PERDA RZWP3K KINI BERLAKU PENUH 0-12 MIL

PERDA RZWP3K KINI BERLAKU PENUH 0-12 MIL UNTUK PERIZINAN PEMANFAATAN RUANG TERMASUK REKLAMASI, KE DEPANNYA PERLU PENYESUAIAN SUBSTANSI AGAR LEBIH OPERASIONAL.

Bersama dengan ditetapkannya Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, secara umum kewenangan Pemerintah Provinsi telah diperluas, termasuk dalam penyelenggaraan penataan ruang wilayah pesisir perairan (paling jauh hingga 12 mil), yang dahulu dibagi 1/3 nya dengan Pemerintah Kabupaten/Kota kini diwenangi penuh oleh Pemerintah Provinsi.

Kini Perda Jatim No. 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) berlaku penuh untuk perizinan pemanfaatan ruang di wilayah pesisir perairan. Lebih lanjut pada tahun 2016 ini, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah melakukan revisi materi Perda tersebut agar lebih operasional, sinkron dengan rencana pembangunan di pesisir darat, dan mengakomodasi kepentingan pembangunan Kabupaten/Kota. Diharapkan revisi Perda tersebut rampung pada akhir tahun 2016 ini.