Pembinan dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota

Dalam rangka melakukan pembinaan penataan ruang Kabupaten/Kota, telah dilakukan langkah pembinaan penataan ruang dengan cara melakukan evaluasi pada RTRW Kabupaten/Kota sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah. Pembinaan yang dilakukan oleh Bidang Pengembangan Regional (Bappeda Provinsi Jawa Timur) selaku sekretaris BKPRD Provinsi untuk kegiatan penataan ruang memberikan konsultasi masukan terkait substansi teknis mengenai materi yang terdapat pada Raperda beserta lampirannya yang berupa materi teknis dan album peta.

Pembinaan yang dilakukan adalah terkait dengan materi konsultasi yang meliputi rancangan perda tentang RTRWK, RTR Kawasan Strategis, dan RDTRK beserta lampirannya berupa dokumen RTR Kabupaten/Kota dan album peta. Peran dari Bidang Pengembangan Regional (Bapppeda Provinsi) yaitu Pengajuan permintaan persetujuan substansi teknis ke pemerintah pusat  dilakukan setelah rancangan perda dibahas di BKPRD Provinsi dan mendapatkan rekomendasi dari Gubernur.  Setelah keluar Surat Persetujuan Substansi Teknis dari instansi pusat yang membidangi urusan tata ruang, dilanjutkan oleh Bupati/Walikota untuk mendapat persetujuan bersama dengan DPRD.  Kedua bahan tersebut yaitu Surat Persetujuan Substansi Teknis dari Menteri yang membidangi urusan penataan ruang dan Surat Persetujuan Bersama dengan DPRD menjadi bahan Gubernur dalam melakukan “evaluasi” terhadap rancangan perda tentang RTRWK/K, rancangan perda tentang RTR Kawasan Strategis Kabupaten/Kota, dan rancangan perda tentang RDTR Kabupaten/Kota serta klarifikasi terhadap
Perda tentang RTRWK/K, Perda tentang RTR Kawasan Strategis Kabupaten/Kota, dan Perda tentang RDTR Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan. Mengenai progres dalam hal pembinaan penataan ruang kabupaten/kota yang dilakukan oleh BKPRD Provinsi terkait dengan proses konsultasi substansi dan evaluasi substansi dari Raperda Kabupaten/Kota beserta lampirannya berupa Materi Teknis (RTRW Kabupaten/Kota) dan album peta.

Apabila Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota telah dilegalkan menjadi Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, maka pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban untuk menyusun Rencana Detail Tata Ruang Kota sebagai tindak lanjut atau pendetailan dari Rencana yang lebih Umum (RTRW). Rencana Detail Tata Ruang Kota disusun dilengkapi dengan peraturan zonasi sebagai instrument pengendalian untuk memberikan batasan bagi pembangunan agar sesuai dengan rencana yang telah disusun.
Peran dari Tim BKPRD Provinsi Jawa Timur dalam rangka penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota adalah memberikan fasilitasi dan supervisi kepada BKPRD Kabupaten/Kota  dalam hal pelatihan dan transefer ilmu sebagai upaya dalam persiapan penyusunan dan Evaluasi Rencana Detail Tata Ruang Kota.