Desa Bakulan;
4. Desa Kedungsumber;
5. Desa Pandanroyo;
6. Desa Belun;
7. Desa Ngujung;
8. Desa Jono;
9. Desa Pancur; dan
10. Desa Buntalan.
i. Perdesaan Sugihwaras meliputi :
1. Desa Bareng;
2. Desa Alasagung;
3. Desa Panunggalan;
4. Desa Bulu;
5. Desa Wedoro;
6. Desa Glagah;
7. Desa Nglajang;
8. Desa Panemon;
9. Desa Jati Tengah;
10. Desa Balongrejo;
11. Desa Kedungdowo;
12. Desa Genjor; dan
13. Desa Drenges.
j. Perdesaan Kedungadem meliputi :
1. Desa Tondomulo;
2. Desa Kesongo;
3. Desa Banjang;
4. Desa Dayukidul;
5. Desa Pejok;
6. Desa Babat;
7. Desa Mlideng;
8. Desa Kendung;
9. Desa Geger;
10. Desa Kepuh Kidul;
11. Desa Duwel;
12. Desa Kedungrejo;
13. Desa Megale;
14. Desa Sidorejo;
15. Desa Mojorejo;
16. Desa Tlogoagung;
17. Desa Sidomulyo;
18. Desa Jamberejo;
19. Desa Ngrandu; dan
20. Desa balongcabe.
k. Perdesaan Kepohbaru meliputi :
1. Desa Pejok;
2. Desa Simorejo;
3. Desa Cengkir;
4. Desa Mojosari;
5. Desa Balongdowo;
6. Desa Sumberoto;
7. Desa Turigede;
8. Desa Sumberaagung;
9. Desa Nglumber;
10. Desa Klangkong;
11. Desa Jipo;
12. Desa Bayemgede;
13. Desa Tlogorejo;
14. Desa Wiro;
15. Desa Betet;
16. Desa Mudung;
17. Desa Krangonanyar;
18. Desa Bumirejo;
19. Desa Karangan;
20. Desa Sumbergede;
21. Desa Sugihwaras; dan
22. Desa Pohwates.
l. Perdesaan Baureno meliputi :
1. Desa Tlogoagung;
2. Desa Gunungsri;
3. Desa Kalisari;
4. Desa Bumiayu;
5. Desa Ngemplak;
6. Desa Banjaranyar;
7. Desa Drajat;
8. Desa Sembunglor;
9. Desa Banjaran;
10. Desa Pomahan;
11. Desa Karangdayu;
12. Desa Lebaksari;
13. Desa Pucangarum;
14. Desa Tanggung; dan
15. Desa Kedungrejo.
m. Perdesaan Kanor meliputi :
1. Desa Sarangan;
2. Desa Pesen;
3. Desa Samberan;
4. Desa Palembon;
5. Desa Nglarangan;
6. Desa Sroyo;
7. Desa Cangaan;
8. Desa Simpatan;
9. Desa Kabalan;
10. Desa Piyak;
11. Desa Sideng;
12. Desa Bakung;
13. Desa Bungur;
14. Desa Caruban;
15. Desa Simorejo;
16. Desa Temu;
17. Desa Prigi;
18. Desa Semambung;
19. Desa Pilang;
20. Desa Gedongarum; dan
21. Desa Kedungprimpen.
n. Perdesaan Sumberejo meliputi :
1. Desa Tlogohaji;
2. Desa Kedungrejo;
3. Desa Mlinjen;
4. Desa Sumberharjo;
5. Desa Banjarejo;
6. Desa Ngampal;
7. Desa Deru;
8. Desa Sendangagung;
9. Desa Pejambon;
10. Desa Sambongrejo;
11. Desa Wotan;
12. Desa Kayulemah;
13. Desa Teleng;
14. Desa Karangdinoyo;
15. Desa Pekuwon;
16. Desa Karangdowo;
17. Desa Jatigede;
18. Desa Tulungrejo;
19. Desa Margoagung;
20. Desa Butoh;
21. Desa Mejuwet; dan
22. Desa Prayungan.
o. Perdesaan Balen meliputi :
1. Desa Penganten;
2. Desa Pohbogo;
3. Desa Mayangkawis;
4. Desa Sidobandung;
5. Desa Kenep;
6. Desa Bulaklo;
7. Desa Ngadiluhur;
8. Desa Kemamang;
9. Desa Mulyoagung;
10. Desa Lengkong;
11. Desa Pilanggede;
12. Desa Prambatan;
13. Desa Sekaran;
14. Desa Kedungdowo;
15. Desa Mulyorejo; dan
16. Desa Sarirejo.
p. Perdesaan Sukosewu meliputi :
1. Desa Semawot;
2. Desa Klepek;
3. Desa Sitiaji;
4. Desa Semenkidul;
5. Desa Jumput;
6. Desa Tegalkodo;
7. Desa Duyungan;
8. Desa Pacing;
9. Desa Purwosari;
10. Desa Sumberjokidul;
11. Desa Sidorejo; dan
12. Desa Sidodadi.
q. Perdesaan Kapas meliputi :
1. Desa Bendo;
2. Desa Kumpulrejo;
3. Desa Padangmentoyo;
4. Desa Tanjungharjo;
5. Desa Tapelan;
6. Desa Bangilan;
7. Desa Sembung;
8. Desa Wedi;
9. Desa Klampok;
10. Desa Semenpinggir;
11. Desa Nglampek;
12. Desa Sambiroto;
13. Desa Bakalan; dan
14. Desa Bogo.
r. Perdesaan Trucuk meliputi :
1. Desa Kanten;
2. Desa Sumbangtimun;
3. Desa Kandangan;
4. Desa Mori;
5. Desa Tulungrejo;
6. Desa Sumbrejo;
7. Desa Sranak; dan
8. Desa Banjarsari.
s. Perdesaan Dander meliputi :
1. Desa Kunci;
2. Desa Sumberarum;
3. Desa Jatiblimbing;
4. Desa Desa Ngunut;
5. Desa Karangsono;
6. Desa Sendangrejo;
7. Desa Ngraseh;
8. Desa Sumberagung;
9. Desa Ngulanan; dan
10. Desa Ngablak.
t. Perdesaan Ngasem meliputi :
1. Desa Setren;
2. Desa Trenggulunan;
3. Desa Butoh;
4. Desa Mediyunan;
5. Desa Kolong;
6. Desa Sendangharjo;
7. Desa Bandungrejo;
8. Desa Sambong;
9. Desa Ngantru;
10. Desa Bareng;
11. desa Tengger;
12. Desa Wadang;
13. Desa Jelu; dan
14. Desa Jampet.
u. Perdesaan Kalitidu meliputi :
1. Desa Pungpungan;
2. Desa Leran;
3. Desa Sukoharjo;
4. Desa Bringinrejo;
5. Desa Mojo;
6. Desa Mojosari;
7. Desa Mayangrejo;
8. Desa Pilangsari;
9. Desa Mlaten; dan
10. Desa Cengunklung.
v. Perdesaan Malo meliputi :
1. Desa Dukuhlor;
2. Desa Kacangan;
3. Desa Kemiri;
4. Desa Petak;
5. Desa Kliteh;
6. Desa Sudah;
7. Desa Ngujung;
8. Desa Tambakromo;
9. Desa Sumberejo;
10. Desa Banaran;
11. Desa Rendeng;
12. Desa Tinawun;
13. Desa Kedungrejo;
14. Desa Tanggir;
15. Desa Semlaran; dan
16. Desa Tulungagung.
w. Perdesaan Purwosari meliputi :
1. Desa Pelem;
2. Desa Kaliombo;
3. Desa Ngrejeng; dan
4. Desa Donan.
x. Perdesaan Padangan meliputi :
1. Desa Tebon;
2. Desa Prangi;
3. Desa Ngeper;
4. Desa Purworejo;
5. Desa Sonorejo;
6. Desa Ngradin;
7. Desa Kendung;
8. Desa Sidorejo; dan
9. Desa Nguken.
y. Perdesaan Kasiman meliputi :
1. Desa Tembalang;
2. Desa Betet;
3. Desa Bengah;
4. Desa Sidomukti;
5. Desa Tambakmerak;
6. Desa Hargomulyo; dan
7. Desa Ngaglik.
z. Perdesaan Kedewan meliputi :
1. Desa Kawengan;
2. Desa Beji; dan
3. Desa Hargomulyo.

