Ruang lingkup Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Madiun ini mencakup strategi, struktur dan pola ruang wilayah kabupaten yang meliputi ruang daratan, dan ruang udara menurut peraturan perundang-undangan.

 

Ruang Lingkup dan Muatan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Madiun sebagaimana :

  • a. Visi, Misi dan Azas Penataan Ruang Wilayah Kabupaten.
  • b. Tujuan, Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten.
  • c. Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten.
  • d. Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten.
  • e. Penetapan Kawasan Strategis Wilayah Kabupaten.
  • f. Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten.
  • g. Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten.
  • h. Hak, Kewajiban, Peran Masyarakat dan Kelembagaan.

 

Visi penataan ruang wilayah Kabupaten Madiun adalah

Terwujudnya Keseimbangan Pertumbuhan Antar Wilayah Menuju Kabupaten Madiun Sejahtera Dengan Berbasis Agro.

 

Misi penataan ruang wilayah Kabupaten Madiun adalah :

  • 1. mewujudkan keseimbangan pertumbuhan wilayah di Kabupaten Madiun;
  • 2. mewujudkan keseimbangan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Madiun;
  • 3. meningkatkan sarana dan prasarana/infrastruktur kabupaten yang menjamin aksesibilitas publik, berwawasan lingkungan dan nyaman;
  • 4. meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat Kabupaten Madiun;
  • 5. mewujudkan pemantapan fungsi lindung dan optimasi fungsi budidaya diseluruh wilayah Kabupaten Madiun;
  • 6. meningkatkan akses, kesadaran, partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam pengembangan wilayah Kabupaten Madiun;
  • 7. mewujudkan berbagai kemudahan bagi pengembangan investasi serta peningkatan kerjasama regional; dan 8. mewujudkan integrasi program pembangunan yang didukung seluruh pemangku kepentingan.

 

 

>> Download Perda No. 9 Tahun 2011 Tentang RTRW Madiun <<

Dibawah ini merupakan isi detil dari Dokumen RTRW Kabupaten yang telah dibagi kedalam beberapa Bab.

PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN


SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN
NOMOR 9 TAHUN 2011
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MADIUN
TAHUN 2009-2029


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


BUPATI MADIUN,

Menimbang :

a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, maka strategi dan arahan kebijaksanaan pemanfaatan ruang wilayah nasional perlu dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah;
b. bahwa sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka pembangunan di Kabupaten Madiun perlu diarahkan dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah;
c. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/ atau dunia usaha;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu membentuk Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Madiun dengan Peraturan Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2034);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembar Negara Nomor 3470);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembar Negara Nomor 3478);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
9. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
10. Undang-Undang Nomor Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
11. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4327);
12. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
13. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
14. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
16. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
17. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
18. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
19. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
20. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
21. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
22. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
23. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
24. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
25. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
26. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
27. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Kegiatan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
40. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
41. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
42. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
43. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
44. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
45. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
46. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
47. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5004);
48. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Bebas hambatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5019);
49. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);
50. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5097);
51. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
52. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
53. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
54. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112);
55. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2010 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Madiun Dari Wilayah Kota Madiun Ke Wilayah Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5134);
56. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
57. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5163);
58. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Penambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
59. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
60. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
61. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1991 tentang Penggunaan Tanah Bagi Pembangunan Kawasan Industri;
62. Keputusan Presiden Nomor 41 tahun 1996 tentang Kawasan Industri;
63. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1986 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota di Seluruh Indonesia;
64. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT/1993 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai;
65. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah;
66. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1998 tentang Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Proses Perencanaan Tata Ruang di Daerah;
67. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2006 tentang Pinjam Pakai Kawasan Hutan;
68. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Analisis Aspek Fisik dan Lingkungan, Ekonomi, serta Sosial Budaya dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang;
69. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2007 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Letusan Gunung Berapi dan Kawasan Rawan Gempa Bumi;
70. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2007 tentang Penataan Ruang Kawasan Rawan Bencana Longsor;
71. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 41/PRT/M/2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budidaya;
72. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2007 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat;
73. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan;
74. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang Rencana Tata Ruang Daerah;
75. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2009 tentang Pedoman Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota beserta Rencana Rincinya;
76. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
77. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
78. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 837/KPTS/UM/1980 dan Nomor 683/KPTS/UM/II/1998 tentang Klasifikasi Kemampuan Lahan;
79. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 tahun 1995 tentang Terminal Transportasi Jalan;
80. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 327/KPTS/M/2002 Tahun 2002 tentang Penetapan Enam Pedoman Bidang Penataan Ruang;
81. Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 716 K/40/Mem/2003 Tentang Batas Horisontal Cekungan Air Tanah Di Pulau Jawa Dan Pulau Madura;
82. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 2004 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
83. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 369/KPTS/M/2005 tentang Rencana Umum Jaringan Jalan;
84. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 390/KPTS/M/2007 tentang Penetapan Status Daerah Irigasi Yang Pengelolaannya Menjadi Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
85. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 630/KPTS/M/2009 tentang Penetapan Ruas-ruas Jalan Dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya Sebagai Jalan Arteri dan Jalan Kolektor;
86. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 631/KPTS/M/2009 tentang Penetapan Ruas-ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Nasional;
87. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 11 tahun 1991 tentang Penetapan Kawasan Lindung di Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur (Lembaran Daerah Tahun 1991 Nomor 1, Seri C);
88. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Hutan di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 1, Seri E);
89. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2005 tentang Penertiban dan Pengendalian Hutan Produksi di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 2, Seri E);
90. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
91. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 61 Tahun 2006 tentang Pemanfaatan Ruang Pada Kawasan Pengendalian Ketat Skala Regional Di Provinsi Jawa Timur;
92. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) 2009-2014;
93. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/103/KPTS/013/2011 tentang Penetapan Ruas-ruas Jalan Dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya Sebagai Jalan Kolektor-2 dan Kolektor-3;
94. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/104/KPTS/013/2011 tentang Ruas-ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Provinsi;
95. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Madiun Nomor 7 Tahun 1988 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Madiun;
96. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 12 Tahun 2004 tentang Kawasan Lindung di Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 10, Seri E);
97. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2004 tentang Kelestarian Lingungan Hidup di Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 11, Seri E);
98. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Madiun Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8, Seri E);
99. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Madiun Tahun 2009-2013 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9, Seri E);


Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MADIUN

dan

BUPATI MADIUN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN TENTANG RENCANA TATA RUANGWILAYAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2009 – 2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten Madiun.
2. Bupati adalah Bupati Madiun.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Madiun.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Madiun.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
6. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
7. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarki memiliki hubungan fungsional.
8. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
9. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
10. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.
11. Pengaturan Penataan Ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam penataan ruang.
12. Pembinaan Penataan Ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.
13. Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
14. Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
16. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayannya.
17. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
18. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
19. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis serta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/ atau aspek fungsional.
20. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disebut PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional atau beberapa provinsi.
21. Pusat Kegiatan Strategis Nasional yang selanjutnya disebut PKSN adalah kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara.
22. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
23. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.
24. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
25. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
26. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
27. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
28. Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya dan/ atau lingkungan termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
29. Kawasan Strategis Provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/ atau lingkungan.
30. Kawasan Strategis Kabupaten/Kota adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/ atau lingkungan.
31. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
32. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/ atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1) Ruang lingkup Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Madiun ini mencakup strategi, struktur dan pola ruang wilayah kabupaten yang meliputi ruang daratan, dan ruang udara menurut peraturan perundang-undangan.
(2) Ruang Lingkup dan Muatan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Madiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
a. Visi, Misi dan Azas Penataan Ruang Wilayah Kabupaten.
b. Tujuan, Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten.
c. Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten.
d. Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten.
e. Penetapan Kawasan Strategis Wilayah Kabupaten.
f. Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten.
g. Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten.
h. Hak, Kewajiban, Peran Masyarakat dan Kelembagaan.

BAB III

VISI, MISI DAN AZAS PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN MADIUN

Bagian Kesatu

Visi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Madiun

Pasal 3

Visi penataan ruang wilayah Kabupaten Madiun adalah Terwujudnya Keseimbangan Pertumbuhan Antar Wilayah Menuju Kabupaten Madiun Sejahtera Dengan Berbasis Agro.

Bagian Kedua

Misi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Madiun

Pasal 4

Misi penataan ruang wilayah Kabupaten Madiun adalah :
1. mewujudkan keseimbangan pertumbuhan wilayah di Kabupaten Madiun;
2. mewujudkan keseimbangan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Madiun;
3. meningkatkan sarana dan prasarana/infrastruktur kabupaten yang menjamin aksesibilitas publik, berwawasan lingkungan dan nyaman;
4. meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat Kabupaten Madiun;
5. mewujudkan pemantapan fungsi lindung dan optimasi fungsi budidaya diseluruh wilayah Kabupaten Madiun;
6. meningkatkan akses, kesadaran, partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam pengembangan wilayah Kabupaten Madiun;
7. mewujudkan berbagai kemudahan bagi pengembangan investasi serta peningkatan kerjasama regional; dan
8. mewujudkan integrasi program pembangunan yang didukung seluruh pemangku kepentingan.

Bagian Ketiga

Azas Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Madiun

Pasal

Azas penataan ruang wilayah Kabupaten Madiun adalah :
1. azas keterpaduan;
2. azas keserasian, keseimbangan dan keselarasan;
3. azas berkelanjutan;
4. azas keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;
5. azas keterbukaan;
6. azas kebersamaan dan kemitraan;
7. azas perlindungan dan kepentingan umum;
8. azas kepastian hukum dan keadilan; dan
9. azas akuntabilitas.

BAB IV

TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN MADIUN

Bagian Kesatu

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Madiun

Pasal 6

Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Madiun adalah mewujudkan Kabupaten Madiun sebagai kawasan berbasis agro yang didukung oleh ekowisata untuk pembangunan yang berkelanjutan.

Bagian Kedua

Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Madiun

Paragraf 1

Umum

Pasal 7

(1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ditetapkan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Madiun.
(2) Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
a. kebijakan dan strategi penetapan struktur ruang wilayah;
b. kebijakan dan strategi penetapan pola ruang wilayah; dan
c. kebijakan dan strategi penetapan kawasan strategis.

Pasal 8

Kebijakan dan strategi penetapan struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf a, meliputi :
a. kebijakan dan strategi kependudukan;
b. kebijakan dan strategi sistem perdesaaan;
c. kebijakan dan strategi sistem perkotaan; dan
d. kebijakan dan strategi pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah.

Pasal 9

(1) Kebijakan kependudukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a, meliputi :
a. penataan dan penyebaran penduduk secara lebih merata sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
b. peningkatan kualitas sumberdaya manusia di Kabupaten Madiun.
(2) Strategi untuk penataan dan penyebaran penduduk secara lebih seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
a. menata administrasi kependudukan;
b. memeratakan pembangunan ekonomi di seluruh wilayah Kabupaten Madiun; dan
c. membuka kawasan industri terpadu, pembangunan pusat perdagangan dan jasa di pusat dan sub pusat kegiatan (Pusat Kegiatan Lokal dan Pusat Pelayanan Kawasan), pembangunan kawasan agro, pengembangan kawasan utama komoditi atau sentra produksi sehingga dapat menampung tenaga kerja yang ada di Kabupaten Madiun.
(3) Strategi untuk peningkatan kualitas sumberdaya manusia di Kabupaten Madiun, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,meliputi :
a. meningkatkan kesehatan di Kabupaten Madiun dengan penyediaan fasilitas kesehatan yang memadai dengan kualitas yang prima; dan
b. meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Madiun dengan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan secara lebih merata.

Pasal 10

(1) Kebijakan sistem perdesaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf b, meliputi :
a. pengembangan sistem pusat permukiman perdesaan dengan membentuk pusat pelayanan desa secara hierarki;
b. peningkatan skala pelayanan pusat permukiman perdesaan; dan
c. pemantapan hubungan desa/kota (rural/urban linkage) melalui sistem agro.
(2) Strategi untuk pengembangan sistem pusat permukiman perdesaan dengan membentuk pusat pelayanan desa secara hierarki, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
a. mengembangkan kawasan perdesaan sesuai potensi masing-masing kawasan yang dihubungkan dengan pusat kegiatan pada setiap kawasan perdesaan;
b. membentuk pusat pelayanan desa mulai dari pusat pelayanan antar desa, pusat pelayanan setiap desa, sampai pada pusat pelayanan pada setiap dusun atau kelompok permukiman; dan
c. mengembangkan pusat permukiman perdesaan melalui pusat pertumbuhan di perdesaan dalam bentuk Desa Pusat Pertumbuhan (DPP), pembentukan pusat desa dan pembentukan pusat permukiman perdusunan.
(3) Strategi untuk peningkatan skala pelayanan pusat permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan :
a. membentuk hubungan pada pusat kecamatan dan perkotaan pusat Sub Satuan Wilayah Pembangunan (SSWP);
b. melengkapi pusat permukiman perdesaan dengan pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi; dan
c. mengembangkan kawasan agro melalui keterkaitan kawasan perkotaan–perdesaan.
(4) Strategi untuk pemantapan hubungan desa/kota (rural/urban linkage) melalui sistem agro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
a. mengembangkan kawasan perdesaan berbasis agro;
b. menyediakan infrastruktur untuk menunjang perkembangan kawasan desa berbasis agro; dan
c. mengembangkan kelembagaan untuk menunjang kawasan desa berbasis agro.

Pasal 11

(1) Kebijakan sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf c, meliputi :
a. pengembangan sistem pusat permukiman perkotaan dengan membentuk hierarki kota–perkotaan, perwilayahan, dan penentuan fungsi SSWP; dan
b. pemerataan pembangunan dan pendorong pertumbuhan wilayah di seluruh wilayah perkotaan.
(2) Strategi untuk pengembangan sistem pusat permukiman perkotaan dengan membentuk hierarki kota–perkotaan, perwilayahan, dan penentuan fungsi SSWP, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
a. mengembangkan sistem pusat permukiman perkotaan dilakukan dengan membentuk struktur ruang pusat-pusat permukiman perkotaan melalui Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dengan skala pelayanan seluruh kabupaten yang diarahkan di perkotaan Mejayan, Pusat Kegiatan Lokal yang dipromosikan (PKLp) dengan skala pelayanan lebih dari 1 (satu) kecamatan yang diarahkan di perkotaan Jiwan, Dolopo, Wungu yang sekaligus berfungsi sebagai pusat pengembangan SSWP maupun perkotaan lainnya seperti perkotaan Pilangkenceng, Gemarang, Dagangan, Kebonsari, Geger, Kare, Sawahan, Madiun, Wonoasri, Balerejo, Saradan yang berfungsi sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK);
b. mendorong dan mempersiapkan perkotaan Mejayan sebagai pusat pemerintahan, fasilitas pelayanan umum, perdagangan dan jasa skala kabupaten serta permukiman perkotaan; perkotaan Jiwan sebagai kawasan pengembangan fasilitas perdagangan dan jasa, fasilitas umum serta permukiman perkotaan; perkotaan Dolopo sebagai pusat pengembangan agropolitan, serta perkotaan Wungu sebagai perkotaan lingkungan (ecological city) dan ekowisata; dan
c. melakukan efisiensi pelayanan perkotaan dengan membentuk perwilayahan pembangunan, dimana masing-masing SSWP memiliki satu pusat pengembangan, yaitu SSWP-1 dengan pusat di perkotaan Mejayan merupakan SSWP yang dipersiapkan menjadi ibukota kabupaten, SSWP-2 dengan pusat pertumbuhan di Jiwan merupakan SWP yang dipersiapkan untuk menjadi wilayah satelit dari Kota Madiun, SSWP-3 dengan pusat pengembangan di Dolopo dipersiapkan menjadi wilayah pengembangan agropolitan, serta SSWP-4 dengan pusat pengembangan di Wungu merupakan SSWP yang dipersiapkan menjadi kawasan ekowisata.
(3) Strategi untuk pemerataan pembangunan dan pendorong pertumbuhan wilayah di seluruh wilayah perkotaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
a. membentuk hierarki perkotaan mulai dari perkotaan yang berfungsi PKL dengan skala pelayanan kabupaten, perkotaan yang berfungsi sebagai PKLp maupun PPK;
b. mendorong fungsi dan peran dari perkotaan yang berfungsi sebagai PKL, PKLp maupun PPK melalui penyediaan berbagai fasilitas dan infrastruktur yang memadai serta pemantapan sistem hirarki perencanaan sarana dan prasarana wilayah;
c. menata kawasan perkotaan dilakukan sesuai dengan fungsi dan peran masing-masing kawasan perkotaan yakni sebagai pusat kegiatan ekonomi wilayah, pusat pengolahan dan distribusi hasil pertanian, perdagangan, jasa, pemerintahan, pendidikan, kesehatan, serta transportasi, pergudangan dan industri; dan
d. memenuhi fasilitas perkotaan sesuai skala pelayanan serta peningkatan interaksi melalui pengembangan aksesibilitas antara kawasan.

Pasal 12

Kebijakan dan strategi pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf d, memuat :
a. pengembangan sistem jaringan prasarana utama; dan
b. pengembangan sistem jaringan prasarana lainnya.

