Fasilitasi dan Optimalisasi BKPRD Jawa Timur

Salah satu program yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan kinerja tim BKPRD Provinsi Jawa Timur adalah melakukan koordinasi dalam penyelenggaraan evaluasi substansi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Bagian Wilayah Perkotaan (BWP) Kabupaten/Kota sebagai tindak lanjut dari Pelimpahan Kewenangan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten/Kota yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri PU No. 1/PRT/M/2013 tentang Pelimpahan Kewenangan pemberian Persetujuan Substansi Dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten/Kota.


Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri PU No. 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata RUang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota bahwa keduanya menjadi kesatuan muatan dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) selanjutnya menjadi pedoman dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang yang ditetapkan dalam Izin Pemanfaatan Ruang (IPR) di daerah.


Dalam rangka persiapan pelaksanaan evaluasi substansi RDTR dan PZ Bagian Wilayah Perkotaan (BWP) Kabupaten/Kota oleh tim BKPRD dan optimalisasi peningkatan kapasitas tim BKPRD dalam penyelenggaraan penataan ruang di Jawa Timur, maka diselenggarakan Kegiatan Fasilitasi dan Optimalisasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Provinsi Jawa Timur.

Kegiatan pelatihan dilaksanakan pada tanggal 3 September 2013 bertempat di ruang bromo hotel aria malang. Dan dihadiri  BKPD Provinsi dan ikatan profesi.

Pelatihan yang dilaksanakan selama 2 hari memberikan beberapa materi sebagai berikut:

  1. Sambutan Pembukaan Acara dari Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Timur
  2. Pengarahan Peran RDTR dan PZ dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Daerah oleh Kasubdit Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang Direktorat Fasilitas Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup Ditjen Bina Bangda, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
  3. Penjelasan Umum Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2013 tentang Mekanisme Pemberian Persetujuan Substansi Raperda Kabupaten/Kota tentang RDTR BWP Kabupaten/Kota oleh Kepala Bidang Pengembangan Regional Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Timur
  4. Penjelasan tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetujuan Substansi RDTR dan PZ BWP Kabupaten/Kota oleh Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur
  5. Pemaparan Substansi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) BWP Kabupaten/Kota oleh Pakar Tata RUang Dr. Ibnu Sasongko
  6. Pemaparan Substansi Peraturan Zonasi (PZ) Kawasan Perkotaan Kabupaten/Kota oleh Ir. Adjie Pamungkas, M.Dev. Plg, Phd
  7. Pemaparan Teknis Perpetaan dalam Substansi RDTR dan PZ Kabupaten/Kota oleh Ir. Leo Pantimena. MSc

Dengan diselenggarakan kegiatan ini diharapkan terciptanya peningkatan kualitas aparat BKPRD secara komprehensif tentang substansi, tata cara evaluasi dan hal -hal yang bersifat teknis lainnya termasuk peraturan perundangan yang menjadi dasar dalam proses penyusunan dan evaluasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan/atau Peraturan Zonasi (PZ). sehingga diharapkan proses persetujuan substansi akan dilaksanakan oleh BKPRD dapat berjalan dengan maksimal dan dapat menghasilkan produk rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi yang menjadi pedoman dalam proses pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang di daerah.