Paragraf 9
Kawasan Peruntukan Budidaya Lainnya


Pasal 34

(1) Kawasan perutukan budidaya lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf i, terdiri atas :
a. kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan;
b. kawasan peruntukan perdagangan dan jasa;
c. kawasan peruntukan pendidikan, kesehatan, dan peribadatan; dan
d. Kawasan peruntukan Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan.
(2) Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
a. kawasan latihan tembak di Banjarsari, Kecamatan Trucuk; dan
b. kantor KODIM 0813 , kantor Polres, komplek Brimob, dan mess TNI Polri di Kecamatan Bojonegoro.
(3) Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
a. pengembangan perdagangan di perkotaan PKW, perkotaan PKLp, dan perkotaan PPK;
b. pengembangan kegiatan perdagangan modern terdapat di perkotaan Bojonegoro;
c. pengembangan agropolitan terdapat di Kecamatan Kapas, Kecamatan Dander, dan Kecamatan Kalitidu; dan
d. pengembangan perdagangan tradisional di PPL.
(4) Kawasan peruntukan pendidikan, kesehatan dan peribadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi kawasan peruntukan :
a. kawasan pendidikan berada pada kawasan pendidikan pra sekolah, pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan tinggi;
b. kawasan kesehatan berada pada kawasan rumah Sakit Umum, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Balai Kesehatan Ibu dan Anak, dan Apotik; dan
c. kawasan peruntukan peribadatan berada pada kawasan masjid, langgar, gereja, dan vihara.
(5) Kawasan ruang terbuka hijau perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d seluas kurang lebih 3.626 (tiga ribu enam ratus dua puluh enam) Ha, meliputi:
a. ruang terbuka hijau (RTH) publik berupa taman kota, taman pemakaman umum, dan jalur hijau sepanjang jalan dan sungai; dan
b. ruang terbuka hijau (RTH) privat berupa kebun atau halaman rumah, gedung milik masyarakat dan swasta yang ditanami tumbuhan.

Pasal 35

(1) Pemanfaatan kawasan untuk peruntukan lain selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 - 34 dapat dilaksanakan apabila tidak mengganggu fungsi kawasan yang bersangkutan dan tidak melanggar ketentuan umum Peraturan Zonasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
(2) Pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah adanya kajian komprehensif dan setelah mendapat rekomendasi dari badan atau pejabat yang tugasnya mengkoordinasikan penataan ruang di daerah.

BAB V
PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN


Pasal 36

(1) Penetapan kawasan strategis kabupaten, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, terdiri atas :
a sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
b sudut kepentingan sosial dan budaya; dan
c sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
(2) Rencana pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi rencana kawasan strategis yang berada didalam lingkup pengelolaan pemerintah pusat, berupa Gerbangkertosusilo Plus (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, lamongan , Bojonegoro, dan Tuban) sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN);
(3) Rencana pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi rencana kawasan strategis yang berada didalam lingkup pengelolaan pemerintah provinsi, meliputi :
a dalam menunjang pengembangan ekonomi wilayah perbatasan Jatim-Jateng-DIY dilakukan kerjasama regional dan antar kabupaten/kota meliputi Ratubangnegoro, segitiga emas pertumbuhan Tuban-Lamongan-Bojonegoro; dan
b kawasan tertinggal meliputi Kabupaten Bojonegoro.
(4) Kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, meliputi :
a kawasan PKLp;
b kawasan pertanian;
c kawasan industri;
d kawasan agroindustri;
e kawasan pariwisata;
f kawasann perdagangan dan jasa; dan
g kawasan pertambangan bahan galian strategis dan migas.
(5) Kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa kawasan penduduk samin di desa Margomulyo Kecamatan Margomulyo.
(6) Kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi
a kawasan Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo;
b kawasan batuan; dan
c kawasan waduk Pacal.
(5) Rencana kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian minimal skala 1 :50.000 sebagaimana tercantum dalam lampiran IV, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN


Bagian Kesatu
Umum


Pasal 37

(1) Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e, terdiri atas ;
a. indikasi program utama;
b. indikasi lokasi;
c. indikasi waktu pelaksanaan;
d. indikasi sumber pendanaan; dan
e. indikasi pelaksana kegiatan.
(2) Indikasi program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
a. perwujudan struktur ruang;
b. perwujudan pola ruang; dan
c. perwujudan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
(3) Indikasi lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi lokasi yang berada pada lingkup wilayah Kabupaten.
(4) Indikasi waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sampai dengan tahun 2031 dibagi ke dalam 4 (empat) tahap, meliputi :
a. tahap pertama tahun 2011 sampai dengan tahun 2015;
b. tahap kedua tahun 2016 sampai dengan tahun 2020;
c. tahap ketiga tahun 2021 sampai dengan tahun 2025; dan
d. tahap keempat tahun 2026 sampai dengan 2031.
(5) Indikasi sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi
a. dana Pemerintah;
b. dana Pemerintah Provinsi;
c. dana Pemerintah Kabupaten;
d. dana BUMN;
e. dana swasta; dan
f. dana masyarakat.
(6) Indikasi pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi :
a. Pemerintah;
b. Pemerintah Provinsi;
c. Pemerintah Kabupaten;
d. BUMN;
e. swasta; dan
f. masyarakat.
(7) Rincian tahapan pelaksanaan program-program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Indikasi Program Utama Perwujudan Struktur Ruang


