Arah Kebijakan Spasial dan Prioritas Spasial Pembangunan Jawa Timur

Arah kebijakan spasial dan prioritas spasial pembangunan Jawa Timur diarahkan untuk mendukung pencapaian 9 (sembilan) prioritas utama Provinsi Jawa Timur dengan berbasis telaah pendekatan spasial / keruangan.

Berikut adalah Peta Lokus Prioritas Program dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017

LOKUS PRIORITAS PENINGKATAN INFRASTRUKTUR

 

 

LOKUS PRIORITAS KEDAULATAN PANGAN

 

 

LOKUS PRIORITAS PENGEMBANGAN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN YANG BERDAYA SAING, DAN PRIORITAS PENGEMBANGAN KOPERASI DAN UMKM

 

 

LOKUS PRIORITAS PENGEMBANGAN KEMARITIMAN DAN KELAUTAN

 

 

LOKUS PRIORITAS PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN, PRIORITAS PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN, DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN BUDAYA DAN PARIWISATA

 

 

LOKUS PRIORITAS HARMONISASI SOSIAL YANG BERAKHLAK MULIA

 

 

 

 

Arah kebijakan spasial dan prioritasnya diderivasi dari pendekatan spasial. Pendekatan spasial tidak hanya menelaah daya dukung ruang dan kesesuaian dengan amanat regulasi spasial saja. Lebih jauh, pendekatan spasial diintegrasikan atas 3 (tiga) unsur pendekatan yaitu : (1) amanat regulasi spasial, (2) pendekatan Teknokratik spasial, dan (3) pendekatan Top down – Bottom Up sektoral. Masing-masing unsur pendekatan memiliki lokus-lokus program dan kegiatan pengembangan yang diselaraskan menjadi satu pendekatan spasial dengan memetakan prioritas-prioritas spasial. Arah kebijakan dan prioritas spasial diharapkan mewujudkan harmonisasi pembangunan wilayah yang dilaksanakan secara sektoral oleh SKPD maupun pelaku pembangunan lainnya.

Pendekatan amanat regulasi spasial didasarkan antara lain mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Tahun 2011-2031, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031, dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019. Substansi utama yang diacu dari Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Timur adalah (1) perwujudan struktur ruang, (2) perwujudan pola ruang, dan (3) indikasi program pembangunan jangka menengah. Untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019, substansi utama yang diacu adalah Kebijakan Klaster Kewilayahan.

Pendekatan teknokratik spasial mengacu pada telaah atas update dinamika klaster-klaster kewilayahan yang diproyeksikan untuk tahun 2017. Pendekatan Top down – Bottom Up sektoral didasarkan atas (1) penyelarasan atas 9 (sembilan) prioritas Provinsi Jawa Timur dan hasil telaah sinkronisasi internal Pemerintah Provinsi Jawa Timur atas prioritas program dan kegiatan, serta (2) hasil rekap usulan-usulan kegiatan dari Kabupaten/Kota Se Provinsi Jawa Timur. Kerangka pendekatan spasial digambarkan sebagai berikut :

 

 

Sinergitas Prioritas Peningkatan Infrastruktur dengan Pendekatan Spasial

 

 

Sinergitas Prioritas Kedaulatan Pangan dengan Pendekatan Spasial

 

 

Sinergitas Prioritas Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan yang Bersaya Saing, dan Prioritas Pengembangan Koperasi dan UMKM dengan Pendekatan Spasial

 

 

Sinergitas Prioritas Pengembangan Kemaritiman dan Kelautan dengan Pendekatan Spasial

 

 

Sinergitas Prioritas Peningkatan Pelayanan Kesehatan, Prioritas Peningkatan Mutu Pendidikan, dan Prioritas Pembangunan Budaya dan Pariwisata dengan Pendekatan Spasial

 

 

Sinergitas Prioritas Harmonisasi Sosial yang Berakhlak Mulia dengan Pendekatan Spasial