Pasal 13

(1) Kebijakan dan strategi pengembangan sistem jaringan prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf a yang merupakan sistem jaringan transportasi, meliputi :
a. kebijakan dan strategi jaringan jalan; dan
b. kebijakan dan strategi jaringan kereta api.
(2) Kebijakan jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
a. pengembangan dan pemantapan jaringan jalan dalam mendukung sistem perkotaan, mendorong pertumbuhan dan pemerataan wilayah dengan memperhatikan tingkat pelayanan, daya dukung lingkungan hidup dan karakteristik rawan bencana;
b. pengembangan sistem jaringan jalan yang terintegrasi dengan infrastruktur pendukung pertumbuhan wilayah; dan
c. pengembangan sistem angkutan umum secara lebih merata di seluruh Kabupaten Madiun.
(3) Strategi untuk pengembangan dan pemantapan jaringan jalan dalam mendukung sistem perkotaan, mendorong pertumbuhan dan pemerataan wilayah dengan memperhatikan tingkat pelayanan, daya dukung lingkungan hidup dan karakteristik rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi :
a. memantapkan jaringan jalan yang sudah ada dan/ atau pembangunan jalan arteri, jalan kolektor maupun jalan lokal baru untuk meningkatkan aksesibilitas dan keterkaitan antar wilayah;
b. memantapkan jaringan jalan yang sudah ada pada kawasan perkotaan;
c. memantapkan jaringan jalan yang sudah ada dan/ atau pembangunan jalan baru pada wilayah strategis kawasan agro, kawasan wisata, dan kawasan penunjang kegiatan pertambangan panas bumi;
d. memantapkan jaringan jalan yang sudah ada dan/ atau pembangunan jalan baru pada jalur tembus potensial lintas kabupaten;
e. mengendalikan pengembangan kawasan rencana jalan bebas hambatan ruas Ngawi – Kertosono guna mendukung perkembangan antar wilayah; dan
f. mengatur dan merencanakan pemisahan moda transportasi di wilayah perkotaan Mejayan melalui jalan lingkar luar, jalan lingkar tengah dan jalan lingkar dalam.
(4) Strategi untuk pengembangan infrastruktur pendukung pertumbuhan wilayah yang terintegrasi dengan sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi :
a. meningkatkan infrastruktur pendukung dan pelayanan terminal penumpang yang memadai di perkotaan Mejayan;
b. mengembangkan infrastruktur dan pelayanan terminal barang di jalur jaringan jalan arteri;
c. mengembangkan infrastruktur dan pelayanan terminal agrobis di pusat kawasan agro; dan
d. melakukan kajian analisa dampak lalu lintas pada setiap pembangunan kawasan yang menimbulkan bangkitan/ tarikan.
(5) Strategi untuk pengembangan angkutan umum secara lebih merata di seluruh Kabupaten Madiun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi :
a. mengembangkan angkutan umum yang terintegrasi antara Kabupaten Madiun dengan
kabupaten dan kota sekitar; dan
b. mengembangkan angkutan umum antar kecamatan dan pusat-pusat pertumbuhan di Kabupaten Madiun secara terintegrasi dengan memisahkan antara angkutan jarak jauh dan jarak pendek maupun sedang.
(6) Kebijakan dan strategi jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
a. pengoptimalan dan pengembangan sistem jaringan jalur kereta api umum; dan
b. pengembangan stasiun kereta api.
(7) Strategi untuk pengoptimalan dan pengembangan sistem jaringan jalur kereta api umum, sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a meliputi :
a. mengembangkan jaringan jalur ganda kereta api umum; dan
b. mengembangkan kereta api komuter yang menghubungkan dengan kabupaten dan kota sekitar.
(8) Strategi untuk pengembangan stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, meliputi :
a. meningkatkan infrastruktur pendukung dan pelayanan di stasiun kereta api; dan
b. mengembangkan stasiun kereta api sebagai stasiun pemberhentian dan keberangkatan.

Pasal 14

Kebijakan dan strategi pengembangan sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf b, meliputi :
a. pengembangan sistem jaringan energi;
b. pengembangan sistem jaringan telekomunikasi;
c. pengembangan sistem jaringan sumber daya air;
d. pengembangan sistem prasarana pengelolaan lingkungan; dan
e. pengembangan sistem prasarana lainnya.

Pasal 15

(1) Kebijakan dan strategi pengembangan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf a, meliputi :
a. kebijakan dan strategi pengembangan jaringan prasarana energi; dan
b. kebijakan dan strategi pengembangan pembangkit listrik.
(2) Kebijakan pengembangan jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup pengembangan jaringan minyak dan gas bumi, serta pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik dan gardu induk distribusi tenaga listrik.
(3) Strategi untuk pengembangan jaringan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
a. mengembangkan dan menyediakan jaringan minyak dan gas bumi yang memenuhi standar mutu dan keandalan; dan
b. mengembangkan jaringan minyak dan gas bumi yang disesuaikan dengan pengembangan jaringan jalan utama untuk memudahkan penyambungan.
(4) Strategi untuk pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik dan gardu induk distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
a. mengembangkan dan menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan;
b. memperluas jaringan (pemerataan) jaringan transmisi listrik ke seluruh wilayah; dan
c. mengembangkan gardu induk distribusi listrik untuk mendukung penyediaan tenaga listrik ke seluruh wilayah.
(5) Kebijakan pengembangan pembangkit listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi pengoptimalan pembangkit listrik dan pengembangan sumberdaya energi pembangkit listrik.
(6) Strategi untuk pengembangan pembangkit listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (5), meliputi :
a. mengoptimalkan pembangkit listrik PLTA Golang dan Giringan di kecamatan Kare; dan
b. mengembangkan sumber daya energi pembangkit listrik seperti pembangkit listrik tenaga panas bumi, pembangkit listrik tenaga mikrohidro, pembangkit listrik tenaga surya dan pembangkit listrik tenaga biogas.

Pasal 16

(1) Kebijakan pengembangan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf b adalah peningkatan jangkauan pelayanan telekomunikasi secara optimal kepada masyarakat di Kabupaten Madiun.
(2) Strategi untuk peningkatan pelayanan telekomunikasi secara optimal kepada masyarakat di Kabupaten Madiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
a. mengembangkan dan menyediakan infrastruktur telekomunikasi yang berupa jaringan kabel;
b. mengembangkan dan menyediakan infrastruktur telekomunikasi yang berupa jaringan nirkabel; dan
c. mengembangkan dan menyediakan infrastruktur jaringan telekomunikasi satelit.

Pasal 17

(1) Kebijakan pengembangan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam pasal (14) huruf c, meliputi :
a. pengembangan jaringan sumberdaya air lintas kabupaten/kota;
b. pengembangan Sub-DAS Kali Madiun yang merupakan bagian wilayah Sungai Bengawan Solo di wilayah Kabupaten Madiun, termasuk waduk, situ, dan embung;
c. penyediaan, pengembangan dan peningkatan pelayanan irigasi;
d. penyediaan dan pengembangan jaringan air baku untuk air bersih; dan
e. penyediaan, pengembangan dan peningkatan pelayanan air bersih bagi kelompok pengguna.
(2) Strategi pengembangan jaringan sumberdaya air lintas kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah melakukan koordinasi dengan kabupaten/kota lain dalam pemanfaatan dan pemeliharaan jaringan sumberdaya air lintas kabupaten/kota yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi.
(3) Strategi pengembangan Sub-DAS Kali Madiun yang merupakan bagian wilayah Sungai Bengawan Solo di wilayah Kabupaten Madiun, termasuk waduk, situ, dan embung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
a. menambah penampungan air pada musim hujan untuk dimanfaatkan pada musim kemarau, dengan menambah waduk dan embung dengan memanfaatkan cekungan-cekungan yang ada; dan
b. melakukan konservasi daerah tangkapan air untuk memperoleh resapan air ke dalam tanah sebanyak-banyaknya, dengan tujuan untuk mempengaruhi siklus hidrologi air tanah.
(4) Strategi penyediaan, pengembangan dan peningkatan pelayanan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
a. melakukan interkoneksi antar jaringan irigasi, sehingga dapat memanfaatkan sumber air pada jaringan tertentu yang berlebih;
b. melindungi daerah aliran air, baik saluran irigasi, serta daerah aliran sungai;
c. mencegah pendangkalan saluran irigasi melalui normalisasi jaringan;
d. membangun jaringan irigasi sampai ke tingkat kuarter sekaligus membangun dan memperbaiki pintu-pintu air; dan
e. meningkatkan manajemen pengelolaan sarana dan prasarana pengairan dan kerja sama antar institusi terkait.
(5) Strategi penyediaan dan pengembangan jaringan air baku untuk air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi :
a. meningkatkan dan mengembangkan sistem instalasi pengolahan air bersih (IPA) di masing-masing kawasan yang mempunyai potensi air baku untuk sumber air;
b. memanfaatkan air di badan-badan sungai yang berada di luar kawasan lindung dan merupakan sumber utama dengan debit yang besar dan kualitas air yang sedang sampai baik, untuk keperluan irigasi, perikanan, dan air baku bagi penyediaan air bersih perkotaan dan perdesaan;
c. memanfaatkan air di sejumlah mata air di kawasan perbukitan yang kondisi tutupan lahannya terpelihara dengan baik dengan tetap mempertimbangkan debit yang aman bagi kelestarian mata air dan bagi kawasan di bawahnya;
d. memanfaatkan air tanah dangkal di kawasan permukiman terutama untuk pemenuhan kebutuhan air bersih domestik pada skala penggunaan individu (unit rumah tangga) yang relatif kecil; dan
e. memanfaatkan air tanah dalam dengan potensi yang mencukupi dengan perijinan dan pengawasan oleh instansi yang berwenang.
(6) Strategi penyediaan, pengembangan dan peningkatan pelayanan air bersih bagi kelompok pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi :
a. menggunakan sumber air yang telah ada dan telah memenuhi syarat air bersih, dan apabila perlu debit pemakaian sumber air yang ada dapat ditambah; dan
b. menerapkan pendistribusian air bersih sistem gravitasi dan/ atau sistem perpompaan yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah.

Pasal 18

(1) Kebijakan pengembangan prasarana sistem pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf d, meliputi :
a. pengelolaan sistem jaringan persampahan yang ramah lingkungan;
b. pengoptimalan sistem sanitasi lingkungan yang sudah ada dan pengembangan sistem sanitasi individual dan komunal yang diarahkan pada sistem publik;
c. penyediaan dan peningkatan pelayanan air bersih; dan
d. pengelolaan sistem drainase sebagai solusi pengendalian banjir.
(2) Strategi pengelolaan sistem jaringan persampahan yang ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
a. mengidentifikasi lokasi pembuangan akhir yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan wilayah serta pembuatan zona penyangga (buffer zone) di sekeliling kawasan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);
b. membatasi penggunaan lahan untuk budidaya atau permukiman baru pada kawasan disekitar TPA;
c. meningkatkan teknologi pengkomposan sampah organik, teknologi daur ulang sampah non organik, teknologi pembakaran sampah dengan incinerator serta teknologi sanitary landfill;
d. meningkatkan dan menguatkan kapasitas kelembagaan pengelolaan persampahan;
e. meningkatkan dan menerapkan sistem "3R" (reduce, reuse, recycle) dalam upaya mengurangi volume sampah;
f. mengembangkan kemitraan dengan swasta dan kerjasama dengan kabupaten/kota sekitarnya yang berkaitan untuk pengelolaan sampah dan penyediaan TPA;
g. meningkatkan capaian pelayanan persampahan di perkotaan dan perdesaan;
h. melakukan pemrosesan dan pengelolaan sampah secara terkendali (control landfill);
i. meningkatkan kinerja pengoperasian sistem pengangkutan sampah, dan sistem pengelolaan TPA dengan meningkatkan peran masyarakat dan swasta sebagai mitra dalam pemrosesan sampah; dan
j. menerapkan prinsip pemulihan biaya (cost-recovery) dalam pengelolaan sampah.
(3) Strategi pengoptimalan sistem sanitasi lingkungan yang sudah ada dan pengembangan sistem sanitasi individual dan komunal yang diarahkan pada sistem publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
a. mengembangkan, meningkatkan dan menangani sanitasi lingkungan untuk permukiman, produksi, jasa, dan kegiatan sosial ekonomi lainnya dengan fasilitas sanitasi sistem individual dan/atau sistem komunal di wilayah perkotaan dan perdesaan;
b. mengendalikan dan menangani limbah bahan beracun dan berbahaya sehingga tidak mencemari kawasan pertanian maupun permukiman; dan
c. mengendalikan dan mengawasi limbah cair yang dibuang ke badan air melalui jaringan instalasi pengolahan limbah cair (IPLC) dan menginventarisasi jenis limbah.
(4) Strategi penyediaan dan peningkatan pelayanan air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan :
a. menata dan/ atau menangani zona pelayanan air bersih di kawasan eksisting maupun wilayah pengembangan permukiman dan pusat-pusat pertumbuhan;
b. mengembangkan, meningkatkan dan menata sistem pelayanan air bersih perkotaan yang dikelola oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM); dan
c. mengembangkan, meningkatkan dan menata sistem pelayanan air bersih sederhana di pedesaan yang belum terjangkau PDAM melalui kegiatan Himpunan Penduduk Pengguna Air Minum (HIPPAM).
(5) Strategi pengelolaan sistem drainase sebagai solusi pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dengan :
a. menata kawasan permukiman sebagai daerah resapan dengan pengaturan koefisien dasar bangunan (KDB);
b. menangani saluran primer melalui program kali bersih, normalisasi dan perawatan lainnya. Sedangkan penanganan pada saluran sekunder dan saluran tersier dengan berbagai dimensi mengikuti sistem jaringan jalan yang ada; dan
c. membangun sistem drainase yang terpadu dengan pembangunan prasarana kota lainnya, yang mendukung rencana pengembangan wilayah sehingga sistem drainase dapat berfungsi secara optimal.

Pasal 19

(1) Kebijakan pengembangan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf e, meliputi pengembangan prasarana pendidikan, kesehatan, peribadatan, perdagangan, pemerintahan, taman dan olah raga, seni dan budaya, dan prasana pemakaman.
(2) Strategi pengembangan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
a. mengembangkan dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana yang ada; dan
b. membangun prasarana baru sebagai pusat pemerintahan, peribadatan, taman dan olahraga, seni dan budaya, serta perdagangan.

Pasal 20

Kebijakan dan strategi penetapan pola ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf b, meliputi :
a. kebijakan dan strategi kawasan lindung; dan
b. kebijakan dan strategi kawasan budidaya.

Pasal 21

Kebijakan dan strategi kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 huruf a, meliputi :
a. kebijakan dan strategi kawasan hutan lindung;
b. kebijakan dan strategi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
c. kebijakan dan strategi kawasan perlindungan setempat;
d. kebijakan dan strategi kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;
e. kebijakan dan strategi kawasan rawan bencana alam; dan
f. kebijakan dan strategi kawasan lindung geologi.

Pasal 22

(1) Kebijakan kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf a, meliputi :
a. pertahanan fungsi hutan lindung sebagai pendukung sistem penyangga kehidupan; dan
b. pencegahan alih fungsi kawasan hutan lindung menjadi kawasan budidaya dan terbangun.
(2) Strategi untuk pertahanan fungsi hutan lindung sebagai pendukung sistem penyangga kehidupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
a. menetapkan tata batas yang jelas termasuk blok-blok pemanfaatannya untuk tetap menjaga kelestarian hutan lindung baik dalam bentuk peta maupun tata batas di lapangan;
b. merehabilitasi hutan melalui kegiatan reboisasi, penghijauan, dan pemeliharaan, untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan lindung sehingga daya dukung lingkungan, produktivitas, dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga; dan
c. mengawasi dan memantau usaha pelestarian hutan lindung dengan menerapkan program pengelolaan hutan bersama masyarakat melalui pengembangan Program Hutan Lestari di Kabupaten Madiun.
(3) Strategi untuk pencegahan alih fungsi kawasan hutan lindung menjadi kawasan budidaya dan terbangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
a. mengawasi dan memantau usaha pelestarian hutan lindung dengan menerapkan program pengelolaan hutan bersama masyarakat;
b. mengatur berbagai usaha dan/ atau kegiatan yang tetap dapat mempertahankan fungsi lindung, serta mencegah berkembangnya berbagai usaha dan/ atau kegiatan yang mengganggu fungsi lindung;
c. menerapkan ketentuan tentang analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) bagi berbagai usaha dan/ atau kegiatan yang sudah ada di kawasan lindung yang mempunyai dampak besar dan penting bagi lingkungan hidup; dan
d. melakukan kerjasama antar wilayah dalam pengelolaan kawasan hutan, terutama pengawasan terhadap ancaman berkurangnya lahan hutan lindung.

Pasal 23

(1) Kebijakan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf b, meliputi pertahanan kawasan resapan air di Kabupaten Madiun.
(2) Strategi untuk pertahanan kawasan resapan air di Kabupaten Madiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan :
a. mempertahankan fungsi hutan lindung, hutan produksi, hutan rakyat, dan perkebunan tanaman keras sebagai daerah tangkapan air bagi Kabupaten Madiun;
b. mensosialisasikan pentingnya fungsi hutan lindung, hutan produksi, hutan rakyat, dan perkebunan tanaman keras sebagai daerah tangkapan air bagi Kabupaten Madiun kepada seluruh lapisan masyarakat;
c. mengkonservasi kawasan hutan yang sekaligus berfungsi sebagai kawasan penyangga dan resapan air di masing-masing DAS sebagai potensi air baku;
d. melindungi, menata, dan/ atau menangani kawasan resapan air di kawasan hilir sungai melalui penghijauan dan pembuatan sumur resapan di kawasan hunian/permukiman yang sekaligus berfungsi pengendali banjir; dan
e. melindungi, menata, dan/ atau mengatur sumber-sumber air baku permukaan dan sumber air baku tanah dalam melalui penataan wilayah tata air.

