Perubahan Kewenangan Pengelolaan Kawasan Pertambangan

SESUAI AMANAT UNDANG-UNDANG PEMERINTAHAN DAERAH, PERIZINAN TAMBANG KINI DITERBITKAN OLEH PEMERINTAH PROVINSI, PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR TERUS BEUPAYA UNTUK MENGAKOMODASI PENAMBANG KECIL DAN RAKYAT DI KABUPATEN/KOTA

Selain memperluas kewenangan Pemerintah Provinsi pada urusan pesisir dan pulau-pulau kecil, kewenangan urusan pertambangan juga diperluas secara signifikan. Kini kewenangan pertambangan selain migas dan logam mulia, mulai tambang besar hingga tambang rakyat perizinannya kini diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi. Untuk menjangkau penambang rakyat di Kabupaten/Kota seluruh Jawa Timur, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah berupaya ekstra dalam rangka mengakomodasi dan melayani masyarakat penambang utamanya penambang rakyat dengan agenda mengembangkan Unit Pelaksana teknis (UPT) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral di Kabupaten Jember dan Kabupaten Kediri. Diharapkan ke depannya, masyarakat penambang utamanya penambang rakyat lebih mudah aksesnya pada perizinan tambang.