Pasal 38

(1) Indikasi program utama perwujudan struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
a. perwujudan sistem pusat kegiatan; dan
b. perwujudan sistem prasarana wilayah.
(2) Indikasi program utama perwujudan sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
a. pengembangan pusat kegiatan wilayah di perkotaan Bojonegoro;
b. pengembangan pusat kegiatan lokal promosi;
c. pengembangan pusat pelayanan kawasan; dan
d. pengembangan pusat agrobisnis di perdesaan atau desa pusat pertumbuhan.
(3) Indikasi program utama perwujudan sistem prasarana wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
a. perwujudan sistem jaringan transportasi, meliputi :
1. pengembangan jaringan yang menghubungkan antar kabupaten;
2. pengembangan jaringan jalan lingkar selatan;
3. peningkatan jalan antar pusat kegiatan;
4. pengadaan infrastruktur penunjang agropolitan;
5. peningkatan jalan penghubung desa dan kota;
6. pembangunan jembatan lintas Bengawan Solo;
7. pembangunan terminal;dan
8. pembangunan infrastruktur pendukung terminal; dan
9. pembangunan bandar udara.
b. perwujudan sistem jaringan energi, meliputi :
1. pengembangan jaringan minyak dan gas bumi; dan
2. peningkatan kapasitas listrik;
c. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi, berupa pengembangan jaringan telekomunikasi;
d. perwujudan sistem jaringan sumber daya air, meliputi :
1. pengembangan waduk; dan
2. pemeliharaan jaringan irigasi;
e. perwujudan sistem jaringan pengelolaan lingkungan, meliputi :
1. pengadaan TPA dan TPS;
2. pengembangan drainase; dan
3. pengembangan jaringan air minum.
f. perwujudan ruang evakuasi bencana berupa pengembangan ruang evakuasi bencana.

Bagian Ketiga
Indikasi Program Utama Perwujudan Pola Ruang


Pasal 39

(1) Indikasi program utama perwujudan pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b, terdiri atas :
a. perwujudan kawasan lindung;dan
b. perwujudan kawasan budidaya.
(2) Indikasi program utama perwujudan kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
a. penggantian tegakan tanaman yang diambil buahnya;
b. reboisasi kawasan yang rusak;dan
c. peningkatan sarana dan prasarana mitigasi di daerah rawan bencana melalui penyediaan sistem peringatan dini (early warning system).
(3) Indikasi program utama perwujudan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
a. penetapan lahan pertanian berkelanjutan;
b. pengembangan hortikultura unggulan;
c. Pengembangan perikanan;
d. pengembangan kawasan industri besar, industri kecil menenggah, dan industri rumah tangga;
e. pengembangan zona dan paket-paket wisata; dan
f. penyediaan rumah yang layak huni.

Bagian Keempat
Indikasi Program Utama Perwujudan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)


Pasal 40

Indikasi program utama perwujudan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf c, meliputi :
a. tahap pertama, meliputi :
1. Perkotaan Bojonegoro;
2. Perkotaan Kalitidu;
3. Perkotaan Dander;
4. Perkotaan Sumberejo;
5. Perkotaan Kapas; dan
6. Perkotaan Ngraho.
b. tahap kedua, meliputi :
1. Perkotaan Temayang; dan
2. Perkotaan Kedungadem;
c. tahap ketiga, meliputi :
1. Perkotaan Trucuk; dan
2. Perkotaan Ngasem;
d. tahap keempat, meliputi :
1. Perkotaan Padangan; dan
2. Perkotaan Baureno.
e. tahap kelima, meliputi :
1. Perkotaan Tambakrejo; dan
2. Perkotaan Kedewan;
f. tahap keenam, meliputi :
1. Perkotaan Balen;
2. Perkotaan Purwosari; dan
3. Perkotaan Sugihwaras;
g. tahap ketujuh, meliputi :
1. Perkotaan Kasiman; dan
2. Perkotaan Bubulan;
h. tahap kedelapan, meliputi :
1. Perkotaan Ngambon;dan
2. Perkotaan Sukosewu.
i. tahap kesembilan, meliputi :
1. Perkotaan Kanor;dan
2. Perkotaan Sekar.
j. tahap kesepuluh, meliputi :
1. Perkotaan Malo; dan
2. Perkotaan Gondang.
k. tahap kesebelas, meliputi :
1. Perkotaan Margomulyo; dan
2. Perkotaan Kepohbaru.

BAB VII
ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN


Bagian Kesatu
Umum


Pasal 41

Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f , terdiri atas :
a. ketentuan umum peraturan zonasi;
b. ketentuan perizinan;
c. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan
d. sanksi administratif.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi


Pasal 42

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a, digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun peraturan zonasi.
(2) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
a. ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang, yang meliputi :
1. sistem pusat kegiatan;
2. sistem jaringan transportasi darat;
3. sistem jaringan transportasi perekeretaapian;
4. sistem jaringan transportasi udara;
5. sistem jaringan energi;
6. sistem jaringan telekomunikasi;
7. sistem jaringan sumber daya air;
8. sistem pengelolaan lingkungan;
9. kawasan ruang evakuasi bencana;
b. ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang; yang meliputi :
1. kawasan lindung;
2. kawasan budidaya;
c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis, berupa kawasan strategis.