Pasal 24

(1) Kebijakan kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf c, meliputi :
a. pelestarian dan pemantapan fungsi lindung pada kawasan sempadan sungai dari bahaya kerusakan ekologi;
b. pelestarian dan pemantapan fungsi lindung pada kawasan sekitar waduk/ danau dari bahaya kerusakan ekologi; dan
c. pelestarian dan pemantapan fungsi lindung pada kawasan sempadan sekitar mata air dari bahaya kerusakan ekologi.
(2) Strategi untuk pelestarian dan pemantapan fungsi lindung pada kawasan sempadan sungai dari bahaya kerusakan ekologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan :
a. membatasi kegiatan yang tidak berkaitan dengan perlindungan sempadan sungai yang dapat mengganggu atau merusak kualitas air, kondisi fisik sungai dan alirannya;
b. menetapkan dan/ atau menegaskan batas lapangan kawasan perlindungan sempadan sungai;
c. mengawasi dan mengamankan bantaran sungai untuk menghindari adanya aktivitas pendirian bangunan kecuali untuk bangunan inspeksi; dan
d. mengamankan daerah hulu dari erosi akibat terkikisnya lapisan tanah oleh air hujan, sehingga dapat dicegah terjadinya sedimentasi di sungai, dengan cara menghindari kegiatan pembukaan lahan pada musim hujan dan diupayakan pembangunannya mengikuti kontur alam, mempertahankan tatanan yang telah ada, menghindari aliran permukaan terbuka yang memotong kontur serta penghijauan pada daerah kritis.
(3) Strategi untuk pelestarian dan pemantapan fungsi lindung pada kawasan sekitar waduk/danau dari bahaya kerusakan ekologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan :
a. membatasi kegiatan yang diperbolehkan di sekitar waduk/danau, agar tidak mengganggu fungsi waduk akibat rusaknya sempadan waduk, diantaranya balai penelitian dan bangunan pengolahan air;
b. menetapkan dan/ atau mempertegas batas lapangan kawasan perlindungan waduk/danau;
c. mengoptimalkan pengembangan kawasan melalui peningkatan nilai ekonomi kawasan melalui pemanfaatan waduk/danau sebagai sumber air irigasi, sumber air bersih, pembangkit tenaga listrik serta kegiatan pariwisata dengan tetap memperhatikan keseimbangan pasokan air dan kebutuhan masyarakat setempat;
d. merencanakan pengaturan pola ruang dan/ atau arahan kegiatan di sekitar kawasan waduk/danau yang meliputi kawasan perlindungan dan kawasan penyangga;
e. mengembangkan kawasan hutan di sempadan waduk yang telah mengalami kerusakan melalui program rehabilitasi, reboisasi, dan konservasi; dan
f. mengamankan daerah hulu dari erosi akibat terkikisnya lapisan tanah oleh air hujan, sehingga dapat dicegah terjadinya sedimentasi di waduk, dengan cara menghindari kegiatan pembukaan lahan pada musim hujan dan diupayakan pembangunannya mengikuti kontur alam, mempertahankan tatanan yang telah ada, menghindari aliran permukaan terbuka yang memotong kontur serta penghijauan pada daerah-daerah gundul.
(4) Strategi pelestarian dan pemantapan fungsi lindung pada kawasan sempadan sekitar mata air dari bahaya kerusakan ekologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
a. membatasi kegiatan yang tidak berkaitan dengan perlindungan sekitar mata air;
b. menetapkan dan/ atau pertegasan batas lapangan kawasan perlindungan sekitar mata air yang disesuaikan dengan lokasi, volume dan fungsi utama;
c. mengelola zona pemanfaatan kawasan sekitar mata air berdasarkan tipologi kawasan sekitar mata air antara lain badan air dari mata air, daerah tangkapan mata air dan lain sebagainya;
d. melindungi kawasan sekitar mata air dan mengutamakan penanaman vegetasi yang memberikan perlindungan mata air; dan
e. mengatur pola ruang dan/ atau arahan kegiatan di sekitar mata air berdasarkan tipologi kawasannya antara lain badan air dari mata air, perlindungan daerah tangkapan mata air, dan lain sebagainya.

Pasal 25

(1) Kebijakan kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf d, meliputi :
a. pelestarian dan pemantapan fungsi lindung pada kawasan cagar budaya lingkungan non bangunan;
b. pelestarian dan pemantapan fungsi lindung pada kawasan cagar budaya lingkungan bangunan non gedung; dan
c. pelestarian dan pemantapan fungsi lindung pada kawasan cagar budaya lingkungan bangunan gedung dan halamannya.
(2) Strategi untuk pelestarian dan pemantapan fungsi lindung pada kawasan cagar budaya lingkungan non bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
a. melestarikan kawasan sekitar kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan serta memberikan gambaran berupa relief atau sejarah yang menerangkan obyek/situs tersebut;
b. membina masyarakat sekitar kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan untuk ikut berperan dalam menjaga peninggalan sejarah; dan
c. memanfaatkan sekitar kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagai obyek wisata sejarah dengan tetap melestarikan budaya sekitar.
(3) Strategi untuk pelestarian dan pemantapan fungsi lindung pada kawasan cagar budaya lingkungan bangunan non gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
a. melestarikan situs, candi dan artefak lain yang merupakan peninggalan sejarah;
b. mengembangkan pencarian situs bersejarah terutama di dusun Ngrawan desa Dolopo kecamatan Dolopo yang merupakan cikal bakal dari Madiun Lama;
c. membina masyarakat sekitar kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan untuk ikut berperan dalam menjaga peninggalan sejarah; dan
d. memanfaatkan kawasan sebagai obyek wisata sejarah dengan tetap melestarikan budaya sekitar.
(4) Strategi untuk pelestarian dan pemantapan fungsi lindung pada kawasan cagar budaya lingkungan bangunan gedung dan halamannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
a. melestarikan bangunan kuno yang masih terdapat di berbagai desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Madiun;
b. menjaga keaslian bentuk bangunan kuno;
c. memfungsikan bangunan tersebut sehingga dapat terkontrol dan terawat kelestariannya; dan
d. melindungi bangunan peninggalan sejarah tersebut, menetapkan dalam peraturan yang terdapat di rencana tata ruang wilayah.

Pasal 26

(1) Kebijakan kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf e meliputi :
a. pengembangan upaya pencegahan dan penanganan kawasan rawan banjir; dan
b. pengembangan upaya pencegahan dan penanganan kawasan rawan kebakaran.
(2) Strategi pengembangan upaya pencegahan dan penanganan kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
a. mengidentifikasi dan menetapkan zonasi daerah rawan bencana dan pengaturan penggunaan lahan;
b. memberdayakan masyarakat dalam hal tata ruang dan pola pembudidayaan dataran rawan banjir dan DAS hulu, menghindari terjadinya penyempitan dan pendangkalan alur sungai akibat adanya sampah padat termasuk bangunan, hunian liar dan tanaman di bantaran sungai;
c. menyediakan jalur-jalur evakuasi bencana dengan menyiapkan peta daerah rawan banjir dilengkapi dengan rute pengungsian, lokasi pengungsian sementara, dan lokasi pos pengamat debit banjir/ketinggian muka air banjir di sungai penyebab banjir.
d. mengendalikan banjir dengan pembangunan infrastruktur (membuat tanggul baru atau mempertinggi tanggul yang sudah ada, normalisasi sungai, membuat bangunan-bangunan proteksi tebing pada tempat yang rawan longsor, pemasangan pompa banjir pada wilayah dengan intensitas banjir tinggi);
e. mengonservasi tanah dan air di daerah aliran sungai (DAS) hulu untuk menekan besarnya aliran permukaan dan mengendalikan besarnya debit puncak banjir serta pengendalian erosi untuk mengurangi pendangkalan/sedimentasi di dasar sungai (terasering, bangunan terjun, dam penahan, dam pengendalian sedimen, penghijauan dan reboisasi serta pembuatan sumur resapan);
f. menata ruang dan merekayasa di DAS hulu sehingga pembudidayaan/pendayagunaan lahan tidak merusak kondisi hidrologi DAS dan mengantisipasi terjadinya bencana banjir dengan program percepatan rehabilitasi hutan dan lahan;
g. menegakkan hukum dalam mentaati ketentuan menyangkut tata ruang dan pola pembudidayaan dataran banjir dan DAS hulu, menghindari terjadinya penyempitan dan pendangkalan alur sungai akibat adanya sampah padat termasuk bangunan, hunian liar dan tanaman di bantaran sungai;
h. menetapkan sempadan sungai yang didukung oleh penegakan hukum; dan
i. memberikan penyuluhan dan pendidikan kepada masyarakat lewat berbagai media menyangkut berbagai aspek dalam rangka meningkatkan kepedulian dan partisipasinya.
(3) Strategi pengembangan upaya pencegahan dan penanganan kawasan rawan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
a. menegakkan hukum dalam upaya pengendalian kebakaran lahan dan hutan;
b. menghijaukan kembali lahan yang mengalami kebakaran dengan tanaman yang heterogen;
c. menyediakan dana tanggap darurat untuk penanggulangan kebakaran lahan dan hutan; dan
d. melakukan kerjasama antar unsur instansi terkait.

Pasal 27

(1) Kebijakan kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf f, meliputi :
a. penanganan kawasan rawan gerakan tanah dan longsor;
b. penanganan kawasan rawan bencana alam letusan gunung berapi;
c. penanganan kawasan rawan bencana alam gempa; dan
d. penanganan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.
(2) Strategi pengembangan upaya pencegahan dan penanganan kawasan rawan gerakan tanah dan longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
a. mengidentifikasi dan menetapkan zonasi daerah rawan bencana dan pengaturan penggunaan lahan;
b. menetapkan zona aman dari rawan gerakan tanah dan longsor;
c. menyediakan jalur-jalur dan lokasi evakuasi bencana;
d. menyediakan sistem peringatan dini;
e. memberdayakan masyarakat di sekitar kawasan rawan bencana untuk mengetahui tanda-tanda alam terjadinya gerakan tanah dan longsor dan pelatihan upaya penyelamatan;
f. menghijaukan kembali lahan-lahan gundul terutama pada lahan kritis dengan tanaman keras;
g. mengelola wilayah rawan gerakan tanah dan longsor mencakup pengendalian, penanggulangan darurat, dan penanggulangan permanen; dan
h. merencanakan lokasi pemukiman untuk mengurangi tingkat kepadatan hunian di daerah rawan bencana.
(3) Strategi penanganan kawasan rawan bencana alam letusan gunung berapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
a. mengidentifikasi dan menetapkan zonasi daerah rawan bencana dan pengaturan penggunaan lahan;
b. menetapkan zona bahaya dan zona aman sebagai dasar rencana pola ruang baik untuk pariwisata maupun budidaya yang lain. Pada zona bahaya tidak diarahkan untuk permukiman;
c. menyediakan sistem peringatan dini;
d. memberdayakan masyarakat di sekitar kawasan rawan bencana untuk mengetahui tanda-tanda alam terjadinya letusan;
e. menyediakan jalur-jalur dan daerah evakuasi bencana;
(4) Strategi penanganan kawasan rawan bencana alam gempa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
a. mengidentifikasi dan menetapkan wilayah rawan bencana alam gempa di Kabupaten Madiun;
b. menyediakan sistem peringatan dini;
c. memberdayakan masyarakat di sekitar kawasan rawan bencana untuk mengetahui tanda-tanda alam terjadinya gempa; dan
d. menyediakan jalur-jalur dan daerah evakuasi bencana.
(5) Strategi penanganan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi :
a. meningkatkan fungsi lindung pada area yang telah mengalami alih fungsi melalui pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah;
b. mempercepat rehabilitasi lahan yang mengalami kerusakan;gkatkan fungsi lahan melalui pengembangan hutan rakyat yang memberikan nilai ekonomi melalui pengambilan hasil buah bukan kayu, dan vegetasi yang menjadi tempat kehidupan berbagai satwa; dan
d. mengelola tanah secara teknis (misalnya membuat embung, cekungan tanah, bendung) sehingga kawasan ini memberikan kemampuan peresapan air yang lebih tinggi.

Pasal 28

Kebijakan dan strategi kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 huruf b, meliputi :
a. kebijakan dan strategi kawasan peruntukan hutan produksi;
b. kebijakan dan strategi kawasan hutan rakyat;
c. kebijakan dan strategi kawasan peruntukan pertanian;
d. kebijakan dan strategi kawasan peruntukan perkebunan;
e. kebijakan dan strategi kawasan peruntukan perikanan;
f. kebijakan dan strategi kawasan peruntukan pertambangan;
g. kebijakan dan strategi kawasan peruntukan industri;
h. kebijakan dan strategi kawasan peruntukan pariwisata;
i. kebijakan dan strategi kawasan peruntukan permukiman; dan
j. kebijakan dan strategi kawasan peruntukan lainnya;

Pasal 29

(1) Kebijakan kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 huruf a, meliputi :
a. penetapan dan pertahanan kecukupan luas kawasan hutan dengan sebaran yang proporsional, ditinjau dari sebaran fungsi hutan maupun fungsi lokasi; dan
b. pencegahan alih fungsi kawasan peruntukan hutan produksi menjadi kawasan non hutan produksi.
(2) Strategi pertahanan kecukupan luas kawasan hutan dengan sebaran yang proporsional baik ditinjau dari sebaran fungsi hutan maupun fungsi lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
a. menjaga keberlangsungan fungsi pokok hutan dan kondisi hutan dengan upaya rehabilitasi hutan yang bertujuan mengembalikan kualitas hutan dengan program percepatan rehabilitasi hutan dan lahan;
b. mengelola hutan yang berorientasi pada seluruh potensi sumberdaya kehutanan dan berbasis pada pemberdayaan masyarakat melalui program pengelolaan hutan bersama masyarakat;
c. memantau dan mengendalikan kegiatan pengusahaan hutan serta gangguan keamanan hutan lainnya dengan melakukan kerjasama antar wilayah maupun antar dinas/ instansi terkait;
d. mengembangkan dan mendiversifikasi penanaman jenis hutan sehingga memungkinkan untuk diambil hasil non kayu, seperti buah dan getah; dan
e. mengembangkan zona penyangga pada kawasan hutan produksi yang berbatasan dengan hutan lindung.
(3) Strategi pencegahan alih fungsi kawasan peruntukan hutan produksi menjadi kawasan non hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
a. meningkatan pengawasan dan pemantauan untuk pelestarian hutan produksi dengan menerapkan program pengelolaan hutan bersama masyarakat;
b. mengatur berbagai usaha dan/ atau kegiatan yang tetap dapat mempertahankan fungsi produksi; serta pencegahan berkembangnya berbagai usaha dan/ atau kegiatan yang mengganggu fungsi produksi yang sekaligus fungsi lindung;
c. menerapkan ketentuan tentang analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) bagi berbagai usaha dan/ atau kegiatan yang sudah ada di kawasan produksi yang mempunyai dampak besar dan penting bagi lingkungan hidup;
d. melakukan kerjasama antar wilayah dalam pengelolaan kawasan hutan, terutama pengawasan terhadap ancaman berkurangnya lahan hutan produksi; dan
e. mensosialisasikan pentingnya fungsi hutan produksi yang memiliki nilai ekonomi tinggi sekaligus berfungsi lindung bagi kabupaten madiun kepada seluruh lapisan masyarakat.

Pasal 30

(1) Kebijakan kawasan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 huruf b, meliputi pemantapan fungsi hutan rakyat sebagai fungsi produksi sekaligus fungsi lindung.
(2) Strategi pemantapan fungsi hutan rakyat sebagai fungsi produksi sekaligus fungsi lindung, meliputi :
a. menjaga keberlangsungan fungsi pokok hutan dan kondisi hutan dengan upaya rehabilitasi hutan yang bertujuan mengembalikan kualitas hutan dengan program percepatan rehabilitasi hutan dan lahan;
b. mengolah hasil hutan sehingga memiliki nilai ekonomi lebih tinggi dan memberikan kesempatan kerja yang lebih banyak;
c. mengelola hutan yang berorientasi pada seluruh potensi sumberdaya kehutanan dan berbasis pada pemberdayaan masyarakat melalui program pengelolaan hutan bersama masyarakat dengan sistem pengembangan hutan rakyat;
d. mensosialisasikan model-model hutan rakyat, peranan hutan rakyat dilihat dari aspek produksi, sosial, ekonomi dan lingkungan; dan
e. melakukan kerjasama dengan unsur terkait serta masyarakat dalam melakukan rehabilitasi lahan dan konservasi tanah dengan model pengembangan hutan rakyat terutama pada lahan-lahan kritis.

Pasal 31

(1) Kebijakan kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 huruf c, meliputi :
a. pertahanan luasan lahan sawah beririgasi teknis di Kabupaten Madiun sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan sekaligus mempertahankan Kabupaten Madiun sebagai lumbung padi di Provinsi Jawa Timur;
b. peningkatan luasan lahan pertanian melalui pengelolaan dan pengembangan jaringan sarana dan prasarana sumber daya air; dan
c. pengembangan kawasan pertanian yang produktif melalui sistem agropolitan yang ramah lingkungan untuk meningkatkan hasil produksi dan kesejahteraan masyarakat.
(2) Strategi pertahanan luasan lahan sawah beririgasi teknis di Kabupaten Madiun sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan sekaligus mempertahankan Kabupaten Madiun sebagai lumbung padi di Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
a. menetapkan peraturan daerah yang mengatur ketentuan alih fungsi lahan sawah beririgasi teknis;
b. memberikan insentif pada lahan yang ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dan tidak boleh alih fungsi untuk peruntukan lain;
c. meningkatkan sawah setengah teknis atau sederhana menjadi lahan sawah irigasi teknis pada kawasan lain sebagai pengganti lahan yang beralih fungsi di kawasan perkotaan, sehingga sehingga secara keseluruhan luas sawah beririgasi teknis tidak berkurang; dan
d. memisahkan fungsi saluran irigasi dengan drainase dan menghindari penggunaan bangunan sepanjang saluran irigasi.
(3) Strategi peningkatan luasan lahan pertanian melalui pengelolaan dan pengembangan jaringan sarana dan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
a. mengelola dan membangun jaringan sarana dan prasarana sumber daya air;
b. mengelola daerah aliran sungai untuk mempertahankan vegetasi dan mencegah sedimentasi sungai, jaringan sarana dan prasarana sumber daya air; dan
c. mempertahankan dan mengendalikan kawasan resapan air sebagai kawasan penyimpan cadangan air tanah.
(4) Strategi pengembangan kawasan pertanian yang produktif melalui sistem agropolitan yang ramah lingkungan untuk meningkatkan hasil produksi dan kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
a. meningkatan fungsi sawah beririgasi setengah teknis atau sederhana secara bertahap menjadi sawah beririgasi teknis;
b. meningkatkan produktivitas dan pengolahan hasil pertanian melalui diversifikasi pertanian;
c. mengembangkan lumbung desa; dan
d. mengembangkan sistem pemasaran sampai ekspor hasil produk pertanian.

