Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Tata Cara dan Bentuk Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang yang tertuang pada pasal 2 bahwa masyarakat berperan dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan tata ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan hak dan kewajiban yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Peran serta masyarakat dalam penataan ruang dilakukan pada tahap:

  • Perencanaan tata ruang
  • Pemanfaatan ruang
  • Pengendalian pemanfaatan ruang.

Bentuk peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang berupa:
Masukan mengenai:

  • Persiapan penyusunan rencana tata ruang
  • Penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan
  • Pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan
  • Perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan atau
  • Penetapan rencana tata ruang.
  • Kerjasama dengan pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Bentuk peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang dapat berupa:

  • Masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang.
  • Kerjasama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang.
  • Kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
  • Peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang didalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • Kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
  • Kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Bentuk peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang dapat berupa:

  • Masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perijinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi
  • Keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan
  • Pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
  • Pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Dengan adanya peran serta masyarakat dalam kegiatan penataan ruang, maka banyak kegiatan dalam pelaksanaan tata ruang yang melibatkan peran serta masyarakat, baik didalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan tata ruang, dan pengendalian pemanfaatan tata ruang. Pelibatan peran serta masyarakat dalam kegiatan penataan ruang dapat dilihat pada tabel Pelibatan Peran Serta Masyarakat dalam Kegiatan Penataan Ruang