Blue Ekonomi dari Tinjauan Penataan Ruang

Prinsip Blue Economy Kesejahteraan dan penyediaan tenaga kerja didorong oleh investasi baik dari public maupun swasta, dalam hal ini adalah non-pullution-invenstment yang sekaligus dapat meningkatkan efisiensi sumber daya energy dan mencegah berkurangnya tingkat biodiversitas dan pelayanan lingkungan dari pesisir dan laut.

Blue economy sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional selanjutnya dapat mengintegrasikan antara pembangunan ekonomi berbasis darat dan laut secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan investasi ekonomi di wilayah pesisi secara ramah lingkungan, juga dapat melipatgandakan pendapatan, menciptakan kesempatan kerja dan menggerakan perekonomian masyarakat sekitar.

Pedoman Penerapan Ekonomi Biru:

  1. Penyusunan Rencana spasial pada wilayah pesisir dan laut, serta pulau – pulau kecil
  2. Penggunaan sumber daya terbarukan di laut dan wilayah pesisir dilakukan tanpa melewati kapasitas daya dukung dan daya tampungnya.
  3. Pelaksanaan eksploitasi sumber daya tidak terbarukan seperti minyak dan gas, pertambangan mineral dilakukan dengan proses – proses sebagaimana peraturan yang berlaku dan ramah lingkungan.
  4. Meningkatkan produktivitas dan efisiensi sektor ekonomi pada basis ekonomi yang berkelanjutan
  5. Setiap sektor perekonomian  dan aktivitas masyarakat harus diselenggarakan sesuai dengan prinsip keberlanjutan lingkungan
  6. Meminimalkan penggunaan bahan bakar fosil dan sekaligus menggunakan energi terbarukan
  7. Perlindungan biodiversitas baik secara genetik, spesies, maupun level ekosistem
  8. Pengendalian polusi melalui aplikasi zero waste technology yaitu 3R (Reduce, Reuse, Recycle), atau pembangkit listrik berbasis sampah
  9. Design dan konsep bangunan pada kawasan pesisir dan laut harus sesuai dengan struktur, karakteristik, dan dinamisasi area pesisir
  10. Pelaksanaan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim dan bencana di wilayah pesisir dan laut
  11. Jaminan pemenuhan kebutuan dasarnya seperti makanan, rumah, sandang, kesehatan, pendidikan, serta akses terhadap jaringan jaringan kebutuhan dasar kepada masyarakat.
  12. Peningkatan akses komunitas pesisir kepada teknologi, infrastruktur, modal, pasar, dan informasi serta asset ekonomi produktif lainnya.
  13. Penigkatan kapasitas masyrakat komunitas dan instituSi di kawasan pesisir