Paragraf 1
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Struktur Ruang


Pasal 43

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a butir 1, meliputi :
a. peraturan zonasi pada PKW, disusun dengan ketentuan kegiatan berskala kabupaten yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya, dengan penetapan batas perkotaan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah;
b. peraturan zonasi untuk PKLp, disusun dengan ketentuan kegiatan berskala beberapa kecamatan, penetapan batas perkotaan sebagai PKLp;
c. peraturan zonasi untuk PPK, disusun dengan ketentuan kegiatan berskala kecamatan, dengan penetapan batas perkotaan kecamatan di masing masing ibukota kecamatan; dan
d. peraturan zonasi untuk PPL, disusun dengan ketentuan kegiatan berskala beberapa desa, dengan penetapan batas PPL di masing masing desa pusat pertumbuhan atau pusat agrobisnis.
(2) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi darat berupa Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a butir 2, disusun dengan ketentuan :
a. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi;
b. ketentuan pelarangan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan;
c. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan(ruwasja);
d. dibolehkan pengembangan prasarana pelengkap jalan dengan syarat sesuai dengan kondisi dan kelas jalan;
e. dilarang seluruh pemanfaatan pada zona inti, kecuali untuk pergerakan orang atau barang dan kendaraan; dan
f. dilarang aktivitas pemanfaatan budidaya sampai batas ruwasja sesuai dengan kelas dan hirarki jalan.
(3) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi perkeretaapian berupa ketentuan umum peraturan zonasi sistem jalur kereta api, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a butir 3, disusun dengan ketentuan :
a. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api dilakukan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi;
b. pada pemanfaatan ruang di sekitar pengawasan jalur kereta api terdapat ketentuan pelarangan pemanfaatan lahan yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian;
c. adanya pembatasan pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api;
d. adanya pembatasan jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dan jalan; dan
e. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api dengan ketentuan dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan jaringan jalur kereta api, dimana kawasan sempadan jalan kereta api untuk single track (jalur tunggal) sebesar 21 (dua puluh satu) meter dan untuk double track (jalur ganda) sebesar 23 (dua puluh tiga) meter.
(4) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a butir 4, meliputi :
a. diperbolehkannya pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional bandar udara;
b. diperbolehkannya pemanfaatan ruang di sekitar bandar udara sesuai dengan kebutuhan pengembangan bandar udara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. pembatasan pembangunan dengan memperhatikan pembatasan pemanfaatan ruang udara yang digunakan untuk penerbangan agar tidak mengganggu sistem operasional penerbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan; dan
d. dilarang mendirikan bangunan pada batas-batas Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan batas-batas kawasan kebisingan.
(5) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a butir 5 , disusun dengan ketentuan :
a. diperbolehkan mendirikan bangunan untuk mendukung sarana tersebut;
b. dilarang mendirikan bangunan di atas jaringan pipa gas negara;
c. dilarang memanfaatkan ruang disekitar jaringan pipa minyak dan gas bumi;
d. memasangan pipa gas, harus memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan kawasan disekitarnya;
e. dilarang mendirikan bangunan di bawah Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT), dengan sempadan berjarak minimal 25 (dua puluh lima) meter pada kanan dan kiri tiang listrik transformasi; dan
f. dilarang mendirikan bangunan di sekitar pembangkit listrik.
(6) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a butir 6, disusun dengan ketentuan :
a. diperbolehkan jaringan melintasi tanah miliki atau dikuasai pemerintah;
b. dalam kawasan perkotaan pembangunan menara untuk jaringan telekomunikasi dibatasi; dan
c. dilarang mendirikan bangunan di sekitar pemancar dan/atau menara dalam radius bahaya keamanan dan keselamatan.
(7) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a butir 7, disusun dengan ketentuan :
a. diperbolehkan mendirikan bangunan untuk mendukung sarana tersebut pemanfaatan ruang pada kawasan di sekitar wilayah sungai dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan;
b. dilarang mendirikan bangunan di atas jaringan pipa induk; dan
c. dilarang mendirikan bangunan di dalam sempadan sumber air, sempadan sungai, waduk, embung, dan/atau jaringan irigasi.
(8) Ketentuan umum peraturan zonasi pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a butir 8, disusun dengan ketentuan :
a. diperboleh bagi kegiatan-kegiatan tertentu yang karena sifatnya mempunyai kekhususan yang memerlukan penanganan operasional dan spesifikasi khusus;
b. diizinkan untuk perkantoran yang berhubungan dengan pengawasan dan pengendalian;dan
c. dilarang untuk kegiatan yang berpotensi terjadinya perubahan lingkungan fisik alamiah ruang.
(9) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan ruang evakuasi bencana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a butir 9, disusun dengan ketentuan :
a. diperbolehkan untuk kegiatan perdagangan dan jasa;
b. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan bebas dari ancaman bencana; dan
c. dilarang pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan evakuasi bencana.