Pasal 32

(1) Kebijakan kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 huruf d, yaitu pengembangan kawasan perkebunan yang produktif dan ramah lingkungan.
(2) Strategi pengembangan kawasan perkebunan yang produktif dan ramah lingkungan, meliputi :
a. mengembalikan lahan yang rusak atau alih komoditas menjadi perkebunan seperti semula;
b. meningkatkan produktivitas dan pengolahan hasil perkebunan melalui komoditi diversifikasi perkebunan;
c. memberikan pembinaan, penyuluhan, pelatihan untuk pengembangan perkebunan;
d. mengembangkan kemitraan dengan masyarakat dalam pengembangan perkebunan; dan
e. mengembangkan sistem pemasaran hasil perkebunan sampai ekspor.

Pasal 33

(1) Kebijakan kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 huruf e, yaitu pengembangan kawasan budidaya perikanan dan pengolahan ikan yang produktif dan ramah lingkungan.
(2) Strategi pengembangan kawasan budidaya perikanan dan pengolahan ikan yang produktif dan ramah lingkungan, meliputi :
a. memelihara kualitas waduk dan sungai untuk pengembangan perikanan darat;
b. mengembangkan sistem mina padi;
c. mengembangkan kemitraan dengan masyarakat dalam pengembangan budidaya perikanan;
d. mengembangkan sistem pengolahan hasil perikanan melalui diversifikasi komoditi perikanan; dan
e. mengembangkan sistem pemasaran hasil perikanan sampai ekspor.

Pasal 34

(1) Kebijakan kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 huruf f, yaitu pengembangan kawasan pertambangan yang ramah lingkungan.
(2) Strategi pengembangan kawasan pertambangan yang ramah lingkungan, meliputi :
a. mereklamasi lahan bekas penambangan melalui pengembangan kawasan hutan lindung, atau kawasan budidaya lain pada area bekas penambangan;
b. meningkatan nilai ekonomis hasil pertambangan melalui pengolahan hasil tambang;
c. mencegah galian liar terutama pada kawasan yang membahayakan lingkungan;
d. mengkaji kelayakan ekologi dan lingkungan, ekonomi dan sosial bila akan dilakukan kegiatan penambangan pada kawasan tambang bernilai ekonomi tinggi yang berada pada kawasan lindung atau permukiman harus; dan
e. menegakkan pola pengelolaan lingkungan kawasan pertambangan.

Pasal 35

(1) Kebijakan kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 huruf g, yaitu pengembangan kawasan peruntukan industri berbasis agro yang ramah lingkungan.
(2) Strategi pengembangan kawasan peruntukan industri berbasis agro yang ramah lingkungan, meliputi :
a. mengembangkan dan memberdayakan industri kecil dan industri rumah tangga untuk mengolah hasil pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan;
b. mengembangkan industri agribisnis yang mendukung komoditas agribisnis unggulan;
c. mengembangkan pusat promosi dan pemasaran hasil industri kecil;
d. meningkatkan kegiatan koperasi usaha mikro, kecil dan menengah serta menarik investasi penanaman modal asing (PMA) maupun penanaman modal dalam negeri (PMDN);
e. mengembangkan kawasan industri menengah – besar pada lokasi khusus yang strategis;
f. menangani dan mengelola limbah yang dihasilkan industri dengan penyediaan instalasi pengolahan air limbah (IPAL), baik secara individual maupun komunal;
g. menyediakan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan kegiatan industri, antara lain penyediaan hunian dan berbagai fasilitas lingkungan bagi karyawan atau buruh industri, serta sarana dan prasarana pendukung keterkaitan proses produksi (hulu – hilir);
h. menggunakan metode dan/ atau teknologi ramah lingkungan;
i. mengembangkan zona industri polutif berjauhan dengan kawasan permukiman;
j. menyediakan jalur hijau sebagai zona penyangga pada tepi luar kawasan industri;
k. menegakkan pola pengelolaan lingkungan kawasan industri terhadap kemungkinan adanya bencana industri;
l. meningkatkan nilai tambah, termasuk menggunakan kembali dan mendaur ulang.
m. menyediakan sarana dan prasarana atau infrastruktur yang dibutuhkan untuk pengembangan kawasan industri dan pergudangan;
n. menjalin kerjasama dengan investor maupun dengan kabupaten/ kota sekitar dalam pengembangan kawasan industri dan pergudangan;
o. mengoptimasi pengembangan kawasan melalui peningkatan nilai ekonomis kawasan;
p. meningkatkan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia (SDM);
q. mempercepat alih teknologi yang lebih efisien dan efektif;
r. mendukung kebijakan melalui pemberian instrumen insentif berupa keringanan pajak/ retribusi, pengurangan atau penghapusan pajak dan lain-lain; dan
s. menelusuri potensi kawasan atau sub sektor strategis yang dapat dikembangkan.

Pasal 36

(1) Kebijakan kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 huruf h, yaitu pengembangan kawasan pariwisata yang ramah lingkungan.
(2) Strategi pengembangan kawasan pariwisata yang ramah lingkungan, meliputi :
a. mengembangkan obyek wisata andalan prioritas;
b. membentuk zona wisata dengan disertai pengembangan paket wisata;
c. mengkaitkan kalender wisata dalam skala nasional;
d. meningkatkan sarana dan prasarana wisata yang ada di masing-masing objek wisata;
e. melakukan diversifikasi program dan produk wisata;
f. mengadakan kegiatan festival wisata atau gelar seni budaya;
g. melestarikan kearifan masyarakat lokal;
h. mengembangkan pusat kerajinan (cinderamata);
i. meningkatan promosi dan kerjasama wisata;
j. memberikan pembinaan, penyuluhan, dan pelatihan kepada masyarakat lokal dan atau pengrajin lokal untuk pengembangan pariwisata; dan
k. meningkatkan potensi agrowisata dan ekowisata.

Pasal 37

(1) Kebijakan kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 huruf i, yaitu pengembangan kawasan permukiman yang nyaman, aman, dan seimbang serta mempertimbangkan daya dukung lingkungan.
(2) Strategi pengembangan kawasan permukiman yang nyaman, aman dan seimbang serta mempertimbangkan daya dukung lingkungan, meliputi :
a. mengendalikan pemanfaatan ruang permukiman perdesaan terutama di area konservasi/ lindung;
b. mengembangkan permukiman perdesaan disesuaikan dengan karakter fisik, sosial-budaya dan ekonomi masyarakat perdesaan;
c. meningkatkan kualitas permukiman khususnya di kawasan perkotaan;
d. mengembangkan perumahan terjangkau khususnya di kawasan perkotaan;
e. menyediakan sarana dan prasarana permukiman perdesaan dan perkotaan;
f. mengembangkan kasiba/lisiba mandiri;
g. meningkatkan penyediaan hunian (sewa/milik) serta penyediaan sarana dan prasarana dasar bagi rumah sederhana sehat;
h. mengembangkan dan menerapkan inovasi teknologi tepat guna bidang perumahan;
i. meningkatkan capaian pelayanan perumahan di perkotaan dan perdesaan serta implementasi regulasi jasa konstruksi, pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara;
j. meningkatkan implementasi teknologi dan industri perumahan;
k. meningkatkan implementasi regulasi jasa konstruksi, pembangunan, dan pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara;
l. meningkatkan kualitas perumahan serta prasarana dan sarana dasar lingkungan permukiman di daerah perdesaan, kawasan agropolitan, dan kawasan perbatasan;
m. meningkatkan peran pihak swasta dan masyarakat dalam penyediaan perumahan agar tercipta pasar primer yang sehat;
n. mengembangkan kawasan perumahan skala besar yang ditunjang dengan peningkatan penyediaan tanah untuk peningkatan pengembangan kawasan permukiman di perkotaan dan perdesaan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
o. mengembangkan pembangunan perumahan dan permukiman yang bertumpu pada keswadayaan masyarakat; dan
p. meningkatkan kualitas perumahan serta prasarana dan sarana dasar lingkungan permukiman di daerah perdesaan, kawasan agropolitan, dan kawasan perbatasan, serta penurunan luasan kawasan kumuh.

Pasal 38

(1) Kebijakan kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 huruf j, difokuskan pada pengembangan kawasan peruntukan peternakan, meliputi :
a. peningkatan produksi sektor peternakan dengan sistem penyediaan sarana produksi dan pemasaran yang lebih baik;
b. perbaikan dan memperlancar transportasi dan pengiriman produk hasil peternakan; dan
c. penyediaan kawasan khusus peternakan.
(2) Strategi peningkatan produksi sektor peternakan dengan sistem penyediaan sarana produksi dan pemasaran yang lebih baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
a. menggunakan teknologi terapan yang baik untuk peningkatan produksi;
b. membenahi dan menyempurnakan sistem produksi; dan
c. meningkatkan dan memperluas pemasaran hasil produksi untuk meningkatkan hasil usaha.
(3) Strategi perbaikan dan memperlancar transportasi dan pengiriman produk hasil peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
a. menyediakan infrastruktur dalam mendukung pengiriman hasil produksi; dan
b. memperkecil resiko kehilangan dan kematian hewan ternak dengan mengefektifkan proses administrasi maupun teknis dalam pengiriman bibit dan hasil produksi.
(4) Strategi untuk menyediakan kawasan khusus peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
a. merelokasi/memusatkan industri maupun kawasan peternakan yang sudah ada di dalam perkotaan untuk diarahkan/dipusatkan ke pinggiran yang jauh dari permukiman penduduk; dan
b. menyiapkan kawasan khusus pengembangan peternakan dalam suatu lokasi khusus.

Paragraf 3

Kebijakan dan Strategi Penetapan Kawasan Strategis

Pasal 39

Kebijakan dan strategi penetapan kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf c, meliputi :
a. kebijakan dan strategi penetapan kawasan strategis pengembangan ekonomi;
b. kebijakan dan strategi penetapan kawasan strategis sosial dan budaya;
c. kebijakan dan strategi penetapan kawasan strategis pendayagunaan sumber daya alam dan/ atau teknologi tinggi;
d. kebijakan dan strategi penetapan kawasan strategis penyelamatan lingkungan hidup; dan
e. kebijakan dan strategi penetapan kawasan stategis lainnya.

Pasal 40

(1) Kebijakan kawasan strategis pengembangan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 huruf a, meliputi :
a. peningkatan dan pemantapan fungsi dan peran perkotaan Mejayan sebagai pusat kegiatan ekonomi baru di Kabupaten Madiun dengan skala pelayanan kabupaten;
b. peningkatan dan pengembangan kawasan agropolitan, ekowisata, agroforestry dan agrowisata sebagai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Madiun; dan
c. peningkatan dan pengembangan kawasan perbatasan sebagai kawasan strategis bagi Kabupaten Madiun.
(2) Strategi peningkatan dan pemantapan fungsi dan peran perkotaan Mejayan sebagai pusat kegiatan ekonomi baru di Kabupaten Madiun dengan skala pelayanan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
a. menyediakan sarana dan prasarana atau infrastruktur yang dibutuhkan untuk pengembangan kawasan perkotaan skala kabupaten;
b. mengoptimasi pengembangan kawasan melalui peningkatan nilai ekonomi kawasan;
c. meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM); dan
d. mendukung kebijakan melalui pemberian instrumen insentif berupa keringanan pajak/ retribusi, pengurangan atau penghapusan pajak, dan lain sebagainya.
(3) Strategi peningkatan dan pengembangan kawasan agropolitan, ekowisata, agroforestry dan agrowisata sebagai pusat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Madiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
a. menyediakan sarana dan prasarana atau infrastruktur serta kelembagaan yang dibutuhkan untuk pengembangan kawasan agropolitan, ekowisata, agroforestry dan agrowisata;
b. menjalin kerjasama dengan investor untuk pengembangan kawasan agropolitan, ekowisata, agroforestry dan agrowisata sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di Kabupaten Madiun;
c. melakukan optimasi pengembangan kawasan melalui peningkatan nilai ekonomi kawasan;
d. meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM);
e. mempercepat alih teknologi yang lebih efisien dan efektif;
f. mendukung kebijakan melalui pemberian instrumen insentif berupa keringanan pajak/ retribusi, pengurangan atau penghapusan pajak, dan lain sebagainya; dan
g. melakukan penelusuran potensi kawasan atau sub sektor strategis yang dapat dikembangkan.
(4) Strategi peningkatan dan pengembangan kawasan perbatasan sebagai kawasan strategis bagi Kabupaten Madiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
a. menyediakan sarana dan prasarana atau infrastruktur yang memadai di kawasan perbatasan;
b. menjalin kerjasama dengan investor dalam menumbuhkan kawasan perbatasan sebagai salah satu kawasan strategis yang cukup prospektif untuk dikembangkan;
c. melakukan optimasi pengembangan kawasan melalui peningkatan nilai ekonomi kawasan;
d. meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM);
e. mempercepat alih teknologi yang lebih efisien dan efektif;
f. mendukung kebijakan melalui pemberian instrumen insentif berupa keringanan pajak/ retribusi, pengurangan atau penghapusan pajak, dan lain sebagainya; dan
g. menelusuri dan mengembangkan potensi kawasan atau sub sektor strategis.

Pasal 41

(1) Kebijakan kawasan strategis sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 huruf b, yaitu peningkatan dan pemantapan fungsi dan peran kawasan strategis sosial dan budaya.
(2) Strategi peningkatan dan pemantapan fungsi dan peran kawasan strategis sosial dan budaya, meliputi :
a. mengoptimasi pengembangan kawasan melalui peningkatan nilai ekonomi kawasan, antara lain pemanfaatan sebagai aset wisata, penelitian, dan pendidikan;
b. mengendalikan perkembangan lahan terbangun di sekitar kawasan;
c. melestarikan kawasan sekitar serta memberikan gambaran berupa relief atau sejarah yang menerangkan obyek tersebut;
d. membina masyarakat sekitar untuk ikut berperan dalam menjaga peninggalan sejarah;
e. mengadakan kegiatan festival wisata atau gelar seni budaya;
f. melestarikan kearifan masyarakat lokal; dan
g. mengendalikan kawasan sekitar secara ketat.

Pasal 42

(1) Kebijakan penetapan kawasan strategis pendayagunaan sumberdaya alam sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 huruf c, yaitu peningkatan dan pemantapan fungsi dan peran kawasan pendayagunaan sumberdaya alam yang menggunakan teknologi tinggi berupa pertambangan mineral logam, mineral bukan logam, batuan, panas bumi, dan minyak dan gas bumi.
(2) Strategi peningkatan dan pemantapan fungsi dan peran kawasan strategis pendayagunaan sumberdaya alam berupa pertambangan mineral logam, mineral bukan logam, batuan, panas bumi, dan minyak dan gas bumi, meliputi :
a. memberikan batas yang jelas kawasan yang akan dieksplorasi dan/ atau dieksploitasi dan ketentuan-ketentuan pengembangan lahan budidaya di sekitar kawasan;
b. memberikan batasan yang jelas kawasan yang dapat dikembangkan untuk kegiatan terbangun maupun kegiatan budidaya lainnya (radius pengembangan);
c. menetapkan jalur hijau di sekeliling kawasan untuk memproteksi kegiatan eksplorasi dan/ atau eksploitasi sehingga tidak mengganggu lingkungan sekitar;
d. menetapkan penggunaan teknologi tinggi yang mendukung lingkungan hidup untuk setiap kegiatan eksplorasi dan/ atau eksploitasi; dan
e. menetapkan setiap kegiatan eksplorasi dan/ atau eksploitasi harus disertai AMDAL.

Pasal 43

(1) Kebijakan kawasan strategis penyelamatan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 huruf d, yaitu peningkatan dan pemantapan fungsi dan peran kawasan strategis perlindungan ekosistem dan lingkungan hidup.
(2) Strategi peningkatan dan pemantapan fungsi dan peran kawasan strategis perlindungan ekosistem dan lingkungan hidup, meliputi :
a. membatasi dan mencegah pemanfaatan ruang yang berpotensi mengurangi fungsi perlindungan kawasan;
b. melarang alih fungsi pada kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan lindung;
c. membatasi pengembangan prasarana dan sarana di dalam dan di sekitar kawasan yang ditetapkan untuk fungsi lindung yang dapat memicu perkembangan kegiatan budi daya;
d. merehabilitasi fungsi lindung kawasan yang menurun akibat dampak pemanfaatan ruang yang berkembang di dalam dan di sekitar kawasan lindung;
e. mengoptimasi pengembangan kawasan melalui peningkatan nilai ekonomi kawasan lindung melalui pemanfaatan untuk obyek wisata, pendidikan, dan penelitian berbasis lingkungan hidup;
f. mengembalikan kegiatan yang mendorong pengembangan fungsi lindung;
g. meningkatkan keanekaragaman hayati kawasan lindung; dan
h. mengendalikan kawasan sekitar secara ketat.

Pasal 44

(1) Kebijakan kawasan strategis lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 huruf e, yaitu peningkatan dan pemantapan fungsi dan peran kawasan strategis lainnya.
(2) Strategi peningkatan dan pemantapan fungsi dan peran kawasan strategis lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
a. mengendalikan pemanfaatan lahan dengan menetapkan jalur hijau di sekeliling kawasan strategis lainnya;
b. mendukung kebijakan melalui pemberian instrumen insentif dan disinsentif pada pemanfaatan kawasan strategis lainnya; dan
c. melakukan kerjasama pengawasan pemanfaatan lahan pada kawasan strategis lainnya dengan pemerintah kabupaten/kota sekitar.

BAB V
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN MADIUN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 45

(1) Struktur ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) hurud b diwujudkan berdasarkan arahan pengembangan sistem pusat pelayanan dan sistem jaringan prasarana wilayah.
(2) Sistem pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
a. sistem perdesaan; dan
b. sistem perkotaan.
(3) Sistem jaringan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
a. sistem prasarana utama; dan
b. sistem prasarana lainnya.

