Percepatan Penerbitan Perda RTRW Kabupaten/Kota

Pendampingan teknis untuk percepatan penyelesaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota perlu dilaksanakan, karena sampai dengan bulan Mei 2013 masih terdapat 5 RTRW Kabupaten/Kota yang belum diperdakan di Provinsi Jawa Timur. Kegiatan pendampingan teknis Percepatan Penyelesaian RTRW ini dilakukan agar RTRW Kabupaten/Kota dapat diselesaikan selambat-lambatnya tahun 2013.


Beberapa permasalahan dalam penyusunan RTRW Kabupaten/Kota diantaranya adalah masih belum seragamnya paradigma penataan ruang terutama dalam aspek pelaksanaan terkait dengan perencanaan, pemanfaatan, pengendalian penataan ruang dan terdapat juga permasalahan mengenai tenggang waktu penyelesaian RTRW tersebut.


Masalah lainnya adalah Substansi RTRW juga masih punya banyak kendala, banyaknya syarat dan kelengkapan yang belum terpenuhi, yang diajukan oleh daerah, serta tidak selarasnya dengan perundangan sektor-sektor yang terkait penataan ruang seperti kehutanan, pertanian, dan pertambangan yang akan mengisi ruang.


Dimana berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 RTRW Kabupaten/Kota harus segera terselesaikan pada Tahun 2009, akan tetapi fakta yang ada saat ini masih banyak RTRW Kabupaten/Kota yang belum Perda sehingga diperlukan pendampingan lintas sektor agar seluruh Kabupaten/Kota dapat menyelesaikan Perda pada tahun 2013.


Dengan adanya pendampingan teknis ini juga merupakan  upaya mendorong pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam menemukan solusi dalam penyelesaian RTRW, memfasilitasi pemda Kabupaten/Kota mempercepat penyelesaiannya RTRW-nya, maupun memperkuat kapasitas SDM dan memberikan konsultasi dan diskusi dalam penyusunan RTRW di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Sehingga dengan harapan RTRW kabupaten/kota yang masih dalam proses persetujuan substansi, dapat segera mendapat persetujuan substansi untuk selanjutnya dapat diproses menjadi Raperda dan pada akhirnya dapat diperdakan, serta dengan diselenggarakannya kegiatan ini, kapasitas para penyelenggara penataan ruang dapat ditingkatkan dari segi wawasan, baik terkait dengan peraturan perundangan maupun aplikasi penyelenggaraan penataan ruang.