Paragraf 2
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Pola Ruang


Pasal 44

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung , sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b butir 1, meliputi :
a. kawasan hutan lindung;
b. kawasan yang memberi perlindungan kawasan bawahannya;
c. kawasan perlindungan setempat;
d. kawasan pelestarian alam, cagar budaya dan ilmu pengetahuan; dan
e. kawasan rawan bencana alam.
(2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun dengan ketentuan :
a. dibolehkan untuk wisata alam dengan syarat tidak mengubah bentang alam;
b. dibolehkan untuk kegiatan pendidikan dan penelitian dengan syarat tidak mengubah bentang alam;
c. kegiatan budidaya kehutanan hasil hutan bukan kayu hanya diizinkan bagi penduduk asli dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan ketat;
d. dilarang untuk kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan;
e. dilarang untuk kegiatan yang berpotensi mengganggu bentang alam, menggangu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian lingkungan hidup;
f. dilarang kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan dan perusakan terhadap keutuhan kawasan dan ekosistemnya;
g. dilarang merambah kawasan hutan;
(3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan yang memberi perlindungan kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa kawasan resapan air.
(4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan resapan air, disusun dengan ketentuan :
a. dibolehkan dilakukan penyediaan sumur resapan atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada;
b. diizinkan untuk kegiatan hutan rakyat;
c. diizinkan terbatas untuk kegiatan budidaya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;
d. dibolehkan untuk wisata alam dengan syarat tidak mengubah bentang alam;
e. dibolehkan untuk kegiatan pendidikan dan penelitian dengan syarat tidak mengubah bentang alam; dan
f. dilarang untuk seluruh jenis kegiatan yang mengganggu fungsi resapan air.
(5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
a. sempadan sungai dan kawasan sekitar waduk; dan
b. sekitar mata air dan waduk.
(6) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan sungai dan kawasan sekiar waduk, disusun dengan ketentuan :
a. dibolehkan aktivitas wisata alam petualangan dengan syarat tidak mengganggu kualitas air sungai;
b. dibolehkan pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
c. ketentuan pelarangan pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air atau pemanfaatan air;
d. pendirian bangunan dibatasi hanya menunjang fungsi taman rekreasi;
e. penetapan lebar sempadan sungai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. dilarang seluruh kegiatan dan bangunan pada kawasan sempadan sungai; dan
g. dilarang seluruh kegiatan dan bangunan yang mengancam kerusakan dan menurunkan kualitas sungai.
(7) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar mata air dan waduk, disusun dengan ketentuan :
a. boleh untuk kegiatan pariwisata dan budidaya lain dengan syarat tidak menyebabkan kerusakan kualitas air;
b. diizinkan kegiatan preservasi dan konservasi seperti reboisasi lahan;
c. dilarang seluruh jenis kegiatan yang menyebabkan pencemaran kualitas air, kondisi fisik kawasan, dan daerah tangkapan air;
d. dilarang seluruh kegiatan yang mengganggu bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta fungsi lingkungan hidup; dan
e. dilarang pemanfaatan hasil tegakan.tanaman yang diambil buahnya.
(8) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pelestarian alam, cagar budaya dan ilmu pengetahuan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, disusun dengan ketentuan :
a. pemanfaatan untuk kegiatan pendidikan, penelitian, dan wisata;
b. diizinkan bersyarat pendidian bangunan yang menunjang kegiatan pendidikan, penelitian, dan wisata;
c. dilarang kegiatan yang mengganggu atau merusak kekayaan budaya;
d. dilarang kegiatan yang mengubah bentukan geologi tertentu yang mempunyai manfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan;
e. dilarang kegiatan yang mengganggu kelestarian lingkungan di sekitar peninggalan sejarah, bangunan arkeologi, monumen nasional, serta wilayah dengan bentukan geologi tertentu; dan
f. dilarang kegiatan yang mengganggu upaya pelestarian budaya masyarakat setempat.
(9) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas :
a. kawasan rawan banjir;
b. kawasan rawan tanah longsor; dan
c. kawasan rawan angin topan, puting beliung, dan kekeringan.
(10) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a, disusun dengan ketentuan :
a. penetapan batas dataran banjir;
b. diperbolehkan pada pemanfaatan dataran banjir bagi ruang terbuka hijau dan pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah; dan
c. dilarang bagi kegiatan permukiman baru dan fasilitas umum penting lainnya.
(11) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b, disusun dengan ketentuan :
a. dipebolehkan bagi kegiatan hutan produksi; dan
b. dilarang pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum.
(12) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan angin topan, puting beliung, dan kekeringan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf c, disusun dengan ketentuan :
a. dipebolehkan bagi kegiatan hutan produksi;
b. diperbolehkan bagi kegiatan pertanian lahan kering; dan
c. dilarang pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum.
(13) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b butir 2, meliputi:
a. kawasan peruntukan hutan;
b. kawasan peruntukan pertanian;
c. kawasan peruntukan perikanan;
d. kawasan peruntukan pertambangan;
e. kawasan peruntukan industri;
f. kawasan peruntukan pariwisata;
g. kawasan peruntukan permukiman; dan
h. kawasan peruntukan budidaya lainnya.
(14) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf a, terdiri atas :
a. hutan produksi; dan
b. hutan rakyat.
(15) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan produksi; sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf a, disusun dengan ketentuan :
a. diizinkan aktivitas pengembangan hutan secara lestari;
b. diizinkan aktivitas reboisasi atau penghijauan dan rehabilitasi hutan;
c. diizinkan terbatas pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan;
d. diizinkan secara terbatas pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan; dan
e. dilarang aktivitas pengembangan budidaya lainnya yang mengurangi luas kawasan hutan.
(16) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan rakyat; sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf b, disusun dengan ketentuan :
a. diizinkan aktivitas pengembangan hutan secara lestari;
b. diizinkan aktivitas reboisasi atau penghijauan dan rehabilitasi hutan;
c. diizinkan terbatas pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan;
d. diizinkan secara terbatas pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan; dan
e. dilarang aktivitas pengembangan budidaya lainnya yang mengurangi luas kawasan hutan.
(17) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian, sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf b, terdiri atas :
a. tanaman pangan;
b. hortikultura;
c. perkebunan; dan
d. peternakan.
(18) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf a, disusun dengan ketentuan :
a. diizinkan mendirikan rumah tunggal dengan syarat tidak mengganggu fungsi pertanian dengan intensitas bangunan berkepadatan rendah;
b. diizinkan pemanfaatan ruang untuk permukiman petani dengan kepadatan rendah;
c. diizinkan aktivitas pendukung pertanian;
d. dilarang aktivitas budidaya yang mengurangi luas kawasan sawah beririgasi;
e. dilarang aktivitas budidaya yang mengurangi atau merusak fungsi lahan dan kualitas tanah untuk perkebunan;
f. dilarang mendirikan bangunan pada kawasan sawah irigasi yang terkena saluran irigasi; dan
g. dilarang mengalihfungsikan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), kecuali untuk kepentingan umum atau terjadi akibat bencana alam.
(19) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf b, disusun dengan ketentuan :
a. diperbolehkan kegiatan pertanian lahan basah dan kering; dan
b. dilarang aktivitas budidaya yang mengurangi atau merusak fungsi lahan dan kualitas tanah untuk hortikultura.
(20) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perkebunan , sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf c, disusun dengan ketentuan :
a. diizinkan mendirikan perumahan dengan syarat tidak mengganggu fungsi perkebunan;
b. diizinkan aktivitas pendukung perkebunan, misalnya penyelenggaraan aktivitas pembenihan; dan
c. dilarang aktivitas budidaya yang mengurangi atau merusak fungsi lahan dan kualitas tanah untuk perkebunan.
(21) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan peternakan, sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf d, disusun dengan ketentuan :