Bagian Kedua

Sistem Pusat Pelayanan

Paragraf 1

Sistem Perdesaan

Pasal 46

(1) Sistem pusat permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan membentuk pusat pelayanan desa secara hierarki.
(2) Pusat permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan pelayanan perdesaan secara hierarki, meliputi:
a. pusat pelayanan antar desa;
b. pusat pelayanan setiap desa; dan
c. pusat pelayanan pada setiap dusun atau kelompok permukiman.
(3) Pusat pelayanan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara hierarki memiliki hubungan dengan :
a. pusat pelayanan wilayah kecamatan sebagai kawasan perkotaan terdekat;
b. perkotaan sebagai pusat pelayanan SSWP; dan
c. ibukota kabupaten.

Paragraf 2

Sistem Perkotaan

Pasal 47

Sistem pusat permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (2) huruf b, meliputi : 
a. pusat kegiatan;
b. hierarki perkotaan; dan
c. sistem dan fungsi perwilayahan.

Pasal 48

(1) Rencana pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 huruf a, meliputi :
a. perkotaan Mejayan berfungsi sebagai PKL;
b. perkotaan Jiwan, Dolopo dan Wungu berfungsi sebagai PKLp; dan
c. perkotaan lainnya seperti perkotaan Kebonsari, Geger, Dagangan, Kare, Gemarang, Saradan, Pilangkenceng, Wonoasri, Balerejo, Madiun, dan Sawahan berfungsi sebagai PPK; dan
d. kawasan pusat pelayanan pada setiap desa berfungsi sebagai PPL.
(2) Hierarki perkotaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 huruf b, meliputi:
a. perkotaan kecil meliputi perkotaan Mejayan; dan
b. perkotaan lainnya meliputi perkotaan Kebonsari, Geger, Dolopo, Dagangan, Wungu, Kare, Gemarang, Saradan, Pilangkenceng, Wonoasri, Balerejo, Madiun, Sawahan dan Jiwan.
(3) Sistem dan fungsi perwilayahan pembangunan di Kabupaten Madiun sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 huruf c, meliputi :
a. SSWP–1 adalah kawasan yang dipersiapkan menjadi bagian dari ibukota kabupaten meliputi kecamatan Mejayan, Pilangkenceng, Saradan, Wonoasri, dan Balerejo dengan pusat pengembangan di perkotaan Mejayan;
b. SSWP–2 adalah kawasan-kawasan yang menjadi wilayah limpahan dari Kota Madiun meliputi kecamatan Jiwan, Sawahan, Madiun, dan sebagian dari Wungu dan Geger dengan pusat pengembangan di perkotaan Jiwan;
c. SSWP–3 adalah kawasan-kawasan yang direncanakan menjadi kawasan agropolitan meliputi kecamatan Geger, Kebonsari, Dagangan, dan Dolopo dengan pusat pengembangan di perkotaan Dolopo; dan
d. SSWP–4 adalah kawasan-kawasan yang direncanakan untuk pengembangan ekowisata dan fungsi lindung meliputi sebagian dari kecamatan Wungu, Kare, Gemarang, dan sebagian dari Saradan dengan pusat pengembangan di perkotaan Wungu.
(4) Setiap SSWP diarahkan mempunyai fungsi wilayah sesuai dengan potensi wilayah masing-masing.
a. SSWP–1 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diarahkan mempunyai fungsi pemerintahan, perdagangan dan jasa, pelayanan umum, pertanian, perikanan, pariwisata, kehutanan, permukiman, pertahanan dan keamanan, dan industri, dengan fungsi pusat SSWP adalah pelayanan fasilitas umum, perdagangan dan jasa, pusat pemerintahan skala kabupaten serta permukiman perkotaan;
b. SSWP–2 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diarahkan mempunyai fungsi pertahanan dan keamanan, perdagangan dan jasa, fasilitas umum, permukiman, pertanian, peternakan dan industri kecil, dengan fungsi pusat SSWP adalah perdagangan dan jasa serta fasilitas umum;
c. SSWP–3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diarahkan mempunyai fungsi pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, kehutanan, industri kecil pengolah hasil, pariwisata, dengan fungsi pusat SSWP adalah pusat agribisnis, pusat perdagangan dan jasa agribisnis, serta pusat fasilitas umum penunjang agropolitan; dan
d. SSWP–4 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d diarahkan mempunyai fungsi pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan, ekowisata, dengan fungsi pusat SSWP adalah pusat ekowisata, perdagangan dan jasa penunjang wisata serta fasilitas umum.

Bagian Ketiga

Sistem Jaringan Prasarana Wilayah

Paragraf 1

Sistem Prasarana Utama

Pasal 49

(1) Sistem prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (3) huruf a, dilakukan dengan mengembangkan sistem jaringan transportasi darat.
(2) Arahan pengembangan dimaksudkan untuk :
a. mengembangkan sistem transportasi yang mengintegrasikan antar kawasan;
b. mengembangkan sistem transportasi pendukung perdagangan komoditi unggulan; dan
c. mengembangkan sistem transportasi pembuka akses wilayah tertinggal.

Pasal 50

(1) Arahan pengembangan sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (1), meliputi :
a. jaringan jalan; dan
b. jaringan kereta api.
(2) Jalan sesuai dengan peruntukkannya terdiri atas jalan umum dan jalan khusus.
(3) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelompokkan menurut sistem, fungsi, status, dan kelas.
(4) Pengelompokan jalan berdasarkan sistem jaringan jalan terdiri dari sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder;
(5) Pengelompokan jalan berdasarkan fungsi jalan dibagi kedalam jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal dan jalan lingkungan;
(6) Pengelompokan jalan berdasarkan status jalan dapat dibagi menjadi jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa; dan
(7) Pengelompokan jalan berdasarkan kelas jalan dapat dibagi menjadi jalan bebas hambatan, jalan raya, jalan sedang, dan jalan kecil.
(8) Arahan pengembangan sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas arahan pengembangan jalan nasional jalan bebas hambatan, jalan nasional bukan jalan bebas hambatan, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan perkotaan, jalan lingkungan, dan terminal.
(9) Arahan pengembangan sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas jaringan jalur kereta api (KA) umum, angkutan massal perkeretaapian komuter, dan stasiun.

Pasal 51

(1) Jalan nasional sebagai jalan arteri primer sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (6), meliputi ruas Nganjuk – Mejayan – Ngawi.
(2) Jalan nasional sebagai jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (6), meliputi ruas Mejayan – Madiun – Maospati – Ngawi.
(3) Jalan provinsi sebagai jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (6) meliputi ruas Madiun – Ponorogo.
(4) Jalan strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (6), meliputi ruas Madiun – Ponorogo.
(5) Arahan pengembangan jalan bebas hambatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (8), meliputi ruas Ngawi – Kertosono.
(6) Arahan pengembangan jalan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (8), meliputi ruas :
a. Nganjuk – Madiun – Ponorogo (Jalan Lingkar Wilis/NGADIPONO);
b. Sawahan (kabupaten Nganjuk) – Gemarang – Saradan – Pilangkenceng – Sekar (kabupaten Bojonegoro)
c. Dolopo – Krandegan – Gorang-Gareng (kabupaten Magetan);
d. Bulu – Kenongorejo – Sekar (kabupaten Bojonegoro);
e. Mejayan – Klecorejo – Wonorejo – Kebonagung – Tawangrejo – Batok (kawasan panas bumi) – Cermo – Randualas – Kare – Kuwiran – Wungu – Karangrejo – Mojopurno – Sidorejo – Dagangan – Kepet – Sareng (kawasan panas bumi) – Geger – Slambur;
f. Slambur – Geger – Kepet – Dagangan – Sidorejo – Mojopurno – Nglanduk – Dimong – Kebonagung – Balerejo – Kedungjati – Pacinan – Simo – Muneng – Krebet – Kenongorejo – Bulu – Sekar (kabupaten Bojonegoro); dan
g. Demangan (Kota Madiun) – Putat – Sambirejo – Kedongdong – Rejosari – Mojorejo – Tambakmas – Ponorogo.
h. Randualas – kawasan agrowisata gunung Wilis.
(7) Arahan pengembangan jalan kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (8), meliputi ruas lingkar perkotaan Mejayan.
(8) Arahan pengembangan jalan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (8), meliputi ruas di lingkungan permukiman dan ruas yang menghubungkan antar permukiman di seluruh kecamatan.
(9) Terminal yang sudah ada di Kabupaten Madiun sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (8), meliputi Terminal tipe B di perkotaan Mejayan.
(10) Arahan pengembangan terminal di Kabupaten Madiun sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (8), meliputi :
a. optimalisasi fungsi Terminal di perkotaan Mejayan;
b. pengembangan terminal tipe C dan terminal agrobis di perkotaan Dolopo;
c. pengembangan terminal barang di kecamatan Pilangkenceng, dan
d. pengembangan kawasan parkir di koridor jalan arteri primer.

Pasal 52

(1) Arahan pengembangan jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (9), meliputi :
a. pengembangan jaringan jalur ganda kereta api umum pada jalur Nganjuk – Madiun – Ngawi; dan
b. pengembangan kereta api komuter ruas Madiun – Ponorogo melalui konservasi jaringan jalur kereta api umum yang mati.
(2) Arahan pengembangan stasiun kereta api sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (9), meliputi :
a. peningkatan infrastruktur pendukung dan pelayanan di Stasiun Kereta Api Caruban; dan
b. pengembangan sarana perkeretaapian meliputi peningkatan status Stasiun Kereta Api Caruban menjadi stasiun pemberangkatan dan pemberhentian.
Paragraf 2 Sistem Prasarana Lainnya Pasal 53 Sistem prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (3) huruf b, meliputi :
a. sistem jaringan energi;
b. sistem jaringan telekomunikasi;
c. sistem jaringan sumber daya air;
d. sistem jaringan prasarana pengelolaan lingkungan; dan
e. sistem jaringan prasarana lainnya.


Pasal 54


(1) Sumberdaya energi adalah sebagian dari sumberdaya alam yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi dan atau energi baik secara langsung maupun dengan proses konservasi. Pengelolaan energi untuk memenuhi kebutuhan energi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Arahan pengembangan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 huruf a, meliputi :
a. pengembangan pembangkit tenaga listrik; dan
b. pengembangan jaringan prasarana energi.
(3) Rencana pengembangan pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi :
a. pengoptimalan pembangkit PLTA Golang dan Giringan di Kecamatan Kare agar dapat memberikan peningkatan pasokan energi listrik ke seluruh kawasan;
b. pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi di desa Sareng kecamatan Geger, desa Segulung kecamatan Dagangan, dan desa Batok kecamatan Gemarang; dan
c. pengembangan pembangkit listrik tenaga mikrohidro, pembangkit listrik tenaga surya, dan pembangkit listrik tenaga biogas yang tersebar di seluruh kecamatan.
(4) Pengembangan jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi :
a. rencana pengembangan jaringan minyak dan gas bumi; dan
b. rencana pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik dan gardu induk distribusi tenaga listrik.
(5) Rencana pengembangan jaringan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, meliputi :
a. pengembangan jaringan pipa minyak dan gas bumi yang bersifat interkoneksi; dan
b. pengembangan jaringan/distribusi minyak dan gas bumi melalui pipa di darat, kereta api dan angkutan jalan.
(6) Rencana pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik dan gardu induk distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, meliputi :
a. pengembangan jaringan saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET) 500 KV dan saluran udara tegangan tinggi (SUTT) 150 KV yang melintasi kecamatan Saradan, Pilangkenceng, Wonoasri, Balerejo, Sawahan, Jiwan, Madiun, Wungu, Kare, Gemarang, Geger, Dagangan, dan Dolopo, diperlukan untuk menyalurkan energi listrik yang dibangkitkan oleh pembangkit tenaga listrik; dan
b. pengembangan gardu induk distribusi tenaga listrik sebesar 20 KV yang berada di kecamatan Pilangkenceng, Wungu, dan Dolopo, diperlukan untuk menyalurkan energi ke kawasan yang belum berlistrik dan bergantung pada dana.
(7) Pengelolaan sistem jaringan energi sebagaimana pada ayat (2) berada di bawah otorita tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


Pasal 55


(1) Arahan pengembangan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 huruf b, meliputi :
a. peningkatan komunikasi dan pertukaran informasi yang dikembangkan untuk tujuan-tujuan pengambilan keputusan di ranah publik ataupun privat; dan
b. pengembangan dan peningkatan sistem jaringan telekomunikasi hingga mencapai pelosok wilayah yang belum terjangkau sarana prasana telekomunikasi serta mendorong terbentuknya jaringan telekomunikasi dan informasi yang menghubungkan setiap wilayah kabupaten.
(2) Rencana pengembangan sistem jaringan telekomunikasi berbasis teknologi modern, meliputi :
a. sistem jaringan kabel;
b. sistem jaringan nirkabel; dan
c. sistem jaringan satelit.
(3) Arahan pengembangan sistem jaringan kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa :
a. pengembangan jaringan primer dengan menggunakan kabel tanam berkapasitas tinggi di kecamatan Saradan, Mejayan, Pilangkenceng, Wonoasri, Balerejo, Madiun, Jiwan, Geger, dan Dolopo; dan
b. pengoptimalan jaringan kabel yang telah tersedia bagi komunikasi suara dan data di seluruh kecamatan.
(4) Arahan pengembangan sistem jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa :
a. pengembangan jaringan telepon tanpa kabel melalui pendirian menara telekomunikasi pada wilayah yang tidak terjangkau jaringan kabel di seluruh kecamatan; dan
b. pengembangan menara telekomunikasi terpadu sehingga pada satu menara terdapat beberapa penyedia jasa telekomunikasi dengan pengelolaan secara bersama pula di seluruh kecamatan.
(5) Arahan pengembangan sistem jaringan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa pengembangan komunikasi data dan suara melalui sistem jaringan satelit di seluruh kecamatan.
(6) Pengelolaan sistem jaringan telekomunikasi berada di bawah otorita tersendiri dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


Pasal 56


(1) Jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 huruf c, adalah pengembangan sistem jaringan sumberdaya air untuk memenuhi berbagai kepentingan.
(2) Rencana pengembangan sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
a. jaringan sumber daya air lintas kabupaten/kota;
b. pengembangan Sub-DAS Kali Madiun yang merupakan bagian wilayah Sungai Bengawan Solo di wilayah Kabupaten Madiun, termasuk waduk, situ, dan embung;
c. jaringan irigasi;
d. jaringan air baku untuk air bersih;
e. jaringan air bersih ke kelompok pengguna; dan
f. sistem pengendali banjir.
(3) Arahan pengembangan jaringan sumberdaya air lintas kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, adalah melakukan koordinasi dengan Kabupaten Magetan, Ngawi, Ponorogo, dan Kota Madiun dalam pemanfaatan dan pemeliharaan jaringan sumberdaya air lintas kabupaten/kota yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Pusat yaitu Daerah Irigasi (DI) Gombal/ Dupok, DI SIM, dan DI Jejeruk, maupun yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi yaitu DI Cau, DI Brangkal Bawah, DI Blodro, DI Piring-1, DI Sono, DI Trate, DI Kedungrejo, dan DI Gandongkerik.
(4) Arahan pengembangan Sub-DAS Kali Madiun yang merupakan bagian wilayah Sungai Bengawan Solo di wilayah Kabupaten Madiun, termasuk waduk, situ, dan embung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dengan :
a. menambah penampungan air pada musim hujan untuk dimanfaatkan pada musim kemarau/ kering, dengan menambah waduk-waduk atau embung dengan memanfaatkan cekungan-cekungan yang ada, terutama di kecamatan Kare, Gemarang, Wungu, Dagangan, dan Dolopo;
b. konservasi daerah tangkapan air untuk memperoleh resapan air ke dalam tanah sebanyak-banyaknya, dengan tujuan untuk mempengaruhi siklus hidrologi air tanah dengan membuat dam penahan di kecamatan Kare, Gemarang, Wungu, Dagangan, dan Dolopo;
c. optimalisasi fungsi waduk Notopuro, Dawuhan, Kedungbrubus dan Bening.
(5) Arahan pengembangan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
a. melakukan interkoneksi antar jaringan irigasi yang merupakan wewenang tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten, sehingga dapat memanfaatkan sumber air pada jaringan tertentu yang berlebih;
b. melindungi daerah aliran air, baik itu saluran irigasi dan daerah aliran sungai di seluruh kecamatan;
c. mencegah pendangkalan melalui normalisasi jaringan irigasi di seluruh kecamatan;
d. pembangunan dan perbaikan jaringan irigasi pembangunan dan perbaikan pintu-pintu air di seluruh kecamatan; dan
e. meningkatkan manajemen Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA)/ Gabungan HIPPA pada semua DI dalam pengelolaan sarana dan prasarana pengairan.
(6) Arahan pengembangan jaringan air baku untuk air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi :
a. meningkatkan dan mengembangkan sistem instalasi pengolahan air bersih (IPA) di seluruh kecamatan yang mempunyai potensi air baku untuk sumber air;
b. memanfaatkan air Kali Madiun, Kali Asin, Kali Jerohan, Kali Brangkal, Kali Catur, Kali Bunting, Kali Glonggong, Sungai Klepek, Kali Sareng, Kali Batil, Sungai Gondang, Sungai Semawur, Kali Sono, Kali Piring, Kali Bribis, Kali Blodro, Kali Kentar, Kali Kembang, Kali Abu, Kali Gondang, Kali Mundu, Kali Sukoliman, Kali Uluh, Kali Sarangan, Kali Jumok, Kali Padas, Kali Lengkowo, Sungai Kedungbrubus, Sungai Ngasinan, Sungai Notopuro, Sungai Gede, Sungai Tangkil, Sungai Bruwok, Sungai Nampu, Sungai Sukorejo, Kali Palem, Sungai Sumber Agung, Kali Gendo, Kali Ulomati, Kali Lemahbang, dan Sungai Saradan/ Blangambi untuk keperluan irigasi, perikanan, dan air baku bagi penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan.
c. memanfaatkan sumber air dengan debit diatas 100 liter/detik meliputi sumber mata air Dilem di Desa Kare Kecamatan Kare, sumber mata air Sambong di Desa Batok Kecamatan Gemarang, sumber mata air Sekebo di Desa Randualas Kecamatan Kare, sumber mata air Jirak di Desa Tawangrejo Kecamatan Gemarang, dan sumber mata air Gebangarum di Desa Plumpungrejo Kecamatan Wonoasri, dan sumber mata air dengan debit dibawah 100 liter/detik yang tersebar di wilayah Kabupaten Madiun.
d. memanfaatkan air tanah dangkal di kawasan permukiman yang tersebar di seluruh kecamatan dapat dimanfaatkan terutama untuk pemenuhan kebutuhan air bersih domestik pada skala penggunaan individu (unit rumah tangga) yang relatif kecil.
e. memanfaatkan potensi air tanah dalam di seluruh kecamatan dengan perijinan dan pengawasan oleh instansi yang berwenang.
(7) Arahan pengembangan jaringan air bersih ke kelompok pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, meliputi :
a. pemanfaatan sumber air yang telah tersedia di seluruh kecamatan.
b. untuk kawasan perbukitan/ pegunungan memanfaatkan sistem gravitasi meliputi kecamatan Kare, Gemarang, dan sebagian kecamatan Wungu, Dagangan, Dolopo. Sedangkan untuk kawasan yang relatif datar menggunakan kombinasi sistem pompa dan gravitasi meliputi kecamatan Madiun, Sawahan, Balerejo, Wonoasri, Pilangkenceng, Saradan, Mejayan, Jiwan, Geger, Kebonsari dan sebagian kecamatan Wungu, Dagangan, Dolopo.
(8) Arahan pengembangan sistem pengendali banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, meliputi :
a. membentuk gugus tugas penanganan dan pengendalian banjir;
b. mengendalikan banjir dengan pembangunan infrastruktur pengendali banjir (membuat tanggul baru atau mempertinggi tanggul yang sudah ada, normalisasi sungai, membuat bangunan-bangunan pelindung tebing pada tempat yang rawan longsor, pemasangan pompa banjir pada kawasan terindikasi rawan banjir) di kecamatan Balerejo, Wungu, dan Madiun;
c. melakukan konservasi tanah dan air berupa terasiring, bangunan terjun, dam penahan (check dam), dam pengendali sedimen, penghijauan dan reboisasi serta pembuatan sumur resapan di kecamatan Kare, Gemarang, Wungu, Dagangan, dan Dolopo; dan
d. menata ruang dan rekayasa di kecamatan Kare, Gemarang, Wungu, Dagangan, dan Dolopo sehingga pembudidayaan/ pendayagunaan lahan tidak merusak kondisi hidrologi DAS dan mengantisipasi terjadinya bencana alam (banjir dan tanah longsor).

