Persebaran Lokus Prioritas Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi dan UMKM

Pemerintah Daerah Provinsi berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Proses perumusan perencanaan pembangunan daerah dilakukan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder).
RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dengan memperhatikan hasil kinerja pembangunan yang dicapai pada tahun sebelumnya, fenomena yang ada, isu strategis yang akan dihadapi pada tahun pelaksanaan RKPD, mempertimbangkan sinergitas antar sektor dan antar wilayah serta penjaringan aspirasi secara bertahap melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang secara partisipatif dilakukan mulai dari Tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten/Kota yang selanjutnya diformulasikan melalui forum Musrenbang RKPD Provinsi.

Proses penyusunan dan penetapan RKPD Provinsi Jawa Timur difasilitasi oleh beberapa aplikasi dan program untuk memudahkan dalam upaya Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan dan Evaluasi. Seluruh proses inventarisasi program dan kegiatan baik topdown dan bottom up sudah masuk dalam Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) secara tabular untuk dilakukan analisis teknokratik oleh SKPD terkait. Hasil dari analisis tersebut selain dituangkan dalam bentuk tabel juga di tuangkan dalam bentuk spasial melalui Sistem Informasi Tata Ruang (SITR) sebagai berikut :

"Tampilan Full Screen Klik Di Sini"

 


 

"Tampilan Full Screen Klik Di Sini"

 


 

"Tampilan Full Screen Klik Di Sini"

 

Untuk melakukan Perubahan dan Penambahan Program atau Perubahan Lokus dapat dilakukan dengan klik gambar berikut :