a. diperbolehkan pemanfaatan potensi perternakan di wilayah permeliharaan;
b. diizinkan guna pengkajian daur kehidupan ternak dan pengukuran produktivitas ternak komersial;
c. diizinkan peningkatan nilai tambah perternakan melalui pengembangan industri pengelolaan hasil perternakan;
d. dilarang pada pengelolan yang merusak kawasan lingkungan; dan
e. dilarang pada kawasan permukiman perkotaan.
(22) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perikanan , sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf c, disusun dengan ketentuan :
a. diizinkan aktivitas pendukung aktivitas perikanan;
b. diizinkan pengembangan budidaya untuk konservasi ikan yang terancam punah pada wilayah waduk dan sungai;
c. penyelenggaraan bangunan pengolahan hasil ikan, balai pelatihan teknis, pengembangan sarana dan prasarana pengembangan produk perikanan, Breeding Centre pemanfaatan sumberdaya yang berkelanjutan;
d. dilarang segala aktivitas budidaya yang akan mengganggu kualitas air sungai dan waduk untuk perikanan darat; dan
e. dilarang segala aktivitas budidaya yang akan mengganggu fungsi dan kesuburan lahan perikanan kolam serta mencemari kualitas air di waduk dan sungai.
(23) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertambangan , sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf d, disusun dengan ketentuan :
a. diperbolehkan bagi peningkatan kemampuan untuk melakukan pengawasan volume produksi;
b. diperbolehkan bagi peningkatan kemampuan untuk mengendalikan dampak lingkungan dan sosial;
c. diperizinkan pemanfaatan sumberdaya mineral, energi, dan bahan galian lainnya untuk kemakmuran rakyat;
d. diperizinkan bagi upaya rehabilitasi lahan pasca kegiatan pertambangan;
e. diperbolehkan kegiatan usaha pertambangan sumberdaya mineral, energi, dan bahan galian lainnya dengan ketentuan ketentuan perundangan di bidang pengelolaan lingkungan hidup; dan
f. dilarang adanya kegiatan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan.
(24) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri, sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf e, disusun dengan ketentuan :
a. diizinkan mengembangkan aktivitas pendukung kegiatan industri;
b. diizinkan mengembangkan aktivitas perumahan skala kecil di luar zona penyangga peruntukan industri dengan intensitas bangunan berkepadatan sedang;
c. penyediaan ruang untuk zona penyangga berupa sabuk hijau (green belt) dan RTH;
d. diizinkan mengembangkan aktivitas budidaya produktif lain di luar zona penyangga peruntukan industri;
e. penyelenggaraan perumahan karyawan, fasum skala lokal sebagai pendukung kegiatan industri;
f. penyelenggaraan IPAL; dan
g. pembatasan pembangunan perumahan baru sekitar kawasan peruntukan industri.
(25) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata, sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf f, disusun dengan ketentuan :
a. diizinkan pengembangan aktivitas komersial sesuai dengan skala daya tarik pariwisatanya;
b. diizinkan secara terbatas pengembangan aktivitas perumahan dan permukiman dengan syarat di luar zona utama pariwisata dan tidak mengganggu bentang alam daya tarik pariwisata;
c. pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
d. perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau; dan
e. pembatasan pendirian bangunan hanya untuk menunjang pariwisata.
(26) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman , sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf g, terdiri atas :
a. permukiman perkotaan; dan
b. permukiman perdesaan.
(27) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (26) huruf a, disusun dengan ketentuan :
a. intensitas pemanfaatan ruang dengan memperhatikan tingkat pemanfaatan ruang yang diukur dari daerah perencanaan, kepadatan bangunan, KDB (Koefisien Dasar Bangunan) Blok Peruntukan, KLB (Koefisien Lantai Bangunan) Blok Peruntukan, dan KDH (Koefisien Dasar Hijau);
b. boleh dibangun dengan KDB tinggi dengan syarat melakukan pemulihan keseimbangan neraca air melalui :
1. pembuatan sumur resapan;
2. pembuatan kolam resapan dan/atau waduk; dan
3. kombinasi pembuatan sumur resapan dan kolam resapan.
c. boleh mengembangkan perdagangan jasa dengan syarat sesuai dengan skalanya;
d. diizinkan pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial sesuai skalanya;
e. penetapan amplop bangunan;
f. penetapan tema arsitektur bangunan;
g. penetapan kelengkapan bangunan dan lingkungan; dan
h. penetapan jenis dan syarat penggunaan bangunan yang diizinkan.
(28) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (26) huruf b, disusun dengan ketentuan :
a. intensitas pemanfaatan ruang dengan memperhatikan tingkat pemanfaatan ruang yang diukur dari daerah perencanaan, kepadatan bangunan, KDB (Koefisien Dasar Bangunan) Blok Peruntukan, KLB (Koefisien Lantai Bangunan) Blok Peruntukan, dan KDH (Koefisien Dasar Hijau);
b. boleh dibangun dengan KDB tinggi dengan syarat melakukan pemulihan keseimbangan neraca air melalui :
1. pembuatan kolam resapan dan/atau waduk;
2. pembuatan sumur resapan;dan
3. kombinasi pembuatan sumur resapan dan kolam resapan.
c. boleh mengembangkan perdagangan jasa dengan syarat sesuai dengan skalanya;
d. diizinkan pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial sesuai skalanya;
e. penetapan amplop bangunan;
f. penetapan tema arsitektur bangunan;
g. penetapan kelengkapan bangunan dan lingkungan;
h. penetapan jenis dan syarat penggunaan bangunan yang diizinkan; dan
i. dilarang pengembangan budidaya lainnya.
(29) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan budidaya lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf h, terdiri atas :
a. Kawasan pertahanan dan keamanan;
b. Kawasn peruntukan perdagangan dan jasa;
c. Kawasan peruntukan pendidikan, kesehatan, dan peribadatan; dan
d. Kawasan ruang terbuka hijau perkotaan.
(30) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (29) huruf a, disusun dengan ketentuan :
a. peningkatan dominasi hunian dengan fungsi utama sebagai kawasan pertahanan dan keamanan;
b. pengutamaan pada kondisi aman dari bahaya bencana atau bahaya bencana buatan manusia;
c. peningkatan akses menuju pusat kegiatan pertahanan dan keamanan baik yang terdapat di dalam maupun di luar kawasan;
d. pengendalian yang disesuaikan dengan kriteria teknik kawasan pertahanan dan keamanan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pertahanan dan keamanan.
e. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun disekitar kawasan strategis nasional sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan strategis pertahanan dengan kawasan budidaya terbangun; dan
f. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif didalam dan disekitar kawasan strategis pertahanan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan.
(31) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perdagangan dan jasa, sebagaimana dimaksud pada ayat (29) huruf b, disusun dengan memperhatikan :
a. diizinkan seluruh kegiatan untuk menambah RTH agar mencapai 30% (tiga puluh persen);
b. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan rekreasi;
c. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk bangunan penunjang kegiatan perdagangan, jasa, dan fasilitas umum lainnya; dan
d. dilarang bagi kegiatan yang bukan pendukung perdagangan dan jasa.
(32) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pendidikan, kesehatan dan peribadatan , sebagaimana dimaksud pada ayat (29) huruf c, disusun dengan ketentuan :
a. peningkatan dominasi hunian dengan fungsi utama sebagai kawasan untuk pendidikan, kesehatan, dan peribadatan;
b. pengutamaan pada kondisi aman dari bahaya bencana atau bahaya bencana buatan manusia;
c. peningkatan akses menuju pusat kegiatan pendidikan, kesehatan dan peribadatan yang terdapat di dalam maupun di luar kawasan; dan
d. pengendalian yang disesuaikan dengan kriteria teknik kawasan pendidikan, kesehatan, dan peribadatan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan, kesehatan, dan peribadatan.
(33) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan ruang terbuka hijau perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (29) huruf d, disusun dengan ketentuan :
a. dilarang seluruh kegiatan yang bersifat alih fungsi RTH;
b. diizinkan seluruh kegiatan untuk menambah RTH agar mencapai 30% (tiga puluh persen);
c. pemanfaatan ruang untuk kegiatan rekreasi;
d. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk bangunan penunjang kegiatan rekreasi dan fasilitas umum lainnya;
e. ketentuan pelarangan pendirian bangunan permanen selain untuk menunjang kegiatan rekreasi dan fasilitas umum lainnya; dan
f. pengawasan ketat dari pemerintah terkait kegiatan budidaya yang mempengaruhi fungsi RTH atau menyebabkan alih fungsi RTH.