 

Pasal 57


(1) Arahan pengembangan sistem prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 huruf d, meliputi :
a. sistem persampahan;
b. sistem sanitasi lingkungan;
c. sistem jaringan air minum; dan
d. sistem jaringan drainase.
(2) Arahan pengembangan sistem persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
a. pemilihan lokasi baru untuk tempat pembuangan akhir harus sesuai dengan persyaratan teknis dan daya dukung lingkungan dengan lokasi di kecamatan Geger;
b. pengurangan masukan sampah ke TPA Kaliabu kecamatan Mejayan dengan konsep mengurangi – menggunakan kembali – mengolah kembali (reduce-reuse-recycle) di sekitar wilayah sumber sampah;
c. rehabilitasi dan pengadaan sarana dan prasarana persampahan, bergerak dan tidak bergerak di seluruh kecamatan; dan
d. mengembangkan kemitraan dengan swasta dan kerjasama dengan kabupaten/kota sekitarnya yang berkaitan dalam pemrosesan sampah dan penyediaan TPA Terpadu, terutama kawasan penyangga yang meliputi kecamatan Madiun, Jiwan, Geger, dan Wungu.
(3) Arahan pengembangan sistem sanitasi lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
a. penerapan sistem pembuangan on site sanitation, dimana pengelolaan limbah dilakukan oleh masing-masing rumah tangga/kegiatan serta menerapkan sistem komunal pada wilayah-wilayah padat penduduk di seluruh kecamatan;
b. mewajibkan setiap rumah sakit/puskesmas di seluruh kecamatan untuk mempunyai fasilitas dan peralatan pengolahan limbah medis dan melakukan pengelolaan secara baik dengan melakukan pemisahan antara limbah berbahaya dan limbah tidak berbahaya;
c. mewajibkan setiap industri besar maupun sedang yang berada di kecamatan Geger, Dolopo, Wungu, Wonoasri, Pilangkenceng, Balerejo, dan Mejayan serta industri kecil yang berada di seluruh kecamatan untuk mempunyai fasilitas pengolahan limbah setempat maupun komunal; dan
d. mengembangkan kemitraan dengan swasta dalam pengembangan instalasi pengolahan limbah tinja (IPLT) di TPA Kaliabu.
(4) Arahan pengembangan sistem jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
a. kawasan permukiman eksisting maupun wilayah pengembangan permukiman dan pusat-pusat pertumbuhan di seluruh kecamatan diupayakan memiliki sistem jaringan air minum;
b. untuk masyarakat menengah kebawah, khususnya yang ada di kawasan padat perkotaan diupayakan dengan membuat kran umum atau sumur umum (hidran umum); dan
c. pengembangan sistem pelayanan air minum sederhana yang dikelola sendiri oleh masyarakat pedesaan yang belum terjangkau pelayanan PDAM melalui kegiatan HIPPAM di seluruh kecamatan.
(5) Arahan pengembangan sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi :
a. menata kawasan permukiman di seluruh kecamatan sebagai daerah resapan dengan pengaturan Koefisien Dasar Bangunan (KDB);
b. penanganan pada saluran primer melalui program kali bersih, normalisasi dan perawatan lainnya. Sedangkan penanganan pada saluran sekunder dan saluran tersier dengan berbagai dimensi mengikuti sistem jaringan jalan yang ada. Kegiatan diarahkan pada perkotaan di seluruh kecamatan; dan
c. pembangunan sistem drainase yang terpadu dengan pembangunan prasarana perkotaan lainnya, yang mendukung rencana pengembangan wilayah sehingga sistem drainase dapat berfungsi secara optimal.


Pasal 58


(1) Sistem prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 huruf e meliputi pengembangan prasarana pendidikan, kesehatan, peribadatan, perdagangan, pemerintahan, taman dan olah raga, seni dan budaya, dan prasana pemakaman.
(2) Arahan pengembangan sistem prasarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi
a. pengembangan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana yang ada di seluruh kecamatan; dan
b. pembangunan prasarana baru di seluruh kecamatan yang disesuaikan dengan kebutuhan.

BAB VI
RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN MADIUN

Pasal 59

Pola Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf c, menggambarkan rencana sebaran kawasan lindung dan kawasan budidaya. Bagian Kesatu Pola Ruang Kawasan Lindung Pasal 60 Pola ruang kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam pasal 59, meliputi :
a. kawasan hutan lindung;
b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
c. kawasan perlindungan setempat;
d. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
e. kawasan rawan bencana alam; dan
f. kawasan lindung geologi.


Pasal 61

Kawasan hutan lindung di Kabupaten Madiun sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 huruf a, seluas kurang lebih 5.314 ha, tersebar di kecamatan Kare, Gemarang, Dagangan, dan Saradan.


Pasal 62

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 huruf b, sebagai kawasan resapan air di Kabupaten Madiun meliputi :
a. kawasan hutan lindung, hutan rakyat dan perkebunan tanaman keras seluas kurang lebih 70.887 ha, yang tersebar di kecamatan Kare, Gemarang, Dagangan, Dolopo, Wungu, Pilangkenceng, Saradan, Mejayan, Wonoasri, dan Madiun; dan
b. pembuatan sumur resapan di kawasan permukiman yang tersebar di seluruh kecamatan.


Pasal 63


(1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 huruf c, meliputi :
a. kawasan sempadan sungai;
b. kawasan sekitar waduk; dan
c. kawasan sekitar mata air.
(2) Kawasan perlindungan setempat sempadan sungai seluas kurang lebih 2.573 ha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi Kali Madiun, Kali Asin, Kali Jerohan, Kali Brangkal, Kali Catur, Kali Bunting, Kali Glonggong, Sungai Klepek, Kali Sareng, Kali Batil, Sungai Gondang, Sungai Semawur, Kali Sono, Kali Piring, Kali Bribis, Kali Blodro, Kali Kentar, Kali Kembang, Kali Abu, Kali Gondang, Kali Mundu, Kali Sukoliman, Kali Uluh, Kali Sarangan, Kali Jumok, Kali Padas, Kali Lengkowo, Sungai Kedungbrubus, Sungai Ngasinan, Sungai Notopuro, Sungai Gede, Sungai Tangkil, Sungai Bruwok, Sungai Nampu, Sungai Sukorejo, Kali Palem, Sungai Sumber Agung, Kali Gendo, Kali Ulomati, Kali Lemahbang, dan Sungai Saradan/ Blangambi.
(3) Kawasan perlindungan setempat sekitar waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi Waduk Widas, Saradan, Notopuro, Dawuhan, Kedungbrubus dan rencana Waduk Kresek.
(4) Kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi sumber mata air Dilem di Desa Kare Kecamatan Kare, sumber mata air Sambong di Desa Batok Kecamatan Gemarang, sumber mata air Sekebo di Desa Randualas Kecamatan Kare, sumber mata air Jirak di Desa Tawangrejo Kecamatan Gemarang, dan sumber mata air Gebangarum di Desa Plumpungrejo Kecamatan Wonoasri, serta sumber mata air dengan debit dibawah 100 liter/detik yang tersebar di wilayah Kabupaten Madiun.


Pasal 64


(1) Kawasan suaka alam, pelestarian lingkungan hidup dan cagar budaya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 huruf d, meliputi :
a. lingkungan non bangunan; b. lingkungan bangunan non gedung; dan c. lingkungan bangunan gedung dan halamannya.
(2) Lingkungan non bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
a. monumen Kresek/ Madiun Affair 1948 di desa Kresek kecamatan Wungu seluas kurang lebih 2 ha; dan
b. peninggalan situs Nglambangan di desa Nglambangan kecamatan Wungu seluas kurang lebih 3.000 m2.
(3) Lingkungan bangunan non gedung sebagimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
a. makam Kuncen di desa Kuncen kecamatan Mejayan seluas kurang lebih 2.000 m2;
b. situs Sewulan di desa Sewulan kecamatan Dagangan seluas kurang lebih 5.000 m2;
c. makam Mbah Moch bin Oemar dan Masjid Al Muttaqin di desa Banjarsari Wetan kecamatan Dagangan seluas kurang lebih 2.500 m2;
d. makam Patih Kutho Miring di dusun Gentong desa Putat kecamatan Geger dan makam Ki Ageng Rendeng di desa Kincang Wetan kecamatan Jiwan seluas kurang lebih 2.500 m2; dan
e. komplek Madiun Lama di dusun Ngrawan desa Dolopo kecamatan Dolopo seluas kurang lebih 2 ha.
(4) Lingkungan bangunan gedung dan halamannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
a. pabrik gula Pagotan di desa Pagotan kecamatan Geger seluas kurang lebih 10 ha; dan
b. pabrik gula Kanigoro di desa Sidorejo kecamatan Wungu seluas kurang lebih 15 ha.


Pasal 65


(1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 huruf e, meliputi :
a. kawasan rawan banjir; dan
b. kawasan rawan kebakaran.
(2) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi kecamatan Balerejo, Wungu, dan Madiun, seluas kurang lebih 13.345 ha.
(3) Kawasan rawan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi kawasan hutan jati yang berada di kecamatan Pilangkeceng, Saradan, Gemarang, Mejayan, Wonoasri, Wungu, Dagangan, Dolopo dan Kare.


Pasal 66


(1) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 huruf f, meliputi :
a. kawasan rawan gerakan tanah dan longsor;
b. kawasan rawan bencana alam letusan gunung berapi;
c. kawasan rawan bencana alam gempa; dan
d. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.
(2) Kawasan rawan gerakan tanah dan longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
a. zona kerentanan gerakan tanah sangat rendah, meliputi seluruh kecamatan kecuali kecamatan Kare dan Dagangan, dengan luas penyebaran kurang lebih 35.853 ha;
b. zona kerentanan gerakan tanah rendah, meliputi seluruh kecamatan kecuali kecamatan Jiwan, Sawahan, Kebonsari dan Balerejo, dengan luas penyebaran kurang lebih 47.314 ha;
c. zona kerentanan gerakan tanah menengah, meliputi kecamatan Dolopo, Dagangan, Wungu, Kare, Gemarang, Mejayan, Wonoasri dan Madiun dengan luas penyebaran kurang lebih 15.642 ha; dan
d. zona kerentanan gerakan tanah tinggi, meliputi kecamatan Dagangan dan Kare dengan luas penyebaran kurang lebih 2.275 ha.
(3) Kawasan rawan letusan gunung berapi gunung Wilis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi kecamatan Kare dan Gemarang dengan luas penyebaran kurang lebih 29.282 ha.
(4) Kawasan rawan bencana alam gempa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi Kecamatan Saradan, Pilangkenceng, Wonoasri, Mejayan, Balerejo, Madiun, Sawahan, Jiwan, Wungu, Geger, Kebonsari, Dagangan, Dolopo, Kare dan Gemarang.
(5) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
a. daerah air tanah langka meliputi kecamatan Kare, Gemarang dan Dagangan dengan luas penyebaran kurang lebih 36.518 ha;
b. daerah yang memiliki akuifer produktifitas kecil (air tanah terbatas) meliputi kecamatan Saradan dan Pilangkenceng dengan luas penyebaran kurang lebih 23.426 ha; dan
c. daerah-daerah yang memiliki jenis tanah berkapur seperti kecamatan Wungu dan Geger dengan luas penyebaran kurang lebih 8.215 ha.
Bagian Kedua Pola Ruang Kawasan Budidaya Pasal 67 Pola ruang kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 59, meliputi :
a. kawasan peruntukan hutan produksi;
b. kawasan peruntukan hutan rakyat;
c. kawasan peruntukan pertanian;
d. kawasan peruntukan perkebunan;
e. kawasan peruntukan perikanan;
f. kawasan peruntukan pertambangan;
g. kawasan peruntukan industri;
h. kawasan peruntukan pariwisata;
i. kawasan peruntukan permukiman; dan
j. kawasan peruntukan lainnya.


Pasal 68


(1) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 huruf a, merupakan kawasan peruntukan hutan produksi tetap.
(2) Kawasan peruntukan hutan produksi terbagi berdasarkan Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH), meliputi KPH Madiun, KPH Saradan, KPH Lawu Ds, dan KPH Nganjuk yang tersebar di Kecamatan Dolopo, Dagangan, Wungu, Kare, Gemarang, Saradan, Pilangkenceng, Mejayan, Wonoasri dan Madiun.
(3) Luas keseluruhan kawasan peruntukan hutan produksi tetap di Kabupaten Madiun kurang lebih 40.631 ha, meliputi kecamatan Dolopo, Dagangan, Wungu, Kare, Gemarang, Saradan, Pilangkenceng, Mejayan, Wonoasri, dan Kecamatan Madiun.


Pasal 69


(1) Kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 huruf b, tersebar di Kecamatan Dolopo, Dagangan, Wungu, Kare, Gemarang, Saradan, Pilangkenceng, Mejayan dan Wonoasri.
(2) Luas keseluruhan kawasan peruntukan hutan rakyat di Kabupaten Madiun kurang lebih 5.821 ha.


Pasal 70


(1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 huruf c meliputi pertanian lahan beririgasi, pertanian lahan tidak beririgasi, dan hortikultura.
(2) Kawasan pertanian lahan beririgasi seluas kurang lebih 31.594 ha meliputi sawah irigasi teknis, sawah irigasi setengah teknis, sawah irigasi sederhana, dan sawah irigasi desa (irigasi non PU) yang terdapat di seluruh kecamatan, serta sawah tadah hujan yang tersebar di Kecamatan Dolopo, Dagangan, Wungu, Kare, Gemarang, Saradan, Pilangkenceng, Mejayan, Wonoasri, Balerejo dan Madiun.
(3) Kawasan pertanian tidak beririgasi berupa tegal/kebun/ladang tersebar di seluruh kecamatan, dengan luas keseluruhan kurang lebih 2.643 ha.
(4) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yang ditetapkan sebagai kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan seluas kurang lebih 21.587,4 ha.
(5) Kawasan hortikultura merupakan kawasan komoditi buah-buahan dan sayuran. Kawasan hortikultura tersebar di seluruh kecamatan. Luas keseluruhan kawasan hortikultura kurang lebih 2.321 ha.


Pasal 71


(1) Pemanfaatan kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 huruf d, diarahkan untuk meningkatkan peran, efisiensi, produktivitas dan keberlajutan, dengan mengembangkan kawasan pengembangan utama komoditi perkebunan yang sekaligus berfungsi sebagai kawasan resapan air.
(2) Kawasan peruntukan perkebunan tersebar di seluruh kecamatan, dengan luas keseluruhan kurang lebih 18.912 ha, meliputi Kecamatan Gemarang dengan komoditi utama jambu mente; Kecamatan Kare dengan komoditi utama kopi, cengkeh, jambu mente, coklat; Kecamatan Dagangan dengan komoditi utama coklat, porang, cengkeh; Kecamatan Dolopo dengan komoditi panili dan Kecamatan Saradan dengan komoditi utama porang.


Pasal 72


(1) Pemanfaatan kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 huruf e, meliputi kawasan peruntukan budidaya perikanan darat yang dikembangkan di kolam, sungai dan waduk.
(2) Kawasan peruntukan budidaya perikanan kolam dan sungai diarahkan di kecamatan Dolopo, Kebonsari, dan Balerejo.
(3) Kawasan peruntukan budidaya perikanan waduk diarahkan di kecamatan Wungu, Wonoasri, Pilangkenceng, dan Saradan.


Pasal 73


(1) Pemanfaatan kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 huruf f, meliputi :
a. kawasan peruntukkan pertambangan mineral logam;
b. kawasan peruntukkan pertambangan mineral bukan logam;
c. kawasan peruntukkan pertambangan batuan;
d. kawasan peruntukkan pertambangan panas bumi; dan
e. kawasan peruntukkan pertambangan minyak dan gas bumi.
(2) Kawasan peruntukkan pertambangan mineral logam berupa emas terdapat di kecamatan Kare dan Dagangan.
(3) Kawasan peruntukkan pertambangan mineral bukan logam terdapat di wilayah Kabupaten Madiun.
(4) Kawasan peruntukkan pertambangan batuan berupa tanah urug dan sirtu terdapat di seluruh kecamatan.
(5) Kawasan peruntukan pertambangan panas bumi di Wilayah Kerja Telaga Ngebel meliputi desa Sareng kecamatan Geger, desa Segulung kecamatan Dagangan, dan desa Batok kecamatan Gemarang
(6) Kawasan peruntukkan pertambangan minyak dan gas bumi terdapat di Alas Jati Block (PsC) Kecamatan Saradan.


Pasal 74


(1) Pemanfaatan kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 huruf g, meliputi :
a. kawasan peruntukan industri besar;
b. kawasan peruntukan industri sedang; dan
c. kawasan peruntukan industri kecil.
(2) Kawasan peruntukan industri besar dan sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, yang saat ini ada di sepanjang jalan arteri primer yang menghubungkan Madiun – Surabaya maupun Madiun – Ponorogo, tepatnya di kecamatan Geger, Dolopo, Wungu, Wonoasri dan Balerejo dibatasi perkembangannya.
(3) Kawasan peruntukan industri besar dan sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b diarahkan di kecamatan Pilangkenceng, Saradan, dan Mejayan.
(4) Kawasan peruntukan industri kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diarahkan di seluruh kecamatan.
Pasal 75
(1) Pemanfaatan kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 huruf h meliputi :
a. kawasan peruntukan pariwisata budaya;
b. kawasan peruntukan pariwisata alam;
c. kawasan peruntukan pariwisata buatan; dan
d. wilayah pengembangan pariwisata (WPP) yang dapat memenuhi kebutuhan wisatawan.
(2) Pemanfaatan kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
a. wilayah utara menjadikan obyek wisata waduk Widas sebagai ikon wisata di Kabupaten Madiun bagian/ wilayah utara dengan menghubungkan (satu paket) dengan obyek wisata yang ada di kecamatan Mejayan yakni wisata industri brem, wisata belanja dan wisata kuliner, serta obyek wisata suvenir gembol jati yang ada di jalan raya Saradan dan obyek wisata waduk Kedungbrubus, Notopuro, Saradan dan Dawuhan serta makam Kuncen;
b. wilayah selatan menjadikan obyek wisata taman rekreasi Umbul sebagai ikon wisata di Kabupaten Madiun wilayah selatan yang menghubungkan (satu paket) dengan obyek wisata yang ada di kecamatan Geger yakni makam Patih Kutho Miring (dusun Gentong desa Putat), wisata industri pabrik gula Pagotan, di kecamatan Wungu yakni pabrik gula Kanigoro, di kecamatan Dagangan yakni situs Sewulan, makam mBah Moch bin Oemar dan Masjid Al Muttaqin, di kecamatan Dolopo yakni komplek Madiun Lama (dusun Ngrawan desa Dolopo), dan di kecamatan Jiwan yakni makam Ki Ageng Rendeng (desa Kincang Wetan) serta wisata agro dan hutan lainnya; dan
c. wilayah timur menjadikan obyek wisata monumen Kresek/Madiun Affair 1948 sebagai ikon wisata di Kabupaten Madiun bagian/ wilayah timur dengan menghubungkan obyek wisata yang ada di pegunungan Wilis seperti air terjun Kedung Malem, perkebunan kopi Kandangan, wisata hutan Grape, waduk Kresek maupun wisata agro dan hutan lainnya.


Pasal 76


(1) Pola pemanfaatan kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 huruf i, meliputi kawasan permukiman perdesaan dan kawasan permukiman perkotaan.
(2) Permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. permukiman perdesaan pada PPL yang berlokasi di pegunungan tersebar di kecamatan Kare, sebagian kecamatan Gemarang, Dagangan, Dolopo, Geger, Wungu, Pilangkenceng, Saradan dan Mejayan, dikembangkan dengan berbasis perkebunan dan agrowisata disertai pengolahan hasil; dan
b. permukiman perdesaan pada PPL yang berlokasi di dataran rendah tersebar di kecamatan Jiwan, Madiun, Sawahan, Balerejo, Mejayan, Wonoasri, Kebonsari, sebagian kecamatan Gemarang, Dagangan, Dolopo, Geger, Wungu, Pilangkenceng dan Saradan, dikembangkan dengan berbasis pertanian tanaman pangan dan perikanan darat disertai pengolahan hasil.
(3) Permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. permukiman perkotaan pada PKL yaitu di perkotaan Mejayan;
b. permukiman perkotaan pada PKLp yaitu di perkotaan Jiwan, Dolopo dan Wungu; dan
c. permukiman perkotaan pada PPK yaitu pada pusat-pusat ibukota kecamatan.
(4) Permukiman kawasan khusus meliputi tempat peristirahatan pada kawasan pariwisata, kawasan permukiman baru sebagai akibat perkembangan infrastruktur, kegiatan sentra ekonomi, sekitar kawasan industri, dilakukan dengan tetap memegang kaidah lingkungan hidup dan kesesuaian dengan rencana tata ruang.
(5) Rencana pengembangan permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan seluas kurang lebih 13.861 ha yang tersebar di seluruh kecamatan.


Pasal 77


(1) Pemanfaatan kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf j, difokuskan pada pemanfaatan kawasan peternakan, meliputi peternakan skala besar dan peternakan skala kecil.
(2) Kawasan peruntukan peternakan skala besar diarahkan di kecamatan Wungu dengan luas kurang lebih 16 ha dan kecamatan Mejayan dengan luas kurang lebih 16 ha.
(3) Pengembangan peternakan dalam bentuk kawasan pengembangan utama sektor peternakan skala kecil (sentra peternakan) diarahkan di seluruh kecamatan yang dikelola di setiap rumah tangga yang ada.


Pasal 78


(1) Pengembangan ruang terbuka hijau berupa ruang terbuka hijau perkotaan dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan.
(2) Rencana pengembangan ruang terbuka hijau perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebar di 15 (lima belas) perkotaan (ibukota kecamatan) kurang lebih seluas 1.381 ha.

BAB VII
PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS WILAYAH KABUPATEN MADIUN

Pasal 79

Penetapan kawasan strategis kabupaten dilakukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf d, meliputi :
a. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi;
b. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial budaya
c. kawasan yang memiliki nilai strategis pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi;
d. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; dan
e. kawasan yang memiliki nilai strategis lainnya.


Pasal 80


(1) Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 huruf a, meliputi :
a. kecamatan Mejayan sebagai ibukota kabupaten;
b. kawasan agropolitan meliputi kecamatan Geger, Dagangan, Kebonsari, dan Dolopo;
c. kawasan ekowisata meliputi Kecamatan Kare, Gemarang, Saradan, dan Wungu;
d. kawasan agroforestry meliputi Kecamatan Saradan, Kare, Wungu, Madiun, Pilangkenceng, Gemarang, dan Wonoasri;
e. kawasan agrowisata meliputi Kecamatan Kare, Wungu, Dagangan, dan Dolopo.
f. kawasan industri dan pergudangan meliputi kecamatan Pilangkenceng, Saradan, Mejayan, Balerejo, Madiun, Wungu, Geger, dan Dolopo;
g. desa Muneng yang merupakan kawasan perbatasan dengan Kabupaten Ngawi, merupakan kawasan strategis karena pada kawasan tersebut berkembang kegiatan perdagangan dan jasa termasuk pasar beras yang dapat menampung produksi beras dari Kabupaten Madiun dan Ngawi;
h. kecamatan Madiun, Wungu, Geger dan Jiwan yang berbatasan dengan Kota Madiun merupakan kawasan penyangga yang potensial untuk pengembangan kegiatan perdagangan, jasa maupun fasilitas umum;
i. desa Sidorejo, Pilangrejo, Mojopurno, Mojorayung, Bantengan, Tempursari, Nglanduk dan kelurahan Munggut (kecamatan Wungu), desa Dempelan, Sendangrejo, Banjarsari, dan kelurahan Nglames (kecamatan Madiun), desa Sidomulyo (kecamatan Sawahan), desa Sambirejo, Metesih, dan Wayut (kecamatan Jiwan) merupakan kawasan pengembangan permukiman; dan
j. perkotaan (ibukota kecamatan) Pilangkenceng yang berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro merupakan kawasan strategis mengingat pada kawasan tersebut berkembang kegiatan perdagangan dan jasa yang sekaligus melayani penduduk kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro.
(2) Untuk mengantisipasi perkembangan kecamatan Mejayan sebagai ibukota kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, status kecamatan Mejayan ditingkatkan menjadi perkotaan Mejayan meliputi :
a. Kecamatan Mejayan meliputi 14 desa;
b. Kecamatan Wonoasri meliputi 3 desa;
c. Kecamayan Pilangkenceng meliputi 3 desa;
d. Kecamatan Saradan meliputi 3 desa; dan
e. Kecamatan Balerejo meliputi 2 desa.


Pasal 81 

 

Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut sosial dan budaya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 huruf b meliputi :

a. situs Nglambangan yang merupakan situs peninggalan kerajaan Mojopahit, berlokasi di desa Nglambangan kecamatan Wungu;
b. makam Kuncen yang berada di desa Kuncen kecamatan Mejayan. Di tempat ini cikal bakal Madiun dan sekitarnya; dan
c. situs Sewulan berupa kompleks masjid dan makam yang merupakan salah satu cagar budaya peninggalan kerajaan Mataram di Madiun, terdapat di desa Sewulan kecamatan Dagangan.


Pasal 82


(1) Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut pendayagunaan sumber daya alam dan/ atau teknologi tinggi, sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 huruf c, ditetapkan dengan kriteria memiliki sumber daya alam strategis;
(2) Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut pendayagunaan sumber daya alam dan/ atau teknologi tinggi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. kawasan peruntukan pertambangan mineral berupa pertambangan batuan diarahkan di seluruh kecamatan; dan
b. kawasan pertambangan panas bumi di desa Sareng kecamatan Geger, desa Segulung kecamatan Dagangan, dan desa Batok kecamatan Gemarang.
Pasal 83 Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 huruf d meliputi :
a. kawasan lindung yang dipandang sebagai kawasan strategis di Kabupaten Madiun berada di kecamatan Kare, Gemarang, Dagangan dan Saradan, dengan luas kurang lebih 5.314 ha;
b. kawasan hutan produksi dengan jenis tanaman jati merupakan salah satu kawasan strategis bagi Kabupaten Madiun, mengingat luas kawasan hutan mencapai kurang lebih 34% dari luas wilayah Kabupaten Madiun yang sekaligus berfungsi untuk resapan air di Kabupaten Madiun; dan
c. kawasan hutan rakyat yang ada di Kabupaten Madiun mencapai kurang lebih 5,76% dari luas Kabupaten Madiun.
Pasal 84
(1) Kawasan yang memiliki nilai strategis lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 huruf e, ditetapkan dengan kriteria mempunyai nilai strategis terhadap kepentingan spasial di wilayah Kabupaten Madiun.
(2) Kawasan yang memiliki nilai strategis lainnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. kawasan di sekitar simpang susun di Desa Kuwu, akses jalan bebas hambatan di Desa Purworejo, serta simpang susun dan akses jalan bebas hambatan di Desa Bagi; serta
b. pengembangan jalan tembus potensial yang menghubungkan Kabupaten Madiun dengan Kabupaten Bojonegoro maupun jalan tembus NGADIPONO (Kabupaten Nganjuk – Kabupaten Madiun – Kabupaten Ponorogo).
(3) Kawasan strategis lainnya terhadap kepentingan pertahanan dan keamanan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. kawasan peruntukkan bagi kepentingan pemeliharaan keamanan dan pertahanan negara berdasarkan geostrategi nasional;
b. kawasan peruntukkan bagi basis militer, daerah latihan militer, daerah uji coba sistem persenjataan dan/ atau kawasan industri sistem persenjataan.
c. kawasan peruntukkan meliputi kawasan Gudang Pusat Peralatan TNI AD di kecamatan Saradan dan sebagian kawasan Lanud TNI AU Iswahyudi di kecamatan Jiwan.

BAB VIII
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Pasal 85


(1) Pemanfaatan ruang wilayah kabupaten berpedoman pada rencana struktur dan pola ruang.
(2) Pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta sumber pendanaannya.
(3) Perkiraan pendanaan program pemanfaatan ruang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Pasal 86


(1) Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 85 ayat (2) disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan dan program lima tahun pertama.
(2) Pendanaan program pemanfaatan ruang bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD Pemerintahan Kabupaten, investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan.
(3) Kerjasama pendanaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 87


(1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang.
(2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas :
a. ketentuan umum peraturan zonasi;
b. ketentuan umum perizinan;
c. ketentuan umum pemberian insentif dan disinsentif; dan
d. ketentuan sanksi.


Bagian Kedua

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Pasal 88


(1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 87 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman dalam menyusun peraturan zonasi.
(2) Ketentuan umum peraturan zonasi meliputi indikasi arahan peraturan zonasi struktur ruang, pola ruang, karakteristik wilayah, arahan umum desain kawasan perkotaan dan peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.
(3) Ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
a. sistem pusat pelayanan; dan
b. sistem jaringan prasarana wilayah.
(4) Ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
a. kawasan lindung; dan
b. kawasan budidaya.
Bagian Ketiga Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Struktur Ruang Pasal 89 Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem pusat pelayanan dan sistem jaringan prasarana wilayah disusun dengan memperhatikan :
a. pemanfaatan ruang untuk mendukung berfungsinya sistem pusat pelayanan dan sistem jaringan prasarana wilayah;
b. ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya sistem pusat pelayanan dan sistem jaringan prasarana wilayah; dan
c. pembatasan intensitas pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi sistem pusat pelayanan dan sistem jaringan prasarana wilayah.



Paragraf 1

Sistem Pusat Pelayanan


Pasal 90

Ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang untuk sistem pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 88 ayat (3) huruf a meliputi :
a. peraturan zonasi untuk PKL dan PKLp, disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi berskala kabupaten yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya.
b. peraturan zonasi untuk PPK, disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi berskala kecamatan atau beberapa desa yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya.


Paragraf 2

Sistem Jaringan Prasarana Wilayah

Pasal 91


(1) Ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang untuk sistem jaringan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 88 ayat (3) huruf b meliputi :
a. sistem prasarana utama; dan
b. sistem prasarana lainnya.
(2) Sistem prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa sistem jaringan transportasi, meliputi :
a. jaringan jalan; dan
b. jaringan jalur kereta api.
(3) Sistem prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
a. sistem jaringan energi;
b. sistem jaringan telekomunikasi;
c. sistem jaringan sumber daya air;
d. sistem prasarana pengelolaan lingkungan; dan
e. sistem prasarana pendukung.


Pasal 92

Peraturan zonasi untuk jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 91 ayat (2) huruf a, disusun dengan memperhatikan :
a. pemanfaatan ruang disepanjang sisi jalan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi;
b. ketentuan pelarangan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan dan pelarangan parkir di badan jalan arteri primer; dan
c. kawasan budidaya dapat dikembangkan sepanjang memperhatikan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, ruang pengawasan jalan maupun garis sempadan yang telah ditetapkan pemerintah setempat.


Pasal 93

Peraturan zonasi untuk jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud dalam pasal 91 ayat (2) huruf b, disusun dengan memperhatikan :
a. pemanfaatan ruang disepanjang sisi jaringan jalur kereta api dilakukan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi;
b. ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian;
c. pembatasan pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api;
d. pembatasan jumlah pelintasan sebidang antara jaringan kereta api dan jalan; dan
e. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api dengan memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan jaringan jalur kereta api.


Pasal 94

Peraturan zonasi untuk sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam pasal 91 ayat (3) huruf a, disusun dengan memperhatikan :
a. peraturan zonasi untuk pembangkit listrik disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit listrik dan harus memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain;
b. peraturan zonasi untuk jaringan pipa gas bumi disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang di sekitar jaringan pipa gas bumi dan harus memperhatikan dan memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan kawasan disekitarnya; dan
c. peraturan zonasi untuk jaringan transmisi tenaga listrik disusun dengan memperhatikan ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Pasal 95

Peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 91 ayat (3) huruf b, disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang untuk penempatan jaringan kabel, menara, maupun bangunan gedung harus memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas kawasan di sekitarnya maupun keamanan penerbangan sipil/militer. Pasal 96 Peraturan zonasi untuk jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam pasal 91 ayat (3) huruf c, disusun dengan memperhatikan :
a. peraturan zonasi untuk sistem jaringan sumber daya air dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan; dan
b. pemanfaatan ruang di sekitar wilayah sungai harus selaras dengan pemanfaatan ruang pada wilayah sekitarnya.


Pasal 97

Peraturan zonasi untuk sistem prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 91 ayat (3) huruf d, disusun dengan memperhatikan :
a. kegiatan yang dapat dikembangkan adalah kegiatan yang menunjang pengelolaan lingkungan bagi kawasan perkotaan dan perdesaan; dan
b. pelarangan bagi kegiatan lain diluar kegiatan pengelolaan lingkungan bagi kawasan perkotaan dan perdesaan.