Paragraf 3
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Strategis Kabupaten


Pasal 45

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis kabupaten, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf c, terdiri atas :
a. sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
b. sudut kepentingan sosial dan budaya; dan
c. sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
(2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan ketentuan :
a. kawasan penunjang ekonomi harus ditunjang sarana dan prasarana yang memadai sehingga menimbulkan minat investasi yang besar;
b. pada setiap bagian dari kawasan strategis ekonomi harus diupayakan untuk mengefisienkan perubahan fungsi ruang untuk kawasan terbangun melalui arahan bangunan vertikal sesuai kondisi kawasan masing-masing;
c. pada kawasan strategis secara ekonomi ini harus dialokasikan ruang atau zona secara khusus dan harus dilengkapi dengan ruang terbuka hijau untuk memberikan kesegaran ditengah kegiatan yang intensitasnya tinggi serta zona tersebut harus tetap dipertahankan;
d. perubahan atau penambahan fungsi ruang tertentu pada ruang terbuka di kawasan ini boleh dilakukan sepanjang masih dalam batas ambang penyediaan ruang terbuka; dan
e. dalam pengaturan kawasan strategis ekonomi ini zona yang dinilai penting tidak boleh dilakukan perubahan fungsi dasarnya.
(3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan sosial dan budaya, sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, dengan ketentuan :
a. pada radius tertentu harus dilindungi dari perubahan fungsi yang tidak mendukung keberadaan tradisi local atau dari kegiatan yang intensitasnya tinggi sehingga mengganggu estetika dan adat istiadat yang ada;
b. bila sekitar kawasan ini sudah terdapat bangunan, harus dibatasi pengembangannya;
c. untuk kepentingan pariwisata boleh ditambahkan fungsi penunjang tanpa menghilangkan identitas dan karakter kawasan;
d. pada zona ini tidak boleh dilakukan perubahan dalam bentuk peningkatan kegiatan atau perubahan ruang disekitarnya yang dimungkinkan dapat mengganggu fungsi dasarnya;
e. penambahan fungsi tertentu pada suatu zona ini tidak boleh dilakukan untuk fungsi yang bertentangan, misalnya perdagangan dan jasa yang tidak terkait dengan tradisi local dan pariwisata; dan
f. pada sekitar zona ini bangunan tidak boleh melebihi ketinggian dua pertiga dari tradisi lokal yang ada.
(4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, dengan ketentuan :
a. pada kawasan yang telah ditetapkan memiliki fungsi lingkungan dan terdapat kerusakan harus dilakukan pengembalian ke rona awal;
b. untuk menunjang kelestarian dan mencegah kerusakan dalam jangka panjang harus melakukan percepatan rehabilitasi lahan; dan
c. pada kawasan yang didalamnya terdapat zona terkait kemampuan tanahnya untuk peresapan air maka boleh dan disarankan untuk pembuatan sumur-sumur resapan.

Bagian Ketiga
Ketentuan Perizinan


Pasal 46

(1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b, merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana tata ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
(2) Jenis perizinan terkait pemanfaatan ruang terdiri atas:
a. izin lingkungan;
b. izin perencanaan dan pembangunan; dan
c. izin kegiatan.
(3) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas :
a. Izin Gangguan atau Hinder Ordonansi (HO); dan
b. Izin persetujuan Recana Pengelolaan Lingkungan (RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL), dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
(4) Izin perencanaan dan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas :
a. Izin peruntukan penggunaan lahan;
b. Izin lokasi;dan
c. Izin mendirikan bangunan (IMB).
(5) Izin peruntukan penggunaan lahan berupa pemberian rekomendasi pemanfaatan ruang, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dengan ketentuan lokasi yang diajukan kurang dari 1 (satu) Ha meliputi :
a. industri rumah tangga;
b. perkantoran;
c. perdangan dan jasa; dan
d. pariwisata buatan.
(6) Pemberian izin lokasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dengan ketentuan lokasi yang diajukan sama atau lebih dari 1 (satu) Ha meliputi :
a. industri besar;
b. industri kecil menenggah;
c. perkantoran; dan
d. perdagangan dan jasa.
(7) Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB), sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, diberikan setelah mendapatkan izin lingkungan , izin peruntukan penggunaan lahan dan/atau izin lokasi.
(8) Izin kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas :
a. Izin SIUP (Surat Izin Usaha Perusahaan); dan
b. izin keramaian.
(9) Pemberian perizinan sebagimana dimaksud pada ayat (2), diberikan kepada perseorangan, dan/atau badan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
(10) Ketentuan mengenai mekanisme dan persyaratan perizinan ditetapkan dengan peraturan Bupati.

Pasal 47

(1) Ketentuan perizinan pemanfaatan ruang pada kawasan pengendalian ketat skala regional diatur dengan peraturan Gubernur.
(2) Ketentuan perizinan pemanfaatan ruang pada kawasan pengendalian ketat skala lokal diatur dengan peraturan bupati.

Bagian Keempat
Ketentuan Pemberian Insentif dan Disinsentif


Paragraf 1
Umum


Pasal 48

Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c, terdiri atas:
a. insentif yang diberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang; dan
b. disinsentif yang diberikan untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.

Paragraf 2
Ketentuan Pemberian Insentif


Pasal 49

(1) Insentif yang diberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a, terdiri atas :
a. insentif yang diberikan kepada masyarakat yang mau lahannya dijadikan lahan pertanian berkelanjutan;
b. insentif yang diberikan kepada pengusaha dan swasta dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang; dan
c. insentif yang diberikan pemerintah kepada pemerintah daerah, atau dengan pemerintah daerah lainnya apabila dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.
(2) Insentif yang diberikan kepada masyarakat yang mau lahannya dijadikan lahan pertanian berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
a. kemudahan memperoleh pinjaman dengan bunga rendah, pupuk dan pemasaran;
b. pembangunan serta pengadaan infrastruktur;
c. kemudahan prosedur perizinan; dan
d. pemberian penghargaan kepada masyarakat.
(3) Insentif yang diberikan kepada pengusaha dan swasta dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
a. kemudahan prosedur perizinan; dan
b. pembangunan serta pengadaan infrastruktur.
(4) Insentif yang diberikan pemerintah kepada pemerintah daerah, atau dengan pemerintah daerah lainnya apabila dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
a. kemudahan prosedur perizinan;
b. kemudahan dalam mendapatkan kegiatan pembangunan serta pengadaan infrastruktur; dan
c. pemberian penghargaan dan kenaikan pangkat.

Paragraf 3
Ketentuan Pemberian Disinsentif


Pasal 50

(1) Pemberian disinsentif untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b, terdiri atas :
a. disinsentif yang diberikan kepada masyarakat, pengusaha dan swasta dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang; dan
b. disinsentif yang diberikan kepada pemerintah dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
(2) Disinsentif yang diberikan kepada masyarakat, pengusaha dan swasta dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
a. pengenaan pajak yang tinggi, disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang;
b. pembatasan penyediaan infrastruktur;
c. pengenaan kompensasi;
d. Izin tidak diperpanjang; dan
e. penalti.
(3) Disinsentif yang diberikan kepada pemerintah dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, meliputi :
a. di non jobkan dari urusan kepemerintahan;
b. di non aktifkan dari jabatan; dan
c. pemecatan.
(4) Ketentuan detail tentang pemberian insentif dan pengenaan disinsentif akan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Sanksi Administratif