Pasal 98

Peraturan zonasi untuk sistem prasarana pendukung sebagaimana dimaksud dalam pasal 91 ayat (3) huruf e, disusun dengan memperhatikan :
a. kegiatan yang dapat dikembangkan adalah kegiatan yang menunjang pelayanan kepada masyarakat; dan
b. pelarangan bagi kegiatan lain diluar peruntukan kegiatan pelayanan masyarakat.
Bagian Keempat Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Pola Ruang Pasal 99 Ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang meliputi :
(1) Ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang untuk kawasan lindung, dan
(2) Ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang untuk kawasan budidaya.


Pasal 100

Ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang untuk kawasan lindung dan kawasan budidaya disusun dengan memperhatikan :
a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan pendidikan dan penelitian tanpa merubah bentang alam;
b. ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang yang membahayakan keselamatan umum;
c. pembatasan pemanfaatan ruang di sekitar kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan rawan bencana alam; dan
d. pembatasan pemanfaatan ruang yang menurunkan kualitas fungsi lingkungan.


Paragraf 1

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Lindung

Pasal 101

Peraturan zonasi untuk kawasan hutan lindung disusun dengan memperhatikan :
a. kegiatan yang dapat dikembangkan adalah pariwisata alam terbatas dengan syarat tidak boleh merubah bentang alam;
b. ketentuan pelarangan seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi; dan
c. kegiatan budidaya tersebut hanya diijinkan untuk penduduk asli dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan dan dibawah pengawasan ketat.


Pasal 102

Peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat disusun dengan memperhatikan :
a. kegiatan yang dapat dikembangkan adalah pariwisata dan jalur hijau dengan syarat tidak boleh berubah bentang alam, kegiatan pertanian dengan jenis tanaman tertentu;
b. bangunan yang diperbolehkan adalah papan reklame, rambu-rambu, pemasangan kabel listrik, telepon, air bersih, pemasangan prasarana air, tiang jembatan dengan persyaratan tidak boleh merubah bentang alam;
c. ketentuan kawasan perlindungan setempat pada sempadan sungai, meliputi :
1) perlindungan terhadap sungai besar di luar kawasan permukiman ditetapkan minimum 100 meter kiri-kanan sungai;
2) perlindungan terhadap anak-anak sungai di luar permukiman ditetapkan minimum 50 meter kiri-kanan sungai; dan
3) perlindungan terhadap sungai besar dan anak sungai yang melewati kawasan permukiman ditetapkan minimum 15 meter.
d. ketentuan kawasan perlindungan setempat pada sekitar waduk, meliputi :
1) perlindungan terhadap waduk ditetapkan minimum 50 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat;
2) pembuatan green belt baru dengan ketebalan 100 m; dan
3) penetapan kawasan penyangga di luar kawasan sempadan waduk dengan jarak 1.000 m.
e. ketentuan kawasan perlindungan setempat pada sekitar sumber mata air, meliputi :
1) perlindungan setempat difokuskan pada badan air dari mata air;
2) perlindungan setempat kawasan sekitar sumber mata air di luar kawasan permukiman ditetapkan minimal radius 200 m;
3) perlindungan setempat kawasan sekitar sumber mata air di kawasan permukiman ditetapkan minimal radius 100 m; dan
4) kawasan dengan radius 15 meter dari sumber mata air harus bebas dari bangunan kecuali bangunan penyaluran air.
f. penetapan kawasan perlindungan setempat mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.


Pasal 103

Peraturan zonasi untuk kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan disusun dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :
a. tidak diperbolehkan adanya alih fungsi kawasan dan hanya dimanfaatkan untuk kegiatan penelitian, pendidikan dan pariwisata;
b. dilarang melakukan kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan; dan
c. sarana dan prasarana yang dikembangkan pada kawasan situs-situs yang dijadikan objek wisata harus berada di luar situs.


Pasal 104


(1) Peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana alam mencakup :
a. kawasan rawan tanah longsor
b. kawasan rawan banjir; dan
c. kawasan rawan kebakaran.
(2) Peraturan zonasi untuk kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :
a. untuk kawasan lindung tidak layak dibangun dan mutlak harus dilindungi;
b. untuk kawasan budidaya, pembatasan jenis kegiatan yang diizinkan dengan persyaratan yang ketat, kegiatan pariwisata alam secara terbatas, kegiatan perkebunan tanaman keras dan jaringan drainase;
c. perlu dilakukan penyelidikan geoteknik, kestabilan lereng dan daya dukung tanah untuk kegiatan permukiman, penerapan sistem drainase lereng dan sistem perkuatan lereng yang tepat, rencana transportasi yang mengikuti kontur, tidak mengganggu kestabilan lereng; dan
d. penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk.
(3) Peraturan zonasi untuk kawasan rawan banjir disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :
a. penetapan batas dataran banjir;
b. diijinkan untuk kegiatan budidaya (pertanian, perkebunan, permukiman, transportasi, perikanan, perdagangan dan jasa, fasilitas umum) dengan tetap memperhatikan sistem drainase yang memadai, pembuatan sumur resapan, membuang sampah pada tempat yang telah disediakan, pembuatan tanggul pada sungai yang berpotensi rawan banjir, pemasangan pompa pada pertemuan anak-anak sungai dengan Kali Madiun;
c. pemanfaatan sempadan sungai sebagai kawasan hijau; dan
d. penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk.
(4) Peraturan zonasi untuk kawasan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disusun dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :
a. kegiatan yang diperbolehkan adalah kegiatan wisata seperti out bound dan perkemahan dengan tidak merubah bentang alam;
b. pelarangan pembakaran hutan dan pelarangan menyulut api secara sembarangan; dan
c. penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk.


Pasal 105


(1) Peraturan zonasi untuk kawasan lindung geologi mencakup :
a. kawasan rawan bencana alam letusan gunung berapi;
b. kawasan rawan bencana alam gempa; dan
c. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.
(2) Peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana alam letusan gunung berapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun dengan memperhatikan :
a. dapat dikembangkan menjadi kawasan budidaya dan berbagai infrastruktur namun tetap perlu memperhatikan karakteristik, jenis dan ancaman bencana; dan
b. penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk.
(3) Peraturan zonasi untuk kawasan rawan gempa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disusun dengan memperhatikan :
a. dapat dikembangkan menjadi kawasan budidaya dan berbagai infrastruktur namun tetap perlu memperhatikan karakteristik, jenis dan ancaman bencana serta memperhatikan ketentuan dan persyaratan konstruksi bangunan tahan gempa; dan
b. penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk.
(4) Peraturan zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disusun dengan memperhatikan:
a. dapat dikembangkan menjadi kawasan budidaya dan berbagai infrastruktur namun tetap perlu memperhatikan karakteristik, jenis dan ancaman bencana; dan
b. penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk.


Paragraf 2

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Budi Daya

Pasal 106

Peraturan zonasi untuk kawasan hutan produksi dan hutan rakyat disusun dengan memperhatikan :
a. pembatasan pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan;
b. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan;
c. kegiatan yang diperbolehkan adalah kegiatan wisata seperti outbound dan perkemahan dengan tidak merubah bentang alam maupun penanaman tanaman sela diantara pohon-pohon utama; dan
d. ketentuan alih fungsi hutan produksi dapat dilakukan untuk pembangunan bagi kepentingan umum dengan persetujuan dari pejabat yang berwenang.


Pasal 107

Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian disusun dengan memperhatikan :
a. pemanfaatan ruang untuk permukiman petani dengan kepadatan rendah; dan
b. ketentuan pelarangan alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan budidaya non pertanian kecuali untuk pembangunan kepentingan umum harus mengacu peraturan perundang-undangan.


Pasal 108

Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perkebunan disusun dengan memperhatikan bahwa kawasan budidaya lain dapat dikembangkan dengan memperhatikan persyaratan teknis yang ditetapkan pemerintah daerah. Pasal 109 Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertambangan disusun dengan memperhatikan :
a. pengaturan kawasan tambang dengan memperhatikan keseimbangan antara biaya dan manfaat serta keseimbangan antara resiko dan manfaat;
b. pengaturan bangunan lain di sekitar instalasi dan peralatan kegiatan pertambangan yang berpotensi menimbulkan bahaya dengan memperhatikan kepentingan daerah;
c. kegiatan permukiman, perdagangan dan jasa serta fasilitas umum dilarang berkembang di sekitar areal pertambangan;
d. kegiatan yang diperbolehkan adalah pertanian dan perkebunan; dan
e. setiap penambang diharuskan untuk melakukan reklamasi lahan bekas penambangan serta perlu adanya kajian analisis dampak lingkungan untuk penambangan dalam skala besar.


Pasal 110

Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri disusun dengan memperhatikan :
a. kegiatan permukiman, perdagangan dan jasa serta fasilitas umum diperbolehkan berkembang di sekitar kawasan industri dengan persyaratan tertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah; dan
b. permukiman, perdagangan dan jasa serta fasilitas umum yang dikembangkan adalah permukiman, perdagangan dan jasa serta fasilitas umum untuk memuhi kebutuhan para pekerja dan dibatasi pengembangannya.


Pasal 111

Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pariwisata disusun dengan memperhatikan :
a. pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
b. perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau;
c. pembatasan pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pariwisata; dan
d. pelarangan bagi pendirian bangunan selain yang tercantum pada huruf c.


Pasal 112

Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan permukiman disusun dengan memperhatikan :
a. kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan harus dapat menjadikan sebagai tempat hunian yang aman, nyaman, dan produktif, serta didukung oleh sarana dan prasarana permukiman;
b. setiap kawasan permukiman dilengkapi dengan sarana dan prasarana permukiman sesuai hierarki dan tingkat pelayanan masing-masing; dan
c. setiap pengembangan kawasan permukiman harus memegang kaidah lingkungan hidup dan bersesuaian dengan rencana tata ruang wilayah.


Pasal 113

Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan lainnya yang difokuskan pada kawasan peruntukan peternakan disusun dengan memperhatikan :
a. tidak boleh dikembangkan di lingkungan permukiman khususnya untuk pengembangan kawasan peternakan dalam skala besar dan dikembangkan pada kawasan khusus yang telah ditetapkan;
b. perlu adanya jalur hijau di sekeliling kawasan; dan
c. perlu adanya pengolahan limbah untuk peternakan skala besar.
Bagian Kelima Ketentuan Perizinan

 

Pasal 114


(1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 87 ayat (2) huruf b dilakukan sesuai dengan :
a. peraturan zonasi yang sudah ditetapkan; dan
b. ketentuan teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.
(2) Ketentuan mengenai kriteria dan tata cara perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Bagian Keenam Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Pasal 115


(1) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada Pasal 87 ayat (2) huruf c dilakukan sesuai dengan :
a. rencana struktur ruang dan rencana pola ruang wilayah kabupaten;
b. peraturan zonasi yang sudah ditetapkan; dan/ atau
c. ketentuan peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.
(2) Pemberian insentif dapat berbentuk :
a. keringanan pajak, pemberian kompensasi, subsidi silang, imbalan, sewa ruang, dan urun saham;
b. pembangunan serta pengadaan sarana dan prasarana;
c. kemudahan prosedur perizinan; dan/ atau
d. pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta, dan/ atau pemerintah daerah.
(3) Pemberian disinsentif dapat berbentuk :
a. pengenaan pajak yang tinggi yang disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang; dan/ atau
b. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana, pengenaan kompensasi dan penalti.
(4) Penjabaran dari setiap butir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Bagian Ketujuh Ketentuan Sanksi

Pasal 116


(1) Ketentuan sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 87 ayat (2) huruf d dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.
(2) Ketentuan mengenai kriteria dan tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.

B A B X
HAK, KEWAJIBAN, PERAN MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN


Pasal 117


Dalam kegiatan mewujudkan pemanfaatan ruang wilayah, masyarakat berhak :
a. mengetahui rencana tata ruang;
b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
d. mengajukan keberatan kepada pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.


Pasal 118


(1) Untuk mengetahui rencana tata ruang, selain dari lembaran daerah masyarakat dapat mengetahui rencana tata ruang wilayah yang telah ditetapkan melalui pengumuman atau penyebarluasan oleh pemerintah kabupaten.
(2) Kewajiban untuk menyediakan media pengumuman atau penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penempelan/ pemasangan peta rencana tata ruang yang bersangkutan pada tempat-tempat umum dan juga pada media massa/elektronik, serta melalui pembangunan sistem informasi tata ruang.


Pasal 119


(1) Dalam menikmati manfaat ruang dan/ atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang dan perkembangan wilayah, pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Untuk menikmati dan memanfaatkan ruang beserta sumberdaya alam yang terkandung didalamnya, menikmati manfaat ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat berupa manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan dilaksanakan atas dasar pemilikan, penguasaan, atau pemberian hak tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan ataupun atas hukum adat dan kebiasaan yang berlaku atas ruang pada masyarakat setempat.


Pasal 120


(1) Hak memperoleh penggantian yang layak atas kerugian terhadap perubahan status semula yang dimiliki oleh masyarakat sebagai akibat pelaksanaan RTRW kabupaten diselenggarakan dengan cara musyawarah antara pihak yang berkepentingan.
(2) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan mengenai penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


Pasal 121


Dalam kegiatan penataan ruang wilayah Kabupaten Madiun, masyarakat wajib :
a. mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai hak milik umum.


Pasal 122


(1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dipraktekkan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.


Pasal 123


Dalam penataan ruang wilayah Kabupaten Madiun, peran masyarakat dapat dilakukan pada tahap :
a. perencanaan tata ruang;
b. pemanfaatan ruang; dan
c. pengendalian pemanfaatan ruang.


Pasal 124


(1) Tata cara peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang di daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 122 dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Pelaksanaan peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Pemerintah Kabupaten Madiun.


Pasal 125

Dalam penyusunan dan pemanfaatan ruang, peran masyarakat dapat berbentuk :
a. memberikan masukan dalam penentuan arah pengembangan wilayah yang akan dicapai;
b. mengidentifikasi berbagai potensi dan masalah pembangunan, termasuk bantuan untuk memperjelas hak atas ruang di wilayah, dan termasuk pula perencanaan tata ruang kawasan;
c. memberikan bantuan untuk merumuskan perencanaan tata ruang wilayah;
d. memberikan informasi, saran, pertimbangan, atau pendapat dalam penyusunan strategi dan struktur pemanfaatan ruang wilayah;
e. mengajukan keberatan terhadap rancangan rencana tata ruang wilayah;
f. melakukan kerja sama dengan Pemerintah dalam penelitian dan pengembangan dan atau bantuan tenaga ahli;
g. meningkatkan efesiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang berdasarkan peraturan perundang-undangan, agama, adat dan/atau kebiasaan yang berlaku;
h. menyelenggarakan kegiatan pembangunan berdasarkan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
i. perubahan atau konversi pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah nasional; dan
j. menjaga, memelihara, dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan dan sumberdaya air.


Pasal 126


Dalam pengendalian pemanfaatan ruang, peran masyarakat dapat berbentuk :
a. mengawasi pemanfaatan ruang wilayah termasuk pemberian informasi atau laporan pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah dimaksud; dan
b. memberikan bantuan pemikiran atau pertimbangan berkenaan dengan penertiban pemanfaatan ruang.


Pasal 127


Peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 121 disampaikan secara lisan atau tertulis kepada bupati dan pejabat yang ditunjuk.


Pasal 128


(1) Dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama antar sektor/ antar daerah bidang penataan ruang dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah.
(2) Tugas, susunan organisasi dan tata kerja BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

B A B XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 129

Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap rencana tata ruang yang telah ditetapkan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B A B XII

PENYIDIKAN


Pasal 130

Ketentuan penyidikan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

B A B XIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 131


(1) RTRW Kabupaten Madiun sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dilengkapi dengan lampiran berupa buku Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Madiun 2009 – 2029 dan album peta.
(2) Buku rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
Bab I : Pendahuluan
Bab II : Tujuan, Kebijakan dan Strategi
Bab III : Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Madiun
Bab IV : Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Madiun
Bab V : Penetapan Kawasan Strategis Wilayah Kabupaten Madiun
Bab VI : Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten Madiun
Bab VII : Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten Madiun
Bab VIII : Hak, Kewajiban dan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang
Bab IX : Penutupan...
(3) Buku RTRW dan album peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.


Pasal 132


RTRW berfungsi sebagai pedoman kebijakan matra ruang RPJPD dan dalam penyusunan RPJMD.


Pasal 133


RTRW digunakan sebagai pedoman bagi :
a. perumusan kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang di wilayah;
b. terwujudnya keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah serta keserasian antar sektor;
c. pengarahan lokasi investasi yang dilaksanakan pemerintah dan/ atau masyarakat; dan
d. pengawasan terhadap perijinan lokasi pembangunan.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN


Pasal 134


(1) Dengan berlakunya peraturan daerah ini, semua peraturan yang berkaitan dengan penataan ruang yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :
a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan :
1) untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
2) untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dapat dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini.
c. izin pemanfaatan ruang yang sudah habis masa berlakunya dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini.
d. pemanfaatan ruang yang diselenggarakan tanpa izin, ditentukan sebagai berikut :
1) yang bertentangan Peraturan Daerah ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
2) yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, difasilitasi untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

B A B XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 135


(1) Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 4 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Madiun Tahun 2000 – 2009 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
(2) Rencana tata ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
(3) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan/ atau perubahan batas teritorial negara, wilayah provinsi, dan/ atau wilayah kabupaten yang ditetapkan dengan Undang-Undang, rencana tata ruang wilayah kabupaten ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
(4) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten dan/ atau dinamika internal kabupaten.


Pasal 136


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Madiun.


Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 18 Juli 2011


BUPATI MADIUN,


ttd.


MUHTAROM


Diundangkan di Madiun

pada tanggal 18 Juli 2011

SEKRETARIS DAERAH, 

ttd 

Ir. SUKIMAN, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19571022 198311 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2011 NOMOR 4 SERI E

Daftar Kecamatan di Madiun