Pasal 51

(1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf d merupakan tindakan penertiban yang dilakukan terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi.
(2) Ketentuan pemberian sanksi administratif, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. terhadap aparatur pemerintah yang melanggar ketentuan, dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan perundang-undangan;
b. mekanisme pemanggilan, pemeriksaan, dan penjatuhan sanksi administratif dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
c. penertiban dengan mengambil tindakan agar pemanfaatan ruang di kawasan perkotaan/perdesaan yang direncanakan dapat terwujud, dengan memberikan sanksi administratif, dan sanksi perdata.
(3) Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, baik yang dilengkapi dengan izin maupun yang tidak memiliki izin, dikenai sanksi adminstratif.
(4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi :
a. peringatan tertulis;
b. penghentian sementara kegiatan;
c. penghentian sementara pelayanan umum;
d. penutupan lokasi;
e. pencabutan izin;
f. pembatalan izin;
g. pembongkaran bangunan;
h. pemulihan fungsi ruang;dan/atau
i. denda administratif.
(5) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dapat dilaksanakan dengan prosedur bahwa Pejabat yang berwenang dalam penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang dapat memberikan peringatan tertulis melalui penertiban surat peringatan tertulis sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali.
(6) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dapat dilakukan melalui :
a. penertiban surat perintah penghentian kegiatan sementara dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
b. apabila pelanggar mengabaikan perintah penghentian kegiatan sementara, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara secara paksa terhadap kegiatan pemanfaatan ruang;
c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penghentian kegiatan pemanfaatan ruang dan akan segera dilakukan tindakan penertiban oleh aparat penertiban;
d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan bantuan aparat penertiban melakukan penghentian kegiatan pemanfaatan ruang secara paksa; dan
e. setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban pelanggar untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.
(7) Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dapat dilakukan melalui :
a. penertiban surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang (membuat surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum);
b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum kepada pelanggar dengan memuat rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputus;
c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum yang akan segera dilaksanakan, disertai rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputus;
d. pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan pelayanan kepada pelanggar, disertai penjelasan secukupnya;
e. penyedia jasa pelayanan umum menghentikan pelayanan kepada pelanggar; dan
f. pengawasan terhadap penerapan sanksi penghentian sementara pelayanan umum dilakukan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada pelanggar sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.
(8) Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d dapat dilakukan melalui :
a. penertiban surat perintah penutupan lokasi dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
b. apabila pelanggar mengabaikan surat perintah yang disampaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penutupan lokasi kepada pelanggar;
c. pejabat yang berwenang melakukan tidnakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penutupan lokasi yang akan segera dilaksanakan;
d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang dengan bantuan aparat penertiban melakukan penutupan lokasi secara paksa; dan
e. pengawasan terhadap penerapan sanksi penutupan lokasi, untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.
(9) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e dapat dilakukan melalui :
a. menerbitkan surat pemberitahuan sekaligus pencabutan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi pencabutan izin pemanfaatan ruang;
c. pejabat yang berwenang memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pencabutan izin;
d. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban mengajukan permohonan pencabutan izin kepada pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin;
e. pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin menerbitkan keputusan pencabutan izin;
f. memberitahukan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dicabut, sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang secara permanen yang telah dicabut izinnya; dan
g. apabila pelanggar mengabaikan perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan yang telah dicabut izinnya, pejabat yang berwenang melakukan penertiban kegiatan tanpa izin sesuai peraturan perundang-undangan.
(10) Pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf f dapat dilakukan melalui :
a. membuat lembar evaluasi yang berisikan dengan arahan pola pemanfaatan ruang dalam rencana tata ruang yang berlaku;
b. memberitahukan kepada pihak yang memanfaatkan ruang perihal rencana pembatalan izin, agar yang bersangkutan dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengantisipasi hal-hal akibat pembatalan izin;
c. menerbitkan surat keputusan pembatalan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
d. memberitahukan kepada pemegang izin tentang keputusan pembatalan izin;
e. menerbitkan surat keputusan pembatalan izin dari pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembatalan izin; dan
f. memberitahukan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dibatalkan.
(11) Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf g dapat dilakukan melalui :
a. menerbitkan surat pemberitahuan perintah pembongkaran bangunan dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi pembongkaran bangunan;
c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pembongkaran bangunan yang akan segera dilaksanakan; dan
d. berdasar surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan bantuan aparat penertiban melakukan pembongkaran bangunan secara paksa.
(12) Pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf h dapat dilakukan melalui :
a. menetapkan ketentuan pemulihan fungsi ruang yang berisi bagian-bagian yang harus dipulihkan fungsinya dan cara pemulihannya;
b. pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang menerbitkan surat pemberitahuan perintah pemulihan fungsi ruang;
c. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang;
d. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban, memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang yang harus dilaksanakan pelanggar dalam jangka waktu tertentu;
e. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi ruang;
f. apabila sampai jangka waktu yang ditentukan pelanggar belum melaksanakan pemulihan fungsi ruang, pejabat yang bertanggung jawab melakukan tindakan penertiban dapat melakukan tindakan paksa untuk melakukan pemulihan fungsi ruang; dan
g. apabila pelanggar pada saat itu dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi ruang, pemerintah dapat mengajukan penetapan pengadilan agar pemulihan dilakukan oleh pemerintah atas beban pelanggar di kemudian hari.
(13) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf i dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif.
(14) Tata cara pengenaan sanksi diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

BAB VIII
HAK, KEWAJIBAN, PERAN MASYARAKAT


Bagian Kesatu
Hak Masyarakat


Pasal 52

Dalam kegiatan mewujudkan pemanfaatan ruang wilayah, masyarakat berhak :
a. berperan dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
b. mengetahui secara terbuka RTRW, rencana tata ruang kawasan, rencana rinci tata ruang kawasan;
c. menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang; dan
d. memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat


Pasal 53

(1) Dalam kegiatan pemanfaatan ruang, setiap orang wajib :
a. mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
(2) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat


Pasal 54

(1) Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dengan melibatkan peran masyarakat, melalui kegiatan dalam bentuk :
a. partisipasi dalam perencanaan tata ruang;
b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
(2) Peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa :
a. masukan mengenai :
1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
3. pengidentifikasi potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan / atau
5. penetapan rencana tata ruang.
b. kerjasama dengan pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.
(3) Peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa :
a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
b. kerjasama dengan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
c. kegiatan dalam memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
d. peningkatan efisiensi, efektifitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan mempertimbangkan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber alam; dan
f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa :
a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
b. keikutertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 55

(1) Tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang di wilayah kabupaten dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Pelaksanaan peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Pemerintah Kabupaten.

BAB IX
KELEMBAGAAN


Pasal 56

(1) Dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama antar sektor atau antar daerah bidang penataan ruang dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD).
(2) Tugas, susunan organisasi dan tata kerja BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PIDANA


Pasal 57

Setiap orang dan/atau badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap rencana tata ruang yang telah ditetapkan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN


Pasal 58

(1) Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bojonegoro adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
(2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah yang ditetapkan dengan
peraturan perundang-undangan, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bojonegoro dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
(3) Penijauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten dan/atau dinamika internal wilayah.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN


Pasal 59

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketetntuan:
1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai iizin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan
3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.
c. izin pemanfaatan ruang yang sudah habis masa berlakunya dan tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan
d. Pemanfataan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut:
1. yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan diterbitkan dan disesuaikan Peraturan Daerah ini; dan
2. yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.
(3) Permohonan izin yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang yang masih dalam proses, harus mengacu pada Peraturan Daerah ini.


Pasal 60


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 61

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro.


Ditetapkan di Bojonegoro, pada tanggal ,…, …….……
BUPATI BOJONEGORO

 

H. SUYOTO

Daftar Kecamatan di